Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, atau lebih dikenal sebagai Cak Imin menyampaikan wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Pemerintah menyiapkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban jutaan peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

Pemutihan ini berarti penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan iuran agar status kepesertaan masyarakat bisa kembali aktif tanpa harus melunasi utang lama yang jumlahnya sering kali sudah menumpuk bertahun-tahun.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi peserta yang ingin kembali mendapatkan layanan kesehatan namun terhalang status kepesertaan yang tidak aktif karena menunggak.

Apa Manfaatnya?

Program pemutihan tunggakan iuran membawa sejumlah manfaat penting, baik bagi masyarakat maupun bagi keberlangsungan layanan kesehatan:

Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS
Peserta yang sebelumnya nonaktif karena menunggak bisa kembali aktif dan langsung mendapatkan akses layanan kesehatan.

Meringankan beban ekonomi keluarga
Tunggakan yang menumpuk bisa menjadi beban besar. Dengan pemutihan, keluarga bisa lebih tenang dan fokus memenuhi kebutuhan harian lainnya.

Mengurangi hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan
Tanpa pemutihan, peserta yang menunggak harus melunasi semua tunggakan terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, hambatan tersebut hilang sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan.

Memperkuat jaring pengaman sosial
Pemutihan membantu memastikan masyarakat miskin atau rentan tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Siapa Saja yang Bisa Mendapat Pemutihan?

Kriteria detail bisa berbeda tergantung aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, namun umumnya penerima pemutihan mencakup:

Peserta Mandiri (PBPU) yang masuk kategori tidak mampu
Mereka yang datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau daftar penerima bantuan pemerintah biasanya menjadi prioritas.
Peserta yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jika seseorang sebelumnya peserta mandiri lalu statusnya berubah menjadi peserta yang iurannya ditanggung negara, tunggakan lamanya bisa ikut diputihkan.
Peserta dengan tunggakan dalam batas waktu tertentu
Umumnya pemutihan hanya mencakup maksimal 24 bulan tunggakan terakhir, sesuai kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah.
Kasus khusus
Dalam sejumlah kebijakan sebelumnya, peserta yang sudah meninggal atau memiliki kondisi khusus administratif juga dapat diberikan pemutihan.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pemutihan?

Tahapan cara mengikuti pemutihan umumnya seperti berikut:

a. Periksa status kepesertaan

Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui:

Aplikasi Mobile JKN
Website BPJS Kesehatan
Call Center 165
Kantor BPJS terdekat
b. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan

Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

c. Lakukan verifikasi data

Peserta mungkin diminta:

Menunjukkan identitas (KTP/KK)
Melakukan konfirmasi status ekonomi
Memperbarui data keluarga
Verifikasi bisa dilakukan di kantor BPJS atau melalui layanan digital.

d. Tunggu aktivasi kepesertaan

Jika disetujui, tunggakan yang memenuhi syarat akan dihapus, dan status kepesertaan akan kembali aktif mengikuti ketentuan BPJS.

e. Bayar iuran berjalan

Pemutihan tidak menghapus kewajiban peserta untuk membayar iuran bulan berikutnya. Peserta harus kembali rutin membayar agar tidak menunggak lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun.

Pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan adalah kebijakan pemerintah untuk menghapus iuran tertunggak bagi peserta yang memenuhi syarat. Program ini bertujuan agar masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani tunggakan lama.

Dengan kebijakan ini, peserta yang beralih status tidak perlu khawatir lagi dengan tunggakan lama.

Siapa yang Berhak Mendapatkan Pemutihan BPJS Kesehatan 2025?

Tidak semua peserta BPJS Kesehatan berhak mendapat penghapusan tunggakan. Berikut kategori peserta yang bisa mendapatkan hapus tunggakan BPJS Kesehatan 2025:

• Peserta yang beralih ke PBI
• Peserta mandiri yang kini masuk kategori PBI akan menjadi prioritas. Iuran mereka kini ditanggung pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus.
• Peserta tidak mampu atau miskin
• Pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang masuk data resmi masyarakat kurang mampu.
• Peserta PBPU dan BP yang diverifikasi pemerintah daerah
• Peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) juga bisa mendapatkan penghapusan tunggakan, asalkan telah diverifikasi oleh pemerintah daerah.
• Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
• Validasi data dalam DTSEN penting agar program tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
• Tunggakan maksimal 24 bulan
• Program pemutihan hanya berlaku untuk tunggakan hingga 24 bulan (2 tahun). Tunggakan lebih dari dua tahun tidak akan dihapus.
• Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun dalam APBN 2026 untuk menutup tunggakan peserta miskin yang memenuhi syarat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan memiliki anggaran untuk menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan. Nilai anggarannya disediakan Rp20 triliun.

Sebelumnya, Purbaya telah berbincang dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).

"Siap, Rp20 triliun. Memang saya pikir anda miskin? Rp20 triliun itu ada, sudah kami anggarkan," terangnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Kendati demikian, Purbaya juga menitipkan kepada BPJS Kesehatan untuk memperbaikin manajemennya ihwal pengadaan alat-alat kesehatan yang terlampau mahal dan banyak, serta meningkatkan efektivitas teknologi informasi (IT) yang dimiliki.

Khusus terkait dengan IT, Bendahara Negara menyoroti bahwa BPJS Kesehatan mempekerjakan 200 orang pada divisi tersebut. Dia meminta agar hal tersebut dioptimalkan untuk seluruh daerah di Indonesia dan menggunakan artificial intelligence (AI).

"Sehingga nanti kalau sudah klaim-klaim yang tidak jelas kelihatan langsung terdeteksi. Misalnya sakit ini harusnya [obatnya] ini, cuma rumah sakit sana minta obatnya lain. Itu kan patut diinvestigasi. Yang gitu-gitu akan diselesaikan dengan cepat," terangnya.

Purbaya menyebut pemutihan tunggakan ini bakal ditujukan kepada warga yang sebelumnya diwajibkan membayar iuran BPJS kemudian jatuh miskin. Alhasil mereka menunggak iuran BPJS dan tidak dijamin negara untuk layanan kesehatannya ketika jatuh sakit.

"Itu akan mereka rapikan katanya ke depan. Dimaafkan, diputihkan, tetapi sistemnya diperbaiki," terangnya.