Pemerintah mewacanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah ancaman defisit yang diklaim menyentuh Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada kelompok miskin karena iuran mereka ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Menurut Budi, peserta yang masuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak perlu khawatir.

"Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (25/2).

Secara konsep, skema JKN memang berbasis gotong royong: peserta mampu menyubsidi yang kurang mampu. Namun, benarkah kenaikan iuran sepenuhnya tak berdampak pada kelompok miskin?

1. Risiko Tekanan ke Kelas Rentan Non-PBI

Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai isu utama justru bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang tidak masuk kategori miskin ekstrem, tetapi juga belum mapan secara ekonomi.

Menurutnya, kelompok ini umumnya berada di desil 6 atau 7-tidak berhak menerima bantuan iuran, tetapi memiliki daya beli terbatas dan sangat sensitif terhadap kenaikan harga (price sensitive).

Selama ini, peserta kelas III membayar Rp35 ribu per bulan dari total iuran Rp42 ribu, dengan selisih ditanggung pemerintah. Jika subsidi dihapus dan peserta harus membayar penuh, maka ada tambahan beban langsung pada rumah tangga.

"Kelompok ini tidak layak PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/2).

Ia memperingatkan kebijakan tersebut bisa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah mendongkrak daya beli kelas menengah yang belakangan tertekan. Konsumsi rumah tangga, yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, banyak disumbang oleh kelompok ini.

Dalam konteks ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, tambahan beban rutin-meski relatif kecil secara nominal-bisa berdampak signifikan terhadap pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan rumah tangga dengan pengeluaran tetap yang ketat.

"Malah ini berkebalikan, bertolak belakang dengan upaya pemerintah justru untuk menaikkan daya beli kelas menengah yang sekarang sedang turun," tegas Faisal.

2. Ancaman Tunggakan dan Kepesertaan Nonaktif

Pandangan berbeda datang dari Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar di mana kenaikan iuran penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal JKN, mengingat rasio klaim yang meningkat dalam tiga tahun terakhir berpotensi memicu defisit.

Namun, ia sepakat dampak terbesar justru akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III.

"Yang menjadi masalah kan bagi masyarakat mandiri. Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang kalau dinaikkan, itu akan menjadi kesulitan buat mereka. Di tengah ekonomi saat ini yang belum membaik," ujarnya kepada CNN Indonesia.com, Kamis (26/2).

Timboel mengingatkan pemerintah sempat menjanjikan penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025, namun belum terealisasi. Menurutnya, penghapusan tunggakan-khususnya untuk peserta kelas III-perlu diprioritaskan sebelum kebijakan kenaikan diberlakukan.

Jika tidak, kenaikan iuran justru berpotensi kontraproduktif. Alih-alih menambah penerimaan, jumlah peserta nonaktif bisa meningkat sehingga pendapatan iuran justru menyusut.

"Kalau daya belinya masih menurun, menurut saya ditunda. Yang menjadi utama adalah, yang dinaikkan adalah PBIJKN dan PBPU, yaitu kenaikan iuran untuk orang miskin. Jadi tidak untuk yang mandiri kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi untuk yang dari pemerintah," katanya.

3. Benarkah Tak Berdampak ke Warga Miskin?

Secara langsung, peserta PBI memang tidak terdampak karena iuran mereka dibayar pemerintah. Namun persoalan muncul pada kelompok miskin dan rentan yang belum terdaftar sebagai PBI.

Saat ini kuota PBI tercatat sekitar 96,8 juta jiwa. Padahal, merujuk Perpres Nomor 36 Tahun 2023, target penerima seharusnya mencapai 113 juta orang pada 2024.

Timboel mendorong pemerintah menambah kuota PBI agar sesuai regulasi tersebut. Konsekuensinya memang ada kenaikan alokasi APBN, tetapi langkah itu dinilai lebih tepat untuk melindungi kelompok miskin dan tidak mampu sesuai amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Saya mendorong peningkatan sesuai dengan peraturan presiden nomor 36 tahun 2023. Yaitu di 2024 ditargetkan 113 juta orang. Nah, sekarang kan masih dipasang 96,8 juta orang. Saya mendorong sesuaikan dengan perpres 36 tahun 2023, yaitu di 2024 sebesar 113 juta," jelas Timboel.

Tanpa perluasan kepesertaan, kelompok miskin yang belum terdaftar PBI akan menghadapi dilema seperti membayar iuran yang naik atau berisiko kehilangan jaminan kesehatan.

4. Apakah Perlu Keringanan Khusus?

Untuk peserta PBI, tidak ada skema keringanan tambahan karena seluruh iuran telah ditanggung pemerintah. Namun bagi masyarakat miskin yang belum masuk PBI, hingga kini belum ada skema khusus yang diumumkan.

Timboel justru mengusulkan peningkatan manfaat layanan bagi kelompok rentan, seperti layanan home care, pembiayaan ambulans dari rumah ke fasilitas kesehatan, hingga dukungan pendampingan bagi pasien miskin yang dirawat.

"Misalnya, ada home care. Bahwa dirawat di rumah, tidak harus pergi ke faskes. Bagi yang lansia tidak mampu lagi, bagi rakyat miskin-miskin yang tidak mampu punya ongkos dan sebagainya, bisa disampaikan dengan, dibantu dengan, adanya ambulan dari rumah ke faskes," jelas Timboel.

Sementara itu, Faisal menekankan bahwa kebijakan iuran tidak bisa dilihat semata dari sisi fiskal BPJS. Pemerintah perlu menimbang dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga dan stabilitas kelas menengah.

"Kelas menengah ini tidak dapat fasilitas, tidak mampu seperti orang kaya, tapi juga tidak layak untuk mendapatkan bantuan-bantuan sosial pemerintah, termasuk bepergian kesehatan yang free, itu mereka tidak layak. Tapi mereka justru dibebankan. Sehingga turunlah disposable income-nya, dan turunlah daya beli mereka," ujarnya.

Pada akhirnya, dilema kenaikan iuran BPJS bukan sekadar soal melindungi kelompok miskin, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal JKN dan daya tahan ekonomi rumah tangga-terutama kelompok rentan yang berada di antara miskin dan mapan.

PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) menanggung 100 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan (JKK & JKM) dan BPJS Kesehatan bagi ratusan ribu mitra driver 'Juara' (berkinerja baik) di seluruh Indonesia mulai awal 2026.

Selain itu, perusahaan juga memberlakukan sistem poin per trip yang bisa ditukar menjadi voucher pulsa, listrik, dan BBM.

Ketua Serikat Pengemudi Online Indonesia (SEPOI) Mahmud menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, pembiayaan BPJS gratis penting untuk melindungi pengemudi yang setiap hari bekerja di jalan.

"BPJS gratis penting untuk melindungi kami yang sehari-hari kerja di jalan. Poin yang ditukar sebagai voucher itu juga sangat membantu karena berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari kami," ujar Mahmud dalam keterangan resmi GoTo, Kamis (19/2).

Ia menilai program ini relevan, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran, ketika kebutuhan pengemudi meningkat dan stabilitas order menjadi perhatian.

Senada, Kepala Keluarga Gojek Merah Putih (KGMP) sekaligus Ketua Komunitas SGO (Super Gojek Ori) Farid Setiawan mengatakan sistem poin apresiasi membuat mitra merasa kinerjanya dihargai.

"Poin yang dapat ditukarkan untuk kebutuhan sehari-hari memberikan manfaat langsung dan menjadi motivasi bagi mitra untuk terus menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan," ujarnya.

Farid mengaku bersyukur atas kebijakan pembiayaan iuran BPJS oleh perusahaan. Ia mengatakan sebelumnya para mitra harus membayar iuran secara mandiri.

"Kalau suatu hari terjadi hal yang tidak diinginkan, setidaknya sudah ada perlindungan, mulai dari obat, perawatan, sampai benar-benar pulih. Yang paling terasa tentu dari sisi keuangan, karena kami tidak perlu keluar biaya lagi, dan keluarga di rumah juga jadi lebih tenang saat saya bekerja," ujarnya.

Cerita serupa disampaikan Febri, mitra Gojek di Surabaya. Ia mengaku merasa lebih tenang karena kini telah terlindungi meski belum pernah menggunakan manfaat BPJS tersebut.

Dukungan juga datang dari Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar. Ia menilai langkah GoTo membayarkan jaminan kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan kesehatan merupakan langkah signifikan yang patut diapresiasi dan diharapkan dapat diikuti aplikator lain.

"Kehadiran GoTo untuk memberikan sebuah program yang membayar jaminan kecelakaan kerja dan juga kematian beserta jaminan kesehatan merupakan langkah yang signifikan. Ini harus diikuti oleh semua aplikator untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko," kata Timboel.

GoTo sebelumnya meluncurkan empat program dukungan bagi mitra sebagai komitmen meningkatkan kesejahteraan jutaan mitra driver Gojek beserta keluarganya.

Empat kontribusi tersebut mencakup perlindungan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), Bonus Hari Raya, Bursa Kerja Mitra Gojek dan Beasiswa untuk mitra/keluarga, serta Usaha Mitra Swadaya.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengambil langkah strategis dengan menanggung penuh iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra driver terbaiknya. Kebijakan ini menuai apresiasi luas, termasuk dari BPJS Kesehatan dan pengamat jaminan sosial.

Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan, Herman Dinata Mihardja, menilai langkah GoTo yang menanggung penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan mitranya sebagai inisiatif yang patut diapresiasi. Terutama di tengah masih minimnya perusahaan yang memberikan perlindungan sosial menyeluruh bagi mitra kerjanya.

"Nah khusus untuk mitra, karena sebenarnya setahu kami, setahu saya memang tidak banyak perusahaan yang punya kepedulian yang tinggi terhadap mitranya. Jadi menurut saya ini inisiasi langkah awalnya luar biasa," ungkap Herman di Jakarta, Selasa (27/1).

Apresiasi serupa disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Ia menilai kebijakan GoTo yang menanggung 100 persen iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra terbaiknya layak menjadi tolok ukur bagi industri platform digital."Kalau kita mengacu UUD 1945, setiap warga negara berhak atas jaminan sosial dan pekerja harus dilindungi dari risiko, kecelakaan kerja, kematian, hingga masa tua. Karena itu, langkah yang dilakukan GoTo ini seharusnya diikuti oleh semua aplikator," kata Timboel dalam kesempatan yang sama.

Timboel juga menyoroti masih rendahnya tingkat kepesertaan jaminan sosial di kalangan pekerja bukan penerima upah. Dari sekitar 86 juta pekerja di segmen tersebut, termasuk mitra platform digital, ia menilai perlu ada akselerasi terhadap perlindungan jaminan sosial agar semakin banyak yang terlindungi.

"Ketika satu aplikator sudah mengambil langkah membayar JKK, JKM, dan jaminan kesehatan, maka yang lain juga harus bergerak. Standarnya jelas, mitra harus terlindungi," ujarnya.

Ia juga menyinggung terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 yang memberikan diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen mulai 1 Januari 2026 hingga Maret 2027. Dengan kebijakan tersebut, iuran JKK-JKM turun dari Rp16.800 menjadi Rp8.400.

Menurut Timboel, kebijakan ini semestinya dimanfaatkan para aplikator lainnya untuk mempercepat pendaftaran dan memperluas cakupan perlindungan sosial bagi mitranya.

"Ada insentif yang konkret. Ini saatnya semua platform membuktikan komitmennya kepada mitra," tambahnya.

Lebih lanjut, Timboel menekankan bahwa penguatan perlindungan mitra tidak hanya menjadi tanggung jawab korporasi. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu berperan aktif mendorong ekosistem perlindungan sosial yang lebih kuat, termasuk membuka akses agar mitra yang telah terdaftar JKK-JKM dapat masuk dalam skema dukungan kesejahteraan ketika pemerintah menggulirkan program bantuan di masa tertentu.

"Harapan kita sederhana: praktik baik ini menular. Semakin banyak aplikator ikut, semakin banyak pekerja platform yang terlindungi oleh jaminan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan jaminan kematian," tutup Timboel.

Sebelumnya GoTo meluncurkan empat program dukungan bagi mitra sebagai komitmen meningkatkan kesejahteraan jutaan mitra driver Gojek beserta keluarganya.

Empat kontribusi tersebut mencakup perlindungan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), Bonus Hari Raya, Bursa Kerja Mitra Gojek dan Beasiswa untuk mitra/keluarga, serta Usaha Mitra Swadaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Nurbaya Yudhi Sadewa menuturkan hal ini sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto.

Menyikapi hal tersebut, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kriteria yang menerima pemutihan ini harus disampaikan dengan objektif.

Timboel mengaku setuju bila peserta mandiri atau kelas III mandiri yang masih menunggak karena tidak memiliki daya beli dan daya iuran dihapuskan tunggakannya dan beralih ke Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, ini bisa mengembalikan hak konstitusional untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Nah tentunya saya berharap sih, pertama ini harus disegerakan supaya peserta mandiri kelas III khususnya, bisa kembali mendapatkan hak layanan JKN,” katanya kepada Bisnis (22/10/2025).

Selain itu, dia turut mengusulkan hal yang bisa dipertimbangkan pemerintah untuk masyarakat menengah ke atas yang mampu bayar iuran, tetapi menunggak karena willingness to pay-nya rendah.

Menurut Timboel, usulan itu bisa dilakukan dalam rangka membuat mereka yang kelas I dan kelas II untuk membayar tunggakan sisanya, sehingga tidak lagi dibebaskan begitu saja.

“Kalau sekarang kan yang dibayar 24 bulan, maka sebenarnya bisa saja pemerintah juga menstimulus untuk memberikan diskon 50%, sehingga bayarnya hanya 12 bulan. Nah tetapi anda harus bayar begitu,” sarannya.

Dia meneruskan, itu juga bisa menjadi penerimaan real pendapatan iuran untuk JKN. Menurutnya, jika pemerintah tidak ada upaya untuk itu maka tunggakan berpotensi tidak akan dibayar.

“Kalau pemerintah tidak ada upaya untuk itu maka ya itu [piutang tagihan Rp20 triliun] masih potensi terus namun tunggakannya tidak akan dibayar-bayar dan tentunya ini juga yang kita harapkan bisa masuk [menjadi pendapatan bagi badan] walaupun setengahnya kepada BPJS Kesehatan,” tutupnya.

Dalam catatan Bisnis, penghapusan tunggakan tanpa mekanisme suntikan dana atau aset dari pemerintah sebagai pengganti akan memperlebar defisit BPJS Kesehatan. Pasalnya piutang ini sudah diakui sebagai pendapatan walau belum tertagih.

Diberitakan sebelumnya, besaran pemutihan itu muncul dari pernyataan Menkeu seusai rapat bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada hari ini, Rabu (22/10/2025).

Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.

Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun. "Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Meski begitu, dia belum memerinci lebih lanjut berapa orang atau penerima BPJS Kesehatan yang akan dihapus tunggakannya. Termasuk apakah yang dianggarkan dibebankan dari dana badan atau suntikan langsung dari APBN.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa pemutihan nantinya ditujukan untuk penunggak tagihan BPJS yang sebelumnya membayar secara mandiri, kemudian beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran alias PBI.

"Ya tentu kita harapkan tepat sasaran ya, jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk dalam DTSEN [Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional]," terangnya usai bertemu Menkeu Purbaya.

Pemerintah berencana memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang nilainya capai Rp7,6 triliun.

Rencana penghapusan ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, saat ini pemerintah masih perlu memverifikasi data.

"Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan," ungkap Prasetyo, Kamis (9/10).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan total tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan hingga saat ini mencapai Rp7,691 triliun.

"Tunggakan yang rencana pemutihan sekitar Rp7,691 triliun," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/10).

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai apabila kebijakan ini betul dilakukan, maka merupakan langkah positif yang patut disambut baik. Sebab, ini akan memberi harapan baru bagi jutaan peserta mandiri yang selama ini terhambat mendapatkan layanan JKN.

Timboel mengatakan tunggakan iuran selama ini menjadi 'penyandera' bagi peserta mandiri, terutama di kelas 3. Banyak dari mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaannya nonaktif.

"Tentunya kami sangat menyambut baik kebijakan pemerintah untuk menghapus, memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari kelas peserta mandiri yang selama ini sangat menyandera peserta mandiri kelas 3, kelas 2, kelas 1, yang memang mayoritas kelas 3 ini untuk menjadi peserta aktif yang dapat layanan JKN," ujarnya.

Ia mengingatkan kondisi tunggakan ini bermula sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Kala itu, iuran peserta kelas 1 naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu, kelas 2 dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu, serta kelas 3 dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu tetapi disubsidi pemerintah Rp7.000 sehingga peserta hanya perlu membayar Rp35 ribu.

"Kenaikan iuran di tengah covid-19 pada saat itu membuat peserta mandiri memang sangat-sangat terpukul dan akhirnya gagal bayar untuk membayar iuran sehingga menciptakan tunggakan-tunggakan yang sampai saat ini menyandera peserta mandiri," imbuhnya.

Timboel menjelaskan ada dua faktor utama penyebab peserta mandiri menunggak iuran. Pertama, karena kemampuan ekonomi yang lemah (ability to pay). Kedua, ketidakmauan membayar (willingness to pay) akibat kekecewaan terhadap layanan kesehatan sehingga ogah melanjutkan untuk membayar.

"Nah, tentunya kalau menurut saya memang ini adalah bagian yang harus diperbaiki," jelasnya.

Meski demikian, Timboel menilai kebijakan pemutihan membawa lebih banyak sisi positif dibandingkan negatifnya. Pemutihan ini akan mengembalikan hak konstitusional rakyat untuk kembali menjadi peserta aktif dan memperoleh layanan kesehatan.

Pemutihan juga berpotensi memperkuat keuangan BPJS Kesehatan dalam jangka panjang. Peserta yang sebelumnya tidak aktif karena tersandera tunggakan dapat kembali membayar iuran secara rutin dan berkontribusi pada sistem gotong royong JKN.

"Ketika tunggakan dihapus, maka pembayaran iuran berikutnya menjadi pendapatan riil bagi BPJS," ujar Timboel.

Ia menyebut, kondisi saat ini membuat banyak potensi penerimaan negara justru hilang karena peserta tidak bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya.

Selain aspek keuangan, ia menilai kebijakan ini juga memberikan rasa keadilan sosial, apalagi untuk peserta yang memang tidak mampu untuk membayar.

"Kalau orang kaya bisa dapat tax amnesty, masa orang miskin yang ability to pay nya tidak ada ini, tidak dapat keringanan?" katanya.

Timboel menyebut kebijakan ini juga selaras dengan tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ia mengatakan, pemutihan tunggakan dapat memenuhi ketiganya sekaligus.

Dari sisi keadilan, kebijakan ini membantu kelompok masyarakat yang benar-benar tidak mampu agar kembali aktif sebagai peserta JKN. Dari sisi kemanfaatan, peserta bisa kembali memanfaatkan layanan kesehatan tanpa beban tunggakan yang menumpuk. Sementara dari sisi kepastian hukum, pemutihan memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

"Nah tentunya ini yang menurut saya harus benar-benar segera direalisasikan," imbuhnya.

Timboel juga menyoroti banyak peserta mandiri yang sebelumnya beralih ke skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kondisi itu justru menambah beban anggaran negara karena banyak peserta yang sebenarnya mampu masih ditanggung pemerintah.

"Dengan pemutihan, mereka (yang masuk ke PBI saat covid) bisa kembali ke peserta mandiri dan PBI bisa diisi oleh masyarakat yang benar-benar miskin," ujarnya.

Ia menilai pemutihan akan menciptakan sistem JKN yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Namun, Timboel mengingatkan pemutihan saja tidak cukup untuk mencegah tunggakan iuran kembali terjadi. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus memperbaiki mutu pelayanan agar peserta tidak kehilangan kepercayaan.

"Pelayanan yang buruk di fasilitas kesehatan membuat orang enggan bayar. Jadi peningkatan mutu layanan menjadi kunci menekan tunggakan," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang masih kerap melakukan pelanggaran. Kasus fraud dan pelayanan tidak layak masih sering ditemukan di lapangan.

Timboel turut mendorong pemerintah menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang sanksi administrasi bagi penunggak iuran BPJS. Aturan ini memungkinkan pembatasan layanan publik bagi peserta yang tidak aktif, seperti pengurusan SIM, SKCK, hingga paspor.

Ia menilai kebijakan tersebut bisa memperkuat disiplin pembayaran di kalangan peserta mandiri dengan prinsip gotong royong yang menjadi dasar dari sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Karena itu, peserta mampu harus berkontribusi, sementara yang tidak mampu tetap dilindungi melalui PBI.

"Ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk menumbuhkan kesadaran bergotong royong," ujarnya.

Menurutnya, penerapan PP 86/2013 dan peningkatan kualitas layanan menjadi dua langkah penting pasca-pemutihan untuk memastikan tunggakan tidak kembali menumpuk di masa depan.

"Substansi hukumnya sudah ada, tinggal penegakan dan pelaksanaan di lapangan. Dengan komitmen struktural dan peningkatan pelayanan, sistem JKN bisa lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat," terangnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menilai kebijakan pemutihan memiliki dua sisi, yakni manfaat jangka pendek dan risiko jangka panjang. Pemutihan patut diapresiasi sebagai kebijakan sosial yang membantu masyarakat, tetapi tetap perlu diwaspadai dampaknya terhadap disiplin peserta dan keberlanjutan fiskal.

Ronny menjelaskan kebijakan ini dapat disebut sebagai relief policy atau kebijakan keringanan yang berorientasi sosial. Di tengah tekanan ekonomi, terutama bagi pekerja informal dan peserta mandiri, pemutihan ini dapat memulihkan kepesertaan aktif BPJS yang sempat macet.

"Artinya, semakin banyak masyarakat yang bisa kembali mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi," kata Ronny.

Dari sisi politik, ia melihat kebijakan ini untuk memperkuat citra pemerintah sebagai pihak yang peduli pada pekerja dan sensitif terhadap keadilan sosial. Tentunya ini sejalan dengan semangat universal health coverage.

[Gambas:Photo CNN]

Namun, dari sisi negatif, Ronny menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan moral hazard dan risiko fiskal. Publik bisa menafsirkan kebijakan pemutihan ini sebagai sinyal bahwa tunggakan iuran pada akhirnya akan dihapuskan.

"Ini menciptakan preseden buruk terhadap disiplin kepesertaan," ujarnya.

Selain itu, hilangnya potensi penerimaan Rp7,5 triliun juga bisa memperlemah arus kas BPJS dan menambah beban APBN jika defisit pembiayaan harus ditutup dengan dana pemerintah.

Ronny menegaskan, jika kebijakan seperti ini dilakukan berulang, maka keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional dapat terancam. Ia juga menyoroti potensi distorsi keadilan antar peserta, karena peserta yang disiplin membayar bisa merasa dirugikan.

"Dalam jangka panjang, hal itu bisa menggerus kepercayaan publik terhadap sistem," ujarnya. Ia menekankan bahwa tanpa kepercayaan, skema asuransi sosial tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Sebagai langkah mitigasi, Ronny menyarankan empat hal. Pertama, membatasi kebijakan pemutihan ini sebagai langkah satu kali (one off policy). Kedua, perlu mengkombinasikan antara keringanan dengan peningkatan sistem kepatuhan, salah satunya dengan integrasi data.

"Misalnya dengan integrasi NIK, penerapan sanksi administratif, atau pemotongan langsung dari sumber pendapatan bagi peserta non-formal bisa menjadi opsi," jelasnya.

Ketiga, pemerintah juga perlu memperkuat edukasi publik bahwa BPJS bukan bantuan sosial, melainkan sistem gotong royong yang membutuhkan kedisiplinan bersama. Keempat, melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap segmen peserta yang paling rawan menunggak, sehingga kebijakan ke depan bisa lebih tepat sasaran dan tidak bersifat menyamaratakan.

"Intinya, kebijakan ini boleh jadi terasa populer dan tampak empatik, tapi tetap harus dilihat dengan kacamata keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial. Kalau tidak hati-hati, pemerintah bisa jatuh dalam jebakan populisme kebijakan, di mana kebaikan jangka pendek justru menciptakan kerentanan jangka panjang," pungkasnya.