Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan budi daya ikan dengan sistem bioflok sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui kolaborasi dengan koperasi desa merah putih (KDMP).

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan panen ikan lele bioflok di Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dapat menjadi contoh pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perikanan budi daya.

Menurut Haeru, sistem bioflok bukan sekadar teknologi budi daya, tetapi juga bentuk inovasi yang mampu menjawab tantangan efisiensi usaha perikanan saat ini.

Sistem bioflok juga dinilai lebih efisien karena hemat penggunaan air, pakan, dan tidak membutuhkan lahan luas.

"Air hanya dimasukkan di awal hingga masa panen, penambahan dilakukan kalau memang diperlukan saja. Selain hemat pakan, sistem ini juga tidak butuh lahan luas dan efisien dalam penggunaan air," ujarnya.

Haeru mengatakan program budi daya bioflok menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ia menambahkan penerapan cara budi daya ikan yang baik (CBIB) juga terus didorong agar produk perikanan yang dihasilkan memiliki kualitas baik, aman dikonsumsi, dan berdaya saing di pasar.

"Program ini kami titipkan sebagai modal kerja awal masyarakat. Harapannya, bisa terus berkembang dan bergulir secara mandiri untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta mendukung program makan bergizi gratis," katanya.

KKP telah mengembangkan program budi daya bioflok di 100 titik yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Sementara itu, Ketua Unit Perikanan, Peternakan, dan Pangan Koperasi Merah Putih Desa Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, Elpan mengatakan budi daya bioflok memberi alternatif usaha bagi masyarakat sekitar Waduk Saguling yang sebelumnya bergantung pada keramba jaring apung (KJA).

"Dengan hadirnya bioflok ini menjadi solusi untuk masyarakat. Risiko kematian ikan lebih rendah dan pengelolaannya lebih bisa dikontrol," kata Elpan.

Ia mengatakan berencana mengembangkan produk olahan ikan seperti abon, filet, dan kerupuk guna memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Saya minta wajib UMKM Indonesia masuk ke dalam sistem ini sebagai sistem layanan satu pintu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional UMKM kita ke depan,

Badung (ANTARA) - Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta pelaku UMKM masuk ke sistem SAPA UMKM yang dapat diunggah aplikasinya melalui gawai masing-masing.

“Saya minta wajib UMKM Indonesia masuk ke dalam sistem ini sebagai sistem layanan satu pintu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional UMKM kita ke depan,” ucap Menteri UMKM di Kabupaten Badung, Rabu.

Menteri Maman dalam Kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Bali menjelaskan, SAPA UMKM bukan sekadar aplikasi, namun alat untuk menunjukkan kehadiran Kementerian UMKM di tengah jutaan pelaku usaha.

Ia bercerita bagaimana sulitnya pelaku UMKM di daerah menyampaikan persoalan yang dialami di lapangan, keterbatasan akses ini membuat sistem tersebut diluncurkan mulai hari ini.

Dalam SAPA UMKM, Kementerian UMKM menghadirkan 17 modul yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM selama ini, seperti di Bali pelaku usaha mengeluhkan persoalan pembukuan laporan keuangan, kesulitan pemasaran, serta kerumitan pengurusan legalitas.

“SAPA UMKM di dalamnya untuk bisa tahu bagaimana tentang pembukuan laporan keuangan, ada sistem untuk bisa memasarkan dan menjual produk-produk UMKM, ada fitur yang bisa menyambungkan dan menjawab kebutuhan sertifikasi, legalitas, dan akses pembiayaan yang dibutuhkan oleh teman-teman UMKM se-tanah air,” ujar Menteri UMKM.

Selain itu, aplikasi ini akan terkoneksi dengan kepolisian daerah setempat, sebab pemerintah menghadirkan fitur pelaporan praktik pemerasan atau pungutan liar.

Salah satu layanan yang juga penting menurut Maman adalah modul manajemen bencana, dimana ia menyadari banyak potensi bencana di Indonesia yang mengancam UMKM, sehingga memerlukan upaya antisipasi.

“Ini semua kita lakukan dalam rangka menjawab dan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada UMKM, tapi pasti yang namanya sebuah program tidak mungkin langsung sempurna, nanti ke depan apabila masih ada hal-hal yang kurang jangan dihina,” kata dia.

Menteri UMKM memastikan akan terus mengevaluasi aplikasi tersebut, seperti saat ini dari 800 orang yang melakukan uji coba, belum semua bisa masuk sistem, termasuk modul yang sudah siap masih di angka 80 persen.

Menurutnya salah satu kendala adalah aplikasi tersebut baru bisa digunakan pada sistem operasi Android, sementara banyak pelaku usaha yang sudah menggunakan iOS.

“Sekarang lagi dalam proses komunikasi dengan iOS untuk mengintegrasikan sistem ini, jadi tadi yang masih pakai handphone iOS belum bisa masuk untuk mengakses tapi prinsipnya sistem ini adalah sistem yang dilakukan, diarahkan, didorong oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kemudahan kepada seluruh usaha mikro,” tutur Maman.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Technology & Security Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Toto Prasetio menuturkan pihaknya tengah mengkaji usulan pengembangan produk asuransi siber untuk melindungi sektor keuangan dari kerugian akibat kejahatan siber.

Usulan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat ditindaklanjuti oleh regulator untuk memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan yang semakin mengandalkan digitalisasi dewasa ini, terutama di sektor perbankan.

Ia menyatakan dalam sesi talkshow CxO Forum Banking Update 2026 di Jakarta, Rabu, bahwa pengembangan produk asuransi tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola sektor jasa keuangan secara menyeluruh.

“Dari Perbanas akan kami work out (bahas) topik yang begini ini (asuransi siber) kayak gimana sih supaya perhitungannya juga masuk akal, berapa preminya,” ujar Toto Prasetio.

Meskipun demikian, ia belum dapat memberikan informasi detail mengenai produk asuransi tersebut.

“Saya belum bisa ngomong detail bentukannya kayak gimana karena still ongoing process (proses masih berjalan) dari work stream (alur kerja) yang kami punya,” tuturnya.

Selain mengembangkan asuransi siber, ia menyampaikan bahwa regulator juga perlu segera menetapkan standard cyber resilience (ketahanan siber).

Toto mencontohkan, Bank Indonesia (BI) menerapkan dan mendorong penerapan konsep “zero trust” yang telah menjadi aturan main bagi seluruh pelaku industri perbankan. Namun, hingga kini belum ada regulasi terkait standard minimum bagaimana konsep tersebut diimplementasikan di setiap bank.

Zero trust merupakan pendekatan keamanan siber yang memvalidasi atau memverifikasi setiap interaksi dalam jaringan dengan menggunakan deteksi secara cepat dan responsif terhadap ancaman serangan siber.

Pendekatan keamanan siber yang mengusung prinsip “Never Trust, Always Verify” tersebut meminimalkan trust atau kepercayaan kepada pengakses suatu arsitektur network (jaringan), sehingga tidak mudah memberi akses kepada pihak manapun.

Toto menyatakan, salah satu standard ketahanan siber yang perlu dimiliki oleh bank untuk menerapkan “zero trust” tersebut, misalnya, adalah fraud detection (sistem pendeteksi tindak penipuan) yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko serangan siber.

“Kita mesti bicarakan (standard) ini karena saya sendiri yakin nanti Perbanas kami tidak bisa sendiri, kami harus kerja sama dengan surrounding external system (sistem eksternal yang melingkupi industri perbankan),” katanya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

selama ini diskusi mengenai transportasi masa depan cenderung sering terjebak pada romantisme teknologi tanpa membahas kesiapan ekosistemnya

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, manusia membangun kota dengan satu keyakinan sederhana bahwa semakin banyak jalan dibuat, semakin lancar pula kehidupan bergerak.

Namun waktu perlahan menunjukkan hal yang berbeda. Jalan terus bertambah, kendaraan terus diproduksi, tetapi kemacetan justru semakin padat, jarak tempuh makin panjang, dan waktu manusia semakin banyak terbuang di perjalanan.

Di tengah situasi itu, dunia mulai menyadari bahwa masa depan transportasi bukan lagi sekadar soal kendaraan yang bergerak lebih cepat, melainkan tentang bagaimana menciptakan sistem mobilitas yang lebih cerdas, saling terhubung, dan mampu memahami kebutuhan manusia modern yang hidup dalam ritme serba cepat.

Di tengah perubahan itulah, sudah saatnya Indonesia memikirkan kembali masa depan transportasinya dengan lebih matang.

Negara-negara lain di dunia kini tidak lagi hanya berbicara tentang membangun jalan baru, memperbanyak kendaraan umum, atau memperluas jalur tol.

Yang mulai menjadi perhatian utama adalah bagaimana menciptakan sistem mobilitas yang cerdas, terintegrasi, efisien, dan mampu menjawab tantangan perkotaan masa depan secara menyeluruh.

Pemikiran semacam itu mengemuka dalam forum Focus Group Discussion mengenai pengembangan Urban Air Mobility (UAM) di Jakarta belum lama ini.

Dari forum tersebut terlihat bahwa arah perkembangan transportasi global kini bergerak menuju integrasi teknologi, konektivitas data, kecerdasan sistem, dan efisiensi mobilitas yang lebih luas dibanding sekadar kendaraan berbasis darat.

UAM mulai banyak dibicarakan di berbagai negara sebagai bagian dari transformasi besar sistem transportasi global. UAM pada dasarnya merujuk pada penggunaan moda transportasi udara berjarak pendek di kawasan perkotaan untuk mendukung mobilitas manusia maupun logistik secara lebih cepat dan efisien.

Kehadirannya dipandang sebagai salah satu jawaban atas persoalan kepadatan kota yang semakin kompleks.

Urban Air Mobility

Namun yang menarik, pembahasan mengenai Urban Air Mobility tidak ditempatkan sebagai sekadar teknologi futuristik yang jauh dari realitas masyarakat.

Urban Air Mobility sudah saatnya dilihat sebagai bagian dari pembangunan ekosistem mobilitas masa depan yang harus dipersiapkan sejak sekarang melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan sistem transportasi cerdas, serta dukungan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pandangan tersebut penting karena selama ini diskusi mengenai transportasi masa depan cenderung sering terjebak pada romantisme teknologi tanpa membahas kesiapan ekosistemnya.

Padahal teknologi secanggih apa pun tidak akan berjalan optimal apabila tidak terintegrasi dengan sistem transportasi lain, tata kota, pengelolaan data, hingga perilaku masyarakat sebagai pengguna.

Konsep sistem transportasi cerdas sepertinya sudah saatnya digarap serius. Sistem ini tidak hanya berbicara tentang digitalisasi transportasi, melainkan bagaimana seluruh elemen mobilitas saling terhubung melalui teknologi informasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, ketepatan waktu, hingga pengelolaan lalu lintas secara real time.

Ketika sistem transportasi cerdas dipadukan dengan Urban Air Mobility, maka yang dibangun bukan lagi sekadar moda baru, melainkan sebuah jaringan mobilitas modern yang saling terintegrasi.

Transportasi udara perkotaan misalnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan data lalu lintas, sistem navigasi digital, pusat kontrol mobilitas, integrasi dengan transportasi darat, hingga regulasi keselamatan yang memadai.

ke depan penting untuk ditekankan soal keselarasan agar Indonesia memiliki arah yang harmonis dalam membangun sistem transportasi yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Misalnya saja sudah saatnya perusahaan yang berfokus pada industri aviasi dan infrastruktur transportasi bekerja sama dengan stakeholder yang mendorong pengembangan dan penerapan teknologi cerdas dalam sistem transportasi termasuk di antaranya Intelligent Transport System Indonesia (ITS Indonesia) untuk menyusun kajian dan rekomendasi sistem transportasi cerdas.

Gagasan ini akan menjadi fondasi masa depan transportasi yang tidak lagi dibangun secara parsial. Dunia bergerak menuju pendekatan kolaboratif yang mempertemukan industri, teknologi, regulator, hingga pengembang sistem dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Tantangan konektivitas

Indonesia sebenarnya memiliki modal yang cukup besar untuk ikut memainkan peran penting dalam perkembangan industri transportasi masa depan.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tantangan konektivitas yang sangat kompleks. Mobilitas antarkota, antarwilayah, bahkan antarpulau sering kali menghadapi persoalan waktu, kepadatan, dan keterbatasan infrastruktur.

Dalam situasi seperti itu, pengembangan sistem mobilitas baru menjadi semakin relevan. Urban Air Mobility misalnya dapat membuka kemungkinan baru dalam mendukung konektivitas perkotaan maupun wilayah-wilayah dengan hambatan geografis tertentu.

Potensi tersebut menjadi semakin besar karena Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan kawasan urban yang cepat, serta kebutuhan mobilitas yang terus meningkat setiap tahun.

Kondisi tersebut sebenarnya merupakan peluang strategis. Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi pasar atau pengguna teknologi dari negara lain.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem transportasi masa depan di tingkat regional apabila mampu membangun kolaborasi lintas sektor secara konsisten.

Indonesia harus diakui selama bertahun-tahun sering terlambat masuk dalam rantai industri teknologi global.

Banyak teknologi berkembang pesat di negara lain sementara Indonesia baru menjadi pengguna ketika pasar sudah terbentuk. Dalam konteks Urban Air Mobility dan sistem transportasi cerdas, peluang untuk terlibat sejak awal sebenarnya masih terbuka cukup lebar.

Tentu tantangannya tidak kecil. Pengembangan transportasi masa depan membutuhkan kesiapan regulasi, investasi teknologi, sumber daya manusia, keamanan sistem, hingga penerimaan publik. Selain itu, transformasi transportasi juga harus tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan akses masyarakat.

Karena itu, pendekatan yang terlalu berorientasi pada sensasi teknologi justru berisiko menciptakan kesenjangan baru. Transportasi masa depan seharusnya tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap efisiensi mobilitas masyarakat, pengurangan beban perkotaan, hingga peningkatan produktivitas ekonomi.

Forum diskusi yang mempertemukan pelaku industri, pengembang teknologi, dan pemangku kebijakan menjadi penting karena transformasi transportasi tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja.

Kolaborasi menjadi kata kunci dalam membangun sistem mobilitas modern yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat masa depan.

Dalam banyak kasus di dunia, perubahan besar dalam transportasi selalu lahir dari kemampuan membangun ekosistem bersama.

Kereta cepat, kendaraan listrik, hingga sistem transportasi digital berkembang bukan hanya karena teknologinya tersedia, tetapi karena ada keselarasan visi antara industri, regulator, dan kebutuhan masyarakat.

Sepertinya ini momentum yang baik bagi Indonesia untuk menentukan tidak sekadar menjadi penonton dalam perubahan besar itu melainkan ikut menjadi bagian dari pembentuk arah transportasi masa depan kawasan.

Ketika diskusi mengenai Urban Air Mobility mulai dibangun sejak sekarang, maka itu sama artinya Indonesia sedang menyiapkan bukan sekadar kendaraan masa depan, melainkan cara baru manusia Indonesia bergerak, bekerja, dan terhubung di era yang semakin ditentukan oleh kecepatan teknologi dan kecerdasan sistem mobilitas.

*) Penulis adalah Founder dan CEO Whitesky Group.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dilaporkan oleh lima dokter ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026). Laporan tersebut terkait dugaan pemalsuan gelar dan sistem pendidikan di Indonesia.

“Benar, (Menkes) dilaporkan Senin 11 Mei 2026 tentang dugaan pemalsuan dan sistem pendidikan di Indonesia,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Selasa (12/5/2026).

Sementara itu, laporan tersebut diwakili advokat OC Kaligis selaku kuasa hukum dari lima dokter. Dalam laporannya, pelapor memperkarakan dugaan penggunaan gelar akademik insinyur (Ir) yang digunakan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

OC Kaligis menilai penggunaan gelar akademik oleh pejabat publik perlu sesuai dengan ketentuan hukum dan data pendidikan resmi.

"Jadi kebetulan ini para dokter semua artinya sepakat untuk melaporkan Menkes, karena bukan ijazah palsu tetapi gelar palsu, pasalnya 272 ayat 2 KUHP Baru dan pasal 69 ayat 1 sistem pendidikan nasional," ucapnya.

Pelapor telah menyerahkan 10 bukti sebagai bahan pelaporan. Dia mengungkapkan sudah melakukan somasi namun tidak ada jawaban ataupun klarifikasi dari terlapor. “Mestinya dia memakai gelar Drs, bukan Insinyur,” imbuhnya.

Lihat video: Hantavirus Terdeteksi di RI, Menkes Budi Buka Suara



Salah satu nama dokter yang masuk nama pelaporan dr Nurdadi Saleh menyebut dari data yang diperoleh bahwa Menkes Budi Gunadi Sadikin bergelar Dokterandes (Drs). "Karena dia di ITB itu lulusan fisika nuklir gelarnya bukan Ir. tapi dokter," ungkapnya.

Nurdadi Saleh menyayangkan sikap terlapor yang menggunakan gelar Ir pada acara yang formal. "Apa saja itu, pertama di buku saku tentang UU kesehatan 2023 yang beliau tandatangan gelarnya Ir, kedua saat rapat gelar dengar pendapat di DPR hasil notulensi beliau tandatangan gelarnya Ir," jelas dia.

TEL AVIV - Iron Dome Israel hampir 99 persen efektif melawan rudal dari militan Hamas dan Hizbullah dan telah melumpuhkan sebagian besar rudal dari Iran. Itu diungkapkan Rafael Advanced Defense Systems Ltd, perusahaan pembuat Iron Dome milik negara, pada hari Senin.

Yuval Steinitz dari Rafael mengatakan pada konferensi Pusat Keamanan dan Urusan Luar Negeri Yerusalem bahwa sejak serangan Hamas pada Oktober 2023 di Israel, Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon secara gabungan telah menembakkan sekitar 40.000 roket ke Israel.

“Iron Dome mencegat sebagian besar rudal tersebut dengan tingkat keberhasilan yang tidak 100 persen tetapi mendekati 100 persen. Sekitar 98 persen, bahkan 99 persen, jadi tidak sempurna, tetapi hampir,” kata Steinitz, dilansir Al Arabiya.

Iran, katanya, telah menembakkan sekitar 1.500 rudal balistik ke Israel dalam dua putaran pertempuran sejak 2024 dan “hanya beberapa puluhan” yang tidak dicegat. Namun, puluhan rudal itu membuat banyak gedung di Tel Aviv dan Haifa hancur.

Ia mencatat bahwa tidak ada kekurangan pencegat rudal.

Kemudian, Israel berencana untuk memulai privatisasi yang telah lama ditunggu-tunggu dari dua perusahaan pertahanan terbesarnya paling cepat pada kuartal kedua tahun ini.

Roi Kahlon, direktur Otoritas Perusahaan Pemerintah Israel, mengatakan masalah serikat pekerja dan peraturan harus diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan untuk memungkinkan penawaran umum perdana oleh Israel Aerospace Industries (IAI) dan Rafael Advanced Defense Systems pada kuartal kedua.

Privatisasi pertahanan telah dibahas secara berkala selama 20 tahun terakhir, tetapi hasil keuangan yang kuat yang didukung oleh perang Israel selama dua tahun dengan kelompok militan Palestina Hamas di Gaza telah memperkuat alasan untuk bertindak sekarang.

Pemerintah Israel berencana untuk melakukan penjualan awal 25-30 persen dari setiap perusahaan di Bursa Efek Tel Aviv secara bertahap tahun ini dan tahun depan untuk menghindari membanjiri pasar dan untuk mempertahankan saham pengendali untuk saat ini.

“Jika Anda ingin memaksimalkan valuasi penjualan, kita harus melakukannya secara bertahap,” kata Kahlon kepada Reuters, menambahkan bahwa perusahaan dan Kementerian Pertahanan sepakat tentang hal ini.

IAI, yang memproduksi sistem pertahanan rudal dan pesawat tanpa awak, bernilai sekitar $20 miliar. Rafael, yang memproduksi sistem anti-rudal Iron Dome serta laser anti-rudal Iron Beam yang baru, bernilai sekitar $10 miliar.

“Kami memiliki kesempatan sekarang... karena nilai kedua perusahaan yang tinggi,” kata Kahlon.

Akuntan Jenderal Yali Rothenberg mengatakan pada bulan November bahwa rencana privatisasi IAI mulai terbentuk setelah panel menteri menyetujui rencana untuk menjual hingga 49 persen saham melalui IPO.

Rafael juga telah memulai persiapan IPO, kata Kahlon, mengutip diskusi dengan para pejabat perusahaan dan keinginan perusahaan untuk tidak memberikan keuntungan apa pun kepada para pesaing.

Juru bicara Rafael menolak berkomentar.

CEO IAI Boaz Levy mengatakan kepada Reuters bahwa IPO sangat penting untuk rencana ekspansi perusahaan.

“Kita harus melihat ke masa depan,” katanya. “Ini sangat penting bagi perusahaan karena (IAI) perlu tumbuh.”

Kepemilikan swasta juga akan membebaskan perusahaan dari birokrasi yang dapat menghambat pengambilan keputusan, kata Kahlon, merujuk pada keberhasilan Israel Military Industries sejak dibeli oleh Elbit pada tahun 2018. IMI sekarang bernilai empat kali lipat dari harga pembeliannya sebesar 1,8 miliar shekel (USD571 juta), katanya.

Pelabuhan Ashdod juga dapat diprivatisasi tahun depan, tambah Kahlon tanpa mengungkapkan detail lebih lanjut.

JAKARTA - Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) 2026 akan segera berlangsung. Dalam menyukseskannya, Kemendikdasmen pun mengimbau semua pihak dapat saling bersinergi.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto menjelaskan tentang pencegahan praktik jual beli kursi di SPMB 2026.

Sebagai langkah pencegahan terhadap penambahan daya tampung yang bersifat kejutan di luar presedur, Kemendikdasmen menerapkan sistem penguncian data di Dapodik segera setelah Juknis dan daya tampung ditetapkan oleh Pemda.

“Prinsipnya jelas: tertib, transparan, dan akuntabel. Begitu sudah ada tanda tangan (Juknis), kami dapat laporannya, langsung kami kunci di Dapodik. Jadi, tidak ada lagi praktik jual beli kursi,” katanya, melalui siaran pers, Sabtu (9/5/2026).

Gogot menambahkan, progres penetapan Juknis SPMB Pemda per 3 Mei 2026 secara nasional telah mencapai 74 persen. “Sudah mencapai 74 persen kabupaten/kota dan provinsi. Tetapi, masih tersisa sebanyak 26% juknis SPMB Daerah sedang dalam tahap finalisasi, terdiri dari 64% dalam proses di biro hukum dan 36% menunggu penandatanganan kepala daerah,” tambahnya.

Kemendikdasmen mendorong pelibatan sekolah swasta guna memastikan siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa belajar di sekolah swasta tanpa dipungut biaya. Saat ini, sebanyak 78 pemerintah daerah telah memberikan bantuan operasional maupun personal kepada siswa.

53 daerah melakukan intervensi melalui dana bantuan operasional untuk sekolah (BOS), sedangkan 25 daerah lain melalui Bantuan untuk Personal Siswa. Dengan melibatkan 811 sekolah swasta jenjang SMA, SMK, dan SKh, Provinsi Banten menjadi daerah dengan intervensi pendidikan swasta terbesar.

Guna memfasilitasi 9,4 juta anak yang akan berpindah jenjang pendidikan, kepala daerah dapat menginstruksikan koordinasi minimal empat dinas, yakni Dinas Pendidikan (Disdik) untuk sosialisasi jalur penerimaan beserta daya tampung sekolah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk verifikasi dan validasi data jalur domisili, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk persiapan pendaftaran daring, dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk verivikasi dan validasi data jalur afirmasi.

“SPMB, ‘S’ nya (adalah) sistem, bukan seleksi. (Sehingga), pemerintah pusat hingga daerah wajib memastikan semua anak yang ingin melanjutkan pendidikan dari jenjang satu ke jenjang berikutnya memiliki tempat,” tegas Gogot.

JAKARTA - Pemerintah Kota Bekasi akan melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP negeri. Proses penerimaan siswa baru tahun ini dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama melalui jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi, kemudian dilanjutkan tahap kedua melalui jalur domisili.

Pelaksanaan SPMB Kota Bekasi 2026 untuk jenjang SD dan SMP dilakukan secara daring melalui laman resmi SPMB Kota Bekasi. Sementara untuk jenjang TK masih menggunakan sistem offline.

Pra pendaftaran dan pendataan calon murid jenjang SD serta SMP berlangsung mulai 18 Mei hingga 19 Juni 2026. Proses dilakukan dengan mengunggah scan dokumen asli pernyataan melalui sekolah asal atau secara mandiri di laman resmi SPMB Kota Bekasi.

Dokumen SPMB SD Negeri Kota Bekasi 2026

Dikutip dari Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 400.3/Kep.195-Disdik/IV/2026 tentang Juknis SPMB TK, SD, dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027 berikut informasinya.

Calon peserta didik SD negeri wajib menyiapkan sejumlah dokumen sebagai syarat pendaftaran, yaitu:

Akta kelahiran

Kartu Keluarga (KK)

Kartu Identitas Anak (KIA)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua/wali

Dokumen SPMB SMP Negeri Kota Bekasi 2026

Sementara itu, syarat dokumen untuk pendaftaran SMP negeri meliputi:

Akta kelahiran

Kartu Keluarga (KK)

Kartu Identitas Anak (KIA)

Bukti rapor tiga semester

Surat kelulusan

Hasil uji kesetaraan bagi lulusan Paket A

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Jalur dan Kuota SPMB Kota Bekasi 2026

SPMB Kota Bekasi 2026 dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Jalur Domisili SD dan SMP

Untuk jenjang SD kelas 1, kuota jalur domisili paling sedikit sebesar 83 persen. Rinciannya:

78 persen untuk pemilik KK Kota Bekasi

5 persen untuk wilayah perbatasan Kota Bekasi yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok

Sedangkan untuk jenjang SMP kelas 7, kuota jalur domisili paling sedikit sebesar 45 persen, terdiri dari:

43 persen bagi pemilik KK Kota Bekasi

2 persen untuk wilayah perbatasan

Khusus untuk SMPN 31 dan SMPN 43, calon murid baru yang berdomisili di wilayah perbatasan Kabupaten Bekasi, Bogor, dan Depok mendapat kuota maksimal 5 persen.

Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang terdata dalam DTSEN desil 1 sampai desil 5, serta penyandang disabilitas.

Kuotanya meliputi:

SD kelas 1: 15 persen

SMP kelas 7: 25 persen

Jalur Prestasi

Jalur prestasi hanya berlaku untuk jenjang SMP dengan kuota sebesar 25 persen.

Jalur Mutasi

Kuota jalur mutasi terdiri dari:

SD: 2 persen

SMP: 5 persen

Jadwal SPMB Kota Bekasi 2026

1. Pengumuman dan Sosialisasi: 16 Februari – 22 Juni 2026

2. Pra Pendaftaran: 18 Mei – 19 Juni 2026

3. Verifikasi Dokumen: 18 Mei – 19 Juni 2026

4. Pendaftaran Tahap 1 (Jalur Prestasi Nilai, Akademik dan Non Akademik, Afirmasi, dan Mutasi): 29 Juni – 1 Juli 2026

5. Seleksi Tahap 1:

29 Juni – 1 Juli 2026

6. Daftar Ulang Tahap 1: 2 – 4 Juli 2026

7. Pengumuman dan Penetapan Murid Baru Tahap 1: 4 – 5 Juli 2026

8. Pendaftaran Tahap 2 Jalur Domisili: 6 – 8 Juli 2026

9. Seleksi Tahap 2: 6 – 8 Juli 2026

10. Daftar Ulang Tahap 2: 9 – 11 Juli 2026

11. Pengumuman Penetapan Murid Baru Tahap 2: 11 Juli 2026.

TEL AVIV - Komando Pertahanan Dalam Negeri Militer Israel menolak akses ke sistem alarm keamanan karena takut akan infiltrasi Iran. Langkah ini menyebabkan keresahan di antara komunitas Israel utara.

Menurut laporan Ynet, militer Israel atau IDF baru-baru ini menonaktifkan sistem yang memberi peringatan kepada petugas tanggap darurat dan pemimpin lokal di komunitas Israel utara tentang potensi zona dampak serangan rudal asing.

Langkah ini dilakukan karena permusuhan di sepanjang perbatasan utara Israel terus berlanjut—meskipun gencatan senjata selama tiga minggu—, di mana tentara Israel melakukan serangan harian di Lebanon selatan dan Hizbullah membalas.

Menurut laporan tersebut, yang dikutip Middle East Eye (MEE), Jumat (8/5/2026), IDF khawatir bahwa intelijen Iran dapat menyusup ke sistem untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi dampak rudal yang tepat, untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas serangan di masa mendatang.

Pelaporan tentang lokasi jatuhnya rudal di Israel berada di bawah peraturan sensor militer yang ketat, yang semakin diperketat sejak perang Israel-Iran pada Juni 2025.

Media internasional dan lokal dilarang mempublikasikan lokasi pasti serangan rudal, karena Israel telah membatasi informasi publik tentang potensi serangan terhadap infrastruktur strategis dan militer.

Hingga baru-baru ini, sistem yang sekarang dibatasi oleh militer telah membantu otoritas lokal menanggapi serangan dengan mengirimkan tim penanggulangan pertama ke lokasi jatuhnya rudal.

Assaf Langleben, kepala Dewan Regional Galilea Atas, memperingatkan tentang "kebutaan operasional" di Israel utara setelah langkah tersebut.

"Sungguh tidak masuk akal bahwa Hizbullah mengetahui di mana mereka menembak, jadi setidaknya kita juga harus tahu dan mampu menangani insiden dan tanggapan yang wajib kita berikan," kata Langleben.

Wali Kota kota Kiryat Shmona, Avichai Stern, memperingatkan bahwa sistem tersebut telah membantu kotanya menyelamatkan nyawa warga.

"Meninggalkan kami tanpa [sistem] berarti meninggalkan lebih banyak nyawa di daerah di mana sebagian besar penduduk sudah kekurangan perlindungan," kata Stern kepada Ynet.

"Sekarang kami juga tidak diberi kemampuan untuk keluar, menyelamatkan, dan menolong mereka saat penembakan berlangsung," ujarnya.

Seorang petugas keamanan sipil di Kiryat Shmona mengatakan bahwa akhir-akhir ini ketika alarm terdengar di kota, "kami beroperasi seperti tikus buta".

"Ketika saya tidak memiliki alat ini, saya tidak tahu ke mana harus lari. Kita berada di depan putaran berikutnya, Hizbullah akan kembali menargetkan rumah kita, dan penduduk kita akan menanggung akibatnya," kata pejabat itu.

Seorang petugas keamanan sipil dari dewan lokal di utara juga menyatakan keprihatinan atas keputusan Komando Pertahanan Dalam Negeri IDF.

"Tidak ada yang berbicara kepada kami, menjelaskan, atau merasa berhutang jawaban kepada kami. Mereka hanya memutus hubungan dengan kami," kata petugas itu kepada Ynet.

"Di militer, alih-alih menangani dan mencegah kebocoran informasi, mereka memilih solusi termudah dan menutup akses bagi semua orang," ujarnya.

"Mereka secara tidak bertanggung jawab memilih untuk menghukum kami," imbuh petugas itu, merujuk pada IDF.

Meningkatnya Spionase

Juru bicara IDF mengatakan kepada Ynet, "Sistem tersebut berisi informasi sensitif, dan selama perang ditemukan kasus-kasus yang memerlukan penyesuaian prosedur dan pengurangan izin akses untuk mencegah kerusakan pada keamanan informasi."

Dalam beberapa tahun terakhir, Israel menghadapi peningkatan jumlah kasus yang melibatkan warga sipil—dan, kadang-kadang, bahkan personel keamanan—yang dituduh menjadi mata-mata Iran.

Menurut laporan Ma'ariv, sejak Oktober 2023 lebih dari 40 dakwaan telah diajukan terhadap sekitar 60 warga sipil Israel atas tuduhan spionase.

Intelijen Iran dilaporkan merekrut warga Israel melalui insentif finansial, dan sebagai imbalannya, para rekrutan tersebut mendokumentasikan lokasi-lokasi strategis dan membantu mengatur serangan di dalam Israel.

Surat kabar Haaretz mengungkapkan pekan ini bahwa intelijen Iran telah memperoleh informasi rahasia dan sensitif tentang para peneliti di Institut Studi Keamanan Nasional (INSS), lembaga think tank keamanan terkemuka Israel, yang berafiliasi dengan IDF dan Universitas Tel Aviv.

Menurut laporan tersebut, selama enam tahun terakhir, Iran telah memperoleh informasi pribadi tentang para peneliti, beberapa di antaranya adalah mantan pejabat senior di lembaga keamanan Israel, serta detail tentang pertemuan rahasia antara personel INSS dan militer Israel.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 melalui empat jalur utama, yakni jalur domisili , afirmasi, prestasi, dan mutasi. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon murid baru untuk mengakses pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, setiap jalur memiliki kuota dan persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi calon peserta didik.

Dikutip dari SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah Juknis SPMB 2026, berikut ini jalur dan kuota penerimaan siswa baru yang dibuka tahun ini.

Jalur dan Kuota SPMB Jateng 2026

1. Jalur Domisili Minimal 33 Persen

Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Melalui jalur ini, satuan pendidikan wajib menerima calon murid baru paling sedikit 33 persen dari total daya tampung sekolah.

Domisili calon murid baru dibuktikan melalui Kartu Keluarga (KK) yang telah diterbitkan atau menunjukkan telah tinggal paling singkat satu tahun sebelum hari pertama pendaftaran SPMB. Data tersebut harus sesuai dengan administrasi kependudukan yang diselenggarakan Disdukcapil kabupaten/kota.

Khusus calon murid baru yang berasal dari pesantren, domisili mengikuti lokasi pesantren berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Pendidikan (Pusdatin) Kementerian.

Sementara bagi calon murid dari daerah terdampak bencana alam maupun sosial, domisili dapat mengikuti tempat tinggal sementara dengan melampirkan surat keterangan dari desa atau kelurahan setempat.

2. Jalur Afirmasi Kuota 32 Persen

SPMB Jawa Tengah juga menyediakan jalur afirmasi dengan kuota sebesar 32 persen dari daya tampung sekolah.

Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid baru dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, anak panti, dan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Calon murid pada jalur afirmasi dapat berasal dari dalam maupun luar wilayah penerimaan murid baru.

3. Jalur Prestasi Minimal 30 Persen

Selain itu, jalur prestasi mendapatkan kuota paling sedikit 30 persen. Jalur ini dibuka bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik.

Prestasi akademik dapat berupa nilai rapor semester 1 hingga semester 5, nilai Tes Kemampuan Akademik, maupun prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan bidang akademik lainnya.

Sementara prestasi nonakademik meliputi pengalaman kepengurusan organisasi siswa, organisasi kepanduan, hingga prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan bidang nonakademik lainnya.

4. Jalur Mutasi Maksimal 5 Persen

Adapun jalur mutasi memiliki kuota paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah.

Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili akibat perpindahan tugas orang tua atau wali, termasuk anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tua bertugas.

Persyaratan jalur mutasi dibuktikan melalui surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat orang tua bekerja.

Perpindahan tugas tersebut paling lama terjadi satu tahun sebelum hari pertama pendaftaran SPMB dan merupakan perpindahan tugas antar kabupaten/kota terdekat.

Selain itu, calon murid juga wajib melampirkan surat keterangan domisili orang tua atau wali yang diterbitkan pejabat berwenang.

Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai terus. Untuk ekonomi domestik, kita lihat di triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen

Jakarta (ANTARA) - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai bahwa kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama triwulan I 2026 tetap dalam kondisi terjagadi tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, imbuh Purbaya, KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.

Di samping itu, KSSK juga melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antarlembaga anggota maupun dengan kementerian/lembaga lainnya.

“Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai terus. Untuk ekonomi domestik, kita lihat di triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen,” kata Menkeu yang juga selaku Koordinator KSSK.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tetap akan meninjau kondisi perekonomian lebih lanjut pada triwulan kedua tahun ini, dengan tetap mewaspadai risiko yang mungkin muncul dan variabel makro yang ada.

“Dan kelihatannya pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan kepada perekonomian di triwulan kedua tahun 2026,” ujar Purbaya.

Dari sisi fiskal, ia menegaskan bahwa percepatan belanja cukup kuat, didukung pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, belanja barang melalui program makan bergizi gratis (MBG), serta realisasi bantuan sosial antara lain kartu sembako dan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional serta bansos lainnya.

Selain itu, belanja modal juga dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan rehabilitasi jalan, irigasi, jaringan dan peralatan serta mesin.

Purbaya menambahkan bahwa APBN berperan sebagai shock absorber terhadap gejolak harga minyak dunia dan perekonomian dunia sehingga ekonomi kita masih tumbuh dengan baik di triwulan pertama tahun ini.

“Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik. Kalau kita lihat di APBN (pertumbuhan ekonomi) targetnya 6,4 tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Beban pengeluaran pendidikan di tengah tekanan ekonomi masyarakat kembali menjadi sorotan. Selain biaya akademik, pungutan kegiatan sekolah dinilai mulai membebani orang tua siswa, terutama menjelang kelulusan ketika sejumlah sekolah menggelar agenda perpisahan dengan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Situasi tersebut dinilai berpotensi menekan ekonomi keluarga dan mendorong munculnya praktik pungutan yang memberatkan masyarakat. Anggota Komisi 2 DPRD Medan dari Partai Perindo, Binsar Simarmata, meminta Dinas Pendidikan Kota Medan segera menerbitkan surat edaran larangan pungutan uang perpisahan bagi siswa yang baru lulus.

"Pada prinsipnya, kami meminta Disdik segera membuat surat edaran yang berisi larangan bagi sekolah melakukan pungutan uang perpisahan, apalagi jika dilakukan dengan paksaan," ujar Binsar, Rabu (6/5/2026).

Binsar menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini perlu menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Kebijakan pendidikan, menurut dia, tidak seharusnya menambah tekanan terhadap ekonomi keluarga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan terbatas.

"Jika tetap dilakukan, kegiatan tersebut harus bersifat sukarela dan tidak boleh diseragamkan kepada seluruh siswa," tegasnya.

Selain pungutan perpisahan, Binsar juga meminta sekolah tidak mewajibkan kegiatan tamasya ke luar daerah apabila berpotensi membebani orang tua murid secara finansial. Binsar menyarankan kegiatan perpisahan diarahkan pada program yang lebih sederhana dan memiliki nilai sosial, seperti sedekah buku nonpelajaran atau penanaman pohon.

Lihat video: Angela Tanoesoedibjo Kunjungi Kantor DPW Partai Perindo Sumut



"Kami minta tidak ada kutipan yang memberatkan. Kalaupun ada kesepakatan, harus ada pengecualian bagi siswa yang tidak mampu," katanya.

Binsar juga mengingatkan agar sekolah tidak melakukan intimidasi terhadap siswa yang tidak membayar biaya kegiatan, termasuk menahan ijazah maupun rapor.

"Kita harus memastikan tidak ada orang tua murid yang sampai berutang hanya untuk membiayai acara perpisahan sekolah," ujarnya.

Sebagai langkah pengawasan, dia meminta Dinas Pendidikan Kota Medan menyediakan hotline pengaduan pungutan liar terkait kegiatan perpisahan sekolah yang dapat diakses wali murid. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas pendidikan sekaligus melindungi masyarakat dari pungutan yang berdampak pada ekonomi keluarga.