ekBis

Menggapai Target Tax Ratio 11% di Tengah Ekonomi yang Tak Pasti

Bisnis.com, NGANJUK — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjalankan berbagai upaya guna menggenjot rasio penerimaan pajak atau tax ratio sesuai target Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, terdapat tantangan dan pekerjaan rumah (PR) yang mesti dihadapi tahun ini, di antaranya kondisi geopolitik global yang memanas.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar rasio penerimaan pajak atau tax ratio mencapai 11% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Target Prabowo itu lebih tinggi dari realisasi yang dibukukan Kemenkeu akhir 2025 lalu yakni hanya 9,31% terhadap PDB. Adapun, capaian tax ratio tahun lalu itu pun turun dari 2024 yakni 10,08%.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya tengah menjalankan berbagai upaya guna menggenjot tax ratio.

"Kami akan terus mencoba supaya penerimaan [pajak] dapat mencapai targetnya dengan berbagai macam. Mulai dari program pengawasan pembayaran masa-nya terus diperlihatkan. Karena kan kebanyakan kontribusi penerimaan pajak itu dari pembayaran masa," ujar Inge usai media briefing dan kunjungan ke PT Mitra Saruta Indonesia di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis (16/7/2026).

Kemenkeu pun mendorong agar pembayaran masa pajak tidak bolong-bolong. Untuk itu, Kemenkeu akan mengecek terus.

"Kalau memang dia biasa bayar Pasal 21 [Pajak Penghasilan 21] setiap bulan, harusnya setiap bulan dia bayar dong. Jadi begitu ada yang bolong, mesti kita tanya nih ada apa sebetulnya. Termasuk Pasal 25 dan juga yang lain-lainnya sama," kata Inge.

Kemudian terdapat penelitian kepatuhan material. Kementerian mengevaluasi kepatuhan wajib pajak di tahun-tahun sebelumnya.

"Kita perhatikan lagi apakah memang ada yang ternyata belum dilakukan atau belum diawasi secara baik," katanya.

Tantangan dan Opsi Siasat

Namun, Inge mengatakan bahwa memang terdapat tantangan dalam upaya menggenjot tax ratio tahun ini, yakni kondisi geopolitik yang tengah panas.

"Yang namanya kondisi global seperti ini akan sangat [menantang]. Itu kita masih menunggu," ujarnya.

Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono juga mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mendongkrak tax ratio adalah gejolak geopolitik global.

"Tantangannya berkaitan dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu karena kondisi internal Indonesia dan geopolitik global," ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (16/4/2026).

Sementara itu, dia menilai terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan tax ratio, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

"Cara ekstensifikasi dilakukan dengan cara fokus ke shadow economy yang transaksi bisnisnya masih belum masuk ke dalam sistem," katanya.

Adapun intensifikasi pajak dilakukan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta pemeriksaan pajak. Upaya ini diarahkan untuk mengidentifikasi potensi pajak kurang bayar dengan harapan wajib pajak menyetujuinya.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan tidak ada “silver bullet” untuk menaikkan tax ratio. Tidak ada pula cara singkat untuk menaikkan tax ratio. Alhasil, target tax ratio tahun ini sulit dicapai.

Cara ideal untuk mendongkrak tax ratio adalah dengan memperbaiki basis pajak. Apabila pendapatan masyarakat naik maka setoran pajak penghasilan naik dan tax ratio pada akhirnya meningkat.

"Perlu kebijakan industri yang tepat untuk membalikkan tren deindustrialisasi. Mengingat sektor pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar," ujarnya.

Dari sudut Kemenkeu, perlu perbaikan regulasi dan kebijakan perpajakan. Selain itu, perlu penguatan dan reformasi administrasi dan birokrasi.

"Satu catatan saya, bahwasanya, peningkatan tax ratio bukan semata-mata peran dari Kemenkeu tapi juga kementerian dan lembaga lain. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kementerian. Minimal dalam bentuk penguatan data pihak ketiga," katanya.

Menuju Tax Ratio 11% & Janji Bonus

Untuk diketahui, penerimaan perpajakan pada 2025 mencapai Rp2.217,9 triliun dengan perincian pajak sebesar Rp1.917,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp300,3 triliun. Dengan rumus penghitungan (total penerimaan perpajakan/PDB) x 100%, hasil tax ratio pada 2025 yakni (2.217,9/23.821,1) x 100% = 9,31%.

Pada 2026, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp2.693,7 triliun dengan perincian pajak Rp2.357,7 triliun dan bea cukai Rp336 triliun.

Sampai dengan Februari 2026, penerimaan pajak telah terkumpul Rp245,1 triliun sedangkan kepabeanan dan cukai Rp44,9 triliun. Penerimaan pajak pada Januari-Februari 2026 tumbuh double digit yakni masing-masing 30% secara tahunan (Year on Year/YoY) sedangkan kepabeanan dan cukai terkontraksi 14% YoY pada periode yang sama.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Presiden Prabowo menginginkan agar rasio penerimaan pajak atau tax ratio mencapai 11% terhadap PDB.

Purbaya menyebut integritas dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan hal integral dalam mewujudkan hal tersebut, kendati kemajuan pada aspek digitalisasi sistem penerimaan negara juga menentukan.

"Saya minta teman-teman semua nanti bekerja habis-habisan, jaga integritasnya, naikkan pendapatan pajak dan lain-lain supaya kita bisa double digit lah 11% tax ratio-nya. Itu bukan maunya saya, maunya Pak Presiden," terangnya saat pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu, Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta bulan lalu (10/3/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun menjanjikan 'bonus' kepada anak buahnya itu apabila penerimaan negara bisa tumbuh signifikan. Dia menilai hal ini penting di tengah kebutuhan belanja pemerintah yang besar dan kondisi geopolitik yang bisa memicu kenaikan belanja subsidi energi.

"Kalau tax ratio kita tahun depan bisa naik mendekati 11%, saya akan meminta bonus kepada Presiden, supaya Anda semua dapat bonus dari pimpinan negara," terangnya.

Mengejar Tax Ratio 11 Persen: Target Realistis atau Harapan Palsu?

Janji Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan bonus kepada pegawai jika rasio pajak (tax ratio) Indonesia bisa menembus 11 persen memunculkan perdebatan.

Target tersebut dinilai ambisius di tengah tantangan penerimaan pajak yang selama ini relatif stagnan dan basis pajak yang masih sempit.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri menilai digitalisasi, termasuk pemanfaatan sistem Coretax, dapat menjadi pendorong peningkatan penerimaan negara.Namun sejumlah analis menilai target tersebut masih jauh dari realistis jika melihat kondisi penerimaan pajak saat ini.

Lalu, seberapa realistis target tax ratio 11 persen tersebut?

1. Target Dinilai Terlalu Tinggi

Kepala Riset Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai target tax ratio 11 persen masih sulit dicapai, bahkan jika perhitungan diperluas hingga mencakup kepabeanan dan cukai.

Menurutnya, untuk mencapai rasio tersebut pemerintah harus menambah penerimaan perpajakan sekitar Rp134,7 triliun dari target yang sudah ditetapkan saat ini.

"Target tax ratio 11 persen meski secara luas (termasuk kepabeanan dan cukai) tetap tidak masuk rasional. Kalau ditargetkan 11 persen, itu butuh tambahan Rp134,7 triliun dari target penerimaan perpajakan yang sekarang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com pada Rabu, (11/3).

Ia menilai target penerimaan pajak dalam APBN tahun ini saja sudah sangat tinggi. Untuk penerimaan pajak saja, pemerintah perlu menambah sekitar Rp440 triliun dibanding realisasi tahun lalu.

Jika ditambah kebutuhan Rp134,7 triliun untuk mencapai rasio 11 persen, maka total tambahan penerimaan yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp574,7 triliun.

"Kalau ditambah Rp134,7 triliun maka butuh tambahan penerimaan Rp574,7 triliun agar pegawai pajak dapat bonus. Harapan palsu menurut saya. Kasihan pegawai pajak," katanya.

Dengan kinerja penerimaan yang relatif sama seperti saat ini, ia bahkan memperkirakan potensi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak bisa mencapai Rp330 triliun hingga Rp400 triliun.

2. Risiko Tekanan ke Ekonomi

Fajry juga mengingatkan bahwa target yang terlalu tinggi bisa mendorong pemerintah mengambil langkah agresif dalam mengejar penerimaan pajak.

Menurutnya, kebijakan semacam itu berpotensi memberi tekanan pada aktivitas ekonomi, terutama jika dilakukan melalui peningkatan beban pajak atau pengetatan pemeriksaan secara masif.

"Kalau targetnya terlalu tinggi, tidak ada opsi yang dapat diambil pemerintah. Kalaupun ada, itu akan memukul ekonomi," ujarnya.

Ia menilai langkah tersebut justru berpotensi menjadi bumerang bagi agenda pemulihan ekonomi yang sedang diupayakan pemerintah

3. Cara Mengejar Tax Ratio

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Saptono melihat penilaian realistis atau tidaknya target tersebut sangat bergantung pada perspektif yang digunakan.

Menurutnya, target fiskal pada dasarnya merupakan hasil kompromi dari proses diskusi berbagai pihak dalam perumusan kebijakan.

"Penentuan target itu mengacu pada proses diskusi dan tukar pikiran antar pihak yang memiliki beda perspektif. Kesimpulan yang dibuat pasti berdasarkan kompromi sehingga target yang disepakati dapat dianggap realistis," ujarnya kepada CNN Indonesia.com, Rabu (11/3).

Ia menjelaskan peningkatan tax ratio biasanya dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pendekatan intensifikasi dilakukan dengan mengelompokkan wajib pajak berdasarkan jenis usaha dan kontribusi pajaknya. Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak membentuk berbagai jenis kantor pelayanan pajak (KPP), seperti KPP wajib pajak besar, KPP khusus, KPP madya, dan KPP pratama.

Melalui pengelompokan tersebut, otoritas pajak kemudian menerapkan sistem compliance risk management (CRM) untuk memetakan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Namun dari perspektif lain, strategi tersebut juga kerap menimbulkan kesan bahwa otoritas pajak hanya fokus pada wajib pajak besar yang sudah teridentifikasi.

"Dengan bahasa lain, sangat logis jika ada kesan bahwa wajib pajak potensial dimasukkan ke 'kebun binatang' sehingga otoritas pajak lebih mudah melakukan intensifikasi, seperti berburu di kebun binatang," katanya.

[Gambas:Photo CNN]

4. Perluas Basis Pajak Lewat Ekonomi Bayangan

Selain intensifikasi, peningkatan tax ratio juga dapat dilakukan melalui ekstensifikasi, yakni memperluas basis pajak dengan menarik aktivitas ekonomi informal atau shadow economy ke dalam sistem formal.

Dalam konteks ini, penerapan sistem digital seperti Coretax dinilai dapat membantu otoritas pajak memantau transaksi dan mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar.

Menurut Prianto, sistem tersebut memungkinkan pemerintah mengawasi potensi pajak baru, termasuk dari pelaku usaha yang sebelumnya berada di luar sistem perpajakan.

"Wajib pajak yang belum terdaftar bisa diawasi melalui Coretax," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji kepada anak buahnya jika tax ratio atau rasio pajak 2027 mendekati 11%, ia akan meminta bonus pada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu, Purbaya ucapkan saat melantik 1.585 pejabat di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/3). ‘

Kepada para anak buahnya, Purbaya meminta agar memperbaiki kinerja pajak semaksimal mungkin untuk mencapai ruang fiskal yang besar, karena pengeluaran akan ditingkatkan terus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan memastikan pendapatan negara meningkat dengan signifikan. Di sektor pajak, akan digalakkan lewat digitalisasi yaitu coretax. Ia menyebut, akan mengebut lewat sektor digitalisasi untuk menghindari kebocoran-kebocoran.

“Tapi nanti kita perhatikan juga kesejahteraan Anda. Kalau income-nya naik dengan bagus, let's say tax ratio kita tahun depan bisa naik mendekati 11%, saya akan minta bonus ke Pak Presiden supaya Anda semua dapat bonus dari pimpinan negara ini,” kata Purbaya.

Purbaya mengatakan peningkatan itu sesuai dengan keinginan Prabowo. Untuk mencapai target itu, Purbaya menegaskan perlunya integritas para anak buahnya.

“Jadi kalau Anda di bawah, kita capaian kita di bawah itu, kita disorotin semua nanti. Yang diincar pertama Pak Dirjen Pajak, habis itu Pak Dirjen Bea Cukai. Saya nomor tiga lah. Habis itu saya, tapi saya nggak bisa lari juga dari itu,” katanya.

Purbaya pun mengungkapkan, setelah hari raya Idul Fitri ia akan menerapkan cara kerja yang berbeda terhadap para anak buahnya.

“Saya akan datang ke tempat Anda lebih sering. Anda jangan main-main. Kita bangun bersama-sama pajak, bea cukai supaya income kita bisa naik,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya juga bercerita kepada para anak buahnya bahwa Prabowo Subianto pernah meminta agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dibubarkan, dan perannya digantikan oleh lembaga asing seperti Societe Generale de Surveillance (SGS).

Namun, Purbaya mengaku, ketika ia mengikuti rapat dengan Presiden di Istana beberapa pekan lalu, sikap Prabowo sudah berbeda.

“Ada kemajuan untuk Bea Cukai nih, saya baru tahu. Beberapa minggu yang lalu saya rapat di Istana dengan Pak Presiden. Biasanya dia selalu bilang, ‘Bea Cukai bubarkan, ganti SGS’. Selalu begitu. Kemarin sudah beda,” kata Purbaya di hadapan para anak buahnya.

Bendahara negara ini mengatakan, Prabowo menilai telah ada perbaikan yang berarti di dalam bea cukai sehingga ia tak lagi menyinggu menggantikan peran bea cukai dengan SGS.

“Dia bilang gini, ‘saya lihat ada perbaikan di sana dan saya yakin kita bisa memperbaiki bea cukai sehingga tidak diberikan ke sgs’,” kata Purbaya menirukan omongan Prabowo.

Purbaya pun mengaku sebelumnya jika dalam rapat dengan para petinggi negara utamanya Presiden telah menyinggung bea cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya ‘mati kutu’.

“Saya biasanya kalau rapat ke istana kalau mereka mulai ngomong Bea Cukai sama Pajak, gua lemes aja gitu. Tapi itu penghargaan yang luar biasa. Kita belum sampai, tapi sudah dilihat ada kemajuannya. Itu karena kerja keras,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan Prabowo memberikan apresiasi atas kinerja kenaikan pajak sekitar 30% pada Januari-Februari 2026. Purbaya mengatakan, pajak dan bea cukai menjadi sorotan istana belakangan karena berkaitan dengan pendapatan negara.

“Jadi pujian itu merupakan penghargaan ke apa yang kita kerjakan selama ini, sekaligus pecutan. Kalau ke depan turun, celaka kita. Tapi saya yakin kita bisa maju bersama apalagi kalau semuanya semangat menjaga integritas dan meyakini bahwa kinerja Anda bisa mempengaruhi masa depan NKRI. Jadi ke depan saya harap semuanya semangat,” kata Purbaya.

Purbaya Janjikan Bonus Pegawai Kemenkeu Jika Rasio Pajak Tembus 11%

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berpeluang memperoleh bonus apabila kinerja penerimaan negara meningkat dan rasio pajak (tax ratio) Indonesia mampu mendekati 11 persen pada 2027.

Purbaya mengatakan pemerintah saat ini tengah mendorong peningkatan penerimaan negara melalui berbagai langkah, termasuk digitalisasi sistem perpajakan dan kepabeanan.

"Kalau income-nya naik dengan bagus, let's say tax ratio ke kita tahun depan bisa naik mendekati 11 persen. Saya akan minta bonus kepada Pak Presiden (Prabowo Subianto) supaya Anda semua dapat bonus dari pemimpin negara Indonesia," ujar Purbaya saat acara pelantikan pejabat Kemenkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Menurutnya, salah satu upaya yang tengah diperkuat adalah pemanfaatan sistem digital Coretax untuk memperbaiki administrasi perpajakan. Ia menilai penerapan sistem tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan dibandingkan periode sebelumnya.

"Di pajak, kita galakkan Coretax digitalisasi yang masih banyak bolongnya itu. Tapi saya lihat menarik juga Coretax itu dan bagus. Naik berapa gara-gara Coretax? Lumayan besar kan naiknya. Dibanding tahun lalu naik apa turun? 30 persen naik," ujarnya.

Selain di sektor pajak, Kemenkeu juga mendorong digitalisasi pada sistem kepabeanan dan cukai. Tujuannya untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara serta meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelaku usaha.

Purbaya menyebut langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat pengawasan dalam proses administrasi penerimaan negara.

"Naiknya 30 persen. Sama nanti Bea Cukai juga sama. Kita akan galakkan digitalisasi di mana kita hindarkan pertemuan langsung dengan para pelaku usaha. Sehingga kita enggak ada kebocoran-kebocoran lagi," katanya.

Kendati demikian, ia menekankan keberhasilan sistem digital tetap bergantung pada integritas sumber daya manusia yang menjalankannya.

Menurutnya, teknologi yang canggih tidak akan efektif jika tidak diikuti komitmen pegawai dalam menjaga integritas.

Purbaya juga mengingatkan bahwa target peningkatan rasio pajak menjadi dua digit merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara.

"Secanggih apapun sistemnya, kalau orangnya integritasnya lemah, itu pasti gagalnya. Jadi saya minta teman-teman semua nanti bekerja habis-habisan jaga integritasnya, naikkan pendapatan pajak dan lain-lain supaya kita bisa double digit lah 11 persen tax ratio-nya," ujarnya.

Fitch Soroti Setoran Pajak Seret, Airlangga Pede Coretax Kerek Tax Ratio

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya mengerek tax ratio alias rasio pajak usai menjadi salah satu pertimbangan lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menurunkan prospek (outlook) Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Adapun, dalam satu dekade terakhir, tax ratio Indonesia selalu berada di kisaran 9% hingga 10% terhadap PDB. Bahkan, angkanya cenderung menurun seperti yang terjadi pada tahun lalu dari 10,08% pada 2024 menjadi 9,31% pada 2025.

Fitch sendiri memproyeksikan bahwa rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia hanya akan mencapai rata-rata 13,3% terhadap PDB selama periode 2026—2027, jauh tertinggal dari median negara setara di kategori 'BBB' yang berada di level 25,5%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyatakan salah satu upaya yang sedang didorong untuk mengerek penerimaan bersama Kementerian Keuangan adalah implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

"Nah kita akan terus kawal aja Coretax ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan," jelas Airlangga di Jakarta, Selasa (5/3/2025).

Dia mengaku bahwa revisi prospek dari Fitch tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah. Airlangga menyatakan pemerintah akan mengevaluasi dan memperbaiki arah kebijakan ke depan, terutama dalam memitigasi risiko dari sisi penerimaan negara yang dinilai lemah oleh Fitch.

MBG Jadi Motor Perekonomian

Lebih lanjut, Airlangga juga menanggapi sorotan Fitch terhadap tingginya belanja sosial pemerintah, khususnya program MBG yang menelan porsi 1,3% terhadap PDB untuk periode 2025-2029, yang dinilai menjadi motor penggerak utama beban pengeluaran negara.

Mantan menteri perindustrian itu pun membela pelaksanaan MBG. Menurutnya, berdasarkan studi dari World Bank dan Rockefeller Foundation, program MBG bukan beban melainkan investasi sumber daya manusia (SDM) jangka menengah dan panjang.

"Dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik, investasi US$1 itu menghasilkan US$7. Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu, bahkan Amerika pun melakukan itu. Ini adalah tantangan long term dan medium term, yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term," ujarnya.

Terkait evaluasi pelaksanaan program tersebut, Airlangga menyatakan bahwa MBG baru saja berjalan sehingga pemerintah akan terus melakukan pemerataan secara bertahap di lapangan.

Sorotan Terhadap Danantara

Selain MBG, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga masuk dalam catatan negatif Fitch. Lembaga pemeringkat yang berbasis di New York dan London itu memperingatkan potensi risiko kewajiban kontinjensi (contingent liability) bagi negara apabila mandat Danantara meluas ke aktivitas kuasi-fiskal melalui skema investasi berbasis utang (leverage).

Menyikapi sorotan tersebut, Airlangga menilai keraguan investor wajar terjadi mengingat Danantara adalah lembaga yang masih seumur jagung.

"Danantara kan organisasi Sovereign Wealth Fund yang baru. Tentu belum semuanya kenal dan track record-nya diperlukan. Oleh karena itu, perhatian [Fitch] itu menjadi catatan," tuturnya.

Mengenai upaya pembuktian kinerja dan transparansi lembaga investasi tersebut ke depan, Airlangga menyerahkan prosesnya secara penuh kepada manajemen Danantara.

Lebih dari itu semua, Airlangga menilai yang paling krusial adalah Indonesia masih mampu mempertahankan peringkat utang di level 'BBB' atau masuk dalam kategori layak investasi (investment grade).

"Jadi memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah [perang Israel-AS vs Iran]. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade," katanya.

Sebagai catatan, Fitch Ratings merevisi prospek Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi Negatif dari sebelumnya Stabil, seiring dengan ditahannya peringkat utang di level 'BBB' pada Rabu (4/3/2026).

"Peringkat ini tertahan oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta sejumlah faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada peringkat 'BBB'," tulis Fitch dalam pernyataan resminya, Rabu (4/3/2026).

Luhut Klaim Tax Ratio RI Bisa Tembus 14% via e-Government, Penghindar Pajak Makin Sulit

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini bahwa percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan (e-government) bisa mengerek tax ratio alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga menyentuh level 14%.

Luhut mengaku berdasarkan pertemuannya dengan pihak World Bank alias Bank Dunia, organisasi yang berbasis di Washington DC itu menyatakan penerapan e-government secara masif mampu memberikan tambahan tax ratio sebesar 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan posisi tax ratio saat ini yang masih mandek di kisaran 9% hingga 10% terhadap PDB, kebijakan digitalisasi pemerintahan diproyeksikan mampu mendongkrak rasio tersebut ke level 13% hingga 14% terhadap PDB.

"Penerimaan pajak, basisnya akan lebih luas karena semua sudah tersambung, terdigital, semua terkoneksi dengan baik," klaim Luhut dalam paparan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025—2045 seperti yang ditayangkan kanal YouTube Bappenas RI, dikutip Jumat (27/2/2026).

Oleh sebab itu, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menguji coba atau pilot project e-government di sejumlah daerah seperti Banyuwangi hingga Bali. Dia mencontohkan, salah satu produk pemerintah digital yaitu implementasi e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (government procurement).

Luhut mengklaim, jika sebelumnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap terjadi akibat permainan harga, kini e-katalog yang diperkuat akal imitasi (AI) akan secara otomatis memblokir penawaran yang terdeteksi sebagai anomali harga.

Purnawirawan jenderal TNI ini pun melihat digitalisasi ini juga merupakan pendekatan struktural yang secara efektif mencabut kesempatan bagi individu untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Karena dia masuk dalam sistem, dia tidak bertemu dengan orang-orang yang bisa memengaruhi 'birahi korupsi' kita, karena pada dasarnya manusia itu punya sifat baik, sifat jelek, semua manusia. Nah tinggal tadi itu bagaimana kita membuat sehingga [korupsi] tidak terjadi," jelasnya.

Transparansi Harta dan Kritik Sistem Coretax

Lebih jauh, integrasi data e-government diyakini akan memberikan transparansi data finansial wajib pajak. Luhut sempat menyinggung rumor di media sosial yang menyebut dirinya memiliki harta Rp271 triliun, hingga kepemilikan saham di Toba Palm.

Menurutnya, di era integrasi data nanti, kehebohan semacam itu tidak akan terjadi lagi karena seluruh profil kekayaan, mulai dari jumlah kendaraan hingga portofolio saham, akan terkoneksi dan dapat dilacak dengan integritas data via e-government.

"Sebagai menteri, Bapak dan Ibu tidak bisa lagi, 'Wah harta saya cuma sekian', dia akan terkoneksi berapa mobilnya Bapak Ibu karena semua sudah terintegrasi datanya yang ada di kita," jelasnya.

Adapun dalam paparan Luhut, dijelaskan e-government diyakini akan memperkuat tata kelola pemerintahan; meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan inklusi layanan publik; serta mendorong transparansi.

Di sisi lain, Luhut turut melontarkan kritik keras terhadap pengembangan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax milik Kementerian Keuangan yang dinilai lamban dan berbiaya mahal.

Dia membandingkan lambannya Coretax dengan sejumlah proyek e-government yang banyak digarap oleh talenta digital lokal. Luhut mengklaim bahwa peranti lunak (software) yang dikembangkan anak muda Indonesia sukses mampu menurunkan akses judi online.

"Saya beritahu sama Menteri Keuangan, 'Kamu enggak bisa Pur [Purbaya Yudhi Sadewa], anu lagi, Coretax mu itu mahal, bertahun-tahun tidak jalan. Pasti ada something wrong dengan sistem itu kan?'," sentil Luhut.

Oleh sebab itu, dia menyerukan kolaborasi lintas sektoral yang digerakkan sepenuhnya oleh talenta dalam negeri.

Purbaya Buka-bukaan Alasan Maksimalkan Defisit APBN 2025 hingga Nyaris 3%

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mengungkap alasan defisit anggaran pada tahun 2025 bisa menembus angka 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

Purbaya mengatakan bahwa defisit anggaran tahun lalu yang nyaris menyentuh batas 3% sengaja dimaksimalkan untuk memastikan pembalikan arah pertumbuhan ekonomi.

Alhasil, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi tumbuh 5,11% sepanjang tahun dan mencapai rekor tertinggi pascapandemi pada kuartal IV/2025 yakni 5,39%.

"Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kami enggak lewatin [batas] 3%, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kami lari, tinggal atur ke depan seperti apa yang ramai ekonominya," tutur Purbaya dikutip, Kamis (19/2/2025).

Di sisi lain, Purbaya juga mengatakan bahwa rasio utang pemerintah pusat masih dalam batas aman kendati angkanya telah menembus 40,46% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia kemudian membandingkannya dengan beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang rasio utangnya berada di atas 50%.

"Enggak apa-apa. Memang kenapa? Singapura berapa? [Lebih dari 100%]. Malaysia berapa? [Lebih dari 60%]. Thailand berapa? Coba cek aja Thailand berapa. Dengan standar itu, kami masih aman," terangnya Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Saran dari IMF

Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati melakukan ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan target menjadi negara maju pada 2045.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," ujar Purbaya.

Resep Jaga Defisit APBN di Bawah 3% dari IMF Dukung Ekspansi Fiskal

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memaparkan skenario yang dapat diadaptasi saat pemerintah berambisi ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.