Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyesuaian iuran dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), apabila diterapkan, pada tahap awal difokuskan pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini sebagai upaya strategis untuk menjaga kesinambungan pendanaan program tanpa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengatakan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan, aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama.

Dia menilai bhawa penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang dapat secara langsung mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dalam paparannya, BPJS Kesehatan menyebut bahwa dengan mempertimbangkan sensitivitas kondisi sosial masyarakat serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, penyesuaian iuran pada tahap awal dapat difokuskan pada segmen PBI JK yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.

Skema tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, namun dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam menjaga kesinambungan pendanaan Program JKN.

Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan yang sedang disusun Kementerian Kesehatan.

Dalam rancangan tersebut telah diatur sejumlah penyempurnaan, antara lain tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN.

“Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat dipokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat, namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis,” kata Prihadi.

BPJS Kesehatan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian awal, sejumlah perubahan dalam Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan berpotensi menambah biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun.

Adapun, potensi tambahan biaya tersebut berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya. Namun, menurut paparan BPJS Kesehatan, hingga saat ini belum terdapat poin mengenai penyesuaian iuran dalam rancangan Perpres tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengungkapkan beban pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga April 2026 mencapai Rp65,03 triliun, sementara pendapatan iuran tercatat sebesar Rp59,8 triliun.

Prihadi menyampaikan bahwa secara historis rasio klaim Program JKN telah berada di atas 100% sejak awal penyelenggaraan. Setelah sempat membaik pada 2019, rasio klaim kembali meningkat pada 2023 dan pada April 2026 telah mencapai 108,72%.

“Sampai dengan April 2026, beban pelayanan kesehatan mencapai Rp65,03 triliun, sedangkan pendapatan iuran hanya Rp59,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program,” kata Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, apabila tren tersebut terus berlanjut maka akan memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan menjalankan dua pilar utama, yakni optimalisasi pendapatan iuran dan optimalisasi mutu serta efektivitas layanan.

Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp2,3 triliun pada 2025.

Sementara itu, penguatan layanan primer, pengelolaan rujukan yang tepat sasaran, serta peningkatan ketepatan verifikasi dan validasi penjaminan berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp13,18 triliun pada 2025.

Dalam kesempatan itu, Prihadi juga menyinggung rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini sedang berproses. Menurutnya, rancangan tersebut telah memuat penyempurnaan tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi KRIS, sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN, namun belum mencantumkan penyesuaian iuran.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi.

Dia mengatakan, berdasarkan kajian awal BPJS Kesehatan, sejumlah poin dalam rancangan Perpres tersebut berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun, yang berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya.

Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat difokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah, sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis.

BPJS Kesehatan berhasil menjangkau 99,4 persen penduduk Indonesia. Namun, tingginya jumlah peserta nonaktif dan tunggakan iuran kini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi untuk menjaga keberlanjutan program.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai persoalan utama BPJS Kesehatan saat ini bukan lagi memperluas kepesertaan, melainkan memastikan peserta tetap aktif membayar iuran serta mengendalikan biaya layanan kesehatan yang terus meningkat.

"Masalah utama terletak pada banyaknya peserta nonaktif dan besarnya tunggakan iuran. Dengan kata lain, tantangan BPJS saat ini bukan lagi sekadar menambah jumlah peserta, melainkan memastikan peserta tetap aktif dan berkontribusi secara rutin," ujar Yusuf kepada Warta Ekonomi, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, sebagian besar tunggakan berasal dari peserta sektor informal yang memiliki pendapatan tidak tetap. Akibatnya, pembayaran iuran sering kali tidak menjadi prioritas ketika peserta merasa masih sehat.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu mempermudah mekanisme pembayaran iuran sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat bahwa BPJS Kesehatan merupakan sistem gotong royong sosial yang membutuhkan partisipasi seluruh peserta.

"Solusi yang lebih efektif adalah mempermudah mekanisme pembayaran melalui kanal yang dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat," katanya.

Selain persoalan kepatuhan pembayaran iuran, Yusuf juga menyoroti tingginya beban biaya kesehatan akibat penyakit katastropik, seperti penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal.

Menurutnya, kelompok penyakit tersebut menjadi penyumbang terbesar biaya layanan kesehatan BPJS Kesehatan dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Beban terbesar BPJS berasal dari penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal yang terus meningkat setiap tahun," ujarnya.

