Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengkaji skema pembiayaan tambahan untuk penerbangan haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan ini memicu perdebatan mengenai siapa yang akan menanggung beban tambahan tersebut apakah negara atau jamaah.

Dalam Rapat Kerja bersama DPR RI di Jakarta, isu ini mencuat setelah dua maskapai utama pengangkut jamaah, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, mengajukan kenaikan biaya akibat lonjakan harga avtur serta fluktuasi nilai tukar.

Secara total, tambahan biaya yang diajukan mencapai sekitar Rp1,77 triliun, membuat biaya penerbangan haji melonjak dari semula Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun.

Melalui Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menegaskan bahwa tambahan biaya tersebut seharusnya ditanggung negara, bukan jamaah. DPR juga meminta pemerintah menghitung ulang besaran kenaikan, memperkuat koordinasi lintas kementerian, serta menyusun skema pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Pandangan serupa disampaikan anggota DPR Hidayat Nur Wahid yang menyoroti masih adanya perbedaan sikap di internal pemerintah terkait sumber pendanaan.

Siapa yang Menanggung Biaya Tambahan Penerbangan Haji?

Dilanir dari ANTARA, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa kenaikan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jamaah calon haji. Pemerintah pun saat ini berupaya mencari skema pembiayaan yang memungkinkan kebijakan tersebut dijalankan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, meskipun biaya naik signifikan, posisi pemerintah sejauh ini cenderung ingin memastikan jamaah tidak terdampak secara langsung.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII RI di Jakarta mempertegas bahwa Presiden Prabowo telah memberi arahan agar lonjakan biaya tidak ditanggung oleh calon jamaah haji.

"Alhamdulillah, Presiden menegaskan bahwa kenaikan ini jangan sampai dibebankan kepada jamaah," ujar Menhaj Irfan.

Skema Pembiayaan Penambahan Biaya Haji

Namun demikian, hingga kini sumber pendanaan tambahan tersebut masih belum diputuskan. Berdasarkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, biaya penerbangan jamaah pada dasarnya bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sementara biaya petugas kloter ditanggung APBN. Persoalannya, tambahan Rp1,77 triliun tersebut belum jelas apakah akan diambil dari dana BPIH yang pada dasarnya berasal dari setoran jamaah atau sepenuhnya ditanggung negara melalui APBN.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa pemerintah secara finansial siap menanggung selisih biaya tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan APBN tetap harus memiliki dasar hukum yang kuat. Tanpa payung hukum yang jelas, pemerintah tidak dapat serta-merta mengambil keputusan pembiayaan dari anggaran negara.

Untuk itu, Kementerian Haji dan Umrah kini berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna memastikan legalitas skema pembiayaan yang akan diambil. Salah satu opsi yang dikaji adalah apakah kenaikan biaya ini dapat dikategorikan sebagai kondisi force majeure, sehingga membuka ruang penggunaan skema tertentu tanpa melanggar regulasi.

Hingga saat ini, keputusan final memang belum ditetapkan. Namun arah kebijakan mulai terlihat jelas: pemerintah, sesuai arahan presiden dan dorongan DPR, berupaya agar kenaikan biaya sebesar Rp1,77 triliun tidak dibebankan kepada jamaah, melainkan dicari skema agar dapat ditanggung negara. Kepastian terkait hal ini diperkirakan akan diumumkan setelah seluruh aspek hukum dan anggaran dinyatakan aman dalam rapat lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sumber pembiayaan tambahan untuk menutup kenaikan biaya haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang senilai Rp1,77 triliun hingga kini masih menjadi tanda tanya, meski pemerintah memastikan kenaikan tersebut tidak akan dibebankan kepada jemaah.

Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf mengungkapkan, pihaknya masih melakukan koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung dan instansi terkait guna memastikan aspek legalitas, termasuk kemungkinan penggunaan skema force majeure.

“Terkait sumber pembiayaan, ada beberapa alternatif yang sedang kami siapkan. Namun, kami masih menunggu hasil koordinasi, khususnya dengan Kejaksaan Agung, untuk memastikan legalitasnya,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, kepastian skema pembiayaan menjadi krusial agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, mengingat penggunaan dana di luar skema reguler harus memiliki dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang (UU) No. 14/2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang (UU) No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, biaya penerbangan jemaah pada dasarnya bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Sementara biaya petugas kloter ditanggung oleh negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, dengan adanya lonjakan biaya di luar perhitungan awal, pemerintah perlu mencari skema tambahan di luar komponen tersebut.

Pemerintah pun berharap rapat kerja dengan Komisi VIII DPR dapat segera menghasilkan keputusan terkait persetujuan dan sumber pembiayaan, agar kepastian penyelenggaraan haji tetap terjaga di tengah tekanan biaya yang meningkat.

“Kami berharap pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR hari ini, dapat disetujui dan diputuskan mengenai besaran dan sumber pembiayaan untuk memenuhi penyesuaian biaya tersebut,” ungkapnya.

