Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah daftar golongan yang mendapatkan pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025.

Sebagaimana diketahui, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Syarat Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Bagaimana cara daftarnya? (lanjut hal 2)...

Cara Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan

1. Periksa status kepesertaan Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui: Aplikasi Mobile JKN Website BPJS Kesehatan Call Center 165 Kantor BPJS terdekat

2. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

3. Lakukan verifikasi data

4. Jika sesuai, maka tagihan Anda akan dibayar pemerintah.

Selain secara online, Anda juga bisa mendaftar pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025 secara offline dengan cara berikut.

1. Pastikan Data Kependudukan Valid.

2. Kunjungi Kantor BPJS Kesehatan Terdekat.

3. Siapkan dokumen yang diperlukan antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi, Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi, Kartu BPJS Kesehatan (jika masih ada), Dokumen pendukung lain sesuai kategori (misalnya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan untuk peserta kategori kurang mampu)

4. Silahkan Sampaikan Permohonan Registrasi Ulang.

5. Proses Verifikasi dan Penilaian.

6. Pengumuman Status Persetujuan.

7. Pembayaran Iuran Bulan Berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA - Program pemutihan BPJS Kesehatan 2025 menjadi salah satu kebijakan yang paling dinantikan oleh masyarakat, terutama peserta yang telah menunggak iuran selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Melalui program pemutihan ini, peserta BPJS Kesehatan yang memenuhi syarat dapat terbebas dari beban tunggakan hingga batas tertentu dan kembali memperoleh hak atas layanan kesehatan.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar seluruh masyarakat tetap terlindungi oleh jaminan kesehatan yang memadai.

Apa itu Pemutihan BPJS Kesehatan?

Pemutihan BPJS Kesehatan adalah kebijakan di mana pemerintah menghapus sebagian atau seluruh tunggakan iuran peserta dalam jumlah waktu tertentu, sehingga status kepesertaan dapat kembali aktif tanpa harus membayarkan iuran secara penuh.

Program ini biasanya diberikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya masyarakat tidak mampu atau peserta yang dialihkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Lantas, siapa saja yang bisa mendapatkan pemutihan BPJS Kesehatan 2025?

Siapa yang Berhak Mendapatkan Pemutihan BPJS 2025?

Tidak semua peserta BPJS Kesehatan otomatis masuk dalam program pemutihan. Secara umum, terdapat beberapa kriteria yang ditentukan oleh pemerintah, berikut kriterianya:

• Peserta Mandiri (PBPU) yang Menunggak Iuran
  Kategori PBPU-BP biasanya menjadi sasaran utama. Peserta yang menunggak selama beberapa bulan bahkan hingga 24 bulan dapat mengajukan untuk mengikuti program, selama mereka memenuhi verifikasi sebagai peserta yang layak mendapatkan subsidi atau peralihan status.
• Peserta yang Beralih Menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
  Peserta yang sebelumnya berstatus peserta mandiri lalu berubah menjadi peserta dengan iuran yang ditanggung negara, dapat memperoleh penghapusan atas tunggakan iuran sebelumnya.
• Peserta yang Masuk dalam Data DTKS
  DTKS merupakan database pemerintah yang mendata masyarakat tidak mampu. Jika seorang peserta mandiri ternyata masuk dalam DTKS, ia bisa dialihkan menjadi peserta PBI, dan tunggakannya dapat dihapuskan.
  
• Maksimal Tunggakan Sesuai Kebijakan
  Pada beberapa periode pemutihan sebelumnya, penghapusan tunggakan dibatasi sampai 24 bulan. Tunggakan di atas itu biasanya tetap harus dibayar. Pada 2025, banyak pemberitaan menyebutkan bahwa skema ini tetap digunakan.

Manfaat Mengikuti Pemutihan BPJS Kesehatan 2025

Program ini tidak hanya meringankan beban finansial, tetapi juga memberikan banyak manfaat langsung kepada peserta, di antaranya:

• Tunggakan Iuran Dihapus
  Peserta tidak perlu melunasi semua tunggakan iuran bulan sebelumnya, sehingga beban ekonomi berkurang signifikan.
• Kepesertaan Kembali Aktif
  Setelah dinyatakan lolos pemutihan, status kepesertaan berubah menjadi aktif sehingga peserta dan keluarganya bisa kembali menggunakan layanan kesehatan seperti biasa.
• Mendapat Perlindungan Kesehatan Berkelanjutan
  Aktivasi kembali BPJS berarti akses terhadap fasilitas kesehatan mulai dari layanan puskesmas hingga rumah sakit rujukan.

Cara Mengecek Tunggakan BPJS Sebelum Mendaftar Pemutihan

Sebelum mengikuti program pemutihan, peserta perlu mengetahui berapa jumlah tunggakannya. Berikut cara yang umumnya digunakan:

Mobile JKN

1. Unduh aplikasi Mobile JKN.
2. Login menggunakan NIK.
3. Pilih menu “Tagihan”.
4. Tunggakan akan muncul secara otomatis.

Website BPJS Kesehatan

1. Kunjungi laman resmi.
2. Masukkan NIK dan tanggal lahir.
3. Sistem akan menampilkan status dan jumlah tunggakan.

Cara Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan 2025

Setelah mengetahui bahwa Anda memenuhi kriteria, langkah berikutnya adalah mendaftar program pemutihan. Secara umum, tahapan yang harus dilakukan peserta mencakup:

1. Verifikasi Data Kepesertaan
   Pastikan data NIK dan KK sudah valid di Dukcapil. Data yang tidak sinkron akan menghambat proses.
2. Mendaftar Melalui Kanal Resmi
   Pendaftaran pemutihan biasanya dibuka melalui:
   - Kantor BPJS Kesehatan
   - Website BPJS Kesehatan
   - Aplikasi Mobile JKN
   Peserta diminta membawa KTP, KK, dan dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan.
3. Proses Survey dan Penilaian Sosial Ekonomi
   Bagi peserta yang belum masuk DTKS, petugas dapat melakukan verifikasi lapangan untuk menilai kelayakan.
4. Pengumuman Peserta Lolos Pemutihan
   Jika disetujui, tunggakan akan dihapuskan sesuai ketentuan. Status kepesertaan pun berubah menjadi aktif.
5. Pembayaran Iuran Bulan Berjalan
   Setelah aktif kembali, peserta wajib membayar iuran bulan terbaru sesuai kelas yang dipilih.

Pemutihan BPJS 2025 menjadi solusi penting bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak dan ingin kembali menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani utang iuran. Melalui program ini, peserta dapat kembali aktif, masuk ke kategori PBI bila memenuhi syarat, dan mendapatkan perlindungan kesehatan yang mereka butuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah update iuran BPJS Kesehatan bulan Desember 2025, apakah mengalami kenaikan?

Sebagaimana diketahui, kembali muncul rumor bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2,3 akan naik di tahun 2026.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah dikabarkan sedang mengkaji delapan skenario kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut diungkapkan Mahesa Pranadipa Maykel, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Mahesa menyebut tujuan dari perubahan ini untuk memastikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan terjaga, dan memastikan perubahan yang seksama dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Kebijakan ini perlu diatur secara saksama, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Mahesa usai Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan di Jakarta, pekan lalu yang dikutip pada Senin (13/10/2025).

Perubahan kebijakan yang sedang dibahas menjadi delapan skenario tersebut disebabkan oleh rasio klaim yang lebih besar daripada total iuran yang diperoleh.

Apakah Itu Membuat Iuran BPJS Kesehatan Bulan Desember 2025 Naik?

Jawabannya Tidak atau Belum. Iuran BPJS Kesehatan pada bulan ini masih sama.

Berapa Besaran Iuran BPJS Kesehatan Bulan Desember 2025? lanjut laman 2....

Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 Desember 2025

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Itulah besaran iuran kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Desember 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menghapus tunggakan BPJS Kesehatan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Lantas, siapa sebenarnya yang berhak memperoleh penghapusan tunggakan ini? Apakah seluruh peserta BPJS otomatis bisa mendapatkan keringanan tersebut?

Kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Berikut kriteria penerima pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan 2025

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat. Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah. “Pemutihan tunggakan ini benar-benar dikhususkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu atau miskin,” tegasnya.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Jakarta: Pemerintah tengah menyiapkan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu agar akses layanan kesehatan tetap terjamin.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), memastikan kebijakan ini akan mulai bergulir pada akhir 2025.

Apa Itu Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan?

Pemutihan tunggakan adalah kebijakan pemerintah yang menghapuskan iuran BPJS Kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menunggak.

Tunggakan tersebut nantinya diambil alih oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program ini bertujuan membantu peserta yang mengalami keterbatasan finansial sehingga tidak bisa melunasi iuran, sekaligus membersihkan data piutang yang sudah sulit ditagih agar neraca keuangan JKN tetap sehat.

Syarat Mengikuti Pemutihan BPJS Kesehatan 2025

Mengacu pada informasi yang beredar, peserta yang ingin memanfaatkan program pemutihan harus memenuhi kriteria berikut:

- Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan masuk dalam kelompok desil 1–4.

- Peserta yang sebelumnya berstatus mandiri (PBPU) atau Bukan Penerima Upah (BP) dan kemudian dialihkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta masih memiliki tunggakan.

-Tunggakan yang dapat dihapuskan maksimal 24 bulan (2 tahun). Bila lebih dari itu, kelebihan tunggakan harus diselesaikan sendiri.

Cara Mengecek Tunggakan BPJS Kesehatan

Sebelum mendaftar, pastikan jumlah tunggakan sesuai dengan batas pemutihan. kamu bisa mengeceknya melalui beberapa cara berikut.

1. Melalui Website BPJS Kesehatan

- Buka situs resmi BPJS Kesehatan.
- Login menggunakan nomor peserta BPJS, nama lengkap, NIK, dan tanggal lahir.
- Pilih menu “Cek Tagihan/Tunggakan” untuk melihat riwayat iuran dan total tunggakan.

2. Melalui Aplikasi Mobile JKN

- Instal aplikasi Mobile JKN dari Play Store atau App Store.
- Masukkan NIK, password, dan kode captcha.
- Masuk ke “Menu Lainnya” lalu pilih “Info Iuran” untuk melihat tagihan.

3. Melalui WhatsApp Pandawa

- Simpan nomor 0811-8165-165 (Pandawa BPJS Kesehatan).
- Kirim pesan “Halo” untuk memulai chat.
- Pilih menu “Informasi masuk ke “Cek Status Pembayaran”.

Setelah itu kamu bisa masukkan NIK atau nomor peserta BPJS. Cara ini harus kamu lakukan untuk mendapatkan detail tunggakan.

Cara Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan 2025

Jika sudah mengetahui besaran tunggakan dan memenuhi syarat, kamu bisa mendaftar program pemutihan dengan mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dan sampaikan bahwa kamu ingin mengikuti program pemutihan tunggakan. Setelah itu petugas akan memverifikasi data kepesertaan dan status PBI kamu. Pastikan seluruh data sudah sesuai dengan sistem.

Setelah verifikasi selesai, kamu akan menerima pemberitahuan resmi terkait penghapusan tunggakan hingga dua tahun serta pengaktifan kembali status kepesertaan.

Dengan program ini, pemerintah berharap masyarakat yang sebelumnya terkendala tunggakan dapat kembali menikmati layanan kesehatan tanpa hambatan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak semua orang berhak mendapatkan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.

Sebab, hanya beberapa orang saja yang bisa mendapatkan keringanan tersebut.

Dengan memanfaatkan program ini, maka tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Dilansir dari Antaranews, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Syarat Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

Syarat lainnya lanjut halaman 2...

Syarat Lain

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Itulah beberapa informasi tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Peserta dengan status kepesertaan tidak aktif akibat menunggak iuran diminta bersiap melakukan registrasi ulang agar kembali memperoleh layanan jaminan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan keputusan tersebut seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa peserta tidak perlu melunasi tunggakan terlebih dahulu untuk kembali aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Muhaimin, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).

Dia menyebut, hanya peserta yang sudah melakukan pendaftaran ulang yang akan diputihkan tunggakannya. “Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali.”

Menurut Muhaimin, beban tunggakan peserta akan ditangani oleh BPJS Kesehatan dan sudah terintegrasi dalam skema pembiayaan pemerintah. “Ya, otomatis tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Nanti akan diumumkan segera,” katanya.

Program pemutihan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu serta memastikan akses kesehatan bagi peserta JKN yang sebelumnya nonaktif.

Selain membahas pemutihan iuran BPJS Kesehatan, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk substitusi usaha pakaian bekas (thrifting).

Muhaimin menyampaikan arahan Presiden bahwa penanggulangan kemiskinan harus fokus pada pemberdayaan ekonomi produktif, bukan hanya bantuan konsumtif. "Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Dalam rangka memperluas akses usaha, pemerintah memastikan fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area menyediakan minimal 30 persen area untuk pengembangan UMKM, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Pemerintah juga menyiapkan program Pasar 1001 Malam untuk memanfaatkan aset negara tidak terpakai (idle) sebagai lokasi pameran dan pemasaran produk UMKM. Selain itu, program pemerataan alat dan lahan produksi akan difokuskan pada petani miskin di kelompok desil 1 dan 2.

Terkait perdagangan pakaian bekas impor, Muhaimin menyatakan pemerintah akan memperketat pengawasan dan secara bertahap menghentikan praktik tersebut seraya menyiapkan program substitusi usaha agar pelaku thrifting dapat beralih ke usaha yang lebih produktif.

Di sektor ketenagakerjaan, Presiden menyetujui alokasi anggaran Rp12 triliun untuk program beasiswa pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja di luar negeri. Pelatihan mencakup keahlian teknis, perawatan (caregiver), hospitality, dan bahasa asing untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

“Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus dan pelatihan, terutama untuk calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri,” kata Muhaimin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Peserta dengan status kepesertaan tidak aktif akibat menunggak iuran diminta bersiap melakukan registrasi ulang agar kembali memperoleh layanan jaminan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan keputusan tersebut seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa peserta tidak perlu melunasi tunggakan terlebih dahulu untuk kembali aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Muhaimin, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).

Dia menyebut, hanya peserta yang sudah melakukan pendaftaran ulang yang akan diputihkan tunggakannya. “Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali.”

Menurut Muhaimin, beban tunggakan peserta akan ditangani oleh BPJS Kesehatan dan sudah terintegrasi dalam skema pembiayaan pemerintah. “Ya, otomatis tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Nanti akan diumumkan segera,” katanya.

Program pemutihan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu serta memastikan akses kesehatan bagi peserta JKN yang sebelumnya nonaktif.

Selain membahas pemutihan iuran BPJS Kesehatan, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk substitusi usaha pakaian bekas (thrifting).

Muhaimin menyampaikan arahan Presiden bahwa penanggulangan kemiskinan harus fokus pada pemberdayaan ekonomi produktif, bukan hanya bantuan konsumtif. "Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Dalam rangka memperluas akses usaha, pemerintah memastikan fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area menyediakan minimal 30 persen area untuk pengembangan UMKM, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Pemerintah juga menyiapkan program Pasar 1001 Malam untuk memanfaatkan aset negara tidak terpakai (idle) sebagai lokasi pameran dan pemasaran produk UMKM. Selain itu, program pemerataan alat dan lahan produksi akan difokuskan pada petani miskin di kelompok desil 1 dan 2.

Terkait perdagangan pakaian bekas impor, Muhaimin menyatakan pemerintah akan memperketat pengawasan dan secara bertahap menghentikan praktik tersebut seraya menyiapkan program substitusi usaha agar pelaku thrifting dapat beralih ke usaha yang lebih produktif.

Di sektor ketenagakerjaan, Presiden menyetujui alokasi anggaran Rp12 triliun untuk program beasiswa pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja di luar negeri. Pelatihan mencakup keahlian teknis, perawatan (caregiver), hospitality, dan bahasa asing untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

“Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus dan pelatihan, terutama untuk calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri,” kata Muhaimin.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberikan kesempatan untuk memutihkan iuran BPJS Kesehatan. Simak cara dan syarat memutihkan iuran BPJS Kesehatan yang sudah nunggak berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Bagi Anda yang sedang menunggak iuran BPJS Kesehatan, maka pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun dalam APBN 2026 untuk menutup tunggakan peserta miskin yang memenuhi syarat.

Berikut syarat pemutihan iuran BPJS Kesehatan 2025 dan 2026:

1. Peserta mandiri yang beralih ke PBI.

2. Peserta mandiri yang masuk segmen PBI akan menjadi prioritas. Iuran mereka kini ditanggung pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus.

3. Peserta tidak mampu atau miskin.

4. Pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang terdaftar dan tervalidasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu data resmi masyarakat kurang mampu.

5. Peserta PBPU dan BP yang diverifikasi pemerintah daerah.

6. Peserta pekerja bukan penerima upah (BPU) dan bukan pekerja (BP) juga bisa mendapatkan penghapusan tunggakan, asalkan telah diverifikasi oleh pemerintah daerah.

7. Tunggakan yang akan diputihkan maksimal 24 bulan, jika ada lebih maka ditanggung pribadi.

Mekanisme detail dari program pemutihan ini masih belum terkonfirmasi oleh pihak BPJS Kesehatan sampai hari ini. Namun, rancangan cara kerja dari program ini adalah memindahkan peserta mandiri ke segmen peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Jika Anda masih tercatat memiliki tunggakan dari masa kepesertaan mandiri, tunggakannya akan dihapuskan pemerintah dengan syarat tertera di atas.

Pemerintah Daerah yang biasa membayar peserta PBI dijaminkan oleh Dirut BPJS Kesehatan tidak akan terbebani dengan program ini. Ghufron memastikan kebijakan pemutihan ini akan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat

Dirut BPJS Kesehatan juga memastikan program ini akan tepat sasaran karena memakai data DTSEN dan tidak mengganggu kinerja keuangan BPJS Kesehatan itu sendiri. (Stefanus Bintang)

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak semua peserta BPJS Kesehatan akan memperoleh penghapusan tunggakan.

Berdasarkan rancangan kebijakan yang tengah disusun, program penghapusan iuran ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Secara khusus, kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan:

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat. Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah. “Pemutihan tunggakan ini benar-benar dikhususkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu atau miskin,” tegasnya.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

5. Pemutihan berlaku untuk maksimal 24 bulan tunggakan (2 tahun)

BPJS Kesehatan hanya akan menghapus tunggakan iuran hingga dua tahun. Jika peserta memiliki tunggakan lebih dari 24 bulan, sisa kewajiban di luar batas tersebut tidak akan dihapus.

6. Pendanaan disiapkan pemerintah melalui APBN

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa dana sebesar Rp20 triliun telah dialokasikan dalam APBN 2026. Anggaran ini akan digunakan untuk menutup tunggakan peserta miskin yang memenuhi ketentuan program pemutihan.

Bisnis.com, JAKARTA - Segini besaran iuran BPJS kesehatan kelas 1, 2, dan 3 pada bulan November 2025.

Sebagaimana diketahui, kembali muncul rumor bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2,3 akan naik di tahun 2026.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah dikabarkan sedang mengkaji delapan skenario kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut diungkapkan Mahesa Pranadipa Maykel, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Mahesa menyebut tujuan dari perubahan ini untuk memastikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan terjaga, dan memastikan perubahan yang seksama dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Kebijakan ini perlu diatur secara saksama, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Mahesa usai Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan di Jakarta, pekan lalu yang dikutip pada Senin (13/10/2025).

Perubahan kebijakan yang sedang dibahas menjadi delapan skenario tersebut disebabkan oleh rasio klaim yang lebih besar daripada total iuran yang diperoleh.

Pada laporan yang pernah ditulis Bisnis, rasio klaim terhadap pendapatan iuran mencapai 106,6% pada April 2025, dan diprediksi mencapai 111,8% pada akhir tahun. Defisit yang dialami BPJS Kesehatan ini menuntut kebijakan terbaru agar Jaminan Kesehatan Nasional tetap berjalan optimal.

Salah satu yang diungkapkan untuk menaikkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan adalah dengan menaikkan tarif peserta yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran.

Data BPJS Kesehatan per Agustus 2025 menunjukkan sebanyak 41,5% peserta atau 116,9 juta orang merupakan peserta PBI, dan 21% atau 59,2 juta orang peserta PBI yang dibayarkan oleh APBD.

Berapa Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 November 2025? lanjut halaman 2...

Berapa Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 November 2025?

Saat ini, besaran iuran BPJS Kesehatan November 2025 masih sama seperti sebelumnya karena aturan kenaikkan belum ditetapkan.

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Itulah besaran iuran BPJS Kesehatan per November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun.

Pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan adalah kebijakan pemerintah untuk menghapus iuran tertunggak bagi peserta yang memenuhi syarat. Program ini bertujuan agar masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani tunggakan lama.

Dengan kebijakan ini, peserta yang beralih status tidak perlu khawatir lagi dengan tunggakan lama.

Siapa yang Berhak Mendapatkan Pemutihan BPJS Kesehatan 2025?

Tidak semua peserta BPJS Kesehatan berhak mendapat penghapusan tunggakan. Berikut kategori peserta yang bisa mendapatkan hapus tunggakan BPJS Kesehatan 2025:

• Peserta yang beralih ke PBI
• Peserta mandiri yang kini masuk kategori PBI akan menjadi prioritas. Iuran mereka kini ditanggung pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus.
• Peserta tidak mampu atau miskin
• Pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang masuk data resmi masyarakat kurang mampu.
• Peserta PBPU dan BP yang diverifikasi pemerintah daerah
• Peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) juga bisa mendapatkan penghapusan tunggakan, asalkan telah diverifikasi oleh pemerintah daerah.
• Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
• Validasi data dalam DTSEN penting agar program tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
• Tunggakan maksimal 24 bulan
• Program pemutihan hanya berlaku untuk tunggakan hingga 24 bulan (2 tahun). Tunggakan lebih dari dua tahun tidak akan dihapus.
• Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun dalam APBN 2026 untuk menutup tunggakan peserta miskin yang memenuhi syarat.