Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan terus memonitor pergerakan rupiah yang sudah tembus Rp17.300 pada Kamis (23/4) siang.

Menurutnya, kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Mata uang negara lain juga ikut terdepresiasi imbas ketidakpastian global.

"Ya kita monitor aja, karena berbagai mata uang di regional juga bergejolak. Ya kan itu lihat gejolak, gejolak global juga. Jadi ya kita monitor saja," ujarnya ditemui di Kementerian Investasi/BKPM.

Ia menyebutkan pemerintah tak bisa terlalu aktif karena memang kondisi global masih tak menentu.

"Nanti kita monitor aja karena ini kan enggak bisa kita setiap hari reaktif," katanya.

Terpisah, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan tekanan terhadap mata uang Garuda dipicu meningkatnya ketidakpastian global yang turut menekan mata uang di kawasan Asia.

"Tekanan terhadap rupiah hari ini dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global yang juga menekan mata uang regional," ujar Destry dalam keterangan tertulis.

Menurut Destry, pelemahan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional lainnya. Secara year to date (ytd), rupiah tercatat melemah 3,54 persen sejak awal tahun.

Destry juga memastikan bank sentral akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah.

"Bank Indonesia senantiasa hadir di pasar dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Destry.

[Gambas:Youtube]

kami memprediksi pertumbuhan di kuartal I secara fundamental cukup baik, dan angkanya lebih besar/sama dengan 5,5 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,5 persen pada kuartal I tahun 2026.

“Walaupun masih menunggu rilis dari BPS (Badan Pusat Statistik), namun beberapa kali dari kami memprediksi pertumbuhan di kuartal I secara fundamental cukup baik, dan angkanya lebih besar/sama dengan 5,5 persen,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Jakarta, Kamis.

Airlangga menyampaikan bahwa sejumlah penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun ini antara lain konsumsi rumah tangga, penyaluran tunjangan hari raya (THR), serta akselerasi belanja dan stimulus pemerintah, yang ia sebut mencapai nilai Rp809 triliun.

“Kita penting untuk menyampaikan hasil yang positif, karena ini kita sudah masuk ke kuartal II, dan di kuartal II tentunya kita akan cari berbagai hal yang bisa menopang pertumbuhan kembali, antara lain pembayaran gaji ke-13 di Juni, dan program social safety net juga berjalan,” jelas dia.

Lebih jauh, Menko Airlangga mengatakan sektor investasi menjadi salah satu pendongkrak perekonomian nasional tahun ini.

Selain itu, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah juga didorong untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 .

“Upaya debottlenecking (juga didorong), sehingga investasi yang sudah masuk bisa menjalankan usaha sesuai apa yang direncanakan,” ujar dia.

Airlangga turut menyoroti target total realisasi investasi yang dicanangkan tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun. Ia menilai, iklim investasi di Indonesia harus terus dijaga agar sektor ini mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pertumbuhan investasi dengan target Rp2.000 triliun lebih bukan angka kecil. Ini langkah yang perlu dijaga secara bersama karena ini pengungkit perekonomian kita, karena kita ingin mencapai target pertumbuhan tahun ini minimal 5,4 persen walaupun di situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Menko Perekonomian.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia menjadi salah satu negara yang responsif dalam menghadapi ketidakpastian global, dengan memperkuat ketahanan energi melalui strategi diversifikasi sumber pasokan dan pengurangan ketergantungan pada kawasan tertentu.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan memperluas kerja sama pasokan energi dari berbagai negara, seperti Nigeria, Gabon, dan berbagai negara alternatif lainnya, guna memastikan keamanan pasokan energi nasional.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara National Seminar on Indonesia OECD Accession & Private Sector Implications, Selasa (21/4).

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Upaya diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Airlangga.

Di sisi hilir, Indonesia juga mengoptimalkan kerja sama regional untuk pemenuhan bahan bakar olahan, sembari meningkatkan kapasitas produksi domestik dan mempercepat pemanfaatan biofuel melalui peningkatan mandatori pencampuran biodiesel.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan ketergantungan impor sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.

