Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir sumber daya alam (SDA) dapat memperoleh pinjaman rupiah dari perbankan jika kebutuhan likuiditas rupiahnya melebihi kewajiban konversi 50 persen DHE SDA.

Untuk diketahui, melalui peraturan terbaru, batas konversi devisa hasil ekspor (DHE) valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Airlangga dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) bersama perbankan akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi eksportir yang membutuhkan tambahan likuiditas rupiah tersebut.

“Kalau untuk kebutuhan untuk impor dan yang lain bisa menggunakan dolarnya. Sedangkan kebutuhan rupiah, apabila lebih dari 50 persen (kewajiban konversi valas ke rupiah), dari BI mempersiapkan atau dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman,” kata dia.

Selain itu, imbuh Airlangga, pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga (interest) dari penempatan dana DHE dalam valuta asing.

Adapun aturan yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2026 mengatur eksportir SDA yang wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia atau melakukan repatriasi dengan tingkat kepatuhan penuh.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia. Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Selanjutnya, pemasukan atau repatriasi dan penempatan (retensi) DHE SDA wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Kemudian, terdapat pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia.

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non-Himbara.

“Nanti dari BI akan mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut (pengecualian penempatan di non-Himbara),” kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan mengenai implementasi penugasan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memperkuat tata kelola ekspor pada komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

Sejalan dengan itu, untuk tahap awal implementasi, sistem Indonesia National Single Window (INSW) akan mengintegrasikan mekanisme pelaporan ekspor dengan PT DSI sebagai co-exportir.

“Itu dulu yang kita lakukan dalam tiga bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk tiga bulan berikutnya. Dan full nanti pada tanggal 1 Januari,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati kontrak business-to-business (B2B) yang telah berjalan sepanjang tidak mengandung praktik undervalue maupun under-invoicing.

Airlangga menilai pembentukan badan ekspor juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi data perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang selama ini masih menunjukkan selisih data ekspor-impor.

Dengan keterlibatan PT DSI, pemerintah berharap transparansi pendapatan ekspor meningkat sehingga dapat mendukung penerimaan pajak, royalti, dan penerimaan negara lainnya.

“Ke depan, tentu SDA itu tidak hanya pada tiga komoditas tersebut, tetapi kami akan melihat prioritas pada tiga komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Airlangga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) yang dibentuk sebagai badan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis kini resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan proses perubahan status PT DSI menjadi BUMN telah rampung pada hari ini, Senin (25/5/2026).

"Hari ini sudah menjadi BUMN ya. Itu sudah selesai tadi pagi kita sudah tanda tangan," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dengan status tersebut, negara melalui BP BUMN kini mengantongi 1 persen saham Seri A Dwiwarna di PT DSI.

“Hari ini kan sudah menjadi BUMN, karena kan prosesnya harus ada 1 persen saham milik negara kan dengan kuasa khusus,” ujar dia.

Adapun PT DSI sebelumnya didirikan pada 18 Mei 2026 dengan status awal sebagai perusahaan swasta nasional.

PT DSI diketahui akan berperan sebagai BUMN ekspor, yang sekaligus menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas SDA strategis.

Pada tahap awal komoditas yang akan dikelola PT DSI meliputi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferrous alloy).

Penerapan ekspor satu pintu ini akan dimulai pada 1 Juni 2026 sebagai tahap awal, hingga akhirnya diimplementasikan penuh pada 1 Januari 2027.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Hari ini sudah menjadi BUMN, karena kan prosesnya harus ada 1 persen saham milik negara dengan kuasa khusus. Hari ini sudah menjadi BUMN

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sudah resmi menjadi BUMN.

“Hari ini sudah menjadi BUMN, karena kan prosesnya harus ada 1 persen saham milik negara dengan kuasa khusus. Hari ini sudah menjadi BUMN,” ujar Dony ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin.

Dony menyampaikan sudah menandatangani DSI menjadi BUMN pada Senin (25/5) pagi. Meskipun demikian, mekanisme ekspor komoditas sumber daya alam, seperti batu bara, minyak kelapa sawit dan paduan besi (ferro alloy) masih dalam proses.

“Nanti rinciannya akan disampaikan. Sedang diproses,” ujar Dony.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI Jakarta, Rabu (20/5) telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Kemudian, pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik "under invoicing" dan "transfer pricing" pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun.

Under invoicing adalah praktik kecurangan oleh importir atau eksportir yang dengan sengaja melaporkan nilai atau harga barang dalam faktur (invoice) lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga dalam transaksi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi), baik berupa barang, jasa, aset tak berwujud, maupun pendanaan.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN ekspor khusus bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Rivqy berpendapat bahwa pembentukan DSI dapat menjadi instrumen strategis negara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas sumber daya alam di pasar global.

Kendati demikian, Rivqy mengingatkan pemerintah agar memastikan stabilitas harga di tingkat masyarakat tetap terjaga. Ia menilai, gejolak harga seperti yang terjadi pada buah tandan segar (BTS) sawit dan berbagai komoditas lainnya harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Jangan sampai negara memperkuat ekspor, tetapi petani dan pelaku usaha di daerah justru tidak menikmati dampaknya. Pemerintah harus hadir mengintervensi ketika harga komoditas anjlok. Bahkan ketika DSI berjalan, nilai komoditas seharusnya bisa lebih tinggi dan lebih menguntungkan masyarakat,” ujar Rivqy di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR itu juga menekankan bahwa pola satu atap dalam tata kelola ekspor komoditas SDA merupakan langkah yang sangat baik apabila dijalankan secara konsisten, profesional, dan transparan.

“Konsep satu atap ekspor SDA ini konstruktif untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional. Tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, tata kelola yang transparan, serta pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan monopoli maupun praktik rente baru,” tegasnya.

Rivqy berharap kehadiran DSI tidak hanya menjadi instrumen bisnis negara, tetapi juga mampu menciptakan stabilitas harga, memperluas nilai tambah komoditas nasional, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha dalam negeri.

Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN baru khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menemukan praktik under-invoicing alias manipulasi nilai ekspor oleh sejumlah eksportir.

Prabowo mengambil langkah tersebut usai menerima laporan adanya eksportir yang menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Praktik itu ditemukan pada sejumlah komoditas strategis seperti batu bara dan crude palm oil (CPO).

"Langkah itu keluar ketika Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa ada banyak under-invoicing. Artinya kita atau para pengusaha ngirim barang ke luar negeri, entah batu bara, entah CPO, harganya dimainin lebih rendah dibanding harga yang dijual di luar, atau kadang-kadang volumenya diturunkan. Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah," ujar Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival, Jumat (22/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menugaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola perdagangan ekspor komoditas strategis, yaitu batu bara, kelapa sawit, danferro alloy(paduan besi).

Skema tersebut tertuang dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor Komoditas sumber daya alam (SDA) yang bersumber dari pidato Presiden dalam Rapat Paripurna DPR pada 20 Mei 2026.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan pembentukan DSI ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem perdagangan ekspor-impor komoditas berbasis SDA.

DSI dibentuk sebagai anak usaha Danantara dan akan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) lantaran 1% sahamnya dimiliki BP BUMN.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan DSI akan menjalankan tugas mulai dari memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan.

DSI juga akan memastikan transaksi yang dilakukan berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar, mendukung pengolahan devisa negara secara lebih optimal, serta melakukan konsolidasi data dan tata kelola untuk meningkatkan efisiensi sektor.

“Ini adalah one platform multiple benefit. Yang kita penginnya kalau the world is happy, Indonesia should be happier. Dan ini adalah sumber daya Indonesia untuk dunia yang membawa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” kata Pandu dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Berikut fakta-fakta terkait PP Tata Kelola Ekspor SDA:

1. Beroperasi Mulai 1 Juni 2026

PT DSI akan beroperasi dalam kerangka badan usaha milik negara (BUMN) yang efektif mulai pada 1 Juni 2026. Dalam skema tersebut, implementasi dilakukan melalui dua tahapan.

Tahap pertama berlangsung mulai 1 Juni–31 Agustus 2026 sebagai masa transisi pengalihan transaksi perdagangan ekspor-impor dari perusahaan swasta kepada BUMN. Pada fase ini, proses pre-clearance dan post-clearance masih dilakukan perusahaan.

Dalam hal ini, transaksi perdagangan ekspor-impor antara pembeli di luar negeri dan penjual di dalam negeri akan dialihkan dari perusahaan ke BUMN. Perusahaan diwajibkan mengalihkan transaksi ekspornya kepada BUMN, sedangkan BUMN akan bertugas melakukan transaksi dan kontrak dengan seluruh pembeli di luar negeri.

Nantinya, tanggung jawab dan kewenangan pengurusan ekspor juga dialihkan kepada BUMN, termasuk pengelolaan kontrak dengan pembeli luar negeri.

Adapun, proses pre-clearance mencakup pemenuhan legalitas, perizinan dan nonlartas seperti NPWP, NIB, dokumen spesifik SPS, COO, serta perizinan ET, PE dan LS. Selain itu, perusahaan juga wajib menyusun kontrak jual beli dan term of payment, termasuk metode pembayaran seperti letter of credit (L/C), telegraphic transfer (TT), syarat pembayaran, hingga pengiriman dokumen.

Selanjutnya, mulai 1 September 2026, pemerintah memasuki tahap kedua dengan implementasi penuh tata kelola ekspor oleh BUMN. Pada tahap ini, seluruh proses pre-clearance, clearance, hingga post-clearance dilakukan melalui skema business to business (B2B) antara perusahaan dan BUMN.

Untuk tahap clearance, proses meliputi pengurusan dokumen ekspor dan customs clearance melalui pengiriman PEB secara elektronik ke sistem Bea Cukai, pembayaran bea keluar, hingga pemuatan barang ke kapal dan penerbitan bill of lading (B/L). Sedangkan pada tahap post-clearance, eksportir diwajibkan mengirimkan dokumen pengiriman seperti invoice, packing list, COO dan B/L melalui perbankan sebelum importir melakukan pembayaran kepada eksportir.

2. Tetap Mengacu Harga Pasar

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas mengatakan pembentukan PT DSI ini dilakukan untuk memastikan harga ekspor komoditas strategis tetap mengacu pada harga pasar dan mencegah praktik under invoicing yang merugikan negara selama puluhan tahun.

Dia menilai praktik under pricing dan under invoicing selama ini menjadi persoalan serius karena menyebabkan potensi devisa dan penerimaan negara bocor ke luar negeri.

Rohan menjelaskan salah satu tujuan utama pembentukan DSI adalah memastikan devisa hasil ekspor SDA kembali masuk ke sistem keuangan domestik, bukan diparkir di luar negeri.

3. Putar Kredit UMKM-KPR

Dengan hadirnya PT DSI, nantinya hasil transaksi ekspor komoditas tidak lagi langsung mengalir ke luar negeri, melainkan ditempatkan di perbankan domestik, khususnya bank-bank Himbara.

Dana devisa itu akan disimpan dalam bentuk deposito, giro, maupun tabungan yang kemudian menjadi sumber likuiditas bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif. Dengan meningkatnya likuiditas perbankan, kapasitas penyaluran kredit pun diharapkan semakin besar dan berdampak langsung pada pembiayaan sektor riil.

Adapun penyaluran kredit tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kredit konsumer, hingga kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor panjang mencapai 20–30 tahun.

4. Permendag Ekspor Bakal Meluncur

Sementara itu, kewenangan penerbitan aturan ekspor tetap berada di Kementerian Perdagangan meski pemerintah tengah menyiapkan penguatan tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dengan demikian, seluruh regulasi teknis terkait ekspor komoditas tetap menjadi kewenangan Kemendag sebagaimana mekanisme yang selama ini berjalan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menilai peran Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebaiknya difokuskan pada pencatatan, dokumentasi, monitoring, transparansi data ekspor, hingga pengawasan administratif.

“Alternatif lainnya, dia mengusulkan agar rencana sentralisasi ekspor sawit dibatalkan demi menyelamatkan jutaan petani sawit di daerah,” kata Mansuetus dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal ini menyusul adanya penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah sentra produksi hingga menyentuh level Rp1.500 per kilogram.

Melihat hal tersebut, Mansuetus menilai pemerintah harus memberikan kejelasan arah kebijakan agar tidak memicu kepanikan pasar, spekulasi, dan penurunan aktivitas perdagangan yang akhirnya langsung menekan harga CPO dan harga TBS petani.

“Yang paling dirugikan bukan pelaku under invoicing, melainkan petani sawit yang harga jualnya tergerus jauh ke bawah akibat pasar yang tidak stabil,” kata Mansuetus.

“Padahal industri sawit menyangkut kehidupan sekitar 17 juta orang, mulai dari petani, buruh, pekerja transportasi, UMKM, hingga masyarakat di daerah sentra sawit,” imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), harga TBS di Kalimantan Barat TBS turun sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kg.

Begitu juga di Mamuju, Sulawesi Barat, harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.800 per kg kini anjlok menjadi sekitar Rp1.000 per kg. Selain itu di Labuhanbatu, Sumatera Utara, harga TBS turun hingga Rp1.500 per kg.

Ketua SPKS Sabarudin meminta pemerintah segera turun tangan untuk merespons penurunan harga dan menstabilkan pasar karena petani terus mengalami kerugian yang besar.

Menurut Sabarudin, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi membuka ruang terjadinya monopsoni yang dapat menekan harga TBS di tingkat petani. Dampaknya dinilai tidak hanya menggerus pendapatan petani, tetapi juga mengancam keberlanjutan produktivitas kebun rakyat.

Ia menilai, jika kondisi ini berlangsung lama, produktivitas sawit rakyat diperkirakan akan menurun dan berdampak pada pasokan sawit nasional.

“Petani trauma dengan kejadian tahun 2015 saat harga TBS jatuh di bawah Rp1.000 per kilogram. Waktu itu banyak petani sampai menebang sawit dan mengganti lahannya ke komoditas lain karena sudah tidak mampu bertahan,” ujar Sabarudin.

Dia juga menilai jika produktivitas kebun rakyat turun akibat minim pemupukan dan banyak petani meninggalkan sawit, maka pasokan bahan baku sawit nasional dikhawatirkan terganggu.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan beroperasi penuh sebagai BUMN eksportir komoditas sumber daya alam (SDA) strategis pada 1 Januari 2027.

Airlangga mengatakan komoditas yang tahap awal diatur melalui PT DSI meliputi batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro aloy).

Pelaksanaan ekspor melalui PT DSI akan dilakukan secara bertahap untuk memberi waktu penyesuaian bagi eksportir dan pembeli di luar negeri terhadap perubahan mekanisme transaksi.

Pada tahap pertama, eksportir atau pemilik barang tetap melakukan registrasi melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan mencantumkan PT DSI sebagai co-eksportir.

"Perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan ekspor qq kepada DSI, seluruh pelaporan ekspor itu akan masuk ke PT DSI," ujar Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Tahap pertama atau masa transisi akan dilakukan pada 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026. Dalam periode ini, pemerintah akan melakukan evaluasi pada tiga bulan pertama, yakni 1 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Dalam tahap pertama, BUMN akan memperoleh hak akses Customs Excise Information System and Automation (CEISA), tetapi pengoperasian sistem modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh perusahaan pemilik barang.

Dokumen PEB, dokumen pelengkap pabean, dan dokumen lainnya juga tetap atas nama BUMN dengan skema qq perusahaan.

Selain itu, kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan pembeli di luar negeri masih dilakukan oleh perusahaan.

Kewajiban terkait perizinan, pembayaran bea keluar, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan juga tetap dijalankan perusahaan atas nama eksportir.

"Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing, Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk 3 bulan berikutnya dan full nanti pada tanggal 1 Januari," ujar AIrlangga.

Saat pemberlakuan penuh pada 1 Januari 2027, ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Dalam skema tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir penuh yang menjalankan seluruh proses transaksi, kontrak penjualan, hingga penerimaan devisa hasil ekspor.

BUMN juga akan mengoperasikan penuh sistem CEISA dan modul PEB. Seluruh dokumen ekspor nantinya diterbitkan atas nama PT DSI tanpa lagi menggunakan skema qq perusahaan.

Kontrak dan transaksi dengan buyer di luar negeri sepenuhnya akan dilakukan PT DSI. Begitu juga dengan pemenuhan kewajiban perizinan, pembayaran pungutan, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan yang akan dijalankan sepenuhnya oleh PT DSI.

Airlangga menegaskan pemerintah tetap menghormati kontrak business to business (B2B) yang sudah berjalan antara perusahaan dengan pembeli luar negeri.

Namun, kontrak tersebut tetap akan dievaluasi selama tidak mengandung praktik under value maupun under invoicing.

"Kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing," ujar Airlangga.

Airlangga berharap kebijakan ini dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Dengan naiknya nilai ekspor, pemerintah juga berharap penerimaan negara ikut meningkat.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan kondisi ekonomi nasional saat ini jauh dari situasi krisis. Hal itu disampaikan saat memaparkan indikator-indikator ekonomi terkini yang dinilai masih menunjukkan fundamental kuat.

Juda memaparkan sampai dengan April 2026, pendapatan negara mencapai Rp918 triliun atau tumbuh 13,3%. Di mana pajak sendiri itu tumbuh 16,1%. Sementara belanja negara tumbuh 34,3%.

Di tengah belanja yang cukup tinggi, kata Juda, defisit juga masih terkendali di 0,64% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi defisit ini mengalami penurunan Maret sebelumnya yang mencapai 0,92%.

"Kalau ngelihat angka-angka tadi jauh dari situasi krisis," kata Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Juda, pengalaman berbagai negara menunjukkan krisis ekonomi umumnya bersumber dari tiga faktor utama, yakni krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan. Namun hingga saat ini, ketiga indikator tersebut belum terlihat dalam perekonomian Indonesia.

Ia mencontohkan krisis fiskal yang pernah melanda negara-negara Amerika Latin pada 1980-an akibat defisit anggaran yang membengkak dan hilangnya kepercayaan investor terhadap pemerintah.

"Di Indonesia sekarang ini, defisit relatif terbatas, masih dijaga di bawah 3% dan pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor,: kata Juda.

Kepercayaan investor tersebut, lanjut dia, tercermin dari imbal hasil (yield) surat utang pemerintah yang masih stabil di kisaran 6,5–6,7% dan belum menunjukkan lonjakan signifikan.

Selain itu, Juda menilai kondisi neraca pembayaran Indonesia juga masih sehat dan seimbang. Berbeda dengan krisis 1997–1998, saat banyak perusahaan bergantung pada utang luar negeri sehingga rentan ketika terjadi pelemahan nilai tukar dan penghentian arus modal mendadak (sudden stop).

“Saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balanced,” katanya.

Dari sisi sistem keuangan, Juda juga memastikan belum terdapat indikasi terbentuknya gelembung ekonomi (bubble) seperti yang memicu krisis global 2008 di Amerika Serikat, terutama di sektor properti dan pembiayaan.

“Tanda-tanda itu tidak ada juga di kita. Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini,” tutur Juda.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait dengan ekspor sumber daya alam (SDA) ditargetkan selesai hari ini.

"Hari ini mudah-mudahan selesai ya Permendagnya," ujar Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan, mulai 1 Juni 2026 ekspor tiga komoditas strategis yakni minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferroalloy) akan dilakukan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor. Kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui masa transisi selama enam bulan.

Pada tiga bulan pertama masa transisi, pelaku usaha yang selama ini menjalankan ekspor tetap dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Namun, seluruh pelaporan nantinya dilakukan kepada DSI.

"Tiga bulan pertama kita evaluasi, transisi ini yang ekspor itu adalah eksportir yang eksisting sekarang, tapi nanti laporannya ke PT DSI," jelasnya.

Selanjutnya, pada periode 1 September hingga 31 Desember 2026, eksportir yang telah siap dapat sepenuhnya mengalihkan kegiatan ekspornya pada DSI.

Ia menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2027 seluruh ekspor untuk ketiga komoditas tersebut wajib dilakukan oleh DSI.

Meski demikian, Budi memastikan seluruh ketentuan dan tata cara ekspor yang selama ini berlaku tidak mengalami perubahan, termasuk kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk komoditas CPO.

"Kemudian aturan-aturan yang selama ini berjalan misalnya persyaratan ekspornya, kewajiban ekspor seperti DMO untuk CPO dan lain-lain tetap berjalan. Jadi sifatnya hanya yang ekspor dari pihak swasta yang selama ini kemudian berubah menjadi PT DSI," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap penyusunan perencanaan teknis proyek Jalan Tol Serpong–Bogor via Parung sepanjang 32 kilometer (km) tengah dalam proses penyelesaian.

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut porsi perencanaan teknis proyek bebas hambatan ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir 2026.

“Progres proyek saat ini masih dalam tahap penyusunan perencanaan teknis, dengan progres mendekati 80%. Kami terus mempercepat proses agar tahapan perencanaan dapat selesai tahun ini,” ujar Dody dalam keterangannya, dikutip Senin (25/5/2026).

Infrastruktur konektivitas di kawasan Jabodetabek ini digarap menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) murni tanpa menggunakan sokongan dana APBN. Nilai investasi proyek tersebut dilaporkan mencapai Rp12,35 triliun.

Secara teknis, proyek tol ini dibagi menjadi empat seksi, mulai dari Seksi I Salabenda–Pondok Udik (3,97 km) hingga Seksi II Pondok Udik–Putat Nutug (9,27 km).

Selanjutnya, Seksi III akan membentang dari ruas Putat Nutug–Rumpin sepanjang 8,23 kilometer, serta Seksi IV yang menghubungkan Rumpin–Serpong sepanjang 10,56 kilometer.

Kemudian, konstruksi fisik jalan tol ini nantinya bakal dilengkapi dengan dua junction utama, yakni Junction Salabenda dan Junction Serpong untuk menghubungkan rute eksisting.

Tiga simpang susun juga akan dibangun pada titik krusial yang mencakup wilayah Pondok Udik, Putat Nutug, serta Kecamatan Rumpin.

Penyelenggaraan jalan tol ini dilaksanakan oleh PT Bogor Serpong Infra Selaras yang merupakan konsorsium PT Jasa Marga, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya Infrastruktur, dan PT Persada Utama Infra.

Konsorsium pemenang lelang tersebut mengantongi hak masa konsesi pengelolaan Jalan Tol Serpong–Bogor via Parung selama 40 tahun.

Kehadiran tol ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh Bogor–Tangerang menjadi 45 menit, sekaligus menekan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) nasional melalui efisiensi biaya logistik.

“Keberadaan Jalan Tol Serpong–Bogor via Parung diharapkan dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung pemerataan pembangunan di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya,” kata Dody.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, komunikasi kebijakan badan ekspor yang tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau dianggap terlalu intervensionis oleh pelaku pasar menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

Secara konsep, pemerintah memang sedang mencoba membangun arsitektur baru pengelolaan devisa ekspor Indonesia agar lebih terintegrasi dengan kebutuhan pembiayaan domestik, stabilitas rupiah, serta agenda hilirisasi nasional, kata Fakhrul di Jakarta, Senin.

Dalam konteks global yang semakin fragmentatif, menurut dia, langkah tersebut bukan sesuatu yang aneh. Sebab, banyak negara mulai membangun institusi strategis untuk menjaga ketahanan eksternal dan memastikan sumber daya alam mereka memberikan dampak maksimal bagi ekonomi domestik. Namun ia menegaskan, keberhasilan kebijakan seperti ini sangat bergantung pada satu hal utama, yakni kepercayaan pasar.

“Kalau dieksekusi dengan tetap mengedepankan prinsip pasar yang berlaku umum, transparan, dan komunikasinya sangat baik, maka ini bisa menjadi momentum perbaikan struktural neraca pembayaran Indonesia. Tetapi kalau komunikasi dan implementasinya buruk, pasar bisa membaca ini sebagai peningkatan kontrol negara yang terlalu agresif terhadap sektor ekspor,” katanya.

Fakhrul menambahkan bahwa banyak negara sebenarnya memiliki institusi serupa, tetapi keberhasilannya selalu ditentukan oleh tata kelola, transparansi, dan kemampuan menjaga insentif pasar. Momentum itu harus digunakan juga sebagai momentum untuk memperbaiki industri asuransi dan pembiayaan ekspor-impor di Indonesia.

Contohnya bagaimana Korea Export-Import Bank atau KEXIM di Korea Selatan berhasil menjadi tulang punggung ekspor industri strategis Korea, mulai dari galangan kapal, elektronik, baterai, hingga proyek infrastruktur global.

Menurut Fakhrul, keberhasilan Korea bukan karena kontrol negara semata, tetapi karena institusi tersebut mampu menjadi katalis pembiayaan, mitigasi risiko, dan diplomasi ekonomi tanpa menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Sementara di China, peran Sinosure juga sangat besar dalam memberikan perlindungan asuransi kredit ekspor dan mendukung ekspansi perusahaan nasional ke pasar global. Namun Fakhrul mengingatkan bahwa model China lahir dari kapasitas fiskal, cadangan devisa, dan kekuatan industri yang sangat besar, sehingga tidak seluruhnya bisa ditiru Indonesia.

“Yang bisa ditiru Indonesia adalah bagaimana negara-negara tersebut menjaga koordinasi antara sektor keuangan, industri, dan diplomasi perdagangan. Tetapi Indonesia tetap harus menjaga kredibilitas pasar dan menghindari persepsi bahwa negara terlalu mendominasi mekanisme perdagangan,” katanya menjelaskan.

Ia juga menilai bahwa negara-negara di Timur Tengah mulai bergerak ke arah serupa, yakni memperkuat sovereign-backed trading ecosystem untuk menjaga devisa dan posisi tawar energi mereka. Namun hampir semuanya memiliki satu kesamaan: komunikasi yang sangat jelas kepada investor dan transisi yang gradual.

Meski demikian, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bukan berarti lepas dari beragam risiko. Fakhrul menjelaskan terdapat beberapa risiko besar yang harus diantisipasi pemerintah.

Pertama, risiko terhadap Balance of Payment dan stabilitas rupiah. Menurutnya, apabila perusahaan-perusahaan komoditas seperti batubara, sawit, dan nikel mulai merasa terdapat ketidakpastian kebijakan atau meningkatnya risiko operasional, maka bukan tidak mungkin akan terjadi penundaan ekspansi, penurunan produksi, atau bahkan perlambatan ekspor.

“Indonesia masih sangat bergantung pada commodity inflow untuk menopang eksternal sektor kita. Kalau produksi atau ekspor terganggu karena persepsi ketidakpastian meningkat, maka tekanan terhadap neraca pembayaran bisa muncul. Dalam kondisi seperti itu, depresiasi rupiah justru dapat terjadi lebih lanjut,” katanya.

Kedua, risiko terhadap persepsi sovereign risk dan rating Indonesia. Fakhrul mengingatkan bahwa lembaga pemeringkat global seperti S&P Global Ratings telah memberi sinyal bahwa kualitas institusi dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga rating Indonesia.

“Pasar global dan lembaga rating akan melihat apakah kebijakan ini meningkatkan efisiensi dan ketahanan eksternal, atau justru menciptakan distorsi baru. Kalau mekanismenya dianggap tidak market-friendly atau terlalu opaque, maka persepsi risiko Indonesia bisa meningkat,” katanya.

Ketiga, risiko munculnya friksi dan biaya tinggi baru di sektor pertambangan dan ekspor sumber daya alam. Fakhrul mengingatkan agar pembentukan badan baru tidak berujung pada bertambahnya layer birokrasi, approval, atau proses administratif tambahan yang justru mengurangi daya saing sektor ekspor nasional.

“Jangan sampai niat memperkuat negara malah diterjemahkan di lapangan sebagai tambahan biaya, tambahan approval, atau ketidakjelasan mekanisme. Indonesia sudah cukup lama berjuang mengurangi high-cost economy di sektor sumber daya alam,” ujar dia.

Namun, Fakhrul tetap melihat arah besar kebijakan ini sebagai sesuatu yang dapat dipahami secara strategis, terutama dalam konteks dunia yang mulai bergerak menuju penguatan ketahanan nasional, kontrol rantai pasok strategis, dan pengamanan devisa domestik.

Ia menilai Indonesia memang perlu mulai memikirkan postur neraca pembayaran jangka panjang yang lebih kuat dan tidak terlalu rentan terhadap siklus dolar global maupun volatilitas arus modal asing.

“Selama ini kita terlalu bergantung pada mekanisme pasar global tanpa memiliki instrumen kelembagaan yang cukup kuat untuk mengelola kekayaan devisa dan ekspor strategis secara optimal. Jadi arah berpikir kebijakan ini saya pahami. Tetapi sekali lagi, transisi seperti ini harus dilakukan bertahap, sangat hati-hati, dan dengan komunikasi yang extraordinarily clear kepada pasar,” kata Fakhrul.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati mengatakan Dashboard Potensi Ekspor Indonesia untuk memperluas akses informasi perdagangan.

“Melalui pemanfaatan data dan teknologi, Dashboard ini melengkapi dashboard-dashboard yang ada saat ini, akan memperluas akses informasi perdagangan, mendukung transformasi kebijakan ekspor, tentunya juga sejalan dengan transformasi digital,” katanya dalam agenda Peluncuran Dashboard Potensi Ekspor Indonesia di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, kehadiran dashboard ini juga guna memperkuat diversifikasi produk-produk hilirisasi industri dan daya saing Indonesia dalam rantai pasok global, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dan langkah-langkah strategis yang lebih tepat serta berbasis data guna mendukung pengembangan potensi ekspor Indonesia

Bagi kementerian/lembaga di tingkat nasional, lanjutnya, dashboard ini menjadi basis data bersama dalam perumusan kebijakan, sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, mendukung strategi promosi, diversifikasi ekspor, dan penguatan perdagangan antar wilayah, serta pemantauan target ekspor nasional secara terpadu.

Adapun bagi pemerintah daerah, dashboard ini hadir sebagai instrumen analitik, strategi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan ekspor, menentukan prioritas produk dan pasar, serta menilai kesiapan dan daya saing wilayah.

Sementara bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan para pelaku usaha lainnya, dashboard ini disebut membuka akses bagi pasar global, sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam mengidentifikasi produk-produk unggulan, pasar potensial, dan strategi peningkatan nilai tambah.

Para pelaku usaha di daerah juga dapat dibantu oleh dashboard guna memahami HS Code (kode internasional standar yang digunakan untuk mengklasifikasikan barang secara global), dan beberapa standar-standar yang perlu diikuti seperti SNI (Standar Nasional Indonesia), HACCP (sistem manajemen pengawasan dan pengendalian keamanan pangan), serta sertifikasi halal.

“Jadi dashboard ini, merupakan bentuk komitmen kita bersama untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi sebagai upaya bersama untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih kuat serta membangun sektor ekspor yang kompetitif dan mampu menciptakan nilai tambah dalam memperkuat ketahanan ekonomi bangsa,” ungkap Vivi.

Dashboard ini merupakan hasil kolaborasi Bappenas bersama dengan Australian Indonesia Partnership for Economic Development, dan didukung berbagai pihak mulai dari kajian analisis data Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak, hingga konsultasi dengan pemerintah daerah.

Dashboard Potensi Ekspor ini bertujuan untuk menyediakan informasi tentang potensi ekspor yang ada di setiap daerah, mengidentifikasi produk-produk unggulan, pasar ekspor potensial, dan memetakan kinerja ekspor yang dihitung berdasarkan berbagai indikator dan analisis seperti Review of Comparative Advantage, Economic Complexity, dan analisis matching dengan demand dari negara-negara mitra.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026