Bisnis.com, JAKARTA - Jika BPJS Kesehatan Anda nonaktif, maka berikut adalah cara mengaktifkannya kembali dengan mudah.

Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif bisa menjadi masalah serius karena berpengaruh terhadap kemampuan peserta untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untungnya, jika status kepesertaan BPJS nonaktif, peserta masih bisa mengaktifkannya kembali dengan mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan.

Namun, simak dulu beberapa hal penting di bawah ini yang mungkin bisa membuat Anda memahami mengapa BPJS bisa Nonaktif dan cara mengatasinya.

Penyebab BPJS Kesehatan Nonaktif

Status kepesertaan BPJS Kesehatan dapat berubah menjadi nonaktif karena beberapa faktor. Kondisi ini cukup sering terjadi, terutama jika peserta tidak menyadari adanya perubahan pada pembayaran maupun data kepesertaan.

Salah satu penyebab paling umum adalah tunggakan iuran bulanan. Jika peserta telat atau tidak membayar iuran sesuai jadwal, maka kepesertaan bisa otomatis dinonaktifkan mulai bulan berikutnya.

Selain itu, perubahan status pekerjaan juga dapat memengaruhi kepesertaan. Peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai tanggungan perusahaan bisa menjadi nonaktif ketika berhenti bekerja atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga perlu melakukan penyesuaian status secara mandiri.

BPJS Kesehatan juga bisa nonaktif akibat perubahan data kepesertaan. Misalnya, perubahan status keluarga, anak yang sudah tidak menjadi tanggungan, atau adanya kesalahan administrasi yang belum diperbarui.

Faktor lainnya adalah masa berlaku kartu atau data peserta yang sudah tidak sesuai. Jika kartu BPJS lama sudah kadaluwarsa dan belum diperbarui, kepesertaan dapat dinonaktifkan sampai data diperbaiki.

Dampak BPJS Nonaktif

Peserta dengan status BPJS Kesehatan nonaktif tidak dapat menggunakan layanan kesehatan yang menjadi haknya di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan program JKN.

Artinya, apabila peserta membutuhkan pemeriksaan atau perawatan medis, biaya layanan tersebut harus ditanggung sendiri hingga status kepesertaan kembali aktif.

Cara Mengaktifkan Kembali BPJS Kesehatan yang Nonaktif

Jika status BPJS Kesehatan dinyatakan nonaktif, peserta masih bisa mengaktifkannya kembali dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

1. Cek Status Kepesertaan

Langkah pertama adalah memastikan status kepesertaan melalui layanan resmi BPJS Kesehatan. Peserta dapat melakukan pengecekan dengan beberapa cara, seperti melalui aplikasi Mobile JKN pada menu “Info Peserta”.

Selain itu, peserta juga bisa memanfaatkan layanan WhatsApp Pandawa di nomor resmi 0811-8750-400 atau menghubungi Care Center BPJS Kesehatan di nomor 1500-400 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

2. Bayar atau Lunasi Tunggakan Iuran

Jika kepesertaan nonaktif disebabkan oleh tunggakan pembayaran, peserta perlu melunasi seluruh iuran yang tertunda sekaligus membayar iuran bulan berjalan.

Setelah pembayaran dilakukan, status kepesertaan umumnya akan aktif kembali dalam waktu sekitar 1×24 jam. Namun, peserta tetap disarankan untuk mengecek ulang melalui Mobile JKN atau layanan call center.

Perbarui Data Kepesertaan

Apabila nonaktif terjadi karena perubahan data atau kesalahan administrasi, peserta harus melakukan pembaruan data melalui aplikasi Mobile JKN, layanan Pandawa, atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Petugas akan membantu memperbaiki informasi dan memproses reaktivasi kepesertaan.

Gunakan Layanan Pandawa atau Call Center

Sebagai alternatif yang lebih praktis, peserta juga dapat mengajukan aktivasi ulang melalui layanan Pandawa via WhatsApp atau menghubungi call center BPJS Kesehatan. Petugas akan memberikan panduan serta dokumen yang perlu dilengkapi hingga proses selesai.

Itulah beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang nonaktif.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, atau lebih dikenal sebagai Cak Imin menyampaikan wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Pemerintah menyiapkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban jutaan peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

Pemutihan ini berarti penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan iuran agar status kepesertaan masyarakat bisa kembali aktif tanpa harus melunasi utang lama yang jumlahnya sering kali sudah menumpuk bertahun-tahun.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi peserta yang ingin kembali mendapatkan layanan kesehatan namun terhalang status kepesertaan yang tidak aktif karena menunggak.

Apa Manfaatnya?

Program pemutihan tunggakan iuran membawa sejumlah manfaat penting, baik bagi masyarakat maupun bagi keberlangsungan layanan kesehatan:

Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS
Peserta yang sebelumnya nonaktif karena menunggak bisa kembali aktif dan langsung mendapatkan akses layanan kesehatan.

Meringankan beban ekonomi keluarga
Tunggakan yang menumpuk bisa menjadi beban besar. Dengan pemutihan, keluarga bisa lebih tenang dan fokus memenuhi kebutuhan harian lainnya.

Mengurangi hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan
Tanpa pemutihan, peserta yang menunggak harus melunasi semua tunggakan terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, hambatan tersebut hilang sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan.

Memperkuat jaring pengaman sosial
Pemutihan membantu memastikan masyarakat miskin atau rentan tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Siapa Saja yang Bisa Mendapat Pemutihan?

Kriteria detail bisa berbeda tergantung aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, namun umumnya penerima pemutihan mencakup:

Peserta Mandiri (PBPU) yang masuk kategori tidak mampu
Mereka yang datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau daftar penerima bantuan pemerintah biasanya menjadi prioritas.
Peserta yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jika seseorang sebelumnya peserta mandiri lalu statusnya berubah menjadi peserta yang iurannya ditanggung negara, tunggakan lamanya bisa ikut diputihkan.
Peserta dengan tunggakan dalam batas waktu tertentu
Umumnya pemutihan hanya mencakup maksimal 24 bulan tunggakan terakhir, sesuai kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah.
Kasus khusus
Dalam sejumlah kebijakan sebelumnya, peserta yang sudah meninggal atau memiliki kondisi khusus administratif juga dapat diberikan pemutihan.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pemutihan?

Tahapan cara mengikuti pemutihan umumnya seperti berikut:

a. Periksa status kepesertaan

Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui:

Aplikasi Mobile JKN
Website BPJS Kesehatan
Call Center 165
Kantor BPJS terdekat
b. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan

Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

c. Lakukan verifikasi data

Peserta mungkin diminta:

Menunjukkan identitas (KTP/KK)
Melakukan konfirmasi status ekonomi
Memperbarui data keluarga
Verifikasi bisa dilakukan di kantor BPJS atau melalui layanan digital.

d. Tunggu aktivasi kepesertaan

Jika disetujui, tunggakan yang memenuhi syarat akan dihapus, dan status kepesertaan akan kembali aktif mengikuti ketentuan BPJS.

e. Bayar iuran berjalan

Pemutihan tidak menghapus kewajiban peserta untuk membayar iuran bulan berikutnya. Peserta harus kembali rutin membayar agar tidak menunggak lagi.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memberikan perkembangan terbaru terkait rencana pemutihan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Cak Imin itu menyebut saat ini pemerintah dalam tahap menyusun payung hukum untuk melakukan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Dia mengatakan pemerintah ingin memastikan aturan yang disusun bersifat komprehensif dan dapat mengakomodasi berbagai karakter kasus tunggakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Perkembangannya sedang kita tuntaskan regulasinya, supaya dalam implementasinya tidak ada pelanggaran atau kecurangan. Makanya aturannya harus disusun komprehensif,” ujar Cak Imin saat ditemui dalam acara 1st Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference di Yogyakarta pada Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan, mekanisme pemutihan tidak akan diberlakukan secara seragam untuk seluruh peserta. Menurutnya, setiap tunggakan akan diatur melalui skema berbeda, disesuaikan dengan kondisi ekonomi peserta serta latar belakang kasus tunggakan masing-masing.

Menurut Cak Imin, tujuan utama kebijakan tersebut adalah mengaktifkan kembali kepesertaan para penunggak iuran agar dapat kembali memperoleh akses layanan kesehatan.

Meski demikian, Cak Imin belum memperinci secara spesifik apakah pemutihan akan difokuskan pada peserta kelas III atau kelompok masyarakat miskin tertentu.

Dia juga tidak menjelaskan ketika dikonfirmasi apakah penghapusan tunggakan akan disertai dengan suntikan dana dari APBN untuk menutup kewajiban tersebut.

"Intinya kita ingin kepada (peserta) yang menunggak ini juga menjadi peserta aktif, sehingga syarat agar tidak terjadi pelanggaran atau penyelewengan ya seluruh peserta harus aktif dulu baru dilakukan penghapusan," kata Muhaimin.

Sebelumnya, Cak Imin telah meminta agar seluruh peserta BPJS yang memiliki tunggakan agar segera melakukan registrasi ulang untuk mengembalikan status kepesertaannya.

Dalam program pemutihan itu, peserta yang sebelumnya nonaktif akibat menunggak iuran dapat kembali memperoleh layanan BPJS Kesehatan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Cak Imin di Istana Presiden, awal November lalu. Dalam hal ini, Imin berharap agar program pemutihan ini bisa meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah daftar golongan yang mendapatkan pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025.

Sebagaimana diketahui, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Syarat Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Bagaimana cara daftarnya? (lanjut hal 2)...

Cara Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan

1. Periksa status kepesertaan Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui: Aplikasi Mobile JKN Website BPJS Kesehatan Call Center 165 Kantor BPJS terdekat

2. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

3. Lakukan verifikasi data

4. Jika sesuai, maka tagihan Anda akan dibayar pemerintah.

Selain secara online, Anda juga bisa mendaftar pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025 secara offline dengan cara berikut.

1. Pastikan Data Kependudukan Valid.

2. Kunjungi Kantor BPJS Kesehatan Terdekat.

3. Siapkan dokumen yang diperlukan antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi, Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi, Kartu BPJS Kesehatan (jika masih ada), Dokumen pendukung lain sesuai kategori (misalnya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan untuk peserta kategori kurang mampu)

4. Silahkan Sampaikan Permohonan Registrasi Ulang.

5. Proses Verifikasi dan Penilaian.

6. Pengumuman Status Persetujuan.

7. Pembayaran Iuran Bulan Berjalan.

Bisnis.com, BATAM — BPJS Kesehatan Cabang Batam mencatat tunggakan iuran peserta mandiri di Kota Batam mencapai sekitar Rp87 miliar hingga November 2025.

Angka ini berasal dari peserta yang menunggak pembayaran antara 1 hingga 24 bulan, sesuai ketentuan Perpres 82/2018 yang membatasi perhitungan tunggakan maksimal dua tahun.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Harry Nurdinsyah, mengungkapkan bahwa sistem secara otomatis mengunci penambahan tunggakan setelah 24 bulan. "Kalau tidak dikunci, mungkin angkanya sudah ratusan miliar," ujarnya di Batam, Kamis (4/12/2025).

Harry memaparkan bahwa Kecamatan Batam Kota menjadi daerah dengan jumlah penunggak tertinggi, yakni sekitar 20.000 peserta. Disusul Kecamatan Sekupang dan Sagulung, sementara tingkat tunggakan terendah berada di wilayah Bulang.

Dari sisi kelas layanan, peserta kelas 3 mendominasi tunggakan, terutama karena faktor ekonomi dan kebiasaan mendaftar hanya saat membutuhkan layanan kesehatan. "Ada juga yang sebenarnya tidak mampu tapi belum masuk segmen yang dibiayai pemerintah daerah," katanya lagi.

BPJS Kesehatan menawarkan dua opsi untuk pelunasan, yakni opsi pelunasan langsung, di mana kepesertaan aktif seketika, tetapi peserta perlu memperhatikan potensi denda layanan bila rawat inap dalam 45 hari setelah aktif.

Kemudian program rehab atau cicilan, di mana para peserta mencicil tunggakan, tetapi kepesertaan baru aktif setelah seluruh cicilan lunas.

Harry menegaskan bahwa akses pembayaran kini sangat luas, mencapai 955.429 kanal, mulai bank, kantor pos, e-commerce, hingga ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret. "Masalahnya sekarang bukan ‘di mana bayar’, tetapi ‘mau bayar atau tidak’," ujarnya.

BPJS Kesehatan juga menerapkan New Rehab 2.0 untuk memudahkan peserta PBPU (mandiri) yang ingin mencicil atau berpindah segmen.

Peserta mandiri yang mengalami kesulitan membayar dapat beralih ke segmen yang iurannya dibiayai Pemko Batam, sesuai Perwako Nomor 32 Tahun 2025, selama memenuhi syarat. "Peserta mandiri yang menunggak kelas 1, 2, atau 3 bisa beralih ke PBI daerah jika sudah tidak mampu," jelas Harry.

BPJS Kesehatan berharap kemudahan pembayaran dan dukungan pemerintah daerah dapat menekan jumlah tunggakan serta meningkatkan keaktifan peserta di Batam.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada beberapa syarat pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan bulan Desember 2025 yang bisa Anda penuhi.

Sebagaimana diketahui, tidak semua orang berhak mendapatkan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.

Sebab, hanya beberapa orang saja yang bisa mendapatkan keringanan tersebut.

Dengan memanfaatkan program ini, maka tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Dilansir dari Antaranews, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Syarat Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

Syarat lainnya lanjut halaman 2...

Syarat Lain

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Itulah beberapa informasi tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak informasi lengkap tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan dari pemerintah di bawah ini.

Masyarakat yang bermasalah dengan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa sedikit bernapas lega.

Sebab, pemerintah tengah mengadakan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Dengan memanfaatkan program ini, maka tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Dilansir dari Antaranews, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Dengan kata lain, program sudah dijalankan sejak bulan lalu dan masih terus bisa dimanfaatkan hingga Desember 2025 ini.

Siapa yang Berhak?

Tidak semua orang berhak mengikuti program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Berdasarkan rancangan kebijakan yang tengah disusun, program penghapusan iuran ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Secara khusus, kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Syarat Lengkap dan Cara Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025 ada di halaman 2...

Syarat Lengkap dan Cara Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025

Syarat Penerima Pemutihan BPJS Kesehatan

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Cara Daftar Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan:

• Datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat
• Sampaikan permohonan registrasi ulang pemutihan tunggakan
• Petugas akan memverifikasi data kepesertaan dan status PBI
• Pastikan seluruh data pribadi dan kependudukan sesuai sistem agar permohonan dapat disetujui
• Setelah proses verifikasi selesai, peserta akan mendapatkan pemberitahuan resmi bahwa tunggakan selama dua tahun telah dihapus dan kepesertaan kembali aktif.

Itulah informasi lengkap tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan Desember 2025 yang masih bisa Anda manfaatkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan rencana program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada 2025. Adapun, tunggakan maupun tagihan Iuran BPJS Kesehatan dapat dicek secara online, tanpa perlu ke kantor BPJS, melalui berbagai pilihan saluran. Salah satunya, Mobile JKN.

Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan pemutihan tunggakan iuran BPJS terhadap 23 juta peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Layanan ini adalah upaya pemerintah menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan partisipasi dalam program JKN,” tulis Kemenko PMK dalam unggahan Instagram, dikutip pada Minggu (9/11/2025).

Rencananya, program ini bakal dimulai pada akhir 2025 mendatang. Masyarakat dapat menerima manfaat program ini dengan melakukan registrasi ulang sebagai peserta BPJS aktif.

Adapun, Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan mencatat sampai dengan 30 September 2025, jumlah peserta JKN mencapai 281.882.607 peserta.

Sementara itu, tidak semua peserta dapat menikmati fasilitas pemutihan. Hanya mereka yang tidak mampu dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemudian masyarakat yang telah beralih statusnya menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Berikut Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan:

1. Mobile JKN

• Unduh aplikasi ‘Mobile JKN’ melalui Play Store atau AppStore
• Masuk menggunakan NIK, kata sandi, dan kode Captcha
• Pililh ‘Menu Lainnya’ di Beranda
• Pilih ‘Info Iuran’

2. Pandawa

• Anda dapat melakukan chat Whatsapp dengan Pandawa di nomor 08118165165.
• Klik ‘Halo’ atau lainnya untuk memulai pembicaraan
• Tersedia tiga opsi menu, Administrasi, Informasi, dan Pengaduan. Pilih ‘Informasi’
• Pilih ‘Cek Status Pembayaran’
• Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan
• Ikuti arahan dari Pandawa, seperti mengirimkan tanggal lahir.
• Pandawa akan mengirimkan informasi terkait stastus pembayaran, tagihan, maupun tunggakan.

3. Call Center

• Anda dapat menghubuni Call Center 165 untuk mengetahui informasi tagihan
• Sebelum melakukan panggilan, pastikan Anda telah menyiapkan data berupa NIK serta nomor BPJS Kesehatan.

4. E-Commerce

• Anda juga dapat mengecek tagihan melalui E-Commerce, seperti Tokopedia
• Pilih meun ‘Tagihan’
• Pilih ‘BPJS Kesehatan’
• Kemudian masukkan nomor kepesertaan dan cek tagihan.

Cara Daftar Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan:

Setelah mengetahui jumlah tunggakan, peserta bisa langsung mendaftarkan diri dengan langkah berikut:

1. Datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat
2. Sampaikan permohonan registrasi ulang pemutihan tunggakan
3. Petugas akan memverifikasi data kepesertaan dan status PBI
4. Pastikan seluruh data pribadi dan kependudukan sesuai sistem agar permohonan dapat disetujui
5. Setelah proses verifikasi selesai, peserta akan mendapatkan pemberitahuan resmi bahwa tunggakan selama dua tahun telah dihapus dan kepesertaan kembali aktif.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan kebijakan pemutihan atau penghapusan tunggakan BPJS kesehatan untuk meringankan beban jutaan peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

Pemutihan ini berarti penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan iuran agar status kepesertaan masyarakat bisa kembali aktif tanpa harus melunasi utang lama yang jumlahnya sering kali sudah menumpuk bertahun-tahun.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi peserta yang ingin kembali mendapatkan layanan kesehatan namun terhalang status kepesertaan yang tidak aktif karena menunggak.

Program pemutihan tunggakan iuran membawa sejumlah manfaat penting, baik bagi masyarakat maupun bagi keberlangsungan layanan kesehatan:

• Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS
• Peserta yang sebelumnya nonaktif karena menunggak bisa kembali aktif dan langsung mendapatkan akses layanan kesehatan.
• Meringankan beban ekonomi keluarga
• Tunggakan yang menumpuk bisa menjadi beban besar. Dengan pemutihan, keluarga bisa lebih tenang dan fokus memenuhi kebutuhan harian lainnya.
• Mengurangi hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan
• Tanpa pemutihan, peserta yang menunggak harus melunasi semua tunggakan terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, hambatan tersebut hilang sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan.
• Memperkuat jaring pengaman sosial
• Pemutihan membantu memastikan masyarakat miskin atau rentan tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Siapa Saja yang Bisa Mendapat Pemutihan?

Kriteria detail bisa berbeda tergantung aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, namun umumnya penerima pemutihan mencakup:

• Peserta Mandiri (PBPU) yang masuk kategori tidak mampu
• Mereka yang datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau daftar penerima bantuan pemerintah biasanya menjadi prioritas.
• Peserta yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
• Jika seseorang sebelumnya peserta mandiri lalu statusnya berubah menjadi peserta yang iurannya ditanggung negara, tunggakan lamanya bisa ikut diputihkan.
• Peserta dengan tunggakan dalam batas waktu tertentu
• Umumnya pemutihan hanya mencakup maksimal 24 bulan tunggakan terakhir, sesuai kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah.

Kasus khusus

Dalam sejumlah kebijakan sebelumnya, peserta yang sudah meninggal atau memiliki kondisi khusus administratif juga dapat diberikan pemutihan.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pemutihan?

Tahapan cara mengikuti pemutihan umumnya seperti berikut:

a. Periksa status kepesertaan

Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui:

• Aplikasi Mobile JKN
• Website BPJS Kesehatan
• Call Center 165
• Kantor BPJS terdekat

b. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan

Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

c. Lakukan verifikasi data

• Peserta mungkin diminta:
• Menunjukkan identitas (KTP/KK)
• Melakukan konfirmasi status ekonomi
• Memperbarui data keluarga
• Verifikasi bisa dilakukan di kantor BPJS atau melalui layanan digital.

d. Tunggu aktivasi kepesertaan

Jika disetujui, tunggakan yang memenuhi syarat akan dihapus, dan status kepesertaan akan kembali aktif mengikuti ketentuan BPJS.

e. Bayar iuran berjalan

Pemutihan tidak menghapus kewajiban peserta untuk membayar iuran bulan berikutnya. Peserta harus kembali rutin membayar agar tidak menunggak lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menghapus atau memutihkan tunggakan iuranBPJS Kesehatan terhadap 23 juta peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada akhir 2025 ini.

Mengutip lama resmi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM) pada Rabu (12/11/2025), dijelaskan bahwa langkah ini adalah upaya pemerintah menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan partisipasi dalam program JKN.

Dalam unggahan itu pula masyarakat disebut bisa menerima manfaat program ini dengan melakukan registrasi ulang sebagai peserta BPJS aktif. Kendati demikian, tidak semua peserta mendapatkan fasilitas pemutihan tunggakan tersebut.

Mereka yang akan menerima ini adalah masyarakat kurang mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda, dan yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sebagai informasi, berdasarkan laman resmi BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN hingga 30 September 2025 mencapai 281.882.607 peserta. Dari total itu, PBI mendominasi dengan 41,1% atau 115.924.702 peserta. Kemudian, diikuti 21,4% penduduk yang didaftarkan Pemda, 16,0% PPU swasta, PBPU 11,8%, hingga PPU penyelenggara swasta sebesar 7,2%.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar Rp20 triliun untuk memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, dia pun menyebut BPJS Kesehatan diminta agar memperbaiki manajemennya.

Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan:

1. Mobile JKN

• Unduh aplikasi ‘Mobile JKN’ melalui Play Store atau AppStore
• Masuk menggunakan NIK, kata sandi, dan kode Captcha
• Pilih ‘Menu Lainnya’ di Beranda
• Pilih ‘Info Iuran’
  

2. Pandawa

• Anda dapat melakukan chat Whatsapp dengan Pandawa di nomor 08118165165
• Klik ‘Halo’ atau lainnya untuk memulai pembicaraan
• Tersedia tiga opsi menu, Administrasi, Informasi, dan Pengaduan
• Pilih ‘Informasi’ Pilih ‘Cek Status Pembayaran’
• Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan
• Ikuti arahan dari Pandawa, seperti mengirimkan tanggal lahir
• Pandawa akan mengirimkan informasi terkait status pembayaran, tagihan, maupun tunggakan
  

3. Call Center

• Anda dapat menghubungi Call Center 165 untuk mengetahui informasi tagihan
• Sebelum melakukan panggilan, pastikan Anda telah menyiapkan data berupa NIK serta nomor BPJS Kesehatan.
  

4. E-Commerce

• Anda juga dapat mengecek tagihan melalui E-Commerce, seperti Tokopedia
• Pilih menu ‘Tagihan’
• Pilih ‘BPJS Kesehatan’
• Kemudian masukkan nomor kepesertaan dan cek tagihan
  

Cara Daftar Program Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan:

Setelah mengetahui jumlah tunggakan, peserta bisa langsung mendaftarkan diri dengan langkah berikut:

• Datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat
• Sampaikan permohonan registrasi ulang pemutihan tunggakan
• Petugas akan memverifikasi data kepesertaan dan status PBI
• Pastikan seluruh data pribadi dan kependudukan sesuai sistem agar permohonan dapat disetujui
• Setelah proses verifikasi selesai, peserta akan mendapatkan pemberitahuan resmi bahwa tunggakan selama dua tahun telah dihapus dan kepesertaan kembali aktif.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Anda yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan namun tidak bisa mendapatkan program penghapusan, bisa memanfaatkan program cicilan tunggakan.

Program ini juga ditujukan untuk mengurangi beban para pemilik kartu BPJS Kesehatan yang menunggak.

Lantas bagaimana caranya? berikut cara bayar tunggakan BPJS kesehatan dengan dicicil melalui program REHAB.

Fitur Rencana Pembayaran Bertahap merupakan program yang disediakan bagi peserta PBPU dan Bukan Pekerja dengan tunggakan lebih dari 3 bulan (4 s.d 24 bulan) untuk dapat melakukan pembayaran tunggakan secara bertahap/mencicil.

Berikut merupakan langkah yang harus dilakukan

• Pada menu Home, pilih Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) maka akan muncul informasi awal mengenai program REHAB, klik Lanjut.
• Selanjutnya akan muncul informasi mengenai Total Tunggakan Satu Keluarga dan Simulasi Tagihan. Klik Selanjutnya maka akan muncul Syarat dan Ketentuan pendaftaran program REHAB, pilih Saya Setuju dan klik Selanjutnya.
• Setelah itu akan muncul simulasi tagihan pembayaran tunggakan bertahap. Pilih Jangka Waktu Pembayaran Bertahap dan klik Lanjut untuk menampilkan simulasinya.
• Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 bahwa tunggakan yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan kepada Peserta adalah maksimal sebanyak 24 bulan, bagi Peserta yang memiliki tunggakan kurang dari 24 bulan, maka iuran bulan berjalan akan tetap terbentuk dan menjadi penambah tunggakan peserta hinga maksimal 24 bulan.
• Selanjutnya, setelah peserta menyelesaikan proses pemilihan jangka waktu pembayaran tunggakan, maka akan muncul potensi penambahan tunggakan. Pada menu ini, peserta dapat memilih untuk langsung melakukan pembayaran secara penuh atau pembayaran bertahap dengan jangka waktu maksimal 3 bulan terhadap potensi penambahan tagihan tersebut. Setelah memilih jangka waktu penyelesaian tunggakan, peserta dapat memilih tombol Daftar. Pastikan e-mail sudah sesuai, apabila data e-mail belum sesuai, maka dapat dilakukan perubahan pada menu Ubah Data, apabila sudah sesuai maka klik Setuju.
• Setelah itu akan muncul Syarat & Ketentuan terkait OTP, pilih Selanjutnya dan masukkan OTP (OTP akan dikirimkan melalui SMS).
• Setelah berhasil, pada menu Home, pilih Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) maka akan muncul informasi awal mengenai program REHAB, klik Lanjut
• Bagi peserta yang sudah mendaftar program REHAB maka akan ditampilkan informasi mengenai: Status pendaftaran, tanggal pendaftaran, besaran tunggakan saat mendaftar, dan besaran tunggakan yang akan dibayarkan setiap bulannya. Fitur Hitung Potensi Tagihan Bulan Berjalan untuk melihat potensi penambahan tunggakan selama peserta mengikuti program REHAB.
• Apabila peserta ingin melakukan pelunasan, maka pilih fitur Pelunasan Program, yang selanjutnya akan muncul ketentuan pelunasan program REHAB beserta nominal yang harus dibayar (total dari tunggakan dan tagihan bulan berjalan). Lalu Pilih Alasan Pelunasan dan klik Setuju

Bisnis.com, JAKARTA — Tunggakan maupun tagihan Iuran BPJS Kesehatan dapat Anda cek secara online, tanpa perlu ke kantor BPJS, melalui berbagai pilihan saluran. Salah satunya, Mobile JKN.

Terkait dengan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan pemutihan tunggakan iuran BPJS terhadap 23 juta peserta Porgram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Layanan ini adalah upaya pemerintah menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan partisipasi dalam program JKN,” tulis Kemenko PMK dalam unggahan Instagram, dikutip pada Minggu (9/11/2025).

Rencananya, program ini bakal dimulai pada akhir 2025 mendatang. Masyarakat dapat menerima manfaat program ini dengan melakukan registrasi ulang sebagai peserta BPJS aktif.

Adapun, Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan mencatat sampai dengan 30 September 2025, jumlah peserta JKN mencapai 281.882.607 peserta.

Sementara itu, tidak semua peserta dapat menikmati fasilitas pemutihan. Hanya mereka yang tidak mampu dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemudian masyarakat yang telah beralih statusnya menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Berikut Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan:

1. Mobile JKN

• Unduh aplikasi ‘Mobile JKN’ melalui Play Store atau AppStore
• Masuk menggunakan NIK, kata sandi, dan kode Captcha
• Pililh ‘Menu Lainnya’ di Beranda
• Pilih ‘Info Iuran’

2. Pandawa

• Anda dapat melakukan chat Whatsapp dengan Pandawa di nomor 08118165165.
• Klik ‘Halo’ atau lainnya untuk memulai pembicaraan
• Tersedia tiga opsi menu, Administrasi, Informasi, dan Pengaduan. Pilih ‘Informasi’
• Pilih ‘Cek Status Pembayaran’
• Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan
• Ikuti arahan dari Pandawa, seperti mengirimkan tanggal lahir.
• Pandawa akan mengirimkan informasi terkait stastus pembayaran, tagihan, maupun tunggakan.

3. Call Center

• Anda dapat menghubuni Call Center 165 untuk mengetahui informasi tagihan
• Sebelum melakukan panggilan, pastikan Anda telah menyiapkan data berupa NIK serta nomor BPJS Kesehatan.

4. E-Commerce

• Anda juga dapat mengecek tagihan melalui E-Commerce, seperti Tokopedia
• Pilih meun ‘Tagihan’
• Pilih ‘BPJS Kesehatan’
• Kemudian masukkan nomor kepesertaan dan cek tagihan.