Ekonom menilai tekanan defisit BPJS Kesehatan yang disebut mencapai sekitar Rp2 triliun per bulan menjadi sinyal perlunya reformasi pendanaan jangka panjang pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman, mengatakan pemerintah perlu segera mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program tersebut.

Menurut Rizal, tantangan utama BPJS Kesehatan saat ini adalah menyeimbangkan perluasan cakupan kepesertaan dengan keberlanjutan pendanaan. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan suntikan dana jangka pendek untuk menjaga kesehatan keuangan program.

"Jika benar terjadi tekanan defisit hingga sekitar Rp2 triliun per bulan, maka pemerintah perlu melakukan tiga langkah secara simultan, yaitu memperkuat kepatuhan pembayaran iuran, meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, dan memperbaiki akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)," ujar Rizal kepada Warta Ekonomi, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, dukungan pendanaan dari pemerintah dapat menjadi solusi sementara untuk menjaga operasional program. Namun, dalam jangka panjang, BPJS Kesehatan memerlukan fondasi pendanaan yang lebih kuat agar tidak terus bergantung pada kemampuan fiskal negara.

"Solusi jangka pendek seperti suntikan dana pemerintah mungkin diperlukan, tetapi solusi jangka panjang harus berfokus pada pengendalian biaya kesehatan (cost containment) dan peningkatan pendapatan iuran agar tidak terus bergantung pada dukungan fiskal," katanya.

Selain aspek pendapatan, Rizal juga menyoroti pentingnya pengendalian biaya pelayanan kesehatan. Menurut dia, sistem kesehatan saat ini masih lebih berorientasi pada layanan kuratif dibandingkan preventif.

Ia menilai pendekatan pencegahan dapat menjadi instrumen penting untuk menekan beban biaya kesehatan yang lebih besar pada masa mendatang.

"Terkait penggunaan layanan kesehatan, persoalannya bukan semata-mata masyarakat terlalu sering berobat, melainkan sistem kesehatan yang masih lebih berorientasi pada kuratif dibanding preventif," ujarnya.

Karena itu, penguatan edukasi mengenai pola hidup sehat serta perluasan program skrining kesehatan dinilai dapat membantu mengurangi beban klaim dalam jangka panjang.

"Ke depan, BPJS perlu bergerak dari model 'membiayai orang sakit' menjadi model yang juga mendorong masyarakat tetap sehat sehingga beban klaim dapat lebih terkendali secara berkelanjutan," kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyesuaian iuran dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), apabila diterapkan, pada tahap awal difokuskan pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini sebagai upaya strategis untuk menjaga kesinambungan pendanaan program tanpa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengatakan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan, aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama.

Dia menilai bhawa penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang dapat secara langsung mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dalam paparannya, BPJS Kesehatan menyebut bahwa dengan mempertimbangkan sensitivitas kondisi sosial masyarakat serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, penyesuaian iuran pada tahap awal dapat difokuskan pada segmen PBI JK yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.

Skema tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, namun dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam menjaga kesinambungan pendanaan Program JKN.

Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan yang sedang disusun Kementerian Kesehatan.

Dalam rancangan tersebut telah diatur sejumlah penyempurnaan, antara lain tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN.

“Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat dipokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat, namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis,” kata Prihadi.

BPJS Kesehatan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian awal, sejumlah perubahan dalam Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan berpotensi menambah biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun.

Adapun, potensi tambahan biaya tersebut berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya. Namun, menurut paparan BPJS Kesehatan, hingga saat ini belum terdapat poin mengenai penyesuaian iuran dalam rancangan Perpres tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengungkapkan beban pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga April 2026 mencapai Rp65,03 triliun, sementara pendapatan iuran tercatat sebesar Rp59,8 triliun.

Prihadi menyampaikan bahwa secara historis rasio klaim Program JKN telah berada di atas 100% sejak awal penyelenggaraan. Setelah sempat membaik pada 2019, rasio klaim kembali meningkat pada 2023 dan pada April 2026 telah mencapai 108,72%.

“Sampai dengan April 2026, beban pelayanan kesehatan mencapai Rp65,03 triliun, sedangkan pendapatan iuran hanya Rp59,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program,” kata Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, apabila tren tersebut terus berlanjut maka akan memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan menjalankan dua pilar utama, yakni optimalisasi pendapatan iuran dan optimalisasi mutu serta efektivitas layanan.

Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp2,3 triliun pada 2025.

Sementara itu, penguatan layanan primer, pengelolaan rujukan yang tepat sasaran, serta peningkatan ketepatan verifikasi dan validasi penjaminan berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp13,18 triliun pada 2025.

Dalam kesempatan itu, Prihadi juga menyinggung rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini sedang berproses. Menurutnya, rancangan tersebut telah memuat penyempurnaan tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi KRIS, sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN, namun belum mencantumkan penyesuaian iuran.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi.

Dia mengatakan, berdasarkan kajian awal BPJS Kesehatan, sejumlah poin dalam rancangan Perpres tersebut berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun, yang berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya.

Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat difokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah, sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Meski penerimaan iuran terus meningkat, keuangan BPJS Kesehatan masih menghadapi tekanan akibat lonjakan biaya klaim yang tumbuh lebih tinggi.

Teranyar, pada Februari 2026 pendapatan iuran Rp29,26 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan mencapai Rp32,73 triliun. Alhasil, ada selisih Rp3,47 triliun yang menyebabkan beban terhadap pendapatan atau rasio klaim membengkak jadi 111,86%.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar tidak menampik bahwa saat ini posisi keuangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memburuk. Sejak 2013 hingga Februari 2026 rasio klaim selalu di atas 100%, artinya pembiayaan lebih tinggi daripada pendapatan iuran. Padahal, pendapatan JKN utamanya dari pendapatan iuran.

“Jadi mau enggak mau untuk mengatasi rasio klaim di atas 100% yaitu kenaikan iuran. Kenaikan iuran itu memang harus dilakukan untuk PBI saja, penerima bantuan iuran. Sementara itu, untuk yang mandiri itu jangan dinaikkan dulu sampai ekonomi pulih,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (10/4/2026).

Terlebih, lanjutnya, saat ini ada ancaman harga bahan bakar minyak (BBM) tinggi, sehingga akan memengaruhi daya beli masyarakat. Sebab itu, kenaikan iuran untuk mendukung JKN menjadi sebuah keniscayaan.

Timboel meneruskan dari sisi regulasi yang ada di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pada Pasal 38 ayat (1), besaran iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali.

“Tapi sekarang kan dari 2020 sampai sekarang sudah 6 tahun enggak naik-naik,” sebutnya.

Dia menyoroti dari fakta yang ada, keuangan BPJS Kesehatan kini sudah mengarah kepada defisit total atau sama seperti periode 2014-2019 lalu. Sebab itu, harus ada besaran iuran yang dinaikkan misalnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) dulu.

“Kalau Pekerja Penerima Upah [PPU] kan dia naik setiap tahun karena upah minimum naik walaupun 5%-nya tetap, nah peserta mandiri jangan dulu. Yang harus dilakukan adalah menghapus tunggakan iuran betul yang dijanjikan sejak Oktober 2025 yang sampai saat ini enggak dijalan-jalanin,” singgungnya.

Menurutnya, dengan dihapusnya tunggakan maka masyarakat atau peserta mandiri yang mau bayar iuran sudah tidak lagi terkendala dengan tunggakannya, sehingga bisa lagi membayar setiap bulannya dengan normal.

Lebih lanjut, Timboel menyoroti dana Rp20 triliun yang merupakan suntikan dana dari pemerintah ada baiknya digunakan sebagai kenaikan iuran PBI. Sementara, untuk yang penghapusan tunggakan ditujukan pada peserta mandiri supaya tidak lagi terkendala oleh tunggakan iuran dan bisa kembali bayar seperti biasanya.

“Nah, itu yang untuk meningkatkan pendapatan iuran, sehingga bisa menurunkan tingkat rasio klaim,” tegasnya.

Senada, praktisi jaminan kesehatan Hasbullah Thabrany menilai rasio klaim tahunan terus naik dan di atas 100% karena tidak ada penyesuaian iuran setiap dua tahun sekali. Padahal, biaya klaimnya semakin tinggi.

“Dan secara jujur memang sejak awal saya sampaikan iuran PBI kalau sekarang ini harusnya Rp70.000 per kapita per bulan dan juga kelas tiga sebesar itu harusnya sama, ya, yang sampai saat ini sejak tahun 2000 tidak dinaikkan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (10/4/2026).

Hasbullah menekankan yang bisa menaikkan iuran adalah pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres). Namun, dia menilai ada conflict of interest sehingga kenaikan iuran tidak pernah dilakukan selama 6 tahun terakhir.

Oleh karena itu, menurutnya jika kenaikan iuran tidak dilakukan pemerintah maka keuangan BPJS Kesehatan akan defisit. Meskipun, kondisi saat ini masih dapat ditopang oleh cadangan dana yang terbentuk selama pandemi Covid-19 karena klaimnya menurun.

“Tapi ini berbahaya kalau dibiarkan terus. Jadi pemerintah harusnya tahun ini sudah membayar iuran untuk PBI Rp70.000 per orang per kapita, bukan Rp42.000. Kelas 3 harusnya juga sudah sebesar itu, sehingga pemerintah mau subsidi yang PBPU, ya silakan PBPU suruh bayar Rp40.000, subsidi Rp30.000, boleh,” jelasnya.

Dia optimistis bahwa kemampuan masyarakat untuk membayar iuran itu sebenarnya ada. Yang penting adalah pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pembiayaan JKN perlu didukung melalui semangat gotong royong.

“Jangan dininabobokan rakyat, dibuat rakyat, pokoknya nunggu segala macam dibayarin pemerintah. Rakyat harus dididik bahwa ada hak, ada kewajiban. Kalau cuma dengar dari suara-suara jangan dipakai dulu, cek dulu. Kalau orang ditanya mau bayar naik iuran, pasti maunya sih enggak naik, tapi apa akibatnya harus dijelaskan,” tegas Hasbullah.

Pemerintah mewacanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah ancaman defisit yang diklaim menyentuh Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada kelompok miskin karena iuran mereka ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Menurut Budi, peserta yang masuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak perlu khawatir.

"Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (25/2).

Secara konsep, skema JKN memang berbasis gotong royong: peserta mampu menyubsidi yang kurang mampu. Namun, benarkah kenaikan iuran sepenuhnya tak berdampak pada kelompok miskin?

1. Risiko Tekanan ke Kelas Rentan Non-PBI

Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai isu utama justru bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang tidak masuk kategori miskin ekstrem, tetapi juga belum mapan secara ekonomi.

Menurutnya, kelompok ini umumnya berada di desil 6 atau 7-tidak berhak menerima bantuan iuran, tetapi memiliki daya beli terbatas dan sangat sensitif terhadap kenaikan harga (price sensitive).

Selama ini, peserta kelas III membayar Rp35 ribu per bulan dari total iuran Rp42 ribu, dengan selisih ditanggung pemerintah. Jika subsidi dihapus dan peserta harus membayar penuh, maka ada tambahan beban langsung pada rumah tangga.

"Kelompok ini tidak layak PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/2).

Ia memperingatkan kebijakan tersebut bisa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah mendongkrak daya beli kelas menengah yang belakangan tertekan. Konsumsi rumah tangga, yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, banyak disumbang oleh kelompok ini.

Dalam konteks ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, tambahan beban rutin-meski relatif kecil secara nominal-bisa berdampak signifikan terhadap pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan rumah tangga dengan pengeluaran tetap yang ketat.

"Malah ini berkebalikan, bertolak belakang dengan upaya pemerintah justru untuk menaikkan daya beli kelas menengah yang sekarang sedang turun," tegas Faisal.

2. Ancaman Tunggakan dan Kepesertaan Nonaktif

Pandangan berbeda datang dari Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar di mana kenaikan iuran penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal JKN, mengingat rasio klaim yang meningkat dalam tiga tahun terakhir berpotensi memicu defisit.

Namun, ia sepakat dampak terbesar justru akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III.

"Yang menjadi masalah kan bagi masyarakat mandiri. Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang kalau dinaikkan, itu akan menjadi kesulitan buat mereka. Di tengah ekonomi saat ini yang belum membaik," ujarnya kepada CNN Indonesia.com, Kamis (26/2).

Timboel mengingatkan pemerintah sempat menjanjikan penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025, namun belum terealisasi. Menurutnya, penghapusan tunggakan-khususnya untuk peserta kelas III-perlu diprioritaskan sebelum kebijakan kenaikan diberlakukan.

Jika tidak, kenaikan iuran justru berpotensi kontraproduktif. Alih-alih menambah penerimaan, jumlah peserta nonaktif bisa meningkat sehingga pendapatan iuran justru menyusut.

"Kalau daya belinya masih menurun, menurut saya ditunda. Yang menjadi utama adalah, yang dinaikkan adalah PBIJKN dan PBPU, yaitu kenaikan iuran untuk orang miskin. Jadi tidak untuk yang mandiri kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi untuk yang dari pemerintah," katanya.

3. Benarkah Tak Berdampak ke Warga Miskin?

Secara langsung, peserta PBI memang tidak terdampak karena iuran mereka dibayar pemerintah. Namun persoalan muncul pada kelompok miskin dan rentan yang belum terdaftar sebagai PBI.

Saat ini kuota PBI tercatat sekitar 96,8 juta jiwa. Padahal, merujuk Perpres Nomor 36 Tahun 2023, target penerima seharusnya mencapai 113 juta orang pada 2024.

Timboel mendorong pemerintah menambah kuota PBI agar sesuai regulasi tersebut. Konsekuensinya memang ada kenaikan alokasi APBN, tetapi langkah itu dinilai lebih tepat untuk melindungi kelompok miskin dan tidak mampu sesuai amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Saya mendorong peningkatan sesuai dengan peraturan presiden nomor 36 tahun 2023. Yaitu di 2024 ditargetkan 113 juta orang. Nah, sekarang kan masih dipasang 96,8 juta orang. Saya mendorong sesuaikan dengan perpres 36 tahun 2023, yaitu di 2024 sebesar 113 juta," jelas Timboel.

Tanpa perluasan kepesertaan, kelompok miskin yang belum terdaftar PBI akan menghadapi dilema seperti membayar iuran yang naik atau berisiko kehilangan jaminan kesehatan.

4. Apakah Perlu Keringanan Khusus?

Untuk peserta PBI, tidak ada skema keringanan tambahan karena seluruh iuran telah ditanggung pemerintah. Namun bagi masyarakat miskin yang belum masuk PBI, hingga kini belum ada skema khusus yang diumumkan.

Timboel justru mengusulkan peningkatan manfaat layanan bagi kelompok rentan, seperti layanan home care, pembiayaan ambulans dari rumah ke fasilitas kesehatan, hingga dukungan pendampingan bagi pasien miskin yang dirawat.

"Misalnya, ada home care. Bahwa dirawat di rumah, tidak harus pergi ke faskes. Bagi yang lansia tidak mampu lagi, bagi rakyat miskin-miskin yang tidak mampu punya ongkos dan sebagainya, bisa disampaikan dengan, dibantu dengan, adanya ambulan dari rumah ke faskes," jelas Timboel.

Sementara itu, Faisal menekankan bahwa kebijakan iuran tidak bisa dilihat semata dari sisi fiskal BPJS. Pemerintah perlu menimbang dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga dan stabilitas kelas menengah.

"Kelas menengah ini tidak dapat fasilitas, tidak mampu seperti orang kaya, tapi juga tidak layak untuk mendapatkan bantuan-bantuan sosial pemerintah, termasuk bepergian kesehatan yang free, itu mereka tidak layak. Tapi mereka justru dibebankan. Sehingga turunlah disposable income-nya, dan turunlah daya beli mereka," ujarnya.

Pada akhirnya, dilema kenaikan iuran BPJS bukan sekadar soal melindungi kelompok miskin, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal JKN dan daya tahan ekonomi rumah tangga-terutama kelompok rentan yang berada di antara miskin dan mapan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yakin kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak akan berpengaruh terhadap warga miskin.

Budi menegaskan apabila iuran dikerek, masyarakat miskin yang termasuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tak akan terpengaruh.

Pasalnya, iuran mereka ditanggung pemerintah dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

"Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (25/2).

Budi menjelaskan konsep BPJS Kesehatan adalah orang yang kaya mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, di mana orang kaya membayar pajak lebih banyak, tetapi dapat akses jalan raya sama seperti orang miskin.

Ia menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh kepada masyarakat menengah ke atas. Saat ini iuran BPJS kelas III sebesar Rp42 ribu per bulan, di mana peserta hanya membayar Rp35 ribu, sedangkan sisanya ditanggung negara.

"Yang memang bayarnya kan Rp42 ribu sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan, Rp42 ribu sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu," ujar Budi.

Menurutnya, saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit Rp20 triliun - Rp30 triliun. Pemerintah akan menambal defisit tersebut melalui APBN sebesar Rp20 triliun. Namun, Budi mengingatkan defisit masih akan terjadi setiap tahun.

"Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho mengatakan wacana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dapat meningkatkan peserta nonaktif.

"Jika iuran naik, banyak keluarga akan melakukan penyesuaian pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan kepesertaan nonaktif. Pada akhirnya, mereka bisa kehilangan jaminan kesehatan saat justru paling dibutuhkan," ujarnya.

Kelompok miskin, katanya, relatif terlindungi oleh skema PBI JKN, sementara kelompok berpenghasilan tinggi cenderung mampu menyerap kenaikan biaya.

Namun kelas menengah, khususnya pekerja sektor informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat, berada dalam posisi rentan.

Karenanya, Agung menilai wacana itu harus dikaji secara komprehensif karena kebijakan tersebut berpotensi memperlemah daya jangkau sistem jaminan kesehatan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali mengemuka ketika rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) menembus 111,8% pada Februari 2026. Angka ini menandakan biaya pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah melampaui pendapatan iuran secara berkelanjutan.

Angka klaim tersebut sekaligus menunjukkan tantangan berlapis yang dihadapi BPJS Kesehatan, seperti rendahnya keaktifan peserta mandiri yang diikuti tingginya tunggakan, hingga lonjakan penyakit katastropik yang menyedot pembiayaan dalam skala besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Rasio klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencapai 111,86% pada Februari 2026 menambah tekanan terhadap keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Angka tersebut menunjukkan nilai klaim yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan telah melampaui pendapatan iuran. Per Februari 2026, pendapatan iuran sebesar Rp29,26 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatannya mencapai Rp32,73 triliun. Alhasil, ada selisih Rp3,47 triliun yang menyebabkan beban terhadap pendapatan menyentuh level 111,86%.