Bisnis.com, BATAM — Embarkasi Batam mulai memberangkatkan jemaah haji musim 1447 H/2026 M dengan total 25 kelompok terbang (kloter). Secara keseluruhan terdapat 10.845 jemaah yang akan diberangkatkan secara bertahap, didampingi sekitar 100 petugas kloter.

Direktur Operasional PT Bandara Internasional Batam (BIB) Anton Marthalius mengatakan pada musim haji tahun ini Bandara Internasional Hang Nadim melayani 10.901 jemaah haji yang terbagi dalam 25 kloter.

“Hari ini kami melayani penerbangan haji, total ada 25 kloter dengan jumlah jamaah 10.901 orang,” ujar Anton di Batam, Rabu.

Pada hari pertama keberangkatan, sebanyak 441 jemaah dilepas menuju Tanah Suci. Ia memastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan siap menjalani perjalanan ibadah.

“Sebanyak 441 jamaah hari ini berangkat, dan tidak ada yang sakit, semuanya dalam kondisi siap,” katanya.

Untuk menunjang kenyamanan jemaah, terutama kelompok lanjut usia, pihak bandara menerapkan konsep pelayanan ramah lansia. Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah ruang tunggu khusus di area A9 yang digunakan jemaah sebelum naik ke pesawat.

“Di A9 kami siapkan ruang khusus agar jamaah bisa lebih nyaman, bisa menunggu dengan tertib, termasuk akses ke toilet dan kebutuhan lainnya,” ujar dia.

Selain ruang tunggu khusus, bandara juga menyediakan fasilitas eskalator dan lift yang diprioritaskan bagi jemaah haji, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Pengaturan layanan di area A9 juga dilakukan agar proses keberangkatan jemaah tidak mengganggu operasional penerbangan reguler.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenhaj Kepulauan Riau Muhammad Syafii mengatakan jemaah yang diberangkatkan melalui Embarkasi Batam berasal dari empat provinsi, yakni Kepulauan Riau sebanyak 1.074 orang, Riau 4.704 orang, Kalimantan Barat 1.821 orang, serta Jambi 3.306 orang.

“Seluruhnya terbagi dalam 25 kelompok terbang (kloter) yang akan diberangkatkan secara bertahap,” kata Syafii.

Ia menjelaskan jadwal keberangkatan dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama dengan rute Batam–Madinah untuk kloter 1 hingga 14 berlangsung pada 22 April hingga 7 Mei 2026, sedangkan gelombang kedua rute Batam–Jeddah untuk kloter 15 hingga 25 dijadwalkan pada 7 Mei hingga 22 Mei 2026.

Untuk kloter pertama, jemaah berasal dari wilayah Kepulauan Riau dengan total 445 orang yang terdiri atas Kabupaten Lingga 27 orang, Kabupaten Bintan 44 orang, Kota Tanjungpinang 145 orang, serta Kota Batam 275 orang, didampingi empat petugas.

“Alhamdulillah kloter pertama ini lengkap, dan kita berharap seluruh jemaah berangkat dan kembali dalam kondisi lengkap,” katanya.

Sesuai jadwal, kloter pertama diberangkatkan dari Bandara Internasional Hang Nadim pada pukul 11.45 WIB dan diperkirakan tiba di Madinah pukul 17.00 waktu setempat pada hari yang sama.

“Jemaah kloter ini dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 1 Juni 2026 pukul 16.30 WIB,” ujarnya.

Syafii menyebut jemaah tertua dalam kloter ini berusia 71 tahun asal Batam, sementara jemaah termuda berusia 18 tahun. Selama di Arab Saudi, jemaah akan menginap di sejumlah hotel di Madinah dan Makkah yang telah disiapkan pemerintah.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Pelayanan terhadap jemaah akan difokuskan pada konsep haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan,” ujarnya.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menambahkan Embarkasi Batam menjadi salah satu pintu keberangkatan penting yang melayani beberapa provinsi.

“Ibadah haji adalah perjalanan suci yang penuh makna. Banyak jemaah yang menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci,” ujar Ansar.

Ia mengingatkan para jemaah agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi, terutama karena perbedaan cuaca, serta mengikuti arahan petugas dan saling membantu, khususnya kepada lansia dan penyandang disabilitas.

“Kami berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Air dengan predikat haji yang mabrur,” tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Penerbangan jemaah haji Kloter 1 asal Indramayu, Jawa Barat, melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka berlangsung lancar, tertib, dan sesuai jadwal.

Kelancaran tersebut didukung layanan terintegrasi dengan asrama haji, sehingga proses pemeriksaan telah dilakukan lebih awal di asrama dan membuat alur keberangkatan di bandara menjadi lebih cepat dan efisien.

Sebanyak 445 calon jemaah haji tiba di bandara sekitar pukul 07.00 WIB dan langsung diarahkan menuju boarding lounge tanpa antrean panjang. Setelah menunggu sebentar, para jemaah segera naik ke pesawat.

Penerbangan menggunakan Boeing 777 milik Saudia Airlines yang semula dijadwalkan berangkat pukul 09.00 WIB bahkan lepas landas lebih cepat pada pukul 08.52 WIB dengan On Time Performance (OTP) 100%.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT BIJB Ronald H. Sinaga menyatakan kelancaran proses keberangkatan tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

“Kami memastikan seluruh fasilitas dan alur pelayanan berjalan optimal. Dengan skema fast track dan kesiapan pesawat sejak awal, proses keberangkatan jemaah menjadi jauh lebih efisien, tentunya ini pun berkat sinergi dari seluruh stakeholder terkait,” ujarnya dalam rilis yang diterima bisnis.

General Manager (GM), Bandara Kertajati, Nuril Huda menambahkan bahwa pelayanan difokuskan pada kenyamanan jemaah.

