IDXChannel - Industri penerbangan nasional meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis dalam menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) demi menyelamatkan kinerja keuangan maskapai yang kian tertekan.

Langkah ini dinilai menjadi vital agar maskapai dapat kembali menjalankan operasional secara maksimal dan keluar dari badai finansial yang berkepanjangan.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) Bayu Sutanto menegaskan, kestabilan moneter dan penyesuaian kebijakan fiskal sangat diperlukan untuk menjaga napas industri. Sebab, variabel utama dalam operasional penerbangan sangat bergantung pada pergerakan kurs dan harga bahan bakar global.

"Kami ingin pemerintah segera menstabilkan kurs rupiah terhadap dolar. Ya itu kan keinginan kita terhadap kondisi moneter kita baik suku bunga maupun itu. Tapi dari sisi fiskal ya kita minta ya revisi TBA-nya (Tarif Batas Atas) ya segera diberlakukan mengikuti variabel utama operasi penerbangan yaitu harga avtur dan kurs USD," ujar Bayu kepada IDX Channel, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Kesenjangan pendapatan menjadi persoalan serius karena rute domestik hanya meraup rupiah, sementara hampir seluruh beban biaya dipatok dalam dolar AS. Bayu membeberkan soal komponen biaya seperti avtur, perawatan, hingga suku cadang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap mata uang asing.

"Exposure-nya kurang lebih 80 persen totalnya dalam bentuk USD. Sebagian besar avtur itu 35 sampai 40 persen, maintenance, suku cadang itu ya 25 persen ya. Sisanya ya ada insurance, ada training crew, dan lain-lain," kata Bayu.

Kondisi ini diperparah dengan jumlah pesawat yang siap beroperasi menyusut drastis dari 560 unit sebelum pandemi menjadi hanya kisaran 180 hingga 380 unit saja saat ini. Akibat tekanan biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan, banyak maskapai terpaksa melakukan efisiensi ekstrem dengan memangkas frekuensi dan menutup rute-rute yang merugikan.

"Industri maskapai sedang survival mode tapi ya tetap harus, kalau tingkat keselamatan melalui maintenance itu kan gitu ya. Jadi ya terpaksa sebetulnya yang dikorbanin bukan-bukan tingkat keselamatannya tapi mengurangi kerugian, survival hanya terbang di rute-rute yang secara ekonomis bisa BEP," ujar dia.

Lebih lanjut, Bayu menyoroti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang fuel surcharge yang dinilai belum mampu menutup beban operasional sepenuhnya di tengah harga avtur yang setidaknya menembus Rp26 ribu.

Menurutnya, harga tiket pesawat bersifat dinamis mengikuti mekanisme pasar (demand and supply), sehingga publik diharapkan tidak menyamakan tarif penerbangan dengan harga komoditas pokok seperti beras yang harganya cenderung statis.

Hingga saat ini, Bayu menekankan, industri penerbangan nasional masih berada dalam tahap pemulihan pasca-Covid yang diprediksi berlanjut hingga akhir 2026. Sehingga, tanpa adanya stabilitas kurs dan revisi kebijakan tarif yang relevan, dikhawatirkan pemulihan industri akan terhambat dan membebani mobilitas masyarakat secara nasional.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Memanasnya konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga avtur, yang menyebabkan harga tiket pesawat, hotel, dan fasilitas penunjang lainnya untuk jamaah umrah dan haji mengalami kenaikan signifikan. Kondisi ini juga diperparah karena melemahnya nilai tukar rupiah.

Kondisi yang terjadi saat ini, tentunya memicu kenaikan harga paket umrah dan haji di Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah biro perjalanan terus melakukan penyesuaian strategi terhadap perubahan tersebut agar pelayanan kepada jamaah tetap berjalan optimal.

“Kita terus melakukan upaya agar kenaikan (harga layanan) tidak terlalu memberatkan jamaah tanpa kita harus menurunkan kualitas pelayanan dan fasilitas kepada jamaah," kata Direktur operasional Marco Tour Travel Syarif Thalib dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

"Kita juga memberikan pilihan variasi paket perjalanan dengan rentang waktu berbeda hingga fasilitas berbeda yang lebih fleksibel agar jamaah bisa menyesuaikan biayanya, Marco Travel juga tetap menjaga komitmen keberangkatan jamaah di tengah fluktuasi biaya perjalanan yang terus berubah,” kata dia.

Dia mengaku optimistis menghadapi kondisi tersebut, dengan tetap meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi biaya. Pihaknya pun akan melakukan edukasi jamaah dengan jelas mengapa ada perubahan harga paket perjalanan.

"Pada musim haji tahun ini, Marco Travel tetap menjalankan rangkaian ibadah sunnah haji, termasuk pelaksanaan tarwiyah, bermalam di Muzdalifah, hingga penempatan tenda jamaah yang strategis di Mina," ujarnya.

Menurutnya, jamaah tetap diajak menjalankan sunnah haji dengan berangkat ke Mina pada 8 Dzulhijjah dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji di Arafah. Selain itu, juga tetap melaksanakan mabit atau bermalam di Muzdalifah.

"Untuk menunjang kenyamanan jamaah selama berada di area terbuka, pihak travel telah menyiapkan matras atau busa khusus sebagai alas istirahat," ujar dia.

Dia menambahkan, pihaknya juga menyediakan fasilitas tenda ber-AC di Mina yang berlokasi sekitar 150 meter dari area Jamarat. Jarak tenda tersebut juga dekat dengan lokasi lempar jumrah, agar memudahkan jamaah dalam menjalankan rangkaian ibadahnya.

"Pelayanan haji bukan hanya soal fasilitas mewah, tetapi juga bagaimana jamaah dapat menjalankan ibadah sesuai sunnah dengan aman, nyaman, dan lebih tenang, dengan pengalaman panjang dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah," kata dia.

(Dhera Arizona)

Pengamat penerbangan Alvin Lie memperkirakan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi bisa naik sekitar 35 persen dibandingkan sebelum perang Iran menyusul kenaikan harga avtur dan kebijakan baru fuel surcharge dari pemerintah.

Menurut Alvin, kenaikan tersebut terjadi setelah Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 yang membuka ruang kenaikan fuel surcharge hingga 50 persen dari tarif batas atas.

"Dengan KM 1041, fuel surcharge naik dari 38 persen menuju 50 persen. Namun PPN masih ditanggung pemerintah. Netto kenaikan harga tiket sekitar 35 persen dibanding sebelum perang Iran," kata Alvin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Ia menjelaskan kebijakan tersebut diterbitkan untuk mempercepat penyesuaian tarif terhadap fluktuasi harga avtur yang dinilai sangat dinamis dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Alvin, aturan baru itu membuat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) tidak perlu lagi menerbitkan keputusan menteri baru setiap kali terjadi perubahan harga avtur. Pemerintah cukup menerbitkan surat edaran untuk menetapkan level fuel surcharge yang berlaku pada periode tertentu.

"Ini diperlukan karena harga avtur sangat dinamis dan airlines perlu kejelasan cepat agar dapat menyesuaikan dengan kenaikan beban biaya," ujarnya.

Meski demikian, Alvin menegaskan maskapai tidak bisa sembarangan menentukan besaran fuel surcharge.

"Bukan berarti airlines bisa sesukanya memilih level fuel surcharge. DJPU yang menetapkan fuel surcharge level mana yang diberlakukan," katanya.

Ia mengatakan kebijakan tersebut juga memungkinkan harga tiket turun lebih cepat ketika harga avtur kembali turun.

Di sisi lain, Alvin menyebut kondisi industri penerbangan saat ini cukup berat. Maskapai harus menghadapi lonjakan harga bahan bakar di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan turunnya minat bepergian menggunakan pesawat.

