Pengamat penerbangan Alvin Lie memperkirakan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi bisa naik sekitar 35 persen dibandingkan sebelum perang Iran menyusul kenaikan harga avtur dan kebijakan baru fuel surcharge dari pemerintah.

Menurut Alvin, kenaikan tersebut terjadi setelah Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 yang membuka ruang kenaikan fuel surcharge hingga 50 persen dari tarif batas atas.

"Dengan KM 1041, fuel surcharge naik dari 38 persen menuju 50 persen. Namun PPN masih ditanggung pemerintah. Netto kenaikan harga tiket sekitar 35 persen dibanding sebelum perang Iran," kata Alvin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Ia menjelaskan kebijakan tersebut diterbitkan untuk mempercepat penyesuaian tarif terhadap fluktuasi harga avtur yang dinilai sangat dinamis dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Alvin, aturan baru itu membuat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) tidak perlu lagi menerbitkan keputusan menteri baru setiap kali terjadi perubahan harga avtur. Pemerintah cukup menerbitkan surat edaran untuk menetapkan level fuel surcharge yang berlaku pada periode tertentu.

"Ini diperlukan karena harga avtur sangat dinamis dan airlines perlu kejelasan cepat agar dapat menyesuaikan dengan kenaikan beban biaya," ujarnya.

Meski demikian, Alvin menegaskan maskapai tidak bisa sembarangan menentukan besaran fuel surcharge.

"Bukan berarti airlines bisa sesukanya memilih level fuel surcharge. DJPU yang menetapkan fuel surcharge level mana yang diberlakukan," katanya.

Ia mengatakan kebijakan tersebut juga memungkinkan harga tiket turun lebih cepat ketika harga avtur kembali turun.

Di sisi lain, Alvin menyebut kondisi industri penerbangan saat ini cukup berat. Maskapai harus menghadapi lonjakan harga bahan bakar di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan turunnya minat bepergian menggunakan pesawat.

"Kondisi saat ini sangat pelik bagi airlines. Mereka harus menaikkan harga tiket karena harga avtur melonjak. Namun mereka juga kehilangan pelanggan yang menangguhkan atau bahkan membatalkan penerbangan," ujarnya.

Menurutnya, sejumlah maskapai bahkan mulai melakukan efisiensi dengan mengurangi petugas layanan darat hingga frekuensi penerbangan demi menekan biaya operasional.

Alvin mengatakan kenaikan harga avtur tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami banyak negara lain akibat lonjakan harga minyak dunia.

Ia menyebut harga avtur saat ini sudah naik sekitar 100 persen dibandingkan sebelum perang Iran pecah. Dalam kondisi normal, biaya bahan bakar menyumbang sekitar 35-40 persen dari total biaya operasional pesawat.

"Kenaikan harga tiket dalam bentuk fuel surcharge juga diberlakukan di semua negara. Tidak hanya Indonesia. Di beberapa negara seperti Jepang dan Vietnam bahkan jauh lebih tinggi," katanya.

Sebelumnya, Kemenhub membuka ruang kenaikan fuel surcharge hingga 50 persen dari tarif batas atas untuk penerbangan domestik kelas ekonomi menyusul rata-rata harga avtur yang mencapai Rp29.116 per liter per 1 Mei 2026.

Kebijakan itu mulai dapat diterapkan maskapai sejak 13 Mei 2026. Namun, pemerintah menegaskan fuel surcharge bukan tarif dasar tiket, melainkan biaya tambahan akibat fluktuasi harga bahan bakar penerbangan.

insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat hanya mampu meredam kenaikan harga dalam jangka pendek

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan guna menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional di tengah gejolak geopolitik global.

Menurut Ketua Umum MTI Haris Muhammadun, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat hanya mampu meredam kenaikan harga dalam jangka pendek.

“Efektif hanya jangka pendek, tapi terbatas. Misalnya saat ini masih low season. Ketika high season, permintaan tinggi, mekanisme pasar bekerja, harga avtur masih tinggi, sementara tarif seperti sekarang akan semakin memberatkan maskapai,” ujar Haris kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia memandang kebijakan PPN DTP lebih bersifat 'peredam gejala', bukan solusi untuk memperkuat fondasi industri penerbangan. Maka, untuk menghadapi lonjakan harga energi dan disrupsi rantai pasok, diperlukan kebijakan yang bersifat struktural dan sistemik.

Adapun beberapa rekomendasi MTI antara lain; reformasi harga dan suplai avtur, pemberian insentif fiskal bagi maskapai seperti pengurangan sementara pajak penghasilan (PPh) badan, insentif leasing pesawat (tax relief), serta relaksasi bea impor suku cadang guna menjaga arus kas dan solvabilitas.

Selain itu, efisiensi navigasi dan kebandarudaraan juga dinilai krusial. Hal ini bisa ditempuh melalui optimalisasi rute (airspace design), pengurangan holding atau delay, implementasi Performance Based Navigation (PBN), serta penurunan biaya jasa kebandarudaraan seperti ground handling, parkir, dan landing fee.

MTI juga mendorong penguatan industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri.

Di sisi lain, persepsi publik terhadap tarif penerbangan perlu dijaga agar kepercayaan terhadap transportasi udara tetap terpelihara.

Dukungan terhadap sektor turunan seperti pariwisata dan perhotelan juga menjadi bagian dari strategi menjaga ekosistem industri.

Lebih lanjut, MTI turut mendorong pemanfaatan pesawat produksi dalam negeri, seperti buatan PT Dirgantara Indonesia guna menekan biaya subsidi dan harga tiket.

Dalam jangka menengah hingga panjang, aturan tarif berbasis dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dinilai perlu ditinjau ulang karena parameternya sudah tidak relevan.

Kemudian terkait efektivitas PPN DTP, Haris menjelaskan bahwa insentif tersebut memang bisa membantu menjaga kinerja maskapai dalam jangka pendek.

Namun, diperlukan penyesuaian lebih lanjut agar keseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan tetap terjaga.

Sebagaimana diketahui, kenaikan harga avtur domestik yang mencapai lebih dari 70 persen per 1 April 2026 diperkirakan memicu kenaikan harga tiket sebesar 9-13 persen.

Pemerintah merespons dengan kebijakan fuel surcharge sebesar 38 persen dan PPN DTP 11 persen guna menjaga keterjangkauan dan mempertahankan tingkat keterisian penumpang (load factor).

Haris menambahkan, kebijakan PPN DTP yang berlaku sekitar 60 hari bersifat temporer dan diharapkan dapat meredam dampak lonjakan harga avtur. Namun, jika ketidakpastian global terus berlanjut, tekanan terhadap industri penerbangan akan semakin besar, baik bagi maskapai maupun konsumen.

"Dampaknya ada, bahkan bisa terasa cukup nyata tetapi tidak bertahan lama dan tidak mengubah fondasi industri. Ini adalah stabilisasi pasar jangka pendek (short-term demand stimulus), 60 hari terlalu pendek untuk mengubah perilaku perjalanan jangka panjang maupun strategi harga maskapai," jelasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memberikan sinyal harga tiket pesawat bisa turun jika dua bulan ke depan kondisi harga avtur mengalami penurunan.

Dia menilai arah konflik yang belakangan terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menuju pada genjatan senjata. Jika hal ini terjadi dan Iran membuka jalur distribusi minyak, maka diproyeksikan harga avtur juga ikut melandai.

"Kalau melihat penjelasan, itu kita cukup optimistis, apalagi arah perang ini tidak panjang sudah terlihat dengan adanya genjatan senjata. Mudah-mudahan dalam dua bulan ke depan bisa berakhir," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Kamis (9/4/2026) malam.

Dudy menuturkan, untuk menopang pendapatan maskapai di tengah kenaikan harga avtur saat ini, pemerintah telah mengambil kebijakan menaikkan fuel surcharge menjadi 38 persen, PPN DTP, hingga bea impor sparepart pesawat.

Namun, ketika harga avtur mulai turun di kemudian hari, maka fuel surcharge yang menjadi salah satu komponen pembentuk harga tiket bisa diturunkan. Sebab, saat ini pemerintah belum menetapkan tarif batas bawah/tarif batas atas (TBB/TBA) terbaru.

"Kalau harga avtur turun kita akan kembalikan lagi, karena fuel surcharge komponennya harga avtur, sehingga yang kita putar di sini. Ini kondisinya (harga avtur) bisa naik turun," kata Menhub.

"Avtur ini kan naik turunnya relatif cukup cepat, misal kemarin minyak sudah di bawah USD100, Sehingga kita berharap itu bisa kita turunkan," kata dia.

Menhub mengatakan, alasan utama pemerintah masih menahan kenaikan TBA adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, di tengah tekanan ekonomi. Sehingga, penyesuaian harga tiket dilakukan dengan menaikkan fuel surcharge, tanpa penyesuaian TBA.

"Kita belum bicara TBA karena dari TBA itu biaya operasi paling tinggi adalah avtur, perawatan, dan sewa. Jadi komponen yang sangat berpengaruh, avtur dan maintenence, sudah difasilitasi pemerintah lewat fuel surcharge dan pembebasan bea impor," ujarnya.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com – Harga tiket pesawat kembali menjadi perhatian publik seiring tren kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Banyak masyarakat mulai merasakan harga tiket pesawat mahal, terutama untuk penerbangan domestik.

Pemerintah mengakui bahwa kondisi ini tidak lepas dari harga avtur naik di pasar global. Kenaikan bahan bakar pesawat tersebut membuat biaya operasional maskapai ikut terdorong naik, sehingga kenaikan harga tiket pesawat sulit dihindari.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah tetap berupaya menjaga agar lonjakan tarif tiket pesawat tidak terlalu membebani masyarakat.

"Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9 persen sampai 13 persen," dalam konpers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (6/4/2026).

Artinya, meskipun tiket pesawat naik, pemerintah berusaha memastikan kenaikannya tetap terkendali.

Kenapa harga tiket pesawat naik?

Salah satu penyebab utama kenapa harga tiket pesawat naik adalah lonjakan harga avtur. Bahan bakar ini merupakan komponen terbesar dalam biaya operasional maskapai, bahkan porsinya mencapai sekitar 40 persen.

“Kenaikan harga avtur ini tentu memengaruhi struktur biaya operasional maskapai nasional, di mana kontribusinya mencapai sekitar 40 persen,” ujar Airlangga.

Karena sifatnya nonsubsidi dan mengikuti harga pasar global, avtur naik tidak bisa dihindari di tengah dinamika geopolitik dunia. Kondisi ini juga terjadi di berbagai negara.

Di Thailand, harga avtur per liter tercatat sekitar Rp 29.518. Sementara di Filipina berada di kisaran Rp 25.326 per liter. Adapun harga avtur di Indonesia, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, pada awal April 2026 sekitar Rp 23.551 per liter.

Kebijakan pemerintah untuk menahan harga tiket pesawat

Melihat kondisi tersebut, pemerintah menilai penyesuaian tarif menjadi langkah yang tak terelakkan. Jika tidak mengikuti mekanisme pasar, maskapai asing berpotensi memanfaatkan perbedaan harga, yang pada akhirnya bisa mengganggu persaingan industri penerbangan nasional.

Meski begitu, pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar harga tiket pesawat mahal tidak semakin memberatkan masyarakat. Salah satunya melalui penyesuaian fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar.

Batas atas fuel surcharge kini ditetapkan hingga 38 persen untuk seluruh jenis pesawat, baik jet maupun baling-baling.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun per bulan atau total Rp 2,6 triliun selama dua bulan. Kebijakan ini nantinya akan dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi global.

Tidak hanya jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan langkah struktural agar biaya operasional maskapai bisa ditekan. Salah satunya melalui pemberian insentif bea masuk nol persen untuk suku cadang pesawat.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan keterjangkauan tarif tetap terjaga, meski harga tiket pesawat naik akibat tekanan global.

Pada akhirnya, kenapa harga tiket pesawat mahal saat ini tidak lepas dari faktor global, terutama harga avtur naik. Namun, pemerintah menegaskan kenaikan tarif masih dijaga agar tidak melampaui batas yang ditetapkan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Harga Avtur Melonjak, Tarif Tiket Pesawat Bakal Naik Maksimal 13 Persen".

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga tiket pesawat. Permintaan dilayangkan sekaligus merespons lonjakan harga avtur dunia yang dilaporkan mencapai hingga 80 persen.

Menurutnya, kenaikan harga avtur berpotensi langsung berdampak pada tarif penerbangan. Jika tidak diantisipasi secara serius, dia memperkirakan kondisi ini dapat menekan daya beli masyarakat serta mengganggu pemulihan sektor pariwisata dan konektivitas antarwilayah.

“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).

Rivqy menuturkan, kenaikan harga avtur di tengah eskalasi global memang menjadi tantangan yang sulit dihindari. Namun, dampaknya terhadap harga tiket pesawat tetap bisa dikelola.

“Dalam konteks global saat ini, kenaikan harga avtur memang tidak mudah dihindari. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah dampaknya terhadap harga tiket. Pemerintah harus hadir karena mobilitas masyarakat Indonesia, dengan kondisi geografis kepulauan, sangat bergantung pada transportasi udara,” kata dia.

Dia mengungkapkan, krisis avtur telah melanda sejumlah negara, salah satunya Vietnam, yang bahkan harus memangkas jadwal penerbangan secara ekstrem akibat keterbatasan pasokan dan lonjakan harga. Menurutnya, kondisi serupa tidak boleh terjadi di Indonesia.

“Kita harus belajar dari negara lain. Krisis avtur sampai memaksa pengurangan penerbangan secara drastis adalah peringatan serius. Indonesia tidak boleh mengalami hal yang sama,” kata dia.

Dia lantas menegaskan, sektor transportasi udara memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi nasional, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia.

Kondisi ini, kata dia, harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya penerbangan nasional, termasuk ketergantungan terhadap avtur impor dan efisiensi operasional maskapai.

“Kita perlu melihat ini secara komprehensif, bukan hanya jangka pendek, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan energi sektor penerbangan ke depan,” ujar dia.

Maka dari itu, Rivqy mengusulkan pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal bagi maskapai untuk menahan lonjakan tarif tiket dalam jangka pendek.

Dia juga mendorong peningkatan kapasitas produksi avtur dalam negeri serta efisiensi distribusinya untuk menekan biaya logistik. Selain itu, Rivqy menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara perusahaan penerbangan pelat merah dan maskapai swasta di Indonesia guna menjaga stabilitas industri di tengah tekanan global.

“Kolaborasi antara maskapai BUMN dan swasta harus diperkuat agar industri penerbangan nasional lebih tangguh menghadapi krisis,” katanya.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi maskapai penerbangan nasional (INACA) meminta pemerintah menaikkan Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat domestik sebesar 15 persen. Permintaan itu diajukan menyusul lonjakan biaya operasional maskapai akibat kenaikan harga avtur, pelemahan rupiah, dan tekanan geopolitik global.

Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto mengatakan, asosiasi juga mengusulkan kenaikan fuel surcharge sebesar 15 persen dari besaran yang telah ditetapkan melalui KM 7 Tahun 2023. Penyesuaian diminta berlaku untuk pesawat jenis jet maupun propeller yang saat ini masih mengacu pada KM 106 Tahun 2019.

“Selain penyesuaian besaran fuel surcharge dan TBA, INACA mohon juga sejumlah kebijakan stimulus yang bersifat temporer (seperti misalnya pada Lebaran 2026) yaitu penundaan PPn Avtur dan tiket domestik, keringanan biaya bandara atau PJP4U serta kebijakan rescheduling pembayaran outstanding biaya bandara dan navigasi tetap dipertahankan,” ujar Bayu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bayu mengatakan, permintaan tersebut diajukan untuk mengantisipasi penyesuaian harga avtur oleh Pertamina per 1 April 2026 sekaligus menjaga keberlangsungan usaha maskapai, keselamatan penerbangan, serta konektivitas transportasi udara nasional. Kondisi industri penerbangan disebut semakin tertekan akibat konflik geopolitik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

“Kondisi tersebut mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang mana kedua komponen biaya tersebut sangat mempengaruhi kenaikan biaya operasional maskapai penerbangan nasional,” lanjut Bayu.

Bayu menjelaskan, banyak maskapai di berbagai negara telah menyesuaikan biaya operasional dengan menambahkan fuel surcharge antara lima persen hingga 70 persen. Penyesuaian tersebut dilakukan maskapai seperti Air India, IndiGo, Cathay Pacific, Thai Airways, Qantas, Korean Air, hingga Ethiopian Airlines.

Bayu memaparkan, saat penetapan TBA pada 2019 rata-rata kurs dolar AS berada di Rp14.136, sedangkan pada Maret 2026 mencapai sekitar Rp17 ribu atau meningkat lebih dari 20 persen. Sekitar 70 persen biaya operasional maskapai menggunakan dolar AS, sementara pendapatan diperoleh dalam rupiah. “Sehingga dengan naiknya nilai tukar dolar AS akan semakin membebani keuangan maskapai penerbangan nasional,” sambung Bayu.

Jakarta: Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan dampak serius terhadap industri penerbangan global.

Konflik yang dipicu serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran disebut telah menyebabkan kerugian hingga USD53 miliar atau hampir Rp900 triliun bagi puluhan maskapai dunia. Perkiraan itu menurut kalkulasi Financial Times.

Maskapai tertekan harga minyak dan gangguan operasional

Melansir Antara, harian itu melaporkan bahwa manajemen maskapai penerbangan terus memperingatkan dampak yang dapat mereka hadapi atas meningkatnya harga minyak, gangguan di bandara-bandara kawasan Teluk, dan anjloknya permintaan global.

Harga tiket berpotensi naik di banyak rute

Financial Times juga menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, penumpang yang merencanakan keberangkatan ke rute-rute yang bahkan tak terkait dengan Timur Tengah dapat menghadapi kenaikan drastis harga tiket penerbangan.

Hal tersebut terjadi seiring maskapai penerbangan berupaya menjaga pemasukan mereka

Seperti diketahui, pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran, termasuk Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa.

Iran lantas melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan pangkalan militer AS di se-antero Timur Tengah.

AS dan Israel awalnya mengeklaim serangan tersebut diperlukan untuk menangkal ancaman dari program nuklir Iran, tetapi kemudian jelas bahwa mereka sebenarnya menginginkan pergantian kekuasaan di Iran.

(ANN)

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memproyeksikan konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, berpotensi mendorong kenaikan harga tiket pesawat. Hal ini dipicu oleh tingginya ketergantungan industri penerbangan terhadap bahan bakar avtur yang sangat sensitif terhadap gejolak global.

Dudy menjelaskan, komponen biaya bahan bakar pesawat atau avtur memiliki porsi besar dalam struktur biaya operasional maskapai. Bahkan, kontribusinya mencapai sekitar 27,6 persen dari total biaya penerbangan.

"Komponen biaya avtur memakan (porsi) sekitar 27,6 persen, jadi cukup tinggi. Dan dia sangat volatile, sangat terpengaruh dengan kondisi yang tidak hanya di dalam negeri tapi juga kondisi-kondisi global," ujar Dudy dalam Media Briefing di Jakarta, dikutip Minggu (8/3/2026).

Dia menerangkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi membuat sektor transportasi udara sangat rentan terhadap dinamika geopolitik internasional. Ketika terjadi krisis di kawasan Timur Tengah, dampaknya bisa langsung terasa pada harga bahan bakar penerbangan.

"Kalau seperti sekarang misalnya terjadi krisis di Timur Tengah, itu berpengaruh. Karena kita sangat tergantung dengan impor, maka kita akan langsung terasa dampaknya," katanya.

Meski demikian, Dudy memastikan kondisi pasokan bahan bakar penerbangan masih relatif aman dalam jangka pendek, termasuk untuk menghadapi periode angkutan Lebaran tahun ini. "Alhamdulillah sampai Lebaran nanti, cadangan avtur atau BBM kita masih cukup," ujarnya.

Lebih jauh, Dudy menilai situasi geopolitik global saat ini menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri perlu dikurangi agar dampak krisis global tidak terlalu besar terhadap sektor transportasi maupun perekonomian secara umum.

"Yang perlu kita pikirkan ke depan bukan sekadar mencari tiket murah, tapi bagaimana kita bisa menyediakan kebutuhan energi kita secara mandiri sehingga tidak terlalu tergantung kepada pihak luar," kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah bersama Dewan Energi Nasional (DEN) juga terus membahas langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang. "Konflik-konflik di luar negeri sekarang ini mengajarkan bahwa kita memang harus punya ketahanan energi, ketahanan pangan, dan berbagai sektor strategis lainnya," ujar Dudy.

Sebagai tambahan informasi, harga minyak mentah menyentuh level USD92 per barel pada perdagangan Sabtu (7/3/2025). Mengutip informasi laman oil price, harga minyak mentah berjangka Brent naik 8,52 persen ke level USD92,69 per barel. Sementara harga minyak mentah berjangka WTI AS naik 12,2 persen menjadi USD90,9 per barel.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan kebijakan terbaru terkait dengan tarif tiket pesawat domestik di tengah lonjakan harga avtur. Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif tiket pesawat secara terbatas yakni sebesar 9%-13%.

Kebijakan ini seiring dengan lonjakan harga avtur di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Harga avtur rata-rata melonjak hingga 70% per 1 April 2026.