Bisnis.com, JAKARTA — Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit yang membuka peluang unsur Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi anggota dewan pengawas rumah sakit. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu independensi pengawasan sektor kesehatan.

Permenkes yang mulai berlaku pada 12 Juni 2026 itu merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Timboel menyoroti Pasal 52 ayat (2) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 yang menyebut pemilik rumah sakit dapat mengajukan permintaan anggota dewan pengawas dari unsur Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai posisi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang seharusnya menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengawasan secara independen terhadap seluruh rumah sakit.

"Seluruh pegawai Kementerian Kesehatan seharusnya fokus menjalankan tugas negara di bidang kesehatan dan bersikap independen terhadap seluruh rumah sakit," kata Timboel, Kamis (19/6/2026).

Ia menilai keterlibatan pegawai Kemenkes dalam dewan pengawas rumah sakit berpotensi memunculkan konflik kepentingan, terutama ketika rumah sakit menghadapi persoalan dengan lembaga lain, termasuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, keberadaan unsur Kemenkes dalam dewan pengawas dapat membuat pemilik rumah sakit memperoleh dukungan ketika menghadapi persoalan operasional atau sengketa terkait layanan dan klaim.

"Apabila terjadi persoalan, misalnya dugaan fraud yang dipersoalkan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, terdapat potensi anggota dewan pengawas dari unsur Kemenkes berada pada posisi yang tidak independen," ujarnya.

Selain menyoroti potensi benturan kepentingan, Timboel juga mengkritik peluang ASN Kementerian Kesehatan memperoleh penghasilan tambahan dari jabatan tersebut. Menurutnya, kondisi itu dapat memecah fokus kerja ASN yang telah menerima gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia juga menilai ketentuan tersebut berpotensi memperkuat pengaruh Kementerian Kesehatan terhadap rumah sakit di luar rumah sakit umum pusat yang berada langsung di bawah kementerian.

Timboel berpendapat Pasal 52 ayat (2) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 berpotensi tidak sejalan dengan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta keseimbangan dan keselarasan.

Atas dasar itu, BPJS Watch meminta pemerintah merevisi ketentuan tersebut. Timboel mengusulkan agar unsur Kementerian Kesehatan tidak diperbolehkan menjadi anggota dewan pengawas rumah sakit, kecuali pada rumah sakit umum pusat yang dimiliki pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

"Pasal 52 ayat (2) sebaiknya direvisi sehingga rumah sakit dilarang memilih anggota dewan pengawas dari unsur Kementerian Kesehatan, kecuali untuk rumah sakit umum pusat milik Kemenkes," kata dia.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 merupakan bagian dari implementasi transformasi sistem kesehatan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Kesehatan. Salah satu fokus transformasi tersebut adalah penguatan fasilitas kesehatan rujukan, termasuk tata kelola rumah sakit, guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah menyiapkan reformasi besar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) Jaminan Kesehatan yang memuat pembaruan sistem rujukan, standar layanan rawat inap, hingga mekanisme pembayaran rumah sakit.

Namun, di tengah rencana tersebut, BPJS Watch menilai reformasi harus dibarengi dengan penyelesaian berbagai persoalan pelayanan yang masih kerap dialami peserta JKN.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan reformasi yang disampaikan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada 9 Juni 2026 merupakan langkah penting untuk meningkatkan mutu layanan dan menjaga keberlanjutan program JKN.

"Reformasi JKN tidak cukup hanya mengubah regulasi dan sistem pembiayaan. Yang lebih penting adalah memastikan berbagai persoalan pelayanan yang selama ini dikeluhkan peserta dapat diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan setara," kata Timboel kepada Kompas.com, Sabtu (13/6/2026).

Dalam paparannya di DPR, Menteri Kesehatan menyampaikan tiga reformasi utama Program JKN yang akan dimasukkan ke dalam rancangan Perpres Jaminan Kesehatan.

Ketiga reformasi tersebut meliputi Sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dan Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG).

Menurut Timboel, perbaikan sistem rujukan menjadi kebutuhan mendesak mengingat masih banyak peserta JKN yang mengalami kesulitan memperoleh layanan di rumah sakit.

BPJS Watch masih menerima laporan terkait pembatasan kuota layanan rawat jalan hingga kendala mendapatkan ruang perawatan dan layanan gawat darurat.

"Reformasi RBKP yang dijanjikan pemerintah harus mampu menyelesaikan persoalan klasik yang selama ini terjadi, mulai dari antrean panjang, penolakan pasien karena kuota layanan habis, hingga lambatnya proses rujukan antar-rumah sakit," ujarnya.

Ia mencontohkan masih adanya pasien JKN yang telah memperoleh surat rujukan, namun tidak mendapatkan pelayanan karena kuota pasien BPJS di rumah sakit telah terpenuhi.

Selain itu, sejumlah kasus rujukan ke rumah sakit tipe A juga kerap terkendala proses persetujuan yang tidak memiliki kepastian waktu.

"Jangan sampai pasien yang sudah membutuhkan perawatan harus menunggu tanpa kepastian hanya karena persoalan administrasi. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama," tegas Timboel.

Untuk mendukung efektivitas sistem rujukan baru, BPJS Watch mendorong Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan membangun sistem informasi terintegrasi yang dapat menampilkan ketersediaan tempat tidur, termasuk ruang ICU, secara real time di seluruh rumah sakit.

"Kami juga mendorong adanya desk pengaduan yang mudah diakses di setiap rumah sakit agar keluhan peserta JKN dapat ditangani secara cepat dan transparan," katanya.

Selain sistem rujukan, Timboel turut menyoroti rencana penerapan KRIS yang nantinya membagi ruang rawat inap menjadi tiga kategori, yakni ruang A, B, dan C.

Menurutnya, desain fasilitas dan struktur iuran perlu diatur secara cermat agar tidak menimbulkan perpindahan peserta yang berpotensi memengaruhi penerimaan iuran program.

"Jika ruang B dan ruang C sama-sama memiliki kapasitas empat tempat tidur, sementara selisih iurannya cukup besar, maka ada potensi peserta berpindah ke ruang C. Kondisi ini perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi pendapatan iuran peserta mandiri," jelasnya.

Timboel juga meminta fasilitas dasar bagi pasien dan keluarga tetap diperhatikan, termasuk penyediaan kursi penunggu pasien di ruang perawatan C serta penerapan nurse call dua arah agar komunikasi antara pasien dan perawat berjalan lebih efektif.

Di sisi lain, BPJS Watch menyambut baik rencana penerapan sistem pembayaran iDRG yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi klaim rumah sakit serta mengurangi potensi sengketa klaim dalam program JKN.

"Penerapan iDRG diharapkan mampu memperkuat kemandirian sistem pembayaran rumah sakit, menghasilkan tarif yang lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia, serta menjadi solusi atas berbagai persoalan klaim yang masih sering terjadi," ujar Timboel.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah membuka ruang konsultasi publik sebelum Perpres Jaminan Kesehatan ditetapkan.

Menurutnya, masukan dari masyarakat dan fasilitas kesehatan penting agar reformasi yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan peserta sekaligus menjaga keberlanjutan program JKN.

"Sebelum ditetapkan, rancangan Perpres ini sebaiknya disosialisasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat serta fasilitas kesehatan. Dengan begitu, reformasi yang dilakukan benar-benar memberikan perbaikan signifikan bagi peserta JKN, fasilitas kesehatan, dan keberlanjutan program secara keseluruhan," tegasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menandai babak baru dalam perlindungan tenaga kerja domestik, setelah lebih dari dua dekade tertunda.

Namun, keberhasilan UU PPRT tidak hanya ditentukan oleh pengesahan. Regulasi ini diharapkan mampu mengakhiri praktik kerja tanpa kepastian hukum yang selama ini dialami pekerja rumah tangga (PRT).

Efektivitas aturan tersebut masih menjadi perdebatan. Sejumlah kalangan menilai regulasi ini baru sebatas langkah awal, sementara tantangan besar masih menanti di tahap implementasi.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyebut pengesahan UU PPRT patut diapresiasi sebagai capaian penting pemerintah dan DPR. Setidaknya UU ini memberikan dasar hukum yang selama ini kosong, terutama dalam mengakui hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja, yang sebelumnya cenderung dianggap sebagai relasi informal semata.

Dengan adanya payung hukum, menurutnya, potensi akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan dasar menjadi lebih terbuka.

Namun, Timboel mengingatkan pendekatan perlindungan dalam UU ini masih menyisakan sejumlah kelemahan mendasar. Salah satunya, mekanisme penentuan hak yang banyak diserahkan pada kesepakatan para pihak.

"Kalau kesepakatan upah diserahkan pada perjanjian, sementara posisi pemberi kerja lebih kuat, maka berpotensi terjadi ketidakadilan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4).

Tanpa adanya standar minimum yang jelas, ia memandang negara berisiko tidak hadir secara efektif dalam melindungi kelompok pekerja rentan. Dalam kondisi tersebut, relasi kerja bisa kembali bergantung pada mekanisme pasar yang tidak selalu berpihak pada pekerja.

Selain itu, Timboel juga menyoroti belum rincinya pengaturan teknis dalam UU, terutama terkait jam kerja, waktu istirahat, dan aspek keselamatan kerja.

"Misalnya soal batas jam kerja, waktu istirahat yang layak, sampai perlindungan keselamatan kerja itu belum diatur secara detail. Padahal ini penting, apalagi untuk pekerja yang tinggal di rumah majikan," ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya kejelasan implementasi jaminan sosial bagi PRT, termasuk mekanisme pendaftaran dan pembagian kewajiban iuran antara pekerja dan pemberi kerja. Tanpa sistem yang jelas, hak tersebut berpotensi sulit direalisasikan di lapangan.

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai UU PPRT ini sebagai bentuk pengakuan negara yang telah lama tertunda.

"Untuk pertama kalinya negara mengakui PRT sebagai pekerja yang memiliki hak. Ini bukan sekadar regulasi, tapi koreksi atas ketidakadilan struktural yang selama ini dibiarkan," ujar Presiden ASPIRSI Mirah Sumirat.

Ia menegaskan keberadaan UU ini penting untuk memastikan pekerja rumah tangga memiliki hak dasar, mulai dari upah, jaminan sosial, hingga perlindungan dari kekerasan. Namun, pengakuan tersebut tidak boleh berhenti di level normatif.

"RUU ini bukan hadiah, melainkan kewajiban negara," tegasnya.

Mirah menyoroti sejumlah celah krusial dalam aturan, terutama tidak adanya standar upah minimum yang berpotensi membuka ruang eksploitasi, mulai dari masalah upah, pengawasan hingga sanksi.

"Tidak adanya standar upah minimum membuat pekerja rumah tangga rentan mengalami eksploitasi terselubung. Di sisi lain, mekanisme pengawasan yang diserahkan ke RT/RW berpotensi tidak berjalan efektif, sementara sanksi yang ada juga belum cukup tegas untuk menindak pelanggaran berat. Relasi yang kerap dibingkai sebagai 'kekeluargaan' pun masih menyisakan celah terjadinya pelanggaran," ujarnya.

Selain itu, ia menilai ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pemberi kerja masih menjadi tantangan utama dalam implementasi aturan.

"Posisi kedua pihak tidak setara. Karena itu negara tidak boleh netral dan harus berpihak pada yang lebih rentan," kata Mirah.

Ia juga menyoroti pengaturan hak pekerja dalam Pasal 15 yang mencakup upah, istirahat, cuti, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman. Pasal tersebut masih menyisakan celah karena tidak disertai standar minimum yang jelas sehingga berpotensi menjadi ketidakadilan yang dilegalkan. Padahal, negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya perlindungan kepada mekanisme kesepakatan yang rentan bias.

"Negara tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan budaya kekeluargaan untuk membiarkan pekerja rumah tangga dieksploitasi. RUU ini harus menjadi alat perlindungan nyata, bukan sekadar legitimasi ketimpangan," tegasnya.

Di sisi lain, regulasi ini dinilai tetap memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. PRT memperoleh kepastian hak, sementara pemberi kerja mendapatkan kejelasan hubungan kerja. Namun, tanpa batas minimum yang jelas, relasi kerja berpotensi kembali mengikuti mekanisme pasar yang tidak selalu adil bagi pekerja.

Selain substansi, kesiapan implementasi menjadi pekerjaan rumah besar. Sejumlah aspek dinilai belum siap, mulai dari pendataan pekerja hingga sistem pengawasan. Mirah menilai tanpa langkah konkret, regulasi ini berisiko tidak efektif di lapangan.

"Kalau ini tidak disiapkan, maka RUU ini berisiko hanya menjadi dokumen normatif tanpa daya paksa," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengapresiasi peluncuran inisiatif “Bakti GoTo untuk Negeri: Empat Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan Mitra” yang memperluas akses perlindungan sosial bagi mitra driver, termasuk BPJS Kesehatan serta program BPJS Ketenagakerjaan 100 persen bagi mitra juaranya. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan mandat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial dan seluruh pekerja perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko kerja.

“Individu yang punya risiko, termasuk mitra platform, wajib dilindungi agar tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko kematian,” kata Timboel.

Timboel menilai persoalan besar saat ini adalah tingkat kepesertaan perlindungan sosial pada kelompok pekerja bukan penerima upah yang masih belum signifikan. Dari sekitar 86 juta pekerja bukan penerima upah, termasuk mitra platform, peningkatan kepesertaan perlu terus didorong. “Kehadiran GoTo yang membayar program JKK, JKM, dan jaminan kesehatan merupakan upaya signifikan, karena jumlah mitra yang terlindungi akan semakin banyak,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan adanya momentum kebijakan PP 50 Tahun 2025 terkait diskon iuran JKK dan JKM, yang berlaku sejak 1 Januari 2026 hingga Maret 2027. Dalam skema diskon 50%, iuran JKK–JKM yang semula Rp16.800 menjadi Rp8.400. “Momentum ini seharusnya diikuti seluruh aplikator untuk melindungi mitra,” tambah Timboel.

Lebih lanjut, Timboel menekankan bahwa inisiatif seperti Bakti GoTo perlu menjadi pemicu keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, agar upaya kesejahteraan tidak hanya ditopang perusahaan. Ia mencontohkan, jika pemerintah kembali menggulirkan program seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), maka mitra yang telah terdaftar dalam skema JKK dan JKM semestinya dapat menjadi salah satu target penerima, sebagai bagian dari perlindungan kesejahteraan ketika terjadi tekanan ekonomi.

Di tingkat daerah, Timboel menilai pemerintah daerah dapat merancang dukungan serupa sesuai kapasitas fiskal. “Mitra ini mendukung pergerakan jasa dan barang cepat serta perekonomian daerah. Pemerintah daerah seperti DKI Jakarta juga bisa mempertimbangkan bentuk subsidi atau bantuan untuk memperkuat kesejahteraan mitra,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Timboel berharap langkah GoTo dapat mendorong lebih banyak pihak untuk memperluas perlindungan kerja. “Mudah-mudahan semakin banyak aplikator mengikuti, sehingga seluruh mitra aplikator terlindungi oleh jaminan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan jaminan kematian,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tahapan seleksi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 dinilai tidak dilakukan secara sistematik. BPJS Watch mendesak adanya transparansi dalam proses ini.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti tiga hal yang menurutnya perlu dikritisi. Pertama, indikasi masalah muncul sejak pembentukan panitia seleksi (pansel) yang terlambat dari jadwal.

Timboel menilai pansel idealnya sudah terbentuk enam bulan sebelum masa jabatan dewan pengawas dan direksi BPJS berakhir pada minggu ketiga Februari 2025, yakni paling lambat Agustus 2025. Namun, kenyataannya pansel baru dibentuk pada 2 Oktober 2025.

“Yang kedua adalah pendaftarannya [calon anggota dewan pengawas dan direksi BPJS] sangat cepat, tiga hari yakni 14, 15, 16 [Oktober 2025] itu yang menyebabkan banyak calon yang tereliminasi dari sisi administrasi, beda dengan periode sebelumnya ada perpanjangan,” katanya dalam konferensi pers daring pada Jumat (21/11/2025).

Aspek ketiga yang disorotinya adalah seleksi administrasi yang berlangsung tanpa administrasi dan sarat subjektivitas. Menurutnya, banyak kandidat yang kompeten digugurkan tanpa penjelasan. Dalam hal ini, dia turut menyoroti calon yang berlatar belakang partai politik.

Tak sampai di situ, Timboel mengkritisi penilaian secara manual terhadap tes kompetensi para calon yang mencakup soal pilihan ganda dan esai. Dia berpandangan hal ini berpotensi tinggi menciptakan terjadinya kesalahan dalam penilaian.

“Kita tahu siapa panselnya dan bagaimana anggota-anggotanya kan begitu. Jadi tentunya ini pun sangat terkait dengan objektivitas dalam proses penilaian. Panselnya, belum tentu ngerti jaminan sosial, ketika membaca esainya ngerti enggak dia? Apa yang ditanyakan, apa yang dijawab gitu, saya mah enggak percaya gitu loh,” tuturnya.

Timboel berpandangan bahwapansel sepatutnya membaca ulang jawaban para calon, baik yang lulus seleksi maupun tidak. Dia pun mengusulkan publikasi jawaban kepada masyarakat untuk mendukung transparansi.

“Biar masyarakat juga objektif menilai, oh benar bahwa pansel sudah melakukan dengan benar, tetapi kalau enggak kan juga harus kita tanya, kita kritisi bahwa seleksi ini bukan karena subjektivitas, bukan karena kemalasan, ketidakmampuan dia membaca esai, sehingga diloloskan yang ini, tidak diloloskan yang itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Timboel mengemukakan berbagai kekurangan dalam seleksi ini tak lepas dari pembentukan pansel yang sangat terlambat dan penilaian dari anggota-anggota pansel yang dinilainya tidak kompeten. Oleh karena itu, dia berharap unsur-unsur politis tidak disertakan dalam seleksi berikutnya.

“Jadi kita masih punya seleksi-seleksi berikutnya. Ini yang tentunya saya berharap tidak dibawa kepada unsur-unsur politis. Objektivitaslah yang harus dikedepankan untuk menilai kemampuan mereka, asesmen mereka, bukan menjadi persoalan yang subjektif,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Nurbaya Yudhi Sadewa menuturkan hal ini sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto.

Menyikapi hal tersebut, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kriteria yang menerima pemutihan ini harus disampaikan dengan objektif.

Timboel mengaku setuju bila peserta mandiri atau kelas III mandiri yang masih menunggak karena tidak memiliki daya beli dan daya iuran dihapuskan tunggakannya dan beralih ke Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, ini bisa mengembalikan hak konstitusional untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Nah tentunya saya berharap sih, pertama ini harus disegerakan supaya peserta mandiri kelas III khususnya, bisa kembali mendapatkan hak layanan JKN,” katanya kepada Bisnis (22/10/2025).

Selain itu, dia turut mengusulkan hal yang bisa dipertimbangkan pemerintah untuk masyarakat menengah ke atas yang mampu bayar iuran, tetapi menunggak karena willingness to pay-nya rendah.

Menurut Timboel, usulan itu bisa dilakukan dalam rangka membuat mereka yang kelas I dan kelas II untuk membayar tunggakan sisanya, sehingga tidak lagi dibebaskan begitu saja.

“Kalau sekarang kan yang dibayar 24 bulan, maka sebenarnya bisa saja pemerintah juga menstimulus untuk memberikan diskon 50%, sehingga bayarnya hanya 12 bulan. Nah tetapi anda harus bayar begitu,” sarannya.

Dia meneruskan, itu juga bisa menjadi penerimaan real pendapatan iuran untuk JKN. Menurutnya, jika pemerintah tidak ada upaya untuk itu maka tunggakan berpotensi tidak akan dibayar.

“Kalau pemerintah tidak ada upaya untuk itu maka ya itu [piutang tagihan Rp20 triliun] masih potensi terus namun tunggakannya tidak akan dibayar-bayar dan tentunya ini juga yang kita harapkan bisa masuk [menjadi pendapatan bagi badan] walaupun setengahnya kepada BPJS Kesehatan,” tutupnya.

Dalam catatan Bisnis, penghapusan tunggakan tanpa mekanisme suntikan dana atau aset dari pemerintah sebagai pengganti akan memperlebar defisit BPJS Kesehatan. Pasalnya piutang ini sudah diakui sebagai pendapatan walau belum tertagih.

Diberitakan sebelumnya, besaran pemutihan itu muncul dari pernyataan Menkeu seusai rapat bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada hari ini, Rabu (22/10/2025).

Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.

Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun. "Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Meski begitu, dia belum memerinci lebih lanjut berapa orang atau penerima BPJS Kesehatan yang akan dihapus tunggakannya. Termasuk apakah yang dianggarkan dibebankan dari dana badan atau suntikan langsung dari APBN.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa pemutihan nantinya ditujukan untuk penunggak tagihan BPJS yang sebelumnya membayar secara mandiri, kemudian beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran alias PBI.

"Ya tentu kita harapkan tepat sasaran ya, jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk dalam DTSEN [Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional]," terangnya usai bertemu Menkeu Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — BPJS Watch menyambut baik wacana kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, selama ini ada 15 juta peserta mandiri baik kelas I, II, III yang tersandera dengan tunggakan iuran yang sudah besar.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan mereka yang menunggak ini akan mengalami kendala ketika mau bayar.

“Nah, jadi penghapusan ini menurut saya sangat baik, pertama mengembalikan konstitusionalnya peserta mandiri yang menunggak supaya bisa menjadi peserta aktif kembali,” katanya kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

Dia meneruskan, yang kedua adalah dengan membayar iuran tanpa ada sandera dari tunggakan iuran, maka akan menambah pandapatan iuran ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sementara itu, lanjutnya, hal ketiga adalah pemutihan ini dapat menertibkan data peserta BPJS Kesehatan supaya bantuan pemerintah (PBI) hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak mampu.

“Jadi kami sangat mendukung dan segera untuk bisa bagaimana tunggakan iuran ini bisa dihapuskan. Nah jadi ada rasa keadilan yang dibuat, waktu kemarin ada tax amnesty untuk orang kaya. Sekarang bagaimana keadilan untuk peserta mandiri yang selama ini menunggak bisa diputihkan,” jelas dia.

Seiring dengan pemutihan itu, Timboel mengingatkan agar kebijakan ini juga disertai dengan peningkatan pelayanan di rumah sakit, sehingga peserta khususnya mandiri bisa mendapatkan kepuasan lebih dan akhirnya punya keinginan untuk terus membayar iuran.

Selain itu, dia turut menegaskan perlu ada ketegasan dalam menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013, yang apabila tidak membayar iuran akan dikenakan sanksi tidak dapat layanan publik.

“Namun intinya, kami menyambut baik dan ini harus bisa memastikan hak konstitusional masyarakat Indonesia kembali menjadi peserta aktif dan bisa dilayani oleh JKN, sehingga tidak lagi ada persoalan dalam sisi pembiayaan karena tunggakan dana,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan stakeholder terkait akan mengadakan rapat soal wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan besok, Rabu (15/10/2025).

Sebab demikian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar mengatakan realisasi pemutihan itu akan bergantung pada hasil rapat besok.

“Detailnya nanti besok mau kita rapatkan dulu. ‘Realisasinya kapan Pak?’ tergantung rapat besok, segera,” katanya seusai acara Satya JKN Award 2025, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (14/10/2025).