Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar BGN tidak melakukan pengadaan yang diperlukan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Gibran saat melakukan kunjungan kerja di SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (18/6/2026).

Mulanya, Gibran menjelaskan bahwa dirinya secara pribadi mendukung kelanjutan program MBG, khususnya di daerah tertinggal, terluar dan terdepan alias 3T.

"Kalau sekali lagi kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T," ujar Gibran

Namun demikian, orang nomor dua di Indonesia itu menyatakan bahwa program ini masih banyak kekurangan, bahkan mantan pucuk pimpinan BGN telah terseret kasus hukum.

Oleh sebab itu, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa terus diperbaiki, lebih khusus dengan menghilangkan praktik-praktik korupsi.

"Tata kelolanya diperbaiki, biar lebih efisien, jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan," imbuhnya.

Adapun, Gibran menekankan bahwa pemerintah baik itu kepolisian, TNI, pemerintah daerah bakal terus membantu untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Kita semua di sini, Kapolda, pangdam, Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Kepala Desa, semua ini adalah kepanjangan tangannya dari Pak Presiden. Saya ini pembantu Presiden, kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik," pungkasnya.

Kunjungan Gibran ke NTT merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam agenda tersebut, pemerintah juga melibatkan mahasiswa guna memperkuat pengawasan, tata kelola, dan transparansi program prioritas agar tepat sasaran serta bebas dari praktik korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah berkomitmen perbaikan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Gibran mengemukakan perbaikan ini dilakukan agar dua program Presiden Prabowo Subianto ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG & KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Orang nomor dua di RI ini menjelaskan, perbaikan juga bakal dilakukan agar program MBG dan KDMP ini bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi.

Adapun, kata Gibran, perbaikan tata kelola MBG dan KDMP diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik hingga memperkuat perekonomian nasional.

"Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming sempat menerima audiensi dari 15 pendemo dari kalangan mahasiswa di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ke-15 mahasiswa itu berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin Jakarta. Para mahasiswa ini sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Dalam aksinya itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT TASPEN (Persero) terus memperkuat komitmen penerapan integritas dan tata kelola perusahaan dengan mendorong seluruh insan perusahaan serta peserta untuk aktif mencegah dan melaporkan praktik penyuapan dan gratifikasi.

Komitmen ini kelanjutan dari implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang telah diterapkan sejak 2020, serta kesiapan TASPEN menghadapi proses resertifikasi ke ISO 37001:2025 pada April 2026.

Implementasi SMAP dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan TASPEN sepanjang 2026, mencakup seluruh unit kerja, proses bisnis, serta hubungan dengan mitra dan pemangku kepentingan, melalui penguatan sistem pengendalian, budaya kepatuhan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran.

TASPEN konsisten mengimbau peserta berani melaporkan setiap dugaan atau indikasi pelanggaran, khususnya praktik penyuapan maupun gratifikasi. Langkah ini bagian dari upaya membangun ekosistem layanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Implementasi SMAP ISO 37001:2025 di TASPEN mencakup ruang lingkup komprehensif, meliputi seluruh aktivitas organisasi baik di kantor pusat maupun kantor cabang, seluruh insan perusahaan termasuk manajemen dan karyawan, serta pihak ketiga seperti mitra kerja, vendor, dan agen.

Sistem ini mengatur pengendalian risiko penyuapan secara menyeluruh, baik langsung maupun tidak langsung. Termasuk yang terkait gratifikasi, hadiah, jamuan, donasi, dan potensi konflik kepentingan, melalui proses identifikasi risiko, due diligence, penguatan pengendalian internal, hingga mekanisme pelaporan dan investigasi

Corporate Secretary PT TASPEN (Persero), Henra menyatakan, langkah proaktif ini kewajiban bagi TASPEN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya mengelola dana pensiun dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat negara.

TASPEN, kata dia, mengemban mandat yang sangat krusial dalam mengelola dana jaminan sosial masa depan peserta. Karena itu, implementasi SMAP ISO 37001:2025 terus diperkuat melalui pembaruan kebijakan, sistem pengendalian internal yang ketat, serta peningkatan kesadaran seluruh insan TASPEN secara berkelanjutan.

