PT Pertamina International Shipping (PIS) buka suara mengenai satu kapal tanker bermuatan LPG tujuan Indonesia yang berhasil melintasi Selat Hormuz pada Sabtu (18/4).

Pjs. Corporate Secretary PIS Vega Pita mengaku tidak mengetahui informasi tersebut, karena kapal yang melintas bukan milik Pertamina dan tidak mengangkut kargo milik perusahaan.

"Kapal tersebut bukan kapal Pertamina dan tidak membawa kargo Pertamina," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4).

CNNIndonesia.com juga berupaya mengonfirmasi soal kejelasan kapal tanker LPG yang diberitakan menuju Indonesia tersebut ke Kementerian ESDM, tetapi belum ada respons.

Satu kapal tanker LPG yang melintas Selat Hormuz ini tercatat oleh perusahaan analitik pelayaran bernama Kpler. Reuters melaporkan kapal tanker LPG tersebut melewati Selat Hormuz bersama 20 kapal lain.

Kpler mengatakan jumlah kapal yang melintas Selat Hormuz akhir pekan lalu menjadi angka tertinggi sejak 1 Maret 2026.

Dari kapal-kapal yang melintas pada Sabtu kemarin, lima di antaranya diketahui terakhir mengangkut muatan dari Iran. Muatannya mulai dari produk minyak hingga logam. Tiga kapal di antaranya merupakan pengangkut LPG, dengan tujuan masing-masing ke China dan India.

Lalu ada satu tanker yang memuat LPG dengan tujuan Indonesia. Kapal itu adalah tanker berbendera Panama, Crave, yang mengangkut LPG dari Uni Emirat Arab menuju Indonesia.

Selanjutnya, dua dari tiga tanker, Akti A dan Athina, mengangkut produk olahan minyak dari Bahrain dan masing-masing menuju Mozambik dan Thailand.

Kapal tanker berbendera Liberia, Navig8 Macallister, mengirimkan sekitar 500 ribu barel nafta dari Uni Emirat Arab ke Ulsan, Korea Selatan.

Kemudian, kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) berbendera Liberia, Fpmc C Lord, mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah Arab Saudi dan menuju Pelabuhan Mailiao di Taiwan, serta kapal berbendera India, Desh Garima, yang membawa sekitar 780 ribu barel minyak mentah Das dari Uni Emirat Arab, sedang menuju Sri Lanka.

Kemudian, kapal Ruby yang membawa pupuk dari Qatar sedang menuju Uni Emirat Arab. Kapal tanker Merry M membawa petroleum coke dari Arab Saudi menuju Ravenna, Italia, juga berhasil melintas.

Saat ini, Selat Hormuz kembali ditutup Iran gara-gara Amerika Serikat (AS) menodai kesepakatan gencatan senjata sementara.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tujuan utama dalam rencana pengenaan bea keluar atau tarif ekspor batu bara bukanlah penerimaan, melainkan untuk memberantas underinvoicing hingga ekspor ilegal yang dinilai marak.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM saat ini tengah menghitung formulasi bea keluar batu bara. Rencana ini diharapkan bisa menambah setoran ke penerimaan negara di tengah potensi windfall harga komoditas.

Namun, Purbaya mengungkap bahwa motif asli dari pengenaan bea keluar ini yaitu agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu di pelabuhan bisa memeriksa kapal-kapal eksportir batu bara.

"Jadi saya mau hantam under invoicing sama ekspor ilegal. Sebelumnya Bea Cukai enggak bisa masuk. Barangnya sudah berangkat baru dikasih surat pemberitahuan, barangnya sudah jauh. Kenapa bisa begitu? Karena itu bukan barang kena [pajak]. Jadi kami enggak bisa masuk katanya," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya tak mempermasalahkan apabila nantinya bea keluar batu bara yang diputuskan pemerintah bertarif kecil. Dia pun mengaku Kemenkeu telah mengusulkan besaran tarif ke Kementerian ESDM.

Mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi ini bahkan mengaku tak mempermasalahkan apabila tarif yang diusulkan otoritas fiskal lebih kecil lagi. Tujuan dari pihaknya adalah memastikan Bea Cukai bisa masuk ke kapal eksportir batu bara dan memastikan kepatuhan perpajakannya.

"Jadi underinvoicing udah enggak bisa terjadi lagi atau penyelundupan, segala macam. Udah semakin kecil peluangnya. Sebelumnya kan tidak terkendali," terangnya.

