Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Aminudin, mengatakan ada sejumlah manajemen BUMN yang belum melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Dia menyampaikan, telah melayangkan surat kepada stakeholder BUMN terkait pemberian sanksi bagi manajemen yang tidak melaporkan harta kekayaan.

"Sampai dengan akhir Juni ini memang kita akui ada beberapa manajemen BUMN Pak ya, yang per 31 Maret itu belum melaporkan," katanya saat konferensi pers di Gedung C1 KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa untuk aparatur sipil negara (ASN), pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan.

Sementara itu, bagi pegawai di lingkungan BUMN, penerapan sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan dan mekanisme internal yang berlaku di masing-masing BUMN.

Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan merupakan bagian dari materi audiensi bedama COO Danantara Dony Oskaria. Lebih lanjut, Aminudin menuturkan pelaporan harta kekayaan juga berlaku bagi pejabat yang berstatus Warga Negara Asing (WNA).

Dia menegaskan hal sesuai ketentuan yang berlaku bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan.

"Jadi untuk termasuk WNA, ya walaupun dia WNA tapi kan dia sekarang posisinya sebagai top management ya di BUMN dan kalau kita lihat di Undang-Undang 28, dia struktur ya, struktur di BUMN itu termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN. Tapi itu nanti masih terus kita diskusikan ya, karena kemarin kalau dari kami sendiri dari tim kami sudah melakukan bimtek ya pada direksi yang berstatus WNA," urainya.

Dalam kesempatan tersebut, Dony Oskaria memastikan akan mengontrol secara sendiri ketaatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mengharapkan seluruh pelaporan tepat waktu karena tidak ada toleransi yang diberikan.

"Semua yang punya kewajiban harus melaporkan, wajib melaporkan. Ini nanti saya akan pimpin sendiri untuk proses komplay terhadap laporan ini dan yang tadi tidak spesifik juga kita satu per satu mengenai DSI, tetapi intinya adalah seluruh BUMN ke depannya setelah kita lakukan transformasi, kita berharap ke depannya seluruhnya tentu harus kita batasi koridornya supaya tidak terjadi potensi untuk adanya korupsii masa yang akan datang," tandasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua mobil Porsche saat menggeledah rumah Silmy Karim yang berada di Jalan Brawijaya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua mobil sport tersebut tidak termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Silmy.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, tidak mencantumkan dalam LHKPN merupakan salah satu unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Tetapi modus-modus yang ditemukan oleh penyidik itu memang menggambarkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, terkait tadi penggunaan (rekening) nominee, menggunakan pembelian aset atas nama orang lain, belum dimasukkan LHKPN itu sudah sebenarnya sudah masuk," kata Taufik kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

"Tinggal kita akan mendalami peran-peran yang lain apakah ada pihak-pihak yang membantu terkait kegiatan itu," ujarnya.

Taufik melanjutkan, pihaknya belum menentukan pengusutan dugaan TPPU ini akan berbarengan dengan penyidikan yang sedang berjalan atau terpisah.

Lihat juga: Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Blak-Blakan

"Bisa saja nanti penyidikannya ketika tersangka SK ini dipersidangkan sudah dikumulatifkan, itu tergantung dari sisi teknis di penyidikannya apakah nanti digabung penyidikannya atau nanti setelah penyidikan tindak pidana korupsinya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada, Rabu (3/6/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan tersangka. "Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Silmy bersama tujuh orang lainnya akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama. Adapun, delapan tersangka tersebut adalah:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tercatat memiliki kekayaan Rp27,9 miliar. Jumlah tersebut sebagaimana tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang Gibran laporkan pada 23 Maret 2026 sebagai laporan periodik 2025.

Kekayaan putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini meningkat berdasarkan LHKPN sebelumnya yang mencatatkan harta sebesar Rp27.519.975.620.

Harta Gibran mayoritas berupa tanah dan bangunan senilai Rp17.440.000.000. Aset tersebut sebanyak tujuh titik yang tersebar di Surakarta dan Sragen dengan status hasil sendiri.

Kemudian, harta Gibran berupa alat transportasi dan mesin terdiri dari Royald Enfield 2017 Rp40 juta, Honda Scoopy 2015 Rp6,5 juta, dan Honda CB-125 1974 Rp5 juta.

Selanjutnya, dua Toyota Avanza 2016 dan 2012 Rp75 juta dan Rp50 juta, Isuzu Panther 2012 Rp55 juta, dan Daihatsu Gran Max 2015 Rp55 juta.

Kekayaan selanjutnya berupa harta bergerak lainnya Rp280 juta, surat berharga Rp5.552.000.000, serta kas dan setara kas Rp4.357.154.176.

Dalam laporan tersebut, Gibran tidak mencantumkan kepemilikan utang. Dengan demikian, harta Gibran mencapai Rp27.915.654.176.

Hanif Faisol Nurofiq yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koodinator Bidang Pangan (Wamen Pangan) memiliki harta sebesar Rp4,19 miliar.

Sebelum ditunjuk sebagai Wamenko Pangan, Hanif menjabat Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH). 

Berdasarkan data LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta dan kekayaan Hanif terakhir dilaporkan per Desember 2024 saat masih menjabat Menteri LH.

Secara rinci, hartanya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp4 miliar. Ia tercata hanya memiliki sebidang tanah tersebut di Kota Tanah Bambu dan merupakan hasil sendiri.

Lalu, ia juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp125 juta. Hanif juga hanya memiliki satu kendaraan dalam laporan ini yakni mobil Toyota Sedan Corolla Altis Tahun 2012.

Hanif juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp67 juta, dan tidak memiliki utang dalam laporannya. Dengan demikian total kekayaannya sebesar Rp4,192 miliar.

Hanif Faisol Nurofiq dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sebelum penugasan tersebut, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengutip website Kementerian LH, perjalanan karirnya dimulai pada 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan. Pada 1995 diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan dan pada 1999 dipromosikan menjadi Kepala BKPH di Batulicin.

Selanjutnya ia menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Kemudian pada 2007 menjadi Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada 2016, beliau diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian pada 2023, diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[Gambas:Youtube]

Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) Abdul Kadir Karding yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ternyata memiliki harta kekayaan Rp16,19 miliar.

Berdasarkan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta dan kekayaan Karding sebesar Rp16 miliar tersebut tercatat per laporan 2 Desember 2024, ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.

Secara rinci, hartanya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp14.274.608.000, alat transportasi dan mesin senilai Rp950 juta, harta bergerak lainnya Rp556,7 juta, serta kas dan setara kas Rp412.812.023.

Harta tanah dan bangunan Abdul Kadir tersebar di 20 titik lokasi mulai dari di Pati, Demak, Jakarta Selatan hingga kota Palu. Semuanya tercatat sebagai hasil sendiri.

Sementara itu, untuk kendaraan ia tercatat hanya memiliki tiga jenis yakni Mobil BYD Minibus tahun 2024 senilai Rp345 juta. Lalu, mobil Toyota Minibus tahun 2024 senilai Rp600 juta dan motor Honda Phantom senilai Rp5 juta.

Karding bukanlah orang baru di pemerintahan. Sebagai politisi Tanah Air, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024-2025.

Ia terkena reshuffle oleh Prabowo pada 8 September 2025. Saat itu, ia digantikan oleh politikus Golkar, Mukhtarudin.

Sebelum masuk ke pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2024 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI.

Sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir pernah menduduki posisi Ketua Komisi VIII DPR RI.

[Gambas:Youtube]

Seluruh pegawai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menuntaskan kewajiban pelaporan pajak dan kekayaan untuk tahun laporan 2025. Hingga Maret 2026, tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan lembaga tersebut tercatat mencapai 100%.

Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, LPS mewajibkan seluruh pegawainya untuk melaporkan kewajiban perpajakan dan kekayaan setiap tahun. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi jajaran pimpinan, tetapi juga bagi seluruh pegawai hingga tingkat staf junior.

Secara keseluruhan, sebanyak 595 pegawai LPS telah menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan dan LHKPN sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 31 Maret 2026. Pimpinan LPS pun memberikan apresiasi atas tingkat kepatuhan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menilai capaian ini mencerminkan komitmen pegawai terhadap standar profesionalisme dan integritas lembaga.

“Rasa tanggung jawab dan komitmen pada excellence yang dimiliki oleh seluruh Insan LPS salah satunya dapat tercermin dengan tercapainya tingkat pelaporan 100% sebelum tenggat waktu,” ujar Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner, Rabu (1/4).

Menurutnya, kepatuhan tersebut juga menjadi bagian dari upaya LPS dalam menjaga transparansi dan integritas dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana di sistem perbankan Indonesia. Seluruh pegawai, tanpa memandang jabatan, memiliki tanggung jawab memastikan konsistensi data terkait penghasilan, harta kekayaan, investasi, serta kewajiban pajak mereka.

Tingkat kepatuhan ini juga didukung oleh pemanfaatan sistem digital dalam proses pelaporan pajak. Salah satunya melalui aplikasi Coretax yang mempermudah proses pengisian data dan pengunggahan dokumen wajib pajak secara elektronik.

Selain dukungan teknologi, keberhasilan tersebut juga ditopang oleh peran unit kerja internal LPS yang secara aktif memberikan sosialisasi dan pengingat kepada pegawai mengenai tata cara serta tenggat waktu pengisian SPT dan LHKPN.

LPS menilai setiap data yang dilaporkan terkait kekayaan, investasi, dan aset melalui sistem pelaporan tersebut merupakan bagian dari kontribusi lembaga dalam mendukung reformasi perpajakan nasional. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya, Keluarga dan seluruh WP di LPS sudah 100% mengisi SPT Pajak 2025 dengan cepat, mudah dan tanpa hambatan berarti. Terima kasih Coretax yang reliable, stabil dan transparan,” pungkas Anggito.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 87,83% atau 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 hingga 26 Maret 2026. Dengan demikian, ada 94.542 PN atau WL yang belum sampaikan LHKPN periodik tahun 2025 hingga saat ini.

Padahal, batas akhir penyerahan LHKPN pada 31 Maret 2026. "KPK mengimbau para PN/WL yang belum melapor untuk segera menyampaikan LHKPN sebelum batas akhir pada 31 Maret 2026," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Terlepas dari itu, Budi mengapresiasi progres tingkat kepatuhan pelaporan yang terus menunjukkan tren positif. Menurutnya, capaian ini mencerminkan peningkatan kesadaran Penyelenggara Negara dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Dia menjelaskan, LHKPN merupakan instrumen penting dalam membangun integritas Penyelenggara Negara. Dia pun mengungkapkan pentingnya pelaporan yang tepat waktu dan akurat.

“Pelaporan yang tepat waktu dan akurat memungkinkan menjadi alat deteksi dini terhadap potensi korupsi seperti benturan kepentingan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkap kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN ) baru menyentuh angka 67,98 persen. Data tersebut per 11 Maret 2026.

"Terdapat lebih dari 96 ribu dari total 431.468 wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Kamis (26/3/2026).

Budi mengimbau bagi para wajib lapor untuk segera menyampaikan laporan yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Sebab, batas akhir laporan pada 31 Maret 2026.

"Kewajiban ini berlaku bagi pimpinan lembaga negara, jajaran kabinet, pimpinan lembaga pemerintah dan nonstruktural, kepala daerah, hakim, direksi BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia, serta pejabat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4A," ujarnya.

Bagi yang belum melapor, kata Budi, bisa mengisi melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Nantinya, masyarakat dapat mengakses LHKPN yang telah dinyatakan lengkap, setelah perbaikan, maupun dipublikasikan.

"KPK menegaskan bahwa kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan wujud tanggung jawab pribadi sebagai penyelenggara negara dan komitmen kelembagaan dalam membangun integritas, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang baru di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

Juda dipilih untuk mengisi bangku yang ditinggalkan Thomas Djiwandono sebelumnya. Sebelum jadi wamenkeu, Juda merupakan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika dan jabatan bekerja sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," kata Prabowo mengucap sumpah diikuti para pejabat yang dilantik.

Lantas, berapa jumlah harta kekayaan Juda Agung?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 10 Maret 2025, total kekayaan Juda Agung tercatat sebesar Rp56,08 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/250 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp3.000.000.000

2. Tanah dan bangunan seluas 128 m²/80 m² di Bogor, hasil sendiri: Rp640.000.000

3. Bangunan seluas 27 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp240.900.000

4. Bangunan seluas 27 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp240.900.000

5. Tanah seluas 237 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp7.700.000.000

6. Tanah dan bangunan seluas 141 m²/100 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp3.900.000.000

7. Tanah dan bangunan seluas 175 m²/166 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp5.800.000.000

1. Mobil Toyota Fortuner Diesel 2.4 VRZ A/T Tahun 2020, hasil sendiri: Rp375.591.625

2. Mobil Toyota Calya Astra M/T Tahun 2019, hasil sendiri: Rp102.378.250

3. Mobil BMW 730Li M Sport CKD Tahun 2022, hasil sendiri: Rp1.546.150.000

1. Surat berharga: Rp22.306.724.050

1. Rp11.884.316.995

1. Rp1.652.216.000

Presiden Prabowo Subianto melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2).

Juda mengisi posisi Wamenkeu yang sebelumnya kosong usai Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

""Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika dan jabatan bekerja sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," kata Prabowo mengucap sumpah diikuti para pejabat yang dilantik.

Juda Agung dikenal sebagai ekonom senior dengan rekam jejak panjang di Bank Indonesia dan lembaga internasional. Sebelum dilantik sebagai Wamenkeu, ia menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Ia lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 6 Agustus 1964. Juda menempuh pendidikan Sarjana Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lulus pada 1987.

Pendidikan magisternya ditempuh di University of Birmingham, Inggris, dengan konsentrasi bisnis dan keuangan pada 1995, sebelum meraih gelar doktor ekonomi di universitas yang sama pada 1999.

Karier profesional Juda dimulai di Bank Indonesia sebagai staf di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Ia sempat ditempatkan di Kantor Perwakilan BI London pada 1992-1999. Setelah itu, ia berkiprah sebagai peneliti ekonomi junior di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI pada 1999-2000.

Pada 2002-2003, ia melanjutkan karir sebagai peneliti ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter lalu diangkat menjadi analisis Senior Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Pada periode 2006-2008, Juda mendapat penugasan internasional di International Monetary Fund (IMF). Kariernya terus menanjak dengan berbagai posisi strategis, antara lain sebagai Advisor Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Kepala Grup Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, hingga Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI pada 2014.

Selain itu, Juda juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF di Washington DC pada 2017-2019, Asisten Gubernur BI Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial pada 2020-2022, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 10 Maret 2025, total kekayaan Juda Agung tercatat sebesar Rp56,08 miliar dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanah dan Bangunan: Rp21.521.800.000

1. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/250 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp3.000.000.000

2. Tanah dan bangunan seluas 128 m²/80 m² di Bogor, hasil sendiri: Rp640.000.000

3. Bangunan seluas 27 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp240.900.000

4. Bangunan seluas 27 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp240.900.000

5. Tanah seluas 237 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp7.700.000.000

6. Tanah dan bangunan seluas 141 m²/100 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp3.900.000.000

7. Tanah dan bangunan seluas 175 m²/166 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp5.800.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp2.024.119.875

1. Mobil Toyota Fortuner Diesel 2.4 VRZ A/T Tahun 2020, hasil sendiri: Rp375.591.625

2. Mobil Toyota Calya Astra M/T Tahun 2019, hasil sendiri: Rp102.378.250

3. Mobil BMW 730Li M Sport CKD Tahun 2022, hasil sendiri: Rp1.546.150.000

C. Harta Bergerak Lainnya

1. Surat berharga: Rp22.306.724.050

D. Kas dan Setara Kas

1. Rp11.884.316.995

E. Utang

1. Rp1.652.216.000

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ketua KPK Setyo Budiyanto penggunaan AI mampu mengoptimalkan proses pemeriksaan LHKPN. Dari data yang dipaparkan, sepanjang 2025 lapor harta kekayaan meningkat menjadi 95,33% dari 415.062 wajib lapor. Dibandingkan dengan 2024 sebesar 95,29% dengan 404.222 wajib lapor.

Setyo menjelaskan 173 instansi pusat dan daerah memiliki tingkat kepatuhan 70% yang didominasi oleh Pemda, BUMD, DPRD, TNI, Dewan Ketahanan Nasional, BNPB, dan Watimpres.

"Pada 2025 KPK memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam pemeriksaan LHKPN dari beberapa yang diverifikasi menggunakan teknologi AI pada 2025 menunjukkan peningkatan optimalisasi dan efesiensi," katanya saat rapat kerja bersama Komisi III, Rabu (28/1/2026).

Dia menuturkan proses verifikasi LHKPN telah bekerjasama dengan pihak eksternal agar data dapat lebih valid.

Dia menjelaskan juga telah melakukan kerja sama dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada seluruh pihak untuk melaporkan secara tepat waktu.

Namun, dia menilai LHKPN tidak hanya terkait pelaporan semata, melainkan juga isi LHKPN yang harus sesuai dengan harta yang dimiliki.

"Bukan hanya sekadar lapor, tapi yang dipentingkan adalah atau yang diutamakan adalah kebenaran daripada isi LHKPN tersebut," tandasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan melihat dan memeriksa rekening tabungan seluruh pejabat eselon I sampai III Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya menyebut proses pemeriksaan itu akan terus dilakukan untuk pengawasan, sekaligus pertimbangan rotasi kepemimpinan.

"Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya, tetapi yang saya periksa sampai eselon III, karena yang mau naik kan yang di situ. Nanti kalau yang di bawahnya mau naik, kita lihat lagi. Eselon I juga saya lihat," Kata Purbaya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

Ia menjelaskan pemeriksaan rekening tabungan dilakukan di luar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan sendiri oleh pegawai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di luar LHKPN. LHKPN juga kita lihat masuk akal atau enggak, terus dibandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun gimana," imbuhnya.

Dari hasil pemeriksaan sejauh ini, Purbaya mengatakan tak melihat ada lonjakan drastis saldo rekening para pejabat. khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia menduga itu karena mereka sudah sangat mahir dalam mengelola saldo di tabungan.

"Angka saldo tabungannya normal-normal saja termasuk yang diproses (KPK). Jadi sepertinya orang pajak, bea cukai dan orang keuangan sudah jago memanage saldo di tabungan," ucap Purbaya.

"Tapi Anda jangan anggap enteng, saya masih bisa lihat dari tempat yang lain atau orang lain bisa lihat. Jadi, yang penting Anda bersih, lurus, harusnya tidak ada masalah. Masalah kesejahteraan nanti kami pikirkan supaya Anda bisa duduk tenang itu cukup tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," tambahnya.

Purbaya menekankan sejago-jagonya orang mengelola uang di luar haknya, pasti akan tetap ketahuan. Apalagi Kemenkeu memiliki tiga lini pertahanan alias kerangka kerja tata kelola dan manajemen risiko yang membagi tanggung jawab menjadi tiga lapisan.

"Harapan masyarakat ada di pundak Anda dan saya pastikan pengawasan juga berjalan. Jadi pilihannya jelas, jaga amanah atau minggir," imbuh Purbaya.

Ia juga mengingatkan pejabat jika anak buahnya bermasalah dan tidak ada deteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawab. Bendahara Negara itu meminta setiap atasan mengawasi betul kerja bawahannya.

"Jangan sampai terlibat, tetapi jangan juga sampai dikibulin. Bawahannya main-main, atasannya nggak tahu. Jadi saya ingin kita ambil langkah strategis sampai ke level-level Kakanwil kita mutasikan," tegas Purbaya.

Purbaya mengatakan satu orang yang menyimpang bisa merusak kepercayaan rakyat dan kerja ribuan orang. Oleh karena itu, ia tidak segan akan mengenakan sanksi keras bagi pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan.

"Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian sesuai tingkat pelanggarannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tetapi ini karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan," pungkasnya.