JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bio Farma (Persero) sebagai induk Holding BUMN Farmasi mempercepat agenda transformasi di seluruh anak perusahaan dan entitas afiliasinya.

Direktur Utama Bio FarmaShadiq Akasya mengatakan, langkah ini difokuskan pada penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi aset dan kapasitas produksi, serta pembentukan model bisnis yang lebih tangguh untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

“Transformasi tersebut merupakan bagian dari strategi menyeluruh Bio Farma Group dalam membangun fondasi bisnis yang lebih sehat dan adaptif di tengah perubahan industri kesehatan,” kata Shadiq dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Dia mengatakan, melalui berbagai inisiatif perbaikan, setiap entitas didorong untuk meningkatkan kinerja, memperkuat daya saing, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

“Salah satu perkembangan positif dari agenda tersebut terlihat pada PT Indofarma (Persero) Tbk. Melalui langkah efisiensi, pengendalian biaya, penguatan tata kelola, serta optimalisasi proses operasional, Indofarma terus melakukan perbaikan fundamental secara disiplin dan terukur,” kata dia.

Dia menegaskan bahwa transformasi yang dijalankan Bio Farma Group tidak sekadar berfokus pada peningkatan kinerja dalam jangka pendek, tetapi juga ditujukan untuk membangun daya tahan dan keberlanjutan bisnis di masa depan.

"Bio Farma terus mendorong transformasi di seluruh anak perusahaan dan afiliasi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas operasional, dan membangun daya saing yang berkelanjutan,” ujar dia.

Shadiq mengatakan, pihaknya juga menerapkan berbagai langkah pembenahan mulai menunjukkan perkembangan positif melalui efisiensi, pengendalian biaya, serta optimalisasi proses bisnis.

“Seluruh inisiatif tersebut merupakan bagian dari komitmen Bio Farma Group dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri kesehatan Indonesia di tingkat global," ujar Shadiq.

Menurut Shadiq, tata kelola yang kuat dan disiplin operasional menjadi prasyarat utama agar setiap entitas mampu tumbuh secara sehat di tengah tantangan industri yang semakin dinamis.

Karena itu, Bio Farma akan terus mengawal agenda transformasi melalui peningkatan akuntabilitas, optimalisasi portofolio bisnis dan aset, penguatan kapasitas produksi, serta pengembangan usaha yang sejalan dengan kebutuhan pasar dan agenda prioritas kesehatan nasional.

Ke depan, Bio Farma Group akan terus mempererat sinergi antaranak usaha untuk membangun ekosistem industri kesehatan nasional yang semakin terintegrasi, efisien, dan kompetitif.

Dia menegaskan, transformasi yang berkelanjutan, perusahaan optimistis dapat memperkuat keberlangsungan bisnis seluruh entitas grup sekaligus meningkatkan kontribusi industri farmasi nasional dalam mendukung ketahanan kesehatan Indonesia dan memperluas daya saing di pasar global.

“Ke depan, Bio Farma Group akan terus memperkuat sinergi antarentitas untuk membangun ekosistem industri kesehatan yang lebih terintegrasi, tangguh, dan kompetitif,” ungkap dia.

“Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha seluruh anggota grup sekaligus memperkuat kontribusi industri farmasi Indonesia dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional dan memperluas perannya di tingkat global,” tegasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Upaya menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus ditempuh BPJS Kesehatan, salah satunya dengan memperkuat langkah strategis bersama Kejaksaan Agung. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kolaborasi dengan Kejaksaan Agung diharapkan dapat memperlancar penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan segenap pihak dalam mendukung implementasi Program JKN.

“Guna menjaga keberlanjutan Program JKN, kami telah melakukan beragam upaya peningkatan kolektibilitas iuran JKN. Di sisi lain, kami juga mengharap dukungan Kejaksaan Agung RI, khususnya dalam memperkuat ekosistem pencegahan kecurangan, penegakan hukum penanganan kecurangan, maupun pendampingan hukum dalam pengelolaan Program JKN,” kata Pujo usai bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Jumat (26/6/2026).

Pujo menjelaskan, BPJS Kesehatan telah membangun sistem anti kecurangan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa keuangan (OJK), Kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan lembaga strategis lainnya.

“Tata kelola yang baik menjadi fondasi kami dalam menjalankan Program JKN. Kami selalu berupaya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam mengelola DJS, sebagaimana ketentuan yang diatur regulasi. Setiap tahun kami juga diaudit oleh banyak pihak, mulai auditor internal, auditor independen, hingga auditor pemerintah, untuk memastikan pengelolaan DJS berjalan sesuai koridor regulasi,” katanya.

Selain membangun ekosistem anti kecurangan melalui kolaborasi lintas instansi, BPJS Kesehatan menerbitkan kebijakan tentang tata kelola pencegahan dan pendeteksian kecurangan, penguatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem informasi. Edukasi budaya pencegahan kecurangan juga terus digencarkan kepada pegawai BPJS Kesehatan, peserta, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan whistleblowing system sebagai ruang aman bagi masyarakat dan tenaga kesehatan untuk melaporkan indikasi pelanggaran. “Terima kasih kepada Kejaksaan Agung RI yang telah konsisten memberikan dukungannya kepada BPJS Kesehatan dalam upaya penegakan kepatuhan stakeholders sesuai masing-masing kewajibannya, serta upaya pencegahan dan penanganan kecurangan yang mungkin terjadi dalam Program JKN. Harapan kami, Kejaksaan Agung dapat terus memberikan perlindungan hukum kepada BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Pujo.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat juga meminta dukungan Kejaksaan Agung untuk menegakkan kepatuhan badan usaha sebagai pemberi kerja dalam memastikan seluruh pekerjanya terlindungi jaminan kesehatan. Apalagi jaminan kesehatan merupakan salah satu hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja.

“Badan usaha bertanggung jawab mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi seluruh pekerja dan anggota keluarganya. Jika pekerja merasa aman dan terlindungi, maka produktivitas perusahaan dapat meningkat. Kami berharap ke depannya Kejaksaan Agung dapat mendukung upaya penegakan aturan bagi para pemberi kerja, termasuk mendorong aparat penegak hukum untuk menindak pemberi kerja yang melanggar aturan, sesuai regulasi yang berlaku,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan operasional pabrik plasma darah dengan investasi mencapai Rp4 triliun di Karawang, Jawa Barat, rampung pada 2027.Fasilitas ini nantinya tidak hanya diposisikan sebagai capaian kapasitas produksi, melainkan sebagai titik balik transformasi industri kesehatan nasional dari ketergantungan impor menuju kemandirian bahan obat bernilai tinggi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai fasilitas ini merupakan fondasi awal hilirisasi darah yang selama ini belum terbangun di dalam negeri.

Adapun kebutuhan terhadap produk turunannya seperti albumin, immunoglobulin (IVIG), hingga faktor pembekuan darah, disebut terus meningkat setiap tahun dan sebagian besar masih dipenuhi dari luar negeri.

“Kita belanja, kita beli, tapi impor semua. Padahal darahnya kan sumber daya nomor 4 terbesar dunia kan Indonesia, karena populasinya besar,” ujarnya usai forum Building Regional and Global Health Resilience in ASEAN: Vaccine Manufacturing and Pandemic Preparedness and Response (PPR), Rabu (24/6/2026).

Dia mengemukakan proyek plasma darah ini merupakan kerja sama antara SK Plasma dan Indonesia Investment Authority (INA) dengan nilai investasi sekitar Rp3–4 triliun.

Budi menargetkan fasilitas tersebut dapat mulai beroperasi pada awal 2027 dengan kapasitas produksi hingga 600.000 liter per tahun, setelah memperoleh seluruh perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Tinggal nunggu izinnya mudah-mudahan 2027 bisa produksi 600.000 liter per hari, kita nggak usah impor lagi,” sebut Budi.

Oleh karena itu, dia meminta agar proses administrasi dapat dipercepat agar produksi bisa segera dimulai. “Sekarang saya minta… itu BPOM jangan lama-lama approval-nya. Jadi mereka sudah siap produksi, sudah jadi pabriknya,” sambung Budi.

Dengan beroperasinya pabrik plasma darah tersebut nanti, Budi menyebut ketergantungan tinggi Indonesia terhadap produk immunoglobulin bisa direduksi.

Indonesia saat menghadapi Covid-19, tidak mendapatkan akses Gammaraas atau obat golonganIntravenous Immunoglobulin(IVIG) yang berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Obat tersebut kata Budi harganya mencapai ratusan juta rupiah. “Itu nama generiknya immunoglobulin. Ini produksi dari plasma, plasma dari darah. Padahal Indonesia darahnya banyak sekali. Cuma nggak bisa bikin immunoglobulin. Kita impor dari China. Nah itu sekarang kita sudah bisa bikin tahun depan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jayamas Medica Industri Tbk. (OMED), produsen dan distributor alat kesehatan, memutuskan membagikan dividen tunai final sebesar Rp110,4 miliar atau setara Rp4,08 per saham dari laba bersih tahun buku 2025.

Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (10/6/2026), yang dihadiri oleh pemegang saham dengan representasi 88,83% dari total saham yang memiliki hak suara.

Dalam RUPST, pemegang saham Jayamas Medica Industri menyetujui lima mata acara utama. Pertama, pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, sekaligus pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Kedua, penetapan penggunaan laba bersih 2025, termasuk pembagian dividen tunai final Rp4,08 per saham. Ketiga, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Keempat, pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2026.

Kelima, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO), yang bersifat laporan sehingga tidak memerlukan pemungutan suara.

"Pembagian dividen ini mencerminkan komitmen perseroan dalam memberikan imbal hasil yang konsisten bagi investor, sejalan dengan kinerja keuangan yang terus bertumbuh," jelas manajemen dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).

Sepanjang 2025, OMED membukukan penjualan bersih sebesar Rp2,06 triliun, naik 9,4% secara tahunan dibandingkan Rp1,89 triliun pada 2024.

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, laba bruto meningkat 15% menjadi Rp717,5 miliar dengan margin laba bruto membaik menjadi 34,8% dari sebelumnya 33,1%.

Adapun laba tahun berjalan naik 13,9% menjadi Rp368,9 miliar dibandingkan Rp324,0 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut turut mendorong laba per saham (EPS) menjadi Rp13,57 dari Rp11,89.

Kinerja OMED ditopang oleh pertumbuhan pada sejumlah segmen usaha utama. Produk medis sekali pakai dan habis pakai tetap menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 48,8% dari total pendapatan dan tumbuh 9,4% secara tahunan.

Segmen perawatan luka mencatat pertumbuhan kuat sebesar 16,2% didorong peningkatan volume penjualan dan peluncuran produk baru Isoplast. Segmen antiseptik dan dialisis tumbuh 9,6%, sementara segmen bioteknologi dan laboratorium membukukan pertumbuhan tertinggi sebesar 30,1%.

Sementara itu, segmen diagnostik dan peralatan medis mengalami penyesuaian sebesar 6,9% sejalan dengan dinamika permintaan pasar.

Selain RUPST, OMED juga menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan tingkat kehadiran 88,78% dari total saham yang memiliki hak suara.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui pengalihan saham treasuri untuk pelaksanaan Management Employee Stock Ownership Program (MESOP) bagi karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris, dengan jumlah tahap awal maksimal 17 juta lembar saham.

Selanjutnya, perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, yang mencakup 11 kegiatan usaha utama dan 4 kegiatan usaha penunjang.

Harga pelaksanaan saham MESOP akan ditetapkan berdasarkan nilai wajar pada tanggal pemberian (grant date) dan tidak boleh lebih rendah dari harga pembelian kembali saham (buyback). Program tersebut juga disertai masa penguncian (lock-up period) selama 12 bulan kalender.

Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyesuaian iuran dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), apabila diterapkan, pada tahap awal difokuskan pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini sebagai upaya strategis untuk menjaga kesinambungan pendanaan program tanpa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengatakan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan, aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama.

Dia menilai bhawa penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang dapat secara langsung mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dalam paparannya, BPJS Kesehatan menyebut bahwa dengan mempertimbangkan sensitivitas kondisi sosial masyarakat serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, penyesuaian iuran pada tahap awal dapat difokuskan pada segmen PBI JK yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.

Skema tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, namun dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam menjaga kesinambungan pendanaan Program JKN.

Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan yang sedang disusun Kementerian Kesehatan.

Dalam rancangan tersebut telah diatur sejumlah penyempurnaan, antara lain tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN.

“Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat dipokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat, namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis,” kata Prihadi.

BPJS Kesehatan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian awal, sejumlah perubahan dalam Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan berpotensi menambah biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun.

Adapun, potensi tambahan biaya tersebut berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya. Namun, menurut paparan BPJS Kesehatan, hingga saat ini belum terdapat poin mengenai penyesuaian iuran dalam rancangan Perpres tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengungkapkan beban pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga April 2026 mencapai Rp65,03 triliun, sementara pendapatan iuran tercatat sebesar Rp59,8 triliun.

Prihadi menyampaikan bahwa secara historis rasio klaim Program JKN telah berada di atas 100% sejak awal penyelenggaraan. Setelah sempat membaik pada 2019, rasio klaim kembali meningkat pada 2023 dan pada April 2026 telah mencapai 108,72%.

“Sampai dengan April 2026, beban pelayanan kesehatan mencapai Rp65,03 triliun, sedangkan pendapatan iuran hanya Rp59,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program,” kata Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, apabila tren tersebut terus berlanjut maka akan memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan menjalankan dua pilar utama, yakni optimalisasi pendapatan iuran dan optimalisasi mutu serta efektivitas layanan.

Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp2,3 triliun pada 2025.

Sementara itu, penguatan layanan primer, pengelolaan rujukan yang tepat sasaran, serta peningkatan ketepatan verifikasi dan validasi penjaminan berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp13,18 triliun pada 2025.

Dalam kesempatan itu, Prihadi juga menyinggung rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini sedang berproses. Menurutnya, rancangan tersebut telah memuat penyempurnaan tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi KRIS, sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN, namun belum mencantumkan penyesuaian iuran.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi.

Dia mengatakan, berdasarkan kajian awal BPJS Kesehatan, sejumlah poin dalam rancangan Perpres tersebut berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun, yang berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya.

Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat difokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah, sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis.

BOJONEGORO - Di usia yang tidak lagi muda, Karmijah (65) menyambut panggilan ke Tanah Suci dengan penuh syukur. Warga Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur itu menceritakan saat menjadi salah satu Calon Jemaah Haji (CJH) yang mempersiapkan keberangkatan ibadah haji dengan sebaik-baiknya.

Bagi Karmijah, persiapan menuju Tanah Suci tidak hanya menyangkut perlengkapan ibadah dan kesiapan batin. Kesehatan juga menjadi hal penting yang harus dipastikan sejak awal, termasuk memastikan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap aktif.

“Pertama tentunya sangat bersyukur dapat menunaikan rukun Islam yang kelima. Terlebih, memastikan kepesertaan JKN dalam kondisi aktif harus dapat diwujudkan. Sehingga saat membutuhkan layanan kesehatan, sudah tidak perlu bingung lagi. Kita juga tidak bisa memprediksi, kapan datangnya sakit. Bagi saya, kedatangan dan kepulangan wajib diupayakan sehat,” kata Karmijah, dikutip Jumat (5/6/2026).

Karmijah memahami bahwa perjalanan ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang prima. Perbedaan cuaca, aktivitas ibadah yang padat, serta perjalanan panjang menjadi tantangan tersendiri bagi para jemaah. Karena itu, ia merasa perlindungan kesehatan menjadi bekal yang tidak boleh diabaikan.

Ia juga menyadari bahwa biaya berobat tanpa perlindungan jaminan kesehatan dapat menjadi beban yang berat. Prinsip sedia payung sebelum hujan pun ia pegang sebagai bentuk ikhtiar dalam menjaga diri dan keluarga.

“Setelah pulang dari haji, kondisi tubuh sering kali mengalami penyesuaian akibat perbedaan cuaca dan aktivitas fisik selama ibadah. Dengan adanya JKN, saya tidak perlu khawatir memikirkan biaya berobat di tanah air jika terjadi sakit. Biaya berobat yang tidak murah, harus saya upayakan perlindungannya. Sehingga, menjadi peserta JKN itu tidak ada ruginya. Manfaatnya yang besar pun telah saya dan keluarga rasakan,” tuturnya.

Ketenangan Karmijah tidak hanya datang dari kepesertaan JKN yang ia miliki. Sebelum berangkat, ia juga memastikan seluruh anggota keluarganya telah terdaftar sebagai peserta JKN. Hal itu membuatnya merasa lebih tenang meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama untuk menjalankan ibadah haji.

“Menjadi peserta JKN bukan untuk kebutuhan pribadi. Seluruh anggota keluarga pun telah saya daftarkan menjadi pesertanya. Sehingga, saat meninggalkan rumah dalam kurun waktu lama, saya tidak khawatir lagi. Ibadah haji adalah momen yang membutuhkan kekhusyukan dan ketenangan hati. Akan sulit bagi saya untuk fokus beribadah jika masih dihantui kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan keluarga di rumah. Dengan perlindungan JKN, saya yakin mereka juga dapat memperoleh pelayanan kesehatan kapan pun dibutuhkan tanpa kendala biaya,” ungkapnya.

Menurut Karmijah, menjadi peserta JKN tidak cukup hanya dengan mendaftar. Kepesertaan harus dipastikan tetap aktif dan tidak memiliki tunggakan iuran agar manfaat pelayanan kesehatan dapat digunakan ketika dibutuhkan.

“Saya juga mengingatkan diri sendiri bahwa menjadi peserta JKN tidak cukup hanya dengan mendaftar. Kepesertaan pun harus aktif dan tidak boleh ada tunggakan iuran. Saat ini, saya secara rutin memanfaatkan kemudahan yang disediakan seperti PANDAWA di Whatsapp 08118165165 maupun melalui Aplikasi Mobile JKN. Dengan begitu, saya dapat memastikan semuanya dalam kondisi aman dan siap sebelum keberangkatan,” katanya.

Lebih dari sekadar perlindungan kesehatan, Karmijah memaknai Program JKN sebagai bentuk gotong royong antarsesama. Iuran yang dibayarkan peserta, menurutnya, turut membantu masyarakat lain yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Saling gotong royong di dalamnya, di mana iuran yang kita bayarkan turut membantu sesama yang membutuhkan. Saya pun bangga menjadi pesertanya. Saya pun merasakan bahwa keberangkatan haji ini dapat berjalan seiring dengan niat untuk terus berbagi manfaat melalui Program JKN ini. Saya percaya, bagi kita yang telah dimampukan untuk memenuhi panggilan haji, insyaallah juga dimampukan untuk membayar iuran JKN secara tertib dan tanpa tunggakan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab dan kepedulian kita, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat luas,” cetusnya.

Karmijah pun mengajak calon jemaah haji lainnya untuk tidak mengabaikan kepesertaan JKN. Baginya, perjalanan ibadah haji yang telah lama dinanti harus dijalani dengan tubuh yang sehat, hati yang tenang, dan perlindungan kesehatan yang memadai.

“Perjalanan haji ini harus membahagiakan. Waktu tunggu yang lama, tidak akan saya sia-siakan. Sehingga jangan lupa untuk menciptakan tubuh yang sehat dan hati yang tenang. Sehingga ibadah haji yang lebih khusyuk dan penuh keberkahan dapat kita upayakan. Sekali lagi jangan lupa untuk menjadi peserta JKN aktif,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANTEN - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memberikan manfaat nyata bagi para peserta, khususnya dalam membantu mengontrol penyakit kronis agar tetap stabil.

Manfaat tersebut dirasakan oleh Iko (38), salah seorang peserta JKN yang telah mengikuti PROLANIS selama satu tahun lebih. Ia merupakan penderita hipertensi yang sebelumnya kerap mengalami kenaikan tekanan darah secara tiba-tiba.

Sebelum mengikuti PROLANIS, Iko mengaku kondisi kesehatannya sering tidak stabil sehingga cukup mengganggu aktivitas sehari-harinya. Namun, sejak rutin mengikuti kegiatan dalam program tersebut, ia mulai merasakan adanya perubahan yang cukup baik pada kesehatannya.

“Selama mengikuti program ini, saya merasakan perubahan yang cukup signifikan terhadap kondisi saya. Sekarang tensinya jadi lebih terkontrol. Kalau dulu itu masih sering kambuh dibandingkan sekarang. Saat ini sih jadi lebih sering buat olahraga ringan aja kayak futsal ataupun lari,” ujar Iko.

Iko juga berupaya menjaga kondisi kesehatannya dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga yang dilakukan berkala secara rutin. Iko mengaku lebih sering berolahraga demi menjaga kebugaran dan mempertahankan kesehatan tubuh.

Selain Iko, manfaat PROLANIS juga dirasakan oleh Zainudin (44), peserta JKN lainnya yang terdiagnosis penyakit diabetes. Ia mengungkapkan baru mengetahui penyakit tersebut setelah menjalani medical check up di tempat kerjanya.

“Saya baru tahu kalau kena diabetes itu setelah saya medical check up di perusahaan. Dari situ saya mulai lebih waspada lagi sama kesehatan saya,” ujar Zainudin.

Meski sibuk, Zainudin selalu menyempatkan diri turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PROLANIS, Zainudin mengaku merasakan manfaat dari program tersebut. Ia kini lebih berhati-hati dalam menjaga pola hidupnya dan memantau kondisi kesehatannya.

“Kalo sekarang sih saya coba lebih hati-hati sama kondisi kesehatan ya, biar tetep stabil juga, apalagi kemarin diajarin untuk pantau kesehatan lewat Mobile JKN aja, jadi lebih mudah dan saya juga lebih bisa teratur untuk maintain pola hidup,” terangnya.

Menurutnya, kesadaran untuk menjaga pola makan dan memantau kondisi kesehatan menjadi hal yang cukup penting agar penyakit yang ada didalam tubuh tidak semakin memburuk.

Selama menjadi peserta JKN, baik Iko maupun Zainudin mengaku merasakan manfaat dari pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal itu tersebut cukup membuat mereka percaya terhadap program JKN dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat secara merata.

Keduanya juga menyampaikan harapan agar Program JKN, khususnya PROLANIS dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Harapannya ke depan program seperti PROLANIS bisa terus ada dan semakin banyak inovasi BPJS Kesehatan yang membantu masyarakat, mungkin tidak hanya ke peserta yang terdiagnosis penyakit kronis, tapi juga ke peserta yang lain,” tutup Zainudin.

BULELENG - Semangat hidup sehat terlihat dari antusiasme ribuan peserta yang memadati Lapangan Sepak Bola Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) dalam kegiatan BPJS Kesehatan Fun Run 2026, Minggu (24/05). Berkolaborasi dengan Universitas Pendidikan Ganesha dan Komunitas Lari Early Miles.

BPJS Kesehatan Fun Run 2026 sebagai salah satu upaya nyata BPJS Kesehatan dalam mengajak masyarakat menerapkan Gaya Hidup Sehat melalui aktvitas fisik yang menyenangkan sekaligus meningkatkan edukasi dan pemahaman Masyarakat terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) .

“Menjaga kesehatan dapat dimulai dari langkah sederhana, salah satunya dengan rutin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga lari,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito.

Perkuat Layanan Canggih, BPJS Mudahkan Peserta Berobat



Olahraga memiliki manfaat besar dalam menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi (HT) yang kini semakin banyak dialami usia produktif.

“Penyakit kronis saat ini bukan lagi hanya dialami usia lanjut, tetapi juga mulai banyak ditemukan pada usia muda dan produktif. Karena itu, kami terus mendorong masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik rutin, menjaga pola makan, menjaga Kesehatan mental serta melakukan skrining kesehatan sejak dini,” ujar Pujo.

BPJS Kesehatan dan Kemenimipas Perkuat Perlindungan JKN bagi Warga Binaan



Ia mengungkapkan terjadi tren peningkatan kasus Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi (HT) dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada kelompok usia di bawah 45 tahun. Berdasarkan data periode 2021–2025, jumlah peserta JKN yang terdiagnosis DM meningkat dari 240 ribu kasus menjadi lebih dari 401 ribu kasus atau naik sekitar 67,4%. Sementara itu, kasus hipertensi meningkat dari 706 ribu kasus menjadi lebih dari 1 juta kasus atau mengalami kenaikan sekitar 43,9%.

Sejalan dengan peningkatan kasus, pembiayaan pelayanan kesehatan untuk penyakit DM dan HT juga terus mengalami kenaikan. BPJS Kesehatan mencatat pembiayaan DM meningkat dari Rp3,9 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp8,7 triliun pada tahun 2025.

Sedangkan pembiayaan hipertensi meningkat dari Rp6,2 triliun menjadi Rp15,1 triliun pada periode yang sama. Secara kumulatif, sejak 2014 hingga 2025 BPJS Kesehatan telah mengeluarkan sekitar Rp151,4 triliun untuk pembiayaan penyakit DM dan HT.

Penyakit kronis dapat dicegah melalui perubahan pola hidup sehat dan deteksi dini kesehatan secara rutin. Oleh karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan skrining kesehatan yang tersedia di fasilitas kesehatan maupun melalui Aplikasi Mobile JKN.

“Sekarang masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan digital melalui Aplikasi Mobile JKN. Di dalamnya tersedia berbagai fitur seperti antrean online, informasi peserta, hingga skrining riwayat kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini,” tambah Pujo.

Turut menyemarakkan kegiatan Fun Run tersebut hadir Sekretaris Daerah Buleleng, Gede Suyasa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), stakeholder, mitra BPJS Kesehatan, mahasiswa, komunitas lari, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan.

“Kami mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Fun Run ini karena tidak hanya mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ujar Gede.

Wakil Rektor 3 Universitas Pendidikan Ganesha, I Ketut Sudiana juga menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam kampanye hidup sehat menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran kesehatan sejak usia produktif.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan mengingatkan calon jemaah haji untuk memastikan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam kondisi aktif sebelum keberangkatan. Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 31 Tahun 2025 yang mendorong jemaah, termasuk jemaah haji khusus, untuk memiliki jaminan kesehatan aktif.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengungkapkan calon jemaah haji memiliki risiko kesehatan, baik menjelang keberangkatan maupun setelah kembali ke Tanah Air. Dengan terdaftar dalam Program JKN dan berstatus aktif, penting untuk memastikan adanya jaminan pembiayaan layanan kesehatan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Tak lupa ia juga mengimbau kepada calon jemaah haji tidak menunda pendaftaran maupun pengecekan status kepesertaan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui layanan PANDAWA di WhatsApp 0811-8-165-165 atau melalui Aplikasi Mobile JKN.

Bagi peserta yang kepesertaannya tidak aktif karena tunggakan, status dapat diaktifkan kembali dengan melunasi iuran atau mengikuti Program REHAB (cicilan iuran). BPJS Kesehatan juga mengingatkan bahwa kepesertaan yang tidak aktif dapat berpotensi menghambat proses administrasi keberangkatan. Pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi hal penting yang sebaiknya dilakukan sejak jauh hari.

Beberapa kasus terdapat jemaah yang mengalami sakit saat kembali dari Tanah Suci dan terpaksa membayar biaya rumah sakit dengan uang sendiri karena tidak menjadi peserta JKN atau status kepesertaan JKN tidak aktif. Tentu diharapkan, dengan syarat aktifnya kepesertaan JKN, kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Selain itu, dengan prinsip portabilitas JKN, jemaah haji dapat mengakses layanan kesehatan saat berada di asrama embarkasi di seluruh Indonesia di mana ia ditempatkan,” kata Rizzky.

Rizzky mengungkapkan bahwa layanan Program JKN ini berlaku di seluruh Indonesia, baik di fasilitas kesehatan milik swasta maupun pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (puskesmas/klinik pratama/dokter praktik mandiri) maupun di rumah sakit. Dalam Program JKN, calon jemaah haji yang sudah menjadi peserta juga dapat melakukan skrining riwayat kesehatan secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN.

Rizzky menyampaikan bahwa perlindungan kesehatan ini tidak hanya untuk jemaah, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan.

“Selain melindungi jemaah, Program JKN juga memberikan rasa tenang karena keluarga di rumah tetap memiliki akses layanan kesehatan. Jadi jemaah bisa fokus beribadah,” ujarnya.

Lebih dari itu, Program JKN juga mengusung semangat gotong royong. Iuran yang dibayarkan peserta turut membantu peserta lain yang sedang membutuhkan layanan kesehatan.

Salah satu syarat haji adalah istitha’ah, mampu. Maknanya, jemaah haji wajib memiliki kemampuan fisik maupun finansial untuk menunaikan ibadah haji. Mengingat ibadah haji bukanlah ibadah yang ringan, baik secara fisik maupun finansial, syarat Istitha’ah menjadi masuk akal.

“Bagi yang sudah dimampukan untuk berangkat haji, InshaAllah juga dimampukan untuk menjaga kepesertaan JKN tetap aktif. Ini bagian dari ikhtiar dan kepedulian kita bersama,” tambahnya.

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2015

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2014-2019

PADA Februari 2026, rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional tercatat mencapai 111,86%, tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Artinya, setiap bulan BPJS Kesehatan mengeluarkan Rp111,86 untuk setiap Rp100 iuran yang diterima. Februari 2026 saja, pendapatan iuran sebesar Rp29,26 triliun harus berhadapan dengan beban klaim Rp32,73 triliun. Selisih Rp3,47 triliun yang harus ditambal dari cadangan dana yang semakin tipis.

Ini bukan anomali sesaat. Ini adalah tren yang merayap dengan konsistensi mengkhawatirkan: 104,72% pada 2023, naik menjadi 105,78% pada 2024, lalu 107,69% pada 2025, dan kini menembus 111,86%. Setiap tahun, lubang itu semakin melebar, sementara cadangan yang tersedia untuk menutupnya semakin menyempit.

Aset bersih DJS yang pada 2022 sempat mencapai Rp56,67 triliun, telah menyusut menjadi Rp49,52 triliun pada akhir 2024. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperingatkan, jika tidak ada perubahan kebijakan, ketahanan DJS dapat menjadi negatif mulai 2026, dengan proyeksi defisit akumulatif bisa melampaui Rp58 triliun. Pemerintah sendiri memperkirakan defisit tahunan BPJS Kesehatan berpotensi mencapai Rp20 hingga Rp30 triliun per tahun.

Memahami Anatomi Krisis

Untuk memahami mengapa ini terjadi, kita perlu melihat tiga tekanan yang bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat. Pertama, lonjakan utilisasi yang bersifat struktural. Selama satu dekade terakhir, program Jaminan Kesehatan (JK) atau yang lebih familier dengan sebutan JKN berhasil mengubah perilaku kesehatan masyarakat Indonesia secara fundamental.

Warga yang sebelumnya menahan diri berobat karena biaya, kini datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan lebih leluasa. Ini adalah keberhasilan program, sekaligus tekanan pada sisi keuangannya. Biaya jaminan kesehatan yang pada 2019 sebesar Rp108 triliun diproyeksikan melampaui Rp200 triliun pada 2025, bertumbuh hampir dua kali lipat dalam enam tahun.

Kedua, beban penyakit katastropik yang terus membengkak. Gagal ginjal saja telah menguras Rp13 triliun dari kas JKN sepanjang 2025, dengan pasien yang membutuhkan cuci darah dua hingga tiga kali seminggu seumur hidup. Belum lagi jantung koroner, kanker, stroke, thalasemia, diabetes, dan sirosis hati, secara bersama-sama menyerap porsi terbesar pembiayaan. Jauh melampaui perkiraan dalam desain awal program.

Ketiga, rendahnya keaktifan dan tingginya tunggakan peserta mandiri. Per Februari 2026, terdapat 58,32 juta peserta yang tidak aktif, sebagian besar berasal dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta mandiri yang menunggak iuran. Fenomena adverse selection, di mana seseorang mendaftar hanya ketika sakit, lalu berhenti membayar ketika sehat, menggerogoti prinsip gotong royong yang menjadi ruh program ini.

Risiko Nyata bagi Warga

Gagal bayar BPJS Kesehatan bukan ancaman abstrak. Ia memiliki wajah yang konkret: rumah sakit dan fasyankes lain menunda pembelian obat dan alat medis karena menunggu pembayaran klaim yang terlambat, perusahaan farmasi mengurangi produksi dan menunda distribusi karena menunggu pembayaran dari rumah sakit, dokter dan perawat frustrasi karena ketidakpastian operasional, pasien tidak mendapat layanan optimal karena fasilitas kesehatan mengalami masalah likuiditas, dan seterusnya.

Kisah nyata di atas pernah kita alami. Antara 2014 dan 2019, BPJS Kesehatan mengalami defisit berulang yang berujung pada keterlambatan pembayaran ke rumah sakit, penolakan pasien di sejumlah fasilitas, dan krisis kepercayaan terhadap sistem. Situasi itu baru terstabilkan setelah kenaikan iuran pada 2020.

Kini, dengan rasio klaim yang lebih tinggi dan cadangan DJS yang lebih tipis, risiko itu kembali mengancam dan kali ini dalam skala yang lebih besar, karena basis kepesertaan juga jauh lebih besar. Jika krisis keuangan JKN tidak ditangani serius, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah mereka yang paling bergantung pada program ini: warga miskin, penderita penyakit kronis, dan keluarga yang tidak memiliki pilihan lain.

Intervensi yang Tidak Dapat Ditunda

Solusi untuk krisis finansial JKN tidak sederhana dan tidak ada satu langkah ajaib yang menyelesaikan semuanya. Namun ada beberapa intervensi yang tidak dapat ditunda. Pertama, penyesuaian iuran PBI perlu segera dikaji secara serius. Iuran PBI yang saat ini sebesar Rp42.000 per orang per bulan sudah tidak lagi mencerminkan biaya riil pelayanan kesehatan.

DJSN telah merekomendasikan kenaikan ke sekitar Rp70.000. Kenaikan ini memang akan menambah beban APBN, namun konsekuensi dari tidak menaikkannya, erosi cadangan DJS yang tidak terkendali, jauh lebih mahal dalam jangka panjang.

Kedua, mengimplementasikan strategi pembelian layanan kesehatan yang cerdas (strategic health purchasing) secara masif. BPJS Kesehatan memiliki posisi tawar sebagai pembeli tunggal terbesar di pasar kesehatan Indonesia. Kekuatan itu belum sepenuhnya digunakan untuk menegosiasikan harga obat, alat medis, dan lainnya secara lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas.

Ketiga, program promotif dan preventif harus mendapat porsi investasi yang lebih besar. Mencegah seseorang jatuh sakit jauh lebih efisien daripada membiayai pengobatannya. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pencegahan obesitas, diabetes, hipertensi, sakit jantung, strok, akan menghemat puluhan rupiah biaya klaim penyakit katastropik di masa depan.

Preventif dapat dilakukan oleh: keluarga, sekolah, masyarakat, dan terutama pemerintah. Pemerintah mampu membuat regulasi untuk membatasi konsumsi makanan atau minuman yang dapat membahayakan kesehatan warganya, seperti: gula, garam, dan lemak (GGL).

Secara spesifik dapat mengenakan cukai pada Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Dengan prinsip, primum non nocere atau first, do no harm (pertama-tama, jangan merugikan atau jangan membahayakan). Setelah itu, pemerintah menciptakan ekosistem terbaik untuk terwujudnya pola hidup sehat di tengah masyarakat.

Keempat, keaktifan peserta mandiri harus ditingkatkan melalui kombinasi insentif dan kemudahan. Model diskon iuran parsial yang berhasil diterapkan BPJS Ketenagakerjaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) dapat diadaptasi untuk mendorong keaktifan peserta mandiri JKN.

Kelima, revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan perlu dilakukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi BPJS Kesehatan dalam manajemen aset dan likuiditas, sekaligus memperkuat transparansi pelaporan keuangan hingga ke tingkat daerah.

Catatan Akhir: Keberhasilan yang Tidak Boleh Disia-siakan

JKN adalah program jaminan sosial terbesar yang pernah dijalankan negeri ini. Dalam satu dekade, ia telah membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun sistem perlindungan kesehatan berbasis solidaritas sosial dalam skala yang bahkan membuat banyak negara berdecak kagum.

Keberlanjutan program JKN bukan sekadar urusan kementerian/lembaga, aktuaria, dan neraca keuangan semata, tapi juga menjadi urusan dan harapan seluruh warga yang menjadi peserta. Mengapa? Karena JKN adalah pertaruhan moral bangsa: apakah kita serius mempertahankan janji konstitusional bahwa setiap warga berhak atas layanan kesehatan, atau kita akan membiarkannya runtuh karena keengganan mengambil keputusan yang boleh jadi tidak populer namun sangat perlu.

Sebagai bangsa, kita tidak boleh membiarkan JKN di ujung tanduk. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya angka di neraca BPJS, melainkan kesehatan, martabat, dan masa depan ratusan juta pesertanya. Wallahu a'lam bish-shawab.

Bisnis.com, JAKARTA - Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) resmi mendirikan I-CHIP (Indonesian Center for Health Evidence-Informed Policy), sebuah pusat studi transdisiplin yang didedikasikan untuk memperkuat kebijakan kesehatan nasional berbasis bukti ilmiah, integritas moral, dan keadilan sosial.

Pendirian I-CHIP menjadi bagian dari ikhtiar UMJ untuk menghadirkan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menjawab tantangan besar kesehatan nasional, mulai dari transformasi layanan kesehatan primer, pembiayaan kesehatan yang adil, ketahanan kesehatan menghadapi perubahan iklim, hingga penguatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan nasional.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma’mun Murod Al Barbasy, menyampaikan bahwa lahirnya I-CHIP bukan sekadar pembentukan lembaga baru, melainkan bagian dari kebangkitan intelektual dan moral kampus dalam mengawal masa depan bangsa.

“Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dibangun di atas ilmu pengetahuan, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat. I-CHIP hadir sebagai manifestasi dari semangat tersebut. UMJ ingin memastikan bahwa perguruan tinggi tidak hanya menjadi menara akademik, tetapi juga menjadi pusat solusi bagi persoalan bangsa,” ujar Rektor UMJ dalam keterangannya.

Ia menegaskan bahwa I-CHIP akan dikembangkan sebagai pusat studi tingkat universitas yang bersifat kolaboratif, melibatkan berbagai disiplin ilmu, jejaring nasional, dan mitra strategis lintas institusi.

Sementara itu, Direktur I-CHIP UMJ, Arief Rosyid Hasan, menyampaikan bahwa I-CHIP lahir dari kegelisahan akademik sekaligus panggilan moral agar kebijakan kesehatan Indonesia tidak kehilangan arah keadilan sosial.

“Kami percaya bahwa kebijakan kesehatan tidak boleh hanya didorong oleh kepentingan pasar atau politik jangka pendek. Kebijakan harus dibangun di atas bukti ilmiah yang kuat dan keberpihakan kepada masyarakat luas, khususnya kelompok rentan. I-CHIP ingin menjadi jembatan antara sains, negara, dan kemaslahatan publik,” ujarnya.

Menurut Arief, I-CHIP mengusung spirit Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, khususnya nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai instrumen pembelaan terhadap kaum mustadh’afin.

“Kalau dahulu Kyai Ahmad Dahlan menerjemahkan Surah Al-Ma’un melalui aksi sosial, maka hari ini kita menerjemahkannya melalui data, riset, dan kebijakan publik. I-CHIP adalah Al-Ma’un dalam bentuk sains kebijakan,” tambahnya.

Ke depan, I-CHIP akan berfokus pada pengembangan policy brief, policy modelling, riset spasial kesehatan, survei nasional, penguatan transformasi layanan kesehatan berbasis AI dan big data, hingga konsorsium lintas kampus dan lembaga strategis nasional.

Melalui I-CHIP, UMJ menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai pusat navigasi kebijakan publik yang independen, berbasis bukti, dan berpihak pada kepentingan rakyat. I-CHIP diharapkan menjadi salah satu motor kebangkitan kebijakan kesehatan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.