Adapun, kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar telah mendorong maskapai mengajukan penyesuaian biaya. Garuda Indonesia mengusulkan tambahan Rp974,8 miliar, sementara Saudi Airlines sebesar Rp802,8 miliar.

Secara total, biaya penerbangan haji melonjak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun, atau meningkat Rp1,77 triliun.

Meski Presiden telah menegaskan agar kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah, hingga kini pemerintah belum menetapkan secara final sumber pembiayaan untuk menutup selisih tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berupaya meredam dampak kenaikan harga avtur dunia terhadap lonjakan biaya haji 2026 Masehi/1447 Hijriah. Keniscayaan ongkos perjalanan yang membengkak diupayakan tak menjadi beban tambahan jemaah haji Tanah Air, mengingat keberangkatan yang akan dimulai dalam kisaran dua pekan lagi.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa meskipun harga avtur global naik, pihaknya masih berani menurunkan biaya ibadah akbar umat Islam tersebut. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/2025 terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan yang lain, maka harus kita laksanakan. Namun, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta [per jemaah],” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Terpisah, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa biaya rata-rata penerbangan haji per jemaah yang berkisar Rp33,5 juta pada BPIH 2026 telah melonjak karena volatilitas harga avtur global. Di samping itu, terdapat lonjakan premi asuransi war risk dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, maskapai haji 2026 yakni Garuda Indonesia telah mengusulkan tambahan biaya penerbangan sebesar Rp7,9 juta per jemaah haji, dengan basis perhitungan avtur senilai US$116 sen per liter. Setali tiga uang, Saudia Airlines turut mengajukan tambahan biaya sebesar US$480 sen per jemaah dengan harga avtur US$137,4 sen per liter.

Irfan memaparkan, konflik Iran dengan sekutu Amerika Serikat (AS)-Israel juga memungkinkan maskapai melakukan pengalihan rute untuk menghindari wilayah udara terdampak perang. Namun, rute alternatif itu dapat menyebabkan penambahan waktu perjalanan setara 4 jam, serta penambahan konsumsi avtur sekitar 12.000 ton.

“Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85%. Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar Rp50,8 juta atau naik hingga 61,48%,” terangnya.

Berdasarkan kontrak Kemenhaj dengan masing-masing maskapai, Irfan menyebut terdapat klausul keadaan kahar (force majeure) yang memungkinkan terjadinya penyesuaian biaya berdasarkan perkembangan situasi. Namun, dia menegaskan belum ada keadaan kahar yang ditetapkan pihak berwenang baik di Indonesia maupun di Arab Saudi yang dapat menjadi dasar skema tersebut.

Pemerintah disebutnya telah memikirkan sejumlah skenario untuk menutup kenaikan biaya haji tersebut dengan memanfaatkan sumber dana yang dimiliki negara, tak terkecuali APBN. Keputusan akhir disebutnya tetap berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan pembahasan bersama jajaran kabinet.

“Penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” ujar Irfan.

Akumulasi Surplus

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa bantalan yang disiapkan BPKH untuk meredam kenaikan biaya penerbangan haji mencakup surplus nilai manfaat. Akumulasi nilai yang diperoleh dari dana kelolaan jemaah dan hasil investasi tersebut mencapai Rp20 triliun hingga April 2026 ini.

Meski begitu, BPKH disebutnya akan menyesuaikan skenario yang tengah digodok pemerintah agar tak ada biaya tambahan yang ditanggung jemaah. Menurut Fadlul, penggunaan akumulasi surplus berkaitan dengan hak jemaah yang masuk dalam daftar tunggu antrean haji.

“Pertanyaannya apakah jamaah tunggunya berkenan, apakah pemerintah juga berkenan, atau Komisi VIII [DPR RI] sebagai perwakilan rakyat berkenan. Kita mengikuti pemerintah, bagaimana instruksinya ke depan itu kita sesuaikan,” terang Fadlul.

Menurutnya, di tengah potensi kenaikan biaya operasional, BPKH akan menjaga stabilitas dana haji melalui optimalisasi nilai manfaat yang mencapai Rp6,69 triliun pada tahun ini. Besaran ini dimanfaatkan untuk mendukung keterjangkauan biaya haji, antara lain subsidi biaya haji di Arab Saudi sebesar Rp6,31 triliun, serta subsidi biaya dalam negeri sebesar Rp376,8 miliar.

Per 8 April 2026, Fadlul menyebut BPKH telah melakukan transfer dana BPIH 2026 kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebesar Rp12,92 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 70,95% dari total anggaran Rp18,21 triliun, dengan kurs asumsi Rp16.500 per dolar AS dan Rp4.400 per riyal Arab Saudi.

Adapun, kenaikan biaya penerbangan haji dinilai bisa memicu kenaikan komponen lainnya seperti akomodasi, transportasi, hotel, layanan Masyair alias fasilitas puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), hingga asuransi. Pemerintah didorong dapat mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Hambatan

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyampaikan bahwa opsi perombakan struktur biaya penerbangan yang menjadi bagian dari BPIH akan berjalan tidak mudah, karena harus melalui pembahasan ulang dengan DPR RI hingga disahkan melalui Keppres yang menganulir keputusan sebelumnya. Klausul kontrak dengan maskapai pun perlu dicermati ulang terkait kemungkinan adanya ruang untuk renegosiasi.

Di samping itu, dia juga menilai penggunaan APBN untuk menutup kenaikan biaya haji bukan menjadi solusi terbaik karena keterkaitannya dengan banyak aspek. Oleh karenanya, Mustolih memprediksi bahwa pemerintah akan menempuh langkah untuk menambah porsi nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH, meskipun memuat risiko terhadap keseimbangan fiskal keuangan haji pada tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, skenario ini pernah terjadi pada 2022 ketika pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya layanan Masyair, padahal pemerintah telah memutuskan besaran BPIH beserta biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung jemaah. Situasi ini dinilai Mustolih mirip dengan saat ini, yang mana pemerintah perlu mengambil keputusan taktis secara cepat.

“Kalau opsinya adalah mengambil nilai manfaat dari BPKH, saya kira proses dan prosedurnya mesti ditempuh dengan benar, sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan biaya per calon jemaah haji Indonesia 2026 tetap turun Rp2 juta, meskipun harga avtur naik akibat ditutupnya Selat Hormuz.

“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo memberikan taklimat di agenda Rapat Kerja Pemerintah di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Di hadapan sekitar 800 peserta yang terdiri dari menteri, wamen, dan pejabat setara eselon I, Prabowo mengaku tidak ingin memberatkan jemaah haji Indonesia, termasuk di tengah kondisi melonjaknya harga minyak mentah dunia, termasuk bahan bakar pesawat, avtur.

Pemerintah RI dan DPR RI pada tahun 2025 telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 tetap turun sebesar Rp2 juta sehingga besaran BPIH tahun ini mencapai Rp87.409.366 per jemaah.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR menjelaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan apabila ada kenaikan komponen biaya haji pada tahun ini, kenaikan itu jangan dibebankan kepada calon jemaah haji Indonesia.

Irfan kemudian menjelaskan bahwa sebelum perang pecah antara Iran melawan Zionis Israel dan Amerika, rata-rata biaya penerbangan per jamaah ada di kisaran Rp33,5 juta.

Namun, saat perang meletus yang imbasnya harga avtur turut melambung, pihak maskapai mengusulkan ada penambahan biaya. Dalam skenario tanpa perubahan rute penerbangan, biaya rata-rata per orang diperkirakan meningkat menjadi Rp46,9 juta atau naik 39,85%.

Sementara itu, jika ada perubahan rute (re-routing) untuk menghindari wilayah udara konflik, biaya dapat melambung hingga Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48%.

Maskapai Garuda Indonesia, kata Irfan, mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang, sementara maskapai Arab Saudi, Saudi Airlines, mengusulkan kenaikan sebesar US$480 per orang.

Walaupun demikian, Menhaj Irfan menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo tetap menjadi pegangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” kata Irfan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyebut biaya penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Masehi/1447 Hijriah berpotensi meningkat seiring kenaikan harga avtur akibat memanasnya konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah mulai membahas potensi kenaikan biaya tersebut dalam rapat terbatas. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, meminta agar tambahan biaya itu tidak dibebankan kepada jemaah.

“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” kata Irfan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, biaya penerbangan haji yang semula berada pada kisaran Rp33,5 juta per jemaah dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 kini menghadapi tekanan signifikan.

Tekanan tersebut antara lain berasal dari kenaikan harga avtur global, lonjakan premi asuransi war risk (risiko perang), serta pelemahan nilai tukar.

Selain itu, situasi geopolitik juga memicu potensi perubahan rute penerbangan untuk menghindari wilayah konflik. Menurut Irfan, Garuda Indonesia memperkirakan skenario rerouting dapat menambah waktu tempuh hingga 4 jam dan meningkatkan konsumsi avtur sekitar 12.000 ton.

Garuda Indonesia, lanjut dia, telah mengusulkan tambahan biaya sebesar Rp7,9 juta per jemaah dengan asumsi harga avtur mencapai 116 sen (dalam kurs US$) per liter. Sementara itu, Saudia Airlines mengajukan tambahan sebesar US$480 per jemaah dengan asumsi harga avtur 137,4 sen per liter.

“Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar Rp50,8 juta atau naik hingga 61,48%,” terangnya.

Irfan mengatakan kondisi tersebut menunjukkan tekanan yang makin kompleks terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, berbagai faktor eksternal yang sulit dikendalikan menuntut penguatan efisiensi dan mitigasi agar pembiayaan tetap terjaga.

Dia menambahkan, dalam kontrak antara Kemenhaj dan maskapai terdapat klausul force majeure yang membuka ruang penyesuaian melalui musyawarah.

“Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait kondisi force majeure dari otoritas di Indonesia maupun Arab Saudi,” pungkasnya.