Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming telah menerima 15 pendemo dari kalangan mahasiswa di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ke-15 mahasiswa itu berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin Jakarta. Para mahasiswa ini sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Dalam aksinya itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

Merespons hal itu, Gibran mengakui bahwa program pemerintah masih banyak kekurangan. Namun dia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada pimpinan.

"Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama," kata Wapres Gibran Rakabuming saat menerima perwakilan mahasiswa.

Dia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Orang nomor 2 RI ini turut mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah.

"Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran," pungkasnya.

Di samping itu, salah satu perwakilan mahasiswa yaitu Ketua Aksi BEM Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin menilai Gibran bersikap terbuka terhadap para mahasiswa.

Abdi menyatakan bahwa Gibran telah berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

JAKARTA - Tidak ada kesepakatan apa pun terkait tenggat waktu 5 x 24 jam yang diberikan mahasiswa kepada pemerintah seusai audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026). Hal itu disampaikan pihak Istana Wapres .

Sebelum audiensi berlangsung, puluhan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka sempat menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Staf Khusus Wakil Presiden, Nicho Harjanto, mengatakan pemerintah hanya mendengarkan dan menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa tanpa membuat kesepakatan mengenai batas waktu realisasi tuntutan.

"Tidak ada (kesepakatan). Kami dalam posisi hanya untuk mendengar dan menerima aspirasi," kata Nicho kepada wartawan seusai pertemuan.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi klaim mahasiswa yang sebelumnya memberikan waktu 5 x 24 jam kepada pemerintah untuk merealisasikan tuntutan mereka. Saat ditanya apakah memorandum yang diserahkan mahasiswa hanya berisi aspirasi tanpa kesepakatan bersama, Nicho membenarkannya.

"Enggak ada. Kami dalam posisi hanya untuk mendengar dan menerima aspirasi," ujarnya.

Nicho mengaku belum mengetahui secara rinci isi memorandum yang diserahkan mahasiswa, karena dokumen tersebut langsung diberikan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Saya belum lihat, tadi disampaikan kepada Bapak Wapres. Jadi seperti yang dibawa tadi teman-teman mungkin bisa ditanya," katanya.

Meski demikian, Nicho mengatakan dalam pertemuan tersebut Gibran turut menyinggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut dia, pelaksanaan program tersebut akan terus dievaluasi agar tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan manfaat program.

"Ya, pasti akan dievaluasi terus-menerus seperti itu, karena ini memang program pemerintah dan itu untuk membantu saudara-saudara kita yang di daerah 3T yang mulai dari anak sekolah sampai yang lansia sampai ibu hamil," kata Nicho.

Sebelumnya, Koordinator Aksi UBK Muhammad Abdimaludin menyatakan mahasiswa memberikan waktu 5 x 24 jam kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan kepada Gibran. Jika tidak ada perkembangan, mahasiswa mengancam kembali menggelar demonstrasi.

Abdimaludin juga menyebut Gibran akan menyampaikan berbagai tuntutan mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto. "Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto, dia akan sounding lagi," kata Abdimaludin.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menemui Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (2/4/2026). Seskab Teddy menyebutkan, pertemuan dengan Wapres Gibran dalam rangka silaturahmi.

“Masih di bulan Syawal dan dalam suasana Lebaran, pada Kamis malam, 2 April 2026, bertemu dengan Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, untuk bersilaturahmi di Istana Wakil Presiden,” kata Teddy dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet, Jumat (3/4/2026).

Teddy mengatakan, pertemuan dirinya bersama Wapres Gibran berlangsung selama 1,5 jam. Ada banyak hal dibahas termasuk kondisi terkini negara.

“Dalam pertemuan selama kurang lebih 1,5 jam ini dibahas juga berbagai perkembangan terkini di Tanah Air,” ujar dia.

Dalam foto yang diunggah, terlihat Wapres Gibran mengenakan batik berwarna krem dan celana berwarna hitam. Sedangkan Seskab Teddy, terlihat mengenakan kemeja putih dan celana berwarna biru navy.

Terlihat keduanya berbincang di sebuah ruangan. Tampak Seskab Teddy sesekali mencatat di buku catatan yang ia bawa.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah memberikan parcel Lebaran kepada Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar.

Momen tersebut terjadi di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Rismon tiba di Istana Wapres sekitar 09.55 WIB.

Dia langsung menuju kantor Gibran setelah diarahkan oleh protokol keamanan di Istana. Selang satu jam kemudian, Rismon dan Gibran keluar dari gedung Istana Wapres.

Menariknya, Gibran juga langsung memberikan parcel kepada tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu usai melakukan pertemuan.

Adapun, parcel itu terlihat cukup besar dan bisa menutupi setengah badan Gibran.

Di samping itu, parcel tersebut berisi sejumlah makanan ringan serta piring maupun gelas yang dilapisi ornamen bunga.

