Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia kini sudah mampu memasok makanan siap saji bagi jemaah haji di Arab Saudi.

Upaya ini dinilai sebagai perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi jemaah haji asal Indonesia.

"Sekarang sudah ada makanan siap saji yang fresh, saya baru tahu. Istilahnya itu RTE (ready to eat), kalau kita kan masak dulu. Bahkan ada juga bawa bumbu, kirim bumbu ya, yang bumbu kalau masak terus kasih bumbu jadi langsung jadi," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan pengembangan produk makanan siap saji tersebut menjadi bagian dari upaya agar kebutuhan konsumsi jemaah haji dapat dipenuhi dari dalam negeri, termasuk oleh pelaku UMKM. Menurutnya, kemampuan ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sebelumnya, meski masih terdapat sejumlah kendala teknis.

"Termasuk tadi UMKM kita banyak yang sudah mensuplai makanan kepada jemaah haji kita. Walaupun kadang-kadang masih ada kendala di sini, belum sempurna, tetapi sudah jauh lebih maju dibanding sebelum-sebelumnya," katanya.

Zulhas juga memastikan ketersediaan makanan bagi jemaah haji tetap aman di tengah situasi geopolitik global. Ia menegaskan stok pangan nasional masih mencukupi untuk mendukung kebutuhan tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Soal makan jemaah haji kita tadi, Pak Menteri Haji (Mochamad Irfan Yusuf) mengatakan aman walaupun ada di sana geopolitik seperti itu. Tapi jemaah haji soal makan enggak usah khawatir, ada makanan siap saji, ada makanan di sana. Insyaallah cukup lengkap, tidak kurang apa pun," ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Perdagangan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al Qasabi yang membuka akses lebih luas bagi pengiriman makanan dari Indonesia untuk jemaah haji.

"Kemudian Menteri Perdagangan (Budi Santoso) tadi sudah berhasil MoU dengan Menteri Perdagangan Arab Saudi. Kita bisa ngirim makanan ke jemaah kita bebas, kasih makanan ke jemaah kita bebas, enggak dipersulit dari Arab Saudinya lagi," katanya.

Ia menambahkan pengiriman makanan tersebut tetap memiliki batasan, yakni hanya untuk konsumsi jemaah Indonesia dan tidak untuk diperjualbelikan di pasar domestik Arab Saudi.

Dalam kesempatan sama, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan layanan konsumsi bagi jemaah haji tetap berjalan normal dan tidak terdampak signifikan oleh kenaikan harga global.

"Tidak ada (dampak dari harga global). Pihak-pihak katering juga tidak ada meminta bertambah perubahan-perubahan harga, tapi kita juga memang melihat di pasar di lokal sana memang ada fluktuasi harga. Mudah-mudahan itu tidak berpengaruh pada kualitas makanan jemaah," ujar Irfan.

Ia menjelaskan sebagian besar makanan jemaah tetap disiapkan melalui dapur katering di Arab Saudi. Namun, pada periode tertentu juga digunakan makanan siap saji atau RTE yang dipasok dari Indonesia.

"Itu hanya untuk RTE itu hanya untuk tanggal 7, 8, 9 sampai 13. Karena waktu itu trafiknya kan sangat-sangat padat sehingga untuk makanan fresh kayaknya susah dikirim maka kita pakai RTE itu," katanya.

Menurut Irfan, penggunaan RTE difokuskan pada fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), saat distribusi makanan segar menjadi lebih menantang karena tingginya mobilitas jemaah. Produk tersebut disiapkan dalam jumlah besar untuk memastikan kebutuhan konsumsi tetap terpenuhi.

Dengan skema tersebut, pemerintah memadukan penyediaan makanan dari dapur katering lokal di Arab Saudi dengan suplai produk siap saji dari Indonesia.

Sebanyak 19 bandara siap menjadi tempat keberangkatan 205.333 calon jemaah haji asal Indonesia menuju Tanah Suci pada 22 April 2026. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), Muhammad Rizal Pahlevi.

"Kesiapan operasional bandara baik fasilitas dan personel untuk memastikan pergerakan pesawat dan jemaah haji di seluruh bandara embarkasi haji dan haji antara sudah siap, dan tetap melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan seluruh pihak terkait," ujar Rizal dalam keterangan tertulis pada Minggu (19/4), dilansir Antara.

Rizal menyatakan, seluruh fasilitas dan personel di bandara embarkasi haji dan haji antara telah siap untuk mendukung kelancaran pergerakan pesawat dan jamaah haji. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga terus dilakukan.

Dari sisi infrastruktur udara, seperti runway, taxiway, dan apron, semua sudah dipersiapkan untuk mendukung operasional pesawat berbadan lebar, seperti Boeing 777 dan Airbus A330, yang digunakan dalam penerbangan haji.

Tahun ini, pemerintah menetapkan 14 bandara yang dikelola InJourney sebagai embarkasi haji utama. Bandara ini melayani keberangkatan jemaah haji langsung ke Tanah Suci.

Adapun lima bandara lainnya berperan sebagai embarkasi haji antara, yaitu tempat pemberangkatan jemaah dari kota asal menuju bandara embarkasi.

Salah satu yang menarik, Bandara Internasional Yogyakarta secara perdana ditetapkan sebagai embarkasi haji.

"Bandara Internasional Yogyakarta sejak beroperasi pada 2019, untuk kali pertama pada 2026 melayani keberangkatan jemaah haji ke Jeddah dan Madinah," ujar Rizal.

Bandara ini memiliki runway dengan dimensi 3.250x45 meter, sehingga memungkinkan penggunaan pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330 yang digunakan Garuda Indonesia untuk penerbangan haji.

Berikut ini daftar 14 bandara embarkasi haji utama:

Adapun lima bandara embarkasi haji antara terdiri dari:

Selain itu, jumlah bandara dengan fasilitas Mecca Route bertambah menjadi empat, yakni di Bandara Sultan Hasanuddin, Soekarno-Hatta, Juanda, dan Adi Soemarmo.

Ini merupakan fasilitas keimigrasian Arab Saudi dengan pemeriksaan paspor lebih awal, sehingga mempermudah jemaah haji ketika tiba di bandara Jeddah atau Madinah

"Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pertama kalinya tersedia Mecca Route yang merupakan layanan keimigrasian Arab Saudi. InJourney Airports mendukung penuh fasilitas ini dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk Mecca Route," ujar Rizal.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang manilai biaya haji saat ini rentan naik akibat pola pengadaan tahunan. Ia pun mendorong penguatan skema investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar lebih agresif guna menekan ongkos haji yang rawan berubah.

Marwan menilai skema pembiayaan haji saat ini masih bergantung pada pola pengadaan tahunan, seperti kontrak akomodasi dan layanan yang dinegosiasikan ulang setiap tahun.

Menurut dia, pola tersebut membuat biaya haji mudah berfluktuasi mengikuti kondisi pasar, terutama di tengah tekanan global seperti melambungnya harga energi dan biaya logistik saat ini.

Karena itu, DPR mendorong perubahan pendekatan ke skema investasi jangka panjang, termasuk melalui kontrak layanan dalam periode lebih panjang agar biaya lebih stabil.

"Uang cost haji masih bisa kita turunkan kalau sistem kontrak di Saudi itu tidak per tahun. Kita kontrak 10 tahun hotelnya. Tidak rumit setiap tahun harus berunding, harus MOU. Berat sekali," ujar Marwan dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Ia menambahkan kontrak jangka panjang tersebut dapat menekan biaya karena harga tidak lagi mengikuti negosiasi tahunan.

"Kalau kita kontrak 10 tahun, jadi harga setiap tahun flat," katanya.

DPR juga mendorong penguatan aspek investasi dalam pengelolaan dana haji agar imbal hasil dapat meningkat dan menopang pembiayaan yang lebih besar.

"Pasal investasi itu harus diperkuat. Sehingga mereka bisa mendapatkan imbal yang lebih. Kalau bisa sampai 12 persen. Kalau 12 persen, 250 ribu jemaah masih bisa kita cover," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan pihaknya tengah mendorong pergeseran strategi pembiayaan dari skema pengadaan tahunan (procurement) menuju investasi jangka panjang.

