Jumhur Hidayat kembali menyinggung perihal UU Cipta Kerja persis setelah menduduki jabatan baru sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Usai dilantik Presiden Prabowo menjadi Menteri LH pada Senin (27/4) ia menyoroti pasal-pasal ‘lemah’ perihal lingkungan hidup yang termaktub dalam regulasi tersebut.

Di antaranya adalah risiko kriminalisasi masyarakat adat saat kontra dengan pembangunan, serta pelemahan peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL, kajian mengenai dampak penting rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.

“Pasti kita akan evaluasi beberapa hal, terutama mungkin yang terkait dengan seberapa jauh peran serta masyarakat dalam proses ini, siapa masyarakat itu, dan sebagainya,” kata Jumhur, saat ditemui usai seremonial Serah Terima Jabatan Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu (29/4).

Menurutnya, pembangunan yang bersifat ekstraktif tak boleh lagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Baik berupa risiko kesehatan, risiko ekonomi, termasuk memaksa masyarakat untuk pindah demi proyek-proyek ekstraktif. Adapun Jumhur sebelumnya menjabat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) dan pernah menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

“Harus dibalik perspektif itu dan kita bisa melakukannya,” ujar dia.

Hal serupa juga disinggung oleh Koordinator Pengkampanye Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Uli Arta Siagian, ketika terjadi pergantian pucuk pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ini.

Saat dihubungi Katadata, Uli mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup yang baru harus memiliki keberanian dan keberpihakkan untuk meletakkan isu lingkungan di posisi krusial. Termasuk dalam urusan pembangunan. Uli turut menyoroti fungsi AMDAL yang seolah dilemahkan dalam UU Cipta Kerja.

Sebagai eksekutif, Uli menilai Jumhur memiliki hak dan wewenang untuk mengeluarkan inisiatif revisi undang-undang dan memperkuat instrumen perizinan lingkungan. “Tantangannya, berani enggak kementerian ini mengusulkan revisi terhadap klaster lingkungan di UU Cipta Kerja?” ujar Uli.

Penguatan perizinan lingkungan yang dimaksud dapat dilakukan dengan menambah instrumen atau mengembalikan proses perizinan lingkungan ke ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Saat ini, Walhi pun tengah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi constitutional review atau pengujian konstitusional untuk mengembalikan pasal-pasal mengenai perizinan lingkungan ke UU PPLH.

Mengingat urusan perizinan lingkungan ini berkaitan dengan beberapa kementerian teknis, Uli berharap menteri baru dapat menjadi ‘wali’ lingkungan yang mampu membawa isu lingkungan sebagai isu krusial dan menjadikannya prinsip di setiap model pembangunan di Indonesia.

Berulang Kritik UU Cipta Kerja

Sebelumnya, Jumhur telah mengkritik UU Cipta Kerja saat mewakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di hadapan Komisi IX DPR RI, September 2025 lalu.

"Bapak Presiden di Istana pada waktu lalu, bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu terlalu kapitalistik ya, jadi barangkali ini bisa menjadi spirit agar digeser lebih berkeadilan," ucap Jumhur kala itu.

Kritik terhadap regulasi ini pun telah membawanya ke meja hijau pada 2020 silam, akibat kicauannya di akun Twitter.

Kicauan Jumhur: "UU memang untuk primitif, investor dari RRC dan pengusaha rakus." dianggap memuat ujaran kebencian dan informasi bohong. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Jumhur dengan hukuman 10 bulan penjara.

Selain mengoreksi UU Cipta Kerja, Walhi berharap Jumhur bisa mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim atau yang diusulkan Walhi dinamai Undang-Undang Keadilan Iklim. Dan, memastikan agar rancangan itu tidak digabung dengan rencana perbaikan UU PPLH.

Uli menilai, UU PPLH tidak memiliki urgensi untuk diubah lebih lanjut, selain memang karena telah dilemahkan UU Cipta Kerja. “Pimpin saja agar DPR dan pemerintah fokus menerbitkan UU Keadilan Iklim dengan substansi yang baik dan benar,” ujarnya.

Menurut dia, krisis iklim terjadi karena regulator tidak merancang aturan lingkungan hidup sebagai upaya mitigasi, melainkan hanya 'tempelan' semata.

Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyisakan ‘pekerjaan rumah’ yang begitu banyak. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyoroti setidaknya dua hal yang harus dibereskan Menteri Lingkungan Hidup yang baru Jumhur Hidayat di masa jabatannya: mengoreksi kebijakan lingkungan di UU Cipta Kerja hingga mengawal RUU Keadilan Iklim.

Jumhur resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada hari ini, Senin (27/4), menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional Uli Arta Siagian menjelaskan, keberadaan UU Cipta Kerja telah melemahkan kebijakan lingkungan. Misalnya, menempatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup alias Amdal sebagai prasyarat pelengkap, bukan prasyarat utama dalam kegiatan ekonomi.

“Memang ini tidak berdiri sendiri dimensinya, karena pelemahan instrumen lingkungan itu dilegitimasi UU Cipta Kerja, tapi harusnya menteri ini punya keberanian dan keberpihakan,” kata Uli kepada Katadata, Senin (27/4).

Menurut Uli, sebagai eksekutif, Menteri Lingkungan Hidup dapat mengeluarkan inisiatif revisi undang-undang untuk memperkuat instrumen perizinan lingkungan. “Tantangannya, berani enggak kementerian ini mengusulkan revisi terhadap klaster lingkungan di UU Cipta Kerja?” ujar Uli.

Penguatan yang dimaksud dapat dilakukan dengan menambah instrumen atau mengembalikan proses perizinan lingkungan kembali ke ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Saat ini, Walhi pun tengah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi constitutional review atau pengujian konstitusional untuk mengembalikan pasal-pasal mengenai perizinan lingkungan di UU PPLH.

Mengingat urusan perizinan lingkungan ini berkaitan dengan beberapa kementerian teknis, Uli berharap menteri baru dapat menjadi ‘wali’ lingkungan yang mampu membawa isu lingkungan sebagai isu krusial dan menjadikannya prinsip di setiap model pembangunan di Indonesia.

Jumhur Diminta Kawal Substansi RUU Keadilan Iklim

Walhi berharap, Jumhur bisa mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim atau yang diusulkan Walhi dinamai Undang-Undang Keadilan Iklim. Dan, memastikan bahwa UU tersebut tidak memuat perubahan lebih lanjut terhadap UU PPLH sebagaimana diusulkan DPR.

Uli menilai, UU PPLH tidak memiliki urgensi untuk diubah lebih lanjut, selain memang karena telah dilemahkan UU Cipta Kerja. “Pimpin saja agar DPR dan pemerintah fokus menerbitkan UU Keadilan Iklim dengan substansi yang baik dan benar,” ujarnya.

Menurut dia, krisis iklim terjadi karena regulator tidak merancang aturan lingkungan hidup sebagai upaya mitigasi, melainkan hanya 'tempelan' semata. Harapannya, Menteri LH yang baru dapat menempatkan isu lingkungan hidup sebagai prioritas.

Dorongan Transparansi Penegakan Hukum Lingkungan

Walhi berharap Jumhur juga bisa memperbaiki penegakan hukum lingkungan ke depan. Uli pun menyoroti bagaimana KLH menangani pertanggungjawaban atas bencana besar banjir dan longsor Sumatra.

“Memang menggugat beberapa perusahaan, tetapi tidak jelas itu prinsip pemulihan lingkungannya seperti apa,” ucap Uli. Ditambah lagi, denda lingkungan masuk ke kas negara. Artinya, perolehan denda tidak diplot secara khusus untuk pemulihan lingkungan Sumatra.

Di luar itu, dia mendorong transparasnsi dalam kegiatan evaluasi dan penegakan hukum lingkungan ke depan. Walhi yang sudah berkali-kali melaporkan kasus lingkungan hidup ke KLH mengaku sangat jarang memeroleh perkembangan atas laporannya.

“Memperbaiki tata kelola lingkungan tidak mungkin bisa berjalan jika transparansi dan partisipasinya tidak dibuka oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Uli.

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh , Said Iqbal menegaskan bahwa proses legislasi ke depan, terutama untuk RUU Ketenagakerjaan, harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Pemerintahdan DPR RI diingatkan agar tidak mengulang pola pembahasan legislasi seperti pada Undang-undang Cipta Kerja dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

"Jangan sampai terulang kembali seperti Omnibus Law Cipta Kerja, yang dibahas terburu-buru tanpa partisipasi luas dan tanpa kajian akademik yang mendalam," kata Said Iqbal dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Ia menyoroti rencana pembahasan RUU Ketenagakerjaan melalui Badan Legislasi DPR RI yang dinilai berpotensi dilakukan secara tertutup. KSPI dan Partai Buruh menilai mekanisme tersebut rawan mengabaikan partisipasi publik dan kepentingan pekerja.

Said Iqbal mengungkapkan, ada kekhawatiran bahwa pembahasan di Baleg akan membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk kembali mendorong pendekatan omnibus law yang sebelumnya menuai polemik luas.

Kondisi Ketenagakerjaan RI Lampu Kuning, 1,5 Juta Calon Pekerja Tak Terserap Setiap Tahun



“Patut diduga ada kelompok pengusaha yang ingin menggunakan ruang Baleg agar RUU Ketenagakerjaan kembali seperti omnibus law,” ujarnya.

Selain itu, Said Iqbal juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pembahasan. Menurutnya, proses legislasi yang minim keterbukaan berisiko menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil undang-undang yang dihasilkan.

Sebagai alternatif, KSPI dan Partai Buruh mendorong agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan dilakukan melalui mekanisme yang lebih terbuka, seperti Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja) di Komisi IX DPR RI yang dinilai lebih relevan dengan substansi isu ketenagakerjaan.

“Lebih tepat jika dibahas melalui Komisi IX DPR RI agar prosesnya transparan, partisipatif, dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tujuan utama dalam rencana pengenaan bea keluar atau tarif ekspor batu bara bukanlah penerimaan, melainkan untuk memberantas underinvoicing hingga ekspor ilegal yang dinilai marak.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM saat ini tengah menghitung formulasi bea keluar batu bara. Rencana ini diharapkan bisa menambah setoran ke penerimaan negara di tengah potensi windfall harga komoditas.

Namun, Purbaya mengungkap bahwa motif asli dari pengenaan bea keluar ini yaitu agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu di pelabuhan bisa memeriksa kapal-kapal eksportir batu bara.

"Jadi saya mau hantam under invoicing sama ekspor ilegal. Sebelumnya Bea Cukai enggak bisa masuk. Barangnya sudah berangkat baru dikasih surat pemberitahuan, barangnya sudah jauh. Kenapa bisa begitu? Karena itu bukan barang kena [pajak]. Jadi kami enggak bisa masuk katanya," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya tak mempermasalahkan apabila nantinya bea keluar batu bara yang diputuskan pemerintah bertarif kecil. Dia pun mengaku Kemenkeu telah mengusulkan besaran tarif ke Kementerian ESDM.

Mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi ini bahkan mengaku tak mempermasalahkan apabila tarif yang diusulkan otoritas fiskal lebih kecil lagi. Tujuan dari pihaknya adalah memastikan Bea Cukai bisa masuk ke kapal eksportir batu bara dan memastikan kepatuhan perpajakannya.

"Jadi underinvoicing udah enggak bisa terjadi lagi atau penyelundupan, segala macam. Udah semakin kecil peluangnya. Sebelumnya kan tidak terkendali," terangnya.

Adapun menurut Purbaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan kementeriannya tidak hanya mempertimbangkan bea keluar untuk batu bara. Ada beberapa komoditas ekspor lain yang rencananya akan dikenai bea keluar.

Untuk diketahui, batu bara sebelumnya memang dikategorikan bukan sebagai barang kena pajak (BKP). Industrinya juga bukan merupakan perusahaan kena pajak (PKP). Namun, usai penerapan UU Cipta Kerja, batu bara dikategorikan sebagai BKP.

Sebelum UU Cipta Kerja berlaku, yang merevisi UU PPN, batu bara adalah barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan pasal 4A UU PPN.

Konsekuensinya, setelah berlakunya omnibus law itu pada 2020, hasil pertambangan batu bara yang diekspor dikenakan PPN 0% sesuai pasal 7 ayat (2) UU PPN serta pajak masukannya terkait dengan ekspor bisa dikreditkan. Apabila pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka WP bisa mengajukan restitusi atas kelebihan pajak masukan itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa permintaan Amerika Serikat (AS) terkait ketenagakerjaan, yang meliputi peraturan PKWT dan alih daya atau outsourcing, akan diatur dalam UU tenaga kerja yang baru.

Dalam hal ini, Undang-Undang (UU) tersebut merujuk pada UU Ketenagakerjaan yang tengah direvisi.

Airlangga menyampaikan, beberapa pasal yang dibatalkan dalam UU Cipta Kerja pun nantinya akan diintegrasikan dalam kebijakan baru yang masih digodok tersebut.

“Nanti itu akan masuk di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, pekan lalu.

Sebagaimana dalam dokumen kesepakatan antara Indonesia dan AS, selain mengatur peraturan dagang, termasuk di dalamnya sorotan AS mengenai ketenagakerjaan di Indonesia.

Melihat Article 2.32 dalam Agreements on Reciprocal Trade (ART), AS meminta agar membatasi pekerja alih daya atau outsourcing pada bisnis inti.

Selain itu, AS juga mendorong Indonesia untuk mengubah kebijakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pekerja PKWT atau kontrak hanya diperkenankan maksimal satu tahun.

Sementara berdasarkan UU Cipta Kerja, pemberi usaha dapat mempekerjakan PKWT hingga lima tahun.

Saat ini pun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengebut Revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan tahun ini. Selepas reses, DPR akan membentuk tim dengan federasi-federasi serikat buruh.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini, sejak 19 Februari 2026 DPR sedang dalam masa reses. Kemudian, masa reses berakhir pada 19 Maret 2026.

"Setelah itu kemudian baru kami sudah sepakat melalui Rapim kemarin sebelum reses, bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan akan mulai kita jalankan," kata Dasco di Gedung DPR pada Selasa (24/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa DPR akan menggelar partisipasi publik dan kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan. DPR pun akan membentuk tim dengan federasi-federasi serikat buruh dalam menggodok revisi aturan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjatuhkan total denda senilai Rp4,48 miliar terhadap 12 perusahaan di sejumlah daerah yang dinilai melanggar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker Ismail Pakaya menyampaikan bahwa penindakan ini dilakukan sepanjang Januari–Februari 2026. Denda ini nantinya akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Jumlah denda yang dikenakan terhadap masing-masing perusahaan berbeda-beda, tergantung pada jumlah tenaga kerja asing yang dinilai dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Ismail dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Dia menjelaskan, Kemnaker akan melanjutkan operasi kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan sepanjang tahun ini, khususnya terkait penggunaan TKA.

Ismail menjelaskan bahwa perusahaan harus patuh terhadap penggunaan TKA sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2021 tentang Penggunaan TKA serta ketentuan terkait dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Pihaknya juga memerintahkan agar perusahaan yang masih mempekerjakan TKA tidak sesuai ketentuan untuk segera melakukan penyesuaian.

“Apabila perusahaan tidak melakukan penyesuaian, akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Adapun, dari 12 perusahaan yang dijatuhi denda atas penyalahgunaan TKA itu, sebanyak 6 perusahaan berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejumlah perusahaan lainnya berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sumatra Utara, hingga DKI Jakarta.

Kemnaker pun mencatat masih terdapat beberapa perusahaan yang dalam proses pembayaran dan penghitungan besaran denda, sehingga jumlah penerimaan negara dari sektor tersebut dapat bertambah.

Berikut daftar 12 perusahaan yang dijatuhi denda pelanggaran penggunaan TKA sepanjang Januari–Februari 2026:

Sulawesi Tengah

1. PT DSI : Rp84.000.000
2. PT ITSS : Rp180.000.000
3. PT GCNS: Rp150.000.000
4. PT IMIP : Rp108.000.000
5. PT RI : Rp252.000.000
6. PT DSI : Rp180.000.000

Kalimantan Barat

1. PT BAP : Rp2.172.000.000

Kalimantan Tengah

1. PT UAI : Rp12.000.000

Kepulauan Riau

1. PT HKI : Rp336.000.000
2. PT GH : Rp18.000.000

Sumatra Utara

1. PT BIS : Rp972.000.000

DKI Jakarta:

1. PT CAA : Rp18.000.000

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengingatkan pelaku industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) agar segera menuntaskan kewajiban perizinan usaha sebelum masa tenggang berakhir pada 31 Maret 2026.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang mengatur sanksi pidana bagi setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya air tanpa izin.

Kasubdit Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa Ditjen SDA Kementerian PU, Bhakti, menegaskan bahwa sanksi yang dikenakan tidak ringan.

Sesuai Pasal 70 UU SDA Tahun 2019 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan nonkonstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar.

Selain ancaman pidana, pemerintah juga menyoroti batas akhir masa penyesuaian perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Dalam beleid tersebut, pelaku usaha AMDK diberikan waktu tiga tahun untuk mengurus izin, yang akan berakhir pada 31 Maret 2026.

“Jadi, waktunya tinggal dua bulan lagi dari sekarang. Makanya, dari satu minggu yang lalu, kami sibuk mendiskusikan bagaimana kalau seandainya masa tenggang dari UU Cipta Kerja berakhir. Apa yang harus dilakukan,” ujar Bhakti dalam diskusi Rakernas I AMDATARA (Perkumpulan Usaha AMDK Nusantara) di Jakarta baru-baru ini.

Ia menjelaskan, perusahaan yang telah memanfaatkan sumber air tetapi belum memiliki izin usaha tetap dapat mengurus perizinan.

Namun, mereka akan dikenakan denda administratif saat proses pengajuan izin. Denda tersebut wajib disetorkan ke kas negara paling lambat enam bulan sejak izin ditetapkan.

Sebagai ilustrasi, Bhakti mencontohkan perusahaan AMDK yang telah mengambil air dari sungai sejak 2022 tanpa izin usaha.

Selama masa tenggang sebelum penegakan penuh pada Maret 2026, perusahaan tersebut belum dikenai sanksi pidana. Meski demikian, perhitungan denda administratif tetap diberlakukan.

“Perusahaan AMDK itu akan dihitung tarif dendanya terhadap pemakaian air mulai sejak UU Cipta Kerja disahkan, yaitu 2 November 2020. Jadi, kalau pengambilan airnya dari 20 tahun yang lalu, dendanya akan dibatasi sampai dengan November 2020,” tuturnya.

Ia pun mengingatkan agar pelaku industri AMDK memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan.

Menurut dia, konsekuensi hukum yang diatur dalam perundang-undangan cukup berat, baik berupa pidana penjara maupun denda miliaran rupiah.

“Semua punya niat baik untuk memajukan negeri, tapi jangan sampai cacat gara-gara tidak mematuhi undang-undang yang akan diberlakukan,” ujarnya.

Bhakti berharap momentum Rakernas I AMDATARA dapat dimanfaatkan untuk saling mengingatkan antaranggota industri agar tidak menghadapi risiko sanksi ketika masa tenggang resmi berakhir.

"Kami berharap ini momen yang bagus buat teman-teman industri AMDK. Karena waktunya cuma dua bulan. Pastikan semua anggota asosiasi AMDATARA ini bisa memahami dengan baik konsekuensi dari diberlakukannya UU Cipta Kerja itu. Karena, bisa saya pastikan sanksinya cukup berat,” pungkasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong agar sertifikat halal yang diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) tak lagi berlaku seumur hidup, melainkan dibatasi menjadi dua tahun.

Kepala BPJPH Haikal Hassan menyampaikan bahwa ketentuan masa berlaku seumur hidup sertifikat halal luar negeri itu termaktub dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Menurutnya, hal ini menjadi penghalang bagi BPJPH dalam melakukan audit untuk memastikan ulang status halal produk impor tersebut, mengingat kerja sama dengan LHLN yang berbasis perjanjian pengakuan bersama (mutual recognition agreement/MRA).

“Masalahnya adalah, sertifikasi halal mereka berlaku seumur hidup. Itu ada di Ciptaker. Dalam usulan rencana, saya juga sudah minta tolong diubah. Berlaku cukup 2 tahun, dan setiap kapan pun kami boleh datang memeriksa,” kata Haikal dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada hari ini, Senin (9/2/2026).

Dia lantas menceritakan pengalaman BPJPH yang hendak melakukan audit tempat pemotongan hewan di Amerika Serikat (AS).

Haikal berujar bahwa sertifikat halal yang berlaku seumur hidup menimbulkan celah bahwa tempat pemotongan hewan itu tak perlu lagi melakukan sertifikasi ulang, kendati standar halalnya tak bisa dipastikan.

“Dengan gampangnya mereka bilang, kan seumur hidup, dan sekarang kami enggak ada waktu. Itu pernah terjadi pada kami. Jadi, rancangan undang-undang yang kami usulkan juga mohon bisa mengubah Ciptaker, supaya [hanya berlaku] 2 tahun saja. Jangan seumur hidup,” ujar Haikal.

Di samping itu, BPJPH disebutnya juga mendorong pemastian kesesuaian produk halal dari luar negeri sebagai upaya mengontrol jalur masuknya barang asing ke Tanah Air.

Menurut Haikal, jika hanya bermodalkan MRA, produk impor tersebut akan berbondong-bondong masuk. Oleh karena itu, dia mendorong adanya aturan yang mengakomodasi standar halal sebagai barrier to entry sekaligus melindungi produk halal dalam negeri.

“Bagaimana cara mencegahnya? Kita buat satu undang-undang kerjasama dengan Sucofindo, KSO [kerja sama operasi] pemastian kesesuaian produk halal luar negeri. Sebenarnya, tanpa ragu-ragu saya katakan ini untuk menyaring, supaya tidak jor-joran masuk barang asing ke negara kita,” ujar Haikal.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan yang dapat terjadi karena berbagai alasan. Meski keputusan awal sering kali datang dari pengusaha, PHK tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.

Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, khususnya PP Nomor 35 Tahun 2021.

Dalam praktiknya, PHK juga mencakup kondisi ketika pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau tidak memperpanjang kontrak kerja meskipun ditawari perpanjangan. Apa pun bentuknya, PHK selalu membawa konsekuensi hukum, terutama terkait hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.

Dasar Hukum PHK dalam UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja membawa sejumlah perubahan penting dibandingkan UU Ketenagakerjaan sebelumnya (UU No. 13 Tahun 2003). Salah satu perubahan utama adalah penambahan alasan sah PHK serta penyesuaian besaran kompensasi yang berhak diterima pekerja.

Pasal 154A UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu dan harus melalui mekanisme yang sah, termasuk perundingan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila tidak tercapai kesepakatan.

Alasan PHK yang Diperbolehkan Menurut UU Cipta Kerja

Berdasarkan Pasal 154A UU Cipta Kerja, terdapat 15 alasan sah yang dapat dijadikan dasar PHK, baik oleh pengusaha maupun pekerja/buruh, yaitu:

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau perusahaan tidak dapat mempekerjakan pekerja.
2. Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian.
3. Perusahaan tutup akibat mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut.
4. Perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeure).
5. Perusahaan dalam kondisi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
6. Perusahaan dinyatakan pailit.
7. Pekerja mengajukan permohonan PHK karena pelanggaran pengusaha, seperti kekerasan, keterlambatan pembayaran upah, atau dipaksa melakukan pekerjaan di luar perjanjian kerja.
8. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menyatakan dalil pekerja tidak terbukti, dan perusahaan memilih melakukan PHK.
9. Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
10. Pekerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 2 kali.
11. Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
12. Pekerja tidak dapat bekerja selama 6 bulan berturut-turut karena ditahan pihak berwajib akibat tindak pidana.
13. Pekerja mengalami cacat atau sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat bekerja selama 12 bulan.
14. Pekerja memasuki usia pensiun.
15. Pekerja meninggal dunia, dengan hak-hak yang diberikan kepada ahli waris.

Prosedur PHK dan Perlindungan Pekerja

Meskipun alasan PHK telah diperluas, prosedurnya tetap wajib mengikuti ketentuan hukum, antara lain:

1. Perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja sebagai langkah awal.
2. Jika perundingan gagal, perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme hubungan industrial hingga memperoleh penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
3. PHK sepihak tanpa alasan sah atau tanpa prosedur yang benar dinyatakan batal demi hukum, dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja.

Hak-Hak Pekerja yang Terkena PHK

Setiap pekerja yang di-PHK berhak memperoleh kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU Cipta Kerja dan PP 35 Tahun 2021, yang meliputi:

1. Uang Pesangon (UP)

Besaran uang pesangon ditentukan berdasarkan masa kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah
• Masa kerja 1–<2 tahun: 2 bulan upah
• Masa kerja 2–<3 tahun: 3 bulan upah

Perhitungan ini berlaku secara bertahap hingga masa kerja 8 tahun atau lebih, dengan maksimal 9 bulan upah.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

UPMK diberikan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas pekerja, dengan perhitungan:

• 3–<6 tahun: 2 bulan upah
• 6–<9 tahun: 3 bulan upah
• 9–<12 tahun: 4 bulan upah
• 12–<15 tahun: 5 bulan upah
• 15–<18 tahun: 6 bulan upah
• 18–<21 tahun: 7 bulan upah
• 21–<24 tahun: 8 bulan upah
• 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah

3. Uang Penggantian Hak (UPH)

UPH merupakan penggantian dalam bentuk uang atas hak-hak pekerja yang belum diterima, meliputi:

• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
• Ongkos atau biaya pulang pekerja dan keluarganya ke tempat diterima bekerja.
• Hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
• Total Kompensasi PHK

Dalam kondisi tertentu, total kompensasi PHK dapat mencapai 9 kali uang pesangon dan jika ditambah UPMK serta UPH, total keseluruhan bisa mencapai hingga 19 kali upah, tergantung masa kerja dan alasan PHK.

• Ketentuan Jika Diatur dalam PK, PP, atau PKB
• Jika Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB mengatur besaran pesangon dan nilainya lebih besar dari ketentuan UU Cipta Kerja, maka ketentuan yang lebih menguntungkan pekerja wajib digunakan.
• Jika tidak diatur, pengusaha dan pekerja dapat merundingkan besaran kompensasi secara bipartit.
• Sebagai rujukan sementara, perhitungan dapat menggunakan batas maksimal Pasal 156 ayat (2) dan (3) UU Cipta Kerja.
• Peran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Selain kompensasi dari perusahaan, pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan juga berhak atas manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), berupa:

• Bantuan dana tunai,
• Bimbingan karier,
• Pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja baru.

PHK memang menjadi situasi sulit, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Namun, UU Cipta Kerja memastikan bahwa PHK tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan pekerja tetap mendapatkan perlindungan hukum serta hak finansial yang layak. Dengan memahami hak-hak ini, pekerja memiliki posisi yang lebih kuat untuk menuntut keadilan dan mempersiapkan langkah ke depan, termasuk membuka usaha atau mencari peluang kerja baru

Perubahan hukum seringkali dibungkus dengan narasi efisiensi dan kemudahan berusaha. Undang-Undang Cipta Kerja adalah contoh paling gamblang. Di atas kertas, ia diklaim sebagai solusi atas lambannya investasi. Namun jika dibaca dari kacamata hukum lingkungan, undang-undang ini justru menandai pembelokan serius arah perlindungan ekologi di Indonesia.

Alih-alih memperkuat perlindungan lingkungan hidup, revisi berbagai undang-undang sektoral justru menggeser orientasi hukum dari perlindungan ekologi dan penegakan hukum pidana menuju instrumen administratif yang mempermudah eksploitasi sumber daya alam. Sumatra dengan hutan hujan tropis, wilayah tangkapan air, dan komunitas adat yang rentan menjadi salah satu episentrum dampak kebijakan ini.

Indonesia kembali menyaksikan parade bencana hidrometeorologi yang tak kunjung reda. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang 2025, banjir mendominasi dengan lebih dari 1.400 kejadian, disusul cuaca ekstrem dan tanah longsor. Frekuensi bencana ini terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan lebih dari 70% kejadian didominasi oleh banjir dan cuaca ekstrem hingga akhir November 2025.

Tren ini bukan sekadar efek perubahan iklim global, melainkan juga buah dari disorientasi legislasi lingkungan yang semakin parah sejak era Omnibus Law/UU Cipta Kerja. Disorientasi vertikal terlihat jelas ketika Pasal 33 ayat (3) UUD 1945—yang menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat semakin jauh dari realitas.

UU Cipta Kerja (dan turunannya seperti PP 22/2021 hingga PP 28/2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) telah mengubah paradigma perlindungan lingkungan menjadi sekadar “persetujuan lingkungan” yang terintegrasi ke dalam sistem OSS. Proses AMDAL dan UKL-UPL disederhanakan, bahkan untuk usaha berisiko tinggi, dengan pendekatan berbasis risiko yang sering kali lebih mengutamakan kecepatan perizinan daripada kedalaman pengawasan. Disorientasi horizontal semakin nyata melalui tumpang tindih dan kontradiksi antar-regulasi. Berikut beberapa contoh nyata yang masih berlaku hingga kini:

• UU 32/2009 tentang PPLH (yang seharusnya menjadi lex specialis perlindungan lingkungan) sering dikalahkan oleh ketentuan sektoral dalam UU Cipta Kerja dan PP turunannya.
• Larangan perubahan fungsi hutan lindung dalam UU Kehutanan kerap “disesuaikan” melalui relaksasi perizinan berbasis risiko (PP 28/2025).
• Mekanisme persetujuan lingkungan kini lebih mengandalkan pernyataan mandiri pelaku usaha untuk kategori rendah risiko, sementara pengawasan ketat terhadap usaha berisiko tinggi justru melemah akibat simplifikasi prosedur.

Akibatnya, hukum lingkungan tidak lagi memiliki pusat gravitasi yang kuat. Ia berubah menjadi alat pembenar investasi cepat, bukan instrumen perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H UUD 1945).

AMDAL Tanpa Demokrasi, Izin Lingkungan Tanpa Kontrol

Perubahan mendasar terlihat pada tata kelola AMDAL. Sebelumnya, AMDAL merupakan instrumen partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah, pakar, masyarakat terdampak, dan organisasi lingkungan. Kini, peran itu dipangkas. Komisi Penilai AMDAL dihapus dan digantikan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk pemerintah pusat.

Konsekuensinya jelas partisipasi publik tidak lagi dijamin secara eksplisit, padahal masyarakat terdampak adalah pihak pertama yang menanggung risiko kerusakan lingkungan. Lebih jauh, penghapusan izin lingkungan sebagai instrumen tersendiri telah memutus hubungan langsung antara kepatuhan lingkungan dan perizinan usaha. Lingkungan hidup direduksi menjadi formalitas administratif, bukan prasyarat etis dan ekologis pembangunan.

Disorientasi paling serius terjadi dalam sektor kehutanan. Penghapusan ketentuan batas minimal 30% kawasan hutan dari luas DAS atau pulau menghilangkan standar kuantitatif perlindungan hutan yang selama ini menjadi safety net ekologis.

Tanpa batas minimal yang tegas, perlindungan hutan sepenuhnya bergantung pada kebijakan turunan dan pertimbangan teknokratis yang mudah ditawar oleh kepentingan investasi. Akibatnya, deforestasi tidak lagi sekadar ancaman ilegal, tetapi berpotensi menjadi praktik legal yang dilegitimasi negara. Risiko bencana hidrometeorologis banjir, longsor, dan kekeringan menjadi harga yang harus dibayar masyarakat.

Legalisasi Pelanggaran dan Pudarnya Efek Jera

Perubahan dalam rezim penegakan hukum kehutanan dan pencegahan perusakan hutan memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan. Aktivitas ilegal di kawasan hutan yang sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana kini diberi ruang legalisasi melalui mekanisme pemenuhan perizinan.

Pendekatan pidana yang berfungsi sebagai efek jera digeser menjadi sanksi administratif berupa denda dan penataan izin. Negara tidak lagi tampil sebagai penegak hukum lingkungan, melainkan regulator administratif yang memfasilitasi penyelesaian pelanggaran masa lalu. Pesan yang disampaikan jelas: melanggar dahulu, urus izin kemudian.

Di sektor pertambangan mineral dan batubara, insentif royalti nol persen atas nama hilirisasi justru mendorong ekspansi produksi batubara. Kebijakan ini bertentangan dengan semangat transisi energi dan memperpanjang ketergantungan Indonesia pada energi kotor.

Ekspansi pertambangan tidak hanya berdampak pada kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan, tetapi juga memicu konflik sosial di wilayah tambang. Di Sumatra dan daerah lain, kebijakan ini memperlihatkan paradoks: negara berbicara transisi energi, tetapi hukum justru memperkuat ekstraktivisme.

Rangkaian perubahan ini menegaskan satu kesimpulan penting telah terjadi pergeseran mandat hukum lingkungan. Dari yang semula berorientasi pada perlindungan ekologi, kehati-hatian, dan penegakan hukum, kini bergeser menjadi kerangka administratif yang mempermudah investasi bahkan dengan memutihkan pelanggaran.

Jika hukum lingkungan kehilangan orientasi ekologisnya, maka pembangunan akan terus memproduksi krisis. Sumatra hari ini mungkin hanya contoh paling nyata. Besok, wilayah lain akan menyusul. Pertanyaannya bukan lagi apakah investasi penting, melainkan untuk siapa hukum bekerja dan siapa yang menanggung risikonya. Tanpa koreksi serius, kita sedang membangun ekonomi di atas fondasi ekologis yang rapuh dan sejarah menunjukkan, fondasi seperti itu selalu runtuh, membawa bencana bersama.

Bisnis.com, JAKARTA – Gejala resentralisasi politik dan de-desentralisasi fiskal mencuat ke publik belakangan ini. Isu pilkada melalui DPRD hingga efisiensi dan pembatasan defisit APBD merepresentasikan gejala pemusatan politik dan keuangan ke tangan pemerintah pusat.

Pelaksanaan pilkada melalui DPRD sangat riskan dan akan mengikis adanya calon alternatif di luar partai yang sedang berkuasa. Di sisi lain, pengetatan defisit APBD semakin memperkecil ruang fiskal pemerintah daerah di tengah banyaknya tantangan pemerataan pembangunan daerah.

Meski hal itu bisa dibantah, sulit untuk menghindari kesan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang memperkuat cengkeramannya terhadap daerah.

Tren ini sejatinya sudah terjadi beberapa tahun lalu, terutama ketika pemerintah memaksakan konsep undang-undang dalam bentuk omnibus law yang kemudian melahirkan UU Cipta Kerja dan implementasi UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah).

Kedua UU ini telah mengebiri sejumlah kewenangan daerah, salah satu yang paling mencolok adalah adanya mandat yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah alias perda yang terkait dengan pajak dan retribusi.

Gejala resentralisasi dari sisi fiskal ini kemudian merembet ke isu politik. Pilkada diwacanakan tidak langsung. Hak rakyat akan dipangkas. Pelaksanaan Pilkada cukup melalui DPRD saja. Tetapi, wacana ini sejatinya bukan hal yang baru.

Pada tahun 2014 lalu, menjelang transisi politik era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi), DPR telah sepakat untuk melaksanaan pilkada melalui DPRD.

Namun kebijakan itu urung dilakukan karena Presiden ke 6 SBY pada waktu itu membatalkannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang alias Perppu.

Partai Pemerintah Kompak, PDIP Menolak

Adapun wacana pilkada tak langsung kembali digaungkan di era Presiden Prabowo Subianto. Wacana ini bahkan berulang kali disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membuka peluang formulasi baru pilkada, termasuk melalui DPRD.

Golkar bahkan menawarkan konsep setengah konvensi yakni survei publik dilakukan terlebih dahulu, lalu partai menawarkan kandidat kepada publik sebelum diputuskan melalui mekanisme perwakilan. Bagi Golkar, pilkada langsung bukan satu-satunya jalan demokrasi.

“Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya,” ucap Bahlil.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno. dengan tenang menyebut usulan pilkada melalui DPRD sebagai sesuatu yang layak dipertimbangkan. Bagi Eddy, pengalaman satu dekade terakhir menunjukkan pilkada langsung tidak steril dari problem identitas politik, politik dinasti, dan terutama politik uang.

"Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan," ujar Eddy di sela Diskusi Media di kompleks Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Narasi serupa digaungkan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara terang menyebut pilkada langsung tidak produktif. Di hadapan kader PKB Jawa Timur, Cak Imin menilai sistem pemilihan kepala daerah selama ini tidak efektif dan perlu dievaluasi sebagai bagian dari pembenahan demokrasi.

“Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya.

Dukungan itu semakin nyata ketika Partai Gerindra secara terbuka menyatakan kehendaknya. Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan terbuka terhadap berbagai aspirasi dan pandangan terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah, termasuk gagasan mengembalikan mekanisme Pilkada melalui DPRD.

Wacana tersebut dinilai perlu dikaji dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi yang selama ini berjalan. Apalagi Gerindra, kata Prasetyo, telah melakukan kajian internal dan menemukan banyak sisi negatif dari pilkada langsung, terutama soal ongkos politik yang sangat besar.

“Ongkos politik untuk menjadi bupati, wali kota, maupun gubernur itu sangat besar,” ujarnya.

Sementara itu PDI Perjuangan (PDIP) yang memiliki fraksi terbesar di DPR, menolak usulan tersebut. Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo menyatakan PDIP lebih condong memilih kepala daerah secara langsung dibandingkan dengan DPRD. "Sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung," kata Ganjar di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

De-desentralisasi Fiskal

Di sisi lain, keputusan pemerintah pusat untuk menyamaratakan batas maksimal defisit APBD pada 2026 dikhawatirkan semakin mengganggu keberlangsungan fiskal daerah di tengah penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD). Langkah ini menambah deretan kebijakan pemerintah pusat yang menekan pemerintah daerah.

Sekadar, batas maksimal defisit anggaran seluruh pemda pada tahun ini dipukul rata menjadi 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026. Kemudian, batas maksimal kumulatif yang ditetapkan untuk APBD 2026 menjadi 0,11% terhadap PDB.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pada aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD 2025 masih ditetapkan sesuai kategori kapasitas fiskal daerah. Batas maksimalnya berkisar dari 3,75% untuk kategori kapasitas fiskal daerah sangat tinggi hingga 3,35% untuk kategori sangat rendah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan bahwa batasan 2,5% itu bukan penyeragaman. Menurutnya 2,5% adalah batas atas sehingga daerah bisa menetapkan defisit di bawah angka itu. "Daerah itu bisa berbeda-beda, yang penting maksimal 2,5%," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai kebijakan itu akan menambah pukulan bagi pemerintah daerah. Dia menyebutkan bahwa pemda sudah mengalami turbuensi sejak awal tahun sebab pemangkasan anggaran TKD. Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun hingga 19,8% dari outlook APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun.

Akhirnya, Herman memandang kini pemda menghadapi dilema. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan defisit fiskal tidak membengkak di tengah anggaran pusat ke daerah dipangkas.

"Pemda harus hati-hati karena mereka berhadapan dengan kebijakan pembangkasan yang melemahkan kapasitas fiskal mereka," terangnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Herman menilai harusnya pemerintah pusat tidak menyamaratakan batas maksimal defisit APBD, sedangkan kapasitas fiskal daerah berbeda-beda. Apalagi, berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah terbaru yang tertuang pada PMK No.97/2025, ada sembilan provinsi dengan kapasitas fiskal daerah yang turun kelas.

Pada PMK tersebut, ada 24 provinsi yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah dalam hal kapasitas fiskal. Salah satunya yakni Jakarta, yang turun yakni Jakarta dari Tinggi ke Rendah.

"Dengan menyamaratakan menurut kami akan menyulitkan daerah-daerah yang sebetulnya membutuhkan pembiayaan atau pendanaan lebih untuk proses pembangunan di 2026 ini," papar Herman.

Kasus korupsi dan eksploitasi sumber daya alam masih kerap terjadi di Indonesia. Salah satu yang tengah diusut adalah dugaan praktik korupsi pemberian izin kegiatan pertambangan, yang memasuki kawasan hutan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Peneliti Sosiologi Kehutanan Pusat Riset Kependudukan BRIN, Subarudi, menjelaskan selain lemahnya tata pengelolaan SDA mencakup hutan, tambang, dan kelapa sawit, pemberian izin pengelolaan SDA seringkali dijadikan ladang korupsi bagi para pejabat negara dan pengusaha.

“Biasanya karena biaya politiknya terlalu tinggi,” kata Subarudi, dalam Webinar Update Sumatera #2 yang digelar BRIN pada Kamis (8/1).

Menurutnya, negara juga tidak mampu mengendalikan langkah konglomerasi dan korporasi, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit meskipun sudah mengaturnya dalam UU Persaingan Usaha.

Regulasi lain yang menurutnya justru merugikan lingkungan dan SDA adalah UU Cipta Kerja. Salah satunya penghapusan ketentuan 30% kawasan hutan dari satu pulau, harus dipertahankan sebagai hutan. Ketentuan ini dihapus dan dianggap memberi karpet merah pada investor.

Subarudi pun menyayangkan kerugian lingkungan dari korupsi pengelolaan sumber daya alam, yang seringkali tidak diperhitungkan. Hal ini muncul karena perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim dalam memaknai kerugian keuangan dan perekonomian negara.

Ia memberi contoh dengan kasus korupsi oleh PT Duta Palma beberapa waktu lalu. Dalam kasus tersebut, perusahaan mengokupasi lahan hutan lebih dari 30 ribu hektare secara ilegal. Di pengadilan, pihak perusahaan dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp43,7 triliun.

Di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, vonisnya bertambah menjadi 16 tahun penjara namun dendanya hanya Rp2,23 triliun.

“Untuk kerusakan lingkungannya tidak dibebankan, dia hanya membayar kerugian negaranya saja Rp2,23 triliun,” tutur Subarudi. Kondisi ini justru dianggapnya bisa menguntungkan koruptor.