"Kondisi saat ini sangat pelik bagi airlines. Mereka harus menaikkan harga tiket karena harga avtur melonjak. Namun mereka juga kehilangan pelanggan yang menangguhkan atau bahkan membatalkan penerbangan," ujarnya.

Menurutnya, sejumlah maskapai bahkan mulai melakukan efisiensi dengan mengurangi petugas layanan darat hingga frekuensi penerbangan demi menekan biaya operasional.

Alvin mengatakan kenaikan harga avtur tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami banyak negara lain akibat lonjakan harga minyak dunia.

Ia menyebut harga avtur saat ini sudah naik sekitar 100 persen dibandingkan sebelum perang Iran pecah. Dalam kondisi normal, biaya bahan bakar menyumbang sekitar 35-40 persen dari total biaya operasional pesawat.

"Kenaikan harga tiket dalam bentuk fuel surcharge juga diberlakukan di semua negara. Tidak hanya Indonesia. Di beberapa negara seperti Jepang dan Vietnam bahkan jauh lebih tinggi," katanya.

Sebelumnya, Kemenhub membuka ruang kenaikan fuel surcharge hingga 50 persen dari tarif batas atas untuk penerbangan domestik kelas ekonomi menyusul rata-rata harga avtur yang mencapai Rp29.116 per liter per 1 Mei 2026.

Kebijakan itu mulai dapat diterapkan maskapai sejak 13 Mei 2026. Namun, pemerintah menegaskan fuel surcharge bukan tarif dasar tiket, melainkan biaya tambahan akibat fluktuasi harga bahan bakar penerbangan.

insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat hanya mampu meredam kenaikan harga dalam jangka pendek

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan guna menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional di tengah gejolak geopolitik global.

Menurut Ketua Umum MTI Haris Muhammadun, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat hanya mampu meredam kenaikan harga dalam jangka pendek.

“Efektif hanya jangka pendek, tapi terbatas. Misalnya saat ini masih low season. Ketika high season, permintaan tinggi, mekanisme pasar bekerja, harga avtur masih tinggi, sementara tarif seperti sekarang akan semakin memberatkan maskapai,” ujar Haris kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia memandang kebijakan PPN DTP lebih bersifat 'peredam gejala', bukan solusi untuk memperkuat fondasi industri penerbangan. Maka, untuk menghadapi lonjakan harga energi dan disrupsi rantai pasok, diperlukan kebijakan yang bersifat struktural dan sistemik.

Adapun beberapa rekomendasi MTI antara lain; reformasi harga dan suplai avtur, pemberian insentif fiskal bagi maskapai seperti pengurangan sementara pajak penghasilan (PPh) badan, insentif leasing pesawat (tax relief), serta relaksasi bea impor suku cadang guna menjaga arus kas dan solvabilitas.

Selain itu, efisiensi navigasi dan kebandarudaraan juga dinilai krusial. Hal ini bisa ditempuh melalui optimalisasi rute (airspace design), pengurangan holding atau delay, implementasi Performance Based Navigation (PBN), serta penurunan biaya jasa kebandarudaraan seperti ground handling, parkir, dan landing fee.

MTI juga mendorong penguatan industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri.

Di sisi lain, persepsi publik terhadap tarif penerbangan perlu dijaga agar kepercayaan terhadap transportasi udara tetap terpelihara.

Dukungan terhadap sektor turunan seperti pariwisata dan perhotelan juga menjadi bagian dari strategi menjaga ekosistem industri.

Lebih lanjut, MTI turut mendorong pemanfaatan pesawat produksi dalam negeri, seperti buatan PT Dirgantara Indonesia guna menekan biaya subsidi dan harga tiket.

Dalam jangka menengah hingga panjang, aturan tarif berbasis dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dinilai perlu ditinjau ulang karena parameternya sudah tidak relevan.

Kemudian terkait efektivitas PPN DTP, Haris menjelaskan bahwa insentif tersebut memang bisa membantu menjaga kinerja maskapai dalam jangka pendek.

Namun, diperlukan penyesuaian lebih lanjut agar keseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan tetap terjaga.

Sebagaimana diketahui, kenaikan harga avtur domestik yang mencapai lebih dari 70 persen per 1 April 2026 diperkirakan memicu kenaikan harga tiket sebesar 9-13 persen.

Pemerintah merespons dengan kebijakan fuel surcharge sebesar 38 persen dan PPN DTP 11 persen guna menjaga keterjangkauan dan mempertahankan tingkat keterisian penumpang (load factor).

Haris menambahkan, kebijakan PPN DTP yang berlaku sekitar 60 hari bersifat temporer dan diharapkan dapat meredam dampak lonjakan harga avtur. Namun, jika ketidakpastian global terus berlanjut, tekanan terhadap industri penerbangan akan semakin besar, baik bagi maskapai maupun konsumen.

"Dampaknya ada, bahkan bisa terasa cukup nyata tetapi tidak bertahan lama dan tidak mengubah fondasi industri. Ini adalah stabilisasi pasar jangka pendek (short-term demand stimulus), 60 hari terlalu pendek untuk mengubah perilaku perjalanan jangka panjang maupun strategi harga maskapai," jelasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat kelas ekonomi mampu meredam lonjakan harga di tengah kenaikan biaya avtur global.

Insentif PPN sebesar 11 persen yang ditanggung pemerintah itu setidaknya membantu mengurangi beban penumpang setelah adanya kenaikan fuel surcharge sejak awal April 2026.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, Alvin menjelaskan penyesuaian fuel surcharge membuat tarif penerbangan pesawat bermesin jet naik cukup signifikan. Namun, dengan adanya PPN DTP, kenaikan tersebut dapat ditekan sehingga beban penumpang menjadi lebih ringan.

Untuk penerbangan jet, kenaikan harga tiket yang semula diperkirakan mencapai sekitar 25 persen kini turun menjadi kisaran 15-16 persen setelah dikompensasi oleh insentif pajak. Sementara itu, pada penerbangan pesawat bermesin baling-baling atau propeller, dampaknya jauh lebih terasa karena kenaikan harga menjadi sangat minim, hanya sekitar 1-2 persen.

“Tentunya ini sangat bermanfaat bagi pengguna jasa penerbangan yang pakai pesawat propeller terutama di kawasan Indonesia bagian timur,” katanya.

Meski demikian, Alvin menggarisbawahi bahwa efektivitas PPN DTP 100 persen dalam menekan tarif dan mendorong permintaan masih terbatas, karena harga tiket secara umum tetap mengalami kenaikan.

Menurutnya insentif tersebut tidak serta-merta meningkatkan jumlah penumpang maupun pendapatan maskapai. Pasalnya, periode pasca-Lebaran umumnya memasuki musim sepi (low season), sehingga penurunan harga tidak cukup kuat untuk mendorong permintaan baru.

“Insentif ini secara langsung tidak terlalu berpengaruh terhadap load factor dan pendapatan maskapai karena tetap saja harga tiket naik, terutama yang untuk (mesin) jet. Dan pasca-Lebaran memang siklusnya ini memasuki low season,” kata Alvin menjelaskan.

“Ini bermanfaat bagi yang memang sudah mempunyai rencana atau kebutuhan untuk terbang, ini menjadi lebih ringan. Kenaikan harga avturnya tidak terlalu berat,” katanya menambahkan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur pemberian fasilitas PPN DTP atas harga tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik.

Melalui kebijakan tersebut, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur.

“Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari, setelah satu hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, dalam keterangannya di Jakarta.

Haryo menjelaskan intervensi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket, mengingat harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Untuk menjamin pelaksanaan yang tepat sasaran, pihak maskapai tetap diwajibkan melakukan pelaporan pemanfaatan fasilitas PPN tersebut secara tertib dan transparan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (INACA) Bayu Sutanto meminta pemerintah segera menerbitkan aturan bea masuk impor komponen dan suku cadang pesawat 0 persen.

Insentif tersebut penting guna menekan biaya operasional maskapai di tengah kenaikan harga avtur global yang masih membebani industri penerbangan.

“Untuk bea masuk importasi suku cadang 0 persen sebagai bagian kebijakan belum ada keputusannya. Kita berharap kebijakan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) dan bea masuk 0 persen menjadi kebijakan jangka panjang,” kata Bayu kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah tiket pesawat kelas ekonomi yang sudah diberlakukan selama 60 hari belum cukup untuk memulihkan kondisi industri.

Kenaikan harga tiket pesawat saat ini dinilai masih belum bisa meringankan beban masyarakat.

Pemerintah sebelumnya telah berkomitmen menjaga kenaikan harga tiket pesawat domestik tetap berada di kisaran 9-13 persen melalui sejumlah kebijakan insentif, termasuk rencana pemberian bea masuk 0 persen untuk impor komponen dan suku cadang pesawat.

Meski demikian, kebijakan itu hingga kini belum memiliki payung hukum.

Hal senada disampaikan pengamat penerbangan Alvin Lim yang memandang insentif 0 persen untuk bea masuk suku cadang pesawat jadi kebijakan kunci yang belum eksekusi pemerintah.

Maka dari itu, Alvin turut mendorong pemerintah segera menerbitkan aturannya lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Narasi pemerintah bahwa kenaikan harga tiket maksimal 13 persen itu masih belum bisa terwujud karena kebijakannya (bea masuk 0 persen) belum terbit. Baru sebatas pernyataan tapi payung hukumnya belum terbit," ujar Alvin.

“Dengan demikian kenaikan ini (harga tiket) mungkin sekarang masih berkisar pada antara 15-17 persen dibanding sebelumnya,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Alvin menjelaskan kebijakan insentif bea masuk 0 persen untuk komponen pesawat tidak cukup jika hanya berlaku sementara, melainkan perlu dirancang sebagai kebijakan jangka panjang, bahkan permanen.

Selain itu, pemerintah juga dinilai bisa mempertimbangkan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas avtur untuk penerbangan domestik, terutama jika tekanan harga minyak global masih berlanjut akibat konflik geopolitik.

Sebagai catatan, saat ini avtur untuk penerbangan internasional tidak dikenakan PPN, sementara untuk penerbangan domestik masih dikenakan pajak tersebut.

Alvin memprediksi penghapusan PPN avtur dapat menurunkan biaya operasional maskapai sekitar 3-4 persen, yang pada akhirnya berpotensi menekan harga tiket pesawat.

"Ini butuh political will yang kuat dari pemerintah,” ujar dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026, yang mengatur pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah atas harga tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik.

Melalui kebijakan tersebut, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur.

"Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari, setelah satu hari terhitung sejak tanggal diundangkan," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Haryo menerangkan intervensi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket mengingat harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Untuk menjamin pelaksanaan yang tepat sasaran, badan usaha angkutan udara tetap diwajibkan melakukan pelaporan pemanfaatan fasilitas PPN tersebut secara tertib dan transparan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, untuk penerbangan di luar kelas ekonomi, ketentuan PPN tetap diberlakukan sebagaimana mestinya.

Pengaturan ini dirancang agar dukungan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas yang paling membutuhkan, sekaligus dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

Adapun pemerintah terus berupaya melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi global, termasuk lonjakan harga bahan bakar pesawat atau avtur yang mendorong kenaikan harga tiket.

"Untuk itu, pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9 persen hingga 13 persen," jelas Haryo.

Pemerintah sebelumnya juga menetapkan penyesuaian fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 menjadi sebesar 38 persen baik untuk pesawat jet maupun propeler, dari sebelumnya 10 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeler.

Melalui kombinasi kebijakan penerbitan PMK 24/2026 ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap mengakses transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga konektivitas antarwilayah, serta mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memberikan sinyal harga tiket pesawat bisa turun jika dua bulan ke depan kondisi harga avtur mengalami penurunan.

Dia menilai arah konflik yang belakangan terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menuju pada genjatan senjata. Jika hal ini terjadi dan Iran membuka jalur distribusi minyak, maka diproyeksikan harga avtur juga ikut melandai.

"Kalau melihat penjelasan, itu kita cukup optimistis, apalagi arah perang ini tidak panjang sudah terlihat dengan adanya genjatan senjata. Mudah-mudahan dalam dua bulan ke depan bisa berakhir," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Kamis (9/4/2026) malam.

Dudy menuturkan, untuk menopang pendapatan maskapai di tengah kenaikan harga avtur saat ini, pemerintah telah mengambil kebijakan menaikkan fuel surcharge menjadi 38 persen, PPN DTP, hingga bea impor sparepart pesawat.

Namun, ketika harga avtur mulai turun di kemudian hari, maka fuel surcharge yang menjadi salah satu komponen pembentuk harga tiket bisa diturunkan. Sebab, saat ini pemerintah belum menetapkan tarif batas bawah/tarif batas atas (TBB/TBA) terbaru.

"Kalau harga avtur turun kita akan kembalikan lagi, karena fuel surcharge komponennya harga avtur, sehingga yang kita putar di sini. Ini kondisinya (harga avtur) bisa naik turun," kata Menhub.

"Avtur ini kan naik turunnya relatif cukup cepat, misal kemarin minyak sudah di bawah USD100, Sehingga kita berharap itu bisa kita turunkan," kata dia.

Menhub mengatakan, alasan utama pemerintah masih menahan kenaikan TBA adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, di tengah tekanan ekonomi. Sehingga, penyesuaian harga tiket dilakukan dengan menaikkan fuel surcharge, tanpa penyesuaian TBA.

"Kita belum bicara TBA karena dari TBA itu biaya operasi paling tinggi adalah avtur, perawatan, dan sewa. Jadi komponen yang sangat berpengaruh, avtur dan maintenence, sudah difasilitasi pemerintah lewat fuel surcharge dan pembebasan bea impor," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan membuka pusat-pusat pengolahan untuk mengubah kelapa sawit dan minyak jelantah menjadi bahan bakar pesawat avtur sebagai bagian dari pengembangan energi alternatif.

Prabowo, dalam sambutan pada peresmian pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, mengatakan avtur kini dapat diproduksi dari kelapa sawit, yang ketersediaannya melimpah di Indonesia.

Selain itu, bahan baku juga dapat berasal dari minyak jelantah atau limbah sisa minyak goreng yang diolah kembali.

"Sekarang avtur pun bisa dari kelapa sawit, dan kita punya banyak kelapa sawit. Bahkan avtur nanti itu dari jelantah, dari limbah, dari sisanya minyak goreng, kita bisa olah menjadi avtur," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan akan membuka pusat-pusat pengolahan untuk mengolah bahan-bahan tersebut menjadi avtur.

"Beberapa saat lagi kita akan buka pusat-pusat pengolahan, refinery-refinery untuk ini. Kita akan investasi besar-besaran di bidang itu," katanya.

Sebelumnya, dalam taklimatnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4), Prabowo mengatakan krisis yang tengah dihadapi dunia akibat perang, menjadi peluang bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) demi ketahanan nasional.

Presiden mendorong swasembada energi dengan mengembangkan bahan bakar nabati (biofuel) dari singkong dan jagung sebagai alternatif pengganti solar dan bensin. Langkah ini bertujuan mengurangi impor BBM dengan memanfaatkan kekayaan alam dalam negeri.

"Dan kita bisa dari batu bara, kita bisa menghasilkan solar dan bensin dari batu bara, dari singkong, dari jagung," ucapnya.

Prabowo mengatakan Indonesia memiliki fondasi ekonomi dan ketahanan energi yang kuat untuk menghadapi krisis global.

Menurutnya, Indonesia relatif aman dari dampak langsung gangguan pasokan energi global karena memiliki sumber energi mandiri.

"Ternyata setelah mengkaji, kita punya kekuatan ekonomi yang cukup kuat," ucap Prabowo.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan biaya per calon jemaah haji Indonesia 2026 tetap turun Rp2 juta, meskipun harga avtur naik akibat ditutupnya Selat Hormuz.

“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo memberikan taklimat di agenda Rapat Kerja Pemerintah di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Di hadapan sekitar 800 peserta yang terdiri dari menteri, wamen, dan pejabat setara eselon I, Prabowo mengaku tidak ingin memberatkan jemaah haji Indonesia, termasuk di tengah kondisi melonjaknya harga minyak mentah dunia, termasuk bahan bakar pesawat, avtur.

Pemerintah RI dan DPR RI pada tahun 2025 telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 tetap turun sebesar Rp2 juta sehingga besaran BPIH tahun ini mencapai Rp87.409.366 per jemaah.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR menjelaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan apabila ada kenaikan komponen biaya haji pada tahun ini, kenaikan itu jangan dibebankan kepada calon jemaah haji Indonesia.

Irfan kemudian menjelaskan bahwa sebelum perang pecah antara Iran melawan Zionis Israel dan Amerika, rata-rata biaya penerbangan per jamaah ada di kisaran Rp33,5 juta.

Namun, saat perang meletus yang imbasnya harga avtur turut melambung, pihak maskapai mengusulkan ada penambahan biaya. Dalam skenario tanpa perubahan rute penerbangan, biaya rata-rata per orang diperkirakan meningkat menjadi Rp46,9 juta atau naik 39,85%.

Sementara itu, jika ada perubahan rute (re-routing) untuk menghindari wilayah udara konflik, biaya dapat melambung hingga Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48%.

Maskapai Garuda Indonesia, kata Irfan, mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang, sementara maskapai Arab Saudi, Saudi Airlines, mengusulkan kenaikan sebesar US$480 per orang.

Walaupun demikian, Menhaj Irfan menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo tetap menjadi pegangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” kata Irfan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga tiket pesawat di tengah kenaikan harga avtur dunia yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai penerbangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan lonjakan harga avtur global tidak dapat dihindari dan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong potensi kenaikan tarif penerbangan.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa harga avtur dunia memang naik, bahkan kalau kita mendetailkan dengan angka-angka atau persentase, naiknya itu kan cukup signifikan. Akibat dari kenaikan harga avtur, salah satunya menyebabkan dampak kenaikan, misalnya terhadap tiket pesawat," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pemerintah berupaya mencari keseimbangan antara mekanisme harga energi dunia dengan perlindungan terhadap daya beli masyarakat serta kelancaran mobilitas tinggi.

Ia mengatakan kenaikan harga tiket pesawat yang terlalu tinggi berpotensi menekan aktivitas ekonomi karena berpengaruh terhadap pergerakan masyarakat dan distribusi ekonomi antarwilayah.

"Pemerintah mencari formula-formula untuk melakukan atau menemukan keseimbangan antara harga pasar minyak dunia, tapi dampaknya juga jangan sampai, dalam tanda kutip ya, terlalu besar dampaknya mempengaruhi masyarakat," jelasnya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah sebelumnya menetapkan kebijakan subsidi guna menahan lonjakan harga tiket penerbangan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan kenaikan harga tiket pesawat tetap berada dalam batas terkendali.

Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bakal tetap menjaga kenaikan harga tiket pesawat domestik tetap berada di kisaran 9–13 persen. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kenaikan harga avtur imbas dari konflik di Timur Tengah.

Untuk menahan kenaikan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah mekanisme. Pertama, pemberian insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen untuk tiket kelas ekonomi.

Kebijakan ini akan diberlakukan selama dua bulan dan akan dievaluasi lebih lanjut mengikuti perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah.

Mekanisme kedua, pemerintah memberikan insentif bea masuk sebesar 0 persen untuk komponen suku cadang pesawat.

Insentif tersebut diperkirakan bisa mendorong aktivitas ekonomi hingga sekitar 700 juta dolar AS per tahun, meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 1,49 miliar dolar AS, serta menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja langsung.

Selanjutnya, pemerintah juga menyesuaikan batas atas fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar.

Pemerintah menetapkan batas atas fuel surcharge menjadi 38 persen untuk seluruh jenis pesawat, baik bermesin jet maupun baling-baling (propeller).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia/Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Harga tiket pesawat kembali menjadi perhatian publik seiring tren kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Banyak masyarakat mulai merasakan harga tiket pesawat mahal, terutama untuk penerbangan domestik.

Pemerintah mengakui bahwa kondisi ini tidak lepas dari harga avtur naik di pasar global. Kenaikan bahan bakar pesawat tersebut membuat biaya operasional maskapai ikut terdorong naik, sehingga kenaikan harga tiket pesawat sulit dihindari.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah tetap berupaya menjaga agar lonjakan tarif tiket pesawat tidak terlalu membebani masyarakat.

"Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9 persen sampai 13 persen," dalam konpers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (6/4/2026).

Artinya, meskipun tiket pesawat naik, pemerintah berusaha memastikan kenaikannya tetap terkendali.

Kenapa harga tiket pesawat naik?

Salah satu penyebab utama kenapa harga tiket pesawat naik adalah lonjakan harga avtur. Bahan bakar ini merupakan komponen terbesar dalam biaya operasional maskapai, bahkan porsinya mencapai sekitar 40 persen.

“Kenaikan harga avtur ini tentu memengaruhi struktur biaya operasional maskapai nasional, di mana kontribusinya mencapai sekitar 40 persen,” ujar Airlangga.

Karena sifatnya nonsubsidi dan mengikuti harga pasar global, avtur naik tidak bisa dihindari di tengah dinamika geopolitik dunia. Kondisi ini juga terjadi di berbagai negara.

Di Thailand, harga avtur per liter tercatat sekitar Rp 29.518. Sementara di Filipina berada di kisaran Rp 25.326 per liter. Adapun harga avtur di Indonesia, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, pada awal April 2026 sekitar Rp 23.551 per liter.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konpers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (6/4/2026).

Kebijakan pemerintah untuk menahan harga tiket pesawat

Melihat kondisi tersebut, pemerintah menilai penyesuaian tarif menjadi langkah yang tak terelakkan. Jika tidak mengikuti mekanisme pasar, maskapai asing berpotensi memanfaatkan perbedaan harga, yang pada akhirnya bisa mengganggu persaingan industri penerbangan nasional.

Meski begitu, pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar harga tiket pesawat mahal tidak semakin memberatkan masyarakat. Salah satunya melalui penyesuaian fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar.

Batas atas fuel surcharge kini ditetapkan hingga 38 persen untuk seluruh jenis pesawat, baik jet maupun baling-baling.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun per bulan atau total Rp 2,6 triliun selama dua bulan. Kebijakan ini nantinya akan dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi global.

Tidak hanya jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan langkah struktural agar biaya operasional maskapai bisa ditekan. Salah satunya melalui pemberian insentif bea masuk nol persen untuk suku cadang pesawat.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan keterjangkauan tarif tetap terjaga, meski harga tiket pesawat naik akibat tekanan global.

Pada akhirnya, kenapa harga tiket pesawat mahal saat ini tidak lepas dari faktor global, terutama harga avtur naik. Namun, pemerintah menegaskan kenaikan tarif masih dijaga agar tidak melampaui batas yang ditetapkan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Harga Avtur Melonjak, Tarif Tiket Pesawat Bakal Naik Maksimal 13 Persen".