“Fokus kami adalah pada pelayanan yang mementingkan kenyamanan jemaah, serta seluruh kesiapan operasional bandara, dan Alhamdulillah semuanya berjalan aman dan jemaah merasa nyaman,” jelasnya.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi yang hadir langsung di Bandara Kertajati untuk melepas keberangkatan jemaah turut mengapresiasi kelancaran proses keberangkatan dan berpesan langsung pada jemaah haji asal Indramayu.

“Kami dari pemerintah mengharapkan perjalanan Haji Bapak Ibu dapat berjalan dengan lancar dan semoga bapak ibu jadi haji yang mabrur. Tentunya, pelayanan yang cepat ini sangat membantu seluruh jemaah. Ini menunjukkan kesiapan Bandara Kertajati dalam mendukung operasional haji secara optimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Selly Andriany Gantina yang turut hadir dalam pelepasan menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan layanan di Bandara Kertajati.

“Kami melihat proses hari ini berjalan sangat baik, cepat, dan tertib. Ini menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji ke depan,” ujarnya.

Keberangkatan Kloter 1 asal Indramayu ini menjadi awal dari rangkaian operasional haji melalui Bandara Kertajati tahun ini, dengan harapan seluruh proses selanjutnya dapat berjalan sama lancarnya.

Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menjaga kualitas pelayanan hingga akhir masa operasional haji.

Selain itu, evaluasi berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan setiap aspek pelayanan semakin optimal pada musim haji berikutnya.

ketahanan stok avtur di AFT Hang Nadim kurang lebih mencapai 42 hari. Ini sudah mencakup kebutuhan penerbangan reguler maupun penerbangan haji

Batam (ANTARA) - Pertamina Aviation Fuel Terminal (AFT) Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan stok avtur dalam kondisi aman dan cukup untuk mendukung operasional penerbangan hingga 42 hari ke depan, termasuk untuk penerbangan haji 2026.

Aviation Fuel Terminal Manager Hang Nadim Group Sigit Gentur Sutopo mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran distribusi avtur selama periode penerbangan haji.

“Untuk saat ini, ketahanan stok avtur di AFT Hang Nadim kurang lebih mencapai 42 hari. Ini sudah mencakup kebutuhan penerbangan reguler maupun penerbangan haji,” ujarnya di Batam, Rabu.

Ia menjelaskan stok tersebut akan terus dijaga melalui pengisian ulang secara berkala guna memastikan tidak terjadi kekosongan pasokan, terlebih di tengah dinamika global yang dapat mempengaruhi rantai distribusi energi.

“Stok ini tidak dibiarkan sampai habis. Kami rutin melakukan top up dan evaluasi agar kontinuitas pasokan tetap terjaga,” kata Sigit.

Dari sisi operasional, AFT Hang Nadim yang berada di bawah Pertamina Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) telah menyiapkan dukungan penuh, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

“Operasional kami selama 24 jam dengan pembagian tiga shift kerja,” kata dia.

Selain itu, fasilitas pendukung seperti tangki timbun serta armada pengisian bahan bakar juga telah disiapkan secara optimal.

“AFT Hang Nadim melayani rata-rata 42 penerbangan per hari dengan penyaluran avtur sekitar 180 kiloliter per hari. Khusus untuk musim haji 2026, Pertamina menyiapkan sekitar 6.000 kiloliter avtur yang akan digunakan dalam dua fase operasional,” katanya.

Fase pertama dimulai pada 22 April hingga 21 Mei 2026, sementara fase kedua dijadwalkan berlangsung mulai 1 Juli 2026.

Dalam periode tersebut, AFT Hang Nadim akan melayani total 25 kelompok terbang (kloter) haji, masing-masing terbagi dalam dua fase.

Selain melayani keberangkatan jamaah calon haji asal Kepri, AFT Hang Nadim juga mendukung penerbangan haji dari daerah lain seperti Pontianak, Jambi dan Pekanbaru yang transit di Batam sebelum melanjutkan penerbangan langsung ke Arab Saudi.

“Dengan seluruh kesiapan ini, kami optimistis operasional pengisian avtur untuk penerbangan haji maupun reguler dapat berjalan lancar dan aman,” kata Sigit.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemberangkatan perdana jemaah haji Indonesia 2026 resmi dimulai dengan dilepasnya kloter pertama asal Embarkasi Jakarta-Pondok Gede di Asrama Haji Kelas I Jakarta, pada Selasa malam (21/4/2026). Sebanyak 391 jemaah asal Jakarta Timur yang tergabung dalam kloter JKG-01 tersebut sebelumnya telah menjalani prosedur awal memasuki asrama haji dan secara bertahap diberangkatkan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf yang hadir langsung dalam pelepasan tersebut menyampaikan bahwa keberangkatan kloter pertama ini menjadi penanda dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

“Hari ini kita menyaksikan bahwa kloter pertama jemaah haji Indonesia telah memasuki asrama dan siap diberangkatkan. Ini menjadi awal dari rangkaian panjang pelayanan haji tahun ini yang harus kita jaga bersama kualitasnya,” ujar Menhaj.

Dia menegaskan bahwa pemerintah memastikan seluruh jemaah yang diberangkatkan telah memenuhi persyaratan administrasi, terutama kepemilikan visa haji resmi.

“Kami tegaskan, hanya jemaah yang memiliki visa haji yang akan diberangkatkan. Ini penting untuk menghindari penolakan di Arab Saudi dan memastikan jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik,” tegasnya.

Menhaj juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk skema jemaah cadangan untuk mengantisipasi kursi kosong akibat pembatalan.

“Kita sudah siapkan mekanisme pengganti atau jemaah cadangan untuk mengisi kursi kosong, baik karena faktor kesehatan, pembatalan, maupun kondisi darurat lainnya. Ini bagian dari upaya kita menjaga optimalisasi kuota,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menhaj berharap seluruh proses keberangkatan berjalan lancar serta jemaah dapat menjalankan ibadah dengan kondisi prima.