Dalam momen itu, Gibran dan Rismon saling berpelukan. Setelahnya, Gibran langsung kembali ke kantornya, sementara Rismon memberikan keterangan pers ke awak media di lokasi.

Rismon mengaku telah menjelaskan kepada Gibran soal penelitiannya soal ijazah Jokowi yang sebelumnya dinilai palsu.

Namun, kini Rismon menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya itu merupakan keliru.

Gibran, kata Rismon, menyatakan telah memaafkan dirinya usai mengoreksi penelitian yang menuding ijazah Jokowi palsu.

"Dari penjelasan tadi yang dikatakan Mas Wapres, bahwa keluarga besar mereka terbuka jika ada penelitian dan mengoreksinya, asal jujur," ujar Rismon.

Sekadar informasi, Rismon merupakan rekan seperjuangan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam perkara ini. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka klaster kedua dalam kasus ijazah Jokowi ini.

Roy, Rismon dan Tifa terlihat cukup solid seama serangkain proses hukum berlangsung. Bahkan, ketiganya nampak solid dan cukup dikenal dengan trio RRT.

Adapun, dua dari delapan tersangka yang sudah ditetapkan telah berdamai dengan Jokowi dalam perkara ini yaitu Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya pun telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara Eggi dan Damai usai keduanya bertemu Jokowi di Solo.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memanggil Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar ke Istana Wapres, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Rismon tiba di Istana Wapres sekitar 09.55 WIB. Dia langsung menuju kantor Gibran setelah diarahkan oleh protokol keamanan di Istana.

Selang satu jam kemudian, Rismon dan Gibran keluar dari gedung Istana Wapres. Nampak, orang nomor dua di RI itu memberikan parcel kepada tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu.

Rismon bercerita bahwa dia diundang secara mendadak oleh Gibran usai menemui Jokowi di kediamannya, Solo pada Kamis (13/3/2026).

"Kemarin saya mendadak ya, malam baru ada berita kami diundang ke Istana Wapres," ujar Rismon.

Setelah itu, dia mengaku telah menjelaskan kepada Gibran soal penelitiannya soal ijazah Jokowi yang sebelumnya dinilai palsu. Namun, kini Rismon menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya itu merupakan keliru.

Alhasil, Rismon dengan tegas menyatakan bahwa ijazah S1 milik Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan asli dan otentik.

"Wartawan memang butuh kalimat sederhana. lya, asli [ijazah Jokowi]," imbuhnya.

Di samping itu, dia menegaskan tidak akan mempersoalkan anggapan orang lain yang menyebutkan dirinya pengkhianat. Sebab, menurutnya, peneliti tidak harus berbohong jika menemukan temuan baru.

"Temuan saya yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap saya pengkhianat, saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan tiga bulan ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, Rismon merupakan rekan seperjuangan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam perkara ini. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka klaster kedua dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selama proses hukum berlangsung, ketiganya nampak solid dan cukup dikenal dengan trio RRT.

Adapun, dua dari delapan tersangka yang sudah ditetapkan telah berdamai dengan Jokowi dalam perkara ini yaitu Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya pun telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara Eggi dan Damai usai keduanya bertemu Jokowi di Solo.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan berkantor selama 2 hari di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur Selasa–Rabu (30–31/12/2025). Kunjungan itu dilakukan untuk meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas publik di kawasan ibu kota negara baru.

Kunjungan Wapres tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan IKN berjalan terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Gibran bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa pagi menggunakan pesawat khusus kepresidenan. Rombongan tiba di Bandara Internasional Nusantara pada sekitar pukul 13.00 Wita.

Setibanya di IKN, Gibran disambut Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, serta Kepala Polda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro.

Pada hari pertama, Wapres dijadwalkan meninjau beberapa titik pembangunan, antara lain Masjid Negara IKN, Plaza Kerukunan, proyek pembangunan Gereja Basilika, serta kawasan Istana Wakil Presiden. Peninjauan tersebut diarahkan untuk melihat kesiapan infrastruktur pemerintahan, fasilitas sosial, dan kawasan penunjang aktivitas masyarakat.

“Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan, fasilitas sosial, serta kawasan penunjang aktivitas masyarakat di kawasan ibu kota baru,” kata Gibran.

Pada hari kedua, Gibran dijadwalkan meninjau Kawasan Pendidikan IKN, proyek Gedung Legislatif dan Yudikatif, serta Pasar Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kunjungan ke pasar rakyat dimaksudkan untuk memantau aktivitas ekonomi warga sekitar seiring percepatan pembangunan IKN.

