Secara agregat, sulit menyangkal bahwa perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang relatif baik. Hingga akhir 2025, ekonomi tumbuh sebesar 5,11%, dengan nilai PDB melampaui Rp23.800 triliun dan PDB per kapita mendekati US$5.000.

Inflasi terkendali di level 2,92%, defisit fiskal tetap berada di bawah ambang batas 3%, dan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 54% terhadap PDB. Indikator makro tersebut memperlihatkan gambaran ekonomi yang stabil, bahkan cukup resilien di tengah ketidakpastian global.

Namun di sinilah persoalannya: stabilitas agregat semakin sulit diterjemahkan menjadi penguatan kelas menengah. Indonesia tengah menghadapi masalah transformasi, di mana pertumbuhan belum sepenuhnya menjadi kesejahteraan yang luas dan berkelanjutan.

Ketimpangan Konsumsi dan Informalitas Sistemik

Temuan Mandiri Institute (2026) mengenai pola K-shaped consumption mengilustrasikan dinamika ini secara jelas. Belakangan ini pertumbuhan konsumsi tidak lagi berbasis luas, melainkan semakin terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi. Sementara itu, kelas menengah menunjukkan perlambatan yang semakin nyata, dengan daya beli yang cenderung stagnan atau bahkan tertekan.

Fenomena ini sering dibaca sebagai pergeseran perilaku konsumsi. Namun, yang terjadi sesungguhnya adalah cerminan dari struktur ekonomi yang belum mampu menghasilkan distribusi peluang yang lebih merata. Di balik ketimpangan konsumsi tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar: struktur pasar tenaga kerja yang didominasi oleh informalitas.

Dalam konteks ini, diagnosis yang disampaikan oleh World Bank (2026) menjadi sangat relevan. Tantangan utama Indonesia bukan sekadar menciptakan lapangan kerja, tetapi keluar dari jebakan informalitas yang bersifat sistemik.

Sekitar 60% tenaga kerja masih berada di sektor informal, dan bahkan dalam definisi yang lebih ketat, hanya sebagian kecil yang benar-benar bekerja dalam pekerjaan formal dengan produktivitas dan perlindungan yang memadai.

Implikasinya melampaui isu ketenagakerjaan semata. Informalitas telah menjadi sumber fragilitas ekonomi yang lebih luas. Ia membatasi produktivitas, menahan pertumbuhan pendapatan, dan menciptakan disparitas yang tinggi dalam konsumsi rumah tangga.

Dalam kondisi seperti ini, kelas menengah tidak runtuh secara tiba-tiba, tetapi mengalami erosi secara perlahan. Ia semakin kehilangan kapasitas untuk menyerap guncangan ekonomi dan mempertahankan tingkat konsumsinya.

Ini yang menjelaskan mengapa pertumbuhan yang relatif stabil tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi penguatan daya beli yang berkelanjutan. Pekerjaan memang tersedia, tetapi sering kali tanpa stabilitas, tanpa perlindungan, dan tanpa jalur mobilitas yang jelas.

Lebih jauh lagi, informalitas bukan sekadar hasil dari struktur ekonomi, tetapi juga dipertahankan oleh konfigurasi kebijakan itu sendiri. Basis pajak yang kecil, dengan rasio pajak yang masih berkisar 10% terhadap PDB, membatasi ruang fiskal negara untuk memperluas perlindungan sosial.

Dalam kondisi ini, sebagian beban perlindungan dialihkan kepada perusahaan melalui regulasi ketenagakerjaan, seperti upah minimum dan kewajiban pesangon yang relatif tinggi, serta skema perlindungan berbasis pemberi kerja.

Namun, alih-alih memperluas formalitas, ia justru meningkatkan biaya untuk menjadi formal. Perusahaan memiliki insentif untuk tetap kecil, tetap informal, atau menghindari ekspansi tenaga kerja formal. Hasilnya adalah apa yang sering disebut sebagai informality policy trap, yakni sebuah keseimbangan kebijakan yang secara tidak langsung mereproduksi informalitas itu sendiri.

Bukan Skill Mismatch dan Hilirisasi

Dalam kerangka ini, penting untuk membaca ulang narasi kebijakan yang terlalu menekankan skill mismatch sebagai akar masalah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2025). Pendekatan ini, meskipun tidak sepenuhnya keliru, berisiko mengaburkan persoalan yang lebih fundamental.

