Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengungkapkan kisi-kisi mengenai kemampuan atau skill penting yang dibutuhkan untuk benar-benar bertahan di tengah era kecerdasan buatan atau AI yang dikhawatirkan akan menggeser peran manusia. Stella mengatakan kemampuan manusia untuk mengevaluasi baik dan buruk yang belum bisa digantikan oleh AI.

“Tidak akan ada manusia yang akan menang kalau berlomba dengan AI dalam skill yang sama,” kata Stella dalam acara Inovation Data Economy (IDE) Katadata Future Forum 2026, di Jakarta, Rabu (15/4).

Stella menyoroti ironi dari para lulusan ilmu komputer yang mulai kesulitan mendapat pekerjaan tepat di saat tren AI meledak. Penyebabnya sederhana, Stella menyebut AI kini bisa melakukan coding sederhana dengan jauh lebih murah dan cepat daripada manusia.

Terlebih saat ini sudah banyak AI dengan model yang bisa membantu pekerjaan manusia sesuai kebutuhan sebagai berikut:

• Kebutuhan Serbaguna: ChatGPT, Gemini, dan Claude
• Penulisan Grammarly, Jasper, dan Wordtune
• Desain: DALL.E, AI Magicx, Midjourney, dan Gamma
• Video: Synthesia, Runway. Descript
• Coding: Copilot, Cursor, dan DeepSeek
• Produktivitas: Perplexity, Nition, Granola, Zapier, NotebookLM, Fireflies.ai, dan Otters.ai

“Ini artinya untuk banyak sekali kegiatan itu sudah ada AI tool-nya yang bisa mengerjakannya,” kata Stella.

Meskipun AI bisa menghasilkan esai, kode, desain, hingga video dalam hitungan detik, Stella mengatakan ada satu area yang tetap menjadi domain eksklusif manusia, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi baik dan buruk.

“Skill atau kemampuan untuk mengevaluasi mana tulisan yang bagus, mana tulisan yang tidak bagus. Kalau Anda tidak pernah menulis, saya jamin Anda tidak akan tahu mana tulisan yang bagus, mana tulisan yang tidak bagus,” ujarnya.

Stella juga mengatakan proses belajar adalah tentang proses, bukan sekadar hasil instan. Tanpa melatih otak untuk berproses secara mandiri tanpa bantuan AI, manusia akan kehilangan standar kualitas dan kemampuan penilaian kritis.

“Kita perlu melakukan proses untuk bisa mempunyai kemampuan mengevaluasi, kemampuan untuk mengevaluasi apakah yang dihasilkan oleh AI itu bagus atau buruk,” kata Stella.

Dalam bahan paparannya, Stella mengatakan ada keterkaitan AI dan edukasi. Dalam hal ini, Stella memberikan sejumlah kunci penting hidup di era AI, yaitu:

• AI bukan tujuan, melainkan alat
• Pendidikan seharusnya berbasis masalah, bukan berbasis metode.
• Pendidikan perlu menekankan proses, bukan hasil akhir
• Tujuan utamanya adalah menilai kualitas keluaran AI
• Hal ini hanya dapat dilakukan jika kita memiliki landasan pengetahuan dan keterampilan yang dibangun secara mandiri, terlepas dari AI
• AI tidak seharusnya digunakan untuk segala hal

Stella menekankan, bagi siswa seharusnya AI digunakan sesuai kebutuhan. Bagi guru, AI dapat digunakan untuk membuat pengajaran lebih efisien dan lebih meyakinkan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah optimistis fenomena sosial-ekonomi yang disebut ‘Chilean Paradox’ tidak akan terjadi di Indonesia.

Fenomena tersebut menggambarkan situasi yang pernah terjadi di salah satu negara di Amerika Latin, Chile, saat pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat hingga menyebabkan krisis sosial.

Saat ini 17,13% masyarakat Indonesia terjebak di kelas ekonomi menengah dan 49,22% lainnya baru menuju kelas menengah.

“Pelajaran paling berharga dari Chilean Paradox adalah bahwa stabilitas makroekonomi yang indikatornya bagus itu di beberapa case tidak menjamin adanya keadilan sosial,” kata Susiwijono, dalam Katadata IDE Forum 2026, di Jakarta, Rabu (14/4).

Menurut dia, fenomena ini tidak akan terjadi di Indonesia, sebab sejumlah program pemerintah telah menyasar kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah. Hal ini dinilai sebagai upaya untuk memastikan adanya kesejahteraan ekonomi-sosial.

Sebagai informasi, kelas menengah dikategorikan untuk masyarakat dengan pengeluaran Rp2-10 juta per kapita per bulan. Sementara masyarakat dalam kelompok menuju kelas menengah berpenghasilan Rp800 ribu sampai sekitar Rp2 juta.

Tujuh Program Pemerintah Sasar Kelas Menengah

Dalam paparannya, Susiwijono memaparkan ada sekitar tujuh program pemerintah dengan estimasi benefit Rp200-500 ribu per bulan yang menyasar kelompok masyarakat Desil 4-7 atau tergolong masyarakat kelas menengah.

Untuk Desil 1-3 bahkan lebih banyak, mencapai 9 program dengan estimasi benefit Rp550-950 ribu per bulan.

Adapun program untuk kelas menengah di antaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan + Subsidi Bantuan Uang Muka untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah untuk perumahan dan otomotif, Kredit Usaha Rakyat, Program Magang Nasional, Bantuan Subsidi Upah, serta subsidi dan kompensasi energi.

“Bantuan untuk sektor kelas menengah ini saya kira sudah sangat besar,” ucap dia. Untuk kelompok menuju kelas menengah, pemerintah menambahkan Bantuan Sosial PKH dan Bantuan BPNT/Kartu Sembako.

Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

Susiwijono dalam forum tersebut menjelaskan, indikator makro dan bantalan ekonomi domestik Indonesia masih cukup kuat di tengah gejolak ekonomi-politik global.

“Kita masih sangat optimis, bahkan tahun ini mungkin kita masih menargetkan 5,4% untuk full year 2026,” ucap dia.

Susiwijono merujuk pada kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 yang cukup kuat di angka 5,39% dan cenderung lebih unggul dibandingkan negara G20 lainnya. Dia memprediksi angka yang lebih tinggi untuk kuartal I-2026, yaitu di atas 5,5%.

Toko plastik milik Restu Anggi (42) tampak biasa saja. Plafonnya sudah menguning dimakan usia. Namun dalam beberapa bulan terakhir, rak-rak yang dulu menjadi sumber penghidupan itu justru berubah menjadi sumber tekanan. Harga plastik melonjak, margin tergerus, dan usahanya kini berada di ujung ketidakpastian.

Restu sudah menempati toko itu sejak 2015. Lokasinya strategis, tidak jauh dari Stasiun Bojong Gede, Depok. Tokonya nyaris tak pernah tutup kecuali saat perayaan hari-hari besar seperti lebaran. Hasilnya memang tak seberapa. Namun, dari berjualan plastik itulah Restu menggantungkan hidupnya.

Belakangan, periuk dapurnya itu terusik. Perang di Iran membuat harga plastik melonjak. Saat Selat Hormuz tercekik, pasokan minyak global seret. Dampaknya bukan cuma ke energi. Plastik juga bergantung dari minyak mentah untuk bahan baku. Iran dan toko plastik di Bojong Gede itu berjarak lebih dari 7.400 kilometer, tapi apa yang terjadi sana, Restu ikut merasakannya.

