JAKARTA - Pemulihan layanan pendidikan pascabencana hidrometeorologi di Aceh dipercepat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, dan TNI AD lakukan kolaborasi untuk pemulihan tersebut.

Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan yang aman dan layak meskipun sekolah mereka terdampak bencana.

Saat meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah di Aceh, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti menegaskan bahwa pemerintah menargetkan sebagian besar sekolah terdampak dapat kembali digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran TNI AD yang telah bermitra dengan kami dalam proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah terdampak bencana,” katanya, melalui siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Mendikdasmen menjelaskan bahwa untuk sekolah yang masih menunggu proses pembangunan atau relokasi, Kemendikdasmen telah menyediakan ruang kelas darurat yang lebih representatif agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. “Mudah-mudahan proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dapat diselesaikan secepatnya sehingga anak-anak Aceh dapat kembali belajar secara optimal di sekolahnya,” katanya.

Salah satu sekolah yang tengah direhabilitasi adalah SD Negeri Utue. Sekolah yang berdiri sejak 1984 itu mengalami kerusakan pada sejumlah ruang kelas, plafon, toilet, dan sistem drainase yang menyebabkan genangan saat hujan. Tahun ini, SD Negeri Utue mendapatkan total anggaran Rp1,83 miliar dengan menu rehabilitasi 5 ruang kelas, 3 paket toilet, 1 ruang administrasi, pembangunan 1 ruang UKS, 8 paket perabot ruang kelas, 1 paket perabot ruang perpustakaan, 2 paket perabot ruang UKS, dan 3 paket penataan lingkungan.

Komandan Pelaksana Rehabilitasi, Letkol Inf. Arino Vranta Sinurat, mengatakan bahwa SD Negeri Utue merupakan bagian dari program rehabilitasi 190 sekolah terdampak bencana di Aceh. “Di Provinsi Aceh terdapat 190 sekolah yang direhabilitasi oleh TNI AD akibat dampak bencana hidrometeorologi. Khusus di SD Negeri Utue, kami mengerjakan tujuh ruang kelas, dua ruang administrasi, kamar mandi, pengadaan mebel, serta penataan lingkungan sekolah,” ujarnya.

Menurut Arino, pekerjaan dilakukan melalui pola swakelola tipe II yang menggabungkan tenaga profesional sipil dan personel TNI. “Kami melibatkan delapan tenaga tukang sipil dan tiga personel TNI yang bekerja bersama agar pembangunan berjalan efektif dan selesai sesuai target,” katanya.

Kepala SD Negeri Utue, Suwarni, mengapresiasi pola pembangunan yang tetap memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung. “Alhamdulillah, kami tidak perlu merelokasi siswa ke tempat lain. Pekerjaan dilakukan bertahap sehingga ruang yang masih layak dapat digunakan untuk belajar. Guru dan TNI juga bersama-sama memastikan keamanan siswa selama proses pembangunan,” tuturnya seraya berharap agar pembangunan di sekolah ini terlaksana dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan percepatan penanganan sekolah terdampak. Dari hasil verifikasi, terdapat 2.920 sekolah terdampak bencana, dengan 188 sekolah mengalami kerusakan berat dan 63 sekolah harus direlokasi.

“Banyak sekolah yang terlihat masih menggunakan kelas darurat bukan karena tidak ditangani, tetapi karena proses revitalisasi sedang berlangsung. Yang terpenting, pembelajaran tetap berjalan sambil pembangunan dilakukan,” ujarnya.

Melalui kolaborasi Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan TNI AD, rehabilitasi sekolah di Aceh diharapkan tidak hanya memulihkan bangunan yang rusak, tetapi juga mengembalikan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi ribuan peserta didik pascabencana.

Para murid SD Negeri Utue begitu bahagia dengan revitasliasi yang tengah berlangsung di sekolahnya. Mereka sudah tidak sabar untuk bisa menempati ruang kelas baru. Sambil menunggu kelasnya selesai, beberapa murid kelas 4A dan 4B belajar dalam satu kelas. “Senang sekali kalau sekolah kami bisa tambah bagus nanti,” ucap Farhan.

“Saya tidak sabar untuk bisa belajar di kelas baru. Saya senang sekolah di sini,” tambah Afkar, murid kelas 4 yang bercita-cita menjadi tentara.

Murid lainnya yang bernama Salman berjanji akan terus belajar dengan giat. Kedatangan Mendikdasmen ke sekolahnya menambah semangat dan keceriaan guru dan anak-anak untuk terus berjuang meraih cita-cita. “Saya akan giat belajar, bermain dengan rukun, dan menjadi anak yang pemberani,” ujar Salman yang dewasa nanti ingin menginguti jejak idolanya yaitu pesepak bola, Neymar.

PALU - Sebanyak 9 kali gempa susulan terjadi pascagempa besar M6,7 yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa, 16 Juni 2026, pukul 10.27.45 WIB. Gempa susulan terbesar tercatat kekuatan M5,1.

“Hingga pukul 11.20.00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 9 aktivitas gempa bumi susulan (aftershock), dengan magnitudo terbesar M5,1,” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03° LS ; 120,24° BT, atau tepatnya berlokasi di darat 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah pada kedalaman 10 km.

Wijayanto membeberkan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif. “Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault),” jelasnya.

Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan (shakemap) dan hasil observasi instrumentasi, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas VI-VII MMI di Palu, skala intensitas V-VI MMI di Sigi, skala intensitas III MMI di Polewalimandar, Mamasa, Mamuju, Pasang Kayu, skala intensitas II-III MMI di Pinrang, Pare-Pare, Pohuwato, Boalemo, Kab, Gorontalo Utara, Kab. Gorontalo, Luwu Utara.

Lihat video: Gempa Guncang Sulawesi, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami, Warga Masih Khawatir



Wijayanto memastikan hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. “BMKG akan terus memonitor perkembangan aktivitas gempa bumi susulan, dampak gempa bumi ini, serta segera menginformasikan kepada stakeholders, media dan masyarakat.”

“Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah,” imbaunya.

SULSEL - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian banjir hingga kebakaran hutan dan lahan melanda empat daerah di Indonesia dalam periode 24 jam terakhir, Sabtu sampai dengan Minggu (13-14/6/2026) pukul 07.00 WIB.

Laporan pertama ialah kejadian Banjir yang melanda Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu (13/6). Peristiwa ini dipicu oleh hujan deras yang kemudian menyebabkan debit air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga. Wilayah terdampak yaitu Kelurahan Salubattang dan Pentojangan yang berada di Kecamatan Telluwanua.

"Hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Palopo, sebanyak 10 unit rumah dan satu hektar lahan perkebunan terendam dengan tinggi muka air (TMA) mencapai 30 sentimeter," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/6/2026).

Peristiwa selanjutnya yaitu angin kencang yang menerjang Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu (13/6). Lokasi terdampak ialah Desa Tanjung Kelit Kecamatan Bakung Serumpun. Sebanyak 80 unit rumah warga mengalami kerusakan, dengan rincian 14 unit rusak berat dan 66 unit rusak ringan.

"Angin tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga merusak dua fasilitas pendidikan. BPBD Kabupaten Lingga terus mengupayakan penanganan darurat dan berkoordinasi dengan perangkat daerah setempat," ujar Aam sapaan Abdul Muhari.

Berikutnya di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara. Fenomena angin kencang ini menyebabkan sebanyak 12 unit rumah warga yang berada di Desa Parbuluan IV Kecamatan Parbuluan mengalami kerusakan setelah diterjang angin kencang ini. Merespon hal ini, BPBD Kabupaten Dairi melakukan pendataan dan monitoring di lokasi terdampak.

Lihat video: Bencana Alam di Sulut, Banjir Sitaro Renggut Banyak Nyawa



Beralih ke Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lahan seluas 20 hektare yang berada di Desa Eimau dan Eilode Kecamatan Sabu Tengah terbakar.

"Hasil kaji cepat BPBD Kabupaten Sabu Raijua dan tim gabungan mengungkap penyebab kebakaran diduga berasal dari sisa pembakaran sampah, terbawa angin sehingga menyebar dan memicu kebakaran," kata Aam.

Merespon kejadian bencana yang terjadi, Aam mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, saat terjadi hujan deras dalam durasi lebih dari satu jam, masyarakat diharapkan berlindung di lokasi yang aman dan memperhatikan wilayah sekitar apabila terdapat tanda-tanda alam yang dapat berpotensi menjadi bencana turunan, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

"Selanjutnya apabila terjadi peristiwa angin kencang, warga agar tetap bertahan di dalam bangunan seperti rumah atau gedung lainnya. Apabila berada di luar rumah agar mencari tempat berlindung yang aman dan jauhi pohon serta baliho atau bangunan semi permanen lainnya," kata Aam.

Sementara itu, Aam juga mengingatkan masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan diharapkan agar tidak membakar sampah di lahan yang kering dan pastikan sampah yang terbakar telah padam tidak menyisakan bara atau api sekecil apapun.

"Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait agar melakukan penguatan personel dan peralatan serta rutin memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing," pungkasnya.

ACEH - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri sekaligus mantan Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA dianugerahi penghargaan Garda Kemanusiaan Pascabencana Hidrometeorologi Aceh. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh.

Apresiasi tersebut diserahkan dalam Malam Apresiasi JMSI Aceh yang dirangkai dengan pelantikan Pengurus Daerah JMSI Aceh periode 2025–2030 di Ayani Hotel, Banda Aceh, Jumat, 11 Juni 2026 malam.

Ketua JMSI Aceh Hendro Saky menegaskan penghargaan ini diberikan melalui proses kurasi ketat. Safrizal dinilai memiliki kontribusi besar dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi dahsyat yang melanda Aceh pada akhir November 2025.

Sementara itu, Safrizal menyebut penghargaan ini bukan pencapaian personal, melainkan buah dari dedikasi kolektif. “Penghargaan ini tentu merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan dedikasi, bukan hanya saya pribadi, tetapi seluruh pihak yang tanpa lelah bekerja,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Safrizal menegaskan, penanggulangan bencana di era modern tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan dengan pendekatan pentahelix yakni, kolaborasi pemerintah, media, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



Secara filosofis, Safrizal juga mengingatkan agar penghargaan ini tidak dimaknai sebagai ajang pamer kesuksesan individu. Safrizal menolak istilah monos-arete– keunggulan individual – dalam konteks penanggulangan bencana.

“Semoga penghargaan ini dimaknai sebagai representasi kolaboratif dan bukan ‘monos-arete’. Penanganan bencana adalah kerja kolaboratif,” tegasnya.

Malam apresiasi turut dihadiri jajaran Korem, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), tokoh publik, serta dunia usaha. Kehadiran lintas sektor ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi kemanusiaan di Tanah Rencong pascabencana hidrometeorologi berjalan solid dan berkelanjutan.

PAPUA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkaitgempabesar M5,4 di Sarmi, Papua, hari ini Selasa (2/6/ 2026) pukul 06.01.16 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 2,03° LS ; 138,91° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 24 Km arah Tenggara, Sarmi, Papua pada kedalaman 19 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Anjak Mamberamo. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip)," ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto dalam keterangan tertulisnya.

Gempabumi ini dirasakan di Kota Sarmi dengan skala intensitas IV MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar Wijayanto.

Lihat video: GEMPA MEGATHRUST GUNCANG UTARA SULAWESI



Hingga pukul 06.30 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

Wijayanto mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

"Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah," imbaunya.

Bisnis.com, JAKARTA - Krisis iklim di Indonesia ma­­­kin terlihat nyata melalui meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sepanjang 2025 terjadi 4.727 ben­­cana alam di Indonesia, de­­ngan 99,26% didominasi banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta tanah longsor.

Krisis iklim, degradasi ling­­­kungan, ketimpangan sosial, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi mendorong lahirnya tuntutan baru atas transparansi dan akuntabilitas korporasi. Investor, regulator, dan masyarakat tidak lagi ha­­­nya menilai perusahaan dari aspek profitabilitas, te­­­ta­­­pi juga dari dampak En­­­vi­­­ronmental, Social, and Go­­­ver­nance (ESG).

Di Indonesia, komitmen ter­­sebut diperkuat melalui ke­­­wajiban pelaporan keberlanjutan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017. Namun, di tengah meningkatnya perhatian terhadap ESG, berbagai praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan masih terus terjadi.

Di Asia Tenggara, ekspansi perkebunan kelapa sawit, mi­­­salnya masih dikaitkan de­­­ngan deforestasi dan an­­­caman terhadap habitat harimau Sumatera. Ironisnya, sejumlah perusahaan tetap mengusung komitmen “no deforestation” dalam laporan keberlanjutan mereka.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaporan ESG belum tentu mencerminkan praktik keberlanjutan yang sesungguhnya. Fenomena ini dikenal sebagai decoupling, yakni ketidaksesuaian antara narasi formal yang dikomunikasikan perusahaan dengan praktik operasional di lapangan.

Tujuan dari decoupling adalah untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasi. Dalam konteks ESG, decoupling muncul dalam dua bentuk utama: greenwashing dan greenhushing. Greenwashing terjadi ketika perusahaan membangun citra ramah lingkungan secara ber­­­lebihan tanpa didukung kinerja nyata. Sebagi contoh Volkswagen. Perusahaan otomotif asal Jerman itu sempat memperoleh penilaian ESG yang relatif baik sebelum akhirnya terseret skandal manipulasi uji emisi kendaraan diesel (BBC, 2015)

Meningkatnya kekhawa­tir­an terhadap praktik greenwashing telah mendorong regulator di berbagai negara untuk memperketat pengawasan, serta langkah pencegahan. Otoritas regulasi lintas yurisdiksi makin sering menjatuhkan sanksi signifikan melalui tindakan administratif maupun litigasi.

Kekhawatiran dituduh se­­­bagai greenwasher dan ketakutan menghadapi risiko litigasi menyebabkan sejumlah perusahaan memilih untuk menahan atau mengurangi pengungkapan terkait ESG, sebuah fenomena yang dikenal sebagai greenhushing.

Greenhushing terjadi ketika perusahaan secara sengaja menyembunyikan atau menghindari pengungkapan inisiatif lingkungan yang sebenarnya telah dilakukan. Toyota menjadi salah satu contoh yang menarik. Meskipun pe­­­rusahaan tersebut telah mencapai status zero-landfill di fasilitas manufakturnya di Eropa selama beberapa tahun, pencapaian tersebut tidak dipublikasikan secara terbuka oleh perusahaan (Burrows, 2020).

Greenhushing terjadi ka­­­rena sikap aversi risiko ma­­­najerial yang didorong oleh kekhawatiran terhadap tu­­duhan greenwashing dari para pemangku kepentingan dan kekhawatiran atas trade-off finansial dari implemen­­tasi ESG. Perusahaan me­­­ngu­­rangi pengungkapan ke­­­ber­­­lanjutan, karena pertimbangan biaya kepemilikan di tengah persaingan pasar yang makin ketat.

Greenwashing maupun greenhushing berdampak buruk pada pengambilan keputusan khususnya investor. Greenwashing menyebabkan investor salah dalam menilai risiko perusahaan. Investor dapat menganggap perusahaan memiliki praktik keberlanjutan yang baik, padahal sebenarnya memiliki risiko lingkungan, sosial, atau tata kelola yang tinggi.

Dampak kinerja?

Dalam jangka pendek, green­­­washing dapat meningkatkan kinerja keuangan ka­­­rena para pemangku ke­­­pen­­­tingan terpengaruh oleh pengungkapan yang terlihat positif. Para pemangku ke­­­pentingan bergantung pada laporan keberlanjutan yang diterbitkan.

Dalam kasus greenwashing, seorang investor mungkin membuat keputusan yang salah dengan berinvestasi di perusahaan yang melebih-lebihkan kinerja keberlanjutannya, percaya bahwa kinerja perusahaan tersebut kuat dan selaras dengan ni­­­lai-nilainya. Akan tetapi da­­­lam jangka panjang, praktik aktual mungkin mulai dicurigai oleh para pemangku kepentingan beberapa tahun setelah publikasi laporan keberlanjutan.

Di sisi lain, greenhushing dapat merugikan nilai pemegang saham dan kinerja keuangan. Greenhushing pada awalnya dapat melemahkan dukungan pemangku kepentingan akibat keterbatasan pengungkapan informasi.

Akan tetapi, seiring waktu perusahaan dapat kembali memperoleh kepercayaan ke­­­tika upaya ESG yang sebenarnya mulai terlihat, sehingga menghasilkan perbaikan ki­­­nerja keuangan. Dinamika ini menegaskan pentingnya pelaporan ESG yang transparan dan akurat dalam menciptakan nilai perusahaan.

Pertanyaannya apakah laporan keberlanjutan menjamin ekonomi yang lebih? Apakah hijau adalah hitam yang baru? Untuk menumbuhkan kepercayaan dan keandalan dalam pengukur­an dan pengungkapan keberlanjutan, diperlukan kerangka kerja jaminan yang diakui secara luas sebagian besar investor (97%) percaya bah­­­wa pengungkapan keberlanjutan harus diaudit.

Pengembangan database yang real time untuk deteksi ESG-decoupling sangat di­­­per­­lukan. Saat ini data ESG rating yang real time masih terbatas. BEI sudah secara rutin menyajikan data ESG skor tetapi coverage-nya ha­­­nya 1 tahun dan tidak real time. Sementara itu, data base dari lembaga rating terkemuka mematok biaya yang sangat mahal.

Selain itu Cakupan skor ESG dan data kinerja ESG di negara berkembang ma­­­sih terbatas. Data tahun 2017—2022 menunjukkan terdapat 3.759 perusahaan yang terdaftar di BEI, tetapi hanya 272 (7,2%) yang memiliki data skor ESG dan 238 (6,3%) yang memiliki pengungkapan ESG.

Kelemahan lainnya adalah terdapat kontroversi mengenai skor ESG dari berbagai lembaga pemeringkat. Meskipun banyak lembaga pemeringkat ESG di seluruh dunia, seperti Kinder, Lydenberg, dan Domini (KLD), Sustainalytics, Moody’s ESG (Vigeo-Eiris), S&P Global (RobecoSAM), Re­­­­finitiv (Asset4), dan MSCI, te­­­tapi ada kontradiksi dalam skor ESG di antara lembaga pemeringkat.

Dalam beberapa kasus, lem­­­­baga pemeringkat ESG memberikan peringkat yang berbeda atau bahkan bertentangan untuk perusahaan yang sama. Selain itu, kualitas dan keterbacaan laporan keberlanjutan di Indonesia masih rendah sehingga riset ESG juga berpotensi terken­­­dala karena data yang valid sulit diperoleh. Hal ini me­ndorong penggunaan teknologi AI dalam deteksi ESG-decoupling.

AI mampu mengungkap wawasan tersembunyi dalam data, mengurangi subjektivitas, menghemat sumber daya, dan meningkatkan cakupan data terutama di negara berkembang. Maka kecerdasan buatan dapat menjadi makin signifikan dalam identifikasi decoupling.

KENDARI - Gempa kekuatan M4,5 mengguncang Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat, 29 Mei 2026, pukul 21:34:43 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki episenter yang terletak pada koordinat 3,56 LS; 122,30 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 22 km Timur Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada kedalaman 4 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Kendari Central," ungkap Kepala BBMKG Wilayah IV, Nasrol Adil dalam keterangan tertulisnya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap) dan laporan masyarakat, gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Kota Kendari dan Konawe Utara dengan skala intensitas III – IV MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah.

Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu; Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dan dinding berbunyi) dan Konawe dan Konawe Selatan III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Nasrol memastikan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

"Hingga pukul 22:00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 3 (tiga) kejadian gempabumi susulan (aftershock)," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat menjelang Hari Raya Iduladha 2026 melalui penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan dua agenda tersebut menjadi fokus utama pemerintah agar masyarakat dapat menyambut Iduladha dengan rasa aman dan optimistis.

“Menjelang Hari Raya Iduladha, pemerintah menyampaikan dua hal penting kepada publik yaitu penguatan tata kelola MBG yang telah menjangkau 62 juta penerima manfaat serta perkembangan rehab dan rekon di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, penguatan tata kelola program MBG dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir 2025.

Qodari menilai kedua agenda tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam aspek kesehatan maupun pemulihan kehidupan warga terdampak bencana.

“Kedua agenda tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat menyambut Iduladha dengan rasa aman, tenang, dan penuh harapan baik melalui pemenuhan gizi masyarakat maupun percepatan pemulihan kehidupan warga terdampak bencana,” katanya.

Dia menambahkan pemerintah berupaya menjalankan seluruh program secara transparan, terukur, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Pemerintah terus berupaya dengan prinsip transparan, terukur, dan berpihak kepada keselamatan serta kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Qodari juga mengajak media massa untuk ikut mengawal pelaksanaan program pemerintah agar seluruh komitmen yang telah disampaikan dapat berjalan sesuai tujuan.

“Kami mengundang teman-teman media untuk terus memonitor dan memberitakan perkembangan ini bersama-sama kita jaga agar komitmen tetap berada pada jalurnya,” katanya.

Menurut Qodari, kolaborasi antara pemerintah dan media menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas kebijakan publik, terutama di tengah proses pemulihan pascabencana dan pelaksanaan program prioritas nasional.

“Bersama-sama komitmen ini akan membuat Indonesia menjadi lebih sejahtera, lebih sehat, lebih aman, dan lebih berdaulat,” ujar Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi besar yang melanda wilayah Sumatra pada 2025 terus menunjukkan perkembangan, baik dari sisi pemulihan fisik maupun ekonomi masyarakat terdampak.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra itu menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

“2025 tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah melanda wilayah Sumatra, bahkan Indonesia. Pada kondisi awal, berdasarkan data Satgas PRR pada 2 Desember 2025 tercatat 2.178.269 jiwa terdampak di tiga provinsi,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara ratusan ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan hingga memutus konektivitas antarwilayah. Pemerintah kemudian membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

Qodari menjelaskan pemerintah memfokuskan penanganan pada enam isu strategis, yakni percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), penyaluran dana hunian, pemulihan konektivitas, rehabilitasi layanan dasar, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Dalam aspek penyediaan hunian, pemerintah mencatat pembangunan huntara hampir rampung. Berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, sebanyak 19.312 unit huntara telah selesai dibangun dari target 20.338 unit.

Sementara itu, pembangunan huntap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memiliki total komitmen sebanyak 39.335 unit yang didukung berbagai pihak, mulai dari BNPB, Kementerian PKP, Polri, Baznas, Kadin hingga Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Per 12 Mei 2026 sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses,” kata Qodari.

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga menggelontorkan bantuan keuangan bagi warga terdampak melalui tiga instrumen sekaligus.

Pertama, dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan atau Rp1,8 juta per KK. Penyaluran bantuan tersebut disebut telah mencapai 100% kepada 20.767 KK, yang terdiri atas 13.547 KK di Aceh, 4.288 KK di Sumatra Utara, dan 2.932 KK di Sumatra Barat.

Kedua, bantuan perbaikan rumah rusak yang telah diberikan kepada 31.007 unit rumah. Rinciannya, sebanyak 18.335 rumah rusak ringan menerima bantuan Rp15 juta per unit, sedangkan 12.672 rumah rusak sedang memperoleh bantuan Rp30 juta per unit. Total nilai bantuan mencapai Rp655 miliar.

Ketiga, pemerintah menyalurkan dukungan isi hunian, jaminan hidup (jadup), dan stimulan ekonomi dengan total realisasi lebih dari Rp860 miliar. Rinciannya, Rp192 miliar untuk isi hunian, Rp347 miliar untuk jadup, dan Rp320 miliar untuk stimulan ekonomi.

Dalam sektor layanan dasar, pemerintah mengklaim sebagian besar fasilitas publik telah kembali beroperasi.

Qodari menyebut seluruh desa terdampak di tiga provinsi kini telah kembali menikmati layanan listrik 100%. Selain itu, seluruh 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas terdampak juga sudah beroperasi penuh.

Namun demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu yang belum beroperasi di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Di sektor pendidikan, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga tengah merevitalisasi 3.002 sekolah dengan total anggaran Rp2,86 triliun.

Pemulihan jaringan komunikasi juga diklaim telah mencapai 100% dengan seluruh BTS terdampak kembali aktif, meliputi 3.815 BTS di Aceh, 5.845 BTS di Sumatra Utara, dan 1.483 BTS di Sumatra Barat.

Adapun untuk infrastruktur transportasi, sebanyak 150 ruas jalan dan jembatan nasional telah kembali fungsional sejak akhir Desember 2025.

Sementara itu, pemulihan jalan dan jembatan daerah masih berlangsung. Di Aceh, 1.521 dari 1.638 ruas jalan dan 351 dari 652 jembatan telah kembali fungsional. Di Sumatra Utara, 607 dari 616 ruas jalan dan 343 dari 366 jembatan telah pulih. Sedangkan di Sumatra Barat, 149 dari 167 ruas jalan serta 97 dari 163 jembatan telah kembali digunakan.

Qodari juga menyoroti pemulihan ekonomi masyarakat yang mulai menunjukkan tren positif. Sebanyak 196 dari total 210 pasar rakyat di tiga provinsi telah kembali beroperasi.

Di sisi lain, transaksi e-commerce UMKM di wilayah terdampak pada periode 22 Januari hingga 23 April 2026 tercatat mencapai Rp13,2 triliun.

“Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur,” ujarnya.

Pemerintah juga mencatat terdapat 193.703 debitur kredit usaha rakyat (KUR) terdampak dengan outstanding mencapai Rp11,2 triliun yang telah diidentifikasi sebagai dasar restrukturisasi dan pendampingan usaha.

Di sisi lain, sebanyak 1.558 dari 1.593 rumah ibadah terdampak telah kembali beroperasi. Kementerian Agama juga telah menyalurkan bantuan rehabilitasi masjid dan musala sebesar Rp5 miliar untuk 132 unit.

Secara keseluruhan, Qodari menyebut terdapat empat capaian utama yang mulai dirasakan masyarakat terdampak. Mulai dari kepastian ekonomi keluarga melalui bantuan senilai lebih dari Rp1,42 triliun, pulihnya layanan dasar, tersambungnya konektivitas nasional, hingga bergeraknya kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ekonomi bergerak kembali dengan transaksi UMKM Rp13,2 triliun dan 196 dari 210 pasar rakyat sudah beroperasi. Jadi nanti perdagangan hewan ternak buat kurban sudah bisa,” tandasnya.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 814 kejadian bencana melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada periode 1 Januari hingga 24 April 2026. Dalam laporannya, kejadian bencana hidrometeorologi basah khususnya banjir dan cuaca ekstrem masih mendominasi.

“Jumlah kejadian bencana per tanggal 24 April 2026 tercatat sebanyak 814 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah Bencana hidrometeorologi 99,26% dan bencana geologi 0,74% dengan urutan bencana banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan gelombang pasang atau abrasi,” tulis BNPB dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

BNPB melaporkan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan total 384 kejadian. Disusul oleh cuaca ekstrem sebanyak 253 kejadian, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 85 kejadian, serta tanah longsor sebanyak 72 kejadian. Selain itu, tercatat 8 kejadian gelombang pasang atau abrasi dan 6 kejadian kekeringan.

Untuk kategori bencana geologi, BNPB mencatat telah terjadi 5 kali gempa bumi dan 1 kali erupsi gunungapi selama periode hampir empat bulan pertama di tahun ini.

Rentetan bencana ini membawa dampak kemanusiaan yang signifikan. Data BNPB menunjukkan sebanyak 214 orang dinyatakan meninggal dunia, 13 orang hilang, dan 1.670 orang mengalami luka-luka. Dampak yang paling masif terlihat pada jumlah warga yang menderita dan harus mengungsi, yakni mencapai 2.352.265 jiwa.

Lihat video: CUACA EKSTREM MENGINTAI! Apakah Kita Siap Hadapi Bencana Hidrometeorologi?



Kerusakan materiil juga tercatat cukup besar. Sebanyak 8.962 rumah dilaporkan rusak, dengan rincian 1.661 rusak berat, 1.879 rusak sedang, dan 5.422 rusak ringan. Bencana juga merusak fasilitas publik, di antaranya 95 tempat ibadah, 52 jembatan, 43 bangunan satuan pendidikan, 35 fasilitas pelayanan kesehatan, dan 11 kantor pemerintah.

Secara geografis, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi. BNPB mencatat Jawa Tengah dengan angka kejadian terbanyak yakni 156 bencana, disusul Jawa Barat dengan 138 kejadian, dan Jawa Timur dengan 115 kejadian. Wilayah lain yang menunjukkan angka cukup tinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTT) dengan 53 kejadian.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan sebanyak 162 kejadian bencana alam telah melanda wilayah tersebut sepanjang Januari-April 2026. Data ini menunjukkan tingginya frekuensi bencana hidrometeorologi yang terus mendominasi peta risiko di wilayah Jawa Tengah sepanjang kuartal pertama tahun ini.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, mengungkapkan bahwa banjir dan cuaca ekstrem menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi. “Kami juga melakukan langkah-langkah strategis. Baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota,” kata Taj Yasin dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Gedung A Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (22/04/2026).

Gus Yasin, sapaan akrabnya, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sistem penanggulangan secara komprehensif mulai dari tahap pra-bencana hingga pasca-bencana. Fokus utama mencakup penguatan logistik kebencanaan guna memastikan distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran di lokasi yang terisolasi maupun pemukiman padat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tengah memprioritaskan peningkatan kapasitas daerah, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kelengkapan sarana dan prasarana. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diklaim berjalan efektif dalam menangani situasi darurat di lapangan guna meminimalisir kerugian materiil.

“Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh upaya penanggulangan bencana. Ini alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif,” ucap Taj Yasin.

Salah satu isu krusial yang dibahas adalah penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang. Di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, fenomena ini telah merusak ratusan rumah warga sejak awal Februari 2026, sementara di Kelurahan Jangli, Semarang, dampak signifikan terus terpantau hingga April 2026.

Merespons kondisi tersebut, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait percepatan pembangunan hunian bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” tegas Abdul.

Selain relokasi hunian, pertemuan tersebut menggarisbawahi pentingnya infrastruktur mitigasi jangka panjang yang bersifat struktural. Rencana pembangunan kolam retensi di wilayah Pati dan Kudus, serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Demak, menjadi agenda strategis untuk menekan risiko banjir rob di masa depan.

Dalam kunjungan ini, dukungan finansial dalam skala besar juga dikucurkan ke Jawa Tengah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat terdampak. Total bantuan mencapai triliunan rupiah, termasuk dukungan dari Kementerian Sosial senilai Rp 2,76 triliun guna jaminan sosial dan perlindungan warga.

Terdapat pula bantuan sertifikasi halal gratis bagi 95.045 pelaku UMK senilai Rp 21,8 miliar untuk menjaga daya saing usaha kecil di tengah ancaman bencana. Alokasi dana lainnya mencakup dukungan BNPB sebesar Rp 2,3 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari Kementerian PPPA senilai Rp 7,95 miliar.

Distribusi dana ini diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi dan sosial pasca-bencana di seluruh kabupaten/kota terdampak. Integrasi antara bantuan tunai dan pembangunan infrastruktur fisik diyakini dapat memperkuat resiliensi Jawa Tengah dalam menghadapi sisa musim penghujan di tahun 2026.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana pada periode 24 jam terakhir pada 17 hingga 18 Januari 2026. Kejadian bencana dilaporkan antara lain peristiwa angin kencang di Kabupaten Deli Serdang, banjir di Kota Tegal dan Jakarta, dan penambahan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Jumat (17/4), hujan disertai angin kencang melanda Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terjangan angin mengakibatkan tujuh unit rumah mengalami rusak ringan. Peristiwa ini juga mengakibatkan jaringan listrik di Desa Tanjung Anom padam.

"Sebanyak tujuh kepala keluarga atau 29 jiwa terdampak. Satu orang diantaranya mengalami luka ringan. Saat ini warga terdampak masih bertahan di rumah masing-masing," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (18/4/2026).

Sebagai langkah penanganan darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang melakukan giat gotong royong bersama pemerintah desa setempat dan memberikan bantuan permakanan kepada korban terdampak.

Selanjutnya, hujan dengan intensitas sedang pada hari Jumat (17/4) di Kota Tegal, Jawa Tengah, juga menyebabkan banjir di empat kelurahan di Kecamatan Marganda. Kelurahan terdampak yaitu Kelurahan Kalinyamat Kulon, Krandon, Cabawan, dan Kaligangsa.

"Warga terdampak sebanyak 17 kepala keluarga atau sejumlah 36 jiwa. Sembilan unit rumah dan sembilan akses jalan terdampak. Banjir yang terjadi pada pukul 04.30 WIB ini terpantau berangsur surut pada pukul 10.00 WIB," ungkap Aam sapaan Abdul Muhari.

Lihat video: BNPB Buka Jalan Terputus di Aceh Utara, Warga Bertahan dengan Kayu Gelondongan



Wilayah Daerah Khusus Jakarta turut mengalami banjir serupa pada Jumat (17/4) setelah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan meluapnya Kali Ciliwung pada pukul 01.30 WIB dini hari. Ketinggian air antara 30-90 sentimeter berdampak pada 251 unit rumah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

"Sebanyak 766 jiwa terdampak kejadian ini. BPBD DKI Jakarta melakukan pemantauan dan asesmen di lokasi terdampak. Pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIB genangan air terpantau telah surut total," kata Aam.

Sementara itu, Aam mengungkapkan bahwa BNPB kembali menerima laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Sukamara pada Jumat (17/4).

Karhutla terjadi di Desa Sungai Cabang Barat. Luasan lahan terbakar pada peristiwa ini seluas 2,90 hektare. BPBD Kabupaten Sukamara gerak cepat melakukan pemadaman pada tipe permukaan jenis tanah mineral ini.

"Pemadaman dilakukan secara mekanis menggunakan kopyor dan jet shooter atau pompa punggung. Kejadian ini menambah total luasan lahan terbakar akibat karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah sejak awal Januari 2026 menjadi total seluas 379,76 hektare," ujarnya.

Dalam menghadapi masa peralihan musim ini, Aam mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi selama musim hujan seperti angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, banjir dan gelombang tinggi serta kemungkinan bencana geologi seperti gempa bumi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Masyarakat, kata Aam, juga tidak boleh lengah akan potensi risiko bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Untuk pencegahan terjadinya karhutla, warga diimbau untuk tidak membakar sampah, membuka lahan dengan pembakaran, serta memastikan padamnya bara saat membuang puntung rokok.

"Selalu siapkan tas siaga bencana sebagai langkah kesiapsiagaan dan senantiasa pantau pembaruan informasi dari sumber resmi dan terpercaya, seperti BNPB, BPBD dan BMKG," imbaunya.