JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tidak pernah menyantumkan gelar dalam administrasinya. Penegasan itu diungkapkan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman merespons sejumlah pihak yang melaporkan Budi Gunadi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemalsuan gelar.

"Pak Menkes Budi dalam administrasinya tidak pernah menyantumkan gelar Ir/Drs," ujar Aji, Selasa (12/5/2026).

Dia memberikan salinan Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9961/2022 tentang Pencantuman Nama Menteri Kesehatan dalam Naskah Dinas dan Dokumen Resmi Kementerian Kesehatan, yang ditetapkan di Jakarta pada 21 Desember 2022 oleh Sekretaris Kementerian Kesehatan saat itu Kunta Wibawa Dada Nugraha.

"Penulisan nama Menteri Kesehatan dilakukan dengan menggunakan huruf kapital, menulis lengkap nama depan, menyingkat nama tengah, dan menulis lengkap nama belakang, serta ditulis tanpa mencantumkan gelar, sebagai berikut BUDI G. SADIKIN," tulis Surat Edaran tersebut.

Dalam Surat Edaran itu juga dijelaskan penulisan nama Menkes digunakan untuk naskah dinas, dokumen resmi, yang diterbitkan Kementerian Kesehatan.

Sementara, naskah dinas sebagaimana dimaksud terdiri atas peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, instruksi, keputusan, prosedur tetap, surat edaran, surat perintah, surat tugas, surat dinas, nota dinas, surat undangan, surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, serta naskah dinas lainnya.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin dilaporkan 5 dokter ke Polda Metro Jaya, Senin (11/5/2026). Menkes dilaporkan terkait dugaan pemalsuan gelar dan sistem pendidikan di Indonesia.

“Benar, Menkes dilaporkan Senin, 11 Mei 2026 tentang dugaan pemalsuan dan sistem pendidikan di Indonesia,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Selasa (12/5/2026).

Pelaporan tersebut diwakili OC Kaligis selaku kuasa hukum 5 dokter. Pelapor memperkarakan dugaan penggunaan gelar akademik Insinyur (Ir) yang digunakan Menkes Budi.

OC Kaligis menilai penggunaan gelar akademik oleh pejabat publik perlu sesuai dengan ketentuan hukum dan data pendidikan resmi. "Kebetulan ini para dokter semua artinya sepakat melaporkan Menkes, karena bukan ijazah palsu tetapi gelar palsu, pasalnya 272 ayat 2 KUHP baru dan pasal 69 ayat 1 sistem pendidikan nasional," ungkapnya.

Pelapor telah menyerahkan 10 bukti sebagai bahan pelaporan. Pihaknya sudah melakukan somasi, namun tidak ada jawaban atau klarifikasi dari terlapor. “Mestinya dia memakai gelar Drs, bukan Insinyur,” kata OC Kaligis.

Salah satu dokter pelapor yakni dr Nurdadi Saleh menuturkan dari data diperoleh, Menkes Budi Gunadi bergelar Doktorandus (Drs). Nurdadi menyayangkan sikap terlapor yang menggunakan gelar Ir pada acara formal.

"Apa saja itu, pertama di buku saku tentang UU Kesehatan 2023 yang beliau tanda tangan gelarnya Ir, kedua saat rapat gelar dengar pendapat di DPR hasil notulensi beliau tanda tangan gelarnya Ir," katanya.

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dilaporkan oleh lima dokter ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026). Laporan tersebut terkait dugaan pemalsuan gelar dan sistem pendidikan di Indonesia.

“Benar, (Menkes) dilaporkan Senin 11 Mei 2026 tentang dugaan pemalsuan dan sistem pendidikan di Indonesia,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Selasa (12/5/2026).

Sementara itu, laporan tersebut diwakili advokat OC Kaligis selaku kuasa hukum dari lima dokter. Dalam laporannya, pelapor memperkarakan dugaan penggunaan gelar akademik insinyur (Ir) yang digunakan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

OC Kaligis menilai penggunaan gelar akademik oleh pejabat publik perlu sesuai dengan ketentuan hukum dan data pendidikan resmi.

"Jadi kebetulan ini para dokter semua artinya sepakat untuk melaporkan Menkes, karena bukan ijazah palsu tetapi gelar palsu, pasalnya 272 ayat 2 KUHP Baru dan pasal 69 ayat 1 sistem pendidikan nasional," ucapnya.

Pelapor telah menyerahkan 10 bukti sebagai bahan pelaporan. Dia mengungkapkan sudah melakukan somasi namun tidak ada jawaban ataupun klarifikasi dari terlapor. “Mestinya dia memakai gelar Drs, bukan Insinyur,” imbuhnya.

Lihat video: Hantavirus Terdeteksi di RI, Menkes Budi Buka Suara



Salah satu nama dokter yang masuk nama pelaporan dr Nurdadi Saleh menyebut dari data yang diperoleh bahwa Menkes Budi Gunadi Sadikin bergelar Dokterandes (Drs). "Karena dia di ITB itu lulusan fisika nuklir gelarnya bukan Ir. tapi dokter," ungkapnya.

Nurdadi Saleh menyayangkan sikap terlapor yang menggunakan gelar Ir pada acara yang formal. "Apa saja itu, pertama di buku saku tentang UU kesehatan 2023 yang beliau tandatangan gelarnya Ir, kedua saat rapat gelar dengar pendapat di DPR hasil notulensi beliau tandatangan gelarnya Ir," jelas dia.

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan, pihaknya menemukan ribuan penerima Desil 10 hingga 9 terdaftar menjadi Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK). Akibatnya, ada peserta desil bawah tak dapat PBI JK.

Hal itu diungkapkan Budi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Ia mengaku, pihajnya telah menyortir data peserta desil yang menerima PBI JK.

"Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, bapak ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada. Nah, kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI," ujar Budi.

Dengan kondisi itu, ada peserta yang berhak tak menerima PBI JK. "Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya sekitar 96,8 juta," terang Budi.

Budi menyebut, pemerintah tengah membenahi data 11 juta penerima PBI JK yang berpindah desil. Pembenahan data dilakukan oleh BPJS, BPS dan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Karena total yang berpindah itu ada 11 juta, dari PBI menjadi tidak PBI, supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana (PBI). Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI," ucapnya.

Lihat video: FULL DATA PBI BPJS KESEHATAN, 3 BULAN PEMBENAHAN



Budi menambahkan, pembenahan data ini juga ditujukan agara pasien pengidap sakit kronis (katastropik) tak terganggu mendapat pelayanan kesehatan. "Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan," kata Budi.

Pembenahan data ini juga ditujukan agar BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menyosialisasikan tanggung jawab peserta desil tingfi.

"Dalam 3 bulan ini akan di-review dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa, 'Hei, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS kan Rp42.000. Masa enggak bisa bayar Rp42.000 orang desil 10?' Supaya apa? Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu. Nah, ini akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan dan ini adalah salah satu keputusan dari rapat kemarin," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunandi Sadikin akan menerjunkan dokter magang hingga spesialis untuk menjadi relawan di wilayah terdampak banjir di Sumatera dan Aceh. Menkes mengungkapan sebanyak 600 dokter akan diberangkatkan.

Hal itu disampaikannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Senin (15/12/2025). "Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang, 450 di antaranya sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini," kata Menkes Budi.

Menkes mengungkapkan para dokter relawan ini didapatkan dari rekrutmen yang telah di buka beberapa waktu lalu. Budi menjelaskan tenaga kesehatan ini dari beberapa organisasi hingga fakultas-fakultas kedokteran di universitas seluruh Indonesia.

"Saat kita buka ternyata bukan hanya dokter magang atau koas saja. Tapi, dokter umum hingga spesialis pun mau mengorbankan pendapatan mereka untuk pergi," paparnya.

Lebih lanjut, Menkes Budi menyebut mereka akan bertugas selama dua minggu di rumah sakit hingga puskesmas di tiga provinsi terdampak. Dia mengatakan ada sekitar 1.000 puskesmas yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menjelaskan 414 Puskesmas telah beroperasi kembali sejak bencana tersebut. Budi mengungkap pihaknya merencanakan seluruh puskesmas akan dioperasikan dalam dua pekan ke depan.

“Karena dari hampir 1.000 Puskesmas, itu sekitar 500-an terdampak. 414 sudah beroperasi, kita masih ada yang tidak beroperasi sekitar 50-an. Ada yang hanyut, ada yang hilang, dan lain sebagainya,” pungkasnya.

ACEH - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melibatkan dokter internship (magang) untuk ikut membantu penanganan korban bencana Aceh dan Sumatera. Mulanya, Budi menyampaikan bahwa di Aceh kekurangan dokter yang cukup banyak lantaran mereka juga menjadi korban bencana.

"Kita kekurangan dokter karena dokter di sana jadi korban juga," kata Budi saat mengikuti rapat terbatas bersama Prabowo di Aceh, Minggu (7/12/2025).

Budi juga meminta tolong kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membantu menurunkan sekitar 300 dokter dari TNI dan Polri selama 3 bulan untuk membantu.

"Jadi saya minta tolong juga Pak Menhan kalau boleh saya butuh sekitar 300 dokter 3 bulan ke depan untuk ngisi sampai mereka jadi, saya atasi sebagian tapi kalau boleh TNI polri kan lebih gampang mobilisasinya," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo bertanya apakah dokter koas sudah boleh diturunkan atau tidak untuk membantu korban. "Sekarang saya tanya kalo koas boleh nggak diterjunkan? Sudah boleh?" tanya Prabowo.

Budi menjawab bahwa yang sudah boleh diturunkan untuk ikut membantu adalah dokter magang. Tetapi, tetap membutuhkan dokter pendamping.

“Yang internship, Pak, tapi emang harus ada dokter pendamping. Saya sebenarnya kalau diizinkan saya pinjam 300 dokter kita deploy 3 bulan ke puskesmas-puskesmas," ucap Budi.

Prabowo kembali bertanya apakah dokter magang sudah boleh diturunkan atau belum. Ia pun meminta agar jumlah dokter magang sampai saat ini dicek, termasuk juga dokter magang.

"(Internship) Bisa ya? Dia kan practice udah bisa. Sekarang dicek ya Pak internship kita sudah berapa yang bisa. 74? Bisa juga kan? Ya kalau koasnya. Saya kira bisa itu perguruan tinggi dikerahkan juga internnya, internship," ujar Prabowo.

Bisnis.com, SOLO — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menyediakan layanan kesehatan yang layak dan modern untuk seluruh rakyat.

Orang nomor satu di Indonesia itu langsung memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menerapkan standar RS KEI sebagai acuan nasional.

“Sebetulnya sudah alokasi, dan sudah saya instruksikan ke Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru, dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini,” tegas Prabowo saat meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia (KEI) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025).

Saat berbicara di hadapan tamu undangan, Prabowo bahkan menanyakan langsung kesiapan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

“Menkes bisa? Bisa dulu jawabnya,” katanya disambut tawa sejumlah hadirin.

Sekadar informasi, Rumah sakit khusus jantung tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) kepada Kementerian Kesehatan RI dengan nilai mencapai Rp417,3 miliar atau setara US$25 juta.

Peresmian itu turut dihadiri Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Persatuan Emirat Arab bidang Pembangunan dan Syuhada, Paduka Yang Mulia Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, yang mewakili pemerintah UEA.

RS KEI, yang dibangun sejak 2023, telah menjalani soft launching serah terima pada 29 September 2025 sebelum akhirnya resmi beroperasi penuh.

Dalam sambutannya, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan atas perhatian besarnya terhadap Indonesia.

Dia juga menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit modern ini merupakan kelanjutan dari inisiatif yang digagas Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

“Pembangunan rumah sakit ini juga adalah salah satu inisiatif dari Presiden Joko Widodo. Dimulai atas inisiatif beliau, saat beliau menjabat. Ya, saya sangat beruntung sudah jadi, saya yang resmikan. Takdir itu tidak bisa ditolak, ya ini kebesaran hati,” kata Prabowo berkelakar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan agar BPJS Kesehatan fokus mengurusi masyarakat kelas bawah. Sementara itu, untuk kelas atas alias orang kaya biar dibantu asuransi swasta.

"Supaya BPJS fokusnya ke yang di bawah aja, BPJS enggak usah cover yang kaya deh. Karena kelas satu biarin diambil swasta," kata Budi saat rapat dengar pendapat dengan komisi IX DPR RI di gedung parlemen, Jakarta pada Kamis (13/11/2025).

Adapun, perkataan Menkes ini berkaitan dalam upaya untuk kendali mutu dan biaya program JKN, khususnya dalam menstandarisasi fasilitas layanan rawat inap untuk kesetaraan akomodasi pasien lewat Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Dia pun menjelaskan bahwa keterlibatan asuransi swasta dalam JKN atau yang disebut combine benefit sudah disepakati dengan OJK.

"Itu sebabnya tadi pagi kita tanda tangan sama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk combine benefit. Sudah di-approve juga oleh Komisi XI POJK mengenai kombinasi swasta dan BPJS. Karena selama ini kan nggak bisa nyambung tuh coordination benefit-nya," tutur Menkes.

Upaya tersebut untuk menjaga efisiensi kinerja BPJS yang seringkali mengalami defisit keuangan. Menurut data Kemenkes, defisit BPJS Kesehatan terjadi pada 2014,2015,2017, dan 2018. Sementara itu, dalam tiga tahun terakhir keuangan BPJS mengalami negatif.

Pada 2023 keuangan BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp7,2 triliun. Sementara pada 2024 defisit sebesar Rp9,8 triliun dan sembilan bulan pertama 2025 alami defisit Rp9,5 triliun. Oleh karena itu, dia melihat kondisi keuangan BPJS Kesehatan ini perlu ditopang dengan kenaikan iuran.

"Ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tugas kita bersama harus menjelaskan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," tuturnya.pendapatan iuran BPJS Kesehatan pernah lebih besar

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan perkembangan aturan penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, KRIS merupakan sistem yang nantinya akan mengantikan sistem kelas 1, 2, 3.

"Sekarang kita nunggu, Perpresnya (Peraturan Presiden) ini satu paket. Itu sekarang sedang dalam proses untuk finalisasi," kata dia kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025).

Dalam rapat ini, Menkes mengatakan KRIS adalah upaya menstandarisasi fasilitas pelayanan rawat inap untuk kesetaraan akomodasi pasien.

Ia menekankan agar BPJS Kesehatan fokus mengurusi masyarakat kelas bawah. Sementara itu, dia menilai untuk kelas atas dibiarkan ke asuransi swasta.

"Supaya BPJS fokusnya ke yang di bawah aja, BPJS nggak usah cover yang kaya deh. Karena kelas satu biarin diambil swasta," kata Budi.

Sebelumnya, pada RDP dengan Komisi IX DPR RI pada Mei 2025, Menkes mengusulkan agar masa transisi penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS bisa diperpanjang sampai 31 Desember 2025.

Agenda tersebut mundur dari awalnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengamanatkan ketentuan soal penetapan manfaat, tarif, dan Iuran baru BPJS Kesehatan oleh pemerintah paling lambat pada 1 Juli 2025, seiring dengan mulai berlakunya sistem pelayanan rawat inap standar, yang tak lagi fokus pada klasifikasi kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan.

Sementara soal iuran baru yang ditetapkan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Prof. Nunung Nuryartono mengatakan hal ini belum final.

Ia mengatakan bahwa saat ini iuran BPJS Kesehatan yang baru tersebut masih dalam proses perhitungan.

"Terkait iuran sedang menghitung termasuk ada beberapa skenario sehingga kita bisa memastikan berapa besaran yang tepat disesuaikan dengan kemampuan dan melihat berbagai faktor seperti faktor makro ekonominya seperti apa," katanya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mencegah paparan mikroplastik yang terkandung dalam air hujan Jakarta.

Hal itu disampaikan Budi Gunadi usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

"Imbauan saya kepada masyarakat dalam beraktivitas di luar, kalau bisa yang paling aman menggunakan masker," kata Budi.

Selain itu, dia juga mengimbau agar masyarakat Jakarta dan sekitarnya mengurangi aktivitas di luar ruangan setelah hujan. Hal tersebut untuk mencegah paparan mikroplastik berlebihan.

Meski demikian, Budi menjelaskan solusi yang efektif adalah menekan jumlah sampah plastik sehingga polusi mikroplastik dapat berkurang. Dia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan upaya tersebut.

"Tapi yang paling penting adalah mengurangi polusi plastik," ucapnya.

Di saat yang bersamaan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendukung imbauan Budi agar masyarakat mengenakan masker, khususnya saat beraktivitas di luar rumah seusai hujan.

Pramono juga berkomitmen untuk mengatasi persoalan, bekerja sama dengan stakeholder terkait. Di samping itu, terkait beberapa pohon yang tumbang di Jakarta akibat angin kencang, Pramono sudah menginstruksikan kepada petugas untuk menebang pohon-pohon yang berpotensi membahayakan bagi masyarakat.

Sebelumnya, Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan.

Peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova menjelaskan penelitian yang dilakukan sejak 2022 menunjukkan adanya mikroplastik dalam setiap sampel air hujan di Jakarta. Partikel-partikel plastik mikroskopis tersebut terbentuk dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia.

Rata-rata, peneliti menemukan sekitar 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari pada sampel hujan di kawasan pesisir Jakarta.