Masalah utama Indonesia bukan hanya pada sisi penawaran tenaga kerja, tetapi pada keterbatasan permintaan terhadap pekerjaan yang produktif. Dalam ekonomi yang masih didominasi oleh usaha mikro dan sektor berproduktivitas rendah, peningkatan keterampilan tidak secara otomatis menciptakan pekerjaan yang lebih baik.

Tanpa ekspansi sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara produktif dalam skala besar, kebijakan berbasis peningkatan keterampilan akan menghadapi batas strukturalnya.

Di sinilah relevansi strategi industrialisasi, khususnya hilirisasi sumber daya alam, perlu dievaluasi secara lebih kritis. CSIS Indonesia (2024) menunjukkan bahwa tidak dapat disangkal bahwa hilirisasi telah mendorong investasi dan meningkatkan ekspor, terutama di sektor nikel. Namun keberhasilan ini memiliki keterbatasan.

Sebagian besar aktivitas hilirisasi bersifat padat modal dan memiliki keterkaitan yang terbatas dengan ekonomi domestik. Penciptaan lapangan kerja relatif kecil dibandingkan dengan skala investasi, dan integrasi dengan rantai pasok lokal masih terbatas.

Dalam konteks pasar tenaga kerja yang didominasi oleh informalitas, hal ini menciptakan sebuah keterputusan struktural. Industrialisasi berjalan, tetapi tidak cukup menciptakan permintaan tenaga kerja formal dalam skala yang dibutuhkan.

Pertumbuhan meningkat, investasi mengalir, dan ekspor naik, tapi transformasi pasar tenaga kerja tertahan. Kelas menengah, yang seharusnya menjadi produk dari proses industrialisasi, tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Lebih jauh, konfigurasi ini tidak sepenuhnya netral. Industrialisasi padat modal dengan keterkaitan domestik terbatas cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha besar dibandingkan usaha kecil dan tenaga kerja luas. Oleh sebab itu, pertanyaannya bukan hanya apakah industrialisasi berhasil, tetapi siapa yang benar-benar diuntungkan.

Perlu Pergeseran Kebijakan

Jika tren ini berlanjut, risikonya tidak hanya pada ketimpangan, tetapi juga pada keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri. Tanpa kelas menengah yang kuat, konsumsi akan semakin bergantung pada kelompok atas yang jumlahnya terbatas, sementara basis sosial dari pertumbuhan menjadi semakin sempit.

Tantangan Indonesia bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut terhubung dengan transformasi struktural yang mampu memperluas pekerjaan produktif dan memperkuat kelas menengah.

Ini menuntut pergeseran kebijakan yang tidak sederhana: dari fokus sempit pada peningkatan keterampilan ke penciptaan permintaan tenaga kerja produktif, dari beban regulasi ke penguatan sistem perlindungan sosial yang lebih luas, serta dari hilirisasi yang padat modal ke strategi yang lebih inklusif dan tersambung dengan ekonomi domestik.

Tanpa perubahan tersebut, pertumbuhan akan tetap terlihat kuat di permukaan, tetapi secara perlahan kehilangan fondasi yang menopangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) sempat menjadi perbincangan hangat publik usai merilis data-data pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu yang dinilai janggal, terutama pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025. Tuduhan adanya intervensi dari Pemerintah tak ayal menghampiri BPS, di tengah ambisiusnya Pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, BPS menegaskan independensinya.

Direktur Neraca Produksi BPS Puji Agus Kurniawan menyatakan komitmen BPS dalam menyediakan statistik resmi yang berkualitas. Ia menyebut, data BPS memenuhi prinsip dasar statistik resmi PBB (UN Fundamental Priciples of Official Statistics), menggunakan metodologi berstandar internasional, serta dihasilkan melalui Sistem Statistik Nasional dan diverifikasi oleh kantor statistik negara.

Dengan landasan-landasan tersebut, Puji memastikan data yang BPS rilis mengenai pertumbuhan ekonomi, maupun data-data lainnya, dipastikan menghasilkan data yang valid, tanpa diutak-atik oleh pihak yang tidak semestinya.

“Tentang banyaknya sorotan kepada BPS soal data pertumbuhan ekonomi pada 2025, terutama kuartal II 2025, BPS menyajikan beberapa data untuk mengitung PDB (Produk Domestik Bruto). Kalau misal di luar (publik yang meragukan data BPS) menghitung atau mengestimasi, pasti variabelnya tidak sebanyak yang digunakan oleh BPS,” kata Puji dalam acara Workshop Pemanfaatan Data Strategis di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dalam kesempatan workshop tersebut, Puji mengungkapkan beberapa pendekatan dalam penghitungan PDB atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tiap pendekatan meliputi banyak variabel.

