Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menyatakan kabar mengenai kenaikan harga tiket pesawat yang akan berpengaruh terhadap biaya haji nasional pada tahun 2026 dipastikan tidak terjadi.

Gus Irfan, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menanggung seluruh biaya tambahan imbas kenaikan tiket pesawat yang akan membawa ratusan ribu jamaah haji Indonesia menempuh perjalanan spiritual menuju Tanah Suci hingga nantinya kembali ke Tanah Air.

"Maskapai penerbangan, Garuda Indonesia maupun Saudia Airlines, meminta penambahan biaya, dan tentu saja kami mengikuti arahan Presiden [Prabowo Subianto]. Presiden mengatakan penambahan biaya tidak boleh dibebankan kepada jamaah. Ini yang disampaikan oleh Presiden," kata Gus Irfan dalam sela-sela pelantikan PPIH di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Jumat (17/4/2026).

Walau begitu, Gus Irfan mengakui bahwa gejolak geopolitik yang terjadi imbas konflik bersenjata antara Iran dan koalisi Amerika Serikat-Israel juga turut serta memengaruhi persiapan penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah di tiap-tiap negara, termasuk di Indonesia.

Dia mengungkapkan, usai puluhan tahun lamanya pengurusan dan pengambilan kebijakan perjalanan ibadah haji dan umrah dikelola oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), tongkat estafet tersebut saat ini dipegang oleh Kemenhaj, yang notabene adalah kementerian atau lembaga yang baru lahir pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu saja tidak semuanya berjalan mulus. Semua sudah kita persiapkan dengan rapi, tiba-tiba di Timur Tengah suasana dan situasinya berbeda. Ada pergolakan di sana yang cepat atau lambat sedikit akan berpengaruh pada kami. Yang jelas, hari ini kita sudah terpengaruh dengan biaya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Irfan juga menegaskan seluruh biaya tambahan tiket perjalanan pulang-pergi yang terdongkrak imbas kenaikan harga avtur pasca-pembatasan jalur logistik Selat Hormuz akan ditanggung lewat skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dirinya juga mengklaim bahwa kebijakan tersebut sudah mendapat lampu hijau dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku pemegang kunci terhadap fiskal negara.

Dia menegaskan kembali bahwa kebijakan tersebut dijalankan atas perintah langsung Presiden Prabowo agar para jamaah haji tidak terbebani.

"Intinya [tambahan biaya perjalanan haji] ditanggung oleh pemerintah. Sudah, sudah [disampaikan kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa]. Itu perintah langsung dari Presiden. Jangan [tambahan biaya tiket perjalanan] dibebankan kepada jamaah," pungkasnya.

Tanpa pergeseran ini, kebijakan yang terlihat pro-jamaah dalam jangka pendek justru berisiko membebani fiskal dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah untuk mereformulasi struktur biaya haji agar lebih adaptif terhadap fluktuasi global, termasuk kenaikan harga avtur.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman berpendapat kenaikan harga avtur perlu direspons dengan pendekatan reformasi sistem yang lebih tahan tekanan, alih-alih mencari ruang anggaran untuk menutup kekurangan.

“Tanpa pergeseran ini, kebijakan yang terlihat pro-jamaah dalam jangka pendek justru berisiko membebani fiskal dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Rizal dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Agar biaya haji lebih resistan, Rizal merekomendasikan pemerintah untuk mendorong kontrak jangka panjang avtur dan maskapai.

Cara tersebut diyakini dapat meredam volatilitas harga, membuka kompetisi penyedia layanan agar biaya lebih efisien, dan mengoptimalkan Dana Haji sebagai penyangga (buffer) yang profesional dan transparan.

Rizal pun mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kekurangan belanja akibat volatilitas ekonomi.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana menambal tambahan anggaran Rp1,77 triliun untuk kebutuhan biaya pesawat haji menggunakan APBN.

Menurut Rizal, APBN saat ini menghadapi tekanan simultan dari subsidi energi yang sensitif terhadap harga minyak, perlambatan penerimaan, serta kebutuhan belanja sosial yang meningkat.

Maka, sekalipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, dana perlu diarahkan untuk menopang kebutuhan belanja produktif dan tidak hanya sekadar pelabelan ulang anggaran.

“Kenaikan avtur bukan kejadian satu kali, melainkan bagian dari volatilitas energi global yang struktural. Jika setiap shock biaya langsung ditutup APBN, maka negara secara implisit mengambil alih risiko operasional yang seharusnya bisa dikelola dalam sistem pembiayaan haji itu sendiri,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan biaya per calon haji Indonesia 2026 tetap turun Rp2 juta, meskipun harga avtur naik.

Sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah berencana memberikan dukungan pembiayaan bagi 220 ribu calon haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4), mengatakan tambahan anggaran itu akan berasal dari cadangan APBN, yang merupakan hasil efisiensi berdasarkan perhitungan selama satu tahun.

Hasil efisiensi tersebut, kata Purbaya, bisa digunakan pada pos-pos yang membutuhkan, salah satunya untuk biaya tambahan pesawat haji yang mengalami kenaikan akibat lonjakan harga avtur.

Dengan anggaran tersebut, maka pemerintah tidak membebankan ongkos tambahan kepada jamaah haji.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menyiapkan 15 pesawat untuk operasional penerbangan jemaah Ibadah Haji 1447 H/2026 M, dengan penerbangan perdana yang dijadwalkan pada 21 April 2026.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan menyampaikan bahwa maskapai akan melayani sedikitnya 102.502 jemaah haji yang terbagi dalam 278 kelompok terbang (kloter) dari 10 embarkasi pada musim haji tahun ini.

Kesepuluh embarkasi tersebut terdiri atas Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Solo, Yogyakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Lombok.

“Kepercayaan ini kami jawab melalui penguatan kesiapan operasional secara end-to-end , dengan memastikan seluruh aspek safety, keandalan armada, serta kualitas layanan berjalan optimal di setiap titik perjalanan jemaah,” ujar Glenny dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Pemberangkatan jemaah akan dilaksanakan secara bertahap mulai 21 April hingga 21 Mei 2026, dengan fase keberangkatan menuju Madinah pada 21 April hingga 6 Mei 2026 dan menuju Jeddah pada 7 hingga 21 Mei 2026.

Penerbangan perdana akan diawali dengan keberangkatan kloter pertama dari embarkasi Yogyakarta pada Selasa (21/4) pukul 23.40 WIB dengan nomor penerbangan GA 6501 menggunakan armada Airbus A330-300.

Sementara itu, fase pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 30 Juni 2026.

Garuda Indonesia menyiapkan pesawat berbadan lebar yang terdiri dari 8 pesawat milik Garuda Indonesia dan 7 pesawat sewa yang mencakup 6 Boeing 777-300ER, 6 Airbus A330-300, dan 3 Airbus A330-900neo.

Seluruh armada tersebut merupakan generasi pesawat dengan usia terbilang kompetitif yang dioptimalkan untuk penerbangan jarak jauh, serta dipastikan dalam kondisi prima melalui penerapan prosedur perawatan berlapis melalui program Aircraft Health Program, termasuk pemenuhan sertifikasi dari otoritas penerbangan Arab Saudi sebagai prasyarat utama operasional haji.

Adapun, Garuda Indonesia memastikan seluruh kesiapan operasional dijalankan secara terintegrasi, mulai dari kesiapan armada, awak pesawat, layanan darat, hingga pengalaman penerbangan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh jemaah.

Tahun ini, Garuda Indonesia melakukan penguatan layanan pada pemenuhan kebutuhan jemaah lansia, yang jumlahnya mencapai sekitar 18.000 orang atau sekitar 18% dari total jemaah yang dilayani serta jemaah berkebutuhan khusus.

Selain kesiapan armada dan layanan, Garuda Indonesia juga memastikan kesiapan sumber daya manusia dengan menyiapkan lebih dari 1.085 awak pesawat yang terdiri dari 731 awak kabin dan 354 awak kokpit, serta 139 petugas darat haji yang akan mendukung kelancaran mobilisasi jemaah di seluruh embarkasi.

Glenny menambahkan bahwa dengan berbagai kesiapan dan dukungan pemerintah yang dilakukan di tengah dinamika harga avtur sehingga biaya ibadah haji di tahun ini tetap stabil terjaga.

“Kami berharap para jemaah dapat fokus dalam mempersiapkan perjalanan ibadahnya secara maksimal,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memastikan tidak ada biaya tambahan haji yang dibebankan ke jemaah sebagai imbas dari kenaikan harga avtur.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan atau Gus Irfan bahkan mengemukakan bahwa pemerintah telah menurunkan biaya haji sebesar Rp7 juta per jemaah dalam kurun dua tahun.

Gus Irfan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkeinginan agar ongkos haji ditekan serendah-rendahnya. Pada 2025, ongkos haji pun bisa ditekan menjadi Rp89 juta per jemaah, dari tahun sebelumnya Rp94 juta per jemaah.

"Artinya ada turun Rp5 juta," kata Gus Irfan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (15/4/2026).

Kemudian, pada tahun ini pemerintah dengan DPR mengkalkulasi untuk menekan kembali ongkos haji. Terdapat penurunan ongkos haji sebesar Rp2 juta per jemaah pada tahun ini menjadi Rp87 juta per jemaah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Garuda Indonesia menyiapkan 15 pesawat untuk operasional penerbangan haji 1447 H/2026 M, yang dimulai pada 21 April 2026.

Sebanyak 15 pesawat berbadan lebar itu terdiri dari 8 pesawat milik Garuda Indonesia dan 7 pesawat sewa, mencakup 6 Boeing 777-300ER, 6 Airbus A330-300, dan 3 Airbus A330-900neo.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan mengatakan, seluruh armada tersebut merupakan generasi pesawat dengan usia terbilang kompetitif yang dioptimalkan untuk penerbangan jarak jauh.

Dia memastikan pesawat - pesawat tersebut berada dalam kondisi prima melalui penerapan prosedur perawatan berlapis melalui program Aircraft Health Program, termasuk pemenuhan sertifikasi dari otoritas penerbangan Arab Saudi sebagai prasyarat utama operasional haji.

“Garuda Indonesia memperkuat kesiapan operasional secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada aspek keselamatan penerbangan (safety), keandalan armada, serta penguatan layanan ramah lansia, sejalan dengan meningkatnya proporsi jemaah haji lansia pada tahun ini,” kata Glenny dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Dia mengatakan, sebagai national flag carrier, Garuda Indonesia memastikan seluruh kesiapan operasional dijalankan secara terintegrasi, mulai dari kesiapan armada, awak pesawat, layanan darat, hingga pengalaman penerbangan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh jemaah.

“Kehormatan bagi Garuda Indonesia untuk kembali menjadi mitra perjalanan ibadah bagi jemaah haji Indonesia. Kami memastikan kesiapan operasional secara end-to-end, dengan memastikan seluruh aspek safety, keandalan armada, serta kualitas layanan berjalan optimal di setiap titik perjalanan jemaah,” ujar Glenny.

Glenny menambahkan bahwa penguatan layanan pada tahun ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan jemaah lansia, yang jumlahnya mencapai sekitar 18 ribu orang atau sekitar 18 persen dari total jemaah yang dilayani serta jemaah berkebutuhan khusus.

“Kami menghadirkan layanan yang lebih adaptif dan inklusif, mulai dari asistensi mobilitas di darat dan udara, hingga penguatan peran awak kabin dalam memastikan kenyamanan dan kemudahan jemaah selama penerbangan,” ujar dia.

“Hal ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan layanan haji yang tidak hanya aman, namun juga penuh empati dan kemudahan bagi seluruh jemaah,” lanjut Glenny.

Sebagai bagian dari penguatan layanan tersebut, Garuda Indonesia menyiapkan berbagai fasilitas penunjang, di antaranya penyediaan wheelchair di setiap embarkasi, ambulift di embarkasi Jakarta dan Solo.

Selain itu, bus jemaah juga dilengkapi dengan fasilitas toilet, penggunaan garbarata di sejumlah embarkasi, layanan penanganan bagasi khusus, hingga fasilitas buggy car di Bandara Internasional King Abdulaziz.

Awak kabin juga disiagakan untuk memberikan asistensi intensif selama proses penerbangan, khususnya bagi jemaah lansia dan disabilitas.

Untuk menunjang kenyamanan selama penerbangan jarak jauh, Garuda Indonesia menyediakan layanan konsumsi berupa dua kali full meals dan satu kali snack, dilengkapi dengan fasilitas inflight entertainment serta ketersediaan portable bidet pada lavatory pesawat.

Selain kesiapan armada dan layanan, Garuda Indonesia juga memastikan kesiapan sumber daya manusia dengan menyiapkan lebih dari 1.085 awak pesawat yang terdiri dari 731 awak kabin dan 354 awak kokpit, serta 139 petugas darat haji yang akan mendukung kelancaran mobilisasi jemaah di seluruh embarkasi.

Pada musim haji tahun ini, Garuda Indonesia akan melayani sedikitnya 102.502 jemaah haji yang terbagi dalam 278 kelompok terbang (kloter) dari 10 embarkasi, yaitu Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Solo, Yogyakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Lombok.

“Tahun ini juga menjadi momentum perdana bagi Garuda Indonesia dalam melayani keberangkatan jemaah dari embarkasi Yogyakarta melalui Bandara Internasional Yogyakarta,” ujar dia.

Pemberangkatan jemaah akan dilaksanakan secara bertahap mulai 21 April hingga 21 Mei 2026, dengan fase keberangkatan menuju Madinah pada 21 April hingga 6 Mei 2026 dan menuju Jeddah pada 7 hingga 21 Mei 2026. Sementara itu, fase pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 30 Juni 2026.

Penerbangan perdana akan diawali dengan keberangkatan kloter pertama dari embarkasi Yogyakarta pada Selasa (21/4) pukul 23.40 WIB dengan nomor penerbangan GA 6501 menggunakan armada Airbus A330-300.

Glenny menambahkan bahwa dengan berbagai kesiapan dan dukungan Pemerintah yang dilakukan di tengah dinamika harga avtur sehingga biaya ibadah haji di tahun ini tetap stabil terjaga, kami berharap para jemaah dapat fokus dalam mempersiapkan perjalanan ibadahnya secara maksimal.

“Keberhasilan operasional haji merupakan hasil dari kolaborasi erat lintas ekosistem, mulai dari regulator, otoritas kebandarudaraan, hingga seluruh lini operasional Garuda Indonesia Group mulai dari perawatan pesawat, layanan katering, hingga dukungan kargo,” ujar Glenny.

“Sinergi ini menjadi fondasi utama kami dalam memastikan mandat besar negara ini dapat dijalankan secara optimal,” tegas Glenny.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Garuda Indonesia Group kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis perjalanan ibadah haji nasional. Melalui Garuda Indonesia bersama anak usahanya Citilink dan GMF AeroAsia, secara resmi diserahkan mockup pesawat B737-500 registrasi PK-GGD kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk ditempatkan di Asrama Haji Banda Aceh.

Penyerahan fasilitas tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, disaksikan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Rachmat Pambudy.

Mockup pesawat ini akan dimanfaatkan sebagai sarana simulasi manasik yang menghadirkan pengalaman end-to-end perjalanan udara mulai dari proses boarding, pengenalan kabin dan fasilitas pesawat, hingga simulasi disembarkation di bandara tujuan. Kehadiran fasilitas ini diharapkan meningkatkan kesiapan, kenyamanan, dan kepercayaan diri jamaah sebelum menempuh perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan menyampaikan, masyarakat Aceh memiliki peran dan kedekatan penting bagi perjalanan panjang Garuda Indonesia baik secara historis maupun emosional.

“Melengkapi hubungan historis yang panjang antara Garuda Indonesia dan masyarakat Aceh, kiranya dengan adanya mock-up pesawat ini Garuda Indonesia dapat turut membantu masyarakat Aceh utamanya untuk semakin mempermudah calon jemaah Haji Aceh dalam mempersiapkan perjalanan menuju Tanah Suci, Mekkah,” ujar Glenny, Ahad (15/2/2026).

Lebih lanjut, pesawat PK-GGD sendiri juga memiliki sejarah tersendiri. Dengan total lebih dari 30 ribu jam terbang, pesawat tersebut kali pertama beroperasi pada 1997 dan setelah melayani hampir dua dekade, pada 2015 pesawat ini resmi dioptimalkan oleh Citilink.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Aceh menyampaikan ungkapan terima kasih sekaligus menjelaskan bagaimana Aceh dan Garuda Indonesia merupakan sejarah yang tidak terpisahkan sebagai wujud pengorbanan bagi Republik Indonesia.

"Terima kasih Garuda dan Kementerian Haji, semoga pesawat dengan hadirnya mock-up di Asrama Haji Aceh ini dapat membawa manfaat untuk masyarakat Aceh sebagai wadah simulasi untuk calon jemaah Haji," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, meresmikan pesawat hibah dari Garuda Indonesia yang kini ditempatkan di Asrama Haji Kelas I Aceh. Kehadiran pesawat ini diharapkan memberikan pengalaman manasik yang lebih nyata dan komprehensif bagi calon jamaah haji asal Aceh.

"Pesawat ini bukan sekadar simbol sejarah, tetapi fasilitas pembelajaran yang akan membantu jemaah lebih siap secara mental dan teknis sebelum berangkat ke Tanah Suci,” ungkap Wamenhaj.

Menurutnya, masyarakat Aceh memiliki ikatan historis kuat dengan lahirnya maskapai nasional melalui pesawat pertama, Seulawah RI-001, yang menjadi cikal bakal penerbangan nasional.

Lebih lanjut, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy yang hadir membawa pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penguatan ekosistem penyelenggaraan haji merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Peresmian mock-up pesawat Garuda Indonesia di Asrama Haji Aceh ini bukan hanya simbol kebangkitan Garuda Indonesia, tetapi juga bagian dari transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang menjadi perhatian dan arahan langsung Bapak Presiden.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan haji yang profesional, terintegrasi, aman, nyaman, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi umat," ujar Rachmat Pambudy.

Ia juga menambahkan pembangunan dan revitalisasi asrama haji dilakukan tidak hanya sebagai tempat transit, tetapi sebagai pusat layanan terpadu untuk pembinaan manasik, pemeriksaan kesehatan, penguatan kesiapan mental spiritual, hingga koordinasi embarkasi.

Dalam momentum yang sama, Garuda Indonesia turut menyerahkan 1.000 Alquran berbahan daur ulang kepada Asrama Haji Aceh sebagai bagian dari dukungan terhadap kesiapan spiritual jamaah.

Tak hanya fokus pada kesiapan haji, Garuda Indonesia juga menyalurkan bantuan pendidikan ke SMAN 2 Meureudu, Pidie Jaya, berupa buku, perlengkapan sekolah, seragam, serta dukungan renovasi fasilitas sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pemulihan pascabencana di Aceh.

Melalui penyerahan mockup pesawat dan dukungan sosial tersebut, Garuda Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi aktifnya sebagai mitra perjalanan haji Indonesia selama lebih dari tujuh dekade.

Bisnis.com, JAKARTA — Penunjukan Garuda Indonesia (GIAA) sebagai maskapai yang melayani penerbangan haji 2026 dinilai sudah tepat oleh pengamat penerbangan. Maskapai pelat merah tersebut dianggap paling siap secara operasional dibandingkan maskapai nasional lainnya.

“Selama ini memang maskapai nasional yang siap melayani penerbangan haji baru Garuda. Jadi memang pantas kalau Garuda yang terpilih,” ujar Pengamat Penerbangan Gatot Rahardjo kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025).

Namun, dia juga mengingatkan agar Garuda Indonesia memastikan kesiapan armada sejak dini. Menurut Gatot, ketersediaan pesawat, suku cadang, dan kesiapan teknis menjadi faktor krusial di tengah ketatnya pasokan pesawat global.

“Saat ini isu di penerbangan internasional adalah jumlah pesawat yangready to flyberkurang dan menjadi rebutan seluruh dunia. Jadi Garuda harus memastikan jumlah armada untuk haji mencukupi serta terjamin keselamatannya,” tuturnya.

Selama ini Garuda Indonesia memang kerap menyewa pesawat untuk kebutuhan haji. Untuk itu, persiapan penyewaan harus dilakukan lebih awal agar tidak terkendala ketersediaan armada mendekati musim haji.

Selain aspek teknis, pengamat tersebut juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi untuk mendapatkan slot penerbangan yang ideal.

Tak hanya itu, sinkronisasi jadwal antara bandara di Indonesia dan Arab Saudi akan berdampak langsung pada kenyamanan jamaah.

“Koordinasi dengan otoritas penerbangan Saudi harus dilakukan untuk mendapatkan slot penerbangan yang baik dan sesuai dengan jadwal di bandara Indonesia,” jelasnya.

Dia menilai dari sisi pelayanan, Garuda Indonesia sudah berpengalaman melayani jamaah haji dengan baik.

Layanannya harus tetap prima, dan seharusnya bisa dilakukan Garuda karena merekafull service airlinedan awak kabinnya sudah berkali-kali dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia,” pungkasnya.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan dua maskapai yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Saudia Airlines untuk melayani jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah/2026 masehi.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan proses seleksi penyediaan transportasi udara terhadap tujuh maskapai penerbangan, terdiri dari enam maskapai nasional dan satu maskapai asing dari negara tujuan.

“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hanya PT Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines [Saudia] yang memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan operasional yang telah ditetapkan,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anhar Simanjuntak mendorong skema pesawat charter haji agar tidak hanya mengangkut jemaah ke Arab Saudi, tetapi juga membawa wisatawan Arab ke Indonesia.

"Kami sudah mulai berbicara beberapa bulan belakangan terkait dengan skema agar pesawat-pesawat charter kita itu bisa juga mengangkut wisatawan, misalnya dari Arab Saudi," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (28/10/2025).

Untuk itu, Dahnil mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Kementerian Pariwisata telah membentuk satuan tugas atau satgas promosi.

Pasalnya, jumlah wisatawan mancanegara asal Arab Saudi hanya sebanyak 120.000 orang. Sementara jumlah warga Indonesia yang berkunjung ke Arab Saudi atau disebut sebagai wisatawan nasional, mencapai tiga juta orang (haji dan umrah).

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisman dari Arab Saudi sebanyak 18.415 orang per Agustus 2025. Sementara jumlah wisnas yang berkunjung ke Arab Saudi mencapai 156.574 orang.

Data BPS menunjukkan, Malaysia menjadi negara tujuan utama wisnas dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu sebesar 30,81% dari total 684.930 wisatawan.

Mengekor, Arab Saudi menjadi negara tujuan terbanyak kedua setelah Malaysia, yaitu sebesar 22,86%. Kemudian, Singapura menjadi tujuan terbanyak ketiga, yaitu sebesar 13,19% dari total perjalanan wisnas pada Agustus 2025.

"Oleh sebab itu, kami mendorong Kementerian Pariwisata untuk melakukan promosi secara masif di Arab Saudi, baik pada musim haji maupun sebelum musim haji," tambah Dahnil.

Dirinya juga mengusulkan kepada Komisi VIII DPR untuk membahas terkait ekosistem ekonomi haji.

Dahnil menuturkan bahwa saat ini pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kementerian Koordinator bidang Ekonomi, untuk bersama-sama mendorong terbitnya regulasi ekosistem ekonomi haji melalui peraturan presiden (Perpres).

"Agar kemudian koordinasi antar lembaga itu bisa dipermudah untuk mendorong akselerasi ekosistem ekonomi haji, khususnya terkait dengan pangan. Juga kampung haji yang direncanakan akan dipimpin oleh Danantara," tambahnya.

Di samping itu, pemerintah juga berencana menambah embarkasi atau bandara haji, yakni Yogyakarta International Airport (YIA).

Adapun, Komisi VIII DPR RI telah menerima daftar alokasi kuota dari Kementerian Haji dan Umrah untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, yang totalnya sebanyak 221.000 jemaah.

Kuota haji reguler ditetapkan sebanyak 92% atau sebanyak 203.320 jemaah, sedangkan kuota haji khusus ditetapkan sebanyak 8% atau sebanyak 17.680 jemaah.

Secara perinci, kuota haji reguler terbagi menjadi kuota Petugas Haji Daerah (PHD) sejumlah 1.050 petugas dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sejumlah 685 pembimbing. Dengan demikian, kuota reguler murni dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M menjadi sejumlah 201.585 jemaah.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anhar Simanjuntak meminta kepada pemerintah dan Pertamina untuk menerapkan skema satu harga avtur di seluruh bandara haji dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M.

Hal tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan harga penerbangan, yang pada akhirnya turut mengerek turun biaya haji.

“[Kami] mengoordinasikan dengan kementerian dan lembaga seperti Kemenko Perekonomian, Kemenhub, Kemenkeu, dan Pertamina terkait penerapan skema satu harga avtur di semua bandara embarkasi dengan menyamakan harga avtur di Bandara Soetta,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (28/10/2025).

Dirinya mengungkapkan bahwa harga avtur di Bandara Internasional Soekarno Hatta merupakan harga paling rendah di Indonesia.

Dahnil pun menilai skema tersebut seharusnya tidak menjadi masalah, mengingat pemerintah juga menerapkan hal serupa sebagai stimulus ekonomi pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Selain meminta skema satu harga bahan bakar pesawat, Kementerian Haji dan Umrah juga melakukan penyewaan pesawat secara multi-year selama 3 tahun ke depan, dalam rangka menjamin ketersediaan pesawat haji.

Langkah lainnya, yakni memberikan peluang kepada maskapai penerbangan untuk memanfaatkan pesawat kosong dengan mengangkut penumpang umum atau kargo selama tidak mengganggu jadwal penerbangan.

Pada tahun lalu, terdapat tiga maskapai yang melayani ibadah haji 2025, yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines. Masing-masing mengangkut 90.933 jemaah, 11.762 jemaah, dan 101.438 jemaah.

Adapun, total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan pemerintah senilai Rp88.409.365.

Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri dari biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Mekkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33.485.365 akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi yang ada. Dengan demikian, BPIH yang harus dibayarkan Jemaah senilai Rp54,92 juta.

Besaran tersebut terpantau hanya turun Rp1 juta dari biaya yang harus jemaah haji keluarkan pada 2025.