Adapun menurut Purbaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan kementeriannya tidak hanya mempertimbangkan bea keluar untuk batu bara. Ada beberapa komoditas ekspor lain yang rencananya akan dikenai bea keluar.

Untuk diketahui, batu bara sebelumnya memang dikategorikan bukan sebagai barang kena pajak (BKP). Industrinya juga bukan merupakan perusahaan kena pajak (PKP). Namun, usai penerapan UU Cipta Kerja, batu bara dikategorikan sebagai BKP.

Sebelum UU Cipta Kerja berlaku, yang merevisi UU PPN, batu bara adalah barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan pasal 4A UU PPN.

Konsekuensinya, setelah berlakunya omnibus law itu pada 2020, hasil pertambangan batu bara yang diekspor dikenakan PPN 0% sesuai pasal 7 ayat (2) UU PPN serta pajak masukannya terkait dengan ekspor bisa dikreditkan. Apabila pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka WP bisa mengajukan restitusi atas kelebihan pajak masukan itu.

Lembang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian ESDM menyampaikan hasil sementara uji jalan pemakaian biodiesel 50 persen atau B50 di sektor otomotif berjalan dengan baik dan menunjukkan bahan bakar nabati (BBN) tersebut telah sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.

"Kalau performa mesin, tadi dari laporannya tim teknis itu sesuai spesifikasi," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50, Lembang, Jawa Barat, Selasa.

Eniya menyampaikan laporan tersebut juga berdasarkan klaim dari perusahaan yang mobilnya mengikuti uji coba B50.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dengan kandungan FAME 49-50 persen serta parameter kadar air, monogliserida dan stabilitas oksidasi dalam batas yang dipersyaratkan sesuai rekomendasi Komite Teknis Bioenergi Cair, yaitu kadar air menjadi maksimum sebesar 300 ppm, lebih rendah dari 320 ppm yang ditetapkan untuk B40.

"Tadi, uji kandungan air sudah keluar, angkanya 208,81 ppm. Itu berarti di bawah 300 ppm (kadar air maksimal). Jadi, lebih bagus. Karena (kadar air) lebih rendah, lebih bagus," kata Eniya.

Sementara itu, untuk kandungan monogliserida menjadi maksimum 0,47 persen massa untuk B50, lebih rendah dari 0,5 persen massa untuk B40.

Lebih lanjut, terdapat persyaratan berupa kestabilan oksidasi menjadi minimal 900 menit untuk B50 dari minimal 720 menit untuk B40.

"Jadi, kami akan selesai (uji jalan) nanti di Mei. Mei semua yang otomotif," ujar Eniya.

Uji jalan yang sudah berlangsung sejak 9 Desember 2025 melibatkan sembilan unit kendaraan dari sektor otomotif.

Adapun rincian dari sembilan unit tersebut, yakni empat unit kendaraan dari empat agen tunggal pemegang merek (ATPM) uji B50 yang merepresentasikan kendaraan dengan kapasitas kurang dari 3,5 ton atau passenger car dan lima unit kendaraan dari empat ATPM uji B50 yang merepresentasikan kendaraan niaga berat dengan kapasitas lebih dari 3,5 ton, seperti truk besar dan bus.

"Dan, kali ini, pabrikannya bukan hanya (kendaraan) pabrikan Jepang. Pabrikan Eropa juga ikut (uji jalan). Bus sama truk besarnya (pabrikan Eropa)," ujar Eniya.

Saat ini, Eniya menerima laporan bahwa tiga unit kendaraan yang terdiri atas truk dan bus sudah menyelesaikan uji jalan sejauh 40 ribu km. Sementara itu, uji jalan untuk kendaraan lainnya masih berlangsung.

Untuk kendaraan niaga berat, jarak tempuh uji jalan B50 berada di angka 40 ribu km. Sedangkan, untuk kendaraan penumpang, jarak tempuh uji jalan B50 berada di angka 50 ribu km.

"Insya Allah sesuai dengan arahan, bisa berlaku 1 Juli," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun per tahun.

Ia menyampaikan Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (kl) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Yang sektor kereta minggu depan. Minggu depan kami jalankan menggunakan rute dari Stasiun Lempuyangan ke Stasiun Pasar Senen

Bandung Barat, Jabar (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melakukan uji jalan biodiesel 50 atau B50 di sektor perkeretaapian pada pekan depan atau akhir April hingga awal Mei 2026.

“Yang sektor kereta (uji jalannya) minggu depan. Minggu depan kami jalankan menggunakan rute dari Stasiun Lempuyangan (Yogyakarta) ke Stasiun Pasar Senen (Jakarta),” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Kemudian, untuk lokomotif lainnya akan dilakukan uji jalan dari Stasiun Gambir Jakarta, menuju Stasiun Pasar Turi Surabaya.

Eniya menjelaskan sesungguhnya kick off uji jalan B50 telah dilakukan secara serentak di enam sektor pada 9 Desember 2025. Enam sektor tersebut meliputi otomotif, tambang, alat pertanian, kelautan, pembangkit dan kereta.

Akan tetapi, untuk sektor kereta api dilakukan penyesuaian uji jalan, sebab menunggu musim libur Lebaran 2026 berlalu.

“Uji kereta baru dimulai karena memang menunggu habis Lebaran. Jadi, kami menyesuaikan. Yang lain sudah kick off sejak 9 Desember, jadi sudah berlangsung. Nanti kami rekap hasilnya,” ucap Eniya.

Setelah melakukan uji jalan kepada sektor perkeretaapian, Eniya menyampaikan akan melakukan uji jalan di tempat dingin, seperti Bromo, Jawa Timur.

Eniya menyampaikan B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Tahap uji jalan, tutur Eniya, telah berlangsung sejak 9 Desember 2025 terhadap 9 unit kendaraan.

Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan, hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

“Ini performa mesin tadi dilaporkan tidak ada ganti filter,” ucap Eniya.

Pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mulai (1 Juli), itu untuk semua sektor. Semua sektor tadi (pakai) B50

Bandung Barat, Jabar (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan kebijakan mandatori biodiesel 50 atau B50 akan diterapkan secara serentak untuk semua sektor yang dimulai pada 1 Juli 2026.

“Mulai (1 Juli), itu untuk semua sektor. Semua sektor tadi (pakai) B50,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Eniya menyampaikan B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Tahap uji jalan, tutur Eniya, telah berlangsung sejak 9 Desember 2025 terhadap 9 unit kendaraan.

Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Selain sektor otomotif, B50 juga diuji di sektor alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, kereta api serta pembangkit listrik.

“Jadi, tidak ada yang B40 lagi (mulai 1 Juli). Infrastrukturnya malah kesusahan (kalau campur). Sehingga, mulainya serentak, ya, di semua sektor,” ujar Eniya.

Dari sisi ekonomi, program biodiesel berpotensi meningkatkan nilai tambah CPO dan menghemat devisa negara, dengan proyeksi penghematan menjadi Rp157,28 triliun pada tahun 2026, meningkat dari Rp140 Triliun.

“Insyaallah sesuai dengan arahan, bisa berlaku 1 Juli,” ucapnya.

Pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kalau saya prediksi, cukup. Cukup. FAME-nya cukup

Bandung Barat, Jabar (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakin pasokan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) atau biodiesel yang dihasilkan dari minyak sawit dapat memenuhi kebutuhan Program Biodiesel 50 atau B50.

“Kalau saya prediksi, cukup. Cukup. FAME-nya cukup,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Eniya menyampaikan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih menghitung kebutuhan FAME untuk program mandatori B50. Pemerintah berencana untuk mewajibkan kandungan B50 dalam bahan bakar diesel per 1 Juli 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Eniya juga menegaskan bahwa pada 1 Juli 2026, mandatori B50 diterapkan untuk semua sektor.

Saat ini, B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Selain sektor otomotif, B50 juga diuji di sektor alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, kereta api, serta pembangkit listrik.

“(1 Juli) itu untuk semua sektor. Semua sektor tadi (pakai) B50. Jadi, tidak ada yang B40 lagi. Infrastrukturnya malah kesusahan (kalau campur). Sehingga, mulainya serentak, ya, di semua sektor,” ujar Eniya.

Pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Lebih lanjut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan geliat petani sawit meningkat seiring sebagian crude palm oil (CPO) disisihkan untuk program mandatori Biodiesel 50 (B50) mulai 1 Juli 2026 guna memperkuat ketahanan energi dan ekonomi sektor perkebunan.

Ia menyebut sekitar 5,3 juta ton CPO dialihkan menjadi biofuel untuk menghentikan impor solar, sehingga memberikan keuntungan bagi negara melalui penghematan devisa sekaligus mendukung kemandirian energi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Lembang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan uji jalan untuk biodiesel 50 atau B50 untuk sektor otomotif akan selesai pada Mei, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pengecekan mesin.

“Jadi, kami akan selesai (uji jalan) nanti di Mei. Mei semua yang otomotif, ya,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang, Jawa Barat, Selasa.

Eniya menyampaikan uji jalan yang sudah berlangsung sejak 9 Desember 2025 melibatkan sembilan unit kendaraan dari sektor otomotif.

Adapun rincian dari sembilan unit tersebut, yakni empat unit kendaraan dari empat agen tunggal pemegang merek (ATPM) uji B50 yang merepresentasikan kendaraan dengan kapasitas kurang dari 3,5 ton atau mobil penumpang, dan lima unit kendaraan dari empat ATPM uji B50 yang merepresentasikan kendaraan niaga berat dengan kapasitas lebih dari 3,5 ton, seperti truk besar dan bus.

“Dan kali ini, pabrikannya bukan hanya (kendaraan) pabrikan Jepang. Pabrikan Eropa juga ikut (uji jalan). Bus sama truk besarnya (pabrikan Eropa),” ujar Eniya.

Saat ini, Eniya menerima laporan bahwa tiga unit kendaraan yang terdiri atas truk dan bus sudah menyelesaikan uji jalan sejauh 40 ribu km. Sementara itu, uji jalan untuk kendaraan lainnya masih berlangsung.

Untuk kendaraan niaga berat, jarak tempuh uji jalan B50 berada di angka 40 ribu km. Sedangkan, untuk kendaraan penumpang, jarak tempuh uji jalan B50 berada di angka 50 ribu km.

“Setelah selesai 50 ribu km, nanti ada tugas untuk mengecek semua engine (mesin),” kata Eniya.

Uji penggunaan B50 dilakukan secara komprehensif di berbagai sektor, dengan target penyelesaian yang berbeda-beda hingga akhir tahun 2026. Selain sektor otomotif, B50 juga diuji di sektor alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, kereta api, serta pembangkit listrik.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan, hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

“Tadi uji kandungan air sudah keluar, angkanya 208,81 ppm. Itu berarti di bawah 300 ppm (kadar air maksimal). Jadi, lebih bagus. Karena (kadar air) lebih rendah, lebih bagus,” kata Eniya.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar mulai diterapkan pada tahun 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Prabowo mengatakan, langkah tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Lalu pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ke depan, kolaborasi dalam pengembangan PLTS Atap diharapkan semakin luas dan dapat mempercepat pemanfaatan energi surya di berbagai sektor,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), dan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) bekerja sama meluncurkan 1,3 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebagai upaya percepatan transisi energi yang lebih bersih di Tanah Air.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin di Jakarta, Selasa mengatakan, hal ini menandai capaian dan fondasi awal menuju visi pengembangan 100 GW energi surya nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Asta Cita.

“Pengembangan PLTS 100 GW merupakan langkah strategis yang sejalan dengan Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi, memperkuat hilirisasi, dan mendorong kemandirian energi nasional,” kata Ahmad.

Lebih lanjut, ia mengatakan inisiatif peluncuran 1,3 GW PLTS Atap ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, antara lain mendukung implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 dan peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT).

Selain itu, langkah ini sekaligus mendukung visi perluasan akses energi bersih dan pengembangan 100 GW tenaga surya dan penyimpanan energi melalui inisiatif nasional berbasis desa dan koperasi, serta memperkuat daya saing industri nasional melalui energi yang lebih efisien dan rendah emisi.

Lebih lanjut, Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto menambahkan peluncuran 1,3 GW PLTS Atap juga selaras dengan upaya untuk mempersiapkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi masa depan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama transisi energi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

“Ke depan, kolaborasi dalam pengembangan PLTS Atap diharapkan semakin luas dan dapat mempercepat pemanfaatan energi surya di berbagai sektor,” kata Adi.

“Dengan dukungan berbagai pihak, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai target pengembangan energi surya nasional sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam transisi energi di kawasan ASEAN,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari menekankan bahwa energi surya bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional sehingga perlu didukung dengan kerja sama berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Dengan dukungan ekosistem industri yang semakin matang, AESI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat implementasi PLTS dan mewujudkan target transisi energi Indonesia,” kata Mada.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi investasi energi . Ia bahkan mengancam akan merumahkan pejabat yang dinilai menghambat proses investasi.

Menurut Bahlil, kondisi global dan nasional saat ini menuntut pemerintah untuk bergerak dalam “mode bertahan hidup” (survival mode), sehingga tidak ada ruang bagi birokrasi yang lambat. Ia menekankan bahwa percepatan investasi energi bukan lagi sekadar prioritas, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga ketahanan energi nasional.

"Kalau ada aturan yang menghambat, kita percepat. Kalau yang susah, kita mencoba untuk memediasi. Kalau ada staf yang memperlambat, kita rumahkan supaya jangan membuat gerakan tambahan. Kita ini enggak main-main, urusan energi ini," ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Sebagai bentuk keseriusan, Bahlil menyatakan akan turun langsung memimpin tim percepatan bersama Kepala SKK Migas dan Wakil Menteri terkait. Ia juga meminta agar pendampingan teknis terhadap proyek-proyek strategis dilakukan secara intensif guna memastikan tidak ada hambatan di lapangan.

Hasil Pertemuan Prabowo-Putin: Rusia Siap Investasi Pembangunan Infrastruktur Energi



"Sebagai bentuk keseriusan daripada pemerintah, saya meminta kepada Kepala SKK Migas dan Wamen untuk langsung mengasistensi secara teknis, dan ketuanya langsung saya yang pimpin," tambahnya.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap berbagai kendala yang menghambat investasi . Mulai dari regulasi yang berbelit hingga oknum di internal birokrasi yang memperlambat proses.

Ia menambahkan bahwa sektor energi merupakan sektor vital yang tidak bisa ditangani secara biasa. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk bekerja dengan ritme yang lebih cepat dan responsif.

Bangun Kilang dan Storage, Bahlil Ungkap Skema Investasi dengan Rusia



Bahlil menilai, langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan sinyal kuat kepada investor bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, khususnya di sektor energi yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

"Kami menganggap (energi) ini sangat penting. Di tengah kondisi kayak begini, ini dibutuhkan survival mode. Tidak ada kata untuk memperlambat. Hanya ada satu kata, mempercepat," pungkasnya.

Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap startegi pemerintah dalam menjaga pasokan energi layaknya pemain sepak bola Barcelona. Dalam hal ini, pemerintah menerapkan strategi bertahan dan menyerang. 

"Kementerian ESDM berpikir seperti main bola, seperti Barcelona bertahan dan menyerang," ujar Bahlil dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin (20/4).

Bahlil menjelaskan sebagai langkah bertahan, Kementerian ESDM berupaya untuk mempertahankan produksi lifting yang ada dari negeri. Di sisi lain, pemerintah juga menyerang, dalam hal ini mencari potensi sumber energi baru untuk menjaga kebutuhan pasokan di Tanah Air. 

"Harapannya, target (lifting) 2029-2030 semakin hari semakin membuahkan hasil, targetnya 900 ribu hingga 1.000 ribu barel," jelasnya.

Melalui strategi tersebut Kementerian ESDM dapat memastikan kebutuhan energi melalui produksi, hingga mengoptimalisasi kebutuhan domestik dan sebagian akan disisihkan untuk kebutuhan pasar ekspor. 

Terbaru, Bahlil mengumumkan temuan sumber energi gas baru dengan total potensi cadangan 7 triliun cubic feed (Tcf) di Kalimantan Timur.

Temuan tersebut berasal dari dua Blok yakni Geliga dan Gula yang dikelola oleh perusahaan migas asal Italia, Eni.

"Saya mengumumkan bahwa Eni baru mendapatkan satu wilayah kerja baru Gas Jumbo dari Blok Geliga yang menghasilkan 5 Tcf untuk gas dan kita mendapat kondensat sekitar 300jt barel minyak equivalent," ujar Bahlil dalam konferensi pers yang digelar Senin (20/4).

[Gambas:Youtube]

Dengan demikian, pada 2028 Bahlil mengungkapkan bahwa Eni akan memaksimalkan potensi hingga 2.000 MMSCFS untuk gas. Adapun untuk saat ini produksinya masih di kisaran 600-700 MMSCFS, harapannya pada 2028 akan mencapai 2.000 MMSCFS dan meningkat pada 2030 menjadi 3.000 MMSCF.

Selain gas, Bahlil mengungkapkan Indonesia akan memproduksi 90 ribu barel kondensat mulai 2028. Targetnya pada 2029 hingga 2030, jumlah produksinya terus bertambah menjadi 150 ribu barel.

"Ini adalah strategi bagaimana gas kita tidak kita lakukan impor dari negara manapun, kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri," jelasnya.

Bahlil juga mengatakan pemanfaatan gas akan didorong untuk penggunaan industri hilirisasi. Selanjutnya, itu akan mengurangi impor crude oil dengan penambahan kondensat 90 ribu -150 ribu barel pada 2030.

Selain itu, Bahlil meminta kepala SKK Migas untuk mengecek jenis gasnya. "Kalau C3-C4, cukup untuk bangun industri LPG, maka akan kita bangun langsung di Kaltim untuk memenuhin kebutuhan domestik," ujarnya.

Upaya tersebut sekaligus untuk mengamankan kebutuhan Lotte Chemical tahun ini sekitar 1,5 juta ton sebagai bahan baku indsutrinya di Cilegon, serta beberapa industri petrokemikal lain yang membuthkan gas dan LPG.

"Ini penting di era kondisi dunia menjaga kondisi cadangan mereka, kita bersyukur dan fokus untuk mencari cadangan minyak baru," tandasnya.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi investasi di sektor energi. Ia bahkan mengancam akan 'merumahkan' pegawai Kementerian ESDM yang dinilai menghambat proses investasi.

Menurut Bahlil, kondisi global dan nasional saat ini menuntut pemerintah untuk bergerak dalam “mode bertahan hidup” (survival mode), sehingga tidak ada ruang bagi birokrasi yang lambat.

Ia menekankan bahwa percepatan investasi energi bukan lagi sekadar prioritas, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga ketahanan energi nasional.

"Kalau ada aturan yang menghambat, kita percepat. Kalau yang susah, kita mencoba untuk memediasi. Kalau ada staf yang memperlambat, kita rumahkan supaya jangan membuat gerakan tambahan. Kita ini enggak main-main, urusan energi ini," ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Sebagai bentuk keseriusan, Bahlil menyatakan akan turun langsung memimpin tim percepatan bersama Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan wakil menteri terkait.

Ia juga meminta agar pendampingan teknis terhadap proyek-proyek strategis dilakukan secara intensif guna memastikan tidak ada hambatan di lapangan.

"Sebagai bentuk keseriusan daripada pemerintah, saya meminta kepada Kepala SKK Migas dan Wamen untuk langsung mengasistensi secara teknis, dan ketuanya langsung saya yang pimpin," tambahnya.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap berbagai kendala yang menghambat investasi. Mulai dari regulasi yang berbelit hingga oknum di internal birokrasi yang memperlambat proses.

Ia menambahkan bahwa sektor energi merupakan sektor vital yang tidak bisa ditangani secara biasa. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk bekerja dengan ritme yang lebih cepat dan responsif.

Bahlil menilai, langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan sinyal kuat kepada investor bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, khususnya di sektor energi yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

"Kami menganggap (energi) ini sangat penting. Di tengah kondisi kayak begini, ini dibutuhkan survival mode. Tidak ada kata untuk memperlambat. Hanya ada satu kata, mempercepat," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai naiknya harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex selaras dengan kenaikan harga minyak dunia yang terdampak oleh perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel di Timur Tengah.

“Kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme yang mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar, sehingga ini merupakan respons terhadap kondisi pasar global,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Sabtu.

Anggia mengatakan bahwa negara-negara tetangga telah terlebih dahulu menaikkan harga bahan bakar, bahkan dengan rentang kenaikan harga yang cukup tinggi.

Terkait penentuan harga, Anggia menyampaikan hal paling utama adalah memastikan harga yang transparan, kompetitif, dan tidak menimbulkan distorsi di pasar.

“Tapi hal penting yang perlu kami tekankan adalah Pemerintah memastikan harga BBM subsidi, baik itu Pertalite dan Solar Subsidi, tidak naik,” kata Anggia.

Pemerintah menyatakan akan menjaga stabilitas harga Pertalite dan solar subsidi hingga akhir tahun 2026.

Prioritas pemerintah, lanjut dia, adalah menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan.

“Namun demikian sekali lagi, kita pasti bisa melewati kondisi ini dengan kerja sama dan dukungan dari masyarakat. InsyaAllah kita bisa survive,” ujar Anggia.

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mulai Sabtu ini.

Mengutip laman resmi Pertamina di Jakarta, Sabtu, tertera harga Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta per 18 April ini naik sebesar Rp19.400 per liter dari harga per 1 April 2026 sebesar Rp13.100 per liter.

Untuk harga Dextlite, ditetapkan sebesar Rp23.600 per liter, naik dari 1 April 2026 yang sebesar Rp14.200 per liter.

Sedangkan, untuk Pertamina Dex, harga ditetapkan menjadi Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter.

Sedangkan, harga BBM Pertamax (RON 92) masih dipertahankan di Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter.

Pertamina juga masih mempertahankan harga BBM subsidi jenis Pertalite yang sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026