JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman menyoroti fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi IV DPR ini meminta agar truk pupuk diprioritaskan di tengah kondisi kelangkaan solar.

Dia melihat kondisi tersebut berdampak serius terhadap distribusi pupuk subsidi, terutama di wilayah terdampak bencana seperti jalur Lembah Anai yang hingga kini masih dalam tahap perbaikan pascabanjir akhir November 2025 lalu. “Angkutan distribusi pupuk subsidi, layak diperlakukan setara truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya kejadian antrean di SPBU selang waktu terakhir,” kata Alex dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dia menuturkan, ruas jalan Lembah Anai merupakan akses vital yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten/kota di wilayah utara Sumatera Barat serta provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara. Pembatasan kendaraan di jalur tersebut membuat truk pengangkut pupuk subsidi harus memutar dan menghadapi antrean panjang solar subsidi di SPBU.

Alex yang juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR ini berpendapat, perlakuan khusus terhadap kendaraan distribusi pupuk subsidi penting dilakukan guna mendukung implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang telah memangkas jalur distribusi pupuk langsung dari gudang pelaku usaha distribusi ke Kios Pupuk Lengkap di lini akhir distribusi.

“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, ketiadaan solar subsidi. Jangan sampai ini jadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4, yang merupakan ujung tombak distribusi pupuk subsidi,” ujar Alex.

Lebih lanjut Alex mengatakan bahwa ketepatan waktu distribusi pupuk sangat menentukan hasil produksi pertanian, sebab jadwal pemupukan harus menyesuaikan usia tanaman. “Jika pemupukan dilakukan di luar jadwal, tentunya berpotensi akan mengganggu hasil panen,” imbuhnya.

Maka itu, Alex meminta pemerintah memastikan ketersediaan pupuk subsidi di seluruh lini distribusi, khususnya menjelang musim tanam, agar target swasembada pangan nasional tidak terganggu. “Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang ujungnya akan berimbas pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Alex.

Alex yang juga Ketua PDIP Sumatera Barat ini menuturkan bahwa secara umum stok pupuk subsidi nasional masih aman karena distribusi telah dibagi berdasarkan regional pengelolaan perusahaan pupuk negara. “Jika perang di Timur Tengah ini berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentunya akan ikut terganggu. Karenanya, langkah antisipasi agar pupuk subsidi terjamin ketersediaannya di Lini 4, harus terus diupayakan,” pungkasnya.

Diketahui, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan.

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Edi Purwanto mengkritik lemahnya pengawasan transportasi darat menyusul kecelakaan Bus ALS di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan yang menewaskan 18 orang. Anggota Komisi V DPR ini berpendapat, tragedi ini bukan semata kecelakaan biasa, melainkan bukti nyata kelalaian sistem pengawasan negara yang sudah terlalu lama dibiarkan.

"Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin sebuah bus yang izinnya sudah mati sejak tahun 2020 masih bisa bebas beroperasi di jalan raya," ujarnya, Minggu (10/5/2026).

Bahkan, kata Edi, muncul dugaan penggunaan pelat nomor palsu. "Artinya ada persoalan serius dalam pengawasan, baik dari sisi administrasi kendaraan maupun pengawasan operasional di lapangan."

Menurutnya, jika kendaraan yang tidak laik administrasi masih bisa mengangkut penumpang antarkota, ada rantai pengawasan yang gagal bekerja. Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan bersama aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan otobus yang masih beroperasi tanpa izin resmi.

"Jangan sampai nyawa masyarakat dipertaruhkan karena pembiaran. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian dan praktik-praktik manipulatif seperti pemalsuan identitas kendaraan," katanya.

Dia juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang diduga menjadi penyebab kecelakaan setelah bus berupaya menghindari jalan berlubang. Menurutnya, persoalan jalan rusak terus berulang dan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan.

