Bisnis.com, JAKARTA — Volatilitas pasar yang dipicu pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk rebalancing Juni 2026 dinilai justru membuka peluang strategi buy on dip bagi investor, khususnya pada saham-saham big caps berfundamental kuat.

Di tengah potensi gejolak pasar, sejumlah analis melihat investor asing mulai kembali mengakumulasi saham-saham unggulan yang valuasinya dinilai semakin menarik setelah terkoreksi tajam sejak awal tahun.

Sepanjang pekan lalu, pasar saham Indonesia mencatatkan net buy asing sebesar Rp12,26 triliun. Torehan positif tersebut terjadi menjelang pengumuman MSCI yang akan memberi perkembangan terbaru terhadap penilaian pasar modal Indonesia.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai aksi beli asing tersebut mencerminkan langkah antisipasi investor global untuk mengoleksi saham-saham dengan fundamental solid di tengah tekanan pasar.

"Akumulasi asing ini menjadi bagian dari strategi buy on dip karena IHSG sedang membentuk lower low," ujar Nafan, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, meski ada risiko sejumlah saham yang masuk daftar high shareholding concentration (HSC) dikeluarkan dari indeks MSCI, saham-saham bluechip Indonesia masih dinilai menarik. Investor asing disebut melihat valuasi saham domestik sudah cukup murah seiring pelemahan IHSG sejak awal tahun.

Dalam tren tersebut, Nafan menilai saham-saham perbankan besar seperti BBRI, BMRI, dan BBNI berpotensi menjadi incaran utama investor asing. Selain itu, saham-saham berbasis hilirisasi mineral seperti ANTM, INCO, dan TINS juga dinilai menarik di tengah sentimen penundaan royalti minerba.

Di sisi lain, saham telekomunikasi disebut dapat menjadi pilihan defensif menghadapi volatilitas pasar menjelang pengumuman MSCI.

Setali tiga uang, Pengamat Pasar Modal Reydi Octa melihat net buy asing dalam sepekan terakhir menjadi indikasi bahwa investor global mulai kembali melirik pasar saham Indonesia.

"Saham yang paling banyak diburu asing masih didominasi big banks seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI karena fundamental dan likuiditasnya paling kuat di tengah volatilitas pasar," ujar Reydi.

Sementara itu, Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas Fath Aliansyah menilai pola pergerakan saham menjelang pengumuman MSCI sudah mulai terlihat dari daftar saham top leaders dan top laggards perdagangan Senin (11/5/2026).

Fath melihat saham-saham seperti INCO, MDKA, dan MBMA menguat didorong sentimen positif penundaan royalti minerba. Di sisi lain, tekanan pada saham-saham big banks mulai mereda.

"Pasar mulai rebalancing sebelum pengumuman. Saham-saham bluechip yang diekspektasikan bobotnya mungkin berkurang tidak signifikan di awal tahun mulai terefleksi. Di sisi lain, saham yang turun dan dihapus [dari MSCI] sangat terasa volatilitasnya. Bisa dilihat saham-saham konglomerasi Prajogo Pangestu beberapa turun cukup dalam," ujarnya dalam kanal YouTube Maybank Sekuritas, Selasa (12/5/2026).

Fath memperingatkan perdagangan pada 12 Mei dan 13 Mei 2026 berpotensi menjadi periode dengan volatilitas tertinggi. Pengumuman MSCI diperkirakan akan dirilis pada Rabu dini hari waktu Indonesia.

Dia menegaskan bahwa pengumuman MSCI kali ini bukan terkait status Indonesia sebagai emerging market, melainkan menyangkut perubahan konstituen dan pengurangan bobot saham Indonesia di indeks MSCI.

Dalam pengumuman sebelumnya, MSCI menyatakan akan mengeluarkan saham-saham yang masuk daftar HSC. Saham DSSA dan BREN disebut hampir dipastikan terdepak dari indeks tersebut.

Meski demikian, Fath mengingatkan investor agar tidak panik menghadapi volatilitas jangka pendek.

"Kalian yang punya posisi saat ini, terutama di saham-saham MSCI lebih tenang, karena volatilitasnya ini sifatnya short term," ujar Fath.

Dia menambahkan, penurunan bobot saham Indonesia di MSCI juga dipengaruhi faktor alami seperti pelemahan IHSG hingga 21% year to date (YtD), depresiasi rupiah, serta penguatan signifikan bursa emerging market lain.

Fath memperkirakan bobot Indonesia di MSCI yang sebelumnya berada di kisaran 1,2% kini berpotensi turun ke level 0,7%-0,8% atau bahkan lebih rendah.

"Kabar baiknya adalah kalau ini memang bobot terakhir dibanding tahun lalu, otomatis outflow yang diekspektasikan berkurang, karena bobotnya lebih kecil. Yang ingin kita dengar kali ini adalah perubahan foreign inclusion factor yang akan diumumkan MSCI yang pasti akan memengaruhi bobot-bobot yang ada di saham saat ini," jelasnya.

Menurut Fath, investor yang telah memiliki saham dengan fundamental kuat dan prospek bisnis yang masih baik tidak perlu terlalu khawatir terhadap gejolak jangka pendek akibat pengumuman MSCI.

"Volatilitasnya pasti tinggi, investor tidak perlu khawatir, ini hanya short term," tegasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel — Pemerintah terus mempercepat transformasi industri logam nasional melalui hilirisasi mineral dan pengembangan industri berbasis energi hijau. Hingga kini terdapat 28 fasilitas smelter mineral serta tujuh fasilitas pengolahan batu bara yang sudah beroperasi maupun dalam proses pembangunan di Indonesia.

Ketua Tim Industri Logam Bukan Besi Direktorat Industri Logam Kementerian Perindustrian, Yasalini Kusuma Dewi, menegaskan bahwa penguatan industri logam menjadi bagian penting dari agenda industrialisasi nasional yang didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam strategi komoditas seperti nikel, alumunium, copper, dan zinc,” ucap Yasalini pada forum MET Connex 2026 MinE AiDiC, Strengthening Indonesia’s Metallurgy and Mining Industry: Towards Sustainable Growth and Global Competitiveness di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan bahwa hilirisasi industri logam tidak lagi hanya berfokus pada ekspor bahan mentah, melainkan diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti komponen elektronik, kabel, hingga material pendukung transisi energi.

Selain itu, pengembangan aluminium hijau dinilai akan menjadi salah satu penopang utama industri masa depan, terutama karena kebutuhan aluminium meningkat di sektor otomotif, konstruksi, panel surya, elektronik, hingga infrastruktur energi.

Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral & Batu Bara Direktorat Mineral & Batu Bara Kementerian ESDM, Ahmad Syauqi, menyebut bahwa industri pengolahan masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2025 sebesar 1,6 miliar persen.

“Secara khusus industri lokal dasar menumbuh luar biasa sebesar 15,71 persen didorong oleh tingginya permintaan luar negeri untuk baja dan logam mulia,” ucap Ahmad di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ini membuktikan bahwa hilirisasi telah memperkuat ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Ia juga menyoroti komitmen pemerintah dalam mendorong proyek hilirisasi melalui pembangunan berbagai fasilitas pengolahan mineral bernilai tambah tinggi, mulai dari pengolahan nikel, bauksit, tembaga, besi, emas, hingga timah.

“Mari kita berperformasi dari sekedar eksportir-eksportir pemerintah menjadi pemain utama dan mengendalikan nilai global untuk kepentingan nasional yang terbaik,” tuturnya.

Reporter: Eugenia Siregar

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya siap mengikuti formulasi yang disiapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana penyesuaian tarif royalti dan bea keluar sektor mineral dan batu bara. Pemerintah hingga kini belum mengambil keputusan final mengenai skema baru tersebut.

Purbaya menyebut pihaknya menunggu rincian perhitungan dari Kementerian ESDM sebelum kebijakan dituangkan dalam aturan resmi. Pemerintah juga masih menghitung dampak kebijakan terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan industri pertambangan.

“Ya itu kita ikuti kebijakan Pak Menteri ESDM. Pokoknya ada perubahan setelah saya bicara kemarin kan, itu nggak lama berubahnya. Setelah ngomong sejam-dua jam setelah itu ada perubahan. Pak Bahlil telepon saya, ya sudah kita ikuti,” kata Menkeu saat ditemui awak media di kantornya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Purbaya mengungkapkan pemerintah tetap optimistis penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dapat meningkat meski skema penyesuaian tarif belum diputuskan. Formula baru yang sedang dibahas disebut berpotensi memberikan tambahan penerimaan lebih besar dibandingkan skema sebelumnya.

Ia menyebut perhitungan awal menunjukkan kenaikan pendapatan negara dapat dicapai tanpa menimbulkan gejolak di industri pertambangan. Pemerintah masih menunggu formulasi final dari Kementerian ESDM agar implementasi kebijakan tidak mengganggu iklim investasi.

“Kalau angka yang baru diterapkan, income saya akan meningkat dengan signifikan tanpa menciptakan keributan. Tapi itu tergantung Pak Bahlil nanti berapa hitungannya,” ucap Purbaya.

Saat ditanya mengenai potensi tambahan penerimaan negara dari skema baru tersebut, Purbaya menyebut nilainya sangat besar. Ia bahkan mengindikasikan tambahan penerimaan berpotensi melampaui Rp 200 triliun. “Yang disebutkan sih lebih,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah bakal melakukan groundbreaking beberapa proyek hilirisasi pada Rabu (29/4/2026) besok.

Kendati demikian, dia tidak merinci proyek hilirisasi apa saja yang dimaksud. Dia juga belum bisa membocorkan lokasi proyek tersebut.

"Ada [groundbreaking proyek hilirisasi], besok ya," kata Bahlil singkat saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Pemerintah sendiri tengah getol menggejot proyek hilirisasi di Tanah Air. Presiden Prabowo Subianto pun telah menggelar pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani di Hambalang, Bogor pada Kamis (23/4/2026).

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet. Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan program hilirisasi.

"Perkembangan program hilirisasi yang berikutnya akan dibangun segera di 13 lokasi," kata Teddy seperti dikutip di akun Instagramnya.

Selain itu, dibahas pula beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Menurut Teddy, Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian.

Adapun, di akun Instagram-nya @rosanroeslani, Rosan mengatakan bahwa Prabowo juga memberikan arahan terkait percepatan hilirisasi dan penguatan program prioritas Danantara.

"Investasi di Indonesia Insya Allah semakin bernilai tambah, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta menggerakkan industri nasional agar semakin kompetitif," kata Rosan.

Pada beberapa waktu sebelumnya, Rosan juga telah melaporkan terkait realisasi investasi Indonesia yang mencapai Rp498,79 triliun per kuartal I/2026. Realisasi investasi juga meningkat 7,22% secara tahunan (Year on Year/YoY). Dari realisasi investasi itu, porsi penanaman modal asing mencapai 50,11%.

Untuk penanaman modal asing terdapat sejumlah negara yang menyumbang investasi terbesar, yakni Singapura sekitar US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, AS US$1,7 miliar, dan Jepang US$1 miliar.

Adapun, terdapat sejumlah sektor yang mendominasi investasi yakni industri logam dasar atau barang logam seperti smelter dan yang lain-lain. Kemudian jasa lainnya, pertambangan, perumahan, kawasan industri, transportasi, gudang, serta telekomunikasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menayangkan perdana film dokumenter The MINDJourney sebagai bagian dari upaya memperlihatkan proses penciptaan nilai tambah mineral secara utuh, mulai dari hulu hingga hilir, serta dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Film ini menjadi medium visual yang merekam perjalanan pengelolaan sumber daya mineral dari tahap prapenambangan, operasional penambangan, hingga pascatambang yang dijalankan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Melalui narasi yang lebih dekat dengan publik, film ini menghadirkan keterhubungan antara proses industri, hilirisasi, keberlanjutan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk pelaku UMK di sekitar wilayah operasi.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyampaikan bahwa film ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi Grup MIND ID sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

“Melalui film ini, kami ingin menghadirkan satu media yang dapat memperlihatkan bagaimana seluruh anggota holding MIND ID bekerja dalam satu payung yang sama. Kami ingin membangun pemahaman bersama, baik secara internal maupun eksternal, mengenai praktik pertambangan yang dijalankan dengan prinsip good mining practice mulai dari perencanaan, operasional, hingga pascatambang,” ujarnya dalam acara Silaturahmi Grup MIND ID, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, film ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih berimbang terhadap industri pertambangan yang selama ini kerap mendapat stigma negatif.

“Memang kegiatan pertambangan mengubah permukaan, namun jika dijalankan dengan kaidah yang benar, pengelolaan tambang dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui film ini, kami ingin menunjukkan bagaimana praktik tersebut dijalankan oleh seluruh anggota holding MIND ID,” jelasnya.

Selain itu, film ini juga menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai upaya memastikan kekayaan mineral Indonesia memberikan nilai tambah optimal di dalam negeri. Selama ini, sebagian komoditas mineral masih keluar tanpa pengolahan maksimal, sehingga nilai ekonominya dinikmati di luar negeri.

Adapun sebagai contoh, melalui rantai terintegrasi pengolahan bauksit-alumina-aluminium yang dikembangkan Grup MIND ID, memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan, dari sekitar US$40 per ton bijih bauksit mentah menjadi sekitar US$400 per ton alumina, hingga mencapai US$2.800-US$3.000 per ton aluminium.

Bahkan, Nilai tersebut dapat terus meningkat ketika aluminium diolah lebih lanjut menjadi produk industri seperti rangka baterai, badan kendaraan listrik, hingga komponen berteknologi tinggi.

Dampak hilirisasi ini tidak hanya memperkuat daya saing industri nasional, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMK, serta peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Lebih lanjut, Maroef menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral yang terintegrasi dan bertanggung jawab menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Kekayaan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola secara optimal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung pembangunan masa depan Indonesia,” tegasnya.

Produser dan sutradara The MINDJourney, Ari Sihasale, mengungkapkan bahwa dokumenter tersebut dibuat berdasarkan pengalaman langsung tim selama melakukan peliputan di berbagai wilayah operasi pertambangan.

“Ini pertama kalinya kami membuat dokumenter tentang pertambangan. Awalnya, kami hanya mengetahui dunia pertambangan dari media sosial yang seringkali menampilkan sisi negatif. Namun ketika kami datang langsung ke lapangan, kami justru melihat banyak hal yang membuka perspektif baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses produksi dokumenter dilakukan dengan perjalanan panjang yang melibatkan berbagai lokasi operasi anggota Grup MIND ID serta interaksi langsung dengan masyarakat sekitar tambang.

“Kami berkeliling lebih dari 50 hari dan bertemu langsung dengan masyarakat. Banyak dari mereka yang merasakan manfaat nyata, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan UMKM. Hal-hal seperti inilah yang ingin kami angkat, karena sisi kemanusiaan dari pertambangan juga perlu diketahui publik,” jelasnya.

Ari berharap film tersebut dapat menjadi medium edukasi yang membantu masyarakat memahami peran pertambangan dalam pembangunan nasional.

“Dokumenter ini bukan hanya tontonan, tetapi diharapkan dapat membuka mata dan hati kita semua bahwa ketika pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul, Korea Selatan pada akhir Maret hingga 1 April 2026, menjadi fase krusial dalam arsitektur diplomasi ekonomi Indonesia.
Hal itu mengingat Korea Selatan (Korsel) merupakan negara mitra dengan teknologi tinggi dan kesamaan visi. Sementara itu, Indonesia bagi Korsel mitra istimewa dalam peta jalan kemajuan Asia.
Pertukaran 10 Nota Kesepahaman (MoU) strategis menjadi cetak biru transformasi industri nasional sebab menyentuh urat nadi masa depan bangsa, mulai dari kedaulatan energi, konektivitas digital, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia berbasis teknologi mutakhir.
Indonesia menempatkan Seoul sebagai pilar strategis setara dalam konsepsi Economic Cooperation 2.0, secara mandiri, dan saling menguntungkan.

​Poin utama dalam kerja sama, pengukuhan Kemitraan Mineral Kritis (Critical Mineral Partnership). Presiden Prabowo secara tegas memposisikan nikel dan mineral lain sebagai instrumen negosiasi, untuk memastikan komitmen investasi sektor manufaktur. Artinya menolak sekadar menjadi penyedia bahan mentah tetapi mensyaratkan hilirisasi dan transfer teknologi bernilai tambah domestik.
Hasilnya, industri raksasa seperti POSCO Holdings bersedia melakukan pengembangan pabrik baja terintegrasi, sementara LX International mengalokasikan tambahan investasi US$500 juta atau sekitar Rp7,8 triliun untuk sektor mineral.
Secara keseluruhan, komitmen investasi perusahaan besar Korsel diproyeksikan mencapai angka Rp 289 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa langkah diplomatik telah bertransformasi menjadi penguatan struktur industri nasional kompetitif dan memperkokoh dasar kemandirian bangsa menghadapi kompetisi pasar dunia, tanpa harus mengorbankan kekayaan alam sia-sia.
Langkah ini sekaligus mempertegas posisi tawar Indonesia di tengah tekanan ekonomi global yang radikal.
​Selain penghiliran, diplomasi energi hijau juga menjadi perhatian dalam upaya menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Langkah Presiden sangat tepat dengan fokus utama implementasi teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture and Storage/CCS) sebagai solusi memacu produksi migas nasional sembari menekan emisi karbon.
Seoul berperan sebagai mitra teknokratis tanpa pretensi geopolitik, sehingga target emisi nol dipastikan selaras dengan pertumbuhan industri domestik.
Melalui penguatan kerja sama energi bersih dan industri pembangkit lepas pantai, Presiden sedang membangun jembatan industri nasional tetap kompetitif di pasar energi dunia. Visi navigasi transisi energi ini menunjukkan komitmen terhadap protokol iklim global, tanpa harus mengorbankan kepentingan dalam negeri.
Teknologi Korea menjanjikan instrumen berdaulat secara energi di tengah tuntutan dunia semakin ketat. Kebijakan pengembangan energi tetap berpijak pada prinsip kedaulatan nasional berkelanjutan, mandiri, dan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan masa depan generasi mendatang.

Konektivitas QRIS

Aspek lain yang menjadi poin kerja sama RI dan Korsel menyangkut sistem pembayaran. ​Tonggak sejarah baru tercipta melalui peresmian implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Korea Selatan. Bank Indonesia dan Bank of Korea sepakat menjalankan Cross Border QR Payment Linkage, memungkinkan transaksi ritel tanpa bergantungan pada mata uang dolar.
Sebuah langkah radikal memperkuat stabilitas eksternal melalui kerangka Local Currency Transaction (LCT) bagi kedaulatan ekonomi nasional. Pemanfaatan teknologi QRIS telah melampaui 60 juta pengguna di Indonesia, sehingga inisiatif ini akan dirasakan langsung sektor riil, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pariwisata. Mereka lebih mudah merambah pasar Korea.
Pengurangan ketergantungan pada dolar dipastikan menekan biaya transaksi bilateral, sekaligus memperkuat ekonomi digital dalam menghadapi volatilitas nilai tukar dunia. Konektivitas ini membuktikan, digitalisasi bukan hanya tren, tetapi tiang penopang bagi kedaulatan teknologi modern dan inklusif bagi masyarakat.
​Selain itu, keberanian melakukan kerja sama mengintegrasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam agenda pembangunan manusia seutuhnya sebuah pilihan brilian.
Hal ini merupakan akselerasi digitalisasi dengan mendorong pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, mulai dari sektor kesehatan hingga pendidikan. Agar inovasi lokal mampu bersaing dalam peta persaingan data dunia. Memastikan lompatan teknologi Indonesia memiliki pijakan etik kuat.
Kerja sama pembangunan digital memberikan jaminan bagi para inovator dan kreator muda bahwa karya intelektual mereka memiliki prospek sekaligus proteksi internasional.
Dengan menggandeng Korea berarti meletakkan dasar kedaulatan data nasional lebih kuat agar data dan informasi strategis dalam kendali negara tanpa celah sabotase.
Pembangunan manusia berbasis teknologi, investasi jangka panjang menciptakan generasi kreator di kancah internasional. Langkah ini memastikan, kedaulatan kebijakan nasional didukung penguasaan teknologi mutakhir, sehingga menjamin masa depan bangsa lebih cerdas, adaptif, dan mandiri secara intelektual.

Diplomasi Finansial

​Dimensi baru dalam pelibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan Exim Bank of Korea, menjadi diplomasi finansial cerdas sekaligus jembatan bagi pembiayaan kompetitif sehingga Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki alternatif pendanaan mandiri dan akuntabel.
Kemitraan investasi jangka panjang menempatkan Danantara sebagai jangkar penjamin keamanan modal, mempertegas arsitektur keuangan baru Indonesia tidak lagi bergantung skema konvensional. Integrasi finansial, memungkinkan pengelolaan proyek infrastruktur skala besar dengan pembiayaan fleksibel karena didukung kepercayaan tinggi.
Skema pendanaan inovatif seperti ini akan memperbesar ruang fiskal negara tanpa membebani APBN berlebihan.
Jika Danantara berhasil mengamankan akses likuiditas internasional, melalui profesionalisme manajemen investasi, maka Indonesia bukan lagi menjadi negara peminta bantuan, melainkan destinasi investasi bagi pertumbuhan ekonomi domestik inklusif, stabil, dan berkelanjutan.
​Penganugerahan Grand Order of Mugunghwa kepada Presiden Prabowo merupakan pengakuan internasional tertinggi Korea Selatan atas marwah kepemimpinan Indonesia.
Penghargaan ini cermin kepercayaan dunia terhadap peran Jakarta sebagai stabilisator Asia Tenggara dalam kontribusi luar biasa bagi keamanan kawasan.
Pertemuan maraton dengan pimpinan konglomerasi Korea seperti Samsung, Hyundai, dan LG menjadi momentum konsolidasi industri strategis nasional. Menunjukkan wajah Indonesia ramah investasi namun tetap memegang teguh kepentingan nasional dengan jernih.
Ingat, investasi akan membawa kemakmuran bagi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan pembangunan, bukan hanya menciptakan pasar konsumsi. Keberhasilan di Seoul akan menjadi katalisator bagi perbaikan sistem birokrasi domestik agar tanpa hambatan dalam proses realisasi.
Indonesia harus terus melangkah jauh, memastikan kedaulatan ekonominya dihormati sebagai kekuatan penentu masa depan kemakmuran Asia berkelanjutan, mandiri, dan berdaulat di mata dunia internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten manufaktur dan ritel perhiasan emas PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) resmi menjalin kemitraan strategis dengan unit usaha pertambangan emas di bawah naungan PT United Tractors Tbk. (UNTR).

Kolaborasi itu melibatkan dua entitas anak UNTR, yakni PT Agincourt Resources (PTAR) sebagai pengelola Tambang Emas Martabe dan PT Danusa Tambang Nusantara (DTN) sebagai pemegang kendali di sektor mineral non-batubara.

Adapun sinergi tersebut bertujuan mengamankan kepastian pasokan bahan baku emas domestik bagi HRTA. Selain itu, kerja sama turut menggandeng PT Emas Murni Abadi (EMA) sebagai fasilitas pemurnian di dalam negeri.

Implementasi kolaborasi dituangkan dalam empat dokumen utama yang telah diteken, termasuk nota kesepahaman jual beli logam mulia antara DTN dan HRTA serta perjanjian jasa pemurnian antara PTAR dan EMA.

Direktur Utama Hartadinata Abadi, Sandra Sunanto, menjelaskan bahwa kolaborasi antarpihak mencakup aktivitas pemurnian emas hasil tambang Martabe sebelum didistribusikan ke pasar nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perseroan untuk memperkuat hilirisasi mineral.

“Seluruh pihak berkomitmen menjalankan praktik rantai pasok emas yang bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip environmental, social, and governance [ESG] serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” ujar Sandra dalam keterangan resminya, Kamis (2/4/2026).

Dalam skema operasionalnya, emas mentah dari PTAR akan diproses lebih lanjut oleh PT EMA hingga menjadi logam mulia berkadar tinggi. Setelah proses pemurnian tuntas, HRTA berperan sebagai produsen dan distributor utama untuk produk emas batangan serta perhiasan di pasar domestik.

Bagi grup UNTR, kolaborasi yang terjalin mempertegas komitmen perusahaan dalam mendukung strategi hilirisasi mineral non-batubara di tanah air. Hal tersebut juga memberikan akses bagi PTAR terhadap fasilitas pemurnian domestik yang memiliki standar tinggi dan efisien secara logistik.

Di sisi lain, untuk HRTA, integrasi langsung dengan produsen emas skala besar memberikan keunggulan kompetitif dalam menjaga ketersediaan stok.

Ke depan, penguatan rantai pasok ini diharapkan dapat mempermudah akses terhadap produk logam mulia berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia dinilai perlu terus diperkuat agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih optimal. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah rendahnya tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang dinilai masih menjadi tantangan dalam membangun industri kendaraan listrik nasional.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan dominasi produk impor dalam pasar kendaraan listrik berpotensi membuat Indonesia hanya menjadi pasar bagi produsen global.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik nasional belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ia menilai upaya hilirisasi mineral yang selama ini dijalankan pemerintah perlu terus diperkuat agar mampu membangun ekosistem industri kendaraan listrik secara menyeluruh di dalam negeri.

“Selama ini hilirisasi yang dilakukan sebenarnya lebih tepat disebut smelterisasi. Produk turunan pertama dan kedua masih diekspor, sehingga belum mendorong terbentuknya ekosistem industri kendaraan listrik di dalam negeri,” ujar Fahmy, Ahad (30/3).

Fahmy menjelaskan hilirisasi mineral seharusnya tidak berhenti pada proses pengolahan awal, tetapi dilanjutkan hingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang dapat digunakan dalam industri kendaraan listrik.

Dengan hilirisasi yang terintegrasi, Indonesia tidak hanya memperoleh nilai tambah dari pengolahan mineral, tetapi juga mampu membangun rantai industri dari sektor hulu hingga produksi kendaraan listrik.

Namun, menurut dia, kebijakan impor kendaraan listrik secara utuh (completely built up/CBU) dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan upaya tersebut.

Ia menilai sebagian besar kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia masih berasal dari impor tanpa kandungan lokal yang memadai. Kondisi ini membuat Indonesia berpotensi hanya menjadi pasar bagi produsen dari negara lain seperti China, Korea Selatan, dan Jepang.

“Kebijakan waktu itu disyaratkan harus pabriknya ada di Indonesia, kemudian harus ada konten lokal yang bertahap dari 40 sampai 80 persen itu. Nah, kemudian kebijakan itu diubah sehingga tidak mendukung untuk membentuk ekosistem industrialisasi,” kata Fahmy.

Ia menambahkan rendahnya TKDN menyebabkan dampak ekonomi dari industri kendaraan listrik belum optimal, baik terhadap industri pendukung, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri.

“TKDN sangat penting. Jadi mestinya kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga ikut memproduksi secara mandiri,” tegasnya.

Menurut Fahmy, penguatan TKDN dapat dilakukan melalui kerja sama dengan investor asing yang disertai dengan proses alih teknologi.

Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat membangun kapasitas industri kendaraan listrik secara bertahap hingga mampu memproduksi komponen dan kendaraan listrik secara mandiri.

“Barangkali dalam lima tahun pertama kita bekerja sama dengan perusahaan dari China, Korea, dan Jepang untuk melakukan alih teknologi. Kemudian lima sampai sepuluh tahun berikutnya Indonesia bisa menghasilkan sendiri beberapa komponen dan juga mobil listrik,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji bakal mengawal kolaborasi dengan mitra internasional untuk memperkuat transfer teknologi dan investasi di sektor energi bersih.
Hal itu dia sampaikan di hadapan para pengusaha Jepang saat menemani kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Senin (30/3/2026).
Bahlil menilai, hilirisasi mineral dan transisi energi harus dijalankan secara seimbang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
"Arahan Presiden memberikan penegasan kuat bahwa hilirisasi mineral dan transisi energi harus berjalan beriringan. Kami akan memastikan seluruh kebijakan di sektor ESDM diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional," kata Bahlil melalui keterangan resmi.
Dia menuturkan, percepatan pengembangan energi baru terbarukan akan terus didorong melalui optimalisasi potensi dalam negeri, termasuk energi surya, panas bumi, dan bioenergi. Oleh karena itu, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan mitra internasional.
"Kami juga akan mendorong percepatan pengembangan energi baru terbarukan, termasuk energi surya, panas bumi, dan bioenergi, serta memperkuat kolaborasi dengan mitra internasional guna mendukung transfer teknologi dan investasi di sektor energi bersih," ungkap Bahlil.
Sebelumnya, dalam forum bisnis Japan-Indonesia Business Forum, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus melangkah naik ke rantai nilai yang lebih tinggi melalui industrialisasi dan pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. Dia menyoroti pentingnya menjaga nilai ekonomi sumber daya strategis agar tidak berhenti pada ekspor bahan mentah semata.
"Kita harus naik ke rantai nilai yang lebih tinggi. Indonesia ingin melakukan industrialisasi. Kita ingin kualitas hidup yang baik bagi rakyat kita. Kita ingin menghapus kemiskinan. Kita ingin menghapus kelaparan," jelas Prabowo.
Prabowo juga mengingatkan bahwa pengelolaan mineral harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan orientasi jangka panjang. Menurutnya, sumber daya alam Indonesia harus memberi nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa, sekaligus dijaga untuk generasi mendatang.
"Kita harus melindungi sumber daya kita. Kita harus mengamankan nilai ekonomi tertinggi dari sumber daya kita. Kita tidak bisa lagi puas dengan mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Mineral kritis kita adalah aset strategis. Mineral kita harus dilindungi untuk generasi masa depan rakyat kita," tegasnya.
Selain hilirisasi, Prabowo juga menyoroti pentingnya percepatan transformasi energi di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu. Pemerintah, kata dia, akan memperbesar pengembangan energi baru terbarukan, mulai dari energi surya, panas bumi, hingga bioenergi, untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
"Dalam tiga tahun, kita ingin mencapai 100 gigawatt energi surya. Bagi kami, ini semakin mendesak karena situasi yang kita lihat. Situasi geopolitik di Timur Tengah menimbulkan ketidakpastian strategis bagi keamanan energi kita," ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan komitmen untuk memperkuat program biofuel, baik melalui peningkatan campuran biodiesel berbasis minyak sawit maupun pengembangan bioetanol dari berbagai bahan baku domestik.
Di sisi lain, transformasi menuju kendaraan listrik turut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar fosil di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan pembukaan akses ekspor ke Amerika Serikat (AS) untuk mineral kritis tidak akan dalam bentuk barang mentah sehingga melanggar komitmen hilirisasi.

Untuk diketahui, pembukaan akses mineral kritis Indonesia kepada AS merupakan salah satu klausul perjanjian dagang antara kedua negara yang resmi diteken Februari 2026 lalu.

Namun demikian, Prabowo mengatakan bahwa keterbukaan terhadap kerja sama investasi itu tetap berada dalam koridor kepentingan nasional. Dia menyebut investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk AS, harus mengikuti aturan yang berlaku termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Prabowo juga menegaskan pentingnya penerapan harga pasar internasional dalam pengelolaan mineral kritis. Dia menyatakan tidak menutup akses bagi pihak asing selama patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

“Soalcritical mineral. Saya sudah katakan, kami terbuka.But everything at market price.At economic price,” ujar Prabowo dalam wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (22/3/2026).

Prabowo menyebut keterlibatan pihak asing pada sektor pertambangan di Indonesia bukan hal yang baru. Dia mencontohkan Freeport McMoran yang sudah lama mendapatkan izin beroperasi di Indonesia.

“Jadi kalau dia mau ikut (aturan), kami izinkan merekaminingdi Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kami izinkan,” terangnya.

Kepala Negara juga menekankan bahwa larangan untuk ekspor bahan mentah SDA juga tetap menjadi syarat utama. Dia menyebut Indonesia tidak mengizinkan ekspor bahan mentah tanpa proses pengolahan di dalam negeri.

“Bahan mentah, kami minta di-processing. Kalau dia mauminingdan proses di sini, tetap dong,” tegas Prabowo.

Dia juga kembali menekankan bahwa mineral kritis merupakan komoditas yang harus memberikan nilai ekonomi maksimal bagi Indonesia.

“Critical mineralituis a commodity.If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main,we get the economic value. Yang penting kami kasihaccess,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam dokumen ART, Article 6.1 dan penjelasannya (Annex III Article 6.1) menyatakan bahwa Indonesia wajib mengizinkan dan memfasilitasi investasi AS terkait mineral kritis, mulai dari tahap eksplorasi, penambangan, ekstraksi, pengolahan, hingga ekspor.

Lebih jauh, regulasi itu juga menjamin bahwa investor AS akan mendapatkan perlakuan setara atau tidak kurang menguntungkan (no less favorable) dibandingkan dengan investor dalam negeri (national treatment).

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah kendala masih membayangi upaya Indonesia mempercepat pengembangan industri hilirisasi mineral kritis hingga ke tahap manufaktur lanjutan.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) Rachmat Makkasau mengatakan, tantangan terbesar dalam proses hilirisasi mineral kritis saat ini masih berkaitan dengan kesiapan ekosistem industri.

Menurutnya, keterbatasan infrastruktur pendukung, mulai dari pelabuhan, kawasan industri, hingga konektivitas logistik, dinilai masih menjadi hambatan.

Di sisi lain, kepastian pasokan energi dengan harga kompetitif juga menjadi faktor krusial. Industri pengolahan dan pemurnian mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Tanpa dukungan energi yang stabil dan efisien, daya saing produk hilir Indonesia berpotensi tergerus.

“Selain itu, skala dan kesinambungan investasi di sektor manufaktur lanjutan juga masih perlu diperkuat,” katanya kepada Bisnis, dikutip Rabu (4/3/2026).

Dia menambahkan, aspek regulasi yang kompleks turut memengaruhi kecepatan realisasi proyek industri. Perizinan yang berlapis serta perubahan kebijakan yang dinamis dapat meningkatkan risiko usaha dan menahan ekspansi investasi.

Selain itu, kebutuhan teknologi tinggi serta pembiayaan jangka panjang menjadi tantangan tersendiri. Rachmat mengatakan, industrialisasi mineral penting, terutama yang terkait dengan bahan baku baterai dan energi baru terbarukan, memerlukan investasi besar dengan periode pengembalian yang relatif panjang.

Adapun, Rachmat menilai hilirisasi yang dijalankan pemerintah Indonesia tidak sekadar memindahkan bentuk ekspor dari bahan mentah menjadi setengah jadi. Menurutnya, pada sejumlah komoditas, kebijakan tersebut mulai menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mendorong transfer pengetahuan dan teknologi.

“Kami memandang hilirisasi telah berhasil meletakkan fondasi penting bagi industrialisasi nasional, khususnya sebagai basis pengembangan industri manufaktur,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengingatkan nilai tambah optimal baru akan tercapai apabila Indonesia mampu memperkuat sisi hilir lanjutan. Artinya, kapasitas industri manufaktur domestik perlu ditingkatkan agar produk hasil hilirisasi dapat lebih banyak diserap pasar dalam negeri, bukan hanya diekspor dalam bentuk setengah jadi.

Menurutnya, tanpa penguatan industri lanjutan, risiko yang muncul adalah Indonesia hanya berpindah dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir produk antara (intermediate goods), dengan nilai tambah yang belum maksimal.

Sementara itu, terkait ketergantungan terhadap teknologi dan modal asing, Rachmat menilai kolaborasi global merupakan hal yang wajar dalam fase akselerasi industrialisasi.

Dia mengatakan, hal yang perlu dipastikan adalah kemitraan tersebut menghasilkan transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kapasitas industri nasional dalam jangka panjang.

“Dalam fase akselerasi, kerja sama dengan mitra global adalah keniscayaan. Yang terpenting, harus ada proses pembelajaran dan alih teknologi agar Indonesia tidak selamanya bergantung,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menegaskan komitmennya dalam mendukung implementasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk mewujudkan swasembada energi Indonesia.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menegaskan bahwa MIND ID siap menjalankan peran strategis dalam mendukung implementasi KEN.

Melalui pengelolaan mineral dan batu bara yang dijalankan secara terintegrasi serta pengembangan berbagai proyek strategis oleh seluruh Anggota, MIND ID konsisten mendukung kemandirian, ketahanan dan transisi energi nasional.

“Kami menegaskan komitmen untuk mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 dengan mengikuti arah implementasi Rencana Umum Energi Nasional,” ujar Maroef, di sela Sarasehan dan Sosialisasi KEN kolaborasi DEN dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Untuk mendukung swasembada energi, MIND ID melalui PT Bukit Asam Tbk telah menjalankan pengelolaan sumber daya dan Cadangan batu bara secara optimal agar dapat terus mendukung agenda ketahanan energi jangka panjang.

Bukit Asam mengelola cadangan batu bara sekitar 2,88 miliar ton dan sumber daya 5,72 miliar ton, serta proaktif meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan Coal Handling Facility (CHF) dan Train Loading Station (TLS) 6–7 yang akan menambah kapasitas angkutan hingga 20 juta ton per tahun, sehingga produksi ditargetkan meningkat dari 43 juta ton menjadi lebih dari 60 juta ton per tahun.

Dalam agenda hilirisasi, MIND ID bersama seluruh Anggota mendukung pembentukan ekosistem industri baterai kendaraan listrik hingga energi storage yang dapat mewujudkan ekosistem industri energi terbarukan.

Mineral strategis seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah telah diproduksi dalam bentuk bahan baku yang sudah siap untuk diolah lebih lanjut oleh industri manufaktur.

“Kami tidak hanya berfokus pada optimalisasi produksi mineral dan batu bara, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan rantai pasok domestik, efisiensi energi, serta pengembangan ekosistem industri berbasis energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” tambah Maroef.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menggantikan PP No. 79 Tahun 2014.

Beleid ini menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan energi, pemenuhan kebutuhan energi nasional, serta percepatan dekarbonisasi dan transisi energi.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, swasembada energi pun akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat industrialisasi dan daya saing Indonesia.

"Implementasi kebijakan itu adalah kerja sama antara pemangku kepentingan baik itu pemerintah, industri, dan seluruh pemangku kepentingan agar cita-cita negara kita tetap untuk mencapai kebutuhan energi yang cukup tinggi,” jelasnya.