Selain itu, penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) serta bauran energi yang beragam turut menjaga stabilitas harga, sehingga fluktuasi harga komoditas global tidak secara langsung berdampak pada masyarakat.Selain sektor energi, penguatan juga dilakukan pada sektor pangan dan pupuk melalui pengendalian harga gas untuk produksi pupuk serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Indonesia bahkan mencatat surplus produksi pupuk tertentu dan mulai memenuhi permintaan ekspor dari sejumlah negara. Upaya tersebut merupakan bagian dari pembelajaran dari berbagai krisis global, termasuk pandemi, guna memastikan ketahanan nasional yang lebih kuat.

Ke depan, Indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai visi sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Hal ini didukung oleh penguatan konsumsi domestik sebagai kontributor utama perekonomian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan dan kolaborasi global.

Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi masa depan berbasis teknologi, termasuk ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu strategis nasional dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 juga dilakukan Pemerintah melalui upaya aksesi Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang juga sekaligus menjadi langkah percepatan transformasi menuju negara maju.

Penyelarasan dengan standar OECD diharapkan dapat memperkuat kualitas kebijakan dan regulasi agar selaras dengan praktik terbaik internasional, sehingga meningkatkan daya saing, kredibilitas global, serta kepercayaan investor.

Upaya tersebut juga akan mendorong masuknya investasi berkualitas, memperdalam perdagangan, memperluas akses pasar, hingga memperkuat kolaborasi teknologi.

"Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mempercepat reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia," jelas Airlangga.

Proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD telah mencapai kemajuan yang signifikan. Usai dilakukan penyerahan Memorandum Awal, Indonesia kini memasuki fase peninjauan teknis yang merupakan tahap intensif dan membutuhkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang kuat, penyusunan respons berbasis bukti, serta kemampuan menerjemahkan standar OECD ke dalam reformasi yang aplikatif dan relevan dengan kondisi nasional.

Ke depan, proses tersebut akan mencakup penilaian yang lebih mendalam terhadap tingkat keselarasan dengan standar OECD, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dalam misi pencarian fakta dan konsultasi terarah guna mendukung implementasi reformasi prioritas.

Lebih lanjut, aksesi Indonesia ke OECD tersebut merupakan upaya nasional yang melibatkan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta, mengingat luasnya cakupan kebijakan serta dampaknya yang langsung terhadap lanskap dunia usaha di Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah akan terus mendorong berbagai inisiatif strategis guna memperkuat pemahaman, meningkatkan koordinasi, dan mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung proses aksesi tersebut.

Pemerintah juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai perwakilan sektor swasta untuk memastikan perspektif dunia usaha tercermin dalam setiap tahapan proses aksesi OECD.

Keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam menyelaraskan prioritas reformasi, memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat praktis dan implementatif, serta mengakomodasi masukan dan peluang dari pelaku industri guna mendukung reformasi yang lebih inklusif dan berdampak.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Britania Raya dalam proses persiapan menuju aksesi melalui program Growth Gateway, antara lain dengan memberikan penguatan kelembagaan desain tim nasional (PMO unit), peningkatan kapasitas sektor publik, serta penguatan keterlibatan sektor swasta.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni British Ambassador to Indonesia and Timor Leste, Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), Head of OECD Jakarta Office, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian.

MANGGARAI BARAT - Sebagai salah satu destinasi prioritas, jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo melonjak secara signifikan dari 60.439 orang pada 2021 menjadi 476.566 orang pada 2025. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan tata kelola risiko yang terintegrasi untuk mendukung pariwisata yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan seiring dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan.

Menjawab tantangan tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan PT Jasaraharja Putera menyelenggarakan focus group discussion (FGD) Pilot Project Labuan Bajo bertema Penguatan Tata Kelola Risiko melalui Pengembangan Ekosistem Asuransi Pariwisata untuk Membangun Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Labuan Bajo. Kegiatan di Golo Mori Convention Center, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini merupakan langkah strategis dalam merumuskan model pengelolaan risiko pariwisata yang terintegrasi dan dapat direplikasi secara nasional. Labuan Bajo Masuk 10 Destinasi Wisata Terbaik di Asia 2026 Versi Condé Nast Traveler

Dalam FGD dibahas beragam isu strategis, seperti kondisi eksisting pariwisata Labuan Bajo, tantangan perlindungan risiko, hingga peluang pengembangan skema asuransi yang adaptif dan inklusif. Langkah ini merupakan pengejawantahan amanah UU Kepariwisataan serta Peraturan Menteri Pariwisata No 6/2025 yang memberikan klasifikasi usaha berdasarkan berbagai tingkatan risiko.

