Sebuah toko perhiasan mewah di Jakarta Utara disegel Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) pada Jumat lalu (20/2).

Setelah beberapa waktu lalu menyegel toko perhiasan mewah Tiffany & Co, kali ini Bea Cukai menyegel Bening Luxury Pluit, di Penjaringan, Jakarta Utara. Penyegelan dilakukan Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Jakarta Utara.

Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta, Nugroho Arief Darmawan menjelaskan Bea Cukai dan DJP melakukan pemeriksaan terhadap Bening Luxury karena toko perhiasan mewah itu diduga belum memenuhi prosedur penuh soal bea masuk atau pajak.

"Kemungkinan sasaran (Bening Luxury) yang kita saat ini lakukan pemeriksaan secara administratif belum memenuhi penerimaan atau pemungutan di bidang bea masuk atau juga perpajakan. Pemungutan di bidang perpajakan baik PPN atau PPh," kata Nugroho, Sabtu (21/2) dikutip Detik Finance.

Nugroho menerangkan penyegelan dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan administrasi, baik dari sisi penerimaan kepabeanan atau perpajakan.

"Kami bersama-sama melakukan pengamanan berupa penyegelan dalam rangka administrasi penindakan, sehingga nanti akan memudahkan kita melakukan pemeriksaan baik dari sisi penerimaan kepabeanan maupun sisi penerimaan perpajakan. Jadi ini hanya untuk mempermudah langkah-langkah selanjutnya," imbuhnya.

Ia belum bisa mengungkapkan hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan petugas di toko perhiasan mewah tersebut. Sebab, pemeriksaan masih berlangsung.

"Dalam waktu segera nanti tim dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai akan menyampaikan hasil pemeriksaannya," ujarnya.

Nugroho menegaskan Petugas Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan penindakan berlandaskan aturan perundang-undangan tentang kepabeanan, yakni Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

"Untuk barang-barang yang kita duga merupakan barang-barang eks impor atau barang-barang yang diproduksi dari luar, pihak Bea Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang eks impor yang berada di dalam wilayah Indonesia, dalam hal ini wilayah kepabeanan Indonesia," ucapnya.

Menurutnya, tim gabungan Bea Cukai dan Pajak tidak hanya melakukan penindakan di satu titik toko perhiasan saja. Ada outlet lainnya yang juga menjadi sasaran pemeriksaan administrasi.

"Jadi, saat ini ada tiga lokasi yang sedang kita lakukan untuk pemeriksaan secara administratif," pungkasnya.

Pekan lalu, tiga toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Langkah tersebut diambil karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang impor.

Adapun tiga toko perhiasan Tiffany &Co yang disegel berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut bisa memberikan penjelasan kepada DJBC Kanwil Jakarta.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Siswo, Kamis (12/2).

Ke depan, Siswo tidak menampik kemungkinan adanya penindakan lebih lanjut terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi, tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

Aksi penyegelan yang dilakukan DJBC merupakan tindak lanjut Direktorat terhadap instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan pajak dari luar. Di mana, aksi tersebut umum dilakukan oleh kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di store atau outlet mereka, untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) kembali menyegel toko perhiasan mewah di Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/2/2026).

Upaya penindakan ini menyusul langkah serupa yang dilakukan pada toko perhiasan Tiffany & Co. di Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Penyegelan dilakukan dengan alasan yang sama lantaran toko diduga belum memenuhi prosedur penuh di bidang bea masuk atau perpajakan.

Penyegelan di Pluit itu dilakukan Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Jakarta Utara di Toko Bening Luxury Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat lalu.

Kepala Seksi Intelijen Kanwil Bea Cukai Jakarta Nugroho Arief Darmawan menjelaskan, pihaknya bersama Kantor Pajak Jakarta Utara melakukan pemeriksaan terhadap toko perhiasan Bening Luxury terkait dengan dugaan belum memenuhi penerimaan atau pemungutan kepabeanan dan pajak.

"Kemungkinan sasaran (Bening Luxury) yang kami saat ini lakukan pemeriksaan secara administratif belum memenuhi penerimaan atau pemungutan di bidang bea masuk atau juga perpajakan, pemungutan di bidang perpajakan baik PPN atau PPh, kata Nugroho di lokasi penyegelan di Pluit, Jakarta Utara, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/2/2026).

Menurut Nugroho, penyegelan dilakukan petugas Kanwil Bea Cukai Jakarta bersama perwakilan DJP untuk memudahkan pemeriksaan administrasi baik sisi penerimaan kepabeanan atau perpajakan.

"Kami bersama-sama melakukan pengamanan berupa penyegelan dalam rangka administrasi penindakan, sehingga nanti akan memudahkan kita melakukan pemeriksaan baik dari sisi penerimaan kepabeanan maupun sisi penerimaan perpajakan. Jadi ini hanya untuk mempermudah langkah-langkah selanjutnya," tegasnya.

Kendati demikian, Nugroho belum bisa mengungkapkan hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan petugas di toko perhiasan tersebut. Sebab, proses pemeriksaan masih dilakukan oleh tim dari DJP maupun DJBC.

"Temuan kami belum bisa menjawab sekarang karena proses masih akan dilakukan di kantor. Dalam waktu segera nanti tim dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai akan menyampaikan hasil pemeriksaannya," ujarnya.

Penindakan tersebut, lanjut Nugroho, berlandaskan aturan perundang-undangan tentang kepabeanan, yakni Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang No.17/2006.

"Untuk barang-barang yang kami duga merupakan barang-barang eks impor atau barang-barang yang diproduksi dari luar, pihak Bea Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang eks impor yang berada di dalam wilayah Indonesia, dalam hal ini wilayah kepabeanan Indonesia," jelasnya.

Sasaran Pemeriksaan Lainnya

Adapun tim gabungan DJBC dan DJP Wilayah Jakarta Utara itu tidak hanya melakukan penindakan di satu titik toko perhiasan saja. Ada outlet lainnya yang juga menjadi sasaran pemeriksaan administrasi.

"Jadi saat ini ada tiga lokasi yang sedang kita lakukan untuk pemeriksaan secara administratif," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat buka suara soal penindakan terhadap tiga toko perhiasan mewah Tiffany&Co disebabkan dugaan praktik penyelundupan barang dan underinvoicing atau membayar lebih rendah dari nilai seharusnya.

Anak buah Purbaya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melaporkan, toko perhiasan itu tidak bisa menunjukkan formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebagai bukti legalitas impor saat diverifikasi.

“Dicurigai ini selundupan atau enggak, disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka enggak bisa tunjukkan,” kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Purbaya menekankan, penyegelan ini bertujuan untuk memberikan pesan kepada pelaku bisnis lain agar tidak melakukan praktik serupa. Dia pun menyatakan bakal terus melanjutkan penyelidikan terhadap pelaku bisnis yang dicurigai menyelundupkan barang ilegal.

“Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu adil dan merugikan, sehingga pendapatan bea cukai dan pajak turun. Ke depannya, hal seperti itu nggak bisa mereka lakukan lagi,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany & Co. Hal itu dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value goods, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang," kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, dalam keterangan yang diterima pada Kamis (19/2/2026)

Pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap tiga toko perhiasan Tiffany & Co. Ia menyampaikan bahwa pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut dapat memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta.

Selain toko perhiasan Tiffany & Co di Plaza Senayan yang dilakukan penindakan, terdapat dua toko lainnya dari merek (brand) perhiasan kelas dunia tersebut di Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Ia menegaskan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan wilayah Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko. Terkait perkembangan ke depan dimungkinkan akan bertambah lagi. Tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik penyegelan sejumlah gerai Tiffany & Co di Jakarta oleh Bea Cukai.

Menurut dia, langkah tersebut diambil setelah aparat menemukan indikasi pelanggaran kepabeanan dan perpajakan atas barang impor yang dijual di gerai tersebut.

Purbaya mengaku telah meminta penjelasan langsung kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dari laporan yang diterimanya, terdapat dugaan barang impor yang tidak membayar bea masuk serta praktik manipulasi nilai barang.

“Saya tanya ke Bea Cukai, bagaimana sih itu. Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Dicurigai ini barang selendupan atau enggak,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Ia menuturkan, petugas sempat meminta pihak toko menunjukkan formulir perdagangan atau dokumen kepabeanan sebagai bukti legalitas impor. Namun, dokumen tersebut disebut tidak dapat ditunjukkan secara lengkap.

“Disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka enggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barangnya, ada yang betul-betul selundupan, ada yang bayarnya underinvoicing. Itu kelihatan semua,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, temuan tidak hanya soal barang yang sama sekali tidak membayar kewajiban. Ada pula barang yang hanya membayar sebagian serta diduga menekan nilai impor untuk mengurangi beban bea masuk dan pajak.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Rabu (11/2/2026).

Ia menilai praktik tersebut merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah menjadikan kasus ini sebagai peringatan bagi pelaku usaha agar menjalankan kegiatan bisnis secara adil dan transparan.

“Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair. Ke depan hal seperti itu enggak bisa mereka lakukan lagi. Sebagian katanya sudah insaf, ada yang mau bayar,” ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya pelaku usaha lain yang diperiksa, Purbaya menegaskan pemerintah akan menindak setiap praktik ilegal tanpa pandang bulu.

“Pokoknya yang ilegal akan kita kejar. Itu saja,” ucapnya.

Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam proses tersebut. “Sepertinya ada (kongkalikong), nanti kita lihat siapa yang terlibat itu,” katanya.

Di sisi lain, DJBC Kantor Wilayah Jakarta sebelumnya telah lebih dulu melakukan penyegelan pada Rabu (11/2/2026). Penindakan dilakukan atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang impor bernilai tinggi.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan untuk menggali potensi penerimaan negara.

“Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” katanya di butik Tiffany & Co di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, saat ini juga melakukan evaluasi internal di lingkungan DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan reformasi kelembagaan.

(Tim Redaksi: Sakina Rakhma Diah Setiawan, Erlangga Djumena)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya soal Penyegelan Toko Tiffany & Co: Diduga Barang Selundupan dan Underinvoicingdan Disegel Purbaya, Ini Jejak Panjang Tiffany & Co.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan tiga toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

“Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto dilansir dari Antara.

Dia menyampaikan bahwa pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut bisa memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta.

Ia menegaskan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta.

“Untuk saat ini 3 toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi. Tidak cuma 1 'outlet',” ungkapnya.

Penindakan tersebut menindaklanjuti instruksi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar melakukan penggalian potensi penerimaan di luar yang memang sudah terbiasa dilakukan di kepabeanan maupun cukai.

“Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di 'store' atau 'outlet' mereka untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

Siswo juga menegaskan, pihaknya akan melakukan kompilasi terhadap data-data perhiasan tersebut untuk memastikan memang sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak.

Apabila belum terdaftar, pihaknya akan melakukan tindakan yang sesuai ranah semestinya, untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas kepabeanan perusahaan yang dimaksud.

“Sampai saat ini kami masih melakukan penelitian, karena perlu disandingkan antara dokumen yang mereka 'declare' ke kami dengan dokumen yang ada di kami. Jadi untuk jenisnya kita masih lakukan penelitian kembali," katanya.

Dia menyampaikan kembali bahwa yang dilakukan ini adalah pengawasan dan masih dalam rangka administratif.

Siswo menjelaskan, sanksi yang diterapkan apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar, maka harus membayar denda 1.000 persen dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

“Kalau pasalnya kita lebih terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Kita mencoba untuk mengeliminir bidang pidana, karena sesuai arahan dari pimpinan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menggenjot penerimaan negara," katanya.

Hal itu, kata Siswo yang didampingi tim dari Kanwil Bea Cukai Jakarta, sesuai Undang& Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan keras terkait tindakan penyegelan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap butik perhiasan mewah internasional, Tiffany & Co. Menkeu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi bagi praktik impor barang yang tidak sesuai prosedur atau ilegal.

Menurut Purbaya, tindakan tegas ini diambil untuk memastikan terciptanya iklim usaha yang adil (fair) bagi para pelaku usaha di dalam negeri serta menjaga integritas pasar Indonesia.

“Pokoknya impor yang ilegal pasti akan ditutup dan disegel. Jadi semuanya harus main ke legal lagi. Nanti kalau orang bea cukai nggak ngapa-ngapain ditangkap. Sekarang dia menjalankan tugasnya supaya pasar kita bersih dari barang-barang ilegal. Supaya permainannya di sini fair di dalam negeri,” kata Purbaya kepada awak media, dikutip Jumat (13/2/2026).

Purbaya menambahkan bahwa petugas Bea Cukai saat ini sedang menjalankan instruksinya untuk memperketat pengawasan, terutama pada barang-barang bernilai tinggi guna mengoptimalkan penerimaan negara dan menegakkan kepatuhan hukum.

Tindakan tegas ini merupakan tindak lanjut dari operasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta pada Rabu (11/2/2026).

Sebelumnya, Bea Cukai menyegel tiga gerai Tiffany & Co yang berlokasi di pusat perbelanjaan papan atas Jakarta, yakni Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place.

Petugas menduga adanya pelanggaran administrasi kepabeanan berupa barang-barang bernilai tinggi (high value goods) yang tidak dicantumkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Kepala Seksi Penindakan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Siswo Kristyanto, menyatakan pihaknya sedang menyandingkan data barang yang ada di toko dengan dokumen laporan impor resmi. Sementara itu, barang-barang tersebut disegel di dalam brankas dan operasional toko dihentikan sementara.

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, jika terbukti melanggar, perusahaan terancam sanksi administrasi berupa denda hingga 1.000 persen dari nilai kepabeanan atau pajak impor yang seharusnya dibayar.

Operasi ini difokuskan pada penggalian potensi penerimaan negara di luar kegiatan rutin. Pihak manajemen atau pemilik brand di bawah naungan grup LVMH tersebut diminta untuk memberikan penjelasan detail kepada kantor Bea Cukai.

(NIA DEVIYANA)

Sejumlah toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Langkah tersebut diambil karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang impor.

Penyegelan tersebut dilakukan di tiga toko perhiasan Tiffany & Co. Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan bahwa pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut bisa memberikan penjelasan kepada DJBC Kanwil Jakarta.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Siswo dilansir dari Antara, Kamis (12/2).

Adapun tiga toko perhiasan Tiffany  &Co yang disegel berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Ke depan, Siswo tidak menampik kemungkinan adanya penindakan lebih lanjut terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi, tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

Aksi penyegelan yang dilakukan DJBC merupakan tindak lanjut Direktorat terhadap instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan pajak dari luar. Di mana, aksi tersebut umum dilakukan oleh kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di store atau outlet mereka, untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

Selanjutnya, Siswo mengatakan pihaknya akan melakukan kompilasi terhadap data-data perhiasan tersebut untuk memastikan memang sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak.

Apabila belum terdaftar, pihaknya akan melakukan tindakan yang sesuai ranah semestinya, untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas kepabeanan perusahaan yang dimaksud.

"Sampai saat ini kami masih melakukan penelitian, karena perlu disandingkan antara dokumen yang mereka declare ke kami dengan dokumen yang ada di kami. Jadi untuk jenisnya kita masih lakukan penelitian kembali," katanya.

Dia menyampaikan kembali bahwa yang dilakukan ini adalah pengawasan dan masih dalam rangka administratif.

Siswo menjelaskan, sanksi yang diterapkan apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar, maka harus membayar denda 1.000 persen dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

"Kalau pasalnya kita lebih terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Kita mencoba untuk mengeliminir bidang pidana, karena sesuai arahan dari pimpinan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menggenjot penerimaan negara," katanya.

Hal itu, kata Siswo yang didampingi tim dari Kanwil Bea Cukai Jakarta, sesuai Undang& Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Sejumlah toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Langkah tersebut diambil karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang impor.

Penyegelan tersebut dilakukan di tiga toko perhiasan Tiffany & Co. Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan bahwa pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut bisa memberikan penjelasan kepada DJBC Kanwil Jakarta.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Siswo dilansir dari Antara, Kamis (12/2).

Adapun tiga toko perhiasan Tiffany  &Co yang disegel berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Ke depan, Siswo tidak menampik kemungkinan adanya penindakan lebih lanjut terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi, tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

Aksi penyegelan yang dilakukan DJBC merupakan tindak lanjut Direktorat terhadap instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan pajak dari luar. Di mana, aksi tersebut umum dilakukan oleh kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di store atau outlet mereka, untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

Selanjutnya, Siswo mengatakan pihaknya akan melakukan kompilasi terhadap data-data perhiasan tersebut untuk memastikan memang sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak.

Apabila belum terdaftar, pihaknya akan melakukan tindakan yang sesuai ranah semestinya, untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas kepabeanan perusahaan yang dimaksud.

"Sampai saat ini kami masih melakukan penelitian, karena perlu disandingkan antara dokumen yang mereka declare ke kami dengan dokumen yang ada di kami. Jadi untuk jenisnya kita masih lakukan penelitian kembali," katanya.

Dia menyampaikan kembali bahwa yang dilakukan ini adalah pengawasan dan masih dalam rangka administratif.

Siswo menjelaskan, sanksi yang diterapkan apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar, maka harus membayar denda 1.000 persen dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

"Kalau pasalnya kita lebih terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Kita mencoba untuk mengeliminir bidang pidana, karena sesuai arahan dari pimpinan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menggenjot penerimaan negara," katanya.

Hal itu, kata Siswo yang didampingi tim dari Kanwil Bea Cukai Jakarta, sesuai Undang& Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.