‘’Tujuannya satu, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Henra dalam keterangan, Rabu (1/4/2026).

Sebagai bagian dari penguatan tersebut, TASPEN menetapkan sasaran antipenyuapan 2026, yaitu tidak terdapat kejadian penyuapan di seluruh unit kerja dalam ruang lingkup implementasi ISO 37001 (target 0 kasus).

TASPEN juga memastikan penanganan laporan dilakukan secara cepat dan akuntabel, antara lain melalui penetapan keputusan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) maksimal 14 hari kerja sejak laporan diterima.

Selain itu, tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS) hingga tahap berita acara hasil penelitian awal maksimal 14 hari kerja, serta pelaksanaan audit khusus internal terkait dugaan penyuapan sejak perintah direksi hingga pelaporan hasil audit dalam waktu maksimal 14 hari kerja.

Penerapan sistem ini secara langsung mendukung visi TASPEN untuk mewujudkan ekosistem organisasi yang bersih, sehat, serta terbebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

TASPEN menegaskan komitmennya tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran. Setiap penyimpangan yang terbukti, ditindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai wujud penerapan nilai moral dan kepatuhan hukum di lingkungan perusahaan.

Sepanjang 2025, TASPEN juga melaksanakan berbagai inisiatif penguatan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi.

Antara lain, melalui penyelenggaraan sosialisasi antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), kegiatan Compliance Movie Day, sosialisasi Budaya Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, program e-learning integritas, hingga kampanye digital internal yang menekankan penerapan prinsip 5 NO (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, No Conflict of Interest).

Langkah strategis TASPEN dalam menjaga integritas perusahaan ini juga selaras dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Khususunya, pilar penguatan reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mematok target ambisius untuk mendongkrak rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto alias tax ratio ke level 11%—12% pada tahun ini.

Target tersebut disampaikan Purbaya dalam pelantikan 40 pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (6/2/2026).

Purbaya mengakui bahwa realisasi tax ratio saat ini masih berkutat pada level 9%. Pada 2025, tax ratio tercatat di angka 9,31% atau lebih rendah dari tahun sebelumnya pada level 10,08%.

Bendahara negara pun menegaskan dengan tren pemulihan ekonomi yang mulai terlihat, tidak ada lagi alasan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meleset dari target.

"Saya mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan, dari 9% sekarang, mungkin 11%—12% untuk tahun ini. Tahun depan kita perbaiki lagi. Ini misi yang berat," ujarnya dalam seremoni pelantikan pejabat eselon II di Kantor Kemenkeu, Jumat (6/2/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkapkan kekecewaannya karena penerimaan pajak tahun lalu berada di bawah target. Dia blak-blakan bahwa tahun lalu masih bisa bersembunyi di balik alasan perlambatan ekonomi saat berhadapan dengan DPR.

Kendati demikian, situasi tahun ini berbeda. Purbaya mengaku tidak akan memiliki argumen yang kuat jika ekonomi tumbuh namun setoran pajak tetap memble.

"Kalau sampai akhir tahun tax collection rate kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuh makin baik, saya akan 'digebukin' DPR dan saya enggak bisa bertahan lagi. Bagi ekonom seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya enggak bisa tidur. Sekarang saja sudah susah tidur," tegasnya.

Bersih-Bersih Internal

Optimisme Purbaya mengejar target 12% dibarengi dengan ultimatum pembersihan praktik korupsi. Dia menyoroti temuan KPK baru-baru ini terkait penggeledahan pegawai DJP dan Bea Cukai yang kedapatan memiliki safe house, uang tunai, hingga emas batangan seberat 3 kilogram.

"Artinya pegawai-pegawai kita masih belum bersih. Ini terjadi berkali-kali dan sepertinya kalau kita tidak hati-hati akan terjadi terus," ungkapnya.

Purbaya lantas membeberkan salah satu modus kebocoran pajak yang melibatkan kolusi pegawai. Dia mencontohkan kasus sebuah perusahaan asal China yang telah beroperasi puluhan tahun di Indonesia, tetapi tidak membayar pajak dengan benar.