Pemerintah menegaskan pembangunan IKN diarahkan sebagai pusat pemerintahan yang berkelanjutan, memperhatikan lingkungan, serta mencerminkan keberagaman.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi istrinya, Selvi Gibran. Hadir pula Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Achmad Adhity.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti mengungkap konstruksi istana Wakil Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibidik rampung selambat-lambatnya awal 2026.

Diana menjelaskan saat ini proyek Istana Wapres di IKN masih dalam tahap penyelesaian proses konstruksi. Di mana, sebelumnya proyek ini dibidik untuk rampung pada akhir 2025.

"Ada beberapa juga untuk yang Iswapres [istana wapres] yang untuk ini masih berlangsung. Mudah-mudahan nanti tahun 2026 awal [selesai konstruksinya]," kata Diana, Rabu (5/11/2025).

Selain Istana Wakil Presiden, Kementerian PU juga saat ini tengah mengebut penyelesaian konstruksi Jalan Tol Akses IKN.

Dalam penjelasannya, pembangunan tol IKN itu ditargetkan dapat rampung 2027. Tepatnya satu tahun sebelum IKN resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia.

"Tapi kalau untuk tol mungkin sampai 2027 masih ada yang berproses," jelasnya singkat.

Sementara pada kesempatan berbeda, Menteri PU, Dody Hanggodo sempat mengungkap bahwa konstruksi salah satu Jalan Tol Akses Ibu Kota Nusantara (IKN) Segmen 3A Karangjoang - KKT Kariangau akan rampung pada tahun ini.

Dody menuturkan, proyek tersebut tengah dikebut penyelesaiannya untuk mendukung mobilitas masyarakat maupun calon investor yang hendak berkunjung ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Yang tahun ini [rampung] paling ya itu, Tol IKN Segmen Karangjoang - KKT Kariangau," jelas Dody dalam Konferensi Pers di Kantornya, Jumat (31/10/2025).

Untuk diketahui, Tol Akses IKN Seksi 3A Karangjoang - KKT Kariangau memiliki total panjang mencapai 13,4 kilometer (km). Jalan tol ini merupakan penghubung utama Kota Balikpapan menuju KIPP IKN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan isi pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta Pusat.

Sang Bendahara Negara menerima undangan dari Wapres Gibran pada pagi hari tadi. Ia mengaku obrolan di Kantor RI 2 itu masih seputar kondisi perekonomian Indonesia.

"(Pertemuan dengan) Pak Wapres (Gibran) biasa, diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum. Dia (Gibran) kan baru dari daerah, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong," jelas Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).

Ia menuturkan isi obrolan dengan Gibran sama dengan aspirasi para kepala daerah yang sempat ramai-ramai menggeruduk Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (7/10).

Kala itu, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda dan 17 gubernur lain se-Indonesia mengeluh kepada Purbaya imbas anggarannya dipotong pemerintah pusat.

Para kepala daerah yang protes itu tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Purbaya menyebut Gibran turut menanyakan bagaimana langkah Kemenkeu untuk memitigasi gejolak tersebut. Sang Bendahara Negara blak-blakan mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam jangka pendek.

"Saya pikir, dalam jangka pendek saya gak bisa apa-apa. Paling saya minta sama pemda merapikan belanja mereka satu tahun depan, nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada kebocoran apa enggak. Nanti triwulan ketiga (2026) kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income kita meningkat juga, kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah. Jadi, daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional," tuturnya.

"Dia (Gibran) mendukung juga, saya suruh ngomong ceplas-ceplos terus katanya," sambung Purbaya sembari tertawa.

Dana transfer ke daerah (TKD) di 2026 memang terus menjadi perdebatan. Pasalnya, RAPBN 2026 mulanya cuma menganggarkan Rp650 triliun. Angka tersebut turun 29 persen dibandingkan TKD 2025 yang menyentuh Rp919 triliun.

Konflik pun pecah karena beberapa pemerintah daerah langsung mengerek tarif pajak daerah secara gila-gilaan. Hal tersebut dikritik karena hanya menjadi jalan pintas pemda menambal pendapatan yang hilang.

Purbaya yang baru menjabat sebagai menkeu pada Senin (8/9) kemudian bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ia meminta Tito mengusulkan revisi besaran TKD yang layak untuk tahun depan, di mana akhirnya disepakati naik menjadi Rp693 triliun.

"Waktu saya ketemu beliau (Mendagri Tito), saya tanya, 'apakah ini (tambahan Rp43 triliun) sudah cukup?' Dia bilang 'sudah cukup'. Ya sudah, saya penuhi semuanya yang dia minta tanpa koreksi satu rupiah pun. Jadi, harusnya itu sudah cukup untuk menenangkan keributan di daerah," ungkap Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan penambahan TKD adalah satu-satunya hal yang diubah olehnya dalam RAPBN 2026 warisan Sri Mulyani.

Pada akhirnya, APBN 2026 disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2025-2026 pada Selasa (23/9).