Misalnya pendekatan produksi atau lapangan usaha (LU), meliputi 17 variabel. Yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Lalu kontruksi, perdagangan besar dan kecil; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, juga informasi dan komunikasi. Kemudian, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sosial pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pendekatan lainnya, yakni pendekatan pengeluaran. Itu meliputi enam variabel, yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), pengeluaran konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Perubahan Inventori, serta ekspor & impor barang-jasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Organization for Economic Co-operation and Development alias OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 4,8% pada 2026, turun dari perhitungan sebelumnya.

Dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook, Interim Report: Testing Resilience edisi Maret 2026, proyeksi produk domestik bruto (PDB) Indonesia di angka 4,8% turun sebesar 0,2 poin persentase apabila dibandingkan dengan perkiraan lembaga tersebut dalam laporan edisi Desember 2025 (5,0%).

Sementara itu, laju perekonomian nasional diestimasikan kembali menguat ke level 5,0% pada 2027.

Penyusutan proyeksi ini tidak terlepas dari tingginya dinamika eksternal. OECD secara spesifik menyoroti bahwa pertumbuhan di Indonesia diproyeksikan akan tetap stabil secara umum karena stimulus fiskal baru-baru ini mampu menopang pertumbuhan konsumsi swasta.

Di samping itu, kondisi pasar tenaga kerja di sejumlah negara berkembang skala besar, termasuk Indonesia dan India, dinilai masih menguntungkan dengan tingkat pengangguran yang berada pada level yang relatif rendah.

Dari sisi pergerakan harga, inflasi umum (headline inflation) Indonesia diramal akan berada pada level 3,4% di 2026, naik 0,3 poin persentase dari proyeksi periode sebelumnya. Tekanan harga ini diperkirakan bersifat sementara, karena inflasi diproyeksikan akan kembali mereda dan turun menuju level 2,6% pada 2027.

Moderasi Inflasi

OECD juga menggarisbawahi bahwa moderasi inflasi pada 2027 akan dirasakan oleh beberapa negara ekonomi berkembang seperti Indonesia, Brasil, Meksiko, dan Afrika Selatan.

Tantangan inflasi dan pertumbuhan Indonesia ini tidak lepas dari tekanan yang terjadi di tingkat global. Secara agregat, OECD memproyeksikan pertumbuhan PDB global akan melambat menjadi 2,9% pada 2026 dibandingkan realisasi pertumbuhan 3,3 pada tahun lalu, sebelum sedikit merangkak naik ke posisi 3,0% pada 2027.

"Proyeksi ini bergantung pada asumsi teknis bahwa tingkat gangguan pasar energi saat ini akan mereda seiring waktu, dengan harga minyak, gas, dan pupuk menurun secara bertahap mulai pertengahan tahun 2026 dan seterusnya," tulis OECD dalam laporan, dikutip Minggu (26/3/2026).

Lembaga yang berbasis di Paris tersebut menekankan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah pasca serangan Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu menyebabkan guncangan harga energi dan pupuk yang lebih tinggi. Akibatnya, inflasi global meningkatkan dan tingkat permintaan global tertekan.

Ketidakpastian geopolitik itu pun diperkirakan akan menahan daya ungkit dari momentum kuatnya produksi dan investasi yang berkaitan dengan teknologi, kebijakan moneter dan fiskal yang suportif, serta tingkat tarif efektif yang lebih rendah dari asumsi sebelumnya.

Lembaga pemeringkat global Fitch Ratings menilai penerimaan negara Indonesia masih relatif lemah dibandingkan negara lain dengan peringkat kredit setara.

Dalam laporan terbarunya yang bertajuk Fitch Revises Indonesia's Outlook to Negative; Affirms at 'BBB', lembaga tersebut memproyeksikan rasio pendapatan pemerintah Indonesia hanya sekitar 13,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada periode 2026-2027.

Angka tersebut jauh di bawah median negara dengan peringkat 'BBB' yang mencapai 25,5 persen terhadap PDB.

"Kami memperkirakan rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB akan rata-rata sekitar 13,3 persen pada 2026 dan 2027 (median negara berperingkat 'BBB': 25,5 persen), seiring tidak adanya langkah signifikan untuk meningkatkan penerimaan negara," mengutip laporan Fitch Ratings, Kamis (5/3).

Fitch menyatakan penerimaan negara Indonesia melemah pada 2025 akibat penerimaan pajak yang lesu, pembatalan hampir seluruh rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 poin persentase, serta pengalihan permanen dividen badan usaha milik negara (BUMN) ke sovereign wealth fund (SWF) Danantara.

"Pendapatan pemerintah melemah pada 2025 karena penerimaan pajak yang lesu, hampir sepenuhnya dibatalkannya rencana kenaikan tarif PPN sebesar 1 poin persentase, serta pengalihan permanen dividen BUMN ke dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) yang baru dibentuk, Danantara," lanjut Fitch dalam keterangannya.

Selain itu, Fitch juga menilai rendahnya rasio penerimaan negara berpotensi membatasi ruang fiskal pemerintah di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara.

Dalam laporan yang sama, Fitch memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan berada di kisaran 2,9 persen terhadap PDB pada 2026. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan target pemerintah sebesar 2,7 persen terhadap PDB.

Fitch Ratings menyebut proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif, seiring perkiraan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat serta dampak jangka pendek yang dinilai masih terbatas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

"Hal ini mencerminkan asumsi penerimaan yang lebih konservatif, didasarkan pada proyeksi pertumbuhan yang lebih lambat serta dampak jangka pendek yang terbatas dari upaya peningkatan kepatuhan pajak," pungkas Fitch.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait keputusan lembaga pemeringkat internasional yang merevisi outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif. Menurut dia, penilaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional yang dinilai masih kuat.

Purbaya mengatakan, jika dilihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), defisit fiskal, hingga pertumbuhan ekonomi, Indonesia berada dalam kondisi yang relatif aman. Pada 2025 misalnya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, salah satu yang tertinggi di kelompok negara G20.

“Kalau kita lihat dari rasio utang ke PDB, kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan juga aman. Bahkan kita tertinggi di G20, tumbuhnya 5,11 persen tahun lalu,” kata Purbaya dalam acara buka puasa bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan. Thailand, Malaysia, hingga Vietnam disebut memiliki defisit fiskal yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

“Negara sekeliling kita seperti Thailand, di bawah kita pertumbuhannya, defisitnya di atas 4 persen. Malaysia juga di atas 4 persen kalau tidak salah. Vietnam di atas 4 persen,” ujarnya.

Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings sebelumnya merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat kredit pada level BBB atau masih dalam kategori layak investasi.

Perubahan outlook tersebut didorong oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan, termasuk kekhawatiran terhadap konsistensi kebijakan fiskal dan potensi tekanan terhadap penerimaan negara dalam jangka menengah.

Meski demikian, lembaga tersebut tetap menilai Indonesia memiliki sejumlah kekuatan, seperti stabilitas makroekonomi yang terjaga, rasio utang pemerintah yang relatif rendah dibanding negara dengan peringkat serupa, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang masih solid.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya mempertanyakan alasan Indonesia justru menjadi sorotan lembaga pemeringkat. Menurut dia, keraguan tersebut bisa saja dipengaruhi faktor lain, termasuk transisi pemerintahan dan pergantian pejabat ekonomi.

“Tapi kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sangsi jangan-jangan Menteri Keuangan tidak bisa mengelola anggaran,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini bahwa percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan (e-government) bisa mengerek tax ratio alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga menyentuh level 14%.

Luhut mengaku berdasarkan pertemuannya dengan pihak World Bank alias Bank Dunia, organisasi yang berbasis di Washington DC itu menyatakan penerapan e-government secara masif mampu memberikan tambahan tax ratio sebesar 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan posisi tax ratio saat ini yang masih mandek di kisaran 9% hingga 10% terhadap PDB, kebijakan digitalisasi pemerintahan diproyeksikan mampu mendongkrak rasio tersebut ke level 13% hingga 14% terhadap PDB.

"Penerimaan pajak, basisnya akan lebih luas karena semua sudah tersambung, terdigital, semua terkoneksi dengan baik," klaim Luhut dalam paparan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025—2045 seperti yang ditayangkan kanal YouTube Bappenas RI, dikutip Jumat (27/2/2026).

Oleh sebab itu, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menguji coba atau pilot project e-government di sejumlah daerah seperti Banyuwangi hingga Bali. Dia mencontohkan, salah satu produk pemerintah digital yaitu implementasi e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (government procurement).

Luhut mengklaim, jika sebelumnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap terjadi akibat permainan harga, kini e-katalog yang diperkuat akal imitasi (AI) akan secara otomatis memblokir penawaran yang terdeteksi sebagai anomali harga.

Purnawirawan jenderal TNI ini pun melihat digitalisasi ini juga merupakan pendekatan struktural yang secara efektif mencabut kesempatan bagi individu untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Karena dia masuk dalam sistem, dia tidak bertemu dengan orang-orang yang bisa memengaruhi 'birahi korupsi' kita, karena pada dasarnya manusia itu punya sifat baik, sifat jelek, semua manusia. Nah tinggal tadi itu bagaimana kita membuat sehingga [korupsi] tidak terjadi," jelasnya.

Transparansi Harta dan Kritik Sistem Coretax

Lebih jauh, integrasi data e-government diyakini akan memberikan transparansi data finansial wajib pajak. Luhut sempat menyinggung rumor di media sosial yang menyebut dirinya memiliki harta Rp271 triliun, hingga kepemilikan saham di Toba Palm.

Menurutnya, di era integrasi data nanti, kehebohan semacam itu tidak akan terjadi lagi karena seluruh profil kekayaan, mulai dari jumlah kendaraan hingga portofolio saham, akan terkoneksi dan dapat dilacak dengan integritas data via e-government.

"Sebagai menteri, Bapak dan Ibu tidak bisa lagi, 'Wah harta saya cuma sekian', dia akan terkoneksi berapa mobilnya Bapak Ibu karena semua sudah terintegrasi datanya yang ada di kita," jelasnya.

Adapun dalam paparan Luhut, dijelaskan e-government diyakini akan memperkuat tata kelola pemerintahan; meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan inklusi layanan publik; serta mendorong transparansi.

Di sisi lain, Luhut turut melontarkan kritik keras terhadap pengembangan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax milik Kementerian Keuangan yang dinilai lamban dan berbiaya mahal.

Dia membandingkan lambannya Coretax dengan sejumlah proyek e-government yang banyak digarap oleh talenta digital lokal. Luhut mengklaim bahwa peranti lunak (software) yang dikembangkan anak muda Indonesia sukses mampu menurunkan akses judi online.

"Saya beritahu sama Menteri Keuangan, 'Kamu enggak bisa Pur [Purbaya Yudhi Sadewa], anu lagi, Coretax mu itu mahal, bertahun-tahun tidak jalan. Pasti ada something wrong dengan sistem itu kan?'," sentil Luhut.

Oleh sebab itu, dia menyerukan kolaborasi lintas sektoral yang digerakkan sepenuhnya oleh talenta dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mengungkap alasan defisit anggaran pada tahun 2025 bisa menembus angka 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

Purbaya mengatakan bahwa defisit anggaran tahun lalu yang nyaris menyentuh batas 3% sengaja dimaksimalkan untuk memastikan pembalikan arah pertumbuhan ekonomi.

Alhasil, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi tumbuh 5,11% sepanjang tahun dan mencapai rekor tertinggi pascapandemi pada kuartal IV/2025 yakni 5,39%.

"Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kami enggak lewatin [batas] 3%, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kami lari, tinggal atur ke depan seperti apa yang ramai ekonominya," tutur Purbaya dikutip, Kamis (19/2/2025).

Di sisi lain, Purbaya juga mengatakan bahwa rasio utang pemerintah pusat masih dalam batas aman kendati angkanya telah menembus 40,46% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia kemudian membandingkannya dengan beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang rasio utangnya berada di atas 50%.

"Enggak apa-apa. Memang kenapa? Singapura berapa? [Lebih dari 100%]. Malaysia berapa? [Lebih dari 60%]. Thailand berapa? Coba cek aja Thailand berapa. Dengan standar itu, kami masih aman," terangnya Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Saran dari IMF

Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati melakukan ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan target menjadi negara maju pada 2045.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$431,7 miliar per kuartal IV/2025 atau sekitar Rp7.196,43 triliun (kurs JISDOR 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

Jumlah utang luar negeri itu naik dibandingkan dengan kuartal III/2025 sebesar US$427,6 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. ULN swasta menurun dari US$194,5 miliar pada kuartal III/2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar per kuartal IV/2025.

Denny menjelaskan angka utang luar negeri swasta itu dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Utang Pemerintah Naik

Sebaliknya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar atau naik dari periode sebelumnya sebesar US$210,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Rasio Utang Luar Negeri Naik

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,9% per kuartal IV/2025, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 29,5%.

Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,7% terhadap total ULN, menurun dari kuartal III/2025 sebesar 86,1%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia bisa terkerek hingga 4,1%, asalkan lebih mengintegrasikan diri ke perdagangan global.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Reaping the Gains from Trade yang dirilis pada awal Februari 2026, proyeksi tambahan pertumbuhan ekonomi itu dapat terjadi apabila pemerintah memprioritaskan pemangkasan hambatan non-tarif (non-tariff barriers/NTB).