Menurutnya, fakta bahwa perusahaan tersebut bisa lolos dari kewajiban pajak selama bertahun-tahun menunjukkan adanya keterlibatan eksekutor di lapangan.

"Gampang itu sebetulnya [mendeteksinya]. Nanti ke depan, kalau ada tempat yang seperti itu lagi, pejabat di atasnya sampai ke Kanwil akan saya minta pertanggungjawabannya," ancam Purbaya.

Demi mencegah kebocoran berulang, Purbaya menerapkan aturan tanggung jawab renteng, jika ada pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka maka pejabat satu tingkat di atasnya akan langsung diganti. Dia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk mengawasi anak buahnya secara ketat dan tidak lagi berdalih tidak tahu.

Selain itu, Kementerian Keuangan akan mempercepat penggunaan artificial intelligence alias akal imitasi (AI) untuk meminimalisir kontak fisik antara petugas pajak dengan wajib pajak, sehingga celah negosiasi di bawah meja bisa ditutup.

"Pokoknya akhir tahun saya tidak mau dengar kalimat itu lagi dari Presiden, soal kebocoran, under-invoicing, dan lain-lain. Saya sedih melihatnya. Kalau prestasi bagus dan tax collection naik ke 11%—12%, alasan itu sudah hilang. Nanti kita pesta makan-makan kalau itu kejadian," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi setelah satu tahun menjabat sebagai kepala negara.

Ia menekankan bahwa pemerintahannya tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi.

Prabowo menegaskan, setiap pelaku korupsi akan diproses tanpa pandang bulu. Ia menolak adanya pihak-pihak yang dianggap tidak tersentuh hukum.

“Kita bertekad tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki, no more untouchable, tidak ada yang untouchable lagi,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang dinilai berhasil menyelamatkan keuangan negara. Berdasarkan laporan, sekitar Rp1.000 triliun potensi kerugian negara berhasil diselamatkan.

“Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun kerugian negara, ini yang kita berhasil tegakkan,” katanya.

Selain penindakan, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah berupaya memperkuat langkah pencegahan agar praktik korupsi tidak kembali terjadi. Salah satunya dilakukan melalui kebijakan pengalihan anggaran yang dinilai rawan disalahgunakan.

“Kita berhasil mengalihkan Rp306 triliun anggaran negara yang rawan korupsi untuk program pro rakyat, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat,” pungkasnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan melakukan koreksi terhadap beberapa laporan keuangan perusahaan BUMN termasuk perusahaan yang beraset besar. Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan karena ada sejumlah laporan keuangan perusahaan pelat merah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Tahun depan saya akan melakukan koreksi beberapa buku perusahaan BUMN, termasuk yang besar-besar, karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar," ujarnya dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (20/10).

Rosan menegaskan, seluruh perusahaan negara yang berada di bawah Danantara dilarang mempercantik laporan keuangan demi terlihat untung.

"Saya bilang, di bawah Danantara, di bawah pimpinan saya, tidak ada lagi di BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku atau kelihatan profitnya gede, tapi bagi dividennya harus pinjam duit dulu ke bank dulu," ungkapnya.

Rosan menyebut, dalam kepemimpinanya tidak mentoleransi perilaku yang merugikan seperti korupsi. "Kita tidak segan-segan untuk mengambil tindakan semaksimal mungkin," ucapnya.

Rosan menjabarkan, salah satu tindakan tegas yang dilakukan adalah memangkas sejumlah komisaris dan menghapus tantiem atau bonus komisaris.

"Karena kalau kita lihat, di dunia lainnya, normalnya, di negara-negara lain, itu tidak ada komisaris atau misalnya non-executive director itu dapat bonus, itu tidak ada. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan fixed salary yang baik," sebutnya.

Rosan menambahkan, peran komisaris terkadang ikut mendorong dalam mempercantik laporan keuangan agar terlihat bagus.

"Karena kan fungsinya pengawasan. Yang ada yang kami lihat dulu-dulu, komisaris ikut mendorong supaya profitnya tinggi tapi dengan cara apa? Dengan istilahnya itu mempercantik buku. Mempercantik buku, misalnya laporan keuangannya dibedakan, supaya lebih cantik, malah kadang-kadang berani melakukan fraud," pungkasnya.