"Kalau benar kecelakaan ini dipicu upaya menghindari jalan berlubang, maka ini tamparan keras bagi kita semua. Infrastruktur jalan bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi menyangkut keselamatan manusia. Jalan rusak yang dibiarkan sama saja membuka ruang terjadinya kecelakaan maut," katanya.

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak lagi saling lempar tanggung jawab terkait status jalan rusak. Sebab di lapangan, masyarakat hanya melihat satu hal bahwa jalan tidak aman dan nyawa menjadi taruhan.

"Jangan tunggu korban berikutnya baru bergerak. Evaluasi total pengawasan angkutan umum dan percepatan perbaikan jalan harus dilakukan segera. Tragedi ini harus menjadi alarm keras bahwa keselamatan transportasi kita masih sangat lemah," pungkasnya.

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Nyoman Parta meminta pemerintah meninjau kembali rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok.

Menurut Anggota Komisi III DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali I ini, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Dia menilai daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak berkepanjangan dari pandemi Covid-19. Karena itu, ia menegaskan sembako seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek PPN.

“Situasi ekonomi sedang sangat sulit, dan daya beli juga menurun. Jangan masukkan sembako sebagai objek PPN,” kata Parta dikutip pada Sabtu (9/5/2026).

Ia berpandangan, kebijakan tersebut berpotensi kontraproduktif dengan langkah pemerintah sebelumnya yang justru memberikan berbagai insentif, termasuk penghapusan pajak untuk barang tertentu dan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Menurut Parta, jika PPN dikenakan dengan tarif signifikan, misalnya 12 persen, maka harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Ia mencontohkan, harga beras yang semula Rp10.000 per kilogram bisa meningkat menjadi Rp11.200.

“Ini tentu memberatkan masyarakat, apalagi jika bahan pokok tersebut digunakan untuk produksi UMKM, dampaknya akan semakin luas,” ujarnya.

Lihat video: Duh! Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Sampai Kapan?



Dia pun mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada beras, tetapi juga mencakup minyak goreng, gula, kopi, dan berbagai bahan pokok lainnya. Jika seluruhnya dikenakan PPN, maka efeknya bisa meluas pada kenaikan harga barang konsumsi secara umum.

Parta pun menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan ekonomi sebelum menerapkan kebijakan tersebut, agar tidak justru menekan masyarakat kecil.

Sekadar diketahui, terdapat sedikitnya 11 jenis barang kebutuhan pokok yang direncanakan masuk dalam skema pengenaan PPN sebagaimana tertuang dalam rumusan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Sementara itu, dalam ketentuan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU PPN, pemerintah telah menetapkan sejumlah bahan pokok sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus tegas menolak munculnya usulan agar revisi Undang-Undang Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Alasannya, yang memiliki kepentingan terhadap pemilu adalah partai politik ( parpol ).

"Yang berkepentingan terhadap pemilu itu partai politik sebagai peserta pemilu. Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada pemerintah sama saja dengan menyerahkan "nyawa" partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan," kata Deddy kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Usulan ini diketahui sebelumnya disampaikan Waketum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia menyebut jika revisi UU Pemilu ini atas inisiatif pemerintah, dapat menghindari perbedaan pandangan antarpartai politik di awal pembahasannya.

Deddy mengingatkan bahwa dalam politik pasti ada perbedaan, perdebatan, pergumulan, dan pada akhirnya menghasilkan konsensus. Dari perbedaan itulah, kata dia, justru yang melahirkan partai politik, pemilu, dan demokrasi.

"Dalam keluarga saja bisa ada perbedaan dan "pergulatan" apalagi dalam politik. Kalau takut perbedaan dan pergulatan ya nggak usah berpolitik atau bikin partai politik. Masak folosofi begini saja PAN nggak ngerti?" ujarnya.

Deddy kembali menegaskan dirinya tidak setuju apabila revisi UU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah. "Usulan ini aneh, sebab banyak UU teknis justru dijadikan inisiatif DPR, tetapi UU yang vital bagi DPR malah diusulkan jadi inisiatif pemerintah," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menilai para buruh saat ini seperti hidup di era kolonialisme di bawah VOC. Anggapan itu karena regulasi ketenagakerjaan masih tak berpihak pada kalangan pekerja.

Hal itu disampaikan Ribka saat berorasi dalam peringatan Hari Buruh International 2026 bertajuk "Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari," di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026).

"Kita semua hidup di Republik ini, masih hidup di dalam VOC. Kita seperti hidup di dalam negara VOC. Belum ada kepastian hidup di dalam Republik ini karena undang-undang ketenagakerjaan belum disahkan, belum berpihak kepada kaum buruh. Setuju?" ujar Ribka.

Padahal, kaum buruh tak pernah menuntut muluk-muluk dalam UU Ketenagakerjaan. Dia meminta anggota Fraksi PDIP di DPR RI mendengarkan aspirasi ini.

"Buruh tidak menuntut mobil mewah. Buruh tidak pernah menuntut rumah mewah. Betul? Buruh hanya menuntut keadilan. Buruh hanya menuntut kesejahteraan. Tapi, ini pun tidak diberikan sama negara," tegas Ribka.

Dia menyinggung keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia bertanya pada buruh lebih memilih MBG atau lapangan kerja.

"Kalau suruh memilih saya tanya pada teman-teman semua yang hadir di sini. Buruh lebih baik senang dikasih MBG atau sekolah anak-anaknya gratis? Senang dikasih MBG atau lapangan kerja bapak-bapak?" tanya Ribka yang langsung direspons seruan lapangan kerja.

Ribka juga menyinggung perayaan Hari Buruh di Monas pada 1 Mei 2026. Forum itu tak menyelesaikan persoalan buruh.

"Kemarin saya lihat 1 Mei, buruh hanya dikasih sembako paling nggak dikasih Rp100 ribu. Tapi, tidak menyelesaikan persoalan buruh. Outsourcing masih tetap outsourcing. Tidak menyelesaikan persoalan buruh," ujarnya.

Diketahui, UU Ketenagakerjaan di Indonesia saat ini mengacu pada UU No 13 Tahun 2003 yang telah diubah sebagian oleh UU No 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Peraturan ini mengatur hak pekerja, kontrak, upah, jam kerja, dan PHK. Pemerintah menargetkan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Cipta Kerja paling lambat akhir 2026.

DPR dan pemerintah menargetkan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru yang lebih komprehensif, terpisah dari klaster Cipta Kerja, dan berbasis aspirasi buruh (bottom-up) ditargetkan rampung akhir 2026. Revisi ini direncanakan meninjau ulang isu krusial seperti pesangon, jenis pekerjaan PKWT, dan sistem outsourcing.

JAKARTA - Fraksi PDIP DPR menyampaikan duka mendalam atas tragedi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KRL Commuter Line, taksi Green SM di perlintasan sebidang, dan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4/2026) malam. Kecelakaan tersebut menyebabkan 16 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka.

Fraksi PDIP menegaskan bahwa tragedi ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan alarm keras bagi negara untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem keselamatan transportasi publik, khususnya perkeretaapian nasional. Anggota Komisi II DPR Giri Ramanda Kiemas meminta Kemendagri dan Kemenhub segera berkoordinasi agar pemerintah daerah lebih responsif dalam pengamanan perlintasan sebidang sesuai Permenhub Nomor 94 Tahun 2018.

Menurutnya, Pemda harus memastikan keberadaan palang pintu, pengawasan, serta regulasi pendukung agar keselamatan pengguna jalan dan penumpang kereta terjamin.

Dari sisi penegakan hukum, Anggota Komisi III DPR Gus Falah mendesak kepolisian mengusut tuntas penyebab kecelakaan, termasuk dugaan kelalaian yang berujung hilangnya nyawa. Ia menegaskan, jika terbukti ada unsur pidana, siapapun yang bertanggung jawab harus diproses tanpa kompromi.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai akar persoalan utama ada pada belum tuntasnya darurat perlintasan sebidang di Indonesia. Ia meminta pemerintah segera menyelesaikan ribuan titik perlintasan yang belum tertangani dan menegaskan pintu perlintasan harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat agar jalur kereta benar-benar steril dan aman.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto dan Sofwan Dedy Ardyanto meminta investigasi menyeluruh, transparan, dan cepat oleh Kemenhub, PT KAI, serta KNKT untuk mengungkap akar masalah, termasuk sistem persinyalan, mitigasi kecelakaan di stasiun padat, hingga kemungkinan gangguan teknis pada taksi yang menjadi pemicu awal kejadian. Mereka juga menegaskan penanganan korban harus menjadi prioritas utama tanpa hambatan administrasi.

Dari sisi pengawasan BUMN, Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto dan Anggota Komisi VI DPR RI Dewi Juliani menegaskan bahwa PT KAI harus melakukan evaluasi total terhadap sistem operasional, standar keselamatan, pengendalian perjalanan kereta, kesiapan SDM, serta perlindungan konsumen. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi kepada publik terkait kronologi dan penyebab kecelakaan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Menurut Dewi Juliani, sebagai BUMN, PT KAI tidak hanya berorientasi pada efisiensi operasional, tetapi wajib menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Sementara Adisatrya memastikan Komisi VI DPR akan memanggil PT KAI untuk meminta penjelasan lengkap dan langkah perbaikan konkret.

Fraksi PDIP juga menaruh perhatian serius pada aspek keselamatan perempuan. Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri menegaskan tragedi ini harus menjadi titik balik pembenahan ruang aman bagi perempuan. Menurutnya, keselamatan perempuan tidak cukup hanya dengan pemisahan gerbong, tetapi harus diwujudkan melalui sistem transportasi yang aman secara menyeluruh.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menambahkan bahwa usulan memindahkan gerbong perempuan ke tengah rangkaian dapat dipahami sebagai mitigasi awal, namun bukan solusi utama. Menurutnya, yang harus dibenahi adalah sistem keselamatan perkeretaapian secara menyeluruh agar seluruh penumpang, baik perempuan maupun laki-laki, terlindungi secara setara.

Fraksi PDIP menegaskan bahwa tragedi Bekasi Timur harus menjadi momentum reformasi besar dalam sistem keselamatan transportasi nasional melalui penguatan regulasi, keberpihakan anggaran, audit keselamatan menyeluruh, penegakan hukum tegas, serta kebijakan transportasi yang benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat.

“Keselamatan transportasi publik adalah hak warga negara. Tragedi ini tidak boleh berhenti sebagai duka, tetapi harus menjadi titik balik perubahan nyata,” pungkasnya, Kamis (30/4/2026).

BENGKALIS - Anggota DPR Dapil Riau I Dewi Juliani menyerap langsung aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam kunjungan resesnya. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa berbagai persoalan daerah, mulai dari kondisi fiskal daerah hingga infrastruktur, ke tingkat pusat.

Dewi Juliani turut menyalurkan dan mengawal program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Di sela-sela kegiatan Dewi juga menengok langsung rumah-rumah warga.

“Saya turun memastikan program bantuan perumahan yang saya perjuangkan ini benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bagian dari upaya saya memperjuangkan aspirasi warga Bengkalis,” kata Dewi, Rabu (29/4/2026).



Ia menegaskan bahwa program bantuan tersebut tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan. Dewi juga mengingatkan agar tidak ada pungutan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Ini bukan yang terakhir, tapi berkelanjutan. Saya tegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun, ini hak masyarakat dan tidak boleh ada pemotongan,” ujar legislator PDI Perjuangan ini.

Selain itu, Dewi menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran program tanggung jawab sosial (CSR) BUMN agar tepat sasaran. Ia mengaku telah meninjau langsung kondisi penerima bantuan di lapangan.

“Saya turun memastikan apakah masyarakat betul-betul membutuhkan. Tadi saya lihat langsung beberapa rumah, dan memang mereka membutuhkan bantuan pemerintah,” ucapnya.

Dewi juga menyinggung sejumlah persoalan strategis daerah yang akan dibawanya ke pusat, termasuk kondisi APBD Kabupaten Bengkalis serta infrastruktur transportasi dan lingkungan.

“Soal kapal roro dan abrasi, ini akan saya bawa ke pusat. Mohon doa agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa kami perjuangkan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, mengapresiasi kehadiran Dewi yang dinilai menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di daerah. “Biasanya orang sudah duduk itu lupa. Alhamdulillah Ibu Dewi turun sampai ke daerah kita ini, beliau peduli dengan Bengkalis,” terangnya.

Ia menyebut dukungan masyarakat Bengkalis terhadap Dewi cukup besar dan berharap perhatian tersebut terus berlanjut dalam bentuk program nyata. “Dari sekitar 45 ribu suara di daerah ini, kami melihat beliau tetap hadir dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Septian juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan. Ia berharap aspirasi terkait APBD Bengkalis dapat disampaikan ke pemerintah pusat, termasuk melalui jaringan di DPR RI.

“Kami mohon bantuannya agar kondisi APBD ini bisa diperhatikan, karena saat ini situasi cukup berat,” ucapnya.

Ia menggambarkan kondisi tersebut berdampak hingga ke tingkat bawah pemerintahan. “Bapak-bapak camat dan kepala desa sekarang harus mengencangkan ikat pinggang, bahkan tidak bisa lagi ngopi di luar. Kami berharap ada perhatian dari pusat untuk kondisi ini,” pungkasnya.

Dalam kunjungan reses tersebut, hadir sejumlah camat lurah dan warga Bengkalis. Sebagai informasi, persoalan kapal roro dan abrasi menjadi perhatian di Bengkalis dalam beberapa tahun terakhir.

Keterbatasan armada dan layanan penyeberangan kerap menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sementara abrasi pantai terus menggerus wilayah pesisir dan mengancam permukiman warga, sehingga membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah.

BEKASI - Kecelakaan kereta melibatkan KA Argo Bromo dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin, 27 April 2026. Insiden tersebut menimbulkan 15 korban jiwa dan 88 mengalami luka.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Sofwan Dedy Ardyanto menyampaikan duka mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kemudian, dia mendesak seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) memberikan pelayanan terbaik kepada korban yang sedang dirawat di rumah sakit.

“Termasuk kemudahan dalam pembiayaan oleh pihak asuransi. Dalam situasi darurat, tidak boleh ada faktor apa pun yang menghambat penanganan korban luka-luka, termasuk faktor administrasi,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Dia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh faktor penyebab kecelakaan beruntun tersebut.

Ada dua poin utama yang dia soroti yaitu trigger penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan KRL, taksi, dan KA Argo Bromo dan sistem mitigasi kecelakaan (laka) di stasiun-stasiun padat yang dilalui KRL maupun kereta jarak jauh.

“Sistem monitoring digital dan petugas kok bisa gagal mendeteksi atau mengantisipasi KA Argo Bromo agar tidak melaju dan menabrak rangkaian KRL yang sedang berhenti di stasiun,” kata Sofwan.

Seluruh kemungkinan penyebab harus diinvestigasi secara mendalam sebagai bahan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.

Sofwan juga meminta Kemenhub menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai seringnya gangguan teknis pada armada taksi mobil listrik. Dia meminta klarifikasi apakah taksi yang ditabrak di perlintasan Bekasi Timur mengalami kendala teknis sehingga berhenti di tengah rel.

“Jika perlu, lakukan inspeksi menyeluruh terhadap armada taksi listrik untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna,” ucapnya.

Menurut dia, keselamatan transportasi kereta harus menjadi prioritas utama. Investigasi yang transparan dan cepat diharapkan dapat mengungkap akar masalah serta menghasilkan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem perkeretaapian nasional.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Mercy Chriesty Barends, menekankan urgensi perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Pihak ketiga yang tidak mengetahui dan tidak terlibat harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama para ahli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).

Menurut dia, pihak ketiga yang sering dimaksud adalah individu seperti pekerja rumah tangga, sopir, atau orang lain yang namanya digunakan dalam kepemilikan aset tanpa sepengetahuan dan tanpa keterkaitan langsung dengan tindak pidana. Mercy menegaskan persoalan ini harus mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak hukum yang tidak adil bagi mereka yang benar-benar tidak terlibat.

Di sisi lain, legislator Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar ada pembedaan yang jelas dan tegas terhadap pihak ketiga yang memang ikut terlibat dalam kejahatan, terutama kasus korupsi dan kejahatan keuangan. Tanpa pengaturan yang tegas, kata Mercy, dikhawatirkan pihak tidak bersalah justru menjadi korban, sementara pelaku kejahatan memanfaatkan celah hukum.

“Jangan sampai pihak ketiga yang tidak bersalah harus menanggung beban pembuktian yang berat dan tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang,” tegas Politisi asal daerah pemilihan Maluku tersebut.

Lihat video: DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi



Mercy juga menyoroti ketimpangan posisi hukum pihak ketiga, khususnya terkait beban pembuktian dan mekanisme kompensasi yang dinilai masih kurang memadai. Ia mendorong agar RUU Perampasan Aset mengatur secara rinci mekanisme perlindungan tersebut, mulai dari definisi yang jelas, standar pembuktian, hingga prosedur yang adil dan transparan.

Bagi Mercy, perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi elemen krusial untuk menjaga keseimbangan antara upaya penegakan hukum yang efektif dengan perlindungan hak asasi warga negara. Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan terus mendalami berbagai masukan dari para ahli agar RUU ini tidak hanya kuat dalam memberantas kejahatan, tetapi juga tetap adil dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menilai syarat bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (bacapres/bacawapres) atau pejabat publik harus berasal dari kader partai sulit direalisasikan. Sebenarnya publik bisa melihat rekam jejak calon pejabat publik tanpa harus berasal dari kaderisasi partai.

Pernyataan itu dilontarkan Ganjar sekaligus merespons rekomendasi Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai persyaratan untuk pejabat publik berasal dari sistem kaderisasi partai.

Menurut dia, UU Parpol telah mengatur penggunaan dana bantuan politik yakni 60% pendidikan politik dan 40% administrasi sekretariat. Ganjar menilai fungsi partai melakukan kaderisasi terhadap kader yang akan menjadi calon pejabat publik menjadi penting.

Namun, praktiknya sulit dilakukan. "Hanya saja untuk capres bisa berasal dari luar partai, maka mewajibkan kandidat ikut kaderisasi terlebih dahulu, rasanya tidak mudah," ujar Ganjar, Kamis (23/4/2026).

Sebenarnya masyarakat dapat melihat rekam jejak calon pejabat publik tanpa harus melewati kaderisasi partai. "Dilihat melalui rekam jejak, pendidikan, pengalaman, dan seterusnya," ucapnya.

Di sisi lain, syarat kaderisasi partai tak akan terlaksana bila calon pejabat publik tak mau berpartai. "Kalau dia bukan kader partai atau tidak mau berpartai, maka syarat itu tidak akan bisa terlaksana. Namun, publik cukup menilai dari pendidikan, pengalaman, dan rekam jejaknya," kata Ganjar.

PDIP sudah memiliki program kaderisasi berjenjang yang dilaksanakan badan diklat partai mulai dari level Pratama, Madya, Utama, sampai Guru kader sejak 2003. "Ketika dibikin kursus kader khusus perempuan sampai hari ini kita punya sekolah partai di Lenteng Agung," ujarnya.

JAKARTA - Memperingati Hari Kartini , Anggota DPR dari Komisi X Fraksi PDIP Puti Guntur Soekarno menyampaikan refleksi sekaligus komitmen untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan memperkuat peran perempuan dalam kepemimpinan.

"Semangat perjuangan RA Kartini harus terus dihidupkan dalam konteks kekinian," ujar Puti, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, perempuan Indonesia tidak hanya menjadi simbol perubahan, tetapi mesti menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan bangsa.

“Hari Kartini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum memastikan bahwa perempuan mendapatkan ruang yang setara dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Kita harus melanjutkan perjuangan Kartini dengan aksi nyata,” katanya.

Dia menyoroti pentingnya peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif, serta perlunya kebijakan yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak. Keberadaan perempuan dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Perempuan harus percaya diri, memiliki kapasitas, dan tidak ragu mengambil peran strategis di berbagai sektor,” ucapnya.

Momentum Hari Kartini diharapkan menjadi pengingat bahwa perjuangan menuju kesetaraan masih terus berlangsung dan membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan setara.

Selain itu, dia juga mengajak generasi muda perempuan untuk berani terjun ke dunia politik, kepemimpinan, dan kewirausahaan.

JAKARTA - Politikus PDIP M Guntur Romli menyoroti pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengungkit punya jasa besar bagi Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Presiden Ke-7 RI. Jokowi memang berkhianat dengan orang yang telah berjasa dalam hidupnya.

"Kesan dari pernyataan Pak JK, Jokowi itu memang berkhianat dan melukai orang-orang yang berjasa besar padanya," ujar Guntur, Senin (20/4/2026).

Salah satu orang berjasa pada Jokowi seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Kemudian, sejumlah kader PDIP baik Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Andika Perkasa, Tri Rismaharini, FX Hadi Rudyatmo, dan Basuki Tjahaja Purnama/Ahok.

"Dan tidak hanya ke orang-orang PDIP juga pada Pak Anies Baswedan dan Pak Tom Lembong yang semuanya pernah membantu Jokowi," ucap Guntur.

Nama besar yang disebutnya itu turut memberi kontribusi besar terhadap karier politik Jokowi. "Tapi apa balasannya? Pengkhianatan dan menyakitkan," katanya.

Sebelumnya, JK buka-bukaan mengenai perannya dalam perjalanan karier politik Jokowi. Dia mengaku yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta hingga menjadi presiden. JK ingin agar para Termul alias kelompok yang loyal pada Jokowi mengetahui hal itu.

Hal tersebut disampaikan JK dalam jumpa pers tentang klarifikasi mengenai ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 atau dalam rangka Ramadan 1447 Hijriah yang salah satunya menyinggung penanganan konflik di Ambon dan Poso.

JK mengatakan, polemik ceramahnya itu muncul setelah dirinya melaporkan Rismon Sianipar ke polisi dan menyinggung ijazah Jokowi. JK heran dengan para pendukung Jokowi yang seolah menuduhnya melawan Jokowi setelah ikut berkomentar tentang kasus ijazah Jokowi.

"Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya yang bawa," ujar JK dalam jumpa pers di rumahnya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Dia yang membawa Jokowi ke Jakarta untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. JK juga yang menemui langsung Megawati Soekarnoputri dan menyampaikan bahwa Jokowi merupakan orang yang baik.

"Saya bertemu Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDIP. Ah, jangan (kata Mega) akhirnya beliau setuju. Setelah Pilgub Jadilah gubernur. Nah, ini (foto Jokowi sungkem padanya) waktu dia menang jadi gubernur setelah ke Ibu Mega datang sama saya ucapkan terima kasih," kata JK sambal menunjukkan foto Jokowi menyampaikan terima kasih padanya.

Diketahui, Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). JK mengungkapkan Jokowi menjadi Presiden tak lepas dari perannya pula.

Bahkan, dia sampai diminta Megawati menjadi Wapres mendampingi Jokowi lantaran Jokowi masih belum memiliki pengalaman sebagai Presiden. "Apa kurangnya saya coba? Saya yang bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu Termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur, mana bisa jadi presiden, coba lihat (foto Jokowi sungkem)," ujarnya.