Restu bercerita, hampir seluruh produk plastik melonjak harganya. Beberapa produk kenaikannya lebih dari 50%. “Yang paling terasa itu plastik bening untuk bungkus, seperti buat es, laundry. Itu naiknya luar biasa,” katanya, saat ditemui Katadata.

Harga plastik es yang sebelumnya ia jual Rp33.000 kini naik hingga Rp53.000 per pak. Restu pun tak punya pilihan selain merogoh modal lebih dalam. Tidak hanya pembungkus. Produk lain seperti sedotan, gelas plastik, hingga wadah makanan juga ikut meroket.

Kenaikan harga ini mulai terasa sebelum lebaran. Awalnya, Restu berpikir tren ini dipicu oleh kenaikan musiman biasa saat permintaan melonjak. Namun, harga tak kunjung turun dan bahkan kian meroket.

Menaikkan harga jual produk juga bukan opsi yang mudah. Saat ini Restu cenderung memangkas margin keuntungan, dari sebelumnya di kisaran 15% menjadi hanya 8%.

“Harganya masih berubah-ubah. Harga tadi malam bisa berbeda dengan harga pagi ini. Kami jadi tertekan,” keluhnya.

Sementara itu, tak jauh dari toko plastik milik Restu, Yanto (35) dan Indra (28) ikut merasakan dampak kenaikan harga plastik. Yanto bergantung pada kemasan plastik untuk menjual es teh, sementara Yanto memakainya untuk menjual gorengan. Harga gelas plastik naik dari sebelumnya Rp5.000 per pak menjadi Rp9.000 per pak.

“Kalau harga dinaikkan, susah. Pembeli pada kabur,” katanya.

Menekan industri dan UMKM

Bagi para pedagang kecil, kenaikan harga plastik akan membuat mereka terjepit. Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan banyak pelaku UMKM memilih tidak menaikkan harga jual agar tetap kompetitif di pasar. Langkah ini diambil agar produk tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama di tengah kekhawatiran pelemahan daya beli.

Menurut Edy, dampak kenaikan harga plastik dapat dibagi ke dalam dua kelompok UMKM. Pertama, pelaku usaha yang menjadikan plastik sebagai bahan baku utama. Ini misalnya produsen barang berbahan plastik, kemasan makanan, hingga produk turunan lainnya. Kelompok ini disebut paling terdampak karena kenaikan harga langsung memukul biaya produksi.

“Kemudian ada UMKM yang menggunakan plastik sebagai pembungkus atau penunjang, misalnya pedagang di pasar. Dampaknya tetap ada, tapi tidak sebesar yang menjadikan plastik sebagai bahan baku utama,” katanya.

Edy menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk meredam tekanan harga. Salah satunya dengan mendorong pengelolaan limbah plastik agar dapat didaur ulang menjadi bahan baku.

“Plastik harus dipilah dan diolah kembali agar bisa jadi bahan baku. Itu bisa membantu mengurangi ketergantungan pada impor,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga didorong mencari sumber impor alternatif untuk biji plastik guna menjaga pasokan tetap stabil. Pasalnya, kebutuhan plastik di dalam negeri dinilai terus meningkat seiring aktivitas ekonomi masyarakat.

Tidak hanya menekan UMKM, kenaikan harga plastik juga membebani industri secara umum. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut komponen plastik menyumbang 20%-40% dari total biaya produksi. Pada beberapa produk tertentu bahkan mencapai 50%-80%.

“Bagi UMKM dan sektor dengan margin tipis, kondisi ini sudah mulai menggerus profitabilitas,” katanya kepada Katadata.

Berbagai sektor seperti makanan dan minuman, fast moving consumer goods (FMCG), farmasi, logistik, hingga ritel merasakan dampaknya. Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) misalnya, memperkirakan harga air minum dalam kemasan (AMDK) berpotensi naik 35%–45%.

Ketua Umum AMDATARA, Karyanto Wibowo, menjelaskan harga bahan baku plastik seperti Polietilena Tereftalat (PET) resin, high density polyethylene (HDPE), dan polipropilen (PP) telah melonjak antara 25% hingga 70%. Beberapa material bahkan naik hingga dua kali lipat. Kondisi ini membuat biaya produksi AMDK meningkat tajam dan berpotensi mendorong kenaikan harga jual di tingkat konsumen dalam waktu dekat.

“Kami menyampaikan keprihatinan serius atas tekanan yang semakin berat terhadap industri AMDK akibat lonjakan harga bahan baku kemasan,” ujar Karyanto kepada Katadata.co.id, Jumat (10/4).

Pengalihan Impor

Meskipun kenaikan harga plastik sudah dirasakan hingga ke tingkat pedagang kecil, pemerintah masih cukup percaya diri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita misalnya, memastikan stok plastik bagi industri dalam negeri tetap aman.

“Plastik merupakan produk turunan dari petrokimia berbasis minyak bumi, sehingga gangguan pada pasokan nafta secara global memang berdampak pada industri,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4).

Kemenperin juga menepis isu stok plastik nasional yang hanya mampu bertahan hingga Mei 2026. Ia memastikan kondisi di lapangan masih terkendali. Agus mengacu pada data Indeks Kepercayaan Industri (IKI), subsektor industri kemasan pada Maret 2026 tercatat berada dalam fase ekspansi yang tinggi. Hal ini menandakan kinerja industri tetap kuat dan pasokan produk masih mencukupi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Meski tak menampik kenaikan harga plastik, menurutnya kenaikan itu masih terkendali.

“Jadi kita lihat ke depan seperti apa. Ini dampak kenaikan BBM bukan, tapi yang jelas katanya harga plastik sudah naik, karena bahan baku plastik bukan dari minyak juga. Tapi, secara umum masih terkendali,” kata Purbaya di kantornya, Selasa (7/4).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pihaknya tengah mencari alternatif impor bahan baku bijih plastik dan nafta dari India, Amerika, dan Afrika. Namun, proses ini memerlukan waktu.

“Banyak yang force majeure. Ini memang krisis global terkait keterbatasan bahan baku,” katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiyono, mengatakan industri sebenarnya telah mengantisipasi potensi gangguan sejak akhir Februari 2026, ketika terjadi serangan ke Iran. Menurutnya, kondisi itu diperparah dengan momentum menjelang Lebaran, di mana industri lebih fokus menjaga distribusi produk ke pasar. Namun, perubahan situasi yang cepat membuat kepastian pasokan bahan baku menjadi sulit diprediksi.

“Di minggu pertama kita sudah mulai membuat perkiraan, tapi di minggu kedua harga sudah melonjak. Kemudian di minggu ketiga, banyak pabrik yang tutup sehingga ketidakpastian suplai bahan baku semakin besar,” ujar Fajar kepada Katadata.co.id, Kamis (2/4).

Sebelumnya pasokan bahan baku plastik yang berasal dari Timur Tengah dapat dikirim dalam waktu relatif singkat, sekitar 10 hingga 15 hari. Namun kini, dengan peralihan sumber impor ke luar kawasan tersebut, waktu pengiriman meningkat tajam.

"Ini menjadi tantangan besar bagi industri untuk menjaga keberlanjutan pasokan,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, industri mulai mencari alternatif sumber bahan baku dari berbagai kawasan, seperti Afrika, Asia Tengah, hingga Amerika. Meski demikian, perubahan pola impor ini turut berdampak pada efisiensi logistik dan biaya produksi.

Bank sentral Singapura menyiapkan kebijakan untuk merespons meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah yang mulai memberi tekanan pada inflasi dan prospek pertumbuhan ekonomi global.

Menurut laporan Bloomberg, Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengisyaratkan kemungkinan penyesuaian kebijakan dalam tinjauan terbarunya, seiring lonjakan harga energi akibat konflik yang terus memanas. Kenaikan biaya impor, khususnya energi, dinilai berpotensi mendorong inflasi melampaui proyeksi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai negara yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi, Singapura menjadi salah satu ekonomi yang paling rentan terhadap gejolak harga minyak dan gas. Dampaknya mulai terasa melalui kenaikan biaya transportasi, listrik, serta logistik, yang pada akhirnya membebani pelaku usaha dan konsumen.

Pemerintah Singapura sebelumnya telah memperingatkan pertumbuhan ekonomi tahun ini kemungkinan akan melambat. Bahkan, beberapa proyeksi menunjukkan kontraksi ekonomi dalam jangka pendek akibat tekanan eksternal yang meningkat.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga mengingatkan dampak konflik bisa lebih buruk dari yang diperkirakan pasar. “Saya cukup yakin pasar belum sepenuhnya memperhitungkan skenario terburuk,” ujarnya dalam sebuah wawancara.

Sebagai informasi, pada hari Selasa (14/4), Kementerian Perdagangan juga akan merilis kinerja ekonomi pada kuartal pertama setelah Singapura memperingatkan pertumbuhan ekonomi akan terdampak tahun ini.

Para ekonom memperkirakan produk domestik bruto Singapura menyusut 1% dalam tiga bulan pertama dibandingkan kuartal keempat. Secara tahunan, ekonomi negara tersebut diperkirakan tumbuh 5,9%.

Bank Sentral Singapura akan Revisi Prospek Inflasi

MAS, yang mengadakan empat tinjauan kebijakan setiap tahun, telah mengisyaratkan akan memperbarui prospek inflasi, ini dianggap sebagai sinyal yang menurut ekonom dapat mengindikasikan langkah kebijakan. Inflasi inti tahun ini kemungkinan berada di 1,9% menurut median survei, yang berada di batas atas proyeksi pemerintah pada Februari.

Berbeda dengan sebagian besar bank sentral yang menggunakan suku bunga, Singapura menjaga stabilitas harga jangka menengah dengan mengelola mata uangnya terhadap sekeranjang mata uang berbobot perdagangan dalam kisaran target yang tidak diungkapkan.

Dolar Singapura telah melemah terhadap dolar AS sejak perang di Iran dimulai. Meski demikian, kinerjanya masih lebih baik dibandingkan mata uang negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Pemerintah kembali fokus pada pembangunan tanggul raksasa atau giant sea wall, untuk melindungi pesisir serta sebagai respons terhadap perubahan iklim. Tanggul raksasa yang telah direncanakan sejak 1995 ini bakal dibangun sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Rencana tersebut pun ikut disuarakan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya saat penutupan International Conference on Infrastructure 2025. “Sekarang tidak ada lagi penundaan, kita akan segera mulai itu,” ujar Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut proyek ini sebagai salah satu cara melindungi kawasan pesisir dari dampak perubahan iklim, berupa kenaikan permukaan air laut.

Namun, apakah proyek ini benar-benar ampuh menjadi pelindung garis pantai dan masyarakat pesisir?

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yogi Setya Permana mengatakan, efektivitas giant sea wall tergantung pada akuntabilitas sistem. Sejauh ini, desain yang digunakan pada tanggul-tanggul di tepi laut mengharuskan penutupan aliran muara sungai.

“Kemudian sungai dialirkan ke laut via stasiun pompa, ini yang kemudian menjadi pertanyaan seberapa jauh sistem pompa ini bisa berfungsi ketika masa-masa kritis,” kata Yogi, dalam diskusi ‘Mengelola Risiko Banjir: Politik Kebijakan, Tata Ruang, dan Adaptasi di Kota-kota Pesisir di Indonesia’, Rabu (8/4).

Dia kemudian mengambil contoh kemampuan stasiun pompa Sungai Banger di Semarang, Jawa Tengah. Pada 2021 lalu, saat hujan besar melanda kawasan Semarang hingga meningkatkan debit air sungai, hanya dua dari pompa yang bisa beroperasi. Sistem tersebut belum bisa optimal, karena tidak ada pihak yang mengawasi performa mesin.

“Pastikan ini jangan sampai menciptakan risiko baru, bagaimana memastikan mesin itu berfungsi,” ucap dia.

Tanggul Raksasa Punya Masa Pakai 50 Tahun

Menambahkan hal itu, Analis WRI Indonesia Afrizal Maarif mengatakan, infrastruktur tanggul raksasa memiliki masa pakai. Karena itu, Afrizal menilai tanggul raksasa saja tidak cukup untuk melindungi kawasan pesisir, sehingga perlu ada strategi-strategi lainnya.

“Saat kami wawancara dengan salah satu balai pekerjaan umum, infrastruktur ini punya usia, kurang lebih 50 tahunan,” ujar Afrizal.

Selain itu menurutnya, perlu ada solusi yang terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk menangani banjir di perkotaan hingga area pesisir. Misalnya, mengurangi limpasan air menggunakan lubang biopori di area hulu, penguatan regulasi tata ruang agar area resapan air tetap terjaga, atau infrastruktur hijau lainnya.

Meta dan Google baru memenuhi panggilan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi setelah mengabaikan panggilan pertama terkait dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas). Fakta ini menguji seberapa besar daya paksa negara terhadap raksasa teknologi global.

Pemanggilan kedua itu berujung pada pemeriksaan terhadap kedua perusahaan. Meta, induk Facebook, Instagram, dan Threads, diperiksa pada Senin (6/4), disusul Google, pemilik YouTube, pada Selasa (7/4). Pemeriksaan itu merupakan bagian dari tahapan penegakan aturan setelah keduanya tidak hadir dalam pemanggilan awal.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar mengatakan tim mengajukan 29 pertanyaan untuk mendalami dugaan pelanggaran terhadap implementasi PP Tunas. “Hasilnya akan kami dalami lebih lanjut,” kata Alexander di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Kementerian juga memberikan surat peringatan kepada TikTok dan Roblox. Jika hal ini tidak direspons, maka Komdigi akan melayangkan surat panggilan kepada keduanya.

Sementara itu, X dan Bigo Live tercatat sudah mematuhi PP Tunas yang berlaku sejak 28 Maret.

Namun fakta bahwa pemanggilan pertama diabaikan Meta dan Google menunjukkan bahwa kepatuhan platform tidak terjadi secara otomatis, bahkan terhadap aturan yang telah berlaku. Dalam konteks ini, mekanisme pemanggilan administratif menjadi ujian awal bagi daya paksa negara.

Sanksi Ada, tetapi Apakah Cukup Menakutkan?

Dalam PP Tunas, pelanggaran dapat berujung pada sanksi administratif mulai dari teguran tertulis maksimal dua kali, denda, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses atau pemblokiran.

Besaran denda administratif dan tata cara penghitungannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

Dalam hal sanksi berupa pemutusan akses, Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang merupakan instansi pengatur dan pengawas sektor Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta meminta pendapat dari ahli.

Namun Founder Drone Emprit Ismail Fahmi menilai pemerintah perlu mempertegas sanksi ekonomi. “Sanksi yang ada kurang greget, mereka tidak takut. Harus ada sanksi ekonomi berupa denda,” ujarnya kepada Katadata.co.id, pekan lalu (2/4).

Ia mencontohkan pendekatan Australia yang mengenakan denda hingga 49,5 juta dolar Australia atau Rp 584 miliar (kurs Rp 11.800 per dolar Australia). “Pemerintah harus berani eskalasi melalui denda,” ia menambahkan.

Dengan denda itu, Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, dan platform streaming Kick dan Twitch, bahkan masih dinilai belum memenuhi aturan pembatasan akses anak ke medsos di Australia, yang berlaku sejak 10 Desember 2025.

Dalam laporan pertama Badan Pengawas Keamanan Daring Australia atau eSafety, disebutkan masih ada celah besar dalam langkah-langkah perusahaan membatasi akses anak ke medsos, di antaranya:

1. Memberikan kesempatan kepada anak-anak yang sebelumnya menyatakan berusia di bawah 16 tahun, sebelum larangan diberlakukan, untuk menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sudah berusia di atas 16 tahun
2. Memungkinkan anak di bawah usia 16 tahun untuk berulang kali 'mencoba metode verifikasi usia yang sama' hingga berhasil
3. Kurangnya langkah-langkah untuk mencegah pembuatan akun baru bagi anak di bawah usia 16 tahun
4. Tidak menyediakan cara yang efektif bagi orang tua dan pihak lain untuk melaporkan anak di bawah usia 16 tahun yang masih memiliki akses ke media sosial

Opsi Blokir Platform Medsos dan Dampaknya

Di sisi lain, opsi sanksi paling keras dan terakhir, yakni pemblokiran, dinilai berpotensi menimbulkan efek domino bagi pelaku UMKM, pekerja kreatif, dan sektor informal yang bergantung pada platform digital.

Sejak pandemi corona, UMKM mulai memaksimalkan platform digital untuk berjualan online. Setidaknya ada 27 juta UMKM yang berjualan online per 2024.

Sementara itu, masyarakat mulai memanfaatkan media sosial untuk mencari tambahan penghasilan sebagai afiliator maupun kreator konten. Data Kementerian Ekonomi Kreatif pada 2024, ada 17 juta kreator konten di Indonesia, dengan delapan juta di antaranya sebagai profesi utama. Selain itu, 63% berpenghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR).

Menurut Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute (ICT) Heru Sutadi, pemerintah perlu menyiapkan mitigasi, seperti masa transisi, notifikasi publik yang jelas, serta mendorong diversifikasi platform bagi pelaku usaha, sebelum menetapkan sanksi blokir.

Di sisi lain, kepatuhan platform tetap penting untuk melindungi pengguna. Jadi, kebijakan harus menyeimbangkan perlindungan publik dengan keberlangsungan ekonomi digital.

Risiko yang dihadapi anak di platform digital (Gemini AI, Katadata/Desy Setyowati)

Namun Heru juga menyoroti langkah Kementerian Komdigi yang langsung menetapkan delapan platform, yakni Instagram, Facebook, Threads, YouTube, TikTok, Roblox, X, dan Bigo Live, sebagai kategori berisiko tinggi, sehingga harus menonaktifkan akun anak di bawah 16 tahun secara bertahap mulai 28 Maret. Bigo Live dan X sudah patuh.

“Itu berpotensi jumping conclusion,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Selasa (7/4), mengingat PP Tunas dan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengatur PSE untuk melakukan penilaian risiko secara mandiri, baru kemudian dievaluasi regulator. “Jika belum melalui tahap ini, tetapi sudah ditetapkan berisiko tinggi, hal ini menimbulkan pertanyaan soal konsistensi proses.”

Oleh karena itu, menurut dia, selain denda, transparansi dan kepastian prosedur menjadi kunci agar penegakan hukum yang kredibel.

Google, lewat blog resmi pada 27 Maret mengatakan bahwa perusahaan siap mengimplementasikan PP Tunas lewat pendekatan penilaian mandiri (self-assessment). Namun perusahaan tidak memerinci tentang menonaktifkan akun anak di bawah 16 tahun.

“Pembatasan akun secara menyeluruh bagi pengguna di bawah 16 tahun justru akan membuat kaum muda yang mengakses YouTube kehilangan berbagai perlindungan, kontrol orang tua, serta fitur keamanan yang telah kami integrasikan ke dalam akun yang diawasi (supervised accounts),” kata perusahaan.

Katadata.co.id juga mengonfirmasi kepada Kementerian Komdigi tentang tahapan pelaksanaan PP Tunas terhadap delapan platform, apakah penilaian mandiri terlebih dulu atau menonaktifkan akun secara bertahap sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Komdigi Nomor 140 Tahun 2026. Namun belum ada tanggapan.

Sementara itu, Meta belum memberikan tanggapan terkait dugaan pelanggaran PP Tunas.

Kasus Meta dan Google menjadi sinyal bahwa daya paksa negara masih diuji. Tanpa sanksi yang benar-benar menekan, pemanggilan berulang bisa berakhir hanya sebagai prosedur administratif. Pada akhirnya, kekuatan PP Tunas tidak hanya ditentukan oleh isi pasal, tetapi juga ketegasan sanksi, konsistensi prosedur, dan kemampuan negara mengelola dampak kebijakan.

PT TASPEN (Persero) bersama Bank Mandiri Taspen melaksanakan program kolaborasi Bantuan Bedah Rumah Gratis di Desa Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (1/4). Program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menghadirkan hunian layak bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Operasional TASPEN Tribuna Phitera Djaja serta Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta. Dalam program ini, TASPEN Group menyalurkan bantuan sebesar Rp130 juta dengan masa pembangunan rumah selama dua bulan.

Corporate Secretary TASPEN, Henra mengatakan, program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi penerima manfaat.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan para penerima manfaat dapat tinggal di hunian yang lebih layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara menyeluruh,” ujarnya, Rabu (1/4).

Salah satu penerima manfaat, Rofina Yultin Rayun, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Ia menilai program bedah rumah ini memberikan perubahan besar terhadap kondisi tempat tinggal keluarganya.

“Dengan adanya program bedah rumah ini, hunian yang sebelumnya kurang layak kini telah berubah menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman untuk dihuni bersama keluarga,” ungkapnya.

Sejak 2025, program Bedah Rumah Gratis telah dilaksanakan sebanyak sembilan kali di berbagai wilayah Indonesia, antara lain Bone, Ende, Kupang, Lubuk Linggau, dan Pekalongan.

Program di Manggarai ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) TASPEN yang dijalankan secara kolaboratif bersama Bank Mandiri Taspen. Inisiatif tersebut juga sejalan dengan arahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, TASPEN bersama Bank Mandiri Taspen terus memperkuat upaya menghadirkan program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ke depan, sinergi tersebut akan diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia serta memastikan keberlanjutan program yang berdampak positif bagi peserta dan masyarakat luas.

Seluruh pegawai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menuntaskan kewajiban pelaporan pajak dan kekayaan untuk tahun laporan 2025. Hingga Maret 2026, tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan lembaga tersebut tercatat mencapai 100%.

Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, LPS mewajibkan seluruh pegawainya untuk melaporkan kewajiban perpajakan dan kekayaan setiap tahun. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi jajaran pimpinan, tetapi juga bagi seluruh pegawai hingga tingkat staf junior.

Secara keseluruhan, sebanyak 595 pegawai LPS telah menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan dan LHKPN sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 31 Maret 2026. Pimpinan LPS pun memberikan apresiasi atas tingkat kepatuhan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menilai capaian ini mencerminkan komitmen pegawai terhadap standar profesionalisme dan integritas lembaga.

“Rasa tanggung jawab dan komitmen pada excellence yang dimiliki oleh seluruh Insan LPS salah satunya dapat tercermin dengan tercapainya tingkat pelaporan 100% sebelum tenggat waktu,” ujar Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner, Rabu (1/4).

Menurutnya, kepatuhan tersebut juga menjadi bagian dari upaya LPS dalam menjaga transparansi dan integritas dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana di sistem perbankan Indonesia. Seluruh pegawai, tanpa memandang jabatan, memiliki tanggung jawab memastikan konsistensi data terkait penghasilan, harta kekayaan, investasi, serta kewajiban pajak mereka.

Tingkat kepatuhan ini juga didukung oleh pemanfaatan sistem digital dalam proses pelaporan pajak. Salah satunya melalui aplikasi Coretax yang mempermudah proses pengisian data dan pengunggahan dokumen wajib pajak secara elektronik.

Selain dukungan teknologi, keberhasilan tersebut juga ditopang oleh peran unit kerja internal LPS yang secara aktif memberikan sosialisasi dan pengingat kepada pegawai mengenai tata cara serta tenggat waktu pengisian SPT dan LHKPN.

LPS menilai setiap data yang dilaporkan terkait kekayaan, investasi, dan aset melalui sistem pelaporan tersebut merupakan bagian dari kontribusi lembaga dalam mendukung reformasi perpajakan nasional. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya, Keluarga dan seluruh WP di LPS sudah 100% mengisi SPT Pajak 2025 dengan cepat, mudah dan tanpa hambatan berarti. Terima kasih Coretax yang reliable, stabil dan transparan,” pungkas Anggito.

Sejumlah analis pasar mulai mempertanyakan waktu pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat perang. Jika melihat polanya, waktu pengumuman penting Trump terkait perang sering dilakukan saat penutupan atau pembukaan perdagangan.

Terbaru, Trump sempat mengumumkan untuk menunda rencana serangan terhadap pembangkit listrik Iran selama lima hari setelah dialog “produktif” bersama Iran. Pengumuman pada Senin (23/3) ini dilakukan tepat sebelum pasar modal dan komoditas AS dibuka pada awal minggu.

Berkat pengumuman ini, indeks saham S&P 500 sempat meroket dan harga minyak mentah turun. Namun, ini tidak bertahan lama karena pihak pemerintah Iran membantah adanya dialog. Pasca bantahan Iran, indeks S&P 500 kembali turun dan harga minyak kembali naik.

Volatilitas ini hanya terjadi dalam waktu singkat. Mengutip Fortune, kapitalisasi indeks S&P 500 sempat bertambah US$ 1,7 triliun (Rp 28,7 kuadriliun) dan harga minyak turun 15% dalam hitungan menit. Tidak sampai sejam, kenaikan nilai S&P 500 terpotong setengahnya setelah bantahan Iran.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menuding Trump melakukan manipulasi pasar dalam pengumumannya terkait dialog damai AS dengan Iran.

“Itu berita palsu yang bertujuan memanipulasi pasar keuangan dan minyak, serta untuk menghindari jebakan yang menjebak Amerika dan Israel,” kata Ghalibah pada Senin (23/3) waktu setempat.

Wall Street punya istilah untuk kelakuan Trump ini, yaitu “Trump Always Chickens Out” alias Trump selalu ciut nyali. Maksudnya, Trump sering melontarkan ancaman bombastis yang memicu kepanikan pasar, lalu balik arah sebelum dampak ekonomi dari pernyataannya benar-benar terasa.

Mantan kepala analis kuantitatif J.P. Morgan, Marko Kolanovic menyebut aksi Trump yang terus berulang ini berdampak negatif pada pasar. Ini juga menunjukkan kebijakan Trump tidak dapat diandalkan dan mudah berubah hanya karena aktivitas perdagangan.

“Manipulasi akan membuat likuiditas lenyap dan masalah aslinya tetap ada,” kata Kolanovic di akun X-nya @markoinny pada Senin (23/3).

Ekonom senior Trade Nation, David Morrison juga mengkhawatirkan hal serupa. Mengutip Business Insider, Morrison mengatakan sulit bagi pasar untuk mengartikan kebijakan Trump jika dia maju-mundur.

Sebagai informasi, serangan AS-Israel ke Iran juga dilakukan pada Sabtu, 28 Februari 2026, ketika perdagangan saham dan minyak ditutup.

Pola Berulang Sejak Pengumuman Tarif Global

CNN mencatat Trump berulang kali menyampaikan pengumuman kebijakan pada waktu yang terkesan ditujukan untuk memengaruhi pasar keuangan.

Contohnya adalah pengumuman tarif global “Liberation Day” pada 2 April 2025. Konferensi pers dimulai pukul 16.00 waktu setempat, tetapi rincian kebijakan baru disampaikan setelah pasar tutup pada 16.30. Trump juga menetapkan kebijakan tersebut mulai berlaku setelah tengah malam pada 5 April, saat pasar kembali tidak beroperasi.

Setelah pasar saham tertekan tajam seminggu kemudian, Trump menyerukan agar pelaku pasar tetap tenang dan menyebut kondisi tersebut sebagai waktu yang tepat untuk membeli. Ini dilakukan tepat sebelum pembukaan pasar saham AS.

Sehari setelahnya, ketika indeks saham mencapai titik terendah tahunan, ia mengumumkan penundaan 90 hari untuk sebagian besar tarif di atas 10%, yang kemudian mendorong reli saham terbesar sejak 2008.

Hal serupa juga terjadi pada sejumlah kebijakan lain. Pengumuman taif 130% untuk Cina dilakukan setelah penutupan pasar pada 10 Oktober 2025. Trump juga menyatakan urung mengambil alih Greenland sesaat sebelum pembukaan pasar pada 21 Januari 2026, setelah pasar saham dan dolar AS melemah signifikan sehari sebelumnya.

Internet dan media sosial atau medsos semakin berisiko bagi anak-anak. Data menunjukkan jutaan kasus eksploitasi seksual anak terjadi secara daring, sementara hampir separuh anak Indonesia pernah mengalami perundungan digital. Apakah Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas mampu melindungi anak dari bahaya ini?

Indonesia memiliki lebih dari 210 juta pengguna internet, termasuk puluhan juta anak dan remaja yang semakin aktif menggunakan media sosial dan platform digital. Namun mulai 28 Maret, anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak boleh memiliki akun di layanan jejaring dan media sosial. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan berbagai risiko di dunia maya.

Sejumlah data menunjukkan urgensi perlindungan anak di ruang digital. Data National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) mencatat lebih dari 5,5 juta kasus konten pornografi anak sepanjang 2020 - 2024. Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi keempat di dunia setelah Amerika Serikat, India, dan Pakistan.

Selain itu, 48% anak Indonesia mengalami perundungan daring, dan 80 ribu anak di bawah 10 tahun terpapar judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mencatat 24 ribu anak usia 10 sampai 18 tahun terjerat praktik prostitusi, dengan total transaksi Rp 127 miliar pada 2024.

Bahaya di ruang digital tidak hanya muncul dalam bentuk konten, tetapi juga interaksi antar-pengguna. Baru-baru ini, viral di media sosial pengguna melakukan adegan aktivitas seksual yang melibatkan tiga orang secara bersamaan, baik sesama jenis maupun berlawanan jenis, atau yang dikenal dengan istilah threesome, di platform gim Roblox. Katadata.co.id beberapa kali mengonfirmasi hal ini kepada Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi, namun belum ada tanggapan.

Risiko yang dihadapi anak di platform digital (Gemini AI, Katadata/Desy Setyowati)

Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya Kombes Roberto Pasaribu dalam wawancara yang diunggah di YouTube PPATK pada Februari 2025 juga mengungkap modus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui platform gim metaverse, seperti Roblox.

Pelaku berusia 20 tahun menyamar sebagai anak remaja. Penyamaran ini bahkan dapat dibantu teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pria dewasa mengubah suara agar terdengar seperti anak-anak atau remaja.

Setelah korban merasa nyaman, komunikasi dipindahkan ke aplikasi lain seperti Telegram dan WhatsApp. Pelaku kemudian menawarkan uang kepada korban dengan dalih bonus bermain gim.

Pelaku mengiming-imingi anak perempuan berusia 14 tahun untuk melakukan hubungan seksual. Pelaku juga melancarkan aksi serupa terhadap anak laki-laki.

Berita seperti itu membuat sebagian orang tua semakin khawatir. Indah, seorang ibu berusia 35 tahun, mengaku sempat waswas mendengar kasus ini. Terlebih lagi, ia pernah mendapati teman putrinya bermain dengan orang asing di Roblox.

“Pemain itu mengajak anak ini ke kamar atau motel (di platform) dan diminta mengganti pakaian,” ujar perempuan yang memiliki seorang putri yang duduk di bangku SD kepada Katadata.co.id, beberapa waktu lalu. “Saya bilang jangan mau. Khawatir orang itu sebenarnya bukan anak-anak.”

Indah pun mewanti-wanti anaknya untuk tidak bermain dengan orang asing di platform ini. “Selama dia bermain, saya memantau siapa saja yang diajak berbicara. Sejauh ini masih aman,” ujar dia.

Dengan berbagai risiko yang mengintai anak di ruang digital, sebagian orang tua mendukung kebijakan pembatasan akses terhadap platform digital, terutama media sosial.

Dinda, pegawai swasta yang memiliki dua anak laki-laki, menilai aturan ini penting untuk mendorong platform digital agar lebih bertanggung jawab. “Misalnya lewat verifikasi usia atau langkah lain untuk membatasi akses konten bagi anak,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Minggu (15/3).

Namun ia juga menyadari efektivitas PP Tunas tetap bergantung pada keterlibatan orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak.

Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute (ICT) Heru Sutadi sepakat bahwa PP Tunas bukan solusi tunggal untuk melindungi anak dari bahaya di ruang digital. Menurut dia, perlindungan anak memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan literasi digital bagi anak, orang tua, dan guru.

“Regulasi hanyalah pagar. Anak, orang tua, guru serta masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi secara aman, mengenali potensi bahaya serta mengembangkan kebiasaan digital yang sehat,” kata Heru kepada Katadata.co.id, Jumat (13/3).

Penilaian risiko platform digital (Gemini AI, Katadata/Desy Setyowati)

Ia menambahkan, efektivitas PP Tunas juga perlu diukur melalui data setelah aturan berlaku. Misalnya dengan membandingkan jumlah pengguna sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.

Jika jumlah pengguna tetap atau bahkan meningkat, ada kemungkinan aturan belum efektif atau terdapat manipulasi usia oleh pengguna. “Data ini untuk melihat apakah regulasi benar-benar mempengaruhi perilaku penggunaan dan kepatuhan platform,” ujarnya.

Kekhawatiran Rampas Kebebasan Berekspresi Anak

Di sisi lain, sebagian pihak menilai pembatasan akses anak terhadap media sosial berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai PP Tunas berisiko merampas hak puluhan juta anak di Indonesia, terutama hak untuk berkomunikasi, mengakses informasi, mengembangkan kreativitas, serta mengekspresikan diri.

Ia mencontohkan banyak anak yang menyampaikan pandangan mengenai program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui media sosial.

“Dengan adanya pelarangan menyeluruh ini, anak-anak akan semakin kesulitan menyampaikan pandangan mereka mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada hak asasi mereka,” ujar Usman, dikutip dari situs resmi Amnesty.id.

Namun Menteri Komdigi Meutya Hafid memastikan PP Tunas bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” ujar Meutya, pekan lalu (9/3).

Perkembangan usia anak dalam mengakses konten di platform digital (Komdigi)

Pakar kesehatan anak pun menilai penggunaan gawai yang tidak terkendali memang berpotensi memengaruhi perkembangan anak. Dokter Spesialis Anak Konsultan Subspesialis Tumbuh Kembang-Pediatri Sosial Bernie Endyarni Medise menjelaskan perkembangan otak manusia paling kompleks terjadi pada usia dini.

“Kemampuan otak untuk menyerap paling cepat terjadi pada usia satu sampai lima tahun,” kata Bernie di Jakarta, Kamis (12/3).

Ia menambahkan, periode penting perkembangan otak berikutnya terjadi pada masa remaja. “Perkembangan kontrol kognitif dan aktivasi limbik yang tidak seimbang dapat menyebabkan perilaku berisiko pada remaja,” ujarnya.

Perkembangan otak anak (Paparan Dokter Spesialis Anak Konsultan Subspesialis Tumbuh Kembang-Pediatri Sosial Bernie Endyarni Medise)

Salah satu faktor yang berkaitan dengan fungsi kognitif yang rendah serta masalah sosial emosional pada anak adalah penggunaan gawai secara berlebihan sejak usia dini.

Rekomendasi screentime anak (Gemini AI, Katadata/Desy Setyowati)

Dalam konteks itu, Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya menilai PP Tunas justru dapat membantu orang tua dalam memantau aktivitas digital anak.

“Timing pelaksanaannya tepat, karena Australia sudah menerapkan dan negara lain mulai mengkaji. Jadi penerapan teknologinya tidak perlu alasan lagi,” kata Alfons di Jakarta, Kamis (12/3).

Menurut dia, platform digital dapat menerapkan teknologi verifikasi usia, misalnya melalui kartu identitas atau teknologi perkiraan usia.

Ia juga menilai pembatasan akses anak terhadap platform digital, khususnya media sosial, lebih realistis dibanding meminta perusahaan mengatur algoritma sepenuhnya. Selain itu, sebagian besar platform digital yang digunakan di Indonesia merupakan milik perusahaan asing.

Berbeda dengan Cina yang sebagian besar platform digitalnya dimiliki perusahaan domestik sehingga penerapan regulasi dinilai lebih mudah. Cina telah membatasi waktu bermain gim daring bagi anak sejak November 2019 dan memperketatnya pada 2021 menjadi maksimal sekitar tiga jam per minggu.

Beberapa perusahaan seperti Tencent bahkan menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memastikan anak tidak menggunakan akun orang dewasa.

Semua akun juga harus terhubung dengan nomor identitas nasional. Platform digital diwajibkan membatasi waktu bermain secara otomatis dan memblokir akses ketika batas waktu penggunaan telah tercapai.

Pendekatan itu menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan hanya soal regulasi, tetapi juga penerapan teknologi, pengawasan orang tua, serta literasi digital masyarakat.

PP Tunas mungkin menjadi langkah awal. Namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada kepatuhan platform digital, pengawasan orang tua, serta kemampuan pemerintah menegakkan aturan di ruang siber yang terus berkembang.

Internet dan media sosial atau medsos semakin berisiko bagi anak-anak. Data menunjukkan jutaan kasus eksploitasi seksual anak terjadi secara daring, sementara hampir separuh anak Indonesia pernah mengalami perundungan digital. Apakah Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas mampu melindungi anak dari bahaya ini?

Indonesia memiliki lebih dari 210 juta pengguna internet, termasuk puluhan juta anak dan remaja yang semakin aktif menggunakan media sosial dan platform digital. Namun mulai 28 Maret, anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak boleh memiliki akun di layanan jejaring dan media sosial. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan berbagai risiko di dunia maya.

Sejumlah data menunjukkan urgensi perlindungan anak di ruang digital. Data National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) mencatat lebih dari 5,5 juta kasus konten pornografi anak sepanjang 2020 - 2024. Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi keempat di dunia setelah Amerika Serikat, India, dan Pakistan.

Selain itu, 48% anak Indonesia mengalami perundungan daring, dan 80 ribu anak di bawah 10 tahun terpapar judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mencatat 24 ribu anak usia 10 sampai 18 tahun terjerat praktik prostitusi, dengan total transaksi Rp 127 miliar pada 2024.

Bahaya di ruang digital tidak hanya muncul dalam bentuk konten, tetapi juga interaksi antar-pengguna. Baru-baru ini, viral di media sosial pengguna melakukan adegan aktivitas seksual yang melibatkan tiga orang secara bersamaan, baik sesama jenis maupun berlawanan jenis, atau yang dikenal dengan istilah threesome, di platform gim Roblox. Katadata.co.id beberapa kali mengonfirmasi hal ini kepada Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi, namun belum ada tanggapan.

Risiko yang dihadapi anak di platform digital (Gemini AI, Katadata/Desy Setyowati)

Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya Kombes Roberto Pasaribu dalam wawancara yang diunggah di YouTube PPATK pada Februari 2025 juga mengungkap modus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui platform gim metaverse, seperti Roblox.

Pelaku berusia 20 tahun menyamar sebagai anak remaja. Penyamaran ini bahkan dapat dibantu teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pria dewasa mengubah suara agar terdengar seperti anak-anak atau remaja.

Setelah korban merasa nyaman, komunikasi dipindahkan ke aplikasi lain seperti Telegram dan WhatsApp. Pelaku kemudian menawarkan uang kepada korban dengan dalih bonus bermain gim.

Pelaku mengiming-imingi anak perempuan berusia 14 tahun untuk melakukan hubungan seksual. Pelaku juga melancarkan aksi serupa terhadap anak laki-laki.

Berita seperti itu membuat sebagian orang tua semakin khawatir. Indah, seorang ibu berusia 35 tahun, mengaku sempat waswas mendengar kasus ini. Terlebih lagi, ia pernah mendapati teman putrinya bermain dengan orang asing di Roblox.

“Pemain itu mengajak anak ini ke kamar atau motel (di platform) dan diminta mengganti pakaian,” ujar perempuan yang memiliki seorang putri yang duduk di bangku SD kepada Katadata.co.id, beberapa waktu lalu. “Saya bilang jangan mau. Khawatir orang itu sebenarnya bukan anak-anak.”

Indah pun mewanti-wanti anaknya untuk tidak bermain dengan orang asing di platform ini. “Selama dia bermain, saya memantau siapa saja yang diajak berbicara. Sejauh ini masih aman,” ujar dia.

Dengan berbagai risiko yang mengintai anak di ruang digital, sebagian orang tua mendukung kebijakan pembatasan akses terhadap platform digital, terutama media sosial.

Dinda, pegawai swasta yang memiliki dua anak laki-laki, menilai aturan ini penting untuk mendorong platform digital agar lebih bertanggung jawab. “Misalnya lewat verifikasi usia atau langkah lain untuk membatasi akses konten bagi anak,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Minggu (15/3).

Namun ia juga menyadari efektivitas PP Tunas tetap bergantung pada keterlibatan orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak.

Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute (ICT) Heru Sutadi sepakat bahwa PP Tunas bukan solusi tunggal untuk melindungi anak dari bahaya di ruang digital. Menurut dia, perlindungan anak memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan literasi digital bagi anak, orang tua, dan guru.

“Regulasi hanyalah pagar. Anak, orang tua, guru serta masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi secara aman, mengenali potensi bahaya serta mengembangkan kebiasaan digital yang sehat,” kata Heru kepada Katadata.co.id, Jumat (13/3).

Penilaian risiko platform digital (Gemini AI, Katadata/Desy Setyowati)

Ia menambahkan, efektivitas PP Tunas juga perlu diukur melalui data setelah aturan berlaku. Misalnya dengan membandingkan jumlah pengguna sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.

Jika jumlah pengguna tetap atau bahkan meningkat, ada kemungkinan aturan belum efektif atau terdapat manipulasi usia oleh pengguna. “Data ini untuk melihat apakah regulasi benar-benar mempengaruhi perilaku penggunaan dan kepatuhan platform,” ujarnya.

Kekhawatiran Rampas Kebebasan Berekspresi Anak

Di sisi lain, sebagian pihak menilai pembatasan akses anak terhadap media sosial berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai PP Tunas berisiko merampas hak puluhan juta anak di Indonesia, terutama hak untuk berkomunikasi, mengakses informasi, mengembangkan kreativitas, serta mengekspresikan diri.

Ia mencontohkan banyak anak yang menyampaikan pandangan mengenai program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui media sosial.

“Dengan adanya pelarangan menyeluruh ini, anak-anak akan semakin kesulitan menyampaikan pandangan mereka mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada hak asasi mereka,” ujar Usman, dikutip dari situs resmi Amnesty.id.

Namun Menteri Komdigi Meutya Hafid memastikan PP Tunas bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” ujar Meutya, pekan lalu (9/3).

Perkembangan usia anak dalam mengakses konten di platform digital (Komdigi)

Pakar kesehatan anak pun menilai penggunaan gawai yang tidak terkendali memang berpotensi memengaruhi perkembangan anak. Dokter Spesialis Anak Konsultan Subspesialis Tumbuh Kembang-Pediatri Sosial Bernie Endyarni Medise menjelaskan perkembangan otak manusia paling kompleks terjadi pada usia dini.

“Kemampuan otak untuk menyerap paling cepat terjadi pada usia satu sampai lima tahun,” kata Bernie di Jakarta, Kamis (12/3).

Ia menambahkan, periode penting perkembangan otak berikutnya terjadi pada masa remaja. “Perkembangan kontrol kognitif dan aktivasi limbik yang tidak seimbang dapat menyebabkan perilaku berisiko pada remaja,” ujarnya.

Perkembangan otak anak (Paparan Dokter Spesialis Anak Konsultan Subspesialis Tumbuh Kembang-Pediatri Sosial Bernie Endyarni Medise)

Salah satu faktor yang berkaitan dengan fungsi kognitif yang rendah serta masalah sosial emosional pada anak adalah penggunaan gawai secara berlebihan sejak usia dini.

Rekomendasi screentime anak (Gemini AI, Katadata/Desy Setyowati)

Dalam konteks itu, Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya menilai PP Tunas justru dapat membantu orang tua dalam memantau aktivitas digital anak.

“Timing pelaksanaannya tepat, karena Australia sudah menerapkan dan negara lain mulai mengkaji. Jadi penerapan teknologinya tidak perlu alasan lagi,” kata Alfons di Jakarta, Kamis (12/3).

Menurut dia, platform digital dapat menerapkan teknologi verifikasi usia, misalnya melalui kartu identitas atau teknologi perkiraan usia.

Ia juga menilai pembatasan akses anak terhadap platform digital, khususnya media sosial, lebih realistis dibanding meminta perusahaan mengatur algoritma sepenuhnya. Selain itu, sebagian besar platform digital yang digunakan di Indonesia merupakan milik perusahaan asing.

Berbeda dengan Cina yang sebagian besar platform digitalnya dimiliki perusahaan domestik sehingga penerapan regulasi dinilai lebih mudah. Cina telah membatasi waktu bermain gim daring bagi anak sejak November 2019 dan memperketatnya pada 2021 menjadi maksimal sekitar tiga jam per minggu.

Beberapa perusahaan seperti Tencent bahkan menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memastikan anak tidak menggunakan akun orang dewasa.

Semua akun juga harus terhubung dengan nomor identitas nasional. Platform digital diwajibkan membatasi waktu bermain secara otomatis dan memblokir akses ketika batas waktu penggunaan telah tercapai.

Pendekatan itu menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan hanya soal regulasi, tetapi juga penerapan teknologi, pengawasan orang tua, serta literasi digital masyarakat.

PP Tunas mungkin menjadi langkah awal. Namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada kepatuhan platform digital, pengawasan orang tua, serta kemampuan pemerintah menegakkan aturan di ruang siber yang terus berkembang.

Metana (CH4) merupakan gas rumah kaca (GRK) yang 30 kali lipat lebih kuat menyimpan panas di atmosfer, dibandingkan karbon dioksida (CO2). Sebab itu, metana lebih cepat menyebabkan pemanasan global.

Salah satu penyumbang emisi metana adalah sektor pertambangan batu bara. Emisi metana tambang batu bara Indonesia meningkat signifikan. Mulanya 16 kiloton (kt) pada 2000, menjadi 128 kt pada 2019.

Namun, lembaga kajian energi global EMBER mengungkapkan, catatan emisi metana dari tambang batu bara yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia itu lebih rendah 6-7 kali dibandingkan sejumlah hasil penelitian independen.

Data milik pemerintah cukup lemah karena tak didukung transparansi data, penggunaan faktor emisi yang tidak akurat, penggunaan faktor konversi potensi pemanasan global akibat metana versi lama, serta tak menghitung emisi tambang batu bara bawah tanah.

Hal ini juga terungkap dalam riset ‘Peningkatan Transparansi Emisi GRK di Sektor Batu Bara melalui Standar EITI 2023’, yang disusun oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia bersama koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

Riset itu menemukan, perusahaan tambang batu bara belum melaporkan data timbulan emisi secara lengkap dan transparan. Laporan seringkali fokus pada emisi CO2 dan tak merekam emisi dari GRK lainnya.

Metana turut luput dari catatan. Merujuk pada laporan EMBER (2024), enam dari sepuluh perusahaan batu bara terbesar di Indonesia belum melaporkan timbulan emisi gas metana. Padahal, metana adalah kontributor utama emisi GRK dari sektor tambang batu bara.

Salah satu periset, Astrid Meliala, mengatakan setiap aktivitas operasional tambang batu bara menghasilkan berbagai emisi GRK. Karena itu, pelaporan emisi penting dilakukan secara terpisah, termasuk laporan emisi metana.

“Pelaporan emisi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan publik terhadap dampak iklim dari aktivitas pertambangan,” ucapnya.

Dari aspek ekonomi dan keberlanjutan, laporan ini menjadi pegangan investor dan perbankan untuk melihat sejauh mana komitmen perusahaan untuk mengendalikan emisi. Laporan ini sekaligus membantu pemerintah untuk menentukan target penurunan emisi nasional secara lebih akurat.

Tak Punya Acuan Data

Data emisi perusahaan yang bisa diakses oleh publik terbatas pada data emiten yang terikat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51 Tahun 2017, melalui Laporan Keberlanjutan yang disetorkan tiap tahun.

“Kalau kita bicara batu bara, itu ada sekitar sembilan perusahaan batu bara yang sudah emiten publik yang wajib melaporkan Laporan Keberlanjutan,” kata Adzkia Farirahman, salah satu periset.

Jumlah tersebut hanya mencakup sebagian kecil dari total pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencapai ribuan perusahaan.

Selain itu, laporan tersebut terbilang belum lengkap, karena tidak mencakup seluruh sumber emisi dan belum menggunakan faktor emisi serta metodologi pelaporan yang seragam.

“Ada hal-hal teknis yang perlu dilengkapi dan itu memang peran negara, misalnya bagaimana mengkalkulasikan faktor emisi,” ucap Adzkia. Jika standar ini sudah tersedia, perusahaan akan lebih mudah menghitung dan melaporkan emisinya.

Senada dengan hal itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan, perusahaan membutuhkan ketersediaan data pendukung dan panduan dari pemerintah, khususnya mengenai faktor emisi untuk dasar konversi perhitungan.

“Ada beberapa faktor emisi yang sudah tersedia, misalnya untuk listrik atau solar, tapi untuk bahan bakar yang semakin banyak digunakan saat ini, seperti B40, faktor emisi yang tersedia sangat terbatas,” ucap Gita.

Gita turut menjelaskan kesulitan perusahaan tambang batu bara di Indonesia, yang sebagian besar berjenis open pit, dalam melaporkan timbulan emisi metana. Jika merujuk pada Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), kata Gita, perhitungan emisi metana membutuhkan alat khusus dan penambangan ulang agar hasilnya akurat.

“Jadi perhitungannya sangat sulit,” ujarnya.

Pemerintah Siapkan Pedoman Teknis

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menyiapkan pedoman teknis inventarisasi GRK sektor mineral dan batu bara. Harapannya, pedoman yang dijadwalkan siap pada 2029 ini bisa membantu pelaporan emisi oleh perusahaan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Surya Herjuna menyatakan, pedoman ini mencakup cara perhitungan emisi metana dari sektor pertambangan. Tapi dirinya tak menampik belum ada tools yang memudahkan pencatatan timbulan metana dari operasi tambang terbuka.

Meski begitu kata dia, data emisi yang terpapar dengan baik membantu proses evaluasi aktivitas perusahaan. Jika emisi meningkat, perlu ada upaya mitigasi. Sebaliknya, jika emisi cenderung menurun, artinya strategi yang digunakan perusahaan sudah tepat.