Yusuf juga menilai kebiasaan masyarakat untuk menunda pengobatan hingga penyakit menjadi lebih parah perlu mendapat perhatian. Dari perspektif ekonomi kesehatan, penanganan sejak dini justru lebih efisien dibandingkan menunggu penyakit berkembang dan membutuhkan biaya pengobatan yang lebih besar.

Karena itu, ia mendorong penguatan layanan kesehatan primer, seperti puskesmas dan klinik, agar mampu melakukan skrining serta deteksi dini secara lebih efektif.

"Dengan cara ini, belanja kesehatan dapat bergeser dari pengobatan yang mahal menuju pencegahan yang lebih murah dan berkelanjutan," kata Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Meski penerimaan iuran terus meningkat, keuangan BPJS Kesehatan masih menghadapi tekanan akibat lonjakan biaya klaim yang tumbuh lebih tinggi.

Teranyar, pada Februari 2026 pendapatan iuran Rp29,26 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan mencapai Rp32,73 triliun. Alhasil, ada selisih Rp3,47 triliun yang menyebabkan beban terhadap pendapatan atau rasio klaim membengkak jadi 111,86%.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar tidak menampik bahwa saat ini posisi keuangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memburuk. Sejak 2013 hingga Februari 2026 rasio klaim selalu di atas 100%, artinya pembiayaan lebih tinggi daripada pendapatan iuran. Padahal, pendapatan JKN utamanya dari pendapatan iuran.

“Jadi mau enggak mau untuk mengatasi rasio klaim di atas 100% yaitu kenaikan iuran. Kenaikan iuran itu memang harus dilakukan untuk PBI saja, penerima bantuan iuran. Sementara itu, untuk yang mandiri itu jangan dinaikkan dulu sampai ekonomi pulih,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (10/4/2026).

Terlebih, lanjutnya, saat ini ada ancaman harga bahan bakar minyak (BBM) tinggi, sehingga akan memengaruhi daya beli masyarakat. Sebab itu, kenaikan iuran untuk mendukung JKN menjadi sebuah keniscayaan.

Timboel meneruskan dari sisi regulasi yang ada di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pada Pasal 38 ayat (1), besaran iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali.

“Tapi sekarang kan dari 2020 sampai sekarang sudah 6 tahun enggak naik-naik,” sebutnya.

Dia menyoroti dari fakta yang ada, keuangan BPJS Kesehatan kini sudah mengarah kepada defisit total atau sama seperti periode 2014-2019 lalu. Sebab itu, harus ada besaran iuran yang dinaikkan misalnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) dulu.

“Kalau Pekerja Penerima Upah [PPU] kan dia naik setiap tahun karena upah minimum naik walaupun 5%-nya tetap, nah peserta mandiri jangan dulu. Yang harus dilakukan adalah menghapus tunggakan iuran betul yang dijanjikan sejak Oktober 2025 yang sampai saat ini enggak dijalan-jalanin,” singgungnya.

Menurutnya, dengan dihapusnya tunggakan maka masyarakat atau peserta mandiri yang mau bayar iuran sudah tidak lagi terkendala dengan tunggakannya, sehingga bisa lagi membayar setiap bulannya dengan normal.

Lebih lanjut, Timboel menyoroti dana Rp20 triliun yang merupakan suntikan dana dari pemerintah ada baiknya digunakan sebagai kenaikan iuran PBI. Sementara, untuk yang penghapusan tunggakan ditujukan pada peserta mandiri supaya tidak lagi terkendala oleh tunggakan iuran dan bisa kembali bayar seperti biasanya.

“Nah, itu yang untuk meningkatkan pendapatan iuran, sehingga bisa menurunkan tingkat rasio klaim,” tegasnya.

Senada, praktisi jaminan kesehatan Hasbullah Thabrany menilai rasio klaim tahunan terus naik dan di atas 100% karena tidak ada penyesuaian iuran setiap dua tahun sekali. Padahal, biaya klaimnya semakin tinggi.

“Dan secara jujur memang sejak awal saya sampaikan iuran PBI kalau sekarang ini harusnya Rp70.000 per kapita per bulan dan juga kelas tiga sebesar itu harusnya sama, ya, yang sampai saat ini sejak tahun 2000 tidak dinaikkan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (10/4/2026).

Hasbullah menekankan yang bisa menaikkan iuran adalah pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres). Namun, dia menilai ada conflict of interest sehingga kenaikan iuran tidak pernah dilakukan selama 6 tahun terakhir.

