Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memperluas akses layanan kesehatan bagi perempuan dengan menyerahkan satu unit mobil mamografi kepada Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI), Selasa (21/4/2026).

Penyerahan yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini ini menjadi langkah konkret untuk mendorong deteksi dini kanker payudara melalui layanan kesehatan keliling yang lebih inklusif.

Mobil mamografi tersebut merupakan satu-satunya di Indonesia yang dioperasikan secara mobile dengan fasilitas lengkap serta ramah difabel, sehingga mampu menjangkau lebih banyak perempuan hingga ke berbagai wilayah.

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan, bantuan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesehatan perempuan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, kanker payudara masih menjadi kasus tertinggi pada perempuan di Indonesia sehingga deteksi dini menjadi krusial.

“Mobil mamografi ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan mendorong perempuan Indonesia berani memeriksakan diri. Ini bukan sekadar simbol, tetapi upaya nyata untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih cepat,” kata Oki.

Ketua YKPI Linda Agum Gumelar menyambut baik dukungan tersebut. Ia menilai, kehadiran mobil mamografi terbaru yang lebih canggih dan ramah difabel menjadi langkah penting dalam memperluas akses layanan kesehatan perempuan. Pertamina bersama YKPI juga meluncurkan program PinkCheck, yaitu kampanye kesadaran periksa dini kanker payudara. Program menargetkan sebanyak 1.000 perempuan melakukan pemeriksaan, baik melalui layanan mobil mamografi maupun edukasi pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).

“Mobil ini memungkinkan perempuan, termasuk pengguna kursi roda, mendapatkan pemeriksaan dengan nyaman dan gratis. Ini merupakan wujud nyata bahwa akses kesehatan harus inklusif dan dapat dijangkau semua kalangan,” ujar Linda. Ia menambahkan, momentum Hari Kartini menjadi simbol transformasi semangat kesetaraan menjadi aksi nyata dalam pemenuhan hak kesehatan perempuan.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita menjelaskan, unit ini merupakan mobil mamografi kedua yang diberikan Pertamina setelah bantuan serupa pada 2014. Mobil sebelumnya telah menempuh lebih dari 25.000 kilometer dan melayani pemeriksaan lebih dari 18.200 perempuan secara gratis.

“Dengan unit yang lebih besar dan teknologi lebih canggih, kami berharap layanan ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perempuan Indonesia dalam melakukan deteksi dini kanker payudara,” ujar Arya.

Mamografi merupakan metode pemeriksaan menggunakan sinar X-Ray yang efektif untuk mendeteksi kanker payudara sejak dini. Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan klinis oleh dokter, kemudian dilanjutkan dengan pemindaian menggunakan alat mamografi.

“Pemeriksaan ini dianjurkan secara rutin, terutama bagi perempuan usia 40 tahun ke atas. Deteksi dini sangat penting karena kanker payudara sering kali tidak menunjukkan gejala khusus pada tahap awal,” kata dr. Hardina yang memberikan sosialisasi dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan, tidak semua penderita merasakan adanya benjolan sehingga pemeriksaan berkala menjadi kunci untuk meningkatkan peluang kesembuhan.

Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan YKPI dan Pertamedika IHC, serta diperkuat dengan kegiatan edukasi berupa talkshow pencegahan dan deteksi dini kanker payudara.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan bersama Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza melihat kabin mobil mamografi saat acara “Gerakan Pink Check & Pasar Murah Sembako Kartini” yang diselenggarakan di Area Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa, (21/04/2026).

Kehadiran mobil mamografi ini mendapat respons positif dari masyarakat, termasuk kelompok difabel. Tia, pendamping difabel asal Depok, mengaku baru pertama kali mengikuti pemeriksaan mamografi.

“Terima kasih kepada Pertamina yang memfasilitasi pemeriksaan ini. Saya berharap program ini bisa terus diperluas, termasuk bagi difabel yang selama ini kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan,” ujar Tia.

Apresiasi juga disampaikan Ariani dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. “Pertamina sudah membantu perempuan Indonesia agar dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan,” ujar perempuan yang sehari-hari menggunakan kursi roda tersebut.

Ia juga mengaku terkesan dengan fasilitas yang tersedia. “Saya tidak menyangka alat-alat canggih yang biasanya ada di rumah sakit kini tersedia di mobil ini. Apalagi fasilitasnya ramah difabel sehingga memudahkan saya dalam menjalani pemeriksaan,” katanya.

Melalui program ini, Pertamina menegaskan komitmennya tidak hanya sebagai perusahaan energi, tetapi juga sebagai entitas yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam memperkuat kesehatan perempuan Indonesia.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

JAKARTA, KOMPAS.com — Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghadirkan layanan kesehatan spesial bagi pekerja sektor transportasi maritim dalam rangka memperingati Hari Kartini, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan yang dilakukan melalui Klinik Utama Sentra Maritim Medika (SMM) ini tidak hanya menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi ajang apresiasi bagi para pekerja dan pengguna jasa transportasi maritim.

Pada momentum tersebut, tenaga kesehatan perempuan BKKP dan Klinik SMM mengenakan kebaya sebagai simbol semangat Kartini dalam memberikan pelayanan. Selain itu, BKKP juga membagikan makanan ringan kepada para pasien.

Kepala BKKP Wisnu Wardana mengatakan, peringatan Hari Kartini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran perempuan dalam pelayanan kesehatan, termasuk di sektor maritim.

"Perempuan memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan, termasuk di sektor maritim yang penuh tantangan. Melalui momentum Hari Kartini, kami ingin menghadirkan layanan kesehatan yang tidak hanya cepat dan profesional, tetapi juga hangat dan penuh kepedulian,” ujar Wisnu dalam siaran pers.

Layanan kesehatan di fasilitas pelabuhan

Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah fasilitas layanan Klinik SMM, baik di Klinik Utama Gunung Sahari maupun unit layanan di kawasan pelabuhan.

Salah satunya adalah Klinik SMM Express (FAST – Fasilitas Sehat Cepat) yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan dasar hingga konsultasi kesehatan bagi pekerja dan pengguna jasa transportasi.

Adapun jenis pemeriksaan yang tersedia meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat.

Selain layanan kesehatan, pembagian makanan ringan kepada pasien dilakukan sebagai bentuk apresiasi.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman pelayanan yang lebih berkesan sekaligus membangun kedekatan antara tenaga kesehatan dan masyarakat.

Dorong transformasi layanan dan peran perempuan

Wisnu menambahkan, semangat Kartini juga sejalan dengan transformasi BKKP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan.

"Semangat Kartini kami implementasikan dalam budaya kerja yang inklusif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima. Ini menjadi bagian dari komitmen BKKP dalam mendukung peningkatan kinerja layanan kesehatan sekaligus mendukung target pembangunan zona integritas menuju WBBM 2026,” kata dia.

Melalui kegiatan ini, BKKP dan Klinik SMM menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan humanis.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong kesetaraan peran perempuan dalam lingkungan kerja serta pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi maritim.

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran merupakan unit pelayanan kesehatan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang berfokus pada pelayanan kesehatan bagi pelaut dan masyarakat umum.

Sementara itu, Klinik Utama Sentra Maritim Medika merupakan fasilitas kesehatan unggulan BKKP yang menyediakan layanan Medical Check Up (MCU), pemeriksaan kesehatan dasar, serta layanan vaksinasi.

Klinik ini juga didukung dengan standar akreditasi paripurna dan sistem manajemen mutu ISO 9001 dalam penyelenggaraan layanannya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten penyedia laboratorium kesehatan, PT Prodia Widyahusada Tbk. (PRDA) meresmikan klinik dengan layanan terapi sel punca atau stem cell perdana milik perseroan. Langkah ini sekaligus menandai langkah PRDA untuk memperbesar layanan stem cell ke berbagai kota besar di Tanah Air.

Direktur Utama Prodia Dewi Muliaty menerangkan peresmian ini dilakukan perseroan sebagai langkah lanjutan selepas mengakuisisi 30% saham ProSTEM pada 2025. Melalui aksi ini, Prodia menyatakan komitmen untuk menghadirkan inovasi layanan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.

