Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat pengawasan terhadap produk pangan impor menjelang implementasi kebijakan Wajib Halal 2026.

Komitmen tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mengintegrasikan pengawasan keamanan hayati dan sertifikasi halal di pintu masuk negara. Langkah ini sekaligus menjadi strategi pemerintah untuk memperketat pengawasan produk hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk ke Indonesia.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan untuk memastikan produk impor tidak hanya aman secara kesehatan, tetapi juga memenuhi standar halal nasional.

“Sertifikat halal kini menjadi dokumen pelengkap dalam tindakan karantina. Melalui MoU ini, kami melakukan integrasi sistem informasi dan pertukaran data agar pengawasan di perbatasan [at-border] hingga setelah perbatasan [post-border] dapat berjalan lebih efektif tanpa menghambat arus logistik,” ujar Karding dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, dia menyampaikan kerja sama tersebut juga menjadi bentuk dukungan Barantin terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal nasional di tengah meningkatnya arus perdagangan global dan kebutuhan pengawasan pangan yang lebih ketat.

Karding berharap pengawasan produk pangan impor menjadi lebih akuntabel, transparan, dan mampu menutup celah masuknya produk yang berisiko terhadap kesehatan maupun tidak sesuai standar halal nasional.

“Kami berharap melalui kerja sama ini juga ke depannya dapat mendukung peningkatan daya saing komoditas Indonesia di pasar global,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyebut sinergi dengan Barantin menjadi langkah krusial dalam mendukung implementasi kebijakan Wajib Halal 2026. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, seluruh produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

“Pelabelan halal ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Sertifikat halal ini bukan melarang pemasukan produk non halal, namun kita labeli mana yang halal dan non halal untuk pemasukan dari semua negara,” ujar pria yang akrab disapa Babe Haikal.

Dalam kerja sama tersebut, kedua lembaga menyepakati sejumlah ruang lingkup kolaborasi, mulai dari perumusan kebijakan bersama, pertukaran data dan informasi, pengawasan lalu lintas komoditas, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi jaminan halal, hingga penanganan kasus dan penegakan hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) meminta Bea Cukai memperketat pengawasan impor pakaian bekas cacah ataushredded worn clothing(SWC) asal Amerika Serikat (AS), untuk mencegah kebocoran barang ke pasar sebagai pakaian bekas layak pakai alias thrifting.

Hal ini seiring ditekennya kesepakatan dagang resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) antara Indonesia dengan AS. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia akan mengimpor pakaian bekas cacah untuk menjadi bahan baku industri.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero mengatakan izin yang diberikan pemerintah harus dijalankan sesuai ketentuan, yakni hanya untuk barang yang benar-benar telah dicacah sebagai bahan baku industri.

“Kalau izinnya impor baju bekas cacah, ya yang mestinya masuk baju bekas cacah dong. Di situ peranan pemerintah dalam hal ini pihak Bea Cukai, pihak kepolisian, oknum-oknum ini ya bukan lembaganya, seriuslah bekerja untuk itu,” kata Edy saat dihubungiBisnis, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, pengawasan menjadi kunci agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Dia menuturkan persoalan ini bukan soal kekhawatiran pelaku UMKM, melainkan konsistensi penegakan aturan.

“Jangan sampai yang dimasukkan itu adalah bukan barang baju cacah bekas. Pemerintah harus tegas dalam hal ini dan jangan lagi ada oknum-oknum yang bermain meloloskan barang yang bukan barang cacah,” sambungnya.

Edy menilai selama pengawasan berjalan efektif, impor pakaian bekas cacah dapat tetap diarahkan sebagai bahan baku industri tekstil dan tidak merembes ke pasar konsumen.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan impor cacahan pakaian bekas justru berpotensi menghambat pengembangan industri daur ulang domestik.

Menurut Faisal, Indonesia sejatinya memiliki potensi bahan baku pakaian bekas yang cukup besar untuk dikelola sendiri. Karena itu, kebijakan impor pakaian bekas cacah dinilai kurang tepat.

Dia menilai, pasokan pakaian bekas di dalam negeri cukup melimpah untuk didaur ulang sehingga kebutuhan ekonomi sirkular semestinya dapat dipenuhi tanpa harus bergantung pada impor.

“Karena mestinya produk pakaian bekas dari Indonesia juga banyak. Pakaian yang bekas bisa dicacah, yang telah dicacah, atau yang dicacah itu juga bisa kita lakukan untuk upaya kitarecycledanreuseuntuk pelaksanaan atau pengaplikasian ekonomi sirkular,” kata Faisal kepadaBisnis.

Selain itu, ujar dia, kesepakatan dagang Indonesia—AS juga dinilai berpotensi menimbulkan persaingan langsung dengan produk lokal apabila bahan hasil cacahan tersebut masuk ke pasar konsumen.

“Selain menghambat upaya kita untuk menerapkan ekonomi sirkular pada hasil produksi dan produk tekstil kita, juga bisa jadi kompetisi dengan produk lokal. Jika ini dipakai juga untuk sebagai bahan yang bisa untuk konsumen di dalam negeri,” ujarnya.

Di sisi lain, Core juga mengingatkan adanya potensi risiko kualitas dan keamanan dari impor pakaian bekas cacah. Menurutnya, tanpa penilaian dan pengawasan yang ketat, produk tersebut bisa bermasalah, termasuk dari sisi keamanan bagi konsumen.

Seperti diketahui, pemerintah membuka ruang impor SWC sebagai bagian dari kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS. Barang tersebut ditujukan untuk kebutuhan bahan baku industri tekstil daur ulang dan bukan untuk diperjualbelikan kembali sebagai pakaian bekas.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan kebijakan pakaian bekas yang diatur di dalam kesepakatan dagang resiprokal adalah imporshredded worn clothing(SWC), yaitu pakaian bekas yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri.

Dia memastikan impor tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomi sebagai pakaian utuh yang dapat dijual kembali di pasarthrifting.

“SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil [benang] daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan impor pakaian bekas siap pakai,” ujar Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/2/2026).

Pemerintah juga memastikan telah terdapat industri dalam negeri yang akan menyerap seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi. “Sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas,” tandasnya.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian membantah Indonesia mengizinkan impor pakaian bekas dari Amerika Serikat (AS) yang tertuang dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART).

"Tidak benar," ujar Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Minggu (22/2).

Haryo mengatakan yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah impor shredded worn clothing (SWC), yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri. Selain itu, ia juga menyampaikan SWC tidak memiliki nilai ekonomi, seperti pakaian bekas utuh yang dijual kembali ke pasar atau thrifting.

"SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil (benang) daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan impor pakaian bekas siap pakai," terang Haryo.

Adapun Haryo memastikan telah ada industri dalam negeri yang siap menampung impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi.

"Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas," imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan sepanjang 2022-2025 pihaknya telah mengamankan puluhan ribu impor pakaian bekas ilegal.Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) secara rutin melakukan pengawasan dan penindakan terhadap masuknya pakaian bekas ilegal, baik di kawasan industri maupun pelabuhan.

"Berdasarkan hasil pengawasan pakaian bekas, telah diambil langkah tindak lanjut pengenaan sanksi administrasi berupa penutupan lokasi dan perintah pemusnahan barang," kata Budi.

Sebelumnya,Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam bakal memblacklist atau memasukkan ke daftar hitam para importir pakaian bekas supaya tak bisa mengimpor lagi.

Hal ini dilakukan Purbaya demi melindungi industri tekstil hingga UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor, terutama pakaian bekas.

"Kita sudah tahu pemain-pemain siapa aja (importir balpres), kalau dia yang pernah balpres, saya akan blacklist nggak bisa beli impor barang-barang lagi," ujar Purbaya ditemui di Kantornya, Rabu (22/10).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik penyegelan sejumlah gerai Tiffany & Co di Jakarta oleh Bea Cukai.

Menurut dia, langkah tersebut diambil setelah aparat menemukan indikasi pelanggaran kepabeanan dan perpajakan atas barang impor yang dijual di gerai tersebut.

Purbaya mengaku telah meminta penjelasan langsung kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dari laporan yang diterimanya, terdapat dugaan barang impor yang tidak membayar bea masuk serta praktik manipulasi nilai barang.

“Saya tanya ke Bea Cukai, bagaimana sih itu. Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Dicurigai ini barang selendupan atau enggak,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Ia menuturkan, petugas sempat meminta pihak toko menunjukkan formulir perdagangan atau dokumen kepabeanan sebagai bukti legalitas impor. Namun, dokumen tersebut disebut tidak dapat ditunjukkan secara lengkap.

“Disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka enggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barangnya, ada yang betul-betul selundupan, ada yang bayarnya underinvoicing. Itu kelihatan semua,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, temuan tidak hanya soal barang yang sama sekali tidak membayar kewajiban. Ada pula barang yang hanya membayar sebagian serta diduga menekan nilai impor untuk mengurangi beban bea masuk dan pajak.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Rabu (11/2/2026).

Ia menilai praktik tersebut merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah menjadikan kasus ini sebagai peringatan bagi pelaku usaha agar menjalankan kegiatan bisnis secara adil dan transparan.

“Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair. Ke depan hal seperti itu enggak bisa mereka lakukan lagi. Sebagian katanya sudah insaf, ada yang mau bayar,” ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya pelaku usaha lain yang diperiksa, Purbaya menegaskan pemerintah akan menindak setiap praktik ilegal tanpa pandang bulu.

“Pokoknya yang ilegal akan kita kejar. Itu saja,” ucapnya.

Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam proses tersebut. “Sepertinya ada (kongkalikong), nanti kita lihat siapa yang terlibat itu,” katanya.

Di sisi lain, DJBC Kantor Wilayah Jakarta sebelumnya telah lebih dulu melakukan penyegelan pada Rabu (11/2/2026). Penindakan dilakukan atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang impor bernilai tinggi.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan untuk menggali potensi penerimaan negara.

“Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” katanya di butik Tiffany & Co di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, saat ini juga melakukan evaluasi internal di lingkungan DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan reformasi kelembagaan.

(Tim Redaksi: Sakina Rakhma Diah Setiawan, Erlangga Djumena)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya soal Penyegelan Toko Tiffany & Co: Diduga Barang Selundupan dan Underinvoicingdan Disegel Purbaya, Ini Jejak Panjang Tiffany & Co.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memperketat pengawasan impor ilegal di jalur-jalur non-resmi atau yang lebih dikenal dengan "jakur tikus".

Adapun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan resmi mengoperasikan alat pemindai peti kemas baru yang dilengkapi fitur radiation portal monitor (RPM) dan dua inovasi digital berbasis akal imitasi alias artificial intelligence (AI), yaitu Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI.

Purbaya menjelaskan infrastruktur teknologi canggih itu berguna untuk perketat pengawasan arus barang serta menutup celah kebocoran penerimaan negara. Hanya saja, alat-alat itu baru tersedia di Pelabuhan Tanjung Priok.

Artinya, jalur-jalur tikus masih belum terjangkau berbagai teknologi itu sehingga pendekatan fisik atau manual masih diperlukan. Purbaya pun memakai analogi unik: jika penyelundup menggunakan jalur tikus maka pemerintah akan menempatkan kucing untuk menjaganya.

"Kalau [barang impor ilegal] masuk lewat pelabuhan tikus, ya kita mesti pasang kucing di situ kelihatannya," ujarnya dalam konferensi pers peresmian di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Kendati demikian, Purbaya tidak memerinci lebih jauh definisi "kucing" yang dimaksud, apakah merujuk pada satuan tugas khusus, patroli fisik yang lebih intensif, atau strategi pengawasan lainnya.

Dia hanya menekankan realitas bahwa secanggih apa pun teknologi yang diterapkan, celah kebocoran kecil akan selalu ada. Oleh karena itu, prioritas pemerintah saat ini adalah memitigasi risiko terbesar.

Purbaya meyakini bahwa penyelundupan dengan volume masif (bulk) dan nilai ekonomi tinggi justru lebih sering memanfaatkan jalur resmi di pelabuhan besar, bukan pelabuhan tikus.

"Saya yakin sebagian besar barang selundupan, yang besar-besaran itu masuknya lewat pelabuhan-pelabuhan besar," ungkapnya.

Dengan penerapan sistem Trade AI dan pemindai modern di seluruh pelabuhan utama, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu optimistis ruang gerak para penyelundup kakap akan semakin sempit, meskipun tidak akan sempurna.

"Kalau 100% tidak mungkin, karena walaupun alatnya canggih pasti ada kebocoran sedikit sana-sini. Tapi kalau setiap pelabuhan memakai sistem ini, peluangnya akan semakin kecil," jelas Purbaya.

Scanner Peti Kemas & Trade AI

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa transformasi digital di sektor kepabeanan kini menjadi keharusan demi menjaga kepercayaan publik dan daya saing ekonomi nasional.

“Saya ingin adanya perubahan. Dulu perusahaan Bea Cukai bikin deg-degan, sekarang yang deg-degan justru oknum penyelundup,” ujarnya dalam konferensi pers peresmian di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Secara teknis, alat pemindai yang diresmikan di Tanjung Priok ini memiliki kemampuan mendeteksi bahan nuklir serta zat radioaktif dalam kontainer. Teknologi ini memungkinkan pemeriksaan dilakukan secara cepat dan akurat tanpa perlu membuka fisik peti kemas (non-intrusive inspection), yang dinilai efektif meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan logistik.

Selain infrastruktur fisik, Bea Cukai juga mendorong efisiensi melalui aplikasi SSR-Mobile yang terintegrasi dengan CEISA 4.0. Menurut Purbaya, aplikasi ini memungkinkan pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri secara real-time untuk aktivitas gate in, stuffing, hingga gate out di fasilitas kepabeanan seperti Tempat Penimbunan Berikat (TPB), KITE, FTZ, dan KEK.

Sementara itu, untuk memperkuat analisis data, pemerintah mengembangkan sistem Agentic Artificial Intelligence bernama Trade AI. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dini praktik manipulasi nilai transaksi seperti under-invoicing, over-invoicing, hingga pencucian uang berbasis perdagangan (trade-based money laundering).

"Waktu saya mengunjungi kantor Bea Cukai di Cikarang, saya diskusi dengan petugas yang memeriksa dokumen. Itu dilakukan dengan manual, satu-satu. Sehari dia cuma bisa 10—14 PIB [pemberitahuan impor barang] yang bisa dicek, jadi lambat sekali. Dengan Trade AI ini, itu pembandingannya [dengan harga pasar] hampir otomatis sampai bisa dihitung kekurangan berapa bayar tarifnya," jelasnya.

Nantinya, Trade AI akan terintegrasi penuh dengan CEISA 4.0 untuk membantu analisis nilai pabean, klasifikasi barang, serta verifikasi dokumen. Purbaya menekankan bahwa integrasi ini krusial untuk pengambilan keputusan yang strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pakaian bekas impor, termasuk barang thrifting yang ramai dijual di Pasar Senen, tidak akan mendapatkan kuota impor.

Hal ini menyusul permintaan pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen agar pemerintah menyediakan kuota atau aturan pembatasan (lartas) bagi barang bekas impor.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai, pemberian kuota pada baju bekas impor justru berpotensi memperparah masuknya barang ilegal ke dalam negeri.

“Nggak bisa. Tapi kembali lagi itu domainnya Kementerian Keuangan. Tapi kalau tanya ke saya nggak bisa, susah,” kata Maman dalam diskusi santai di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Apalagi, sambung Maman, Indonesia masih memiliki kelemahan dalam sisi pengawasan dan monitoringsehingga relaksasi apapun terhadap barang bekas impor berisiko memperbesar volume penyelundupan ke pasar dalam negeri.

“Kalau kita buka ruang kayak begitu, diberikan kuota lagi segala macam, ya pasti kita bablas juga. Nggak ada kuotanya aja bablas, apalagi dipakai kuota,” terangnya.

Adapun, Maman mengungkap data masuknya baju bekas impor terus melonjak dari tahun ke tahun. Pada 2021, tercatat hanya 7 ton barang impor yang masuk ke Indonesia.

Kemudian, meningkat menjadi 12 ton pada 2022 dan 12 ton pada 2023. Volume tersebut bahkan melonjak menjadi 3.600 ton pada 2024. Adapun per Agustus 2025, angkanya sudah mencapai sekitar 1.800 ton.

Maman menyebut, kondisi ini perlu dihentikan agar pasar dalam negeri memiliki ruang yang lebih bersih dan kompetitif untuk produk lokal. Bahkan, dia menilai, barang-barang yang dapat diproduksi di dalam negeri seharusnya tidak perlu dibuka keran impornya.

“Kalau tanya ke saya, saya penginnya tutup sama sekali. Bagi barang-barang produk-produk yang kita bisa produksi sendiri ngapain kita ambil dari luar? Tutup saja sekalian komoditas-komoditas ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Maman mengatakan langkah awal yang paling penting adalah menutup masuknya barang bekas impor maupun pakaian baru white label alias barang tanpa merek asal China yang membanjiri pasar.

“Yang terpenting tutup dulu. Tutup dulu kiri kanan. Kiri ini baju bekas, kanan ini baju-baju China yang baru-baru yang white label. Tutup dulu dua-duanya. Jadi kita bersihkan dulu lapangan ini. Disterilisasi dulu battle zone-nya,” jelasnya.

Sebelumnya, Pedagang thrifting Pasar Senen Rifai Hilalahi berharap pemerintah dapat merumuskan regulasi dengan mengakui thrifting sebagai sektor usaha legal. Pedagang juga menyanggupi untuk membayar pajak apabila thrifting dilegalkan.

Menurut Rifai, legalisasi thrifting di Indonesia akan memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

“Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju, thrifting dilegalkan. Kalau dilarang, secara tidak langsung akan mematikan kurang lebih 7,5 juta orang yang bergantung pada usaha ini,” ujar Rifai saat menghadiri pertemuan dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Namun, dia menilai, jika legalisasi penuh sulit diwujudkan, pemerintah setidaknya dapat mengatur kuota dan larangan terbatas (lartas) terhadap thrifting, sehingga usaha ini tetap berjalan tanpa sepenuhnya dihentikan.

“Artinya impornya diberikan kuota dibatasi, tetapi [thrifting] bukan dimatikan. Jadi solusinya yang kami harapkan adalah dilegalkan atau setidak-tidaknya diberi kuota. Artinya dengan barang larangan terbatas. Itu harapan tujuan kami yang utama untuk dari thrifting ini,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal menindak tegas pelaku praktik impor ilegal, seperti under invoicing. Caranya dengan mencabut izin impornya.

Kebijakan ini ia tegaskan setelah menemukan praktik under invoicing saat melakukan inspeksi mendadak alias sidak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBCTMP) Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (11/11/2025).

Saat sidak itu, Purbaya menemukan satu kontainer berisi barang yang mencatatkan label harga jual senilai Rp 100 ribuan, padahal di pasaran ataupun e-commerce harga jual yang tertera bisa mencapai Rp 50 jutaan.

"Ke depan, ke perusahaannya kita kasih tahu. Saya minta Dirjen Bea Cukai sampaikan declare yang betul, apa yang ada, dan bayar pajaknya sebelum kami periksa semua impor ekspornya dia," ungkap Purbaya saat media briefing di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (17/11/2025).

Meski telah menemukan satu praktik janggal di dalam satu kontainer saat sidak itu, Purbaya mengaku belum begitu puas karena baru tahu barang-barang impor ilegal lebih banyak tiba di pelabuhan pada malam hari.

"Katanya kalau di Tanjung Perak tuh malam-malam ramainya. Semarang juga malam-malam. Kita datang siang, kita salah ya? Tapi siang datang saja sudah dapat satu (kontainer) tuh," ujar Purbaya.

"Katanya mereka salah perhitungan, mereka kasih yang sudah rapi, satu jenis barang supaya kalau dihitung jumlahnya pas. Tapi mereka enggak duga saya lihat harga. Dia pikir saya bodoh ya, agak pinter sedikit lah," tegasnya.

Terlepas dari itu, Purbaya menegaskan, Ditjen Bea Cukai memastikan secara serius pembayaran pajak dan kepabeanan dalam deklarasi dokumen perusahaan atau importir ke depannya.

Purbaya juga akan memantau ketat praktik under invoicing kembali terulang, ia tak segan mencabut izin impor perusahaan tersebut. Purbaya juga menyebut, terduga pelaku merupakan perusahaan besar yang mudah dideteksi.

"Ke depan perusahaan-perusahaan besar jangan melakukan hal yang sama lagi, karena saya akan larang impor perusahaan itu. Anda pernah dengar namanya di dunia persilatan," katanya.

Purbaya juga menegaskan pengawasan praktik under invoicing akan diperkuat dengan penggunaan artificial intelligence (AI).

"Under invoicing harusnya nanti ketika bisa ambil datanya dari Jakarta. Under invoicing kita pakai AI supaya jalan nanti saya akan tarik ke kantor pusat sehingga kalau main-main lebih susah. Kita akan terapkan dengan sungguh-sungguh," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya temuan selisih harga yang sangat besar dalam proses impor sejumlah barang.

Temuan itu, menurutnya, menjadi indikasi kuat adanya praktik under invoicing atau pelaporan nilai barang impor yang lebih rendah dari harga sebenarnya.

"Kasus barang yang tercatat hanya bernilai 7 dollar AS, padahal harga pasarnya sebenarnya jauh lebih tinggi. Setelah dilakukan pengecekan di marketplace, ada yang Rp 40 juta-Rp 50 juta," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu pada Jumat (14/11/2025).

Temuan tersebut membuat pemerintah menghitung adanya potensi tambahan nilai impor hingga 220 juta dollar AS dari total 21 kontainer yang terlibat dalam praktik tersebut.

Purbaya juga akan memantau ketat perusahaan tersebut.

Jika praktik under invoicing kembali terulang, ia tak segan mencabut izin impor perusahaan tersebut.

Purbaya juga menyebut, terduga pelaku merupakan perusahaan besar yang mudah dideteksi.

"Kita akan minta perusahaan jangan melakukan hal yang sama lagi. Kalau hal yang sama terulang, saya akan larang perusahaan itu melakukan impor," lanjutnya.

Selain itu, ia juga menggambarkan situasi di Pelabuhan Tanjung Perak yang sangat ramai pada malam hari.

Dalam praktiknya, para pelaku usaha kerap memberikan sampel barang yang telah dirapikan agar terlihat sesuai dengan dokumen.

Namun, pemeriksa tetap melakukan pengecekan harga untuk memastikan tidak ada manipulasi.

Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan menerapkan sistem yang memungkinkan pemeriksaan dilakukan langsung dari Jakarta dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Ia menyebut telah mempelajari sistem scanning ketika melakukan kunjungan ke Surabaya beberapa waktu lalu.

"Kita akan perketat sistem pengawasan di pelabuhan. Jadi under invoicing harusnya nanti. Ketika menambah barang, itu akan bisa diambil fotonya dari Jakarta, mungkin pakai AI," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini, impor barang baju bekas yang selama ini masuk ke Indonesia kebanyakan masuk ke pelabuhan-pelabuhan besar, bukan pelabuhan tikus.

Ia menegaskan, dari hasil penindakan balpres ilegal yang masuk dalam jumlah besar cenderung di pelabuhan besar, sedangkan di pelabuhan tikus tak signifikan.

Selama periode 2024 sampai dengan 2025 saat ini, bea cukai kata dia telah melakukan penindakan atas komoditi balpres sebanyak 17.200 bal, setara dengan 1.720 ton atau sekitar 8,6 juta lembar pakaian.

"Saya juga diberitakan sebenarnya lewat pelabuhan-pelabuhan tikus. Tapi kalau pelabuhan-pelabuhan tikus kan sedikit-sedikit kapasitasnya. Kapasitasnya juga kecil. Berapa sih? Pasti enggak bisa pakai kontainer," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan akan memperkuat pengawasan barang impor ilegal yang masuk di pelabuhan besar, termasuk mengawasi para petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena selama ini barang impor ilegal atau balpres masih saja bisa masuk ke daerah pabean Indonesia.

"Irjen saya deploy orangnya di lapangan dan kira-kira kita tahu orangnya siapa sih? si ini ada, termasuk di bea cukainya. Dan saya yakin mereka tiarap dulu sampai 10 tahun ke depan. Nanti kalau saya gak disini lagi jalan lah. Kalau saya udah enggak di sini lagi gitu. 5 tahun lah. Jadi kita tahu nama-namanya," ucap Purbaya.

Purbaya pun mencatat, barang impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia selama ini berasal dari China, maupun negara-negara maju lainnya. Kebanyakan pun ia sebut masih berbentuk pakaian baru melalui praktik dumping.

"Jadi kalau di Singapura sepertinya enggak, Malaysia juga enggak, kemungkinan besar China dan negara maju. Tapi kemungkinan besar kalau yang bekas-bekas baru itu dari China, saya juga lihat. Dan kalau di Kalimantan juga banyak tuh," kata Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan masuknya baja impor yang dinilai semakin mengganggu industri baja nasional. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyebut langkah utama yang akan dilakukan adalah memperkuat koordinasi antar kementerian dan membuka peluang investasi baru di sektor baja.

"Tunggu saja, kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, dan Kementerian Keuangan. Terutama Kemenkeu yang ada Bea Cukai di border, yang bisa melakukan pengawasan langsung terhadap barang masuk ke Indonesia," kata Faisol saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ia mengatakan, pola pengawasan ini akan meniru pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan impor produk tekstil.

"Seperti kita ketahui, untuk kasus produk tekstil yang sekarang menjadi perhatian pemerintah, salah satu yang diperkuat adalah pengawasan di border. Kira-kira kurang lebih sama (penanganannya) dengan baja," ujarnya.

Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga menawarkan solusi jangka panjang dengan membuka peluang investasi di sektor baja bagi pelaku industri luar negeri.

"Tentu saja, kalau industri baja ingin masuk ke pasar dalam negeri, produk-produk luar, kami minta supaya mereka berinvestasi di Indonesia, bangun pabrik di Indonesia, sehingga mereka juga punya akses ke pasar domestik," ujarnya.

Menurut Faisol, strategi ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada impor baja yang saat ini mencapai sekitar 11 juta ton per tahun, sekaligus memperluas peluang ekspor bagi industri dalam negeri.

"Investasi tentu solusi buat industri baja agar tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri yang memang besar, yang selama ini sebagian itu impor, kira-kira 11 juta ton impor, bisa dipenuhi lebih baik kalau mereka berinvestasi di dalam negeri. Nah, nilai impornya jadi lebih rendah. Sekaligus juga, selain impor, mereka bisa melakukan ekspansi ke pasar global melalui ekspor, kita akan dukung dengan berbagai fasilitas," terang Faisol.

Ia menegaskan, pemerintah jelas lebih memilih mendorong investasi ketimbang terus membuka keran impor. "Ya tentu (dorong investasi)," tegasnya.

Faisol menambahkan, minat investor terhadap industri baja Indonesia sejatinya cukup tinggi.

"Pada dasarnya ada cukup banyak minat investasi di sektor industri baja. Memang, hampir setiap hari perusahaan-perusahaan dari luar datang ke tempat kami maupun Kementerian Investasi untuk menanyakan bagaimana proses investasi bisa dilakukan di Indonesia," ungkapnya.

Sejumlah negara pun disebut sudah menunjukkan ketertarikan untuk menanamkan modalnya di Indonesia, seperti negara dari Eropa, China, hingga Vietnam.

"Ada beberapa negara dari Eropa, dari China, dari Vietnam, yang mau merelokasi pabriknya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran barang impor ilegal, terutama pakaian bekas, untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pakaian bekas impor telah lama dilarang beredar di Indonesia, namun masih ditemukan masuk melalui jalur ilegal.

Adapun, pengawasan yang menjadi kewenangan Kemendag berada di tahappost-border,yaitu setelah barang masuk ke wilayah Indonesia.

“Kalau di Kemendag itu kan pengawasannyapost-border, seperti misalnya waktu di Bandung kemarin berapa itu yang terakhir itu yang ada 19.000 balpres itu pakaian bekas. Ya kan udah kita lakukan. Tapi kita memang kewenangan kita kan di post border ya, kalauborderkan bukan kita,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Budi menegaskan, larangan impor pakaian bekas itu bertujuan untuk menjaga keberlangsungan industri lokal serta daya saing produk UMKM. Bahkan dia mengungkap, sebagian besar barang ilegal yang masuk ke pasar dalam negeri berasal dari China.

Lebih lanjut, dia menyampaikan fokus pengawasan Kemendag berada pada importir, bukan pada pedagang eceran. Hal ini seiring masih terjadinya fenomena thrifting atau penjualan pakaian bekas impor yang masih beredar, seperti di Pasar Senen.

Meski begitu, dia menyatakan, idealnya tidak ada lagi barang impor ilegal yang dijual di pasar apabila jalur masuknya telah dibersihkan dari importir nakal.

Budi menambahkan, selama masih ada barang yang lolos di perbatasan, pedagang di tingkat pasar akan terus menerima pasokan pakaian bekas impor. Namun, pengawasan di area perbatasan bukan merupakan kewenangan Kemendag.

“Kami itu kan hanya di post-border, makanya yang bisa kami tindak itu yang sudah masuk, tugas kami, kewenangan kami. Terus kalau yang di border kan bukan kami,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan soal tren banjir impor baju bekas dalam bentuk balpres berisiko merusak industri tekstil dan garmen domestik dan bertekad menertibkannya.

Namun, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkapkan ternyata banyak pedagang bajuthriftingyang menolak rencananya tersebut.

”Saya juga monitor TikTok untuk melihat apa sih respons masyarakat. Rupanya banyak juga pedagang itu ya, hidup dari situ ya, pedagang thrifting, marah-marah sama saya,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Purbaya mengaku paham posisi pedagang kecil yang hidup dari jual-beli baju bekas impor. Hanya saja, dia menekankan perbedaan tujuan ekonomi mikro dan makro.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta mengatakan efektivitas penindakan terhadap impor ilegal akan terlihat dari kondisi nyata di pasar.

Menurut Redma, banyaknya pabrik yang gulung tikar dan meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa terlepas dari maraknya impor ilegal, termasuk praktikdumpingyang membuat harga produk dalam negeri tidak kompetitif.

“Banyaknya pabrik yang tutup dan PHK salah satu penyebabnya adalah importasi ilegal selain importasi dumping,” kata Redma kepadaBisnis, Kamis (30/10/2025).

Situasi di lapangan juga menunjukkan baju bekas impor masih mudah ditemukan di pasaran, yakni muncul tren baru berupa baju baru impor ilegal yang dikemas dalam bentuk balpres.

Dia menyebut, penegakan hukum menjadi kunci utama pemberantasan impor ilegal, termasuk peran Bea Cukai sangat krusial dalam menjaga pintu masuk barang impor. Namun, langkah perbaikan tidak akan berjalan efektif selama masih ada oknum di dalam lembaga tersebut yang terlibat dalam praktik curang.

Untuk itu, Redma menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem kepabeanan agar lebih ketat dan transparan.

“Semua kontainer harus masuk AI Scanner untuk mencocokkan dengan dokumennya, hal ini akan meniadakan jalur merah-jalur hijau yang selama ini jadi permainan oknum Bea Cukai,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan dirinya telah berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa perihal polemik impor baju bekas.

Dia mendukung kebijakan Purbaya dalam meningkatkan pengawasan terhadap impor baju bekas.

"Saya senang kalau seperti Pak Purbaya, saya sempat ngobrol juga sama Pak Purbaya. Jadi, senang kalau di Kemenkeu, (Direktorat Jenderal) Bea Cukai itu kan jadi bareng-bareng di dalam dan di luar. Saya bertemu waktu beberapa kali di ulang tahun TNI dan di mana lagi dan kita ngobrolin mengenai (impor) barang-barang (bekas), bagus saya kira," ujar Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, dikutip dari Detikcom, Jumat (7/11/2025).

Budi mengaku Kementerian Perdagangan atau Kemendag juga melakukan pengawasan terhadap impor pakaian bekas. Pengawasan yang dilakukan Kemendag pada sisi post border atau di luar kawasan kepabeanan.

"Jadi, idealnya kan kalau sudah dibersihkan importirnya, bukan pedagangnya. Kami fokus ke importirnya, kalau dibersihkan kan idealnya nggak akan ada yang jualan melalui pedagang," kata Budi.

Budi menegaskan barang yang sudah masuk dan diperdagangkan oleh pedagang bukan lagi menjadi tanggung jawab Kemendag.

"Kalau kewenangan kami itu kan yang sudah masuk di post border," ujarnya. Sementara itu, sumber masuknya impor baju bekas diketahui banyak berasal dari China. "Setahu saya kebanyakan dari China," kata Budi.