Oleh karena itu, menurutnya jika kenaikan iuran tidak dilakukan pemerintah maka keuangan BPJS Kesehatan akan defisit. Meskipun, kondisi saat ini masih dapat ditopang oleh cadangan dana yang terbentuk selama pandemi Covid-19 karena klaimnya menurun.

“Tapi ini berbahaya kalau dibiarkan terus. Jadi pemerintah harusnya tahun ini sudah membayar iuran untuk PBI Rp70.000 per orang per kapita, bukan Rp42.000. Kelas 3 harusnya juga sudah sebesar itu, sehingga pemerintah mau subsidi yang PBPU, ya silakan PBPU suruh bayar Rp40.000, subsidi Rp30.000, boleh,” jelasnya.

Dia optimistis bahwa kemampuan masyarakat untuk membayar iuran itu sebenarnya ada. Yang penting adalah pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pembiayaan JKN perlu didukung melalui semangat gotong royong.

“Jangan dininabobokan rakyat, dibuat rakyat, pokoknya nunggu segala macam dibayarin pemerintah. Rakyat harus dididik bahwa ada hak, ada kewajiban. Kalau cuma dengar dari suara-suara jangan dipakai dulu, cek dulu. Kalau orang ditanya mau bayar naik iuran, pasti maunya sih enggak naik, tapi apa akibatnya harus dijelaskan,” tegas Hasbullah.

Bisnis.com, PEKANBARU — Tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II masih menjadi perhatian serius. Dari berbagai segmen peserta, peserta mandiri tercatat sebagai kelompok penunggak terbesar.

Deputi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II, Octovianus Ramba, mengungkapkan peserta mandiri mendominasi tunggakan dengan jumlah 358.778 peserta dan total piutang mencapai Rp289 miliar.

"Penunggak terbesar masih dari segmen peserta mandiri, yakni sebanyak 358.778 peserta dengan total tunggakan Rp289 miliar," ujar Octovianus, Kamis (26/2/2026).

Selain peserta mandiri, tunggakan juga tercatat dari segmen badan usaha. Sebanyak 64.919 peserta dari kelompok ini belum menyelesaikan kewajiban iurannya dengan total piutang senilai Rp43 miliar.

Sementara itu, dari segmen pekerja penyelenggara negara atau tenaga honorer, tunggakan tercatat sebanyak 29.365 peserta dengan total nilai Rp22 miliar.

Octovianus juga menyoroti tunggakan dari segmen iuran pemerintah daerah yang nilainya cukup signifikan, yakni mencapai Rp198,75 miliar.

"Dengan demikian, akumulasi tunggakan dari seluruh segmen tersebut membentuk piutang iuran JKN dalam jumlah besar yang perlu segera diselesaikan guna menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi peserta," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap ada sekitar Rp14 triliun tunggakan iuran yang berpotensi diputihkan atau dihapus setelah pemerintah turun tangan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan nilai itu adalah hasil perhitungan pihaknya, sehingga masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah.

“Rp14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin artinya diputihkan, nah itu sekitar itu,” ungkapnya seusai rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Adapun, saat rapat berlangsung Ghufron menyebut nilai itu adalah akumulasi dari peserta non aktif yang sejumlah sekitar 23 juta jiwa.

“Nah kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar Rp14 triliun atau tepatnya Rp14.125.680.000.000, jadi ini yang menunggak,” katanya dalam rapat tersebut.

Dia menjelaskan, skema penghapusan tunggakan iuran ini nantinya terbagi menjadi dua kategori. Pertama, penghapusan dilakukan satu kali bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Artinya, lanjut Ghufron, peserta ini dulunya kategori mandiri, kemudian tidak mampu bayar iuran dan akhirnya beralih ke PBI, sehingga tunggakannya dihapuskan.

“Kemudian yang kedua adalah PBPU beralih menjadi PBU Pemda, lalu PBPU nonaktif, nonaktif yang kelas 3 karena dia memang enggak mampu. Nah bila kemudian hari menunggak lagi, maka tunggakannya ini harus dibayar untuk aktif kembali,” tuturnya.

Lebih jauh, Ghufron menegaskan penghapusan piutang bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, terutama desilnya di bawah 4 otomatis akan dilakukan tanpa persyaratan pembayaran.

“Sedangkan penghapusan piutang bagi di luar fakir miskin, ini kadang-kadang salah kira dia nunggu penghapusan. [Padahal] dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran,” sebutnya.

Sementara itu, lanjutnya, bagi peserta yang sudah meninggal atau kepesertaannya ganda akan dihapus selamanya. Penghapusan itu akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali.

Sebagai informasi, saat ini rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penghapusan Tunggakan Iuran Program JKN sudah selesai diharmonisasi dan sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“Jadi sekarang sudah ada di Setneg, sudah selesai harmonisasi tinggal ditandatangani,” ungkap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap ada sekitar Rp14 triliun tunggakan iuran yang berpotensi diputihkan atau dihapus setelah pemerintah turun tangan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan nilai itu adalah hasil perhitungan pihaknya, sehingga masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah.

“Rp14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin artinya diputihkan, nah itu sekitar itu,” ungkapnya seusai rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Adapun, saat rapat berlangsung Ghufron menyebut nilai itu adalah akumulasi dari peserta non aktif yang sejumlah sekitar 23 juta jiwa.

“Nah kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar Rp14 triliun atau tepatnya Rp14.125.680.000.000, jadi ini yang menunggak,” katanya dalam rapat tersebut.

Dia menjelaskan, skema penghapusan tunggakan iuran ini nantinya terbagi menjadi dua kategori. Pertama, penghapusan dilakukan satu kali bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Artinya, lanjut Ghufron, peserta ini dulunya kategori mandiri, kemudian tidak mampu bayar iuran dan akhirnya beralih ke PBI, sehingga tunggakannya dihapuskan.

“Kemudian yang kedua adalah PBPU beralih menjadi PBU Pemda, lalu PBPU nonaktif, nonaktif yang kelas 3 karena dia memang enggak mampu. Nah bila kemudian hari menunggak lagi, maka tunggakannya ini harus dibayar untuk aktif kembali,” tuturnya.

Lebih jauh, Ghufron menegaskan penghapusan piutang bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, terutama desilnya di bawah 4 otomatis akan dilakukan tanpa persyaratan pembayaran.

“Sedangkan penghapusan piutang bagi di luar fakir miskin, ini kadang-kadang salah kira dia nunggu penghapusan. [Padahal] dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran,” sebutnya.

Sementara itu, lanjutnya, bagi peserta yang sudah meninggal atau kepesertaannya ganda akan dihapus selamanya. Penghapusan itu akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali.

Sebagai informasi, saat ini rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penghapusan Tunggakan Iuran Program JKN sudah selesai diharmonisasi dan sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“Jadi sekarang sudah ada di Setneg, sudah selesai harmonisasi tinggal ditandatangani,” ungkap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 23 juta peserta menunggak iuran dengan total nilai tunggakan mencapai Rp14 triliun.

"Kira-kira itu yang punya piutang itu sekitar 23 juta orang lebih gitu. Nah kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar Rp14.258.680," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2).

Ia menjelaskan lonjakan kepesertaan yang signifikan menjadi salah satu penyebab tingginya angka tunggakan. Sejak Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bergulir pada 2014 dengan 133 juta peserta, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan kini mencapai 283 juta jiwa.

Ghufron menjelaskan peningkatan angka kepesertaan BPJS tersebut juga diiringi bertambahnya peserta nonaktif akibat menunggak iuran.

"Kenapa tidak aktif, karena menunggak. Menunggak itu ditagih-tagihkan, tapi juga tidak keluar uangnya. Makanya banyak peserta nonaktif karena menunggak iuran," kata Ghufron.

Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran bagi kelompok tertentu. Meski demikian, Ghufon menyebut tidak seluruh peserta akan mendapatkan pemutihan secara otomatis.

Ia menegaskan penghapusan tunggakan otomatis hanya berlaku bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, khususnya yang masuk kategori desil 1 sampai 4, yaitu kelompok masyarakat dengan kategori sangat miskin hingga rentan miskin.

"Jadi untuk miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4. Nah, itu bisa otomatis," ujarnya.

Sementara itu, peserta di luar kategori fakir miskin yang memiliki tunggakan harus mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan pembayaran agar dapat memperoleh penghapusan sebagian piutang.

Ia juga menegaskan tunggakan peserta yang telah meninggal dunia atau terdata ganda dalam sistem juga akan dihapuskan.

"Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui. Nah tentu, sedang peserta yang sudah meninggal atau yang ganda itu dihapus selamanya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan bahwa jumlah tunggakan iuranBPJS Kesehatan mencapai Rp26,47 triliun.

Dia merincikan bahwa hingga Februari 2026 jumlah peserta non aktif mencapai 63,4 juta jiwa dari total peserta yang sebanyak 284,5 juta jiwa. Sementara itu, jumlah peserta non aktif pada 2025 ada 49,2 juta jiwa.

“Total piutangnya, kalau di perbankan kita ini bilangnya utang yang tidak tertagih, itu ada Rp26,47 triliun,” ucapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Budi menjelaskan, bila ditilik secara dalam dari sisi jumlah peserta, kategori yang menunggak paling banyak terletak di peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai 16,9 juta jiwa atau sebesar Rp84 miliar.

“Dari sisi jumlah rupiah ternyata yang besar yang PBPU mandiri sebesar Rp22,29 triliun. Jadi, kalau yang sering melihat angka itu bisa melihat, pasti yang enggak bayar tuh banyak yang kelas-kelasnya tinggi ya,” jelasnya.

Menilik pemaparannya, jumlah tunggakan pada kategori Pekerja Penerima Upah penyelenggara Negara (PPU PN) mencapai Rp1.474 miliar. Kemudian, tunggakan di kategori PBPU Pemda menyentuh Rp1.025 miliar, kategori bantuan pemerintah untuk PBPU kelas 3 sebesar Rp804 miliar, kategori PPU BU sebesar Rp792 miliar.

Sementara itu, jumlah peserta yang menunggak di kategori BP PN (pensiunan) sebesar 0,3 juta jiwa, PBPU-BP (peserta mandiri) ada 13,9 juta jiwa dan 1,7 juta jiwa. Kemudian, PPU PN (ASN/TNI/Polri) sebesar 0,7 juta jiwa. PPU BU (Pekerja Formal) mencapai 7,8 juta jiwa, PBPU Pemda (PBI APBD) mencapai 7,9 juta jiwa, dan PBI ada 16,9 juta jiwa.

Lebih jauh, Budi menjelaskan peserta non aktif itu terbagi menjadi dua kategori. Pertama, tidak aktif karena menunggak iuran. Yang kedua adalah karena mereka mutasi atau keluar dari kategori awal.

“Jadi misalnya yang PBI, 16,9 juta jiwa itu tidak aktif kenapa? Karena dia dimutasi keluar dari PBI bisa ke kategori-kategori PBPU mandiri atau yang lain, sehingga dia tidak bayar iurannya. Itu perbedaannya antara yang tidak aktif menunggak. Kalau tidak aktif menunggak itu benar-benar misalnya PBPU mandiri 13,8 juta itu memang statusnya dia dari dulu di situ kemudian dia berhenti bayar. Kalau PBPU mandiri yang 1,7 nah artinya dia pindah keluar dari kategori itu, sehingga dia berhenti membayar,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan menilai capaian cakupan (coverage) kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Februari 2026 terbilang positif. Namun, masih banyak peserta yang tidak aktif di BPJS Kesehatan.

Pada periode tersebut, ada 284,5 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan. Dari total itu, 221,1 juta jiwa merupakan peserta aktif dan 63,4 juta jiwa peserta non aktif.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti jumlah peserta non aktif mengalami kenaikan yang tinggi. Kenaikan ini dia lihat dari data per 2025 yang peserta non aktifnya 49,2 juta jiwa. Sementara, Februari 2026 mencapai 63,4 juta jiwa.

“Ini juga berkaitan dengan wacana adanya penghapusan [tunggakan iuran]. Ini sama kalau di perbankan kalau kita begitu ada wacana penghapusan, orang yang tadinya aktif malah jadi nonaktif karena dia berharap itu nanti dihapus,” ucapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Sebab itu, Budi menilai ini adalah moral hazard yang perlu diantisipasi, terlebih setelah melihat data bahwa peserta yang nonaktif semakin bertambah.

“Tapi dari sisi jumlah total bagus, cuma dari peserta aktifnya terjadi penurunan yang agak signifikan. Dalam 2 bulan saja sudah turun 12 juta dari 2025 Desember ke Februari 2026,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia turut menyampaikan sampai dengan Februari 2026, skema bantuan iuran JKN baik PBI maupun PBPU telah mencapai 156,8 juta jiwa. Ini setara dengan 55% populasi penduduk Indonesia yang sudah disubsidi pemerintah.

Budi merincikan, pada periode itu pemerintah memberikan subsidi kepada 96,5 juta jiwa yang terkategorikan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang disubsidi oleh APBN. Kemudian, 47,4 juta jiwa masyarakat disubsidi oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Selanjutnya, ada 12,9 juta jiwa yang disubsidi sebagian atau PBPU Mandiri kelas 3.

“Kalau yang 96,5 juta disubsidi penuh oleh pemerintah pusat [sebesar] Rp42.000, yang 47,4 juta disubsidi penuh oleh pemerintah daerah [sebesar] Rp42.000, yang 12,9 disubsidi sebagian Rp7.000, oleh pemerintah pusatnya Rp4.000-an gitu, oleh pemerintah daerahnya Rp2.000-an,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan ini membuktikan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia sudah menerima subsidi dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Dengan komposisi sumber yang berbeda, ada yang anggarannya masuk lewat pemerintah pusat, ada anggarannya masuk pemerintah daerah dan juga ada yang penuh 100%, ada yang sebagian yang hanya 7.000. Jadi 35.000 tetap dia bayar sendiri,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan, program pemutihan iuran bagi peserta yang tidak mampu masih dalam proses pembahasan di tingkat pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Ia mengatakan, untuk melaksanakan kebijakan pemerintah itu, BPJS Kesehatan tak lagi membutuhkan tambahan anggaran, karena memang sebatas menyelesaikan tunggakan iuran peserta yang tidak mampu, hingga harus masuk kategori Penerima Bantuan Iuran alias PBI.

"Itu enggak perlu tambahan, karena itu memang orang tidak mampu, gitu. Yang sudah bertahun-tahun," kata Ali Ghufron seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Meski begitu, ia menekankan, dalam konsep pemutihan, nantinya ada kemungkinan tidak sepenuhnya menghilangkan seluruh tunggakannya, melainkan seperti memangkas tunggakan 10 tahun menjadi hanya 2 tahun.

"Biasanya kalau utang 10 tahun, ya, nunggak 10 tahun, kita anggap 2 tahun. Nah, ini bicara tentang 2 tahun itu, untuk orang yang tidak mampu," ujar Ali Ghufron.

"Tapi persisnya nanti di Kemenko PM ya, dan tentu dari Presiden. Kita tunggu ya kebijakannya seperti apa," tegasnya.

Untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tengah rencana pemutihan tunggakan iura, pemerintah kata Ali Ghufron juga sudah mencairkan anggaran tambahan untuk kas BPJS Kesehatan senilai Rp 20 triliun.

Ia mengatakan, dari total anggaran itu, yang sudah dicairkan saat ini setengahnya, yakni Rp 10 triliun.

"Rp 10 triliun sudah masuk untuk PBI melalui Kementerian Kesehatan, yang Rp10 triliun lagi belum. Oleh karena itu, bagaimana memastikan Rp 20 triliun ini masuk di BPJS Kesehatan," tutur Ali Ghufron.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengungkap kejelasan soal anggaran Rp20 triliun yang akan diterima lembaganya dan rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS oleh pemerintah.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan anggaran itu digunakan untuk keberlanjutan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional alias JKN.

“Jadi Rp20 triliun itu untuk sustainability program JKN,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Sementara itu, lanjutnya, untuk pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

“Intinya itu untuk sustainability gitu, itu adalah bagaimana kehadiran negara dan untuk orang miskin ya. Namun, jangan disalahgunakan, wah, nanti kalau gitu saya nunggak saja, suatu ketika nanti [akan] diputihkan, tidak seperti itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ghufron menekankan bahwa anggaran untuk pemutihan iuran BPJS Kesehatan ini memang ada, tetapi dia tidak menyebut berapa kisaran yang dibutuhkan untuk kebijakan itu.

Lebih jauh, dia turut menyebut mengenai wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini masih dalam pembicaraan. Yang jelas, dia berharap bahwa perhatian terhadap kesehatan itu harus terus ditingkatkan.

“Yang jelas itu kan masih dibicarakan ya. Yang jelas masyarakat kita ini tentu harus perhatian terhadap kesehatan. Ini menurut saya perhatian terhadap kesehatan itu perlu ditingkatkan bersama, bahwa kesehatan itu penting ya,” ucap Ghufron.

Sebelumnya, ramai beredar bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Hal itu disampaikan olehnya setelah rapat bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Rabu (22/10/2025).

Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.

Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun.

"Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).