”Pengembangan terapi pengobatan regeneratif berbasis sel punca sebagai bagian dari precision medicine dan future medicine. Pembukaan Stemcell Clinic by Prodia ini merupakan bentuk kolaborasi Prodia dan ProSTEM dalam menyediakan solusi kesehatan yang tidak hanya kuratif, tetapi juga preventif, regeneratif, dan mendukung wellness masyarakat secara menyeluruh,” katanya dalam keterangan resminya, Sabtu (18/4/2026).

Kini, kehadiran Stemcell Clinic by Prodia diharapkan mampu memperkuat posisi Prodia sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan di Tanah Air.

Memandang ke depan, Prodia bakal memperluas jangkauannya ke wilayah strategis lainnya dalam menyediakan Stemcell Clinic by Prodia. Namun, Dewi enggan menerangkan ke mana arah ekspansi klinik ini ke depan.

Prodia memandang penting untuk memastikan daya serap masyarakat terhadap pelayanan anyar ini. Selain itu, Prodia mesti terlebih dahulu memastikan ketersediaan dokter dalam menjalankan klinik ini jika ingin berekspansi.

”Nanti akan ada tambahan klinik Prodia lainnya, khususnya di kota besar untuk pelayanan stem cell. Kami belum bisa sharing saat ini karena kami sedang lihat bagaimana ini bisa diserap oleh masyarakat di sekitarnya,” tambahnya.

Meskipun begitu, pada tahap awal, Prodia tampak belum memiliki ekspektasi yang besar terhadap kontribusi stem cell terhadap total revenue perseroan. Dewi menegaskan bahwa yang lebih terpenting dari membangun lini bisnis baru adalah memastikan fondasi bisnis yang solid.

Dengan begitu, Prodia baru bisa mengekspektasikan kontribusi klinik stem cell terhadap revenue akan terasa pada tahun ketiga setelah diresmikan.

”Itu pasti memerlukan satu usaha fondasi, baik finansial maupun keahlian yang cukup kuat. Oleh karena itu, di tahun pertama biasanya startup seperti ini tidak langsung bisa dilihat kontribusi besarnya ke dalam bisnis Prodia, kami biasa akan melihat dalam tiga tahun,” tegasnya.

Adapun Stemcell Clinic by Prodia, menawarkan layanan terapi sel punca untuk penyakit ortopedi seperti Lesi Osteochondral, Osteoarthritis, Osteoporosis, Reparasi dan Rekonstruksi Tendon/Ligamen, serta Cedera Meniskus Lutut.

Pelanggan disebut dapat memperoleh layanan ini dengan datang langsung ke Stemcell Clinic by Prodia Prodia dan berkonsultasi dengan dokter, atau melalui rujukan dari Klinik Prodia untuk melakukan terapi sel punca.

Pada tahun lalu, Dewi menerangkan bahwa pihaknya akan menargetkan pasar internasional melalui teknologi stem cell. Dewi saat itu menerangkan bahwa pihaknya menargetkan Asia Tenggara.

“Strategi ekspansi internasional salah satunya adalah menargetkan Asia Tenggara sebagai pusat layanan terapi regeneratif berbasis teknologi dari Indonesia,” katanya saat ditemui di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengumumkan delapan program Quick Wins yang ditargetkan tuntas dalam 100 hari kerja pertama direksi baru sebagai upaya meningkatkan respons layanan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan apresiasi atas langkah tersebut karena dinilai menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar inovasi layanan.

“Ini langkah yang sangat bagus dan positif, karena menjadikan masyarakat sebagai basis utama dalam instrumen inovasi yang dilakukan” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Sebagai informasi, delapan Quick Wins tersebut terdiri atas empat program Customer Centric dan empat program Collaborative. Program Customer Centric dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan melalui penyerapan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, program Collaborative dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu inovasi yang dikembangkan dalam Quick Wins Respons Cepat Solutif adalah layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) selama 24 jam. Layanan ini mencakup sejumlah kebutuhan prioritas peserta yang ditargetkan dapat direspons dalam waktu kurang dari lima menit, seperti penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan JKN, serta perubahan data.

Menurut Tulus, penyediaan layanan PANDAWA selama 24 jam tersebut dinilai mampu menjawab mayoritas kebutuhan peserta JKN, terutama dalam hal kemudahan akses layanan administrasi secara cepat dan praktis.

Namun demikian, ia menilai sinergi antarlembaga masih perlu diperkuat, khususnya terkait proses reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Upaya edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar pemahaman mengenai tugas dan kewenangan masing-masing instansi semakin jelas.

“Di sisi lain perlu diperkuat juga sinergi antarlembaga. Misalnya terkait reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), diharapkan upaya edukasi juga perlu digalakkan baik oleh Kementerian Sosial maupun dari BPJS Kesehatan supaya masyarakat memahami tupoksi masing-masing instansi,” kata Tulus.

Ia menambahkan, masyarakat menaruh harapan besar terhadap kinerja direksi baru BPJS Kesehatan. Program Quick Wins diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit.

“Rumah sakit agar benar-benar memanusiawikan pelayanan peserta BPJS Kesehatan, memperbaiki infrastruktur, sumber daya manusia, dan proses bisnis rumah sakit, sebab itulah yang menjadi kebutuhan dan keluhan peserta BPJS Kesehatan. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga diharapkan bisa lebih sering ‘menyapa’ peserta dalam berbagai kesempatan.

PT Bank Mega Tbk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 dengan kegiatan donor darah, health talk dan mini medical check up yang dilaksanakan di kantor pusat Jakarta serta seluruh kantor regional di Indonesia.

Kegiatan ini menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanan panjang serta pencapaian yang telah diraih perusahaan hingga saat ini sekaligus mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepedulian sosial kepada masyarakat dan kesehatan karyawan.

"Selama 57 tahun, Bank Mega telah melewati berbagai dinamika dan tantangan yang membentuk Bank Mega menjadi institusi yang lebih kuat dan adaptif," ujar Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib dalam keterangan, Rabu (15/4).

"Ke depan, Bank Mega akan terus memperkuat transformasi digital, meningkatkan kualitas layanan, serta memanfaatkan sinergi dalam ekosistem untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan," imbuhnya.

Dalam rangkaian perayaan HUT, Bank Mega juga menghadirkan rangkaian program apresiasi bagi nasabah melalui promo dan program spesial yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dalam setiap transaksi.

Promo menarik ini akan berlangsung selama 2 hari yakni 15-16 April 2026, di mana Bank Mega menawarkan berbagai promo merchant dengan diskon hingga 57 persen di sejumlah merchant pilihan pada kategori kuliner, belanja, perjalanan, hingga layanan kesehatan dan kecantikan.

Penawaran promo ini berlaku bagi pemegang Kartu Kredit dan Kartu Debit Bank Mega, serta pengguna M-Smile, termasuk transaksi melalui QRIS ataupun Tap to Pay.

Selain promo tersebut, Bank Mega juga menghadirkan program berkelanjutan yang berlangsung hingga 30 April 2026. Program ini mencakup penawaran cashback bagi nasabah baru yang membuka tabungan atau mengajukan kartu kredit, serta berbagai insentif berupa cashback dan reward bagi nasabah existing melalui aktivitas top up dan penempatan dana pada produk tabungan Bank Mega.

Rangkaian inisiatif ini merupakan wujud komitmen Bank Mega dalam memberikan apresiasi kepada nasabah sekaligus mendorong peningkatan transaksi dan adopsi layanan keuangan digital secara berkelanjutan.

Dengan semangat kebersamaan dan inovasi, Bank Mega optimistis dapat terus melangkah maju, memperkuat fondasi, serta menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi karyawan, nasabah, dan masyarakat luas.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyalurkan pembiayaan Rp485,5 miliar untuk pengembangan rumah sakit khusus jantung di Bogor. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan rujukan pasien ke Jakarta maupun luar negeri.

Pembiayaan diberikan kepada PT Bogor Kardia Indonesia untuk pembangunan rumah sakit dengan kapasitas hingga 98 tempat tidur. Fasilitas ini juga dilengkapi layanan medis seperti catheterization laboratory (cath lab) dan radioterapi.

Kehadiran rumah sakit ini ditargetkan mempercepat penanganan pasien jantung yang membutuhkan tindakan cepat dan terintegrasi. Selain itu, layanan spesialis di wilayah Bogor dinilai masih terbatas sehingga pasien kerap dirujuk ke kota lain.

Presiden Direktur IIF Rizki Pribadi Hasan mengatakan, dukungan terhadap sektor kesehatan menjadi bagian dari penguatan infrastruktur sosial. “Dukungan terhadap sektor kesehatan merupakan bagian dari komitmen IIF dalam memperkuat infrastruktur sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” kata Rizki dalam siaran pers, Kamis (16/4/2026).

Selama 16 tahun beroperasi, IIF terus memperluas pembiayaan di sektor infrastruktur, termasuk layanan kesehatan. Pendanaan yang disalurkan juga mencakup peningkatan standar sosial dan lingkungan serta penyediaan pembiayaan jangka panjang.

Hingga 2025, IIF telah mendukung pembangunan dan pengembangan rumah sakit dengan total kapasitas mencapai 1.051 tempat tidur. Fasilitas tersebut melayani ratusan ribu pasien setiap tahun.

IIF menilai pembiayaan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan layanan kesehatan. Langkah tersebut juga sejalan dengan penguatan sistem kesehatan nasional.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan pembangunan daerah pada 2027 tetap berfokus pada penguatan layanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi.

Dedi Mulyadi mengatakan prioritas utama pemerintah daerah adalah memastikan seluruh masyarakat Jawa Barat memperoleh akses pendidikan yang layak hingga jenjang menengah.

Menurutnya, pemerintah provinsi menyiapkan dua kebijakan utama untuk mewujudkan hal tersebut.

“Prioritas tetap di layanan kebutuhan dasar, yaitu mengoptimalkan layanan pendidikan agar seluruh masyarakat Jawa Barat bisa bersekolah sampai SMA dan SMK,” ujarnya usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2026 yang digelar di Gedung Pakuan, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan adalah menambah kapasitas sekolah melalui pembangunan ruang kelas baru.

Langkah kedua yakni memberikan subsidi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta.

“Dengan dua kebijakan: satu membangun ruang kelas baru, dua memberikan subsidi pada masyarakat miskin untuk sekolah, baik di negeri maupun swasta,” katanya.

Selain pendidikan, Pemprov Jawa Barat juga menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama. Dedi menyebut pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki keterjangkauan dalam mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit.

Dalam kebijakan tersebut, masyarakat yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional tetapi tergolong tidak mampu tetap akan mendapatkan layanan perawatan melalui skema pembiayaan pemerintah daerah.

“Ada yang sudah terjamin lewat BPJS, ada yang belum terjamin. Yang belum terjamin tetapi mereka kategori tidak mampu, mau masuk ke ruang kelas 3 di rumah sakit tertentu yang ditunjuk, nanti dibiayai oleh Pemprov dan Pemkab serta Pemkot,” jelasnya.

Di luar layanan dasar, pemerintah juga menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur.

Menurut Dedi, peningkatan kualitas jalan, jaringan irigasi, hingga penyediaan sarana air bersih menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai penggerak ekonomi daerah. Pengembangan kawasan industri akan diperkuat melalui pembangunan konektivitas infrastruktur yang memadai.

“Bagaimana tumbuh industri di berbagai wilayah yang sudah ditetapkan menjadi kawasan industri dengan mendorong konektivitas infrastruktur, dari mulai pelabuhan, jalan tol, hingga jalan-jalan yang terakses ke warga,” katanya.

Meski mendorong pembangunan ekonomi, Dedi menegaskan pembangunan di Jawa Barat tetap berbasis pada kearifan lingkungan. Menurutnya, kelestarian desa, kawasan pesisir, dan wilayah pegunungan harus tetap dijaga.

“Desa-desa harus tetap mempertahankan keasriannya, wilayah pesisir harus terjaga, wilayah pegunungan juga harus terjaga dengan akses transportasi darat yang memadai,” ujarnya.

Ia menambahkan, konektivitas wilayah menjadi kunci agar pembangunan merata di seluruh daerah Jawa Barat.

“Konektivitas dari mulai pusat kota sampai ke pelosok desa, dari Depok, Bekasi sampai Pangandaran, dari Cirebon sampai Bogor dan Sukabumi. Jadi semuanya terkoneksi,” katanya.

JAKARTA - Jaminan sosial menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat dalam memberikan perlindungan, khususnya perlindungan kesehatan. Kehadiran program jaminan kesehatan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat ketika menghadapi kondisi sakit yang membutuhkan penanganan medis.

Tak terkecuali bagi seorang ibu rumah tangga, Yunita (37), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Yunita harus mendampingi balitanya yang sedang menjalani perawatan inap di Rumah Sakit Umum Cempaka Lima Banda Aceh.

Saat ditemui pada Rabu (24/12) di ruang rawat inap rumah sakit tersebut, Yunita menceritakan kondisi kesehatan anaknya yang mengharuskannya mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Ia mengungkapkan bahwa awalnya sang anak mengalami keluhan demam, batuk, dan pilek yang semakin memburuk sehingga tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah.

“Awalnya anak saya mengalami demam, batuk, dan pilek yang mengharuskan dirawat inap karena tidak memungkinkan lagi dirawat di rumah. Beruntung saya didaftarkan oleh Pemerintah Aceh ke dalam Program JKN melalui Program JKA sehingga tidak perlu khawatir memikirkan biaya. Apalagi anak saya sudah dirawat sampai hari ketiga, pasti jika tidak ada BPJS Kesehatan maka saya tidak sanggup untuk membiayai perawatan ini,” ungkap Yunita, Senin (13/4/2026).

Yunita menuturkan selama ini dirinya dan keluarga selalu memanfaatkan Program JKN saat mengakses layanan kesehatan. Tidak hanya saat anaknya sakit, Yunita juga menggunakan JKN ketika menjalani proses persalinan. Menurutnya, kehadiran Program JKN sangat membantu karena seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah sehingga ia tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.

Lihat video: Kabar Baik! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Segera Dihapus



“Saya sangat bersyukur pengobatan anak saya ditanggung Pemerintah Aceh dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang sudah memberikan pelayanan gratis sehingga mengurangi beban kami dalam melakukan pengobatan,” ucap Yunita.

Dari sisi pelayanan, Yunita menilai bahwa proses pelayanan kesehatan yang diterimanya berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. Pelayanan yang diberikan oleh dokter maupun perawat di rumah sakit dirasakannya cukup memuaskan dan responsif dalam memenuhi kebutuhan pasien. Hal tersebut membuat Yunita merasa lebih tenang dan bersemangat dalam mendampingi anaknya selama masa perawatan.

“Pelayanan di sini bisa saya bilang bagus sekali karena semuanya dipermudah. Mulai dari dokter dan perawat di rumah sakit ini sangat baik, sigap, dan cepat untuk memenuhi kebutuhan pasien. Intinya kami sangat bersyukur dan terbantu sekali,” kata Yunita.

Di akhir perbincangan, Yunita berharap agar Program JKN dapat terus berkelanjutan hingga generasi mendatang. Ia berharap manfaat dan kemudahan yang selama ini dirasakan dapat terus dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh yang sangat terbantu dengan adanya Program JKA sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap akses layanan kesehatan

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, berpendapat bahwa kenaikan iuran bukan menjadi pilihan utama dalam menyelamatkan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurutnya, pilihan utama saat ini adalah suntikan dana yang sedang diproses dari Kementerian Keuangan sebesar Rp20 triliun.

“Ya, itu [kenaikan iuran] bukan pilihan pertama sih. [pilihan pertama] suntikan dana dan sedang dalam proses,” ujarnya seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (8/4/2026).

Selain hal tersebut, cara lain untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan adalah upaya preventif. Dia mencontohkan bila seseorang membeli rokok atau minuman manis bisa ditanyakan terlebih dahulu apakah status BPJS aktif atau tidak.

“Itu yang penting, rakyat menjaga kesehatannya. BPJS membantu dengan semangat gotong royong, yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, yang kaya membantu yang miskin. Jadi kalau membayar iuran itu enggak apa-apa meskipun enggak sakit. Kan ini gotong royong,” tegasnya.

Sebagai informasi, rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program JKN BPJS Kesehatan pada Februari 2026 membengkak ke level 111,8%. Rasio klaim adalah perbandingan total klaim dengan penerimaan iuran, rasio klaim di atas 100% berarti jumlah klaim BPJS lebih banyak daripada perolehan iurannya.

Prihati menyebut kondisi tersebut menunjukkan bahwa biaya pelayanan kesehatan melampaui pendapatan iuran secara berkelanjutan dan bahkan dengan tren yang semakin meningkat.

“Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS,” jelasnya.

Di lain sisi, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terus mengkaji penyesuaian besaran iuran BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya tekanan biaya layanan kesehatan dan tren defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Adapun, penyesuaian iuran terakhir kali dilakukan pemerintah pada 2020 dengan terbitnya Peraturan presiden (Perpres) 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Kimia Farma (Persero)Tbk. (KAEF) memperluas ekspansi layanan berbasis bioteknologi dengan menghadirkan produk terapi sel punca (stem cell) melalui peluncuran brand Stemxera. Langkah ini menandai penguatan strategi perseroan dalam menggarap layanan kesehatan regeneratif di dalam negeri.

Direktur Komersial Kimia Farma Hanadi Setiarto mengatakan, ekspansi ke layanan stem cell merupakan langkah strategis untuk memperkuat portofolio berbasis riset dan inovasi. Perseroan menargetkan terapi regeneratif ini tidak hanya unggul secara ilmiah, tetapi juga dapat diakses lebih luas oleh masyarakat.

“Dengan pendekatan layanan yang adaptif, kami optimistis Stemxera dapat mempercepat pemanfaatan terapi stem cell di berbagai fasilitas layanan kesehatan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Dalam pengembangannya, Stemxera diproduksi di fasilitas laboratorium stem cell milik RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yang telah mengantongi sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perseroan menekankan pendekatan evidence-based medicine melalui riset dan uji klinis untuk memastikan keamanan serta efektivitas produk.

Ekspansi ini juga membuka peluang kolaborasi strategis dengan institusi kesehatan dan akademisi, baik di tingkat nasional maupun global. Selain itu, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian industri farmasi nasional, khususnya dalam pengembangan terapi untuk penyakit degeneratif dan kebutuhan medis lanjutan.

Sebagai bagian dari holding BUMN farmasi, Kimia Farma terus mendorong integrasi layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, termasuk melalui jaringan apotek, klinik, dan laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan menilai pengembangan bioteknologi, termasuk stem cell, akan menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis ke depan sekaligus mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Peluncuran Stemxera dilakukan dalam ajang International Conference Rejaselindo 2026 yang berlangsung di Bali pada 2–4 April 2026. Produk ini mencakup terapi berbasis stem cell dan secretome yang telah dikembangkan sejak 2013, sekaligus menjadi pintu masuk Kimia Farma untuk memperluas akses layanan kesehatan berbasis teknologi tinggi.

Dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis dan mendorong pertumbuhan yang lebih sehat, Kimia Farma terus menjalankan transformasi secara menyeluruh di seluruh lini usaha. Hingga kini, Perseroan memiliki 9 fasilitas produksi, 44 cabang trading & distribution, lebih dari 1.000 jaringan apotek, lebih dari 350 klinik kesehatan, dan 65 laboratorium medis.

Ida Rasita Kirin, Corporate Secretary Kimia Farma, menyampaikan transformasi tersebut berfokus pada penguatan fundamental bisnis melalui enam pilar strategi, yaitu ketahanan modal kerja, penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), digitalisasi proses bisnis, efisiensi operasional, penguatan tata kelola perusahaan (GCG), dan sinergi antar-entitas KAEF Grup.

Sejalan dengan strategi tersebut, KAEF juga melakukan penajaman fokus bisnis dengan mengutamakan pengembangan dan pemasaran produk dengan margin yang lebih tinggi, serta tetap berkomitmen untuk menyediakan obat untuk mendukung program pemerintah guna menjaga aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, transformasi digital terus berjalan sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan kualitas layanan, mencakup penguatan sistem operasional, supply chain, serta integrasi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan enam model kendaraan niaga yang dirancang untuk menjawab kebutuhan sektor bisnis hingga layanan publik dalam pameran GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 di JIExpo Kemayoran pada 8–11 April 2026. Enam model kendaraan tersebut, New Carry Box MBG, New Carry Ambulance, New Carry Moko, New Carry Angkot Concept, APV Ambulance, dan APV MBG.

Lewat kehadiran enam kendaraan tersebut, Suzuki ingin menegaskan fleksibilitas platform mereka yang mampu mendukung berbagai kebutuhan operasional, mulai dari distribusi logistik, usaha mikro, hingga pelayanan kesehatan dan transportasi publik.

Deputy to 4W Sales & Marketing Director SIS Dony Ismi Saputra, mengatakan GIICOMVEC 2026 menjadi momentum strategis untuk menunjukkan peran kendaraan niaga dalam mendorong pertumbuhan bisnis di Indonesia. Menurut dia, selama lebih dari 50 tahun hadir di Tanah Air, Suzuki terus beradaptasi dengan kebutuhan pelaku usaha yang semakin spesifik dan dinamis.

“Kami menghadirkan beragam solusi kendaraan komersial yang fleksibel dan relevan untuk mendukung perkembangan usaha, distribusi logistik, serta layanan publik,” ujarnya.

Dari enam model yang ditampilkan, lini New Carry menjadi tulang punggung dengan berbagai modifikasi sesuai kebutuhan. Varian Box MBG ditujukan untuk distribusi barang, sementara versi Ambulance dirancang untuk layanan kesehatan. Adapun Moko (mobil toko) menyasar pelaku UMKM, dan Angkot Concept menjadi gambaran modernisasi transportasi publik.

Dony menjelaskan, Angkot Concept ini dikembangkan sebagai kendaraan yang dapat berfungsi ganda, baik sebagai angkutan kota, kendaraan komersial, maupun transportasi penumpang dengan model baru. Kehadirannya dalam pameran ini juga menjadi sarana bagi Suzuki untuk mengumpulkan masukan dari pasar, khususnya terkait desain dan fungsionalitas yang paling sesuai untuk kebutuhan transportasi publik di Indonesia.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan akan segera melaksanakan kebijakan terbaru pemerintah pusat dalam rangka efisiensi energi dengan memberlakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi ASN mulai Jumat (10/4/2026).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Medan Subhan Fajri Harahap mengatakan kurang lebih ada 70% ASN Pemko Medan yang akan dikenai WFH setiap Jumat sesuai edaran menteri dalam negeri (mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Kurang lebih 70% yang akan WFH setiap Jumat karena ada sejumlah jabatan/ unit yang memang dikecualikan atau wajib work from office (WFO),” kata Subhan, Kamis (2/4/2026).

Dia mengatakan mayoritas yang tetap WFO adalah ASN dengan jabatan pimpinan tinggi, unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan, unit layanan kesehatan, perizinan, maupun unit-unit lain yang bersinggungan langsung memberi pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu demi memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi energi.

Subhan pun mengimbau masyarakat tak ragu tetap datang ke kantor untuk mengurus keperluan administrasi publik setiap Jumat karena ASN yang bersangkutan tidak ikut WFH.

Dia meyakini kebijakan ini dapat mendukung tujuan pemerintah baik dalam rangka transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien, akselerasi layanan digital pemerintah daerah, maupun efisiensi sumber daya terutama di tengah ancaman krisis energi global.

“Mudah-mudahan berdampak karena dengan 70% ASN yang melaksanakan WFH dapat mengurangi konsumsi listrik kita dengan non aktifnya seluruh perangkat elektronik di kantor. Lalu, efisiensi BBM kendaraan dinas juga,” jelasnya.

Berikut pejabat/ unit di lingkungan Pemko Medan yang dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap melaksanakan WFO atau bekerja di kantor:

1. Jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) mulai dari sekretaris daerah, asisten kepala daerah, kepala dinas, kepala badan, inspektur, satpol pp, dll.
2. Jabatan administrator (eselon III).
3. Camat dan lurah/ kepala desa atau sebutan lainnya.
4. Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan seperti badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang menyelenggarakan sub urusan bencana.
5. Unit layanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat seperti satpol pp.
6. Unit layanan kebersihan dan persampahan seperti dinas lingkungan hidup (DLH).
7. Unit layanan kependudukan seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil).
8. Unit layanan perizinan seperti mal pelayanan publik (MPP) dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).
9. Unit layanan kesehatan seperti Rumah Sakit Dr. Pirngadi, puskesmas, laboratorium kesehatan dan unit kesehatan lainnya.
10. Unit layanan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama/ sederajat.
11. Unit layanan pendapatan daerah seperti badan pendapatan daerah (Bapenda).
12. Serta unit layanan publik lainnya yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat.