Bisnis.com, AMBON — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membongkar kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Sebanyak 25 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tersebut.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengatakan, para tersangka diduga berperan dalam mendukung operasional PETI. Hal tersebut mulai dari pembangunan akses jalan tambang, pembangunan kolam penampungan dan fasilitas pengolahan, pendirian laboratorium penyulingan emas, hingga pembangunan sarana penunjang lainnya.

Dia menjelaskan, dari total 25 tersangka dalam kasus tambang ilegal tersebut, sebanyak 1 orang merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan 24 lainnya warga negara asing (WNA) berkewarganegaraan China.

"Saat ini, tersangka WNI telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Sementara itu, 12 tersangka WNA ditahan di Rutan Ambon dan 12 WNA lainnya telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang karena berada di luar wilayah hukum Indonesia," kata Jeffri dalam Konferensi Pers di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis (25/6/2026)

Jeffri menjelaskan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 158 Undang-Undang (UU) No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No 2/2025, junto Pasal 20 UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan penyesuaian pidana dalam UU No. 1/2026.

Dia menjelaskan, permasalahan tambang ilegal di Gunung Botak bukanlah hal baru. Jeffri menuturkan, penanganan terkait kasus ini telah dilaksanakan sejak 2011 lalu, tetapi tidak pernah selesai.

Jeffri melanjutkan, upaya penyelesaian hingga ke tahap penetapan tersangka merupakan hasil kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XV/Pattimura hingga kepolisian setempat.

"Berkat optimalisasi kami dengan Pangdam dan Kapolda, kondisi Gunung Botak kini jauh lebih aman. Yang kami tangani saat ini hanya residu, yakni pihak-pihak dari luar yang masih mencoba mengganggu proses tata kelola sumber daya alam di Maluku yang diinisiasi oleh Gubernur lewat pemberdayaan masyarakat melalui izin pertambangan rakyat di Gunung Botak," jelasnya.

Dia mengatakan, penetapan tersangka dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM bersama Badan Reserse Kriminal Polri sebagai bagian dari langkah pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan sekaligus menekan aktivitas tambang ilegal yang berlangsung di kawasan Gunung Botak.

Dalam proses penyidikan, tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Gakkum ESDM yang didampingi Korwas PPNS Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli dari berbagai instansi, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku, Imigrasi Kelas I TPI Ambon, dan Kodam XV/Pattimura.

Penyidik juga melakukan penyegelan dan penyitaan barang bukti di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara, yakni di kawasan Gunung Botak, Kota Namlea, Ambon, dan Jakarta.

Menurut Jeffri, penetapan tersangka dilakukan setelah status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 3 April 2026.

"Keputusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang diperoleh melalui rangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan bahan keterangan, serta gelar perkara yang dilaksanakan pada 22 Mei dan 22 Juni 2026," katanya.

Dia menambahkan penyidik saat ini tengah melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Jeffri menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan apabila ditemukan fakta baru yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali menambahkan, ke depannya pemerintah daerah akan berupaya mengelola pertambangan di Gunung Botak secara transparan dengan berlandaskan asas-asas normatif serta tidak mencemari lingkungan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami mendukung upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM agar dapat mewujudkan pengelolaan Gunung Botak yang menyejahterakan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto didakwa menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai total Rp4,8 miliar terkait kasus tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan Hery menerima uang suap dan rumah itu lantaran diduga menyalahgunakan wewenang jabatannya terkait pembuatan laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa, di Pengadilan Tipikor PN Jakarta, Kamis (25/6/2026.

Jaksa menjelaskan setidaknya ada sejumlah korporasi yang diduga diuntungkan Hery Susanto. Misalnya, Hery melalui LHP Ombudsman telah menganulir kewajiban PNBP atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri yang ditetapkan Kementerian LHK menjadi perbuatan maladministrasi.

Selain itu, Hery juga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menolak permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya sebagai bentuk maladministrasi.

Adapun, total akumulasi suap dan rumah yang diterima oleh Hery mencapai Rp4,8 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp675.000.000 dari Direktur PT Tosida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, melalui Lukman Malanuang dan diberikan lewat Edi Sugandi.

2. Rp200.000.000 dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Tjia Peng Tjoan alias Peng, melalui Lukman Malanuang.

3. Satu unit rumah seharga Rp2.200.000.000 di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno.

4. Rp1.200.000.000 dari Agung Winarno (diberikan bertahap Rp1 miliar melalui Edi Sugandi dan Rp200 juta).

5. Rp525.000.000 dari Agung Winarno.

6. Rp50.000.000 dari Wakil PT Mitra Kumala Energi, Muhammad Rosal, melalui Agung Winarno.

JPU menyatakan perbuatan Hery yelah melanggar Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Selain itu, perbuatan Hery telah bertentangan Pasal 23 ayat 2, Pasal 29 ayat 1, Pasal 36 ayat 1 huruf b, dan Pasal 40 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Kemudian, Pasal 8 huruf a Peraturan Ombudsman RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman, dan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Ketua Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substansi.

Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng akademisi Universitas Pattimura untuk memperkuat kajian soal tata kelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Blok Gunung Botak, Maluku.

“Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Jeffri Huwae dalam keterangannya yang diterima di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Jeffri menyampaikan, kondisi pengelolaan usaha pertambangan Blok Gunung Botak saat ini dihadapkan pada tantangan tata kelola yang kompleks.

Operasional penambangan di wilayah hulu tersebut saat ini dikelola oleh beberapa pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan kemampuan produksi terbatas dan sangat bergantung kepada pihak lain yang mempunyai kekuatan permodalan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian.

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan tambang rakyat dan sangat rentan terhadap risiko keselamatan dan pencemaran lingkungan.

“Di samping itu, penguatan pengendalian pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan rakyat menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan,” kata Jeffri.

Jeffri juga menegaskan bahwa pendekatan akademis berbasis kajian ilmiah sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat dalam menegakkan tata kelola pertambangan yang baik (Good Mining Practice). Tujuannya untuk pemetaan potensi dampak dari aspek hukum, teknis operasional, komersial, ketahanan sosial budaya, hingga kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut.

Gunung Botak adalah aset strategis nasional yang harus memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat Maluku. Oleh karena itu, pilihan kebijakan di masa depan harus didasarkan pada pertimbangan matang guna meminimalisir kerugian pendapatan negara, risiko kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial.

“Masukan, gagasan, dan telaah kritis yang disampaikan oleh para akademisi Universitas Pattimura akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,” ujar Jeffri.

Jeffri juga menaruh harapan bahwa kolaborasi dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat demi terwujudnya tata kelola pertambangan yang adil, legal, dan membawa kemakmuran jangka panjang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, bakal menjalani sidang dakwaan hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan perkara yang menjerat Hery terdaftar dengan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst.

"Sidang terdakwa Hery Susanto dengan agenda pembacaan dakwaan [digelar hari ini]," ujar Andi dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Sebelumnya, Andi mengemukakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menunjuk susunan majelis hakim yang akan mengadili perkara Hery.

Duduk sebagai hakim ketua yakni Dwi Elyarahma Sulistyowati. Sementara itu, dua hakim anggota yang ditunjuk adalah Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setyawan.

"Ketua PN Jakpus telah menunjuk majelis yang akan mengadili, yaitu Dwi Elyarahma Sulistyowati sebagai ketua majelis dengan anggota Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setyawan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel periode 2013–2025 pada Kamis (16/4/2026).

Dalam kasus tersebut, Hery diduga menerima tawaran dari pihak swasta untuk membantu membuat surat rekomendasi guna mengoreksi persoalan PNBP dari Kementerian Kehutanan untuk PT TSHI.

Atas jasanya itu, Hery diduga menerima imbalan sebesar Rp1,5 miliar saat menjabat sebagai komisioner Ombudsman pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa penyaluran pembiayaan alat berat pada April 2026 mencapai Rp47,04 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman berujar peningkatan penyaluran terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat.

“Dengan nilai penyaluran mencapai Rp10,16 miliar. Adapun per April 2025 sebesar Rp2,02 miliar,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Agusman menyebut, sektor ekonomi yang paling banyak memanfaatkan pembiayaan alat berat pada April 2026 adalah sektor pertambangan dan penggalian.

“Dengan nilai penyaluran sebesar Rp26,34 triliun atau 56,01% dari total penyaluran pembiayaan alat berat,” ungkapnya.

Untuk diketahui, OJK mencatat total piutang pembiayaan di industri multfinance mencapai Rp514,65 triliun atau tumbuh 2,08% (year on year/YoY) pada empat bulan pertama di 2026. Pertumbuhan ini didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh 10,64% YoY.

Adapun, pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPF net sebesar 0,78%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,14 kali.

Untuk terus menjaga NPF, OJK mengimbau industri multifinance untuk melakukan penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas analisis kredit, dan pemantauan portofolio secara intensif.

“Serta penerapan restrukturisasi pembiayaan secara selektif sesuai prinsip kehati-hatian guna menjaga kualitas pembiayaan di tengah dinamika perekonomian,” pungkas Agusman.

IDXChannel - Sektor logam dan pertambangan dinilai masih memiliki prospek positif seiring penguatan harga nikel dan tembaga yang didukung oleh keterbatasan pasokan global.

Namun, pelaku industri perlu mencermati ketidakpastian terkait kebijakan royalti mineral yang tengah dikaji pemerintah.

Analis Phintraco Sekuritas Vinna N. Rachmawati dalam risetnya menyebutkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda rencana kenaikan royalti mineral setelah mendapat respons negatif dari pelaku industri.

Pemerintah kini melakukan kajian ulang untuk menyeimbangkan upaya optimalisasi penerimaan negara dengan menjaga profitabilitas, investasi, dan daya saing industri pertambangan.

“Ketidakpastian mengenai penerapan royalti di masa depan masih menjadi perhatian utama bagi perusahaan tambang,” tulis Vinna dalam risetnya.

Di sisi lain, harga nikel menunjukkan penguatan sepanjang 2026.

Kondisi ini didorong oleh keputusan Indonesia memangkas kuota produksi bijih nikel sekitar 17 persen secara tahunan serta gangguan pasokan asam sulfat, salah satu bahan baku penting dalam proses pengolahan nikel menggunakan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL).

Kenaikan biaya operasional akibat keterbatasan bahan baku tersebut membuat sejumlah produsen HPAL mengurangi produksinya.

Situasi ini meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan nikel kelas baterai (battery-grade nickel) yang semakin ketat dan turut menopang kenaikan harga nikel global.

Selain nikel, harga tembaga juga bergerak naik setelah Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif 50 persen terhadap produk tembaga setengah jadi.

Menurut Vinna, prospek harga tembaga masih positif hingga 2032 karena pertumbuhan permintaan dari elektrifikasi, transisi energi, dan pembangunan infrastruktur diperkirakan melampaui pertumbuhan pasokan.

Pemerintah juga tengah mengusulkan kenaikan tarif royalti untuk produk konsentrat tembaga dan katoda.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral.

Sementara itu, komoditas timah berpotensi menghadapi tekanan biaya lebih besar apabila skema royalti progresif yang diusulkan ESDM diterapkan.

Dalam skema tersebut, tarif royalti maksimum timah akan meningkat dari 10 persen menjadi 20 persen ketika Harga Mineral Acuan (HMA) melampaui USD50.000 per ton.

Dengan rata-rata harga timah yang telah berada di atas ambang tersebut pada awal 2026, produsen berpotensi menghadapi beban royalti yang lebih tinggi.

Meski terdapat risiko dari sisi regulasi, Phintraco Sekuritas tetap melihat sektor logam dan pertambangan secara positif.

Penguatan harga nikel dan tembaga, didukung keterbatasan pasokan serta tren permintaan jangka panjang dari industri energi bersih, menjadi faktor utama yang menopang prospek sektor ini.

Namun, investor tetap perlu memperhatikan risiko perubahan kebijakan royalti serta perkembangan geopolitik yang dapat meningkatkan volatilitas harga komoditas. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja saham-saham emiten BUMN dalam IDX BUMN 20 sepanjang tahun berjalan menunjukkan kinerja outperform dibandingkan dengan benchmarkIHSG maupun blue chips di LQ45.

Saat semua indeks secara year to date (YtD) terpangkas, koreksi IDX BUMN20 menjadi yang paling kecil.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Jumat (19/6/2026), indeks saham BUMN secara YtD terkoreksi hanya 17,28%, lebih rendah dibandingkan dengan IHSG yang ambles 28,56% YtD maupun LQ45 yang terkontraksi 28,02% YtD.

Adapun, faktor yang menjadi katalis ialah status pelat merah dianggap menjadi nilai tambah bagi saham emiten perusahaan negara. Di sektor pertambangan misalnya, PTBA dinilai memiliki posisi strategis ketika kebijakan ekspor satu pintu berisiko menghambat margin emiten batu bara. Sebagai BUMN, PTBA dirasa punya perlindungan alami terhadap buyer resistance risk yang timbul dari kebijakan baru ekspor satu pintu.

Selain PTBA, ada pula ANTM yang memiliki growth story baru berupa penugasan khusus pemerintah untuk mengembangkan ekosistem baterai terintegrasi nikel dari hulu ke hilir.

Sementara di sektor perbankan, PT Danantara Indonesia bersiap melakukan buyback saham-saham Himbara yang telah undervalued. Sedangkan di sektor konstruksi, BP BUMN menargetkan merger BUMN Karya akan rampung tahun ini. Perampingan usaha dinilai akan memperbaiki kondisi keuangan di tubuh emiten konstruksi pelat merah dalam jangka panjang.

"Faktor-faktor tersebut membuat investor melihat saham BUMN memiliki downside risk yang lebih terbatas dibanding pasar secara umum," kata Senior Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas kepada Bisnis, dikutip Jumat (19/6/2026).

Selain itu, Sukarno menilai outperform-nya IDX BUMN 20 juga ditopang oleh kombinasi valuasi yang sudah murah, dukungan kebijakan pemerintah, serta munculnya berbagai katalis korporasi pada emiten BUMN.

Bila dibedah, menurutnya pendorong utama penguatan indeks berasal dari sektor perbankan, pertambangan, dan telekomunikasi. Saham perbankan BUMN mendapat dukungan dari ekspektasi buyback dan pemulihan kualitas aset, sedangkan di sektor pertambangan, PTBA dan ANTM diuntungkan oleh prospek komoditas dan program hilirisasi nasional.

"Sementara itu, sektor telekomunikasi melalui TLKM mulai menarik perhatian seiring perbaikan profitabilitas industri dan potensi peningkatan shareholder return," jelasnya.

Untuk rekomendasi, sejumlah nama yang direkomendasikan buy Kiwoom Sekuritas Indonesia adalah TLKM dengan target harga Rp3.630, MTEL Rp705, JSMR Rp3.850, ANTM Rp4.800, BBRI Rp3.500, BBNI Rp4.400, BMRI Rp5.300, serta PGEO dengan target harga di Rp1.100.

Sementara itu, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi menjelaskan bahwa satu pendorong utama mengapa kinerja IDX BUMN 20 mampu outperform dibandingkan IHSG adalah besarnya bobot sektor perbankan di dalam indeks tersebut.

"Saham-saham perbankan BUMN, khususnya BMRI, BBRI, dan BBNI, mencatatkan penguatan yang cukup signifikan setelah jajaran direksi bank-bank Himbara dipanggil oleh Danantara. Pasar menilai pertemuan tersebut sebagai sinyal positif bahwa pemerintah dan Danantara memiliki komitmen untuk menjaga kinerja serta meningkatkan nilai perusahaan-perusahaan BUMN yang saat ini diperdagangkan pada valuasi yang relatif murah," kata Imam.

Selain itu, sentimen positif semakin kuat dengan munculnya rencana Danantara untuk melakukan buyback pada saham-saham Himbara yang dinilai undervalued. Rencana tersebut dipersepsikan oleh investor sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas harga saham sekaligus menunjukkan keyakinan pemegang saham pengendali terhadap prospek jangka panjang sektor perbankan BUMN.

Faktor lainnya, kondisi global yang lebih kondusif menurut Imam juga turut membantu penguatan saham-saham BUMN. Meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran mendorong peningkatan minat investor terhadap aset berisiko di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di saat yang sama, sambung dia, penguatan nilai tukar rupiah memberikan sentimen tambahan bagi pasar karena berpotensi mengurangi tekanan terhadap arus modal dan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan domestik.

Menilik masing-masing katalis di tiap sektor emiten pelat merah, Imam menjelaskan bahwa dari sektor komoditas, sentimen positif datang setelah adanya klarifikasi terkait kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Penjelasan bahwa implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap berhasil meredakan kekhawatiran pasar mengenai potensi gangguan terhadap kontrak penjualan maupun margin perusahaan batu bara.

"Kondisi ini memberikan ruang bagi saham-saham BUMN sektor pertambangan, khususnya PTBA, untuk kembali mendapatkan perhatian investor," jelasnya.

Imam menegaskan, bahwa secara keseluruhan penguatan IDX BUMN 20 saat ini ditopang oleh sektor perbankan sebagai kontributor terbesar indeks, sementara sektor pertambangan dan sektor BUMN lainnya turut memberikan dukungan melalui berbagai katalis kebijakan yang dinilai positif oleh pasar.

"Untuk rekomendasi saham BUMN, kami merekomendasikan buy PGEO di rentang Rp850-Rp885, dengan target harga Rp970 dan stop loss di bawah Rp830," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penandatanganan perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Swiss diperkirakan meredakan tekanan fiskal nasional sekaligus menjadi katalis positif bagi sektor pertambangan domestik.

Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan mengungkapkan bahwa kesepakatan damai ini langsung direspons pasar dengan melandainya harga minyak mentah Brent ke level US$84 per barel.

Penurunan harga minyak ke kisaran US$80 per barel dinilai secara signifikan mengurangi beban anggaran negara, serta memperkecil risiko munculnya regulasi tambahan seperti kenaikan royalti atau pajak ekspor komoditas.

“Faktor penandatanganan damai ini membuat harga minyak kembali ke level US$80 per barel, sehingga tekanan fiskal terhadap Indonesia akan berkurang secara signifikan,” ujar mereka dalam risetnya, dikutip Minggu (21/6/2026).

Selain meredakan beban fiskal, pemulihan jalur perdagangan di Selat Hormuz pascadamai diproyeksikan bakal memperbaiki rantai pasok belerang (sulphur) global yang penting bagi industri pengolahan mineral khususnya nikel

Indo Premier lantas mempertahankan peringkat overweight untuk sektor komoditas dengan menjagokan saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL).

Selain kedua saham tersebut, emiten komoditas lain seperti PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) dan PT Harum Energy Tbk. (HRUM) juga disebut menjadi penerima manfaat utama dari normalisasi lalu lintas Selat Hormuz.

“Emiten seperti MBMA, NCKL, INCO, dan HRUM akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perbaikan pasokan belerang seiring dengan pulihnya lalu lintas Selat Hormuz,” pungkas Ryan dan Reggie.

Di sisi lain, pemulihan ini berpotensi memicu koreksi jangka pendek pada harga nikel dan aluminium karena kedua komoditas tersebut sebelumnya sempat melonjak tajam akibat statusnya sebagai proksi risiko perang.

Meski membawa sentimen positif, kesepakatan damai ini dinilai masih relatif rapuh terhadap risiko geopolitik lanjutan, terutama dinamika militer dari pihak Israel yang dapat mengganggu proses normalisasi jalur logistik.

Dari dalam negeri, komitmen pemerintah untuk meningkatkan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), terutama pada komoditas batu bara diharapkan mampu menjaga stabilitas volume kinerja emiten.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) memastikan penerapan mandatori biodiesel 50% atau B50 mulai 1 Juli 2026 tidak akan mengganggu target produksi perusahaan, meski penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi memerlukan sejumlah penyesuaian teknis pada alat berat pertambangan.

Corporate Secretary Division Head PTBA, Eko Prayitno mengatakan secara prinsip, perusahaan mendukung pengembangan bahan bakar alternatif yang dicanangkan pemerintah.

Dia menuturkan, perseroan terus melakukan kajian teknis internal serta memantau hasil uji coba penggunaan biodiesel pada alat-alat berat yang digunakan dalam kegiatan operasional pertambangan.

"Dari hasil evaluasi umum, penggunaan biodiesel dengan campuran lebih tinggi memang membutuhkan penyesuaian pada sistem filtrasi. Namun secara keseluruhan, kinerja mesin dan efisiensi alat berat masih berada dalam koridor operasional yang aman dan andal," kata Eko kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/6/2026).

Menjelang implementasi wajib B50 pada awal Juli mendatang, PTBA juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran operasional dan memastikan produksi tetap berjalan sesuai target.

Perseroan memperketat prosedur perawatan preventif, terutama pada sistem bahan bakar dan penggantian filter secara berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi karakteristik cleaning effect biodiesel yang berpotensi meningkatkan endapan kotoran pada sistem bahan bakar.

Selain itu, PTBA memberikan edukasi dan pelatihan kepada tim mekanik di lapangan agar mampu menangani kebutuhan teknis selama masa transisi penggunaan B50.

Eko menegaskan seluruh persiapan tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan pemerintah dapat berjalan tanpa mengganggu produktivitas operasional perusahaan.

Dari sisi investasi, PTBA menyebut implementasi B50 belum memerlukan tambahan belanja modal di luar rencana yang telah disusun perusahaan.

Penyesuaian fasilitas pendukung seperti tangki penyimpanan bahan bakar maupun stasiun pengisian bahan bakar, termasuk kebutuhan pemeliharaan mesin, masih dapat ditanggung melalui anggaran operasional rutin maupun belanja modal yang telah dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

"Penyesuaian fasilitas sarana dan prasarana pendukung penampungan BBM serta aspek pemeliharaan mesin masih dapat diakomodasi melalui anggaran operasional maupun capex yang sudah direncanakan dalam RKAP," ujar Eko.

Dia menambahkan, perseroan saat ini lebih berfokus mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia agar implementasi B50 berjalan secara efisien dari sisi biaya.

keberhasilan hilirisasi tidak boleh berhenti pada besarnya angka investasi atau bertambahnya kapasitas industri.

Jakarta (ANTARA) - Hilirisasi bukan sekadar tentang mengolah mineral menjadi produk bernilai tambah, melainkan tentang mengubah kekayaan yang tersimpan di dalam perut bumi menjadi kesempatan yang dapat mengubah kehidupan jutaan manusia.

Hiirisasi mineral juga bukan hanya soal nikel, tembaga, timah, atau bauksit. Tapi yang sedang dipertaruhkan adalah apakah kekayaan alam yang tersimpan di dalam perut bumi benar-benar mampu mengubah kualitas hidup manusia yang tinggal di atasnya.

Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya sumber daya alam. Namun, kekayaan itu tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan.

Terlalu lama negeri ini menjual bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati negara lain yang mengolahnya menjadi produk bernilai tambah.

Akibatnya, Indonesia sering menjadi penonton dalam rantai industri yang seharusnya dapat dibangun dari kekuatan yang dimilikinya sendiri.

Kini, cara pandang itu perlahan sedang diubah. Hilirisasi diupayakan menghadirkan sebuah gagasan yang sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar yakni agar jangan hanya menjual apa yang diambil dari bumi, melainkan membangun kehidupan baru melalui proses mengolahnya.

Nilai sebuah mineral tidak lagi berhenti ketika keluar dari tambang, tetapi terus bertambah ketika menjadi bahan baku industri, membuka lapangan pekerjaan, melahirkan keahlian baru, dan menghidupkan perekonomian daerah.

Data investasi pada triwulan pertama 2026 memberikan gambaran perubahan tersebut. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun.

Angka ini menunjukkan hampir sepertiga investasi nasional kini diarahkan pada sektor yang menghasilkan nilai tambah, bukan lagi sekadar mengambil hasil bumi untuk dikirim ke pasar dunia.

Di dalam angka tersebut, sektor mineral memegang peranan yang sangat dominan. Nilai investasinya mencapai Rp98,3 triliun atau sekitar 67 persen dari total investasi hilirisasi nasional.

Besarnya angka itu menunjukkan kekuatan utama Indonesia di mata investor masih bertumpu pada komoditas mineral yang selama ini menjadi keunggulan negeri ini.

Nikel menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai Rp41,5 triliun atau sekitar 42 persen. Di belakangnya menyusul tembaga sebesar Rp20,7 triliun, besi baja Rp17 triliun, bauksit Rp13,7 triliun, dan timah Rp2,5 triliun.

Selebihnya berasal dari berbagai komoditas lain seperti emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, pasir silika, hingga logam tanah jarang.

Keberhasilan hilirisasi

Dunia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih hijau dan semakin bergantung pada teknologi. Kendaraan listrik, pusat data, jaringan listrik pintar, hingga berbagai perangkat digital membutuhkan mineral dalam jumlah besar.

Apa yang selama ini tersimpan di dalam tanah Indonesia ternyata menjadi bagian penting dari perubahan global itu.

Namun, kesempatan tersebut hanya akan benar-benar bermakna apabila Indonesia tidak berhenti sebagai penyedia bahan baku. Nilai terbesar justru lahir ketika mineral tersebut diolah menjadi produk yang memiliki daya saing lebih tinggi. Maka hilirisasi menemukan makna sejatinya.

Komoditas yang menjadi bagian dari portofolio Grup MIND ID mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam proses tersebut. ANTAM berada pada rantai nilai nikel dan bauksit, PT Freeport Indonesia mengelola tembaga, sementara PT Timah menjadi bagian penting dari industri timah nasional.

Peran mereka menunjukkan bahwa berbagai aset strategis nasional memiliki posisi penting dalam menarik investasi sekaligus membangun industri pengolahan di dalam negeri.

Namun, keberhasilan hilirisasi tidak boleh berhenti pada besarnya angka investasi atau bertambahnya kapasitas industri.

Keberhasilannya harus diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Ketika sebuah kawasan industri berdiri, masyarakat berharap bukan hanya melihat bangunan-bangunan baru, melainkan juga kesempatan kerja yang lebih luas, pendidikan yang semakin baik, tumbuhnya usaha kecil, serta kehidupan yang lebih sejahtera bagi generasi berikutnya.

Harapan itu mulai terlihat dari perubahan arah investasi nasional. Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa sekitar 75 persen investasi hilirisasi kini berada di luar Pulau Jawa.

Fakta ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar pemerataan angka investasi. Selama bertahun-tahun, pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kini, daerah-daerah penghasil mineral mulai menjadi pusat aktivitas ekonomi baru.

Sulawesi Tengah menjadi salah satu contohnya. Pada triwulan pertama 2026, provinsi ini mencatat investasi sebesar Rp32,1 triliun atau sekitar 6,4 persen dari total investasi nasional sehingga menjadi tujuan investasi terbesar kelima di Indonesia.

Sementara itu, Maluku Utara mencatat investasi Rp25,2 triliun atau sekitar 5 persen dan berada di posisi keenam.

Kedua daerah tersebut kini berkembang sebagai pusat pengolahan nikel sekaligus ekosistem baterai kendaraan listrik.

Nilai tambah

Perubahan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi selalu berpusat di kota-kota besar. Daerah yang selama ini dikenal sebagai penghasil bahan mentah mulai memiliki kesempatan menjadi pusat industri yang menciptakan nilai tambah.

Hilirisasi pun diharapkan menjadi lebih manusiawi. Ketika investasi datang ke daerah, yang bergerak bukan hanya mesin-mesin produksi.

Warung makan memperoleh pelanggan baru, pengusaha UMKM menemukan pasar yang lebih luas, jalan diperbaiki, sekolah berkembang, rumah-rumah disewa pekerja, dan roda ekonomi lokal ikut berputar.

Pertumbuhan ekonomi akhirnya memiliki wajah yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Perubahan lain juga tampak dari struktur investasi nasional. Subsektor industri logam dasar dan barang logam kini mencatat realisasi investasi sebesar Rp69,4 triliun atau sekitar 14 persen dari total investasi nasional.

Nilai ini bahkan melampaui sektor pertambangan yang mencapai Rp51,9 triliun. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan mulai bergerak dari kegiatan mengambil sumber daya menuju kegiatan menciptakan nilai tambah melalui proses industri.

Meski demikian, perjalanan menuju hilirisasi yang ideal masih panjang. Investasi yang besar harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia, perlindungan lingkungan, penguatan teknologi nasional, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Tanpa itu semua, hilirisasi hanya akan menjadi perpindahan lokasi industri tanpa menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Oleh karena itu, ketika pemerintah menyampaikan komitmen untuk memperluas hilirisasi ke berbagai komoditas strategis lain seperti semikonduktor, bioetanol, produk turunan kelapa, dan rumput laut, maka ini menjadi kabar baik bagi upaya pembangunan rantai industri baru.

Selain juga mulai tertatanya fondasi ekonomi yang lebih beragam, lebih tangguh, dan lebih mampu menjawab tantangan masa depan.

Target investasi nasional sebesar Rp2.322 triliun pada 2027, meningkat 13,8 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun, tentu menjadi angka yang penting.

Namun, yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap investasi benar-benar meninggalkan jejak berupa pengetahuan, kesempatan, dan kesejahteraan yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Hingga akhirnya, hilirisasi bukanlah cerita tentang batuan yang diangkat dari dalam bumi. Hilirisasi menjadi kisah tentang bagaimana sebuah bangsa memilih untuk tidak lagi menjual masa depannya dalam bentuk bahan mentah.

Ini juga tentang ikhtiar agar setiap kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dapat diolah menjadi kesempatan, setiap investasi dapat melahirkan harapan, dan setiap daerah yang selama ini menjadi tempat lahirnya sumber daya alam akhirnya ikut menikmati manfaat sebesar-besarnya.

Sebab ukuran sesungguhnya dari keberhasilan pembangunan bukan terletak pada besarnya angka investasi, melainkan pada semakin banyaknya manusia yang dapat menjalani hidup dengan lebih bermartabat karena kekayaan negerinya dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Copyright © ANTARA 2026

Indonesia menjadi pusat perhatian dunia dalam industri nikel. Data menunjukkan Indonesia memiliki sekitar 55 juta ton cadangan nikel atau sekitar 42,3% cadangan global, sekaligus menyumbang hampir 60% produksi nikel dunia.

Di tengah meningkatnya kebutuhan kendaraan listrik dan teknologi energi bersih, posisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok mineral kritis global. Tidak mengherankan jika investasi di sektor nikel terus meningkat dan berbagai kawasan industri pengolahan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Besarnya potensi tersebut menghadirkan peluang ekonomi yang sangat menjanjikan, mulai dari peningkatan nilai ekspor hingga penciptaan lapangan kerja. Namun, di balik optimisme itu muncul pertanyaan yang perlu dijawab secara kritis: apakah dominasi nikel mampu membawa kesejahteraan berkelanjutan bagi Indonesia, atau justru memunculkan persoalan baru berupa kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial?

Oleh karena itu, pengelolaan industri nikel yang berkelanjutan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kekayaan alam hari ini tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.

Peluang yang Menggiurkan

Tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya permintaan mineral kritis telah membuka peluang ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia. Hilirisasi yang selama ini didorong pemerintah mampu meningkatkan nilai tambah produk nikel nasional. Jika sebelumnya Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah, kini berbagai produk hasil pengolahan mulai diproduksi di dalam negeri.

Kondisi tersebut menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor pendukung lainnya. Kehadiran industri pengolahan juga memberikan peluang transfer teknologi yang dapat memperkuat kapasitas industri nasional. Dari sudut pandang ekonomi, nikel dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang mampu mengangkat posisi Indonesia dalam perekonomian global.

Lebih jauh lagi, tren kendaraan listrik yang diperkirakan terus berkembang hingga beberapa dekade mendatang menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap nikel tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri baterai dunia. Ini merupakan kesempatan langka yang belum tentu dimiliki negara lain.

Bayang-Bayang Kerusakan Lingkungan

Meski menawarkan peluang besar, perkembangan industri nikel juga menyimpan tantangan yang tidak boleh diabaikan. Salah satu isu yang paling sering menjadi perhatian adalah dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral.

Pembukaan lahan tambang dalam skala besar berpotensi menyebabkan hilangnya tutupan hutan, menurunkan kualitas tanah, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Di beberapa wilayah, aktivitas pertambangan bahkan dikaitkan dengan sedimentasi sungai dan pencemaran wilayah pesisir.

Ironisnya, mineral yang digunakan untuk mendukung energi bersih justru dapat menghasilkan persoalan lingkungan apabila proses produksinya tidak dikelola secara bertanggung jawab.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana mungkin dunia berbicara tentang keberlanjutan jika proses memperoleh bahan bakunya justru meninggalkan kerusakan ekologis?

Inilah paradoks yang harus dijawab oleh industri nikel Indonesia. Keuntungan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan lingkungan hidup yang menjadi penopang kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

Tantangan Sosial Masyarakat

Selain persoalan lingkungan, aspek sosial juga menjadi perhatian penting. Kehadiran investasi besar memang membawa manfaat ekonomi, tetapi manfaat tersebut harus dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar.

Masih terdapat berbagai persoalan yang muncul di sejumlah kawasan industri, mulai dari konflik lahan, ketimpangan ekonomi, hingga keterbatasan akses masyarakat lokal terhadap pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus. Jika masyarakat sekitar hanya memperoleh dampak negatif sementara keuntungan terbesar dinikmati pihak lain, maka pembangunan yang terjadi sulit disebut berkeadilan.

Industri nikel tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka investasi. Keberhasilan sejati harus diukur dari kemampuan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. Masyarakat lokal harus menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar objek yang menerima konsekuensi dari aktivitas industri.

Pendidikan, pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan usaha kecil, serta peningkatan fasilitas publik perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan industri nikel. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Persaingan Semakin Ketat

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan eksternal yang tidak kalah besar. Meskipun saat ini menjadi produsen utama nikel dunia, posisi tersebut tidak akan bertahan selamanya tanpa inovasi dan peningkatan daya saing.

Negara-negara lain terus mengembangkan teknologi baru untuk mengurangi ketergantungan terhadap jenis mineral tertentu. Bahkan beberapa perusahaan mulai melakukan penelitian terhadap baterai alternatif yang membutuhkan lebih sedikit nikel. Jika Indonesia terlalu bergantung pada keunggulan sumber daya alam semata, maka risiko kehilangan daya saing di masa depan akan semakin besar.

Karena itu, strategi pembangunan industri tidak boleh berhenti pada eksploitasi sumber daya. Indonesia harus bergerak menuju penguasaan teknologi, pengembangan riset, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nilai tambah terbesar tidak berada pada bahan mentah, melainkan pada inovasi dan teknologi yang mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi.

Membangun Industri Berkelanjutan

Keberlanjutan kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dunia semakin memperhatikan bagaimana suatu produk diproduksi, bukan hanya apa yang diproduksi. Investor global, konsumen internasional, dan lembaga keuangan mulai menempatkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan sebagai indikator utama dalam menentukan kerja sama.

Oleh karena itu, industri nikel Indonesia harus menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai fondasi utama. Pengawasan lingkungan perlu diperketat, reklamasi lahan harus dilakukan secara konsisten, dan transparansi pengelolaan sumber daya wajib ditingkatkan. Langkah-langkah tersebut bukan sekadar memenuhi tuntutan internasional, tetapi juga menjadi investasi bagi masa depan bangsa.

Pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi yang kuat. Keberhasilan industri nikel tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Saatnya Berpikir Jangka Panjang

Nikel telah memberikan Indonesia peluang yang sangat besar untuk menjadi bagian penting dari revolusi energi dunia. Namun peluang tersebut juga membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Jika dikelola secara bijak, nikel dapat menjadi pendorong kemajuan ekonomi nasional sekaligus simbol keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Sebaliknya, jika hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, Indonesia berisiko mengulangi kesalahan yang pernah terjadi pada berbagai komoditas sumber daya alam lainnya. Kekayaan alam yang melimpah tidak selalu menjamin kesejahteraan apabila pengelolaannya mengabaikan kepentingan lingkungan dan masyarakat.

Pada akhirnya, Apakah nikel akan menjadi peluang besar bagi masa depan Indonesia atau justru berubah menjadi ancaman? Jawabannya tidak terletak pada besarnya cadangan yang dimiliki, melainkan pada kebijakan, komitmen, dan keberanian semua pihak untuk membangun industri yang benar-benar berkelanjutan. Masa depan nikel Indonesia sedang ditentukan hari ini, dan keputusan yang diambil sekarang akan menjadi warisan bagi generasi yang akan datang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Interport memperkuat kapasitas bisnis logistik maritim nasional melalui pelayaran perdana (maiden voyage) armada terbaru, Interport Sandikala VII. Kapal multifungsi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi logistik sekaligus mendukung rantai pasok sektor pertambangan, migas, dan konstruksi di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur pelabuhan.

Interport Sandikala VII telah memulai pelayaran perdananya dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Balikpapan dengan estimasi waktu tempuh empat hari.

Kapal berbendera Indonesia ini merupakan kapal multi purpose (container and general cargo) pertama yang dimiliki salah satu anak usaha Interport, PT Interport Dirandra Syandana (INDIS). Kehadirannya menjadi solusi logistik strategis untuk menjawab tantangan distribusi kargo di wilayah perairan nusantara yang memiliki karakteristik beragam.

Dengan kapasitas 1.400 DWT (deadweight tonnage), kapal ini menawarkan fleksibilitas ruang muat yang optimal. Interport Sandikala VII mampu mengangkut hingga 107 TEUs jika digunakan sepenuhnya untuk kontainer atau mengangkut muatan hingga 1.200 ton untuk kargo breakbulk.

Kapal tersebut juga telah mengantongi sertifikasi kelayakan teknis dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Dirancang Menjangkau Wilayah Pedalaman

Interport Sandikala VII didesain untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses kapal kargo konvensional. Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (length overall/LOA) 67,2 meter dengan water draft 3,2 meter sehingga mampu beroperasi di perairan dangkal, termasuk sungai dan kawasan pedalaman dengan keterbatasan kedalaman air.

Direktur INDIS Yusuf Indrawarman mengatakan pelayaran perdana tersebut menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas layanan logistik nasional.

“Pelayaran perdana Interport Sandikala VII menjadi momen yang membanggakan bagi kami. Kapal ini hadir untuk menjawab kebutuhan operasional di wilayah yang sulit dijangkau, khususnya bagi industri pertambangan yang membutuhkan solusi logistik yang lebih fleksibel dan andal,” ujar Yusuf.