IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan 10 ruas jalan tol baru beroperasi secara fungsional menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan jalan tol tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, melainkan instrumen pemerataan pembangunan wilayah dan penguatan ekonomi daerah.

"Pembangunan jalan tol selalu memiliki arti strategis, tidak hanya bagi infrastruktur fisik, tetapi juga bagi penguatan fondasi ekonomi nasional," ujar Dody dalam keterangan resmi, Minggu (21/6/2026).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati mengungkapkan berdasarkan progres konstruksi saat ini, sebanyak 10 ruas tol berpotensi rampung pada akhir 2026.

"Memang sesuai dengan progres konstruksi sampai sekarang, ada rencana sekitar 10 ruas. Harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026 dan dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Nataru," kata Ni Komang.

Berdasarkan progres konstruksi dan target penyelesaian pekerjaan, terdapat 10 (sepuluh) ruas jalan tol sepanjang 201,12 km yang direncanakan selesai konstruksi pada tahun 2026 antara lain:

1. Sigli-Banda Aceh seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) sepanjang 24,67 km akan difungsikan dua jalur dua arah (A&B) untuk seluruh golongan kendaraan.

2. Palembang-Betung seksi 1-4 (Keramasan-Pulo Rimo) sepanjang 54,50 km, juga akan dioperasikan dua jalur dua arah, namun khusus untuk kendaraan Golongan I (non-bus).

3. Probolinggo-Banyuwangi seksi 3 (Paiton-Besuki) sepanjang 25,60 km, akan difungsikan dua jalur dua arah, namun khusus untuk kendaraan Golongan I (non-bus).

4. Serang-Panimbang seksi 2 (Rangkasbitung-Cileles) sepanjang 24,17 km, akan dioperasikan satu jalur satu arah melalui jalur A untuk kendaraan Golongan I (non-bus).

5. ?Jakarta Cikampek II Sisi Selatan seksi 6 (Kutanegara-Sadang) sepanjang 8,50 km, akan difungsikan secara khusus untuk arus balik dari Sadang menuju Jakarta bagi kendaraan Golongan I (non-bus). Lalu akses Patimbang Sta 14+110-33+500 sepanjang 19,39 km.

6. Ruas tol Akses Patimban di Subang Sta 14+110-33+500 sepanjang 19,39 km, difungsikan sebanyak 4 lajur dua arah.

7. Semarang-Demak Seksi 1A dan 1C sepanjang 3,66 km, dirancang untuk difungsikan sebanyak 2 jalur (2 arah) dengan masing-masing jalur memiliki 2 lajur.

8. Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Paket 1.2B, 2.1A dan 2.2B sepanjang 18,36 km, akan dioperasikan satu jalur satu arah untuk kendaraan Golongan I (non-bus).

9. Yogyakarta-Bawen seksi 1 dan 6 sepanjang 15,10 km, akan dioperasikan satu jalur satu arah untuk kendaraan Golongan I (non-bus).

10. Kediri-Tulungagung segmen Akses Tol Bandara sepanjang 7,17 km, yang akan menghubungkan langsung Kota Kediri menuju Bandara Internasional Dhoho.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto tengah menggenjot konstruksi infrastruktur jaringan irigasi untuk mendorong target Swasembada Pangan. Sistem irigasi yang dibangun pada era Joko Widodo dinilai belum sempurna sehingga perlu dilakukan penataan ulang agar indeks pertanaman nasional dapat meningkat.

Secara garis besar, jaringan irigasi diperlukan guna memastikan suplai air baku benar-benar sampai ke sawah atau perkebunan petani. Terlebih, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, pemerintah telah masif membangun infrastruktur air baku berupa bendungan.

Adapun, percepatan konstruksi jaringan irigasi ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan yang diteken Prabowo pada 30 Januari 2025.

Seiring hal tersebut, Kementerian PU kini mulai membidik perluasan pembangunan dari jaringan sekunder hingga ke tingkat tersier. Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan langkah penajaman itu ditekankan agar distribusi pasokan air berlangsung jauh lebih efektif serta efisien.

“Khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, dikutip Minggu (21/6/2026).

