Iran resmi melarang ekspor produk baja setelah sektor industrinya terdampak serangan udara dalam konflik dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini diumumkan otoritas bea cukai dan mulai berlaku sejak 26 April.

Mengutip AFP, Rabu (29/4), media lokal melaporkan larangan tersebut mencakup berbagai produk seperti slab, lembaran, dan strip baja.

Baja merupakan komoditas strategis bagi Iran karena digunakan dalam berbagai sektor industri hingga militer. Material ini juga berperan penting dalam produksi rudal, drone, dan kapal.

Israel sebelumnya mengklaim serangan udaranya telah menghancurkan sebagian besar kapasitas produksi baja Iran. Serangan itu dilakukan beberapa hari sebelum gencatan senjata yang berlaku pada 8 April.

Menurut klaim Israel, sekitar 70 persen kapasitas produksi baja Iran hancur akibat serangan tersebut. Selain industri baja, fasilitas petrokimia dan infrastruktur transportasi juga menjadi sasaran.

Kerusakan ini diperkirakan berdampak jangka panjang terhadap perekonomian Iran. Kondisi ekonomi negara itu sebelumnya sudah tertekan akibat sanksi internasional dengan tingkat inflasi mendekati 50 persen.

Tekanan ekonomi tersebut turut memicu gejolak sosial di dalam negeri. Pelemahan nilai tukar rial dan lonjakan harga menjadi salah satu pemicu protes besar di awal tahun.

Sejak perang pecah pada 28 Februari, tekanan ekonomi disebut semakin meningkat. Sejumlah warga Iran yang berbicara kepada jurnalis AFP menyebut lapangan kerja semakin sulit dan harga kebutuhan pokok terus naik.

Dampak konflik juga meluas ke tingkat global melalui gangguan pasokan energi. Iran menutup jalur pelayaran di Selat Hormuz yang menjadi rute utama distribusi minyak, gas, dan pupuk dunia.

Penutupan jalur tersebut memicu lonjakan harga komoditas di pasar internasional. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah dapat dengan cepat mengguncang ekonomi global.

[Gambas:Youtube]

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mengungkap sejumlah faktor yang membuat industri baja Indonesia tertinggal jauh dari China, mulai dari kesenjangan kapasitas produksi, harga energi yang lebih mahal, teknologi pabrik yang tertinggal, hingga banjir produk impor berharga murah.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan perbandingan industri baja Indonesia dengan China saat ini sudah tidak seimbang. Kapasitas produksi baja nasional disebut hanya sekitar 18 juta ton per tahun, sementara China mencapai lebih dari 1,3 miliar ton hingga 1,6 miliar ton per tahun.

“Sudah tidak apple to apple. Kapasitas produksi China 1,6 miliar ton per tahun. Indonesia hanya 18 juta ton per tahun,” ujar Akbar dalam acara Coffee Morning with CEO di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurut dia, skala produksi yang jauh lebih besar membuat China memiliki efisiensi tinggi dan mampu membanjiri pasar global dengan harga agresif. China saat ini disebut menyuplai lebih dari 50% kebutuhan baja dunia.

Selain kapasitas, Akbar menyoroti biaya energi yang timpang. Harga gas industri di China berada pada kisaran US$2-US$3 per mmbtu, sedangkan di Indonesia gas industri bisa mencapai US$6 melalui skema HGBT, bahkan US$16-US$17 untuk harga non-HGBT.

“Gasnya di China itu hanya 2 sampai 3 dolar per mmbtu. Gas kita ada HGBT 6 dolar, bahkan non-HGBT sekitar 16-17 dolar,” katanya.

Ia menambahkan, daya saing industri baja nasional juga tertekan karena sebagian besar pabrik domestik sudah berusia tua. Krakatau Steel sendiri memiliki fasilitas produksi berumur sekitar 40 tahun, sementara produsen China telah menggunakan robotik dan kecerdasan buatan.

“Mereka sudah pakai robot, sudah pakai AI. Produktivitas dan efisiensinya sudah beda dengan kita,” ujar Akbar.

Dari sisi pasar, Akbar mengatakan produk baja China banyak dijual di bawah biaya produksi industri domestik. Kondisi itu membuat produsen dalam negeri sulit bersaing.

“Harga yang dikirim dari China itu sudah di bawah harga produksi di dalam negeri. How to compete? Tidak bisa,” tegasnya.

Ia juga mengungkap utilisasi pabrik baja nasional masih rendah. Dari kapasitas terpasang sekitar 18 juta ton, tingkat utilisasi disebut masih di bawah 60%. Sementara kebutuhan baja nasional mencapai 23 juta hingga 25 juta ton per tahun, sehingga selisih kebutuhan banyak dipenuhi impor.

Menurut Akbar, Indonesia perlu memperkuat perlindungan industri strategis sebagaimana dilakukan negara lain. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang menerapkan tarif tinggi, safeguard, dan bea anti-dumping untuk melindungi industri baja domestik.

“Amerika melakukan proteksi luar biasa. Artinya negara tidak perlu malu melindungi industri baja dalam negeri,” ujarnya.

Krakatau Steel kini menyiapkan langkah efisiensi internal dan proyek hilirisasi untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku. Perusahaan juga menargetkan penguatan industri baja nasional agar lebih mandiri dan kompetitif.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten baja pelat merah, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) tercatat membalikkan posisi rugi menjadi laba bersih pada kuartal I/2026 di tengah program efisiensi ketat yang dijalankan manajemen.

Berdasarkan laporan keuangan akhir Maret 2026, KRAS membukukan laba bersih sebesar US$2,58 juta (sekitar Rp43,60 miliar, dengan kurs Rp16.900 per dolar AS) pada kuartal I/2026. Capaian ini berbanding terbalik dari kuartal I/2025 yang mencatat rugi bersih US$46,90 juta (sekitar Rp793,61 miliar).

Pemulihan laba bersih ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 11,76% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi US$262,36 juta (sekitar Rp4,43 triliun).

Pendapatan tersebut ditopang oleh segmen produk baja yang membukukan US$256,64 juta (sekitar Rp4,34 triliun), segmen sarana infrastruktur menyumbang US$77,47 juta (sekitar Rp1,31 triliun), dan segmen rekayasa dan konstruksi berkontribusi senilai US$3,3 juta (sekitar Rp55,77 miliar).

Di sisi lain, perseroan mampu menekan kenaikan beban pokok pendapatan yang hanya tumbuh tipis 1,07% YoY menjadi US$224,18 juta (sekitar Rp3,79 triliun). Alhasil, laba kotor KRAS melonjak drastis 194,74% secara tahunan menjadi US$38,18 juta (sekitar Rp645,24 miliar).

Direktur Utama Krakatau Steel, Akbar Djohan, menyatakan hasil tersebut merupakan indikator bahwa program transformasi dan efisiensi perusahaan mulai memberikan dampak terhadap stabilitas keuangan dan operasional.

“Kinerja kami mulai meningkat secara bertahap di awal tahun ini. Namun, kami tetap memandang bahwa program efisiensi masih menjadi kunci penting dalam menjaga momentum ini agar selalu konsisten dan berkelanjutan,” ujar Akbar dalam diskusi yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Hingga Maret 2026, total produksi Krakatau Steel mencapai 360.000 ton. Kontribusi utama berasal dari pabrik Hot Strip Mill (HSM) sebesar 230.000 ton dan pabrik Cold Rolling Mill (CRM) sebesar 130.000 ton.

Optimalisasi ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menjalankan program penguatan permodalan bersama Danantara. Dengan fondasi yang lebih sehat, emiten baja ini menargetkan laba bersih sebesar US$129 juta (sekitar Rp2,18 triliun) pada 2026.

Per Maret 2026, total aset perseroan kini tercatat sebesar US$2,91 miliar (sekitar Rp49,18 triliun) atau naik 5,23% (year to date/YtD). Rinciannya, liabilitas tumbuh 6,10% menjadi US$2,16 miliar (sekitar Rp36,50 triliun), sedangkan ekuitas mencapai US$745,67 juta (sekitar Rp12,60 triliun) atau naik 2,78%.

Sepanjang 2026, KRAS membidik pemulihan kinerja dengan target pendapatan Rp20 triliun dan torehan laba bersih minimum 10% dari total pendapatan.

Akbar menjelaskan target ditetapkan seiring rencana pengoperasian normal kembali fasilitas pabrik perseroan yang sempat terkendala. Menurutnya, jika operasional berjalan sesuai rencana, KRAS optimistis mampu mencatatkan standar minimum laba bersih sekitar Rp2 triliun.

“Dari pendapatan Rp20 triliun itu dikalikan 10% seharusnya menjadi standar minimum laba bersih daripada Krakatau Steel di tahun 2026,” pungkasnya.

Dari sisi volume, emiten baja pelat merah tersebut menargetkan penjualan domestik sebesar 1,2 juta ton per tahun. Meski secara kapasitas terpasang perseroan mampu mencapai 3 juta ton, Akbar menyebut manajemen tetap bersikap rasional dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Industri baja nasional tengah menghadapi tekanan berlapis yang datang bersamaan yakni harga bahan baku melonjak, pasokan global terganggu, dan serbuan baja murah China yang semakin deras.

Di tengah situasi ini, Indonesia dinilai menjadi negara yang paling tidak siap menghadapi guncangan bukan karena lemah secara industri, melainkan karena minim perlindungan kebijakan.

Pengamat Industri Baja dan Pertambangan Steel & Mining Insights Widodo Setiadharmaji mengatakan China menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Sebagai produsen baja terbesar di dunia dengan pangsa lebih dari 50 persen, pergerakan China menentukan arah harga global. Dia mengatakan banyak pabrik baja di China kini beroperasi pada margin tipis bahkan merugi. Mereka tetap bisa bertahan karena ditopang subsidi dan suntikan modal dari pemerintah.

“Tidak ada industri manapun di dunia yang mampu bersaing dengan kondisi seperti itu tanpa campur tangan negara,” tegas dia.

Tekanan harga tidak hanya datang dari China. Sejumlah faktor global mendorong harga baja ke atas secara bersamaan kenaikan harga energi dan batu bara, lonjakan biaya logistik dan premi asuransi maritim, hingga gangguan pasokan bahan baku akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Potensi rekonstruksi pasca-konflik juga diprediksi mendorong permintaan baja naik signifikan.

Perusahaan-perusahaan baja besar dunia sudah mulai bergerak. Posco, Nucor, dan SST semuanya telah mengumumkan kenaikan harga. Konsensus pasar memperkirakan kenaikan berkisar 5 hingga 15 persen. Posco secara spesifik menyatakan akan menaikkan harga USD 15 per ton mulai Mei, dengan alasan tidak mampu lagi menyerap kenaikan bahan baku. Tren kenaikan ini diperkirakan berlanjut setidaknya hingga 2026.

Dia memaparkan negara-negara dengan industri baja jauh lebih kuat dan kompetitif pun tidak segan mengucurkan dana besar untuk menyelamatkan sektor ini.

Pemerintah Inggris, misalnya, baru-baru ini merilis paket dukungan senilai USD70 hingg USD75 miliar bagi industri baja nasionalnya. Tata Steel UK, yang dulunya bernama British Steel menerima hibah langsung sebesar 500 juta poundsterling agar bisa tetap beroperasi.

Korea Selatan melangkah lebih jauh lagi dengan menggelontorkan paket pendanaan senilai Rp 850 triliun. Ini bukan angka kecil dan ini bukan untuk industri yang lemah. Industri baja Korea adalah salah satu yang paling kompetitif di dunia, namun tetap butuh bantuan negara untuk bertahan.

Amerika Serikat memilih jalur proteksi tarif. Sejak 2018, semua baja impor dikenakan tarif 25%. Kini kebijakan itu diperluas ke sektor hilir dengan aksi pemerintah AS memberikan tarif kepada otomotif berbahan baja 25%, kendaraan listrik dan peralatan produksi kena 15%. Jika dikalkulasi secara keseluruhan, total tarif masuk baja ke Amerika bisa mencapai 200%.

Indonesia Sasaran Paling Empuk

Di sinilah letak kerentanan Indonesia. Sementara negara lain membangun tembok tarif yang tinggi, Indonesia hanya memiliki sekitar lima instrumen trade remedies untuk melindungi industri bajanya. Bandingkan dengan Malaysia yang punya 20 instrumen, Thailand 40, apalagi Amerika Serikat yang memiliki sekitar 250.

“Logikanya tidak rumit jika baja murah China tidak bisa masuk ke Amerika karena ada tarif 200%, tidak bisa masuk ke Eropa karena ada hambatan serupa, ke mana lagi produk itu akan mengalir?,” tegas dia.

Akibatnya sudah mulai terasa. Pabrik baja Ispat Indo di Surabaya tutup. Pabrik baja Krakatau Osaka Steel di Cilegon tutup. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia karena di Korea Selatan dan Uni Eropa pun ada yang gulung tikar.

Semua bermuara pada satu sebab yang sama yakni tidak sanggup bersaing melawan harga baja China yang memang tidak mencerminkan biaya produksi sebenarnya.

Enam Langkah Konkret

Sinyal dari pemerintah untuk melindungi industri baja memang sudah terdengar. Namun sinyal tanpa kebijakan konkret tidak akan mengubah apa pun. Setidaknya ada enam langkah yang mendesak untuk segera diwujudkan.

Pertama, kendalikan izin impor. Pemerintah yang menerbitkan izin, maka pemerintah pula yang punya kewenangan untuk membatasinya. Ini langkah paling cepat dan paling mudah dilakukan.

Kedua, perkuat instrumen trade remedies. Minimal setara Malaysia atau Thailand dengan kebijakan anti-dumping dan instrumen sejenis harus diperbanyak dan benar-benar digunakan, bukan sekadar ada.

Ketiga, awasi kualitas dan kuantitas impor secara ketat. Beberapa waktu lalu, produk baja impor yang beredar di pasar terbukti tidak sesuai spesifikasi SNI. Ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi.

Keempat, bangun sistem peringatan dini. Jika ada lonjakan impor yang tidak wajar atau indikasi praktik dagang tidak adil, harus ada mekanisme respons yang cepat dan terstruktur.

Kelima, berikan dukungan finansial nyata. Tidak harus sebesar Korea atau Inggris, tetapi harus ada entah dalam bentuk modal kerja, insentif fiskal, atau skema lainnya yang meningkatkan daya saing industri.

Keenam, jalankan diplomasi perdagangan yang aktif. Regulasi seperti (Carbon Border Adjustment Mechanism) CBAM di Eropa yang mengancam ekspor baja Indonesia. Pemerintah perlu duduk di meja perundingan dan memperjuangkan pengecualian agar akses pasar ekspor tidak tertutup.

CBAM adalah kebijakan Uni Eropa yang mewajibkan produk impor dari luar Eropa untuk membayar biaya karbon sesuai dengan emisi yang dihasilkan selama proses produksinya. Hal ini bisa memperberat masuknya produk indonesia ke Eropa karena dianggap sangat kotor dalam emisi karbon.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang investasi di sektor hilir baja pada 2026 dinilai masih terbuka lebar, seiring kebutuhan domestik yang terus tumbuh. Namun, pemerintah disarankan lebih selektif untuk berinvestasi di sektor ini.

Tingginya minat investasi hilirisasi di industri baja tergambar dalam laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada pekan lalu. Disebutkan, realisasi investasi hilirisasi Triwulan I/2026 mencapai Rp147,5 triliun atau tumbuh 8,2% secara tahunan. Salah satu yang mendukung pertumbuhan tersebut yaitu industri besi dan baja dengan torehan investasi senilai Rp17 triliun.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan, prospek investasi hilirisasi baja ke depan tetap positif, terutama apabila diarahkan pada pendalaman struktur industri nasional.

Kebutuhan dari sektor strategis seperti otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi masih memberikan ruang pertumbuhan yang signifikan bagi produk baja bernilai tambah. “Namun demikian, arah investasi perlu lebih selektif dan berbasis kebutuhan domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Dia berpendapat, investasi baru sebaiknya tidak hanya menambah kapasitas pada segmen yang sudah jenuh, tetapi difokuskan pada produk yang masih memiliki gap pasokan domestik, seperti produk baja antara, baja khusus, baja otomotif, baja untuk energi, serta produk baja rendah emisi.

“Dengan pendekatan tersebut, hilirisasi tidak hanya mendorong peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperkuat kemandirian industri nasional, meningkatkan utilisasi kapasitas yang ada, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor dalam jangka panjang,” ujarnya.

Tidak dipungkiri, tingkat utilisasi baja nasional terbilang masih rendah yakni berada di kisaran 52%. Itupun kata Harry, masih terdapat kesenjangan pasokan domestik pada sejumlah produk antara dan hilir.

Di sisi lain, industri juga menghadapi tekanan global berupa kelebihan kapasitas serta potensi praktik perdagangan tidak adil (unfair trade), termasuk dumping. Karena itu, fokus ke depan, katanya tidak hanya pada nilai investasi, tetapi juga pada kualitasnya, yakni sejauh mana investasi mampu memperkuat struktur industri, meningkatkan utilisasi domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Investasi juga diharapkan mendorong pengembangan produk bernilai tambah seperti special steel, otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi strategis,” jelasnya.

Penyederhanaan regulasi yang masih tumpang tindih juga perlu dilakukan, mulai dari perizinan, impor, SNI wajib, TKDN, hingga sistem Online Single Submission (OSS) dan Indonesia National Single Window (INSW), tanpa mengurangi efektivitas pengawasan.

IISIA juga mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, mengingat industri baja memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi, bahan baku, logistik, hingga perdagangan dan lingkungan.

Dari sisi insentif, Harry menilai skema yang ada perlu lebih terarah untuk mendorong investasi produktif, termasuk ekspansi kapasitas, modernisasi fasilitas, hilirisasi bernilai tambah, serta pengembangan baja ramah lingkungan (green steel).

Diperlukan dukungan terhadap biaya energi yang kompetitif bagi industri intensif energi seperti baja, serta insentif untuk mendorong dekarbonisasi, efisiensi energi, riset dan pengembangan, dan peningkatan TKDN berbasis inovasi. “Skema pembiayaan yang mendukung upgrading teknologi dan substitusi impor juga menjadi penting,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gejolak geopolitik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz dalam beberapa bulan terakhir berdampak langsung pada industri baja nasional. Pasokan bahan baku PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) diketahui tertahan di jalur pelayaran internasional tersebut.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengungkapkan sekitar 300.000 ton bahan baku baja perseroan saat ini terdampak gangguan distribusi di jalur tersebut.

“Bahan baku kami masih impor dan ada 300.000 ton [bahan baku] kami masih bermasalah di Selat Hormuz,” ungkapnya dalam Coffee Morning with CEO di Gedung Krakatau Steel, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Akbar menjelaskan Krakatau Steel seharusnya mampu memproduksi hingga 3 juta ton baja per tahun jika merujuk pada kapasitas terpasang. Namun, realisasi produksi masih terkendala pasokan bahan baku, sehingga target operasional domestik baru berada di kisaran 1,2 juta ton per tahun.

“Volumenya, seharusnya bisa mencapai tiga juta ton, cuma kami harus introspeksi mengenai bahan baku,” sebutnya.

Pengamat kebijakan industri dan Founder SMInsights Widodo Setiadharmaji mengatakan konflik di kawasan Iran memberikan dampak berlapis terhadap industri baja global, termasuk Indonesia.

Dia menerangkan konflik tersebut mengganggu pasokan baja global, lantaran Iran merupakan salah satu produsen utama bahan baku baja dunia yang memiliki kapasitas produksi lebih dari 13 juta ton per tahun. Namun, kerusakan fasilitas produksi akibat serangan membuat kapasitas tersebut berpotensi hilang dalam jangka waktu panjang.

“Jadi disruption ini akan sangat mengganggu bahan baku yang tentu mengakibatkan pasokannya ketat dan harganya akan meningkat,” jelasnya.

Selain itu, risiko pelayaran akibat potensi blokade di Selat Hormuz yang mendorong kenaikan premi asuransi maritim global. Bahkan jalur yang tidak langsung melewati Hormuz pun ikut terdampak. Alhasil, biaya energi seperti minyak dan batu bara, yang merupakan komponen penting industri baja, ikut naik, dan berdampak terhadap biaya produksi.

Dia menambahkan tekanan dari sisi pasokan dan logistik telah mendorong kenaikan harga berbagai komoditas baja, mulai dari iron ore, batu bara kokas, hingga produk semi-finished seperti slab.

Kondisi tersebut berpotensi memperberat beban industri baja nasional, terutama bagi perusahaan yang masih mengandalkan bahan baku impor. Selain menghadapi kenaikan harga, pelaku industri juga harus menanggung ketidakpastian pasokan akibat gangguan geopolitik.

Lebih lanjut, Widodo menerangkan, dampak berikutnya akibat konflik geopolitik ini adalah sentimen pasar. “Sentimen pasar ini juga akan mendukung kenaikan harga baja. Secara umum harga baja memang akan naik dan diprediksi mungkin akan naik sampai dengan tahun 2027,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) mencatat perbaikan kinerja pada kuartal I 2026. Perseroan menekankan efisiensi sebagai strategi utama menjaga keberlanjutan bisnis.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan, program transformasi mulai menunjukkan hasil positif. Namun disiplin pengelolaan biaya tetap menjadi prioritas.

“Kinerja kami mulai meningkat secara bertahap di awal tahun ini. Namun, kami tetap memandang bahwa program efisiensi masih menjadi kunci penting dalam menjaga momentum ini. Dengan hasil kuartal Iyang mulai stabil, kami akan tetap menjaga agar selalu konsisten dan bisa berkelanjutan. Dengan demikian Krakatau Steel memiliki fondasi yang tangguh untuk mendukung kemandirian industri baja nasional,” kata Akbar saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Secara finansial, Krakatau Steel membukukan pendapatan sebesar 262,4 juta dolar AS pada kuartal I 2026. Perseroan juga mencatat laba bersih 4,6 juta dolar AS dan memperkuat ekuitas menjadi 745,7 juta dolar AS.

Kinerja ini dinilai memperkuat stabilitas keuangan perusahaan di tengah dinamika pasar. Krakatau Steel menargetkan laba bersih mencapai 129 juta dolar AS sepanjang 2026.

Dari sisi operasional, produksi baja hingga Maret 2026 mencapai 360 ribu ton. Produksi didorong oleh optimalisasi pabrik Hot Strip Mill sebesar 230 ribu ton dan Cold Rolling Mill sebesar 130 ribu ton.

Akbar menegaskan perusahaan fokus meningkatkan efisiensi di setiap lini produksi untuk menghasilkan produk yang lebih kompetitif.

“Kami fokus memastikan setiap lini produksi berjalan dengan efisien, agar dapat menghasilkan produk baja yang lebih kompetitif dan dapat bersaing di pasar. Dengan fondasi yang lebih sehat ini, kami optimis Krakatau Steel dapat terus melangkah sebagai perusahaan yang memberikan nilai tambah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Perseroan juga menegaskan komitmen mendukung industri manufaktur nasional melalui peningkatan nilai tambah produk domestik dan penguatan struktur permodalan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan memulai proyek hilirisasi baja terintegrasi sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan memperkuat kemandirian industri nasional.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan, proyek tersebut dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 29 April 2026 dengan dukungan pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurutnya, percepatan hilirisasi menjadi krusial di tengah dinamika global, termasuk konflik geopolitik, yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap impor.

“Kami harus sesegera mungkin membangun industri baja, mulai daripada karbon steel dan juga stainless steel. Ini yang akan kita groundbreaking dengan Bapak Presiden di 29 April di Cilacap,” ujarnya dalam Coffee Morning with CEO di Gedung Krakatau Steel, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dia mengungkapkan nilai investasi proyek hilirisasi ini mencapai Rp30 triliun. “Carbon steel dan stainless steel, [investasinya] itu Rp30 triliun,” sebut Djohan.

Untuk pengembangan baja karbon, Krakatau Steel akan mengoptimalkan pemanfaatan bijih besi domestik guna meningkatkan nilai tambah sumber daya dalam negeri. Sementara itu, pengembangan baja nirkarat (stainless steel) akan difokuskan dengan mendekatkan fasilitas produksi ke sumber bahan baku nikel.

“Untuk stainless steel, tentu kita akan mendekatkan pabrik kami di resources daripada nickel ore,” sebut Akbar.

Akbar menuturkan, langkah ini merupakan bagian dari mandat pemerintah untuk memperkuat struktur industri dasar nasional, sekaligus mendukung agenda hilirisasi yang menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.

Kendati demikian, dia mengakui pembangunan ekosistem industri baja terintegrasi membutuhkan waktu dan dukungan lintas sektor, mulai dari penyediaan bahan baku, pembiayaan, hingga infrastruktur pendukung. “Paling tidak butuh satu tahun untuk develop industri-nya atau pabriknya,” jelas Akbar.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) pada akhir tahun lalu menerima suntikan dana hingga Rp4,93 triliun dari PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM), melalui skema pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dalam rangka restrukturisasi dan penyehatan perseroan.

Nilai tersebut terdiri atas pinjaman modal kerja sebesar Rp4.182.250.000.000 dengan tenor minimal lima tahun dan pinjaman sebesar Rp752.805.000.000 untuk pendanaan Program Pengunduran Diri secara Sukarela melalui skema Golden Handshake serta Program Penyehatan Dana Pensiun Krakatau Steel melalui mekanisme Lump Sum Window dengan tenor minimal enam tahun.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2024 yang telah diaudit, ekuitas perseroan tercatat sebesar US$435,18 juta. Dengan demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai Transaksi Material karena nilainya melebihi 20% dari ekuitas perseroan.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penguatan industri kecil dan menengah (IKM) perkakas tangan sebagai bagian dari upaya hilirisasi komoditas baja nasional.

Kemampuan industri dalam negeri memproduksi perkakas tangan untuk sektor pertanian dan perkebunan dinilai semakin andal, terlihat dari kemampuannya memenuhi kebutuhan pasar domestik dengan produk berkualitas.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri ini memiliki potensi besar meski diproduksi melalui proses manufaktur sederhana.

“Industri ini didukung dengan banyaknya tenaga kerja di sentra-sentra produksi yang telah menguasai keterampilan pembuatannya secara turun-temurun. Selain itu, pasarnya juga masih sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara agraris,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Dia menjelaskan, kebutuhan terhadap perkakas tangan masih tinggi, baik dari pelaku IKM, industri besar, maupun perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian, khususnya untuk kegiatan panen.

“Melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), perkakas tangan buatan IKM di sentra-sentra daerah diharapkan semakin terserap pasar domestik. Perusahaan juga semakin yakin menggunakan produk IKM yang telah memiliki sertifikasi SNI,” katanya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyebut jumlah IKM perkakas tangan mencapai 123 unit usaha dengan 512 tenaga kerja berdasarkan data SIINas hingga pertengahan November 2025.

“Sentra terbanyak berada di Sumatera Utara, antara lain di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat,” ujarnya.

Selain Sumatera Utara, sentra industri ini juga tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatera Barat, Riau, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, hingga Sulawesi Selatan.

Dalam memperkuat daya saing, Kemenperin melalui Ditjen IKMA terus bersinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, serta pelaku usaha untuk mengembangkan sentra IKM.

Meski demikian, industri ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan bahan baku baja dengan komposisi tertentu, persaingan produk impor, serta kebutuhan investasi teknologi yang cukup besar.

Untuk mengatasinya, pemerintah menjalankan berbagai program, mulai dari fasilitasi kerja sama bisnis, pendampingan teknis, restrukturisasi mesin, hingga kemitraan dengan penyedia teknologi.

Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut, Dini Hanggandari menyampaikan bahwa IKM perkakas tangan memiliki potensi besar menjadi mitra industri besar, BUMN, maupun pemerintah daerah, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

Sebagai contoh, PT Sarana Panen Perkasa (SPP) di Medan yang memproduksi alat panen perkebunan seperti egrek, dodos, dan aneka pisau, telah memiliki sertifikasi SNI dan TKDN. Produk perusahaan tersebut juga telah diekspor ke berbagai negara, antara lain Liberia, Papua Nugini, Kosta Rika, Panama, dan Kolombia.

“Dalam dua tahun terakhir, PT SPP siap meningkatkan kapasitas produksi dengan dukungan pasokan bahan baku berkualitas dari PT Krakatau Steel dan PT Jatim Taman Steel,” ujar Dini.

Penulis: Nasywa Salsabila

(Dhera Arizona)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan kembali memburu sekitar 40 pelaku usaha baja ilegal asal China yang diduga masih beroperasi di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban perpajakan.

Purbaya mengungkapkan, pihaknya telah membahas persoalan tersebut dengan Kedutaan Besar China. Ia menilai sejumlah perusahaan tersebut belum menunjukkan itikad untuk menjalankan bisnis secara adil meski sudah diberikan peringatan.

“Sepertinya tebakan mereka benar, kita nggak akan berubah.

Tapi saya akan berubah sebentar lagi. Saya sudah sampaikan pesan ke dutan besar China di mana sebagian besar itu perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini untuk minta mereka melakukan bisnis yang fair,” kata Purbaya di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila praktik tersebut terus berlangsung.

“Tapi kalau kita lihat belum jalan yaudah, kita kejar dan gebuk lagi sebentar. Dalam waktu nggak terlalu lama saya akan kejar lagi, saya akan datang ke sana,” pungkasnya.

Ia juga mengaku telah menerima laporan bahwa puluhan perusahaan baja tersebut masih menjalankan aktivitas bisnis seperti biasa, meski diduga tidak membayar pajak sesuai ketentuan.

“Saya dapat laporan perusahaan-perusahaan baja yang 40 yang menjalankan bisnis tanpa membayar pajak semestinya, itu masih jalan seperti biasa. Sepertinya tebakan mereka benar, kita gak akan berubah. Namun saya akan berubah sebentar lagi,” pungkasnya.

Adapun reformasi perpajakan yang tengah dijalankan mulai menunjukkan hasil positif terhadap penerimaan negara. Hingga 31 Maret 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Januari hingga Februari 2026 yang sempat mencapai 30 persen.

“Dan reformasi setelah itu termasuk pajak sehingga income kita di 3 bulan pertama naik 20% dibanding tahun lalu,” terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Krakatau Posco menegaskan perannya dalam penguatan industri baja nasional melalui pengembangan material konstruksi berteknologi tinggi.

Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional dan Pameran Rantai Pasok Konstruksi Baja yang diselenggarakan oleh Indonesia Society of Steel Construction.

Peran strategis dalam industri baja nasional

Dalam pemaparannya, Krakatau Posco menekankan posisinya sebagai produsen baja nasional yang mampu menghadirkan solusi material berkualitas tinggi untuk berbagai sektor industri.

Perusahaan telah memproduksi baja grade tinggi untuk kebutuhan konstruksi, baja tahan cuaca (weathering steel), struktur lepas pantai, fasilitas energi, hingga alat berat.

Direktur Technology & Business Development Krakatau Posco, Alhadis Syamsuddin menjelaskan, keunggulan perusahaan tidak hanya terletak pada produk, tetapi juga pada kapabilitas manufaktur yang terintegrasi dan berbasis teknologi maju.

“Sebagai pabrik baja terpadu, perusahaan memiliki kemampuan desain kualitas dan kontrol produksi yang adaptif, sehingga mampu melakukan penyesuaian proses manufaktur secara presisi guna menghasilkan produk yang konsisten dan berkualitas tinggi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Selain itu, Krakatau Posco didukung oleh teknologi rolling mill yang mampu mengendalikan toleransi ketebalan secara ketat sesuai kebutuhan proyek.

Sistem pabrik berbasis komputer terintegrasi memungkinkan pemantauan real-time, penggunaan sistem prediktif, serta optimalisasi efisiensi produksi secara menyeluruh.

Penguatan teknologi dan standar kualitas

Dalam aspek kualitas material, pengendalian komposisi kimia dilakukan secara ketat untuk memastikan setiap produk memenuhi spesifikasi yang diinginkan.

Perusahaan juga mengadopsi teknologi inspeksi berbasis kecerdasan buatan (AI) melalui fasilitas Surface Defect Detector (SDD) di Hot Rolling Plant.

Teknologi tersebut memungkinkan deteksi cacat permukaan secara akurat guna menjaga standar mutu produk.

“Kami akan terus menghadirkan solusi baja berkualitas tinggi yang tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga menjawab kebutuhan spesifik konstruksi di Indonesia, termasuk tantangan lingkungan dan risiko gempa bumi. Inovasi teknologi menjadi kunci kami dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan,” ujar Alhadis.

Dengan cakupan spesifikasi produk yang luas serta dukungan sertifikasi internasional, Krakatau Posco memperkuat posisinya dalam rantai pasok industri baja, baik di tingkat nasional maupun global.

Inovasi baja untuk konstruksi berat dan tahan gempa

Dalam sesi presentasi, Krakatau Posco menyoroti pengembangan Hi-Strength Welded Structural Steel yang dirancang untuk aplikasi konstruksi berat, seperti jembatan baja, gedung bertingkat, dan struktur industri.

Material ini memiliki kekuatan serta daya tahan tinggi untuk memenuhi kebutuhan proyek dengan beban dan tekanan ekstrem.

Selain itu, perusahaan juga mengembangkan Seismic Steel atau baja tahan gempa yang dinilai krusial bagi Indonesia sebagai negara dengan tingkat aktivitas seismik tinggi.

Baja ini dirancang dengan karakteristik keuletan tinggi, ketangguhan optimal, serta yield ratio rendah, maksimum 80 persen, sesuai standar global.

“Penggunaan seismic steel merupakan langkah strategis dalam meningkatkan keselamatan konstruksi. Dengan material yang memiliki keuletan tinggi, kemampuan las yang baik, serta kontrol kualitas yang ketat, kami dapat memastikan struktur tetap andal dalam menghadapi beban ekstrem seperti gempa,” tambahnya.

Alhadis menjelaskan, pengembangan baja tahan gempa juga merujuk pada pembelajaran dari peristiwa gempa besar, seperti Gempa Northridge 1994 dan Gempa Kobe 1995.

Pada kedua peristiwa tersebut, banyak kegagalan struktur terjadi pada sambungan baja, sehingga mendorong inovasi material dengan kemampuan las yang lebih baik dan performa struktural yang lebih andal.

Baja tipe SN400 dan SN490 yang dikembangkan Krakatau Posco disebut mampu menahan tekanan dan regangan selama gempa, menjaga integritas struktur bangunan, serta meningkatkan keselamatan konstruksi. Material ini memiliki sifat ringan, kuat, dan ductile sehingga dinilai sesuai untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Saat ini, perusahaan juga terlibat dalam pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk baja tipe tersebut.

Pengembangan baja tahan cuaca dan efisiensi biaya

Selain baja tahan gempa, Krakatau Posco juga mengembangkan weathering steel atau baja tahan cuaca yang memiliki ketahanan tinggi terhadap lingkungan luar ruang, seperti hujan dan kelembapan.

Material ini mampu membentuk lapisan pelindung alami yang dapat mengurangi kebutuhan pelapisan tambahan.

Aplikasinya mencakup jembatan dan bangunan gedung, dengan keunggulan pada kekuatan, umur pakai yang lebih panjang, serta tampilan estetika dari lapisan yang terbentuk.

Dari sisi ekonomi, penggunaan weathering steel dinilai mampu menurunkan biaya pemeliharaan.

Selain itu, pengurangan kebutuhan perawatan juga berkontribusi pada penurunan jejak karbon, sehingga dinilai lebih ramah lingkungan.

Dorongan kolaborasi industri baja

Alhadis menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat industri baja nasional.

“Kami percaya bahwa sinergi antara produsen baja, pelaku konstruksi, dan pemerintah akan menjadi faktor utama dalam menjadikan industri konstruksi baja sebagai tuan rumah di negeri sendiri,” pungkasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebutuhan infrastruktur yang semakin kompleks mendorong industri baja beralih ke solusi konstruksi berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai menjadi faktor kunci untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjawab tantangan lingkungan dan risiko bencana.

Isu tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional dan Pameran Rantai Pasok Konstruksi Baja yang diselenggarakan Indonesia Society of Steel Construction (ISSC), belum lama ini. Dalam forum ini, pelaku industri menekankan pentingnya inovasi material dan teknologi dalam mendukung pembangunan jangka panjang.

Direktur Technology & Business Development Krakatau Posco Alhadis Syamsuddin mengatakan, kebutuhan konstruksi modern menuntut material dengan spesifikasi yang lebih tinggi. “Perusahaan telah memproduksi baja grade tinggi untuk kebutuhan konstruksi, baja tahan cuaca (weathering steel), struktur lepas pantai, fasilitas energi, hingga alat berat,” ujar Alhadis.

Ia menjelaskan, daya saing industri tidak hanya ditentukan oleh produk, tetapi juga kapabilitas manufaktur yang terintegrasi. Krakatau Posco mengembangkan sistem produksi berbasis teknologi yang memungkinkan pengendalian kualitas secara presisi dan konsisten.

“Krakatau Posco juga didukung teknologi rolling mill yang mampu mengendalikan toleransi ketebalan secara ketat sesuai kebutuhan proyek,” sambung Alhadis.

Dari sisi kualitas material, pengendalian komposisi kimia dilakukan secara ketat untuk memastikan setiap produk memenuhi spesifikasi. Perusahaan juga mengadopsi teknologi inspeksi berbasis kecerdasan buatan melalui fasilitas Surface Defect Detector (SDD) untuk mendeteksi cacat permukaan secara akurat.

“Kami akan terus menghadirkan solusi baja berkualitas tinggi yang tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga menjawab kebutuhan spesifik konstruksi di Indonesia, termasuk tantangan lingkungan dan risiko gempa bumi,” ucapnya.

Dalam pengembangan produk, perusahaan memfokuskan pada tiga area utama. Pertama, baja struktural berkekuatan tinggi untuk konstruksi berat seperti jembatan dan gedung bertingkat. Kedua, baja tahan gempa dengan karakteristik keuletan tinggi dan ketangguhan optimal. Ketiga, baja tahan cuaca untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“Inovasi teknologi menjadi kunci perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan,” kata Alhadis.

Ke depan, transformasi menuju konstruksi berkelanjutan diperkirakan akan menjadi standar baru dalam industri baja. Integrasi teknologi, efisiensi material, dan ketahanan terhadap risiko lingkungan menjadi faktor utama dalam menjaga daya saing industri nasional di pasar global.