Ekonom IMF Ashique Habib, selaku penyusun laporan, mencatat bahwa Indonesia tengah memacu integrasi perdagangan yang lebih dalam demi mengungkit permintaan eksternal, yang merupakan langkah untuk memuluskan menuju Visi Indonesia Emas 2045 atau menjadi negara maju pada perayaan 100 tahun kemerdekaannya.

IMF mengakui bahwa Indonesia telah menurunkan tarif rata-rata manufaktur dalam beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu menyoroti masih tingginya hambatan non-tarif RI yang bertengger di atas rata-rata negara kawasan seperti Asean maupun global seperti Amerika, Eropa, hingga Asia Timur.

"Analisis kami menunjukkan bahwa integrasi perdagangan yang lebih dalam, dengan fokus pada pengurangan hambatan non-tarif, beserta reformasi struktural yang melengkapinya, dapat menghasilkan keuntungan PDB yang signifikan bagi Indonesia," tulis laporan tersebut, dikutip Selasa (17/2/2026).

Menariknya, porsi terbesar dari proyeksi kenaikan PDB tambahan sebesar 4,1% ini justru bersumber dari langkah sepihak Indonesia dalam melonggarkan hambatan perdagangannya (sekitar 1,9%).

Dalam skenario IMF, jika Indonesia menghilangkan hambatan non-tarif maka pelaku usaha dalam negeri bakal meraup akses bahan baku perantara (intermediate inputs) yang lebih terjangkau. Skenario tersebut dinilai ampuh meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, baik untuk pemenuhan pasar domestik maupun ekspor.

Keuntungan ekonomi ini bakal makin menebal apabila diiringi pembukaan akses pasar lewat perjanjian perdagangan mendalam dengan mitra strategis (menambah peningkatan PDB riil sekitar 1,7%). Langkah ini diyakini akan memicu relokasi aktivitas ke sektor-sektor yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia.

Lebih jauh, IMF membedah bahwa manuver kebijakan dagang semata tak akan cukup. Pemerintah dituntut mengeksekusi reformasi struktural yang komprehensif, khususnya di sektor kualitas sumber daya manusia (SDM) dan logistik (diproyeksikan memberi tambahan PDB riil sekitar 0,5%).

Perbaikan infrastruktur dan proses logistik diyakini mampu menjadi pendorong ekspor barang. Sementara itu, suntikan investasi pada kualitas SDM diharapkan menjadi fondasi krusial bagi lonjakan ekspor jasa modern, seperti sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta keuangan.

Sebagai tambahan, IMF memproyeksikan bahwa keterbukaan dagang dan penguatan struktural bakal membuat Indonesia semakin menarik di mata investor asing, terutama di tengah pergeseran rantai pasok global.

Akibatnya, investasi asing langsung diprediksi akan semakin deras apabila RI semakin terintegrasi dalam rantai nilai global sehingga melipatgandakan keuntungan ekonomi melampaui estimasi awal rumusan model tersebut.

"Bahkan seiring langkah Indonesia dalam mendorong liberalisasi perdagangan dan reformasi struktural, penting untuk memastikan tersedianya langkah-langkah dukungan yang tepat guna membantu para pekerja beralih ke peluang-peluang baru, sehingga membantu memastikan bahwa keuntungan dari perdagangan dapat terwujud sepenuhnya dan dinikmati secara luas," tutup catatan akhir laporan IMF tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan rasio utang pemerintah yang telah menembus angka 40% dari produk domestik bruto (PDB).

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Reformasi Institusi Pengumpul Penerimaan

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," tutup Purbaya.

Selagi Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan statistik kinerja perekonomian nasional pada minggu pertama Februari 2026, ada sejumput harapan yang menyempil. Mungkin sedikit luput dari perhatian. Namun yang pasti, industri pengolahan sedang mengalami titik balik yang sangat penting setelah lebih dari satu dekade seolah sedang sakit berkepanjangan.

Bagi perekonomian Indonesia, sektor pengolahan punya makna yang sangat penting. Dengan nilai ekonomi sekitar Rp4.542 triliun, kontribusinya terhadap PDB sekitar 19,1% –tertinggi di antara 17 sektor usaha yang dikalkulasi BPS. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja 20,5 juta orang atau 13,9% terhadap seluruh orang bekerja per November 2025.

Pencapaian tersebut bukan sekadar angka statistik. Sudah lebih dari satu dekade, sektor tersebut tampak kurang bergairah. Mungkin juga kurang perhatian, sehingga kinerja pertumbuhannya selalu di bawah kinerja perekonomian nasional (Produk Domestik Bruto, PDB). Kali ini situasinya berubah.

Tahun 2025 boleh dikata menjadi momentum yang sangat penting bagi industri pengolahan. Pertumbuhan lapangan usaha tersebut yang mencapai 5,30%, merupakan pencapaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir, sekaligus melampaui kinerja PDB. Padahal, dalam satu setengah dekade terakhir, kinerjanya selalu di bawah.

Peristiwa yang sebenarnya tidak biasa ini nyaris luput dari perbincangan di ruang publik. Karena itu, jika berbicara tema reindustrialisasi, mungkin saat inilah momentumnya. Bukan sekadar pemulihan sektor pengolahan, tetapi penguatan kembali basis produksi nasional.

Kembalinya industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian nasional adalah sinyal yang sangat strategis. Bukan sekadar angka statistik, melainkan sekaligus kabar baik bahwa fondasi produksi kita mulai menguat kembali.

Industri pengolahan seperti oase, mata air di gurun. Sektor ini memiliki efek pengganda tertinggi di antara lapangan usaha lainnya. Sebuah artikel di World Economic Forum yang ditulis Jennifer McNelly, President Manufacturing Institute (2016), mengingatkan bahwa efek pengganda (multiplier effect) sektor pengolahan bisa mencapai 1,3 kali bagi sektor-sektor lain.

Analisis tersebut tentu tidak berlebihan. Di atas kertas misalnya, efek pengganda dari sektor pengolahan sekaligus menebar ke dua sisi: sektor terdampak ke belakang (backward linkage) maupun ke depan (forward linkage). Sektor-sektor dimaksud, antara lain penyedia bahan baku setengah jadi maupun jadi, begitu juga logistik dan perdagangan.

Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja pun menjadi keniscayaan. Semakin banyak angkatan kerja yang berpeluang terserap, mengingat banyak sektor usaha akan lebih bergairah seiring dengan pergerakan kinerja sektor pengolahan yang positif.

Jebakan Pendapatan Menengah

Momentum kembalinya peluang industri pengolahan sebagai pendorong utama perekonomian nasional untuk tumbuh lebih tinggi, telah terlihat secara nyata sepanjang tahun 2025. Sejak kuartal dua hingga berakhirnya tahun anggaran, kinerjanya selalu lebih tinggi dari perekonomian nasional. Perkembangan ini seperti energi bagi hasrat pemerintah yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, bahkan hingga mencapai 8 persen sampai 2029 kelak.

Sebelum tahun 2025, boleh jadi belum ada titik terang dari harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut. Harap maklum, dalam dua dekade terakhir, Indonesia kerap disebut sedang menghadapi fenomena yang dikenal sebagai deindustrialisasi dini (premature deindustrialization): kontribusi industri pengolahan terhadap PDB justru menurun secara konsisten di saat Indonesia belum masuk dalam barisan negara dengan tingkat pendapatan tinggi. Bahkan pertumbuhannya pun lebih sering di bawah 5%.

Deindustrialisasi bisa menjadi mimpi buruk, karena membuat perekonomian Indonesia sulit keluar dari middle income trap, yakni kondisi suatu negara berhasil mencapai status pendapatan menengah tetapi kesulitan untuk naik ke status pendapatan tinggi. Bayang-bayang ini semestinya dapat ditepis jika melihat perkembangan kinerja industri pengolahan tahun 2025.

Hasil riset NEXT Indonesia Center, antara lain bersumber dari kajian Bank Dunia bertajuk “China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society” (2013), dari 101 negara yang masuk kategori menengah pada era 1960-an, hanya 13 negara yang naik peringkat menjadi negara berpendapatan tinggi. Sekadar menyebut beberapa di antara negara yang berhasil tersebut: Puerto Riko, Yunani, Spanyol, China, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang.

Bank Dunia membagi negara-negara berdasarkan empat kelompok pendapatan: rendah, menengah bawah (lower-middle), menengah atas (upper-middle), dan tinggi. Ukurannya adalah pendapatan per kapita. Posisi Indonesia saat ini berada di barisan negara-negara dengan pendapatan menengah ke atas.

Lembaga tersebut mengakui memang tak mudah untuk keluar dari kerangkeng kelas menengah. Maklum, ketika sebuah negara masih di kelas pendapatan rendah, pada umumnya pertumbuhan ekonominya yang pesat “disubsidi” oleh tenaga kerja yang murah serta teknologi sudah jadi yang didatangkan dari luar negeri.

Ceritanya menjadi berbeda ketika sudah menjadi negara berpendapatan menengah, kemudian ingin menjadi negara berpendapatan tinggi. Sektor tradisional –seperti pertanian atau model ekonomi perdesaan–mulai ditinggalkan. Modernisasi produksi tak terhindarkan untuk meningkatkan nilai tambah. Pada posisi ini, mulai ada dilema: teknologi yang didatangkan secara utuh dari luar negeri boleh jadi membuat ongkos produksi tidak efisien, apalagi biaya tenaga kerja terampil –lantaran harus mengoperasikan teknologi lebih maju– lebih mahal.

Akibatnya, keunggulan negara saat mencapai tingkat pendapatan menengah, seperti upah rendah mulai memudar seiring naiknya biaya tenaga kerja. Daya saing ekspor berbasis upah murah makin uzur alias menurun. Teknologi produksi, tentu tidak seutuhnya diimpor lantara mahal dan berpotensi meningkatkan biaya produksi, memainkan peran penting.

Jika negara gagal untuk beralih menuju sumber pertumbuhan baru berbasis inovasi dan peningkatan nilai tambah, hasilnya akan seperti kebanyakan negara di kawasan Timur Tengah dan Amerika Latin. Menurut catatan Bank Dunia, era 1960 dan 1970-an, sudah banyak negara-negara di kawasan tersebut yang masuk kategori negara berpendapatan menengah. Namun hingga saat ini masih “nyaman” ada di posisi tersebut.

Tentu Indonesia tidak ingin mengekornya. Karena itu, menggandakan kontribusi sektor manufaktur yang bernilai tambah tinggi sepatutnya menjadi keharusan. Kemauan politik pemerintah, kebijakan yang mendukung, serta kenyamanan iklim berusaha, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya mendorong industri pengolahan.

Pertanyaannya: Sejauh mana pemerintah telah memiliki skenario pengembangan industri pengolahan atau manufaktur ke depan? Kita berharap, hasil baik dari kinerja industri pengolahan yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi kali ini, bukan lahir tanpa sengaja.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kinerja pengelolaan anggaran mendapat sorotan dari sejumlah lembaga pemeringkat utang. Di sisi lain, rasio utang telah membengkak di angka 40,08% dari produk domestik bruto (PDB).

Sekadar catatan, total utang pemerintah pusat hingga akhir 2025 mencapai Rp9.549,46 triliun atau bertambah sekitar Rp736,3 triliun dari posisi tahun 2024 sebesar Rp8.813,16 triliun.

Sementara itu, berdasarkan rilisan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) nominal pada tahun 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun. Artinya jika total utang dibagi dengan PDB nominal tahun 2025, maka rasio utang pemerintah pusat tercatat sebesar 40,08%.

Kendati masih lebih rendah dibandingkan batas aman dalam Undang-undang Keuangan Negara yang dipatok sebesar 60% dari PDB, rasio utang tahun 2025 tercatat membengkak dibandingkan tahun 2024 yang hanya 39,81%.

Pembengkakan rasio utang ini sejalan dengan tren pelemahan daya pungut pajak di angka 8,05% serta pelebaran defisit anggaran pada tahun yang sama yakni di angka 2,92% dari PDB.

Menariknya, pengumuman realisasi defisit APBN 2025 itu dilakukan sebelum BPS merilis data terbaru tentang PDB Indonesia pada 2025.

Disorot Lembaga Pemeringkat Utang

Adapun, dua lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody's Ratings dan S&P mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody'sRatings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'. Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2.

Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's, Minggu (8/2/2026).

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.

Adapun, perkembangan lain seperti kemungkinan pelebaran defisit APBN menembus batas 3% hingga peran dan mandat baru Bank Indonesia (BI) dinilai bisa ikut memengaruhi persepsi investor.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's.

Peringkat Stabil S&P

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara. Terkait volatilitas pasar saham dan nilai tukar yang terjadi belakangan ini, S&P menilai hal tersebut belum secara material memengaruhi pandangan lembaga tersebut terhadap peringkat utang RI.

Yin menekankan bahwa pihaknya tidak memperkirakan ekonomi dan kinerja fiskal Indonesia akan terdampak negatif secara signifikan, dengan catatan pemerintah mampu merespons situasi untuk memitigasi dampak terhadap kepercayaan investor.

"Outlook kami terhadap Indonesia adalah stabil. Ini berarti kami melihat risiko kenaikan atau penurunan peringkat agak seimbang, dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan negara yang kuat dibandingkan dengan basis ekspor dan pendapatan fiskal yang relatif sempit," jelasnya.