Kementerian PU menyebut Percepatan pembangunan jaringan irigasi ini juga dilakukan sebagai langkah mitigasi konkret dalam menghadapi ancaman anomali cuaca El-Nino. Kesiapan sistem pengairan serta pengamanan pasokan air baku diperlukan demi mengamankan ketahanan pangan nasional.

Mempersiapkan hal itu, pemerintah secara riil masih memerlukan alokasi modal jumbo untuk merealisasikan program pembangunan seluruh jaringan irigasi di berbagai daerah.

Dalam postur DIPA awal tahun anggaran 2026, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp29 triliun untuk mendukung operasional Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA).

Pagu anggaran jumbo pada Ditjen SDA tersebut mencakup kebutuhan biaya untuk mendukung pembangunan bendungan, pengendali banjir, penyediaan air baku, jaringan irigasi, hingga program infrastruktur kerakyatan P3-TGAI.

Adapun, khusus untuk penanganan pembangunan jaringan irigasi daerah pada tahun anggaran berjalan ini dilaporkan baru mengantongi pagu awal sekitar Rp350 miliar untuk menangani konstruksi 19.760 hektare (Ha) jaringan.

Anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan. Di mana, Kementerian PU mengungkapkan masih membutuhkan tambahan anggaran TA 2026 khusus untuk mendukung program irigasi saja sebesar Rp14,65 triliun.

Kebutuhan dana ini mencakup pembiayaan paket kontrak tahun jamak (multi-years contract) berjalan serta usulan paket kontrak baru di lapangan.

Usulan tambahan anggaran tersebut kini tengah dikoordinasikan secara intensif bersama jajaran kabinet serta telah didiskusikan langsung dengan Presiden. Pemenuhan dana ini dinilai krusial agar target fisik pemulihan jaringan irigasi daerah seluas 19.760 hektare tidak mengalami penundaan operasional.

Kementerian PU berharap kepastian alokasi anggaran penajaman ini dapat segera disetujui oleh Kementerian Keuangan dalam waktu dekat. Dengan demikian, pengerjaan proyek strategis penunjang ketahanan pangan nasional ini dapat dieksekusi lebih awal guna mengantisipasi hambatan cuaca.

“Inpres irigasi daerah Insyaallah sudah akan dianggarkan, sudah kami diskusikan dengan Pak Presiden. Sebagai informasi kebutuhan terbesar berada pada irigasi daerah sebesar Rp14,65 triliun,” ujar Dody.

Pemenuhan kebutuhan modal pengairan ini kian mendesak mengingat tingkat keandalan sistem irigasi nasional dilaporkan belum mengalami kenaikan yang signifikan dalam dua tahun terakhir.

PR Irigasi Jokowi

Pengamat Pertanian dan pegiat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menjelaskan, berdasarkan data evaluasi ekonomi, jaringan irigasi yang pasokan airnya selalu terjamin secara berkelanjutan dari bendungan atau waduk baru menyentuh porsi sekitar 11% di akhir 2024.

Dia menilai, kondisi tersebut mencerminkan bahwa operasional pengairan sawah di berbagai daerah masih sangat bergantung pada fluktuasi debit air sungai alami. Ketika memasuki musim kemarau dan debit sungai menyusut tajam, kualitas serta jangkauan layanan irigasi otomatis akan ikut merosot drastis.

Fenomena tersebut terjadi akibat belum terhubungnya proyek bendungan peninggalan era sebelumnya dengan jaringan saluran irigasi primer, sekunder, hingga tersier yang mengarah langsung ke sawah petani.

Akibatnya, volume air melimpah yang tertampung di dalam waduk tidak dapat termanfaatkan secara optimal saat bencana kekeringan melanda sektor pertanian.

“Kalau debit sungai turun, layanan irigasi menurun dan sebaliknya. Ini terjadi karena bendungan-bendungan yang dibangun di era Presiden Jokowi belum terhubung dengan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier hingga ke sawah. Air di bendungan atau waduk bisa saja ada, tapi tak termanfaatkan," tegasnya.

Karenanya, percepatan konstruksi jaringan irigasi memang sudah diperlukan dalam rangka menyempurnakan pembangunan infrastruktur sumber air baku yang telah dijalankan oleh pemerintah.

Anomali Cuaca

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menjelaskan konsekuensi dari kelangkaan produk pertanian, khususnya komoditas makanan pokok, dinilai akan memicu lonjakan inflasi yang tinggi karena makanan mewakili sekitar 50% belanja rumah tangga di Indonesia. Kenaikan harga diyakini bakal menyasar komoditas pangan esensial seperti beras, jagung, gula, hingga minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Tekanan ini kian pelik karena sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan darat merupakan tempat bergantung bagi 29% rakyat yang mendiami kantung kemiskinan. Penurunan produktivitas otomatis menaikkan angka kemiskinan, ditambah dengan risiko kebakaran hutan atau lahan gambut yang membawa gangguan kesehatan dan beban ekonomi tambahan.

"Jika El Nino terjadi secara masif, seperti prediksi banyak lembaga, dampak inflasi dan peningkatan kemiskinan masyarakat akan sangat tinggi," ujarnya.

Lebih jauh lagi, kegagalan panen akibat anomali cuaca ini menyimpan risiko koreksi yang cukup dalam terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun. Pasalnya, sektor-sektor yang terdampak langsung oleh dinamika iklim ekstrem ini tercatat merepresentasikan sekitar 30% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Apabila berkaca pada pengalaman historis, fenomena El-Nino kuat yang melanda pada 2015 silam tercatat menjadi kekeringan terbesar dalam kurun waktu 2010–2025. Dampak negatif dari guncangan eksternal tersebut secara langsung menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga mengalami koreksi sekitar 0,4%.

Sementara itu, fenomena serupa yang berlangsung lebih moderat pada 2019 diketahui masih memberikan dampak koreksi pertumbuhan ekonomi hingga 0,2%. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kebijakan diimbau bersiap menghadapi intensitas El-Nino kali ini yang diproyeksikan mampu mendekati kondisi krisis pada tahun 2015.

"Sektor yang terdampak langsung oleh El Nino mewakili sekitar 30% PDB. Perlambatan pada sektor-sektor tersebut akan berdampak pada perlambatan ekonomi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat penyelesaian konstruksi Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Dalam laporannya, progres fisik proyek tersebut saat ini telah mencapai 86,91%.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur sumber daya air yang andal menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan produktivitas lahan secara nasional.

Nantinya, proyek strategis nasional ini diproyeksikan menjadi pilar utama infrastruktur pengairan yang bakal melayani daerah irigasi seluas 10.562 hektare dan mampu menggenjot target swasembada pangan di wilayah Indonesia Timur.

"Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Bendungan bukan hanya bangunan fisik untuk menampung air, tetapi bagian dari sistem yang memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian secara berkelanjutan melalui jaringan irigasi yang terintegrasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian PU, bendungan yang digarap oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku ini dirancang memiliki kapasitas tampung jumbo mencapai 50,05 juta meter kubik.

Saat ini, fokus pengerjaan di lapangan diarahkan pada penyelesaian tahap lanjutan agar infrastruktur tersebut dapat segera memasuki fase operasional dan memberikan pemanfaatan penuh bagi masyarakat.

Selain mengairi sepuluh ribu hektare sawah, bendungan ini diproyeksikan mampu memasok air baku sebesar 0,550 meter kubik per detik guna menopang aktivitas domestik dan ekonomi.

Dari sisi mitigasi bencana, Bendungan Way Apu juga memiliki fungsi krusial untuk mereduksi debit banjir hingga 394 meter kubik per detik di wilayah hilir.

Di samping fungsi teknis pengairan, kawasan pelataran bendungan ini turut dipersiapkan untuk membuka ceruk ekonomi baru melalui sektor pariwisata berbasis lanskap dan gardu pandang.

“Dengan dukungan sektor pertanian, energi, dan pariwisata, bendungan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi Maluku terhadap pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan penambahan sumur dalam dan jaringan irigasi tersier sebagai langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino periode 2026-2027 yang berpotensi memicu kekeringan di berbagai wilayah.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan penambahan sumur dalam diperlukan untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian saat musim kemarau panjang. Menurutnya, sumber air tanah yang dibor dapat menjadi solusi agar pasokan air untuk irigasi tetap tersedia meski curah hujan menurun.

"EL Nino ini kita tambahin dengan banyaknya bor sumur dalam, supaya walaupun dia kering, air yang keluar dari air tanah ini tidak berhenti, tidak kemudian menghilang karena kemarau panjang. Tetap ada khusus untuk air tanah yang kita bor, yang diperuntukkan untuk irigasi," katanya, Jumat (19/6/2026).

Selain menambah jumlah sumur dalam, Dody juga meminta pembangunan irigasi tersier diperkuat agar distribusi air ke lahan pertanian lebih efektif hingga ke area persawahan yang paling jauh.

"Saya minta ditambahin Irigasi tersier supaya air yang mengalir dan keluar dari tanah ini mengalirnya itu sampai sawah yang terjauh dan efektif irigasi. Selama ini cuman alirin gitu aja. Saya kritisi teman-teman di sumber daya air, jangan cuman membuat air dan dialirin gitu aja, nanti kasihan anak-anak cucu kita mereka tidak dapat air," lanjutnya.

Untuk memperkuat mitigasi dampak El Nino, Kementerian PU juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus. Dody menjelaskan, dampak El Nino tidak hanya mengancam sektor pertanian akibat berkurangnya pasokan air irigasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta kondisi bendungan di sejumlah daerah.

Menurutnya, keberadaan Satgas akan membantu pemerintah mengoordinasikan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak El Nino secara lebih terintegrasi sehingga kebutuhan air masyarakat dan sektor pertanian tetap terjaga selama periode kemarau.

"Kenapa harus ada Satgas? Karena yang terdampak tidak hanya masalah irigasi dan sawah yang tidak mendapatkan suplai air karena kekeringan tapi juga mungkin di beberapa titik SPAM kita juga mungkin akan kekeringan," katanya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan tengah menyiapkan konstruksi 10 tol fungsional di berbagai daerah guna menyokong mobilitas masyarakat pada akhir tahun 2026, tepatnya pada momentum hari raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati menyampaikan bahwa jumlah tersebut sesuai dengan progres konstruksi yang berlangsung hingga pertengahan Juni ini.

“Sampai sekarang ada rencana sekitar 10 ruas yang harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026 dan dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Natal-Tahun Baru," kata Komang dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).

Dia memerinci, sejumlah ruas tol yang pembangunannya tengah dikebut itu mencakup tol Sigli-Banda Aceh seksi 1, serta ruas tol Palembang-Betung seksi 1 dari Keramasan-Pulau Rimau.

Di Pulau Jawa, pembangunan ruas tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) seksi 3 yang membentang dari kawasan Paiton hingga Besuki juga terus dilakukan.

Terdapat pula progres konstruksi serupa di ruas tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan seksi 6, tepatnya Kutanegara-Sadang.

Menurut Komang, Kementerian PU tengah berupaya meningkatkan pengawasan agar pembangunan masing-masing ruas tol tersebut dapat sesuai target pada penghujung tahun nanti.

"Itu antara lain mungkin potensi yang kita terus akan tingkatkan pengawasannya untuk penyelesaian konstruksinya di akhir 2026, sehingga dapat difungsionalkan untuk periode Natal dan tahun baru," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna menyiapkan infrastruktur dalam menghadapi fenomena iklim El Nino.

Menurutnya, satgas tersebut diperlukan lantaran El Nino diprediksi menyebabkan kekeringan yang mengganggu suplai air untuk berbagai keperluan inti.

“Kenapa harus ada satgas? Karena yang terdampak tidak hanya masalah irigasi dan sawah yang tidak mendapatkan suplai air karena kekeringan,” kata Dody dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).

Dia menjelaskan, Kementerian PU tengah mengantisipasi kekeringan di berbagai titik sistem penyediaan air minum (SPAM) hingga bendungan-bendungan di sejumlah daerah.

Langkah antisipasi awal disebutnya telah dilakukan melalui program pengeboran air dalam di titik-titik rawan, serta pembuatan jaringan irigasi tersier untuk air irigasi sawah maupun kebun.

Dengan adanya sistem tersebut, Dody berharap suplai air dapat menjangkau titik terjauh dengan lebih efektif dan efisien.

“Serta ada penghematan penggunaan air yang bisa kita peruntukkan untuk generasi muda kita ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini diramal bakal lebih kering dan panjang seiring dengan berkembangnya fenomena iklim El Nino.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26% luas daratan Indonesia. Sebanyak 369 ZOM atau 48,84% luas daratan akan mengalami puncak kemarau pada Agustus dan 169 ZOM (25,41% luas daratan) pada September.

“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” papar Faisal dalam konferensi pers di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta (10/6/2026).

Memang sesuai dengan progres per Juni, sampai sekarang ada rencana sekitar 10 ruas nantinya yang harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merencanakan sekitar 10 ruas tol yang dapat difungsionalkan untuk mendukung lalu lintas (lalin) Natal-Tahun Baru.

"Memang sesuai dengan progres per Juni, sampai sekarang ada rencana sekitar 10 ruas nantinya yang harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026 dan ini dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Natal-Tahun Baru," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, kemungkinan salah satunya yakni ruas tol di Sigli-Banda Aceh seksi 1, kemudian juga ruas Palembang-Betung seksi 1 dari Kramasan-Pulau Rimau.

Lalu ruas di Jawa Timur yaitu ruas Probolinggo-Banyuwangi seksi 3 dari Paiton-Besuki, kemudian ruas Jakarta-Cikampek II Selatan seksi 6 Kutanegara-Sadang.

"Itu antara lain mungkin potensi yang kita terus akan tingkatkan pengawasannya untuk penyelesaian konstruksinya di akhir 2026, sehingga dapat difungsionalkan untuk periode Natal-Tahun Baru," kata Ni Komang Rasminiati.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di seluruh ruas jalan tol Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kehadiran jalan tol dibutuhkan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya transportasi.

Jalan tol diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antar wilayah pada sektor logistik, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru.

Kementerian PU terus mendorong peningkatan kualitas layanan melalui pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pemenuhan SPM di lapangan.

Pemenuhan SPM jalan tol diukur melalui 8 substansi yang diturunkan ke dalam 54 indikator sebagai tolok ukur kepatuhan BUJT dalam penyelenggaraan layanan jalan tol, meliputi kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kendaraan layanan jalan tol, lingkungan, serta tempat istirahat dan pelayanan (TIP).

Delapan substansi tersebut menjadi acuan evaluasi kepatuhan SPM yang dilakukan secara berkala. Pada substansi kondisi jalan tol, terdapat 15 indikator yang wajib dipenuhi oleh BUJT, antara lain memastikan kondisi perkerasan jalan utama yang stabil dan rata, bebas dari lubang, rutting, maupun retak yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna.

Selain itu, indikator juga mencakup fungsi drainase yang baik, termasuk tidak terdapat endapan dan tetap terjaganya penampang saluran, serta terpenuhinya kelengkapan perlengkapan median sesuai ketentuan, seperti pengaman jalan dan perangkat keselamatan lainnya.

Pemenuhan indikator kondisi bahu jalan juga menjadi perhatian untuk memastikan tidak terdapat kerusakan yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi mengajukan usulan pembangunan infrastruktur strategis, dengan fokus utama pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Ujungjaya, guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Metropolitan Rebana.

“Alhamdulillah, kami bersilaturahmi sekaligus menyampaikan berbagai usulan pembangunan untuk Kabupaten Sumedang, salah satunya pembangunan SPAM Ujung Jaya,” ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Kamis (18/6/2026).

Kecamatan Ujungjaya menurutnya memiliki peran krusial karena menjadi titik lokasi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Wilayah ini mencakup pembangunan Sekolah Rakyat, Batalyon Teritorial Pembangunan, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, hingga kawasan industri Ujung Jaya-Butom yang terintegrasi dalam pengembangan kawasan Rebana.

“Dengan berkembangnya kawasan tersebut, kebutuhan akan ketersediaan air bersih menjadi sangat mendesak. Karena itu, kami memohon dukungan Kementerian PU agar pembangunan SPAM Ujungjaya dapat segera direalisasikan,” katanya.

Selain fokus di Ujungjaya, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga mengusulkan optimalisasi pemanfaatan air baku dari Bendungan Cipanas serta ekspansi pembangunan SPAM di wilayah lain. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk memperluas cakupan layanan air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

“Ini merupakan ikhtiar kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan akses air bersih bagi masyarakat Sumedang,” katanya.

Tak hanya berhenti pada sektor sanitasi dan air bersih, Bupati Dony turut memaparkan urgensi peningkatan kualitas sejumlah ruas jalan strategis. Pemkab Sumedang sebelumnya telah memperkuat komunikasi formal melalui pengiriman surat resmi serta proposal teknis kepada kementerian terkait.

“Kami terus berupaya menjemput bola kepada pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur di Sumedang mendapatkan dukungan. Mohon doa dari seluruh masyarakat Sumedang agar seluruh ikhtiar ini berjalan lancar dan dapat segera terealisasi demi kemajuan Kabupaten Sumedang,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,7 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.

"Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU telah bergerak cepat dengan menurunkan tim personel untuk melakukan respons darurat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah," kata Dody di Jakarta, Rabu.

Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU langsung mengerahkan personel dan peralatan untuk pemeriksaan kondisi infrastruktur terdampak serta dukungan penanganan darurat di wilayah terdampak.

Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Kementerian PU melakukan pemantauan dan pemeriksaan sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah terdampak, meliputi Kota Palu serta Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan Parigi Moutong.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, Dody mengatakan bahwa BPJN Sulawesi Tengah mengirimkan satu unit alat berat ke Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi pada Rabu. Alat berat tersebut dikerahkan untuk membantu pembersihan dan pembukaan akses jalan pasca gempa sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dapat berjalan lancar.

Selain itu, kata dia, Tim Teknis BPJN Sulawesi Tengah juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan secara detail pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti inspeksi awal yang dilaksanakan sesaat setelah terjadi gempa guna memastikan secara menyeluruh kondisi struktur kedua jembatan tersebut.

Menurut Dody, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kerusakan struktur pada Jembatan Palu 4 maupun Jembatan Palu 1. Kedua jembatan tersebut dinyatakan aman dan tetap dapat digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta konektivitas wilayah.

Selanjutnya BPJN Sulawesi Tengah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terkait kondisi Jembatan Palu 3 yang dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dan siap memberikan dukungan serta advis teknis apabila diperlukan.

Dody menyampaikan, untuk saat ini penanganan dan pemeriksaan BPJN Sulawesi Tengah difokuskan pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1 yang menjadi kewenangan Kementerian PU.

Kementerian PU, ujar dia, akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap infrastruktur strategis di wilayah terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat serta menjaga kelancaran konektivitas dan aktivitas perekonomian pasca bencana.

Dody mengatakan, langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam penanganan bencana melalui penyediaan infrastruktur yang andal, aman, dan tangguh.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dikelola kementeriannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody di Jakarta, Rabu.

Dirinya menjelaskan, dari total pagu indikatif 2027 sebesar Rp98,47 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Prasarana Strategis yakni Rp31,53 triliun.

Hal ini untuk mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera.

Kemudian pada bidang Bina Marga dialokasikan sebesar Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan.

Sementara itu, bidang Sumber Daya Air dialokasikan sebesar Rp25,44 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) atau Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta penanganan infrastruktur pasca bencana.

Sedangkan bidang Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp11,07 triliun untuk pembangunan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana.

Alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp1,19 triliun.

Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun.

Persetujuan tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.

Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp291 triliun, sementara pagu indikatif yang disetujui sebesar Rp98,47 triliun.

“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menyatakan untuk jembatan dan jalan kawasan Enang-enang Kabupaten Bener Meriah, Aceh bakal dibangun permanen pada 2027 mendatang, dan sementara ini sudah ada jalan alternatif yang dapat dilintasi masyarakat.

"Jadi infrastruktur di Enang-enang itu sebenarnya kita sudah programkan di 2027," kata Plt Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, di Aceh Barat, Senin.

Sebagai informasi, jembatan Enang-enang yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Bireuen belum diperbaiki pascabencana banjir bandang dan tanah longsor Aceh.

Akibatnya, masyarakat setempat mulai memperbaiki jembatan dan jalan di sana secara mandiri untuk dapat dilintasi, minimal untuk digunakan kendaraan roda dua.

"Jadi kemarin memang kita melihat viral di mana-mana itu (masyarakat bangun jembatan mandiri). Kami dari BPJN sudah bertemu dengan Bupati Bener Meriah dan masyarakat, dan akan dibangun tahun 2027," ujarnya.

Zulkarnaini menyampaikan, alternatif masyarakat membangun mandiri jembatan tersebut karena mereka ingin memiliki akses ke kebun masing-masing menggunakan sepeda motor. Sedangkan untuk mobil tidak direkomendasikan.

"Sudah tanya ke masyarakat kenapa mau membangun sendiri, itu karena mereka mau lebih cepat daripada mereka harus berputar. Kalau untuk dilewati sepeda motor, mungkin bisa. Roda empat belum bisa kita rekomendasikan untuk melewati," katanya.

Ia menuturkan, untuk akses ke Bener Meriah dan Aceh Tengah, pemerintah telah menyiapkan alternatif dari Enang-enang tersebut, yaitu melawati jalan kabupaten melewati Desa Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo, dan masih terus digunakan, serta sudah dilebarkan.

"Kita juga sudah meningkatkan jalan tersebut dengan kita melebarkan satu kiri dan satu kanan, jalan dari empat menjadi enam meter," ujarnya.

Ia menambahkan, jembatan Enang-enang ini lama dibangun karena prosesnya sedikit lebih sulit, harus melihat atau melakukan kajian teknis secara khusus terlebih dahulu karena terletak diantara lerengan gunung.

Dalam kesempatan ini, BPJN Aceh mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan bermuatan melewati jembatan Enang-enang. "Karena kita belum ada jaminan untuk bisa melewati jembatan yang roboh tersebut," demikian Zulkarnaini.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menyatakan bahwa pembangunan jembatan permanen Kutablang dan Teupin Mane Kabupaten Bireuen, Aceh yang sebelumnya ambruk dihantam banjir bandang ditargetkan rampung atau fungsional pada Agustus 2026 mendatang.

"Untuk saat ini untuk Kutablang sudah berprogres 46 persen. Insya Allah untuk kita bisa selesai di Juli, paling lambat Agustus 2026 fungsional," kata Plt Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, di Aceh Barat, Senin.

Jembatan Kutablang merupakan akses jalan nasional dari wilayah timur Aceh menuju Sumatera Utara. Pasca ambruk dihantam banjir bandang akhir November 2025 lalu. Kementerian PU langsung membangun kembali secara permanen sejak awal 2026.

Sementara ini, akses jembatan tersebut masih memanfaatkan jembatan darurat (bailey), lalu lintas di sana diterapkan sistem satu arah selama 30-60 menit dari masing-masing arah (Banda Aceh - Medan dan sebaliknya).

"Jembatan Kutablang berada lintas timur, dan itu adalah lintas logistik, yaitu untuk masyarakat Aceh itu dengan Sumut," ujarnya.

Selain Kutablang, lanjut Zulkarnaini, Kementerian PU juga sedang membangun permanen jembatan Teupin Mane yang hancur pascabencana hidrometeorologi lalu, dan ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

"Sekarang juga sedang dikerjakan, Insya Allah untuk Teupin Mane nanti kita usahakan di bulan Agustus 2026," kata Zulkarnaini.

Sebagai informasi, jembatan Teupin Mane merupakan akses dari Kabupaten Bireuen menuju empat kabupaten di wilayah tengah Aceh yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues hingga Aceh Tenggara.

Pascabencana, akses di sana masih dibantu dengan jembatan darurat (bailey). Lokasi itu juga sudah pernah ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sewaktu awal bencana Aceh.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026