REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – BUMN melalui PT Brantas Abipraya (Persero) menuntaskan pembangunan empat embung di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, guna memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Infrastruktur sumber daya air ini juga diarahkan untuk memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, embung yang telah selesai dibangun meliputi Embung Kejawar, Embung Wangon, Embung Alasmalang, dan Embung Kedunggede. Keempat embung tersebut siap dimanfaatkan untuk penyediaan air baku, irigasi pertanian, perikanan, destinasi wisata, serta cadangan air saat musim kemarau.

“Brantas Abipraya memastikan pembangunan keempat embung berjalan sesuai dengan standar mutu, keselamatan, dan ketepatan waktu,” ujar Dian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Dian menyampaikan proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam memperkuat ketahanan air dan pangan nasional. Embung Kejawar memiliki kapasitas tampung 9.534 meter kubik, Embung Wangon 12.701 meter kubik, Embung Alasmalang 25.200 meter kubik, dan Embung Kedunggede berkapasitas 18.028 meter kubik.

“Selain fungsi utamanya sebagai penyedia air irigasi, keempat embung ini juga dirancang memiliki nilai tambah sebagai ruang publik,” kata Dian.

Dian menjelaskan Embung Kejawar dan Wangon dilengkapi fasilitas intake, outlet, rumah jaga, toilet, serta area terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas sosial. Pembangunan embung disebut tidak hanya menitikberatkan aspek teknis, tetapi juga manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“Kami berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya andal secara fungsi, tetapi juga memberikan nilai tambah sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” kata Dian.

Melalui proyek tersebut, Brantas Abipraya memperkuat perannya dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air berkelanjutan. Perusahaan menyatakan akan terus mendukung program pembangunan embung di berbagai wilayah guna meningkatkan ketahanan air dan pangan nasional.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan bendungan, bendung, embung, dan waduk memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian.

“Kementerian PU terus berkomitmen membangun dan menyelesaikan infrastruktur pengelolaan air di berbagai daerah untuk memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian,” ujar Dody.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait drainase di sekitar wilayah Blok M Jakarta.

"Nanti kami akan mengingatkan, berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk mengecek saluran-saluran drainase yang banyak sampah-sampahnya itu supaya tidak terjadi banjir di mana-mana," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti di Jakarta, Kamis.

Diana mengatakan masalah banjir bukan hanya disebabkan oleh sungai yang meluap, namun juga dikarenakan saluran drainase yang tidak lancar akibat tersumbat tumpukan sampah.

"Jadi kami konsennya di sini drainase-drainase itu juga harus lancar jalannya," katanya.

Sebagai informasi, PT Transjakarta memperpendek rute layanan Koridor 8 rute (Lebak Bulus-Pasar Baru) menjadi Pasar Baru-Kebayoran-Pasar Baru imbas banjir di sekitar kawasan Gandaria City, Jakarta Selatan pada Senin (4/5).

Selain layanan bus, Mikrotrans JAK 102 (Blok M-Lebak Bulus) juga dialihkan karena ada genangan air di sekitar Jalan Pasar Inpres.

Untuk sementara ini, arah Blok M tidak melayani titik berhenti Simpang Jalan BRI Radio Dalam 1 sampai dengan Jalan Pasar Inpres Gandaria Utara.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengimbau para penumpang menyesuaikan rencana perjalanan dan mengikuti informasi terbaru melalui kanal resmi Transjakarta.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyampaikan hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini menyebabkan kenaikan tinggi muka air pada Pos Pesanggrahan (Siaga 3) sekitar pukul 16.00 WIB dan menyebabkan terjadinya beberapa banjir di wilayah DKI Jakarta.

BPBD mencatat saat ini terdapat dua ruas jalan terdampak banjir di Jakarta Selatan yakni Jalan Swadarma Kelurahan Ulujami dan Jalan Ciledug Raya (Seskoal), Kelurahan Cipulir dengan ketinggian air 30-70 cm.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Memastikan kondisi jalan tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi) KM 72+000 B arah Parungkuda menuju Jakarta sudah bisa dilalui usai mengalami longsor.

Berdasarkan laporan operator jalan tol, PT Trans Jabar Tol (TJT), longsor terjadi pada Rabu (6/5/2026) pukul 15.30 WIB akibat hujan berintensitas tinggi. Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka dan tidak terdapat kendaraan pengguna jalan yang terdampak material longsor.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan dilakukan secara cepat untuk memastikan keselamatan pengguna jalan serta memulihkan kelancaran lalu lintas di ruas tol terdampak.

"Penanganan dilakukan secara cepat dengan fokus pada pembersihan material longsor, pengerahan alat berat, serta memastikan jalur transportasi dapat segera kembali berfungsi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan," kata Menteri Dody, Kamis (7/5/2026).

Penanganan dilakukan segera setelah kejadian dengan mengerahkan 2 unit excavator, 10 unit dump truck, dan 3 unit water tank, serta dukungan penerangan guna mempercepat pembersihan material longsor dan pengamanan area.

Hingga pukul 21.00 WIB, progres penanganan menunjukkan hasil signifikan. Bahu dalam, lajur 2 (L2), dan lajur 1 (L1) telah bersih dari material longsor, sementara pembersihan pada bahu luar dan area rounding terus dilanjutkan.

Berdasarkan laporan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Trans Jabar Tol, ruas telah dibuka secara operasional pada pukul 01.00 WIB (7 Mei 2026), setelah dilakukan pembersihan menyeluruh dan pemasangan rambu keselamatan.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian mengatakan pembersihan material terus diselesaikan dan dilanjutkan dengan evaluasi teknis pada lereng guna memastikan kondisi jalan benar-benar aman sebelum kembali beroperasi penuh.

"Begitu kejadian dilaporkan, penanganan langsung dilakukan di lokasi. Fokus kami adalah membuka akses secepat mungkin tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Alat berat dan personel segera diturunkan sehingga dalam beberapa jam lajur sudah bisa difungsikan kembali," kata Wilan.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan infrastruktur pendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Wirolegi, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan peran Kementerian PU adalah sebagai pendukung dalam membangun dan menyiapkan sarana pendukung infrastruktur, khususnya di wilayah yang belum terjangkau kemitraan swasta, termasuk di Jawa dan daerah 3T. Kementerian PU tidak terlibat dalam pengelolaan operasional.

“Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, termasuk dukungan akses jalan dari bandara menuju lokasi SPPG Wirolegi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, guna memastikan distribusi berjalan lancar dan program prioritas Presiden dapat terlaksana optimal,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Fasilitas SPPG Wirolegi dirancang sebagai pusat produksi dan distribusi makanan dengan kapasitas yang mampu memproduksi hingga 3.000 porsi (pax) per siklus distribusi, dengan kapasitas operasional yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan layanan di lapangan.

Fasilitas ini melayani wilayah dengan jangkauan distribusi maksimal sekitar 30 menit dari lokasi operasional, guna menjaga kualitas makanan serta efisiensi logistik dan distribusi layanan.

Selain itu, pembangunan fasilitas ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat dengan proyeksi penyerapan sekitar 50 tenaga kerja operasional. Lahan yang digunakan merupakan milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan melalui skema pinjam pakai selama 5 tahun.

Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung, antara lain bangunan utama, instalasi air minum, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat penampungan sementara (TPS), serta sarana penunjang operasional lainnya.

Ke depan, fasilitas ini akan diserahkan pengelolaannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung operasional layanan pemenuhan gizi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur seperti SPPG tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga berperan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi serta efisiensi distribusi pangan.

Dengan dukungan infrastruktur ini, diharapkan layanan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan lebih efektif serta mendukung kelancaran program prioritas pemerintah di bidang pangan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Airnya sudah mengalirnya kurang lebih sembilan ribu hektare sawah di sembilan kecamatan

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bendungan Krueng Pase di Leubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara selesai diperbaiki pasca rusak akibat bencana, dan kembali mengaliri air ke 8.922 hektare sawah masyarakat.

"Bendungan Krueng Pase sudah diperbaiki cepat. Airnya sudah mengalirnya kurang lebih sembilan ribu hektare sawah di sembilan kecamatan," kata Dody Hanggodo saat meninjau bendungan Krueng Pase, di Aceh Utara, Selasa.

Bendungan tersebut, kata dia, mengaliri air 8.922 hektare lahan persawahan masyarakat yang tersebar di delapan kecamatan dalam wilayah Aceh Utara dan satu kecamatan di Kota Lhokseumawe (perbatasan).

Adapun delapan kecamatan di Aceh Utara yang dialiri air bendungan itu yakni Meurah Mulia, Samudera, Syamtalira Bayu, Matang Kuli, Syamtalira Aron, Tanah Luas, Nibong, Tanah Pasar. Serta untuk Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

Dody berharap, dengan berfungsinya kembali bendungan tersebut, maka masyarakat dapat kembali bertani hingga menghasilkan panen minimal dua kali setahun.

"Dengan dialiri air ini, itu petani bisa panen minimum setahun dua kali, harapan kami bisa setahun tiga kali, harapannya," ujarnya.

Tetapi, masih terdapat masalah lain petani setempat, yaitu persoalan bantuan bibit dan pupuk. Persoalan ini, bakal disampaikan kepada Menteri Pertanian agar dapat ditindaklanjuti.

"Tadi ada permintaan dari para petani, tapi sudah saya sampaikan ke Pak Menteri Pertanian, mudah-mudahan ada stoknya yang bisa dikirim langsung ke Aceh Utara," kata Dody Hanggodo.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, mengucapkan rasa syukur karena Krueng Pase sudah dapat kembali dimanfaatkan oleh petani di sembilan kecamatan, mengingat mereka sudah 13 kali gagal panen sejak lima tahun terakhir.

"Kami mengucapkan terima kasih pak Menteri sudah terjun langsung ke Krueng Pase, memang ada sembilan kecamatan tertunda panen lantaran ambruknya bendungan. Paling penting hari ini dengan perhatian dari pusat, petani Aceh Utara kini sudah bisa kembali menanam padi," demikian Tarmizi Panyang.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus dukung pembangunan proyek ini agar selesai tepat waktu karena ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Jalan Tol Kayuagung–Palembang–Betung guna memperkuat konektivitas pada koridor utama Jalan Tol Trans Sumatera.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan jalan tol ini memiliki manfaat besar bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Sumatera.

“Kami terus dukung pembangunan proyek ini agar selesai tepat waktu karena ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dua seksi prioritas, yakni Seksi 1 Kramasan–Sungai Rengas dan Seksi 2 Sungai Rengas–Pangkalan Balai, ditargetkan rampung pada kuartal III 2026.

Jalan Tol Kayuagung–Palembang–Betung memiliki panjang total 111,69 km dan merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera. Ruas Kayuagung–Palembang sepanjang 37,62 km telah beroperasi, sementara lanjutan menuju Betung sepanjang 69,19 km saat ini tengah dibangun.

Menurut Dody, pembangunan ruas Tol Palembang–Betung terbagi dalam tiga seksi, yaitu Seksi 1 Kramasan–Sungai Rengas memiliki panjang 21,5 km, Seksi 2 Sungai Rengas–Pangkalan Balai sepanjang 33 km, serta Seksi 3 Pangkalan Balai – Betung sepanjang 14,69 km.

Fokus percepatan saat ini, katanya, berada pada Seksi 1 dan Seksi 2 karena keduanya akan memperkuat konektivitas kawasan perkotaan Palembang menuju wilayah utara Sumatera Selatan serta mendukung kelancaran arus logistik lintas provinsi.

Dody mengatakan, progres pembangunan menunjukkan capaian signifikan. Pada Seksi 1, pembebasan lahan telah mencapai 95,43 persen dengan progres konstruksi sebesar 92,07 persen. Sementara pada Seksi 2, progres pengadaan lahan mencapai 95,58 persen dan progres konstruksi sebesar 89,88 persen. Kedua seksi ini ditargetkan selesai konstruksi pada kuartal III 2026.

Adapun Seksi 3 Pangkalan Balai–Betung saat ini mencatat progres pembebasan lahan sebesar 86,15 persen dengan progres konstruksi 51,82 persen dan ditargetkan selesai pada awal 2027.

Dody menjelaskan, pembangunan jalan tol ini dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero). Pekerjaan konstruksi Seksi 1 dan Seksi 2 dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sedangkan Seksi 3 dikerjakan oleh PT Hutama Karya Infrastruktur.

Secara keseluruhan, ujar Dody, proyek Jalan Tol Kayuagung–Palembang–Betung memiliki nilai investasi sekitar Rp14,98 triliun dengan masa konsesi selama 50 tahun. Kehadiran tol ini akan memangkas waktu tempuh perjalanan Palembang–Betung secara signifikan dari sekitar tiga jam menjadi sekitar satu jam.

Dirinya menyampaikan selain meningkatkan efisiensi perjalanan, tol ini juga diharapkan memperlancar distribusi logistik, menurunkan biaya transportasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan di Sumatera Selatan.

Ruas Tol Kayuagung–Palembang–Betung akan menjadi bagian penting dalam memperkuat jaringan utama Jalan Tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung mobilitas orang dan barang di Pulau Sumatera.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merombak besar-besaran tujuh pejabat eselon di kementerian ini.

Ketujuh pejabat tersebut dilantik bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 2026, Jumat (1/5). Dalam sambutannya, Dody menekankan salah satu dari tiga fondasi statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih.

ASN dituntut kompeten, berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

"Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata," ujar Dody dalam keterangan resmi, Jumat (1/5).

Dody juga menyebut penguatan organisasi merupakan upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif sehingga menuai manfaat.

Menurut Dody profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan. Dengan demikian, lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil bisa tercipta.

"Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten," kata dia.

"Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif," imbuh Doddy.

Berdasarkan hasil penulusaran CNNIndonesia.com, posisi teratas yang dicopot adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PU yang mulanya dijabat Wida Nurfaida. Kini, posisi itu diisi Apri Artoto yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak Juli 2025.

Posisi berikutnya adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang ditempati Dwi Purwanto. Sebelum menduduki posisi Dirjen, dia punya pengalaman sebagai direktur sungai dan pantai serta kepala balai wilayah sungai.

Berikut nama ketujuh pejabat yang dicopot dan penggantinya di Kementerian PU.

1. Sekretaris Jenderal Wida Nurfaida digantikan Apri Artoto

2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro digantikan Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw

3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Apri Artoto digantikan Bisma Staniarto

4. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bob Arthur Lombogia digantikan Adenan Rasyid

5. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat K.M. Arsyad digantikan Rachman Arief Dienaputra

6. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Abram Elsajaya Barus digantikan Indro Pantja Pramodo

7. Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Edy Juharsyah digantikan Pantja Dharma Oetojo

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo umumkan pelantikan tujuh pejabat tinggi madya eselon I baru di lingkungan Kementerian PU, tepat pada hari buruh Jumat (1/5). Hal ini kemudian merujuk pada siapa ketujuh pejabat eselon I yang dicopot jabatannya. 

Berikut nama ketujuh pejabat yang dicopot mulai dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, hingga Staf Ahli Menteri yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Kementerian PU.

1. Sekretaris Jenderal Wida Nurfaida digantikan Apri Artoto2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro digantikan Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Apri Artoto digantikan Bisma Staniarto4. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bob Arthur Lombogia digantikan Adenan Rasyid5. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat K.M. Arsyad digantikan Rachman Arief Dienaputra6. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Abram Elsajaya Barus digantikan Indro Pantja Pramodo7. Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Edy Juharsyah digantikan Pantja Dharma Oetojo

Berdasarkan hasil penulusaran CNNIndonesia.com, posisi teratas yang dicopot adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PU yang ditempati Wida Nurfaida yang resmi dilantik Juli 2025. Kini, jabatan tersebut diisi oleh Apri Artoto yang sebelumnya menempati posisi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak Juli 2025.

Posisi berikutnya adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang ditempati Dwi Purwanto sejak dirinya dilantik pada Juli 2025. Sebelum menduduki posisi Dirjen, beliau memiliki pengalaman sebagai direktur sungai dan pantai serta kepala balai wilayah sungai.

[Gambas:Youtube]

Dalam sambutannya, Menteri Dody menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

"Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata," ujar Menteri Dody dalam keterangan resminya, Jumat (1/5).

Dody juga menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

"Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif," tandasnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencopot 7 pejabat eselon dan resmi melantik tujuh pejabat tinggi madya eselon I baru di lingkungan Kementerian PU, tepat pada hari buruh Jumat (1/5).

Dengan melantik tujuh pejabat eselon baru, artinya Menteri PU telah mencopot pejabat di posisi sebelumnya, termasuk Sekretaris Jenderal yang sebelumnya ditempati Wida Nurfaida yang resmi dilantik Juli 2025.

Pelantikan dilaksanakan di Gedung Utama Kementerian PU, Jakarta. Harapannya, pelantikan ini jadi penguatan organisasi dan penyesuaian kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah. 

Dalam sambutannya, Menteri Dody menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata," ujar Menteri Dodydalam keterangan resminya, Jumat (1/5).

Ia juga menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi Statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

[Gambas:Youtube]

"Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif," ungkapnya.

Menurutnya, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Menutup sambutannya, Menteri Dody menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

"Saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan dalam setiap langkah kita," tutup Menteri Dody.

Sebanyak tujuh pejabat yang dilantik terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Kementerian PU.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

1. Apri Artoto sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Wida Nurfaida2. Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air meggantikan Dwi Purwantoro3. Bisma Staniarto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggantikan Apri Artoto4. Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menggantikan Bob Arthur Lombogia5. Rachman Arief Dienaputra sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat menggantikan K.M. Arsyad6. Indro Pantja Pramodo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi menggantikan Abram Elsajaya Barus7. Pantja Dharma Oetojo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan menggantikan Edy Juharsyah 

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II agar seluruh proyek dapat rampung pada Juni 2026, sehingga siap digunakan saat tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan modern.

“Pembangunan semua Sekolah Rakyat Tahap II ini harus dipastikan bisa selesai seluruhnya pada bulan Juni, sebelum mulai tahun ajaran baru pada bulan Juli,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan memiliki kapasitas hingga 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar.

Dody juga menyoroti sejumlah lokasi pembangunan di berbagai wilayah Indonesia untuk memastikan percepatan pekerjaan berjalan sesuai target.

Dirinya mendorong percepatan penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari akses konstruksi, mobilisasi material, kebutuhan tenaga kerja serta kesiapan infrastruktur pendukung guna memastikan seluruh tahapan proyek pembangunan dapat berjalan sesuai target.

“Tetap utamakan kualitas dalam pembangunannya, baik dari segi material maupun struktur bangunannya, karena bangunan sekolah ini harus bisa bertahan untuk dimanfaatkan minimal selama 20 tahun,” katanya.

Dody juga mendorong seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya memperkuat sinergi dengan Kementerian PU, khususnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta pemerintah daerah setempat agar pembangunan dapat selesai tepat waktu.

Kementerian PU optimistis percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II akan memperluas akses pendidikan yang berkualitas sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di berbagai daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan target penyelesaian pada Juni 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari investasi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas, tanpa mengabaikan mutu konstruksi,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hingga saat ini, progres konstruksi telah mencapai sekitar 38 persen.

Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kelurahan Bulurejo, Kapanewon Lendah ini dibangun di atas lahan seluas 7,1 hektare dan dirancang mampu menampung hingga 1.080 peserta didik.

Pembangunan dilaksanakan menggunakan APBN senilai Rp214 miliar sebagai bagian dari upaya pemerintah mendukung penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan terpadu bagi masyarakat kurang mampu.

Pembangunan Sekolah Rakyat Kulon Progo dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY dengan kontraktor pelaksana PT Abadi Karya Pradanaraya (KSO) dan supervisi PT Ciriajasa Engineering Consultant.

Untuk mengejar target penyelesaian, percepatan pekerjaan dilakukan melalui penambahan tenaga kerja secara bertahap serta pengaturan pekerjaan secara paralel di beberapa zona konstruksi.

Sekolah Rakyat Kulon Progo dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, serta asrama siswa dan guru.

Fasilitas penunjang lainnya meliputi klinik, kantin sehat, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, dan ruang terbuka hijau.

Kementerian PU berharap percepatan pembangunan ini dapat segera menghadirkan fasilitas yang layak sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan, khususnya di Kulon Progo.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan untuk memperluas akses belajar di daerah. Proyek Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus untuk mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia.

PT PP (Persero) Tbk mengerjakan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Pekerjaan Umum dengan target selesai tahun ini. Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan proyek menghadapi tantangan waktu dan kondisi lokasi yang tersebar.

Joko mengatakan, hingga 23 April 2026 progres proyek telah mencapai 37,11 persen atau melampaui target dengan deviasi positif 10,81 persen. “Dalam pelaksanaannya, proyek ini memiliki tantangan tersendiri, khususnya terkait target waktu penyelesaian yang ketat serta kondisi lokasi pekerjaan yang tersebar dengan jarak tempuh yang cukup jauh,” kata Joko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Proyek dengan nilai kontrak Rp501,99 miliar ini dijadwalkan berlangsung selama 240 hari kalender sejak 10 Desember 2025. Joko menilai capaian progres tersebut menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Ia menjelaskan, PTPP menerapkan berbagai inovasi konstruksi untuk menjaga efisiensi waktu sekaligus kualitas pekerjaan.

“Proyek ini didesain untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang representatif, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu,” kata Joko.

Selain pembangunan fisik, proyek ini juga mendorong aktivitas ekonomi di sekitar lokasi melalui penyerapan tenaga kerja. Joko menilai koordinasi lintas pihak menjadi faktor penting dalam menjaga progres tetap melampaui target.

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan kerja, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Joko.