“Harapan kita tentu keberangkatan berjalan lancar, jemaah sehat, dan dapat beribadah dengan khusyuk. Semoga seluruh jemaah kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur,” imbuhnya.

Menhaj juga melaporkan bahwa seluruh unsur terkait, mulai dari Kementerian Haji dan Umrah, Imigrasi, Kepolisian, hingga Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), telah melakukan koordinasi intensif guna memastikan kelancaran proses pemberangkatan serta mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan.

Di sisi lain, tim PPIH di Madinah telah disiagakan untuk memastikan kesiapan operasional dalam menyambut kedatangan rombongan jemaah gelombang pertama.

Pemantauan keberangkatan akan terus dilakukan hingga seluruh jemaah tiba di bandara dan diberangkatkan ke Arab Saudi.

Menutup pernyataannya, Menhaj mengimbau seluruh jemaah untuk disiplin dan mengikuti arahan petugas selama proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah.

“Saya mengimbau kepada seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, mematuhi arahan pimpinan regu, rombongan, dan kloter, serta segera berkoordinasi dengan petugas apabila menghadapi kendala,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Konflik bersenjata yang masih berkecamuk di kawasan Timur Tengah antara Iran dan koalisi Israel-Amerika Serikat membuat calon jemaah haji (CJH) yang akan menjalankan perjalanan spiritual di Tanah Suci menjadi waswas.

Kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh calon jemaah haji kloter 1 Embarkasi Surabaya asal Kabupaten Probolinggo Sukri. Menurutnya, ketegangan antara pihak-pihak yang berkonflik hingga "jual-beli" serangan rudal yang terjadi di ruang-ruang udara negara-negara di kawasan Jazirah Arab, senantiasa terpatri dalam pikirannya.

Bahkan, Sukri juga mengeklaim bahwa 380 calon jemaah haji kloter 1 Embarkasi Surabaya (SUB) Kabupaten Probolinggo dijadikan sebagai "kelinci percobaan". Menurutnya, bilamana mereka dapat lolos dari serangan rudal negara-negara yang berseturu dan mendarat di Madinah, maka rombongan CJH lainnya secara otomatis dapat melintas masuk ke ruang udara Kerajaan Arab Saudi dengan aman.

"Jadi ada wacana uji coba, kloter 1 Kabupaten Probolinggo, kalau lolos dari rudal, kita semua bisa masuk [Arab] Saudi," ungkap Sukri saat ditemui di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Selasa (21/4/2026).

Menjelang keberangkatan perdana calon jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dimulai pada pukul 09.30 WIB esok dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menuju Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz Madinah, Sukri mengaku dirinya secara terus-menerus memanjatkan do'a kepada Sang Khalik.

Dia mengaku memohon kepada Sang Pencipta supaya istri dan buah hatinya yang juga turut serta menunaikan ibadah haji, serta CJH lainnya diberi keselamatan dan perlindungan dalam perjalanan keberangkatan hingga dapat tiba untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

Sukri juga mengaku pasrah terhadap setiap rangkaian perjalanan yang akan dilaluinya menuju Arab Saudi. Menurutnya, garis kematian dan kehidupan sesorang menjadi urusan dari Sang Kuasa.

"Kalau kita pasrah lillahi ta'ala, mati hidup karena Allah. Kalau kena rudal, yang mendoakan dunia. Ya mudah-mudahan bisa minta doa selamat," jelasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 760 jemaah haji kloter 1 dan 2 asal Kabupaten Probolinggo sudah tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya Selasa (21/4/2026) siang dan mengawali keberangkatan CJH pada Rabu (22/4/2026) besok.

Meski begitu, setiap calon jemaah haji tidak perlu khawatir soal rute penerbangan. Pemerintah terus memastikan dan mengutamakan keselamatan jemaah haji 2026, salah satunya dengan memberi imbauan terkait jalur penerbangan.

Untuk itu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) guna memantau kondisi terkini di kawasan Timur Tengah.

Direktur Pelindungan WNI Kemenlu Henin Hamidah menegaskan bahwa jadwal penerbangan dan keberangkatan haji 2026 tetap berlangsung sesuai rencana pemerintah Arab Saudi meski dengan eskalasi konflik yang berdampak pada negara-negara di kawasan Teluk.

Dia menyebut rute penerbangan haji akan menghindari ruang-ruang udara dari wilayah-wilayah yang tengah berkonflik dengan direct flight atau penerbangan langsung tanpa transit menuju Arab Saudi.

“Bagi pengelola perjalanan jemaah haji, untuk penerbangannya diusahakan menghindari wilayah-wilayah konflik, mengingat akan ada penerbangan haji langsung ke Jeddah,” ungkap Heni, Kamis (16/4/2026).

Bisnis.com, MATARAM — Sebanyak 5.864 jemaah haji akan berangkat ke tanah suci Makkah mulai 22 April 2026 melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Lombok.

General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Aidhil Philip Julian menjelaskan bahwa jemaah haji Nusa Tenggara Barat (NTB) terbagi dalam 15 kelompok terbang atau kloter.

“Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, BIZAM akan melayani keberangkatan jemaah haji Provinsi NTB yang terbagi dalam 15 kloter, dengan jadwal pemberangkatan mulai 22 April hingga 10 Mei 2026,” jelas Philip, Senin (20/4/2026).

Sebanyak 15 kloter jemaah haji tersebut akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Kloter 1 hingga kloter 11 dijadwalkan terbang menuju Madinah, sementara kloter 12 hingga kloter 15 menuju Jeddah. Seluruh penerbangan haji embarkasi Lombok dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia.

Sebagai upaya untuk mendukung kelancaran operasional penerbangan haji tahun 2026, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan serta koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait, antara lain Otoritas Bandara Wilayah IV, Kementerian Haji dan Umrah, TNI/Polri, Perum LPPNPI, Kantor Imigrasi, Kantor Bea Cukai, Balai Kekarantinaan Kesehatan, Garuda Indonesia, Gapura Angkasa, Perum DAMRI, serta pihak terkait lainnya.

Berbagai persiapan guna mendukung kelancaran operasional penerbangan haji tahun ini telah dilakukan.

“Persiapan tersebut mencakup pengecekan fasilitas, kesiapan personel serta penguatan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait agar seluruh proses operasional dapat berjalan dengan aman dan lancar,” jelas Aidhil.

Selain itu, simulasi penerbangan embarkasi dan debarkasi telah dilaksanakan pada Rabu (15/4/2026) untuk memastikan kesiapan fasilitas bandara, personel, prosedur operasional, serta rencana kontinjensi dalam menghadapi kondisi darurat.

“Hasil simulasi menunjukkan bahwa seluruh infrastruktur dan fasilitas BIZAM dalam kondisi siap dan mumpuni. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik guna mendukung kelancaran perjalanan jemaah haji sejak keberangkatan hingga kepulangan ke Tanah Air,” kata Philip.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan kesiapan penuh operasional angkutan haji 2026 di Terminal 2F Bandara Soekarno—Hatta (CGK), menjelang pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama pada 22 April 2026.

Dudy menuturkan bahwa sejumlah langkah mitigasi telah disiapkan, termasuk penguatan pengawasan keselamatan melalui ramp check pesawat, kesiapan 14 bandara embarkasi, serta koordinasi internasional untuk mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mempengaruhi penerbangan haji.

Termasuk memastikan kesiapan operasional penerbangan melalui dukungan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, dengan puluhan armada pesawat.

“Kami memastikan seluruh aspek keselamatan penerbangan terpenuhi, termasuk kelaikudaraan pesawat dan kesiapan operasional maskapai,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (20/4/2026).

Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder juga terus diperkuat agar pelayanan kepada jemaah berjalan aman, lancar, dan tepat waktu.

Dudy menegaskan penyelenggaraan angkutan haji merupakan operasi nasional dengan kompleksitas tinggi, mengingat pergerakan ratusan ribu jemaah dalam waktu tertentu.

“Penyelenggaraan angkutan haji ini bukan operasi biasa. Kita memindahkan lebih dari 221.000 jemaah dari 14 embarkasi melalui 525 kloter. Karena itu, aspek keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan menjadi prioritas utama,” ujar Dudy.

Terpisah, General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan, seluruh kesiapan operasional telah dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan jemaah.

Secara khusus, Bandara Soekarno-Hatta akan melayani 35.285 jemaah melalui 84 kloter keberangkatan dan 84 kloter kepulangan selama periode 22 April hingga 21 Mei 2026.

Terminal 2F yang dirancang khusus untuk haji memiliki luas 27.418 meter persegi dengan kapasitas layanan hingga 6,1 juta per tahun.

Fasilitas yang tersedia antara lain ruang tunggu berkapasitas hingga 3.000 orang, sistem layanan penumpang terintegrasi, serta masjid seluas 3.136 meter persegi yang mampu menampung sekitar 800 jemaah.

Di samping persiapan tersebut, layanan Makkah Route kembali dioperasikan untuk memangkas waktu tunggu di Arab Saudi melalui penyelesaian proses keimigrasian sebelum keberangkatan.

Untuk mendukung layanan tersebut, InJourney Airports menyiapkan 10 konter khusus di area steril terminal.

Dengan skala operasi yang besar, Kementerian Perhubungan dan InJourney Airports menargetkan penyelenggaraan angkutan haji tahun ini berjalan lebih tertib, aman, dan efisien.

Adapun, pada tahun ini, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan kuota jemaah haji sebanyak 191.419 jemaah reguler, 10.166 kuota prioritas, 685 kuota pembimbing ibadah haji dan pembimbing KBIHU, dan 150 kuota petugas haji daerah.

Sementara itu, sebanyak 363 petugas haji yang bertugas di daerah kerja Madinah dan bandara telah terbang lebih dahulu ke Arab Saudi pada Jumat (17/4/2026) untuk menyambut jemaah haji Indonesia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa sebanyak 360 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) akan melakukan keberangkatan pertama dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang menuju Jeddah, Arab Saudi.

Mereka yang berangkat pada gelombang pertama ini adalah petugas haji di Daerah Kerja Madinah dan Bandara. Sementara itu, petugas haji di Daerah Kerja Makkah akan terbang ke Tanah Suci mulai pekan ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengkaji skema pembiayaan tambahan untuk penerbangan haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan ini memicu perdebatan mengenai siapa yang akan menanggung beban tambahan tersebut apakah negara atau jamaah.

Dalam Rapat Kerja bersama DPR RI di Jakarta, isu ini mencuat setelah dua maskapai utama pengangkut jamaah, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, mengajukan kenaikan biaya akibat lonjakan harga avtur serta fluktuasi nilai tukar.

Secara total, tambahan biaya yang diajukan mencapai sekitar Rp1,77 triliun, membuat biaya penerbangan haji melonjak dari semula Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun.

Melalui Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menegaskan bahwa tambahan biaya tersebut seharusnya ditanggung negara, bukan jamaah. DPR juga meminta pemerintah menghitung ulang besaran kenaikan, memperkuat koordinasi lintas kementerian, serta menyusun skema pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Pandangan serupa disampaikan anggota DPR Hidayat Nur Wahid yang menyoroti masih adanya perbedaan sikap di internal pemerintah terkait sumber pendanaan.

Siapa yang Menanggung Biaya Tambahan Penerbangan Haji?

Dilanir dari ANTARA, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa kenaikan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jamaah calon haji. Pemerintah pun saat ini berupaya mencari skema pembiayaan yang memungkinkan kebijakan tersebut dijalankan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, meskipun biaya naik signifikan, posisi pemerintah sejauh ini cenderung ingin memastikan jamaah tidak terdampak secara langsung.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII RI di Jakarta mempertegas bahwa Presiden Prabowo telah memberi arahan agar lonjakan biaya tidak ditanggung oleh calon jamaah haji.

"Alhamdulillah, Presiden menegaskan bahwa kenaikan ini jangan sampai dibebankan kepada jamaah," ujar Menhaj Irfan.

Skema Pembiayaan Penambahan Biaya Haji

Namun demikian, hingga kini sumber pendanaan tambahan tersebut masih belum diputuskan. Berdasarkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, biaya penerbangan jamaah pada dasarnya bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sementara biaya petugas kloter ditanggung APBN. Persoalannya, tambahan Rp1,77 triliun tersebut belum jelas apakah akan diambil dari dana BPIH yang pada dasarnya berasal dari setoran jamaah atau sepenuhnya ditanggung negara melalui APBN.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa pemerintah secara finansial siap menanggung selisih biaya tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan APBN tetap harus memiliki dasar hukum yang kuat. Tanpa payung hukum yang jelas, pemerintah tidak dapat serta-merta mengambil keputusan pembiayaan dari anggaran negara.

Untuk itu, Kementerian Haji dan Umrah kini berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna memastikan legalitas skema pembiayaan yang akan diambil. Salah satu opsi yang dikaji adalah apakah kenaikan biaya ini dapat dikategorikan sebagai kondisi force majeure, sehingga membuka ruang penggunaan skema tertentu tanpa melanggar regulasi.

Hingga saat ini, keputusan final memang belum ditetapkan. Namun arah kebijakan mulai terlihat jelas: pemerintah, sesuai arahan presiden dan dorongan DPR, berupaya agar kenaikan biaya sebesar Rp1,77 triliun tidak dibebankan kepada jamaah, melainkan dicari skema agar dapat ditanggung negara. Kepastian terkait hal ini diperkirakan akan diumumkan setelah seluruh aspek hukum dan anggaran dinyatakan aman dalam rapat lanjutan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut biaya penyelenggaraan ibadah haji berpotensi naik sekitar Rp8 juta per jemaah. Namun, ia meminta agar tambahan tersebut tidak dibebankan kepada calon jemaah haji.

Marwan mengatakan tambahan biaya tersebut muncul dari penyesuaian ongkos penerbangan yang diusulkan maskapai, seiring kenaikan harga avtur dan potensi perubahan rute penerbangan.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan tidak boleh dibebankan kepada jamaah," ujar Marwan dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya mengungkapkan biaya penerbangan haji berpotensi naik hingga Rp13,4 juta hingga Rp17,3 juta per jemaah, tergantung skenario rute penerbangan.

Kenaikan tersebut dipicu konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mendorong lonjakan harga avtur global serta memperpanjang durasi penerbangan.

[Gambas:Youtube]

Maskapai Garuda Indonesia, kata Irfan, juga mengungkap potensi penambahan waktu perjalanan hingga 4 jam jika menggunakan rute alternatif, yang berdampak pada tambahan kebutuhan avtur hingga 12 ribu ton.

Garuda turut mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jemaah pada asumsi harga avtur US$116 sen per liter melalui surat resmi kepada pemerintah.

Sementara itu, Saudi Arabian Airlines mengusulkan tambahan sebesar US$ 480 per jemaah atau sekitar Rp7-8 juta, dengan asumsi harga avtur US$137,4 sen per liter.

Di sisi lain, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyoroti perlunya transparansi dalam komponen biaya penerbangan haji, khususnya terkait skema tambahan biaya bahan bakar atau fuel surcharge.

Menurut dia, selama ini biaya penerbangan masih disajikan dalam bentuk paket tanpa rincian komponen yang jelas.

"Itu harus dirinci nanti. Ada fuel surcharge, ada cost yang biasa kan kalau kita beli tiket itu kan ada itu item-itemnya, ada levy apa segala macam mungkin itu perlu kita pikirkan. Nah sehingga pada saat terjadi seperti ini tidak perlu ada perdebatan." ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Fadlul menambahkan, skema transparansi tersebut penting agar pengelolaan biaya haji lebih akuntabel sekaligus memudahkan mitigasi jika terjadi gejolak harga energi global.

Ia juga menyebut pembahasan skema biaya ini menjadi krusial di tengah tekanan geopolitik yang berdampak langsung pada keberlanjutan pembiayaan haji.

Sebagai informasi, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp87,4 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp54,1 juta dibayarkan langsung oleh jemaah, sementara sisanya ditopang nilai manfaat dari pengelolaan dana haji oleh BPKH.

DPR dan pemerintah kini masih membahas skema pembiayaan tambahan agar kenaikan biaya tidak membebani jemaah, termasuk kemungkinan penggunaan sumber dana di luar setoran langsung masyarakat.

Kami menitikberatkan pada aspek keselamatan penerbangan, keandalan armada, serta penguatan layanan ramah lansia, sejalan dengan meningkatnya proporsi jemaah haji lansia pada tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia memperkuat penerbangan haji 2026 yang ramah lansia dengan mengutamakan keselamatan, keandalan armada, serta peningkatan layanan seiring meningkatnya proporsi jamaah calon haji yang lanjut usia di tahun ini.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan pihaknya siap menyambut dimulainya operasional penerbangan haji 1447 Hijriah/2026 pada 21 April mendatang, karena telah memperkuat kesiapan operasional secara menyeluruh.

"Kami menitikberatkan pada aspek keselamatan penerbangan, keandalan armada, serta penguatan layanan ramah lansia, sejalan dengan meningkatnya proporsi jemaah haji lansia pada tahun ini," kata Glenny dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Maskapai tersebut memastikan seluruh kesiapan operasional dijalankan secara terintegrasi, mulai dari armada, awak pesawat, layanan darat, hingga pengalaman penerbangan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh jemaah.

Penguatan layanan pada tahun ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan jamaah lansia, yang jumlahnya mencapai sekitar 18 ribu orang atau sekitar 18 persen dari total jamaah yang dilayani serta jamaah berkebutuhan khusus.

Maskapai BUMN itu menghadirkan layanan yang lebih adaptif dan inklusif, mulai dari asistensi mobilitas di darat dan udara, hingga penguatan peran awak kabin dalam memastikan kenyamanan dan kemudahan jamaah selama penerbangan.

"Hal itu menjadi bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan layanan haji yang tidak hanya aman, namun juga penuh empati dan kemudahan bagi seluruh jamaah,” lanjut Glenny.

Sebagai bagian dari penguatan layanan tersebut, Garuda Indonesia menyiapkan berbagai fasilitas penunjang, di antaranya penyediaan wheelchair di setiap embarkasi, ambulift di embarkasi Jakarta dan Solo, bus jemaah dengan fasilitas toilet, penggunaan garbarata di sejumlah embarkasi, layanan penanganan bagasi khusus, hingga fasilitas buggy car di Bandara Internasional King Abdulaziz.

Awak kabin juga disiagakan untuk memberikan asistensi intensif selama proses penerbangan, khususnya bagi jamaah lansia dan disabilitas.

Untuk menunjang kenyamanan selama penerbangan jarak jauh, Garuda Indonesia menyediakan layanan konsumsi berupa dua kali full meals dan satu kali snack, dilengkapi dengan fasilitas inflight entertainment serta ketersediaan portable bidet pada lavatory pesawat.

Selain kesiapan armada dan layanan, Garuda Indonesia juga memastikan kesiapan sumber daya manusia dengan menyiapkan lebih dari 1.085 awak pesawat yang terdiri dari 731 awak kabin dan 354 awak kokpit, serta 139 petugas darat haji yang akan mendukung kelancaran mobilisasi jemaah di seluruh embarkasi.

Pada musim haji tahun ini, Garuda Indonesia akan melayani sedikitnya 102.502 jamaah calon haji yang terbagi dalam 278 kelompok terbang (kloter) dari 10 embarkasi, yaitu Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Solo, Yogyakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Lombok.

Pemberangkatan jamaah akan dilaksanakan secara bertahap mulai 21 April hingga 21 Mei 2026, dengan fase keberangkatan menuju Madinah pada 21 April hingga 6 Mei 2026 dan menuju Jeddah pada 7 hingga 21 Mei 2026. Sementara itu, fase pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 30 Juni 2026.

Penerbangan perdana akan diawali dengan keberangkatan kloter pertama dari embarkasi Yogyakarta pada Selasa (21/4) pukul 23.40 WIB dengan nomor penerbangan GA 6501 menggunakan armada Airbus A330-300.

Glenny menambahkan dengan berbagai kesiapan dan dukungan pemerintah yang dilakukan di tengah dinamika harga avtur sehingga biaya ibadah haji di tahun ini tetap stabil terjaga.

“Keberhasilan operasional haji merupakan hasil dari kolaborasi erat lintas ekosistem, mulai dari regulator, otoritas kebandarudaraan, hingga seluruh lini operasional Garuda Indonesia Group mulai dari perawatan pesawat, layanan katering, hingga dukungan kargo," katanya.

Adapun untuk mendukung operasional haji tahun ini, Garuda Indonesia menyiapkan 15 pesawat berbadan lebar yang terdiri dari 8 pesawat milik Garuda Indonesia dan 7 pesawat sewa, mencakup 6 Boeing 777-300ER, 6 Airbus A330-300, dan 3 Airbus A330-900neo.

Seluruh armada tersebut merupakan generasi pesawat dengan usia terbilang kompetitif yang dioptimalkan untuk penerbangan jarak jauh, serta dipastikan dalam kondisi prima melalui penerapan prosedur perawatan berlapis melalui program Aircraft Health Program.

"Termasuk pemenuhan sertifikasi dari otoritas penerbangan Arab Saudi sebagai prasyarat utama operasional haji," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menyiapkan 15 pesawat untuk operasional penerbangan jemaah Ibadah Haji 1447 H/2026 M, dengan penerbangan perdana yang dijadwalkan pada 21 April 2026.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan menyampaikan bahwa maskapai akan melayani sedikitnya 102.502 jemaah haji yang terbagi dalam 278 kelompok terbang (kloter) dari 10 embarkasi pada musim haji tahun ini.

Kesepuluh embarkasi tersebut terdiri atas Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Solo, Yogyakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Lombok.

“Kepercayaan ini kami jawab melalui penguatan kesiapan operasional secara end-to-end , dengan memastikan seluruh aspek safety, keandalan armada, serta kualitas layanan berjalan optimal di setiap titik perjalanan jemaah,” ujar Glenny dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Pemberangkatan jemaah akan dilaksanakan secara bertahap mulai 21 April hingga 21 Mei 2026, dengan fase keberangkatan menuju Madinah pada 21 April hingga 6 Mei 2026 dan menuju Jeddah pada 7 hingga 21 Mei 2026.

Penerbangan perdana akan diawali dengan keberangkatan kloter pertama dari embarkasi Yogyakarta pada Selasa (21/4) pukul 23.40 WIB dengan nomor penerbangan GA 6501 menggunakan armada Airbus A330-300.

Sementara itu, fase pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 30 Juni 2026.

Garuda Indonesia menyiapkan pesawat berbadan lebar yang terdiri dari 8 pesawat milik Garuda Indonesia dan 7 pesawat sewa yang mencakup 6 Boeing 777-300ER, 6 Airbus A330-300, dan 3 Airbus A330-900neo.

Seluruh armada tersebut merupakan generasi pesawat dengan usia terbilang kompetitif yang dioptimalkan untuk penerbangan jarak jauh, serta dipastikan dalam kondisi prima melalui penerapan prosedur perawatan berlapis melalui program Aircraft Health Program, termasuk pemenuhan sertifikasi dari otoritas penerbangan Arab Saudi sebagai prasyarat utama operasional haji.

Adapun, Garuda Indonesia memastikan seluruh kesiapan operasional dijalankan secara terintegrasi, mulai dari kesiapan armada, awak pesawat, layanan darat, hingga pengalaman penerbangan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh jemaah.

Tahun ini, Garuda Indonesia melakukan penguatan layanan pada pemenuhan kebutuhan jemaah lansia, yang jumlahnya mencapai sekitar 18.000 orang atau sekitar 18% dari total jemaah yang dilayani serta jemaah berkebutuhan khusus.

Selain kesiapan armada dan layanan, Garuda Indonesia juga memastikan kesiapan sumber daya manusia dengan menyiapkan lebih dari 1.085 awak pesawat yang terdiri dari 731 awak kabin dan 354 awak kokpit, serta 139 petugas darat haji yang akan mendukung kelancaran mobilisasi jemaah di seluruh embarkasi.

Glenny menambahkan bahwa dengan berbagai kesiapan dan dukungan pemerintah yang dilakukan di tengah dinamika harga avtur sehingga biaya ibadah haji di tahun ini tetap stabil terjaga.

“Kami berharap para jemaah dapat fokus dalam mempersiapkan perjalanan ibadahnya secara maksimal,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memastikan tidak ada biaya tambahan haji yang dibebankan ke jemaah sebagai imbas dari kenaikan harga avtur.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan atau Gus Irfan bahkan mengemukakan bahwa pemerintah telah menurunkan biaya haji sebesar Rp7 juta per jemaah dalam kurun dua tahun.

Gus Irfan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkeinginan agar ongkos haji ditekan serendah-rendahnya. Pada 2025, ongkos haji pun bisa ditekan menjadi Rp89 juta per jemaah, dari tahun sebelumnya Rp94 juta per jemaah.

"Artinya ada turun Rp5 juta," kata Gus Irfan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (15/4/2026).

Kemudian, pada tahun ini pemerintah dengan DPR mengkalkulasi untuk menekan kembali ongkos haji. Terdapat penurunan ongkos haji sebesar Rp2 juta per jemaah pada tahun ini menjadi Rp87 juta per jemaah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menerapkan sistem baru dalam penyelenggaraan haji 2026 yang mencakup perubahan pengelolaan, kuota jemaah, hingga penataan embarkasi guna meningkatkan mutu layanan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Pemerintah melalui Kemenhaj menegaskan bahwa penyelenggaraan haji ke depan harus berjalan lebih tertib dan profesional. Langkah ini diambil untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan haji.

Perubahan signifikan ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sebagai revisi dari UU Nomor 8 Tahun 2019. Aturan baru ini membawa sejumlah penyesuaian yang langsung diterapkan pada musim haji 2026.

Sejumlah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 membawa penyesuaian signifikan dalam penyelenggaraan haji 2026. Pemerintah mengalihkan seluruh pengelolaan haji ke Kementerian Haji dan Umrah, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga teknis pelaksanaan di Tanah Suci.

Selain itu, kuota petugas haji daerah (TPHD) dikurangi untuk memberi ruang lebih besar bagi jemaah. Kebijakan ini juga membuka peluang bagi non-Muslim untuk menjadi petugas, namun terbatas pada sektor teknis seperti kesehatan dan logistik.

Perubahan lainnya adalah penentuan kuota haji daerah yang kini dipusatkan pada Menteri, tidak lagi ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, batas usia minimal jamaah juga diturunkan menjadi 13 tahun dari sebelumnya 17 tahun.

Kuota haji Indonesia pada 2026 ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Jumlah tersebut terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Kemenhaj telah merinci kuota haji reguler Indonesia tahun 2026 sebanyak 203.320 jemaah. Rincian ini mencerminkan pembagian yang lebih terstruktur sesuai kebutuhan penyelenggaraan haji.

Berikut kuota resmi haji reguler Indonesia 2026:

- 191.419 jamaah reguler
- 10.166 kuota prioritas
- 685 kuota pembimbing ibadah haji dan pembimbing KBIHU
- 150 kuota petugas haji daerah

Penetapan kuota kali ini menggunakan sistem baru berbasis daftar tunggu. Dengan pendekatan tersebut, pembagian kuota dinilai lebih transparan dan proporsional.

Pembagian kuota antarprovinsi kini mengacu pada jumlah pendaftar di masing-masing daerah. Semakin panjang daftar tunggu, maka semakin besar pula alokasi kuota yang diberikan.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan waktu tunggu yang selama ini menjadi sorotan. Perbedaan masa tunggu antarwilayah dinilai menjadi salah satu persoalan utama dalam penyelenggaraan haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa skema baru ini akan berdampak langsung pada distribusi kuota di berbagai daerah. Dia menyebutkan bahwa sebagian provinsi akan mendapatkan tambahan kuota sehingga masa tunggunya lebih singkat, sementara daerah lain akan mengalami penyesuaian.

“Melalui skema perhitungan baru ini, sepuluh provinsi akan mengalami penambahan kuota yang berdampak pada pemendekan masa tunggu, sedangkan dua puluh provinsi lainnya akan mengalami penyesuaian kuota yang berimplikasi pada penambahan waktu tunggu,” ujarnya dikutip dalam pernyataan resmi, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, Dahnil menegaskan bahwa pola pembagian kuota berbasis daftar tunggu ini akan diterapkan dalam jangka menengah untuk memberikan kepastian perencanaan. Dia juga menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan skema layanan haji yang kini menggunakan sistem kontrak multiyears.

“Pola ini akan diterapkan sekurang-kurangnya selama tiga tahun ke depan dan akan diupdate pada tahun keempat, sekaligus mendukung kepastian dalam perencanaan serta penganggaran layanan haji,” jelasnya.

Poin-poin Penting Pelaksanaan Haji 2026, dari Sistem Baru hingga Kuota Jemaah

Embarkasi Haji 2026

Penyelenggaraan haji 2026 akan dilayani melalui 14 embarkasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Embarkasi ini menjadi titik awal keberangkatan jemaah menuju Tanah Suci.

Embarkasi tersebut meliputi Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Solo, Yogyakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Lombok, Batam, Palembang, Kertajati, dan Surabaya. Setiap embarkasi melayani wilayah tertentu sesuai dengan pembagian geografis jamaah.

Embarkasi Solo tercatat sebagai yang terbesar dengan jumlah kloter terbanyak. Sementara itu, Surabaya dan Makassar juga menjadi embarkasi dengan volume keberangkatan yang tinggi.

Kloter dan Penerbangan Jemaah

Sebanyak lebih dari 200 ribu jemaah dan petugas akan diberangkatkan dalam musim haji 2026. Proses keberangkatan dilakukan melalui 525 kelompok terbang (kloter) yang tersebar di seluruh embarkasi.

Maskapai Garuda Indonesia akan melayani 277 kloter dari 10 embarkasi. Adapun Saudia Airlines melayani 248 kloter dari 6 embarkasi lainnya.

Berikut jumlah kloter untuk penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia:

- Aceh (BTJ): 14 kloter
- Medan (KNO): 17 kloter
- Padang (PDG): 14 kloter
- Jakarta (CGK): 33 kloter
- Solo (SOC): 80 kloter
- Yogyakarta (YK): 26 kloter
- Banjarmasin (BDJ): 19 kloter
- Balikpapan (BPN): 16 kloter
- Makassar (UPG): 43 kloter
- Lombok (LOP): 15 kloter

Sementara itu, penerbangan yang dilayani Saudia Airlines mencakup:
- Batam (BTH): 25 kloter
- Palembang (PLM): 16 kloter
- Jakarta (CGK): 23 kloter
- Jakarta Jabar (JKS): 28 kloter
- Kertajati (KJT): 40 kloter
- Surabaya (SUB): 116 kloter

Pembagian kloter dilakukan berdasarkan jumlah jemaah di masing-masing wilayah. Pengaturan ini bertujuan memastikan proses keberangkatan berjalan tertib dan lancar.

Pemerintah turunkan biaya haji

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa pemerintah telah menurunkan biaya haji sebesar Rp7 juta per jamaah dalam kurun waktu dua tahun.

Gus Irfan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkeinginan agar ongkos haji ditekan serendah-rendahnya. Pada 2025, ongkos haji pun bisa ditekan menjadi Rp89 juta per jamaah, dari tahun sebelumnya Rp94 juta per jamaah.

"Artinya ada turun Rp5 juta," kata Gus Irfan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (15/4/2026).

Kemudian, pada tahun ini pemerintah dengan DPR mengkalkulasi untuk menekan kembali ongkos haji. Terdapat penurunan ongkos haji sebesar Rp2 juta per jamaah pada tahun ini menjadi Rp87 per jamaah.

"Jadi selama dua tahun ini pemerintah sudah menurunkan biaya haji sebesar Rp7 juta," kata Gus Irfan.

Terkini, biaya haji yang dibayar oleh jamaah mencapai Rp54 juta. Sisanya, yakni Rp33 juta dibayar melalui nilai manfaat dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH).

"Ini belum kalau kita bicara biaya yang harus kita tanggung terkait dengan depresiasi nilai rupiah terhadap dolar maupun riyal," ujar Gus Irfan.

War Tiket Haji

Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf memastikan usulan 'war ticket' antrean jemaah haji Indonesia masih sebatas wacana. Adapun, ide tersebut muncul guna memangkas antrean jemaah haji yang saat ini sudah mencapai sekitar 26 tahun.

Istilah war ticket merujuk kepada pendaftaran haji dengan skema siapa cepat, dia dapat. Skemanya, pemerintah akan mengumumkan biaya haji, kemudian masyarakat dapat berburu kuota sampai dengan batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan.

Namun, Irfan menekankan hal tersebut belum mendesak untuk dibahas, mengingat masa haji 1447 H/2026 M tinggal menghitung hari.

“Kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur, akan kita tutup dulu sampai hari ini sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa (14/4/2026).

Dirinya menjelaskan, sejatinya ide tersebut muncul di antara berbagai kemungkinan langkah yang akan diambil untuk memperpendek waktu tunggu jemaah.

Irfan menegaskan bahwa calon jemaah tidak perlu khawatir karena setiap langkah yang nantinya diambil tidak akan menghanguskan waktu tunggu yang sudah ada.

Biaya penerbangan haji naik Rp1,77 triliun

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengkaji skema pembiayaan tambahan untuk penerbangan haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan ini memicu perdebatan mengenai siapa yang akan menanggung beban tambahan tersebut apakah negara atau jamaah.

Dalam Rapat Kerja bersama DPR RI di Jakarta, isu ini mencuat setelah dua maskapai utama pengangkut jamaah, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, mengajukan kenaikan biaya akibat lonjakan harga avtur serta fluktuasi nilai tukar.

Secara total, tambahan biaya yang diajukan mencapai sekitar Rp1,77 triliun, membuat biaya penerbangan haji melonjak dari semula Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun.

Melalui Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menegaskan bahwa tambahan biaya tersebut seharusnya ditanggung negara, bukan jamaah. DPR juga meminta pemerintah menghitung ulang besaran kenaikan, memperkuat koordinasi lintas kementerian, serta menyusun skema pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Pandangan serupa disampaikan anggota DPR Hidayat Nur Wahid yang menyoroti masih adanya perbedaan sikap di internal pemerintah terkait sumber pendanaan.