Menurut dia, skema tersebut dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga pasar setiap tahun.

"Kalau selama ini tiap tahun harus bayar, nanti kita jangka panjang harus melakukan investment. Nah ini yang Insya Allah akan dikolaborasikan lebih lanjut agar keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk menurunkan biaya haji bisa berlanjut," ujarnya.

Fadlul menambahkan BPKH juga tengah menjajaki kolaborasi investasi dengan sejumlah pihak, termasuk Danantara, khususnya dalam sektor akomodasi haji.

"Danantara dan kami sepakat bahwa sebenarnya biaya haji ini masih bisa turun tanpa harus menurunkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji," katanya.

Di sisi lain, DPR menilai penguatan skema investasi juga penting untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan haji. Dengan skema saat ini, kemampuan pembiayaan dinilai masih terbatas dan belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan jemaah dalam daftar tunggu.

[Gambas:Youtube]

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengkaji sejumlah opsi untuk menutup potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), mulai dari menggeser alokasi nilai manfaat hingga menggunakan dana cadangan yang mencapai sekitar Rp20 triliun.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan opsi tersebut tengah dibahas di tengah kemungkinan membengkaknya biaya haji imbas lonjakan harga energi global.

"Apakah nanti diambil dari nilai manfaat virtual account yang sudah dianggarkan. Jadi bahasanya di repositioning... Atau ngambil dari cadangan surplus yang telah dipupuk di periode sebelumnya," ujar Fadlul dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Ia mengungkapkan, total dana cadangan yang saat ini dikelola BPKH mencapai sekitar Rp20 triliun. Namun, dana tersebut pada dasarnya merupakan milik jemaah haji yang masih dalam daftar tunggu.

"Saldo kita kurang lebih kalau saya tidak salah Rp20 triliun. Cuma masalahnya Rp20 triliun itu punyanya jemaah menunggu," ujarnya.

Fadlul menambahkan penggunaan dana cadangan berpotensi berdampak pada kinerja keuangan BPKH. Jika cadangan tersebut digunakan untuk menutup biaya haji, maka laporan operasional lembaga berisiko tercatat defisit.

[Gambas:Youtube]

"Kalau cadangan diambil, operasional kita tahun 2026 bisa tercatat defisit," kata dia.

Di samping itu, ia menekankan langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati, termasuk dari sisi akuntansi dan persepsi publik, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait kinerja lembaga.

Menurut Fadlul, setiap skema yang diambil harus tetap menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji sekaligus melindungi hak jemaah, baik yang sudah berangkat maupun yang masih dalam daftar tunggu.

BPKH saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk menentukan skema pembiayaan terbaik di tengah meningkatnya tekanan biaya haji akibat faktor global.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengusulkan sumber pendanaan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari skema keuangan negara lain, termasuk Danantara.

Marwan mengatakan opsi tersebut dipilih untuk menghindari proses panjang. Jika menggunakan APBN, maka harus melalui pembahasan bersama DPR dan Badan Anggaran (Banggar).

"Kalau dari APBN prosedurnya panjang, harus sampai ke Komisi dan dibahas di Badan Anggaran (Banggar)," ujar Marwan dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Menurut dia, DPR telah membahas sejumlah alternatif pendanaan untuk menutup potensi tambahan biaya haji, termasuk melalui skema keuangan negara di luar APBN.

"Bukan diambil dari APBN, tapi diambil dari keuangan negara. Keuangan negara bisa APBN, bisa juga dari yang lain, atau Danantara," ujarnya.

Marwan menjelaskan penggunaan dana di luar APBN dinilai lebih fleksibel karena tidak memerlukan revisi anggaran maupun penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu).

[Gambas:Youtube]

Namun demikian, ia mengingatkan opsi penggunaan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena berpotensi menggerus manfaat yang seharusnya diterima jemaah.

Saat ini, nilai manfaat dari pengelolaan dana haji yang telah dialokasikan kepada jemaah mencapai sekitar Rp4 triliun.

"Kalau pada akhirnya dibebankan ke BPKH, kita harus rapat lagi di Komisi VIII, merubah BPIH, dan itu akan menggerus uang jemaah," katanya.

DPR, lanjut Marwan, berupaya memastikan tambahan biaya haji tidak dibebankan kepada jemaah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan tidak boleh dibubankan kepada jamaah," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR masih membahas skema pembiayaan terbaik di tengah tekanan kenaikan biaya haji akibat faktor global, termasuk lonjakan harga energi dan biaya penerbangan.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan haji sekaligus melindungi jemaah dari tambahan beban biaya.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut biaya penyelenggaraan ibadah haji berpotensi naik sekitar Rp8 juta per jemaah. Namun, ia meminta agar tambahan tersebut tidak dibebankan kepada calon jemaah haji.

Marwan mengatakan tambahan biaya tersebut muncul dari penyesuaian ongkos penerbangan yang diusulkan maskapai, seiring kenaikan harga avtur dan potensi perubahan rute penerbangan.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan tidak boleh dibebankan kepada jamaah," ujar Marwan dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya mengungkapkan biaya penerbangan haji berpotensi naik hingga Rp13,4 juta hingga Rp17,3 juta per jemaah, tergantung skenario rute penerbangan.

Kenaikan tersebut dipicu konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mendorong lonjakan harga avtur global serta memperpanjang durasi penerbangan.

[Gambas:Youtube]

Maskapai Garuda Indonesia, kata Irfan, juga mengungkap potensi penambahan waktu perjalanan hingga 4 jam jika menggunakan rute alternatif, yang berdampak pada tambahan kebutuhan avtur hingga 12 ribu ton.

Garuda turut mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jemaah pada asumsi harga avtur US$116 sen per liter melalui surat resmi kepada pemerintah.

Sementara itu, Saudi Arabian Airlines mengusulkan tambahan sebesar US$ 480 per jemaah atau sekitar Rp7-8 juta, dengan asumsi harga avtur US$137,4 sen per liter.

Di sisi lain, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyoroti perlunya transparansi dalam komponen biaya penerbangan haji, khususnya terkait skema tambahan biaya bahan bakar atau fuel surcharge.

Menurut dia, selama ini biaya penerbangan masih disajikan dalam bentuk paket tanpa rincian komponen yang jelas.

"Itu harus dirinci nanti. Ada fuel surcharge, ada cost yang biasa kan kalau kita beli tiket itu kan ada itu item-itemnya, ada levy apa segala macam mungkin itu perlu kita pikirkan. Nah sehingga pada saat terjadi seperti ini tidak perlu ada perdebatan." ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Fadlul menambahkan, skema transparansi tersebut penting agar pengelolaan biaya haji lebih akuntabel sekaligus memudahkan mitigasi jika terjadi gejolak harga energi global.

Ia juga menyebut pembahasan skema biaya ini menjadi krusial di tengah tekanan geopolitik yang berdampak langsung pada keberlanjutan pembiayaan haji.

Sebagai informasi, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp87,4 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp54,1 juta dibayarkan langsung oleh jemaah, sementara sisanya ditopang nilai manfaat dari pengelolaan dana haji oleh BPKH.

DPR dan pemerintah kini masih membahas skema pembiayaan tambahan agar kenaikan biaya tidak membebani jemaah, termasuk kemungkinan penggunaan sumber dana di luar setoran langsung masyarakat.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan layanan kepabeanan di 14 bandara debarkasi haji untuk memastikan proses kepulangan jemaah berjalan lebih tertib, terkoordinasi, dan efisien.

Kepala Seksi Impor III Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Cindhe Marjuang Praja mengatakan pengaturan layanan di bandara merupakan bagian dari koordinasi lintas instansi dalam rangka memberikan kemudahan bagi jemaah haji saat kembali ke Indonesia.

Ia menyebut kesiapan layanan tidak hanya dilakukan di bandara, tetapi juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk otoritas penyelenggara haji di daerah.

"Ini memang sudah ditunjuk 14 bandar udara. Tempat pemberangkatan dan pemulangan ya, embarkasi maupun debarkasi. Yang di 14 bandara ini sebenarnya sudah ada kantor pelayanan biar juga ya. Sudah ada kantor pelayanan biar juga yang membawahi. Ini mungkin kami mohon nanti teman-teman kantor pelayanan berkoordinasi ya," ujar Marjuang dalam kegiatan Edukasi Pelayanan dan Fasilitas Kepabeanan Bagi Jemaah Haji yang digelar secara virtual, Kamis (16/4).

Menurutnya, skema layanan ini juga menjadi bagian dari implementasi ketentuan kepabeanan yang telah disiapkan pemerintah untuk memberikan kemudahan atas barang bawaan maupun barang kiriman jemaah haji, tanpa mengesampingkan aspek pengawasan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah nomor 11 Tahun 2025, berikut 14 bandara debarkasi haji beserta kantor Bea Cukai yang mengawasi:

1. Sultan Iskandar Muda (Aceh) - KPPBC Banda Aceh2. Kualanamu (Sumatera Utara) - KPPBC Kualanamu3. Minangkabau (Sumatera Barat) - KPPBC Teluk Bayur4. Sultan Mahmud Badaruddin II (Sumatera Selatan) - KPPBC Palembang5. Soekarno-Hatta (Banten) - KPU Soekarno-Hatta & KPPBC Jakarta6. Kertajati (Jawa Barat) - KPPBC Cirebon7. Adi Soemarmo (Jawa Tengah) - KPPBC Surakarta8. Yogyakarta International Airport (DIY) - KPPBC Yogyakarta9. Juanda (Jawa Timur) - KPPBC Juanda10. Hang Nadim (Kepulauan Riau) - KPU Batam11. Sepinggan (Kalimantan Timur) - KPPBC Balikpapan12. Syamsudin Noor (Kalimantan Selatan) - KPPBC Banjarmasin13. Sultan Hasanuddin (Sulawesi Selatan) - KPPBC Makassar14. Lombok (NTB) - KPPBC Mataram

[Gambas:Youtube]

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak atas barang kiriman jemaah haji hingga US$3.000, tetapi insentif itu tak berlaku bagi jemaah haji furoda.

Kepala Seksi Impor III Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC, Cindhe Marjuang Praja mengatakan pembebasan bea masuk tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap jemaah haji Indonesia yang berjuang keras mengupayakan ibadah dengan biaya besar dan antrean berangkat yang panjang.

Marjuang menjelaskan pembebasan bea masuk diberikan untuk barang kiriman jemaah haji dengan total nilai maksimal US$3.000 per orang dalam satu periode haji. Namun, pengiriman dibatasi hanya dua kali, dengan masing-masing pengiriman maksimal US$1.500.

Menurutnya, skema ini disesuaikan dengan pola perjalanan jemaah yang umumnya berada di dua kota suci, yakni Makkah dan Madinah, sehingga memungkinkan pengiriman dilakukan dari masing-masing lokasi.

Meski demikian, fasilitas tersebut hanya berlaku bagi jemaah haji yang berangkat melalui jalur kuota, yakni haji reguler dan haji khusus (ONH Plus). Sementara jemaah non-kuota atau yang kerap disebut haji furoda tidak termasuk dalam skema pembebasan ini.

Haji furoda berangkat dari jalur non kuota, yakni undangan langsung dari Arab Saudi, tanpa antre, biaya paling mahal.

[Gambas:Youtube]

"Jemaah haji ini terdaftar, artinya secara data ada di pemerintah resmi. Karena data ini penting untuk melakukan validasi. Mana yang harus diberikan fasilitas, mana yang tidak," katanya dalam kegiatan edukasi pelayanan dan fasilitas kepabeanan bagi jemaah haji yang digelar secara virtual pada Kamis (16/4).

DJBC juga mengatur sejumlah ketentuan teknis, di antaranya kewajiban mencantumkan identitas jemaah berupa nomor paspor dalam dokumen pengiriman, serta batas dimensi paket maksimal 60 cm x 60 cm x 80 cm.

Selain itu, terdapat batasan waktu pengiriman, yakni mulai dari keberangkatan kloter pertama hingga maksimal 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir.

Marjuang menambahkan apabila nilai atau frekuensi pengiriman melebihi ketentuan, maka atas kelebihannya akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen serta pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai aturan yang berlaku.