JAKARTA - Upaya menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus ditempuh BPJS Kesehatan, salah satunya dengan memperkuat langkah strategis bersama Kejaksaan Agung. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kolaborasi dengan Kejaksaan Agung diharapkan dapat memperlancar penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan segenap pihak dalam mendukung implementasi Program JKN.

“Guna menjaga keberlanjutan Program JKN, kami telah melakukan beragam upaya peningkatan kolektibilitas iuran JKN. Di sisi lain, kami juga mengharap dukungan Kejaksaan Agung RI, khususnya dalam memperkuat ekosistem pencegahan kecurangan, penegakan hukum penanganan kecurangan, maupun pendampingan hukum dalam pengelolaan Program JKN,” kata Pujo usai bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Jumat (26/6/2026).

Pujo menjelaskan, BPJS Kesehatan telah membangun sistem anti kecurangan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa keuangan (OJK), Kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan lembaga strategis lainnya.

“Tata kelola yang baik menjadi fondasi kami dalam menjalankan Program JKN. Kami selalu berupaya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam mengelola DJS, sebagaimana ketentuan yang diatur regulasi. Setiap tahun kami juga diaudit oleh banyak pihak, mulai auditor internal, auditor independen, hingga auditor pemerintah, untuk memastikan pengelolaan DJS berjalan sesuai koridor regulasi,” katanya.

Selain membangun ekosistem anti kecurangan melalui kolaborasi lintas instansi, BPJS Kesehatan menerbitkan kebijakan tentang tata kelola pencegahan dan pendeteksian kecurangan, penguatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem informasi. Edukasi budaya pencegahan kecurangan juga terus digencarkan kepada pegawai BPJS Kesehatan, peserta, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan whistleblowing system sebagai ruang aman bagi masyarakat dan tenaga kesehatan untuk melaporkan indikasi pelanggaran. “Terima kasih kepada Kejaksaan Agung RI yang telah konsisten memberikan dukungannya kepada BPJS Kesehatan dalam upaya penegakan kepatuhan stakeholders sesuai masing-masing kewajibannya, serta upaya pencegahan dan penanganan kecurangan yang mungkin terjadi dalam Program JKN. Harapan kami, Kejaksaan Agung dapat terus memberikan perlindungan hukum kepada BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Pujo.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat juga meminta dukungan Kejaksaan Agung untuk menegakkan kepatuhan badan usaha sebagai pemberi kerja dalam memastikan seluruh pekerjanya terlindungi jaminan kesehatan. Apalagi jaminan kesehatan merupakan salah satu hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja.

“Badan usaha bertanggung jawab mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi seluruh pekerja dan anggota keluarganya. Jika pekerja merasa aman dan terlindungi, maka produktivitas perusahaan dapat meningkat. Kami berharap ke depannya Kejaksaan Agung dapat mendukung upaya penegakan aturan bagi para pemberi kerja, termasuk mendorong aparat penegak hukum untuk menindak pemberi kerja yang melanggar aturan, sesuai regulasi yang berlaku,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa usulan mengenai pembentukan pusat data dan informasi pertanggungan kesehatan terintegrasi, membutuhkan kajian lebih lanjut.

"Kami menyadari implementasinya memerlukan kajian lebih lanjut khususnya terkait pelindungan data pribadi, keamanan informasi, tata kelola data, serta kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor,” lanjut Ogi Prastomiyono di Jakarta, Jumat.

Para pelaku industri asuransi menyarankan agar pusat data tersebut dikembangkan seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di sektor perbankan, seiring dengan mulai diberlakukannya mekanisme Coordination of Benefit (CoB) yang memerlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha.

“OJK memandang usulan pembentukan pusat data informasi sebagai langkah yang positif untuk mendukung penguatan manajemen risiko, meningkatkan kualitas underwriting, dan juga mempercepat proses klaim, serta membantu mitigasi fraud dan adverse selection di industri asuransi kesehatan,” katanya.

Oleh karena itu, ia menilai diperlukan kolaborasi yang erat antara regulator, pelaku industri, BPJS Kesehatan, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan pusat data tersebut serta menjamin pelindungan konsumen.

Coordination of Benefit (CoB) atau Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) merupakan mekanisme pembagian tanggung jawab penyelesaian klaim asuransi antara dua atau lebih penyedia asuransi, termasuk antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta.

Ogi menuturkan, implementasi mekanisme tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1117/2025 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Selisih Biaya Oleh Asuransi Kesehatan Tambahan Melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan.

Untuk memperkuat implementasi mekanisme tersebut, Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) dalam rapat pada 14 April 2026 memutuskan untuk membentuk satuan tugas (task force).

Satuan tugas tersebut melibatkan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi rumah sakit, Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), hingga Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

“Itu kerangka (kerja) yang sudah kami lakukan, dan nanti di bulan Juli akan ada rapat koordinasi lanjutan KKSK, dan kami akan menyampaikan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang dicapai,” ujar Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Usulan Komisioner Penjaminan Kesehatan Nasional untuk mewajibkan mahasiswa baru menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memicu respons dari parlemen. Kebijakan tersebut agar tidak menjadi beban baru yang menghalangi masyarakat miskin dalam mengakses bangku kuliah.

Anggota Komisi IX DPR RI dari PDIP Edy Wuryanto menekankan negara harus hadir dengan solusi konkret. Jika terdapat mahasiswa dari keluarga tidak mampu, pemerintah wajib memberikan mitigasi melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau integrasi dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Secara yuridis dan sosiologis, perlindungan kesehatan bagi mahasiswa memang sangat penting mengingat risiko penyakit bisa datang kapan saja, terlebih bagi mahasiswa yang merantau jauh dari keluarga. Namun, implementasinya di lapangan tidak boleh mengorbankan hak pendidikan.

"Pada hakikatnya, tidak boleh ada masyarakat miskin yang terhalangi mendapatkan pendidikan karena aturan ini. Negara harus hadir memberikan perlindungan sekaligus memastikan akses pendidikan tetap terbuka," katanya, Rabu (27/5/2026).

Karena itu, Edy mendesak kementerian terkait dan pihak kampus untuk mengambil langkah taktis:

- Sosialisasi Masif: Mengedukasi mahasiswa mengenai mekanisme layanan, hak peserta, dan tata cara mengakses fasilitas kesehatan agar publik memahami tujuan baik dari kebijakan ini.

- Advokasi Kemendikti Saintek: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi harus mengadvokasi seluruh rektor baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta agar aturan ini dipahami secara seragam dan tidak menjadi batu sandungan administratif.

- Penyesuaian Usia: Untuk mahasiswa yang telah menginjak usia 25 tahun, status kepesertaannya harus segera dilaporkan dan disesuaikan secara mandiri dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, usulan ini mencuat setelah pihak direksi penjaminan kesehatan mengajukan rencana kerja sama resmi kepada Kemendikti Saintek. Kebijakan ini dinilai krusial untuk memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi anak muda yang rentan terdampak pola hidup tidak sehat seperti penyakit maag dan tifus.

"Perguruan tinggi jangan sampai mengganggu atau menghalangi masyarakat mendapatkan akses pendidikan hanya karena persoalan kepesertaan JKN," ujar Edy.

JAKARTA - Rumah Sakit (RS) Kardiologi Emirates Indonesia di K ota Solo, Jawa Tengah resmi melayani pasien BPJS Kesehatan. Melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan, rumah sakit ini diharapkan dapat menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan jantung secara komprehensif.

Direktur RS Kardiologi Emirates Indonesia, Dr Ali Zaenal Abidin, Sp.JP mengatakan, rumah sakit ini merupakan tipe A khusus jantung yang mempunyai 100 bed. Layanan yang disediakan mulai dari pelayanan poliklinik spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung sub spesialis, maupun konsultan dan polis spesialis.

"Kami di sini juga memiliki pelayanan IGD kegawatdaruratan dan rawat inap intensive care, disertai dengan alat-alat canggih seperti CRRT, ventilator, ECMO dan ruang isolasi khusus," kata Ali Zaenal Abidin saat Launching Pelayanan BPJS RS Kardiologi Emirates Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Hadir dalam kesempatan itu, Wali Kota Solo Respati Ardi; Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Debbie Nianta Musigiasari. Juga hadir secara daring, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba; Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono; Duta Besar (Dubes) Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Al-Dhaheri; Dubes Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Judha Nugraha.

Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 19 November 2025. Rumah sakit bertaraf internasional ini, merupakan hasil hibah Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) senilai Rp417,3 miliar yang menjadi simbol nyata persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.

Lebih lanjut Ali Zaenal Abidin mengatakan, pihaknya juga melayani untuk pelayanan CATNAP untuk kegawatdaruratan jantung yang didukung oleh spesialis jantung pembuluh darah, spesialis bedah torak kardiofaskular dan spesialis bedah faskular. Pihaknya juga melakukan pelayanan untuk operasi oleh dokter spesialis bedah torak kardiofaskular dan dokter bedah faskular.

"Di sini juga dilakukan pelayanan penunjang untuk penunjang diagnostik, rehabilitasi, pelayanan laboratorium dan hemodialisa," ucapnya.

Untuk SDM RS Kardiologi Emirates Indonesia, lanjutnya, merupakan integrasi antara Rumah Sakit Pusat Dokter Sarjito dan tenaga kesehatan dari Pemkot Surakarta. Pihaknya juga melakukan perekrutan baru dokter-dokter part timer untuk melakukan pelayanan lebih lanjut dan paripurna.

Lebih jauh dijelaskan, semenjak Oktober 2025 hingga April 2026 Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia sudah melayani 1.053 pasien yang didominasi rawat jalan maupun outpatient pasien, dan pasien untuk kebutuhan pelayanan penunjang, seperti radiologi maupun imaging yang lainnya.

"Salah satu unggulan kami adalah untuk medical check up kasus jantung. Lalu memang saat ini untuk pasien rawat inap kami semakin lama semakin bertambah," tuturnya.

Pihaknya yakin dengan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, total pasien rawat inap akan menaik. Rumah sakit selama ini telah melakukan berbagai tindakan kompleks hingga tindakan koroner, struktural jantung hingga ablasi aritmia. Selain itu juga tindakan-tindakan lain, seperti operasi, pergantian katup, pergantian penambalan pada lubang jantung hingga operasi bypass.

Dikatakannya, rumah sakit telah melakukan operasi jantung pertama pada 10 Desember 2025. Setelah itu, juga dilakukan proses kredensial BPJS yang selanjutnya pada 1 Mei 2026 telah menandatangani perjanjian kerja sama. Diharapkan pada Mei 2026, terdapat integrasi dari pasien-pasien dari jaminan kesehatan nasional.

"Dengan sudah dilakukannya kerja sama dengan BPJS Kesehatan, rumah sakit ini dapat menjangkau semua masyarakat Indonesia, khususnya warga Solo Raya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jantung secara komprehensif," tegasnya.

Ali Zaenal Abidin menambahkan, rumah sakit dapat berkembang karena dukungan dari berbagai kalangan. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Uni Emirat Arab, Kementerian Kesehatan, Pemkot Solo, BPJS Kesehatan dan Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Dr Sajito yang telah memberikan dukungan hingga saat ini.

Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga dan mengawal pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia agar selalu prima untuk masyarakat. Penyakit jantung merupakan salah satu tantangan kesehatan yang utama di Indonesia. Sehingga keberadaan fasilitas kesehatan yang modern, namun inklusif dan humanis, diperlukan untuk melayani warga tanpa membeda-bedakan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Debbie Nianta Musigiasari mengatakan, RS Kardiologi Emirates Indonesia merupakan RS yang ke-55 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Surakarta.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah menggratiskan seluruh iuran BPJS Kesehatan. Langkah ini dapat menyederhanakan persoalan pendataan peserta yang selama ini dinilai masih berbelit.

Gagasan tersebut disampaikan Charles dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026) kemudian viral di berbagai potongan video yang tersebar di media sosial.

Skema iuran yang berlaku saat ini masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Dia menilai mekanisme klasifikasi peserta berdasarkan kemampuan ekonomi kerap menimbulkan persoalan di lapangan, mulai dari data yang tidak akurat hingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat.

Dengan menggratiskan iuran secara menyeluruh, pemerintah dinilai bisa memangkas kompleksitas birokrasi dan memastikan akses layanan kesehatan lebih merata.

“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah” ujar Charles, Kamis (16/4/2026).

Secara fiskal, pemerintah dinilai mampu menanggung beban iuran tersebut. Dia membandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran hingga ratusan triliun rupiah. “Mampu pak, program lain (MBG) malahan dipakai untuk motor trail. Ini untuk kesehatan rakyat,” ucapnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, meminta penjelasan mendalam dari direksi BPJS Kesehatan mengenai masa depan program jaminan kesehatan nasional. Charles mengingatkan kembali proyeksi keuangan yang sempat dibahas bersama direksi periode sebelumnya.

Hal itu disampaikan Charles dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026. Menurut Charles proyeksi tersebut menunjukkan risiko kebangkrutan jika BPJS Kesehatan tidak segera mengambil langkah-langkah fundamental.

“Saya ingat di ruang rapat ini beberapa tahun yang lalu, ketika kita mengadakan rapat dengan Direksi lama, disampaikan kepada kita bahwa kalau tidak ada intervensi secara serius, maka tahun 2026 ini keuangan dari BPJS Kesehatan bisa kolaps, Pak. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita ketahanannya ini sampai kapan, Pak,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Charles juga mempertanyakan realisasi janji pemerintah untuk menyuntikkan modal tambahan yang bertujuan memperkuat arus kas BPJS Kesehatan, yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.

“Termasuk misalnya, yang sudah pernah dijanjikan oleh pemerintah bahwa BPJS Kesehatan akan disuntik anggaran Rp20 triliun. Kelanjutannya sampai mana? Karena sepertinya sampai hari ini, saya nggak tahu mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan kepada kita apakah sudah ada suntikan dari pemerintah untuk memperbaiki atau membantu kondisi keuangan dari BPJS Kesehatan?” ujarnya.

Lihat video: Sengkarut Data BPJS Kesehatan, Rakyat Terjepit Akses Kesehatan?



Di luar aspek keuangan, Charles menyoroti nasib 11 juta peserta yang dinonaktifkan sejak Januari lalu. Walaupun sempat disepakati bahwa mereka tetap berhak mendapat layanan, kenyataan di lapangan justru berbeda akibat perbedaan penafsiran aturan.

“Kalau di kita ini yang kita pahami, 11 juta yang dinonaktifkan harus bisa mengakses layanan secara gratis, dibiayai oleh pemerintah. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Menkes dan beberapa pihak yang kita undang di sini, sepertinya yang diakui hanya 100 sekian ribu saja yang masuk dalam kategori pasien katastropik,” ungkap Charles.

Charles mendesak Dirut BPJS Kesehatan untuk menyampaikan rincian data reaktivasi peserta tersebut, baik yang berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta mandiri, maupun yang dibiayai Pemerintah Daerah (PBPU-Pemda).

Kekhawatiran Charles semakin bertambah melihat tren penurunan kepesertaan aktif di tingkat daerah. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat disebut sebagai pemicu utama banyak bupati yang mulai mengurangi alokasi anggaran iuran warga.

“Kebetulan tadi pagi saya dan Pak Edi menerima beberapa bupati dari beberapa daerah datang kesini ngobrol sama kita, mengeluhkan berbagai hal akibat dari pemotongan TKD. Salah satunya yaitu kesulitan membayarkan PBPU iuran untuk PBPU-Pemda,” jelasnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyentil prioritas anggaran pemerintah. Menurut perhitungannya, hanya dibutuhkan sekitar Rp113 triliun per tahun untuk menanggung seluruh peserta non-pekerja agar 100% rakyat Indonesia tercover secara aktif.

“Sedangkan kalau kita tahu kebutuhan rakyat hari ini, yang paling berdasar adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi saya berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, Pak Dirut bisa lapor kepada Bapak Presiden, dampak dari pemotongan TKD di sana, ya ini seperti ini,” tuturnya.

Dalam upaya mencapai target kepesertaan aktif secara menyeluruh, Charles menekankan bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat seringkali tidak selaras dengan realitas ekonomi di masyarakat, sehingga menyulitkan akses layanan kesehatan bagi warga yang berada di garis kemiskinan.

“Keinginan kita untuk bisa target mencapai 100% dari keaktifan kepesertaan BPJS akan sulit akibat dari pemotongan TKD. Dan yang pasti saya yakin kita semua yang harus hadir di sini, kita punya keinginan yang sama. Kita ingin agar setiap warga negara, tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak bisa berobat. Dan kita harus cari solusinya sama-sama,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkuat koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan efektivitas sistem jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.

“Pemerintah harus memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi. Kenapa setiap negara harus sehat? Karena sehat itu sumber produktivitas. Orang yang sehat itu produktif, sedangkan orang yang sakit pasti produktivitasnya turun. Jika produktivitas suatu negara turun, negara tersebut tidak akan bisa mencapai kondisi pembangunan yang optimum,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy saat menerima Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito untuk membahas penguatan keberlanjutan program JKN.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Rachmat mengatakan BPJS Kesehatan adalah salah satu institusi yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan BPJS Kesehatan telah terjalin melalui perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada September 2025 dan hingga kini masih menjadi dasar koordinasi dalam pemanfaatan data dan penguatan kebijakan JKN, ujar dia.

BPJS Kesehatan pun, lanjutnya, tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat layanan dan keberlanjutan program, termasuk melalui pendekatan layanan yang lebih berfokus pada kebutuhan peserta serta penguatan teknologi.

Menteri PPN menanggapi adanya tantangan struktural dalam sistem jaminan kesehatan, khususnya terkait ketidaksesuaian antara iuran dan beban pembiayaan layanan kesehatan.

“Ketidaksesuaian ini perlu diperhatikan dengan saksama dan segera dicari solusinya,” kata Rachmat Pambudy.

Ia turut mendorong jajaran direksi BPJS Kesehatan untuk memperkuat kerja tim serta kepemimpinan berbasis keteladanan dalam menjalankan tugas, sehingga berbagai tantangan dalam sistem jaminan kesehatan nasional dapat diatasi secara bertahap.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kalau kita hitung rata-rata anggotanya 1.000 orang saja, berarti minimal ada 30 juta masyarakat desa dan kelurahan yang akan terfasilitasi (fasilitas kesehatan) di tahap pertama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, termasuk layanan apotek dan klinik, bagi masyarakat di desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Kerja sama itu dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Jakarta, Selasa.

Zabadi dalam siaran pers resmi di Jakarta, Selasa, mengungkapkan rencana besar pemerintah untuk meluncurkan operasionalisasi 30.000 Kopdes Merah Putih pada Agustus mendatang.

“Kalau kita hitung rata-rata anggotanya 1.000 orang saja, berarti minimal ada 30 juta masyarakat desa dan kelurahan yang akan terfasilitasi (fasilitas kesehatan) di tahap pertama,” ujarnya.

Zabadi menambahkan potensi cakupan ini masih sangat luas mengingat terdapat 83.393 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Menurut dia, jika seluruh wilayah tersebut memiliki koperasi dengan rata-rata 1.000 anggota, maka lebih dari 80 juta orang bisa dipastikan mendapatkan hak layanan kesehatan.

Ia menekankan bahwa koperasi ke depan tidak hanya bergerak di sektor ekonomi, tetapi juga menjadi sentra layanan kesehatan melalui kehadiran apotek dan klinik.

Lebih lanjut, Zabadi menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua entitas ini adalah “satu nyawa” yang bertujuan menyejahterakan masyarakat desa.

Dengan total 139.000 koperasi yang saat ini eksis di Indonesia, potensi untuk mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan dinilai sangat besar.

“Kami menyambut baik kerja sama ini dan akan terus mendorong seluruh anggota koperasi untuk menjadi peserta BPJS. Ini adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menambahkan bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia.

Ia menyebut fokus utama dari kolaborasi ini adalah menjaga keberlangsungan program serta memastikan kualitas layanan kesehatan yang merata guna mencegah masyarakat jatuh miskin akibat beban biaya pengobatan.

“Hari ini kita melakukan penandatanganan MoU untuk bisa bekerja sama dalam rangka melaksanakan program JKN sampai ke desa, masuk ke ekosistem Koperasi Desa Merah Putih, kemudian ke ekosistem MBG dan SPPG ke daerah-daerah,” kata dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan memperkuat kolaborasi untuk mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, khususnya dalam percepatan penjaminan layanan kesehatan bagi pekerja yang mengalami dugaan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan sinergi kedua lembaga tersebut merupakan langkah strategis dalam memastikan pekerja mendapatkan perlindungan menyeluruh.

“Kolaborasi ini sejalan dengan strategi 3C BPJS Ketenagakerjaan, yaitu memperluas coverage, memperkuat care, dan meningkatkan credibility layanan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Saiful usai bertemu Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Jakarta pada Sabtu (14/3).

Menurut dia, integrasi sistem layanan antara kedua lembaga memungkinkan proses penjaminan layanan kesehatan dilakukan lebih cepat, sekaligus memudahkan verifikasi peserta dan pemantauan penanganan kasus secara lebih akurat dan transparan.

Saiful menambahkan penguatan interoperabilitas sistem dengan BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dalam transformasi layanan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam penanganan dugaan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Dengan sistem yang terintegrasi, pekerja yang mengalami risiko kerja diharapkan dapat segera memperoleh layanan medis tanpa menghadapi proses administrasi yang rumit.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 yang menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penjamin pertama dalam penanganan kasus tersebut.

Sementara itu Prihati Pujowaskito mengatakan interoperabilitas sistem antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan guna mempercepat proses penanganan kasus dugaan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Menurut dia, fasilitas kesehatan kini dapat memperoleh kejelasan alur penanganan melalui pemanfaatan aplikasi e-PLKK milik BPJS Ketenagakerjaan yang telah terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan.

“Dengan integrasi ini, fasilitas kesehatan dapat memverifikasi data peserta secara digital sehingga proses penjaminan layanan menjadi lebih pasti dan transparan,” ujarnya.

Prihati mengakui di lapangan masih terdapat pekerja maupun fasilitas kesehatan yang mengalami kebingungan dalam menangani kasus dugaan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Karena itu, pemanfaatan aplikasi e-PLKK diharapkan dapat mempercepat pemberian layanan kesehatan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas rencana pembaruan nota kesepahaman terkait penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta rencana pemadanan data antarinstansi guna meningkatkan kepatuhan peserta jaminan sosial.

Selain itu, upaya peningkatan kepatuhan peserta juga direncanakan melibatkan Direktorat Jenderal Pajak melalui langkah kolaboratif ke depan.

Prihati menambahkan evaluasi dan penyempurnaan integrasi sistem akan terus dilakukan secara berkala agar implementasi kerja sama tersebut semakin optimal di lapangan, demikian siaran pers pada Senin.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

KALTENG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menanggung iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi sekitar 650.000 jiwa masyarakat kurang mampu. Langkah ini diambil agar kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan tanpa harus memikirkan beban biaya yang memberatkan.

“Sebanyak 650.000 jiwa iurannya dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Dengan angka itu, kita asumsikan seluruh masyarakat tidak mampu sudah terakomodasi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul, Senin, (2/3/2026).

Syamsul menjelaskan mekanisme yang digunakan tetap melalui Program BPJS Kesehatan. Artinya, sistem jaminan tidak berubah, hanya pembiayaan iuran peserta yang ditanggung pemerintah provinsi. “Skemanya tetap BPJS, hanya saja iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Dengan skema ini, masyarakat tetap mendapatkan hak layanan kesehatan sebagaimana peserta BPJS pada umumnya. Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam memperluas cakupan perlindungan kesehatan.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memberi penekanan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota agar tidak melakukan efisiensi pada sektor kesehatan, khususnya program BPJS bagi masyarakat.

Lihat video: Kabar Baik! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Segera Dihapus



“Kesehatan ini merupakan hal penting, jangan daerah memangkas BPJS untuk masyarakat, jangan BPJS yang kena efisiensi yang lain saja, kesehatan merupakan kebutuhan pokok” tegasnya.

Penegasan tersebut menunjukkan layanan kesehatan menjadi prioritas utama dan tidak boleh terdampak kebijakan penghematan anggaran. Selain pembiayaan iuran BPJS Kesehatan Kalteng, pemerintah provinsi juga menyiapkan skema perlindungan tambahan bagi masyarakat tidak mampu yang mengalami kondisi darurat dan belum memiliki jaminan kesehatan.

Dalam kasus kegawatdaruratan serta pasien tanpa BPJS, Pemprov menyediakan anggaran kelas III gratis di rumah sakit provinsi, yakni RSUD dr. Doris Sylvanus, RSUD Hanau, dan RSJ Kalawa Atei.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031. Pria yang menghabiskan sebagian besar kariernya di lingkungan kesehatan militer ini dikenal sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan kardiologi intervensi dengan pengalaman luas termasuk pernah bertugas di satuan elite Kopassus.

Penunjukan Prihati tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Melalui beleid yang berlaku per 19 Februari 2026 itu, Presiden memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026, termasuk Direktur Utama lama Ali Ghufron Mukti.

Untuk periode baru, Prihati Pujowaskito akan memimpin BPJS Kesehatan dengan didampingi tujuh direktur. Mereka adalah Abdi Kurniawan Purba, Akmal Budi Yulianto, Bayu Teja Muliawan, Fatih Waluyo Wahid, Setiaji, Vetty Yulianty Permanasari, dan Sutopo Patria Jati. Sementara untuk jajaran Dewan Pengawas, Presiden mengangkat Stevanus Adrianto Passat sebagai Ketua dari unsur pekerja.

Pria kelahiran Surakarta, 29 Maret 1967 ini mengawali karier militernya melalui jalur perwira karier TNI pada 1990. Ia merupakan lulusan Sepamilsuk ABRI III (1990) dan Sussarcabkes (1998). Yang menarik, selama periode 1990-2000, Prihati bertugas sebagai dokter di satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus), menangani kesehatan prajurit di medan operasi.

Di bidang akademik, Prihati menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1994. Ia kemudian melanjutkan pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Airlangga yang diselesaikan pada 2007, serta Selapakes pada tahun yang sama. Gelar Magister Manajemen Rumah Sakit (MMRS) diraihnya pada 2015, dan meraih gelar Doktor Hukum Kesehatan pada 2021.

Sepanjang kariernya, Prihati tercatat pernah menjabat sebagai Gumil Gol VIII Pusdikpassus (1995-1996), Pakesyon 41 Grup 4 Kopassus (1997-1998), Pakesyon 42 Grup 4 Kopassus (1999-2000), dan Pakesyon 21 Grup 2 Kopassus (2001-2002). Setelah bertahun-tahun di Kopassus, ia melanjutkan karier di lingkungan kesehatan militer, termasuk bertugas di Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Puskesad).

Prihati kemudian dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Kasubdep Jantung RS Dustira Kesdam III (2007), Kadep THT Mata/Kulit RS Dustira Dam III (2010), dan Kepala Departemen Jantung RS Dustira Cimahi. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya menjadi Kepala Departemen Jantung RSPAD Gatot Soebroto pada periode 2018-2021.

Setelah itu, ia diangkat sebagai Direktur Pengawasan Medik RSPAD Gatot Subroto pada 2021. Selanjutnya, Mayjen Prihati Pujowaskito menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan (Unhan) sejak Juni 2023 hingga sebelum ditunjuk menjadi Dirut BPJS Kesehatan. Ia juga aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi.

Harta Kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025, Prihati tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp7.073.749.029 atau sekitar Rp7 miliar. Harta terbanyak berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp3,6 miliar yang tersebar di Kota Cimahi, Sukoharjo, dan Garut.

Prihati juga memiliki alat transportasi berupa mobil IONIQ Hyundai tahun 2022 senilai Rp700 juta dan Honda Jazz CVT tahun 2020 senilai Rp225 juta. Selain itu, ia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp100 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp2.448.749.029. Dalam laporan tersebut, Prihati tidak mencatatkan kepemilikan surat berharga maupun utang.

Dengan latar belakang sebagai dokter spesialis jantung yang berpengalaman di lingkungan militer dan akademisi, publik menaruh harapan besar pada kepemimpinan Prihati di BPJS Kesehatan. Tantangan ke depan adalah bagaimana ia dapat membawa perspektif baru dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup lebih dari 270 juta jiwa peserta.

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Salemba menyatakan akan melaporkan Wali Kota Denpasar kepada aparat penegak hukum menyusul pernyataan yang dinilai menimbulkan polemik dan kegaduhan di ruang publik, serta berpotensi mencemarkan nama baik Presiden Republik Indonesia. Direktur Eksekutif LBH Salemba Muhammad Alfarizzi menegaskan bahwa pernyataan Wali Kota Denpasar telah berdampak luas karena pemberitaan yang berkembang kemudian dianggap benar oleh sebagian masyarakat, sehingga memicu kebingungan, keresahan, dan kegaduhan.

“Pernyataan itu berdampak luas karena banyak pihak menganggapnya sebagai kebenaran. Akibatnya muncul kebingungan, keresahan, dan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Muhammad Alfarizzi, dalam konferensi pers di Kantor LBH Salemba, Rabu (18/2/2026).

Alfarizzi menilai, narasi yang berkembang pascapernyataan tersebut membentuk persepsi negatif yang merugikan dan berpotensi menyerang kehormatan pihak tertentu, termasuk Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. “Narasi yang berkembang telah membentuk persepsi negatif yang merugikan dan berpotensi mencemarkan nama baik Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

LBH Salemba juga menilai pernyataan tersebut berpotensi memunculkan suasana saling curiga di tengah masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas serta kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah pusat. Dari sisi hukum, LBH Salemba menegaskan setiap pejabat publik memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Penyampaian tuduhan atau pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menurut LBH Salemba, berpotensi mengarah pada pelanggaran ketentuan pidana. LBH Salemba menyebut rujukan pasal yang akan dikaji lebih lanjut, antara lain Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang fitnah apabila tuduhan tidak dapat dibuktikan, serta Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru) terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat seseorang di muka umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, LBH Salemba menyatakan akan menempuh langkah hukum dan menyiapkan laporan resmi dalam waktu satu hingga dua hari ke depan, sesuai mekanisme hukum yang berlaku. “Kami sedang menyusun materi laporan dan mengkonsolidasikan rekan-rekan advokat serta konsultan hukum untuk memperkuat langkah hukum ini. Dalam satu sampai dua hari ke depan, laporan akan kami ajukan sesuai prosedur,” kata Muhammad Alfarizzi.

Di akhir pernyataan, LBH Salemba mengajak seluruh pejabat publik untuk menjunjung tinggi etika, akurasi informasi, dan tanggung jawab konstitusional dalam setiap pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat.