Pemerintah mewacanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah ancaman defisit yang diklaim menyentuh Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada kelompok miskin karena iuran mereka ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Menurut Budi, peserta yang masuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak perlu khawatir.

"Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (25/2).

Secara konsep, skema JKN memang berbasis gotong royong: peserta mampu menyubsidi yang kurang mampu. Namun, benarkah kenaikan iuran sepenuhnya tak berdampak pada kelompok miskin?

1. Risiko Tekanan ke Kelas Rentan Non-PBI

Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai isu utama justru bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang tidak masuk kategori miskin ekstrem, tetapi juga belum mapan secara ekonomi.

Menurutnya, kelompok ini umumnya berada di desil 6 atau 7-tidak berhak menerima bantuan iuran, tetapi memiliki daya beli terbatas dan sangat sensitif terhadap kenaikan harga (price sensitive).

Selama ini, peserta kelas III membayar Rp35 ribu per bulan dari total iuran Rp42 ribu, dengan selisih ditanggung pemerintah. Jika subsidi dihapus dan peserta harus membayar penuh, maka ada tambahan beban langsung pada rumah tangga.

"Kelompok ini tidak layak PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/2).

Ia memperingatkan kebijakan tersebut bisa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah mendongkrak daya beli kelas menengah yang belakangan tertekan. Konsumsi rumah tangga, yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, banyak disumbang oleh kelompok ini.

Dalam konteks ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, tambahan beban rutin-meski relatif kecil secara nominal-bisa berdampak signifikan terhadap pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan rumah tangga dengan pengeluaran tetap yang ketat.

"Malah ini berkebalikan, bertolak belakang dengan upaya pemerintah justru untuk menaikkan daya beli kelas menengah yang sekarang sedang turun," tegas Faisal.

2. Ancaman Tunggakan dan Kepesertaan Nonaktif

Pandangan berbeda datang dari Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar di mana kenaikan iuran penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal JKN, mengingat rasio klaim yang meningkat dalam tiga tahun terakhir berpotensi memicu defisit.

Namun, ia sepakat dampak terbesar justru akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III.

"Yang menjadi masalah kan bagi masyarakat mandiri. Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang kalau dinaikkan, itu akan menjadi kesulitan buat mereka. Di tengah ekonomi saat ini yang belum membaik," ujarnya kepada CNN Indonesia.com, Kamis (26/2).

Timboel mengingatkan pemerintah sempat menjanjikan penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025, namun belum terealisasi. Menurutnya, penghapusan tunggakan-khususnya untuk peserta kelas III-perlu diprioritaskan sebelum kebijakan kenaikan diberlakukan.

Jika tidak, kenaikan iuran justru berpotensi kontraproduktif. Alih-alih menambah penerimaan, jumlah peserta nonaktif bisa meningkat sehingga pendapatan iuran justru menyusut.

"Kalau daya belinya masih menurun, menurut saya ditunda. Yang menjadi utama adalah, yang dinaikkan adalah PBIJKN dan PBPU, yaitu kenaikan iuran untuk orang miskin. Jadi tidak untuk yang mandiri kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi untuk yang dari pemerintah," katanya.

3. Benarkah Tak Berdampak ke Warga Miskin?

Secara langsung, peserta PBI memang tidak terdampak karena iuran mereka dibayar pemerintah. Namun persoalan muncul pada kelompok miskin dan rentan yang belum terdaftar sebagai PBI.

Saat ini kuota PBI tercatat sekitar 96,8 juta jiwa. Padahal, merujuk Perpres Nomor 36 Tahun 2023, target penerima seharusnya mencapai 113 juta orang pada 2024.

Timboel mendorong pemerintah menambah kuota PBI agar sesuai regulasi tersebut. Konsekuensinya memang ada kenaikan alokasi APBN, tetapi langkah itu dinilai lebih tepat untuk melindungi kelompok miskin dan tidak mampu sesuai amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Saya mendorong peningkatan sesuai dengan peraturan presiden nomor 36 tahun 2023. Yaitu di 2024 ditargetkan 113 juta orang. Nah, sekarang kan masih dipasang 96,8 juta orang. Saya mendorong sesuaikan dengan perpres 36 tahun 2023, yaitu di 2024 sebesar 113 juta," jelas Timboel.

Tanpa perluasan kepesertaan, kelompok miskin yang belum terdaftar PBI akan menghadapi dilema seperti membayar iuran yang naik atau berisiko kehilangan jaminan kesehatan.

4. Apakah Perlu Keringanan Khusus?

Untuk peserta PBI, tidak ada skema keringanan tambahan karena seluruh iuran telah ditanggung pemerintah. Namun bagi masyarakat miskin yang belum masuk PBI, hingga kini belum ada skema khusus yang diumumkan.

Timboel justru mengusulkan peningkatan manfaat layanan bagi kelompok rentan, seperti layanan home care, pembiayaan ambulans dari rumah ke fasilitas kesehatan, hingga dukungan pendampingan bagi pasien miskin yang dirawat.

"Misalnya, ada home care. Bahwa dirawat di rumah, tidak harus pergi ke faskes. Bagi yang lansia tidak mampu lagi, bagi rakyat miskin-miskin yang tidak mampu punya ongkos dan sebagainya, bisa disampaikan dengan, dibantu dengan, adanya ambulan dari rumah ke faskes," jelas Timboel.

Sementara itu, Faisal menekankan bahwa kebijakan iuran tidak bisa dilihat semata dari sisi fiskal BPJS. Pemerintah perlu menimbang dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga dan stabilitas kelas menengah.

"Kelas menengah ini tidak dapat fasilitas, tidak mampu seperti orang kaya, tapi juga tidak layak untuk mendapatkan bantuan-bantuan sosial pemerintah, termasuk bepergian kesehatan yang free, itu mereka tidak layak. Tapi mereka justru dibebankan. Sehingga turunlah disposable income-nya, dan turunlah daya beli mereka," ujarnya.

Pada akhirnya, dilema kenaikan iuran BPJS bukan sekadar soal melindungi kelompok miskin, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal JKN dan daya tahan ekonomi rumah tangga-terutama kelompok rentan yang berada di antara miskin dan mapan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas, bukan warga miskin. Pasalnya, iuran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ditanggung oleh negara.

"Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, seperti dikutip, Rabu (25/2).

Budi mengungkapkan saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit Rp20 triliun - Rp30 triliun. Pemerintah menangani defisit tersebut melalui APBN sebesar Rp20 triliun. Namun, Budi mengingatkan defisit masih akan terjadi setiap tahun.

"Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," ujarnya.

Budi meyakinkan apabila iuran dikerek, masyarakat yang termasuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tak akan terpengaruh. Pasalnya, iuran mereka ditanggung pemerintah dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Menurut Budi, konsep BPJS Kesehatan adalah orang yang kaya mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, dimana orang kaya membayar pajak lebih banyak, tetapi dapat akses jalan raya sama seperti orang miskin.

"Yang memang bayarnya kan Rp42 ribu sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42 ribu sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu," ujar Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho mengatakan wacana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dapat meningkatkan peserta nonaktif.

"Jika iuran naik, banyak keluarga akan melakukan penyesuaian pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan kepesertaan nonaktif. Pada akhirnya, mereka bisa kehilangan jaminan kesehatan saat justru paling dibutuhkan," ujarnya.

Kelompok miskin, katanya, relatif terlindungi oleh skema PBI JKN, sementara kelompok berpenghasilan tinggi cenderung mampu menyerap kenaikan biaya.

Namun kelas menengah, khususnya pekerja sektor informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat, berada dalam posisi rentan.

Karenanya, Agung menilai wacana itu harus dikaji secara komprehensif karena kebijakan tersebut berpotensi memperlemah daya jangkau sistem jaminan kesehatan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berkelakar akan meniru paparan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan BI yang berlangsung di Jakarta.

Prabowo saat itu menekankan kepada jajarannya mengenai pentingnya pelaksanaan program secara nyata di tengah masyarakat.

Dia meminta seluruh pihak fokus pada eksekusi dan penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat, terutama kelompok miskin yang membutuhkan penanganan cepat.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

"Sekarang ini adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah eksekusi," tegasnya.

Sebelum menekankan soal eksekusi, Prabowo terlebih dahulu menyampaikan apresiasinya terhadap paparan ekonomi dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dia menganggap paparan tersebut disampaikan dengan baik dan memancarkan optimisme tinggi.

"Terima kasih tim ekonomi saya, saya nggak akan ulangi. Saudara punya presentasi yang baik sekali, bahkan Gubernur BI saya minta copy-nya presentasi Anda. Ya nggak apa-apa kalau yang baik diakui yang baik," ujar Prabowo.

Meskipun memuji, tetapi Prabowo mengingatkan agar paparan yang penuh optimisme itu tidak berhenti pada tataran konsep.

Dia menilai penting untuk mencari cara agar proyeksi positif tersebut bisa diwujudkan melalui langkah konkret.

Prabowo menegaskan perlunya kerja sistematis untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dan memastikan solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

“How to solve the problem, how to bring solution to the people as fast as possible? Khususnya untuk rakyat miskin, rakyat yang berada paling bawah, butuh aksi segera,” pungkas Prabowo.