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menekankan pengembangan ekosistem asuransi pariwisata adalah langkah konkret dalam menjalankan UU maupun Permenpar tersebut di atas. ”Sinergi antara pemerintah, industri, dan otoritas setempat di Labuan Bajo menjadi prasyarat terciptanya upaya inklusif untuk memastikan wisata yang aman dan berkualitas di Labuan Bajo,” katanya dalam sambutan pembukaan, Selasa (21/4/2026).

Sementara Sekda Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo menekankan pentingnya kehadiran sebuah ekosistem yang bisa menjamin keamanan dan kenyamanan wisata di Labuan Bajo sebagai daya ungkit untuk meningkatkan kualitas destinasi maupun industri wisata di wilayah ini. ”Kami juga mengapresiasi PT Jasaraharja Putera atas komitmen yang diberikan untuk memperkuat supply chain dan ekosistem pariwisata di Labuan Bajo melalui skema asuransi wisata,” ujarnya.

Dirut Jasaraharja Putera, Abdul Haris menegaskan kesiapan perusahaan memperkuat literasi risiko bagi pelaku industri, serta mengembangkan produk asuransi yang adaptif sesuai karakteristik destinasi ”Dengan semangat melayani sepenuh hati, kami berkomitmen menghadirkan perlindungan yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat dan wisatawan,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) serta Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dalam rangka memperkuat pengelolaan risiko sektor pariwisata serta menghadirkan perlindungan asuransi public liability yang komprehensif antara PT Jasaraharja Putera dengan

Pemkab Manggarai Barat. Penandatanganan MoU ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan solusi perlindungan yang komprehensif, khususnya dalam sektor pariwisata.

Selanjutnya, FGD ini merupakan sarana menghasilkan rekomendasi yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk regulasi untuk memperkuat tata kelola risiko melalui pengembangan skema asuransi yang inklusif dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha wisata, perbankan, dan juga wisatawan. Melalui FGD ini, Labuan Bajo diharapkan menjadi pilot project yang dapat direplikasi secara lebih luas pada destinasi prioritas lainnya.

untuk menjadi negara berpendapatan tinggi (negara maju) pada 2045, Indonesia perlu tumbuh melampaui 5 persen. Artinya, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan (ekonomi) setidaknya 6,7 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga sekitar 6,7 persen untuk bisa mencapai target menjadi negara maju pada 2045.

Ia menyebut pertumbuhan tersebut diperlukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

“Saya kira, dengan aspirasi Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi (negara maju) pada 2045, Indonesia perlu tumbuh melampaui 5 persen. Artinya, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan (ekonomi) setidaknya 6,7 persen. Karena itu, Presiden sangat mendorong kita, meskipun menghadapi situasi global yang penuh tantangan,” ujar Airlangga dalam seminar nasional di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan kondisi global saat ini diwarnai ketidakpastian yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk energi, pangan, dan rantai pasok.

Menurut dia, pemerintah merespons situasi tersebut dengan memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk di sektor energi dan pangan.

Airlangga menambahkan Indonesia terus menjaga stabilitas ekonomi dengan mengandalkan kekuatan domestik, termasuk konsumsi dalam negeri yang menjadi penopang utama perekonomian.

“Kita perlu menjaga kepercayaan konsumen karena konsumsi domestik menjadi penopang utama perekonomian,” katanya.

Ia menyebut konsumsi domestik menyumbang sekitar 54 persen dari permintaan ekonomi nasional sehingga perlu dijaga melalui kebijakan yang adaptif.

Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan.

“Pemerintah terus mendorong peningkatan pencampuran biodiesel hingga B50 untuk mengurangi ketergantungan impor energi,” ujarnya.

Di sektor pangan, pemerintah juga menjaga stabilitas pasokan melalui pengendalian biaya produksi, termasuk harga gas sebagai bahan baku pupuk.

Airlangga mengatakan Indonesia memiliki kelebihan produksi pupuk urea dan mengekspor sekitar 1,5 juta ton setiap tahun.

“Untuk pupuk urea, kita memiliki kelebihan dan bahkan mengekspor sekitar 1,5 juta ton setiap tahun,” ungkapnya.

Ia menambahkan sejumlah negara seperti India, Australia, dan Filipina telah meminta dukungan pasokan pupuk dari Indonesia di tengah dinamika rantai pasok global.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan posisi Indonesia yang semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan, baik domestik maupun global.

Airlangga menilai berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di tengah tekanan global.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mendorong kebijakan yang fleksibel dan responsif guna memastikan target pertumbuhan ekonomi itu dapat tercapai.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan implementasi relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) eksisting pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026.

Kebijakan itu mencakup perpanjangan tenor, pemberian masa tenggang (grace period), serta subsidi bunga tambahan sehingga suku bunga efektif menjadi 0% pada 2026 dan 3% pada 2027.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah juga memberikan kemudahan akses pembiayaan baru guna mempercepat pemulihan ekonomi. Relaksasi dilakukan pada persyaratan penyaluran, termasuk aspek historis kredit dan persyaratan administratif lainnya.

“Implementasi kebijakan ini menunjukkan hasil yang positif, dengan penyaluran KUR di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur,” kata Haryo dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Senin (20/4/2026).

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kinerja yang tetap stabil dibandingkan dengan sebelum kondisi bencana pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kebijakan KUR pascabencana merupakan cerminan peran strategis KUR yang tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi dan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah kondisi disrupsi.

Secara nasional, hingga triwulan I 2026 penyaluran KUR masih menunjukkan kinerja yang stabil. Pertumbuhan KUR tercatat sebesar 0,21% secara tahunan (year on year/yoy) dengan baki debet mencapai Rp522 triliun.

Ke depan, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi 2027 dari sisi pengeluaran, pemerintah terus memperkuat sinergi antara kebijakan pembiayaan UMKM melalui KUR dengan program prioritas APBN serta kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. KUR diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program tiga juta rumah, serta penciptaan wirausaha baru dan lapangan kerja.

“Penguatan KUR tersebut dikombinasikan dengan akselerasi belanja pemerintah guna menciptakan efek pengganda terhadap konsumsi dan investasi,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga stabilitas konsumsi melalui berbagai program perlindungan sosial dan stimulus fiskal. Sinergi kebijakan ini memastikan bahwa peningkatan akses pembiayaan berjalan seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat, sehingga mendorong permintaan domestik secara berkelanjutan.

Melalui pendekatan kebijakan yang terintegrasi, pemerintah menegaskan komitmen untuk tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kualitas, produktivitas, dan keberlanjutan usaha UMKM.

“Dengan berbagai kebijakan KUR yang didorong oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat serta sinergi kebijakan fiskal dan sektor riil, UMKM akan terus diperkuat sebagai fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing,” tutupnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyoroti kinerja intermediasi perbankan nasional yang tetap solid di tengah dinamika global. Hingga 31 Maret 2026, pertumbuhan kredit tercatat mencapai 10,42% secara tahunan (year on year/yoy).

Pemerintah juga mengklaim keberhasilan dalam menjaga aliran pembiayaan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kebijakan yang adaptif, terutama lewat penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa hingga triwulan I 2026, penyaluran KUR masih menunjukkan kinerja stabil. Pertumbuhan KUR tercatat sebesar 0,21% (yoy) dengan baki debet mencapai Rp522 triliun.

“Stabilitas ini menegaskan peran KUR sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi,” kata Haryo dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Senin (20/4/2026).

Selain KUR, program Kredit Program Perumahan (KPP) yang mulai diimplementasikan sejak Oktober 2025 juga mencatat perkembangan positif. Hingga akhir Maret 2026, baki debet KPP telah mencapai Rp15,76 triliun.

Secara keseluruhan, kredit program pemerintah yang terdiri dari KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya tumbuh sebesar 3,23% (yoy), menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.

Kendati demikian, pemerintah mencermati adanya peningkatan risiko pada segmen UMKM. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM tercatat sebesar 4,55% pada Maret 2026.

Namun, kualitas pembiayaan KUR tetap terjaga dengan baik, tercermin dari tingkat NPL KUR yang relatif rendah sebesar 2,16% pada Januari 2026.

“Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan KUR yang didukung oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat mampu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko secara prudent,” tambahnya.

Pemerintah menilai skema penjaminan dan pertanggungan menjadi solusi penting dalam pembiayaan UMKM, yang telah diimplementasikan dalam program KUR dan KPP.

Kinerja penjaminan dalam program KUR juga dinilai solid dan berkelanjutan. Cakupan penjaminan mencapai 70% dari total portofolio KUR, dengan berbagai indikator risiko yang tetap terkendali.

Rasio klaