Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tujuan utama dalam rencana pengenaan bea keluar atau tarif ekspor batu bara bukanlah penerimaan, melainkan untuk memberantas underinvoicing hingga ekspor ilegal yang dinilai marak.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM saat ini tengah menghitung formulasi bea keluar batu bara. Rencana ini diharapkan bisa menambah setoran ke penerimaan negara di tengah potensi windfall harga komoditas.

Namun, Purbaya mengungkap bahwa motif asli dari pengenaan bea keluar ini yaitu agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu di pelabuhan bisa memeriksa kapal-kapal eksportir batu bara.

"Jadi saya mau hantam under invoicing sama ekspor ilegal. Sebelumnya Bea Cukai enggak bisa masuk. Barangnya sudah berangkat baru dikasih surat pemberitahuan, barangnya sudah jauh. Kenapa bisa begitu? Karena itu bukan barang kena [pajak]. Jadi kami enggak bisa masuk katanya," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya tak mempermasalahkan apabila nantinya bea keluar batu bara yang diputuskan pemerintah bertarif kecil. Dia pun mengaku Kemenkeu telah mengusulkan besaran tarif ke Kementerian ESDM.

Mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi ini bahkan mengaku tak mempermasalahkan apabila tarif yang diusulkan otoritas fiskal lebih kecil lagi. Tujuan dari pihaknya adalah memastikan Bea Cukai bisa masuk ke kapal eksportir batu bara dan memastikan kepatuhan perpajakannya.

"Jadi underinvoicing udah enggak bisa terjadi lagi atau penyelundupan, segala macam. Udah semakin kecil peluangnya. Sebelumnya kan tidak terkendali," terangnya.

Adapun menurut Purbaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan kementeriannya tidak hanya mempertimbangkan bea keluar untuk batu bara. Ada beberapa komoditas ekspor lain yang rencananya akan dikenai bea keluar.

Untuk diketahui, batu bara sebelumnya memang dikategorikan bukan sebagai barang kena pajak (BKP). Industrinya juga bukan merupakan perusahaan kena pajak (PKP). Namun, usai penerapan UU Cipta Kerja, batu bara dikategorikan sebagai BKP.

Sebelum UU Cipta Kerja berlaku, yang merevisi UU PPN, batu bara adalah barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan pasal 4A UU PPN.

Konsekuensinya, setelah berlakunya omnibus law itu pada 2020, hasil pertambangan batu bara yang diekspor dikenakan PPN 0% sesuai pasal 7 ayat (2) UU PPN serta pajak masukannya terkait dengan ekspor bisa dikreditkan. Apabila pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka WP bisa mengajukan restitusi atas kelebihan pajak masukan itu.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak atas barang kiriman jemaah haji hingga US$3.000, tetapi insentif itu tak berlaku bagi jemaah haji furoda.

Kepala Seksi Impor III Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC, Cindhe Marjuang Praja mengatakan pembebasan bea masuk tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap jemaah haji Indonesia yang berjuang keras mengupayakan ibadah dengan biaya besar dan antrean berangkat yang panjang.

Marjuang menjelaskan pembebasan bea masuk diberikan untuk barang kiriman jemaah haji dengan total nilai maksimal US$3.000 per orang dalam satu periode haji. Namun, pengiriman dibatasi hanya dua kali, dengan masing-masing pengiriman maksimal US$1.500.

Menurutnya, skema ini disesuaikan dengan pola perjalanan jemaah yang umumnya berada di dua kota suci, yakni Makkah dan Madinah, sehingga memungkinkan pengiriman dilakukan dari masing-masing lokasi.

Meski demikian, fasilitas tersebut hanya berlaku bagi jemaah haji yang berangkat melalui jalur kuota, yakni haji reguler dan haji khusus (ONH Plus). Sementara jemaah non-kuota atau yang kerap disebut haji furoda tidak termasuk dalam skema pembebasan ini.

Haji furoda berangkat dari jalur non kuota, yakni undangan langsung dari Arab Saudi, tanpa antre, biaya paling mahal.

[Gambas:Youtube]

"Jemaah haji ini terdaftar, artinya secara data ada di pemerintah resmi. Karena data ini penting untuk melakukan validasi. Mana yang harus diberikan fasilitas, mana yang tidak," katanya dalam kegiatan edukasi pelayanan dan fasilitas kepabeanan bagi jemaah haji yang digelar secara virtual pada Kamis (16/4).

DJBC juga mengatur sejumlah ketentuan teknis, di antaranya kewajiban mencantumkan identitas jemaah berupa nomor paspor dalam dokumen pengiriman, serta batas dimensi paket maksimal 60 cm x 60 cm x 80 cm.

Selain itu, terdapat batasan waktu pengiriman, yakni mulai dari keberangkatan kloter pertama hingga maksimal 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir.

Marjuang menambahkan apabila nilai atau frekuensi pengiriman melebihi ketentuan, maka atas kelebihannya akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen serta pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai aturan yang berlaku.

Rencana pembukaan ratusan lowongan bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan dilakukan melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetiyo mengatakan lulusan SMA ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai jenjang.

"Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, khususnya guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/3).

Saat ini, proses rekrutmen tersebut masih menunggu persetujuan secara formal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai dasar pelaksanaan tahapan teknis rekrutmen selanjutnya.

Setelah persetujuan dikantongi, rekrutmen akan dilakukan melalui seleksi CPNS pada umumnya sesuai ketentuan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Apabila telah memperoleh persetujuan, pelaksanaan rekrutmen nantinya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPANRB dan BKN sebagaimana mekanisme seleksi CPNS pada umumnya," ujar Budi.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat selalu memverifikasi informasi rekrutmen CPNS melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari potensi penipuan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan lowongan ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak.

Menurut Purbaya, posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan.

"Kalau di Keuangan (Kemenkeu) sendiri, seperti saya bilang dulu, kita buka di Bea Cukai sekitar 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka," ujar Purbaya di kantornya, Selasa (7/4) lalu.

Purbaya mendorong pelaksanaan perekrutan kali bisa segera dieksekusi.

Sang Bendahara Negara menilai proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama.

Lebih lanjut, terkait rekrutmen CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan tidak ada kendala anggaran.

Namun, Purbaya mengingatkan kewenangan rekrutmen ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," ujarnya.

Pada Februari lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan akan ada tes CPNS pada 2026 untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan PNS yang pensiun tahun lalu.

Rini mengungkapkan menyebut jumlah ASN yang pensiun pada 2025 mencapai 160 ribu dan harus segera digantikan. Tes CPNS 2026 akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

"Kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," ujar Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip Detik.

Sebelum membuka tes CPNS 2026, Rini akan melihat lebih lanjut kebutuhan dari segi kompetensi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan di daerah.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana pembukaan ratusan lowongan kerja bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) untuk ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Purbaya mengatakan lowongan itu dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak.

Selain itu, sang Bendahara Negara menyebut rekrutmen ini diperlukan karena posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan.

Lantas, kapan rekrutmen itu akan dibuka?

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan rekrutmen ini masih dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

"Saat ini, usulan kebutuhan SDM tersebut masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian PANRB," kata Deni kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/4).

Ia menjelaskan, rekrutmen nantinya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pengumuman akan dilakukan oleh Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara.

"Selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme rekrutmen CPNS yang diumumkan secara terbuka oleh Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara," ujar Deni.

Purbaya juga telah mendorong pelaksanaan perekrutan kali bisa segera dieksekusi. Ia menilai proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama.

Lebih lanjut, terkait rekrutmen CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan tidak ada kendala anggaran.

Namun, Purbaya mengingatkan kewenangan rekrutmen ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," ujarnya, Selasa (7/4).

Pada Februari lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengisyaratkan akan ada tes CPNS pada 2026 untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan PNS yang pensiun tahun lalu.

Rini mengungkapkan menyebut jumlah ASN yang pensiun pada 2025 mencapai 160 ribu dan harus segera digantikan. Tes CPNS 2026 akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

"Dan kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," ujar Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip Detik.

Sebelum membuka tes CPNS 2026, Rini akan melihat lebih lanjut kebutuhan dari segi kompetensi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan di daerah.

[Gambas:Youtube]

Sebuah toko perhiasan mewah di Jakarta Utara disegel Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) pada Jumat lalu (20/2).

Setelah beberapa waktu lalu menyegel toko perhiasan mewah Tiffany & Co, kali ini Bea Cukai menyegel Bening Luxury Pluit, di Penjaringan, Jakarta Utara. Penyegelan dilakukan Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Jakarta Utara.

Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta, Nugroho Arief Darmawan menjelaskan Bea Cukai dan DJP melakukan pemeriksaan terhadap Bening Luxury karena toko perhiasan mewah itu diduga belum memenuhi prosedur penuh soal bea masuk atau pajak.

"Kemungkinan sasaran (Bening Luxury) yang kita saat ini lakukan pemeriksaan secara administratif belum memenuhi penerimaan atau pemungutan di bidang bea masuk atau juga perpajakan. Pemungutan di bidang perpajakan baik PPN atau PPh," kata Nugroho, Sabtu (21/2) dikutip Detik Finance.

Nugroho menerangkan penyegelan dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan administrasi, baik dari sisi penerimaan kepabeanan atau perpajakan.

"Kami bersama-sama melakukan pengamanan berupa penyegelan dalam rangka administrasi penindakan, sehingga nanti akan memudahkan kita melakukan pemeriksaan baik dari sisi penerimaan kepabeanan maupun sisi penerimaan perpajakan. Jadi ini hanya untuk mempermudah langkah-langkah selanjutnya," imbuhnya.

Ia belum bisa mengungkapkan hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan petugas di toko perhiasan mewah tersebut. Sebab, pemeriksaan masih berlangsung.

"Dalam waktu segera nanti tim dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai akan menyampaikan hasil pemeriksaannya," ujarnya.

Nugroho menegaskan Petugas Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan penindakan berlandaskan aturan perundang-undangan tentang kepabeanan, yakni Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

"Untuk barang-barang yang kita duga merupakan barang-barang eks impor atau barang-barang yang diproduksi dari luar, pihak Bea Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang eks impor yang berada di dalam wilayah Indonesia, dalam hal ini wilayah kepabeanan Indonesia," ucapnya.

Menurutnya, tim gabungan Bea Cukai dan Pajak tidak hanya melakukan penindakan di satu titik toko perhiasan saja. Ada outlet lainnya yang juga menjadi sasaran pemeriksaan administrasi.

"Jadi, saat ini ada tiga lokasi yang sedang kita lakukan untuk pemeriksaan secara administratif," pungkasnya.

Pekan lalu, tiga toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Langkah tersebut diambil karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang impor.

Adapun tiga toko perhiasan Tiffany &Co yang disegel berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut bisa memberikan penjelasan kepada DJBC Kanwil Jakarta.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Siswo, Kamis (12/2).

Ke depan, Siswo tidak menampik kemungkinan adanya penindakan lebih lanjut terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi, tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

Aksi penyegelan yang dilakukan DJBC merupakan tindak lanjut Direktorat terhadap instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan pajak dari luar. Di mana, aksi tersebut umum dilakukan oleh kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di store atau outlet mereka, untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah membidik oknum pegawai Bea Cukai yang terlibat pelanggaran impor yang menyeret gerai perhiasan Tiffany & Co.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta menyegel tiga toko emas perhiasan Tiffany & Co sejumlah tempat di Jakarta.

Purbaya menduga terdapat permainan antara oknum Bea Cukai dan pihak toko perhiasan dalam kasus impor perhiasan tersebut. Ia menyebut ada indikasi keterlibatan pegawai lama dalam praktik yang tengah diselidiki.

"Sepertinya ada. Nanti kita lihat siapa yang terlibat, itu kan yang lama-lama. Ini kan pejabat-pejabat baru saya taruh setelah saya puter-puter. Yang baik yang depan kan jadi dia berani bertindak ya saya lihat bagus aja nanti saya lihat gimana sih hukumnya," ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Menurutnya, Kementerian Keuangan telah melakukan rotasi dan menempatkan pegawai terbaik di posisi strategis guna memperbaiki tata kelola dan pengawasan.

Dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran. Pertama, adanya indikasi penyelundupan barang impor.

Kedua, dugaan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara serta ketiadaan dokumen resmi atas barang yang masuk.

"Bea Cukai Saya tanya mereka bagaimana sih itu? Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang nggak bayar. Kan dicurigai nih ini selundupan atau nggak, disuruh kasih lihat, apa sih namanya perdagangan itu form perdagangannya itu impornya, segala macam mereka nggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barang Spanyol kali," katanya.

Ia menambahkan, sebagian barang tercatat membayar pajak, namun diduga terjadi praktik under invoicing atau pencantuman nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak.

"Ada yang penuh betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under invoicing. Itu kelihatan semua. Jadi ada yang bilang juga saya, harusnya polisi tapi yang ternyata Bea Cukai dan Pajak, nanti gabung Bea Cukai dan Pajak," pungkasnya.

Toko perhiasan mewah Tiffany & Co terancam denda 1.000 persen dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengungkapkan hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

"Kalau pasalnya kita lebih terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Kita mencoba untuk mengeliminir bidang pidana, karena sesuai arahan dari pimpinan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menggenjot penerimaan negara," ujar Siswo usai melakukan penyegelan terhadap toko Tiffany & Co di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (12/2).

Hari ini, tiga toko perhiasan mewahTiffany & Co disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Ketiga toko itu berada di Plaza Senayan, Pacific Place, dan Plaza Indonesia.

Langkah tersebut diambil karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang impor. Hal ini, sambung Siswo, biasa dilakukan sebagai bagian pengawasan dan masih dalam rangka administratif.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," ujarnya.

Siswo tidak menampik kemungkinan adanya penindakan lebih lanjut terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi, tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

Aksi penyegelan tersebut dilakukan DJBC merupakan tindak lanjut direktorat terhadap instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan pajak dari luar. Dalam hal ini, aksi tersebut umum dilakukan oleh kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di store atau outlet mereka, untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

Selanjutnya, pihaknya akan melakukan kompilasi terhadap data-data perhiasan tersebut untuk memastikan memang sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak.

Apabila belum terdaftar, pihaknya akan melakukan tindakan yang sesuai ranah semestinya, untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas kepabeanan perusahaan yang dimaksud.

"Sampai saat ini kami masih melakukan penelitian, karena perlu disandingkan antara dokumen yang mereka declare ke kami dengan dokumen yang ada di kami. Jadi untuk jenisnya kita masih lakukan penelitian kembali," katanya.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak manajemen Tiffany & Co.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait penyegelan tiga gerai perhiasan mewah Tiffany & Co oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kanwil Jakarta.

Ia mengungkapkan langkah tersebut dilakukan lantaran dugaan impor ilegal.

"Gara-gara impor. Pokoknya impor yang ilegal pasti akan ditutup dan disegel," ujar Purbaya saat ditemui di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (12/2).

Purbaya menegaskan seluruh pelaku usaha harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Ia menyatakan pemerintah ingin memastikan pasar dalam negeri bersih dari barang-barang ilegal.

"Semuanya harus main ke legal lagi. Nanti kalau orang Bea Cukai ngapa-ngapain, ditangkap. Dia menjalankan tugasnya supaya pasar kita bersih dari barang-barang ilegal. Supaya pemainnya di sini, supaya di dalam negeri," katanya.

Terkait kemungkinan penyegelan lanjutan, Purbaya menyebut hal itu bergantung pada temuan di lapangan. Menurutnya, peringatan biasanya diberikan terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan tegas.

"Tergantung temuan di lapangan, biasanya kan dikasih warning-warning dulu, kalau mereka tetap enggak mau ya disegel," ujarnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta sebelumnya menyegel tiga toko Tiffany & Co di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place pada Rabu (11/2).

Penyegelan dilakukan dalam rangka operasi pengawasan terhadap barang-barang bernilai tinggi (high value goods) yang diduga tidak diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Kristyanto.

Siswo menegaskan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta.

"Untuk saat ini 3 toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi. Tidak cuma 1 'outlet'," ungkapnya.

Penindakan tersebut menindaklanjuti instruksi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar melakukan penggalian potensi penerimaan di luar yang memang sudah terbiasa dilakukan di kepabeanan maupun cukai.

"Atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di 'store' atau 'outlet' mereka untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

Siswo juga menegaskan, pihaknya akan melakukan kompilasi terhadap data-data perhiasan tersebut untuk memastikan memang sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak.

Apabila belum terdaftar, pihaknya akan melakukan tindakan yang sesuai ranah semestinya, untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas kepabeanan perusahaan yang dimaksud.

"Sampai saat ini kami masih melakukan penelitian, karena perlu disandingkan antara dokumen yang mereka 'declare' ke kami dengan dokumen yang ada di kami. Jadi untuk jenisnya kita masih lakukan penelitian kembali," katanya.

Dia menyampaikan kembali bahwa yang dilakukan ini adalah pengawasan dan masih dalam rangka administratif.

Siswo menjelaskan, sanksi yang diterapkan apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar, maka harus membayar denda 1.000 persen dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

"Kalau pasalnya kita lebih terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Kita mencoba untuk mengeliminir bidang pidana, karena sesuai arahan dari pimpinan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menggenjot penerimaan negara," katanya.

Hal itu, kata Siswo yang didampingi tim dari Kanwil Bea Cukai Jakarta, sesuai Undang& Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Sejumlah toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Langkah tersebut diambil karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang impor.

Penyegelan tersebut dilakukan di tiga toko perhiasan Tiffany & Co. Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan bahwa pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut bisa memberikan penjelasan kepada DJBC Kanwil Jakarta.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Siswo dilansir dari Antara, Kamis (12/2).

Adapun tiga toko perhiasan Tiffany  &Co yang disegel berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Ke depan, Siswo tidak menampik kemungkinan adanya penindakan lebih lanjut terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi, tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

Aksi penyegelan yang dilakukan DJBC merupakan tindak lanjut Direktorat terhadap instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan pajak dari luar. Di mana, aksi tersebut umum dilakukan oleh kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di store atau outlet mereka, untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

Selanjutnya, Siswo mengatakan pihaknya akan melakukan kompilasi terhadap data-data perhiasan tersebut untuk memastikan memang sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak.

Apabila belum terdaftar, pihaknya akan melakukan tindakan yang sesuai ranah semestinya, untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas kepabeanan perusahaan yang dimaksud.

"Sampai saat ini kami masih melakukan penelitian, karena perlu disandingkan antara dokumen yang mereka declare ke kami dengan dokumen yang ada di kami. Jadi untuk jenisnya kita masih lakukan penelitian kembali," katanya.

Dia menyampaikan kembali bahwa yang dilakukan ini adalah pengawasan dan masih dalam rangka administratif.

Siswo menjelaskan, sanksi yang diterapkan apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar, maka harus membayar denda 1.000 persen dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

"Kalau pasalnya kita lebih terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Kita mencoba untuk mengeliminir bidang pidana, karena sesuai arahan dari pimpinan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menggenjot penerimaan negara," katanya.

Hal itu, kata Siswo yang didampingi tim dari Kanwil Bea Cukai Jakarta, sesuai Undang& Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu tiga bulan untuk mengevaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rotasi pejabat disiapkan sebagai opsi apabila tidak terlihat perbaikan, termasuk hingga level kantor wilayah.

Purbaya mengatakan, dalam dua hingga tiga bulan ke depan ia akan memfokuskan perhatian pada pembenahan kinerja kedua direktorat tersebut, terutama dengan memastikan perbaikan dimulai dari pejabat di level bawah agar bekerja lebih bersih dan efisien.

“Untuk saat ini belum. Dua sampai tiga bulan ke depan saya akan fokus ke kinerja pajak dan bea cukai. Memastikan mereka memperbaiki pejabat-pejabat di level bawahnya sehingga mereka bisa bekerja lebih bersih dan lebih efisien,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Ia menegaskan, evaluasi akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan. Jika tidak ada kemajuan, rotasi pejabat akan kembali dilakukan. “Saya lihat tiga bulan ke depan seperti apa. Kalau tidak ada progres, saya kocok ulang lagi,” kata dia.

Menurut Purbaya, pembenahan diarahkan pada praktik di lapangan yang masih terjadi, termasuk aktivitas usaha tanpa pemenuhan kewajiban pajak yang melibatkan aparat. Rotasi, kata dia, tidak akan berhenti di level pusat jika pelanggaran serupa masih ditemukan di daerah.

“Kalau itu masih ada, setelah tiga bulan masih ada, saya lihat. Kalau ketahuan saya akan kocok ulang lagi sampai level kanwil. Dua-duanya berlaku,” kata Purbaya.

Purbaya menekankan pembenahan pajak dan bea cukai penting karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas nasional dan persepsi global terhadap kinerja penerimaan negara. “Kinerja dua ini memang berpengaruh sekali terhadap stabilitas nasional. Anda lihat Moody’s menyebut ada risiko pengumpulan pendapatan yang kurang efisien,” tuturnya.

Ia memastikan tidak akan berkompromi dalam evaluasi yang akan dilakukan pada pertengahan tahun. “Di pertengahan tahun saya akan evaluasi semua kinerja pajak dan bea cukai. Saya tidak akan kompromi. Di situ pembuktian. Kalau hasilnya jelek, ya sudah saya kocok ulang,” ungkapnya.

Ihwal pengungkapan praktik operasi gelap, Purbaya menjelaskan keberadaan safe house menjadi bagian dari modus yang sudah lama diketahui, namun baru dibuka ketika waktunya dinilai tepat. “Kalau operasi gelap pasti ada safe house-nya. Tempat di mana mereka bisa berkumpul, tidak terdeteksi siapa pun. Telepon seluler juga tidak boleh masuk,” ujarnya.

Purbaya bahkan mengaku telah mengetahui informasi tersebut sejak beberapa tahun lalu, namun hanya sedikit pihak yang mengetahuinya. “Saya pikir sudah lama itu. Saya sudah tahu beberapa tahun lalu ada safe house, tapi memang belum saatnya dibuka. Hanya sedikit orang saja yang tahu,” katanya.

Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rizal yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/2) lalu ternyata baru 8 hari dilantik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Rizal baru dilantik Purbaya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat pada 28 Januari 2026. Namun dalam OTT ini, status Rizal berkaitan dengan jabatan lamanya selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC.

Dalam operasi senyap itu, KPK menangkap total 17 orang dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan lainnya (gratifikasi) di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 6 (enam) orang sebagai tersangka," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (5/2) malam.

"Saudara RZL (Rizal) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 sampai dengan Januari 2026," sambungnya.

Selain Rizal, tersangka lainnya adalah Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando Hamonangan.

Kemudian, ada juga tersangka dari pihak swasta antara lain pemilik PT Blueray bernama John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR Andri, dan Manajer Operasional PT BR Dedy Kurniawan.

KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman Pejabat DJBC Kemenkeu Rizal dan Orlando, serta Pemilik PT Blueray John dengan total senilai Rp40,5 miliar.

"Selain itu, Tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RZL, ORL, dan PT BR serta lokasi lainnya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini, total senilai Rp40,5 miliar," terangnya.

a. Uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah Rp1,89 miliar;

b. Uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat sejumlah US$182.900;

c. Uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sejumlah Sin$1,48 juta;

d. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY550.000;

e. Logam mulia seberat 2,5 kg atau setara Rp7,4 miliar;

f. Logam mulia seberat 2,8 kg atau setara Rp8,3 miliar;

g. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melanjutkan reformasi internal di jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melakukan rotasi besar-besaran.

Usai merombak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Rabu (28/1), Purbaya mengumumkan sekitar 70 pejabat DJP akan dimutasi pekan depan, lebih banyak dari rotasi DJBC sebelumnya yang melibatkan 30 orang.

"Kemarin Bea Cukai saya ganti, berapa tuh 30-an. Besok pajak ada 70 orang saya putar," ujar Purbaya di Kantor BPI Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).

Purbaya menegaskan mutasi ini menyasar pejabat yang terbukti "main-main" atau membiarkan kebocoran penerimaan pajak.

Mereka akan dipindahkan ke daerah-daerah yang lebih sepi, sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan efisiensi institusi.

"Yang ketahuan main-main saya puter ke tempat yang lebih sepi. Jadi kita melakukan perbaikan sungguh-sungguh," jelasnya.

Melansir CNBC Indonesia, berikut ini daftar pejabat baru DJBC dan pejabat lainnya yang telah dan akan dilantik Purbaya:

I. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

- Sekretariat & Kantor Pusat1. Gatot Sugeng Wibowo: Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai2. Imik Eko Putro: Direktur Teknis Kepabeanan3. Susila Brata: Direktur Fasilitas Kepabeanan4. Djaka Kusmartata: Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai5. R. Fadjar Donny Tjahjadi: Direktur Keberatan Banding dan Peraturan6. Akhmad Rofiq: Direktur Kepatuhan Internal7. Priyono Triatmojo: Direktur Penindakan dan Penyidikan8. Parjiya: Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi

- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)9. Dwijo Muryono: Kakanwil DJBC Riau10. Sodikin: Kakanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau11. Agus Sudarmadi: Kakanwil DJBC Sumatra Bagian Timur12. Rizal: Kakanwil DJBC Sumatra Bagian Barat13. Hendri Darnadi: Kakanwil DJBC Jakarta14. Agus Yulianto: Kakanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta15. Muhamad Lukman: Kakanwil DJBC Jawa Timur II16. Iyan Rubiyanto: Kakanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT17. Budi Harjanto: Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat18. Bagus Nugroho Tamtomo Putro: Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur19. Martha Octavia: Kakanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan20. Encep Dudi Ginanjar: Kakanwil DJBC Khusus Papua

- Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU)21. Adhang Noegroho Adhi: Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok22. Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang: Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

- Akan Dilantik 2 Februari 202623. Sugeng Apriyanto: Kepala Biro Advokasi, Setjen24. Untung Basuki: Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis25. Rachmat Solik: Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai26. Mohammad Aflah Farobi: Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai27. Erwin Situmorang: Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai28. Rudy Rahmaddi: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatra Utara29. Rusman Hadi: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I30. Zaky Firmansyah: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara31. Agung Widodo, S.Sos: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam

II. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)32. Agung Yulianta: Direktur Pengelolaan Kas Negara33. Muhdi: Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan34. Taukhid: Kakanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta

III. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)35. Kusuma Santi Wahyuningsih: Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

IV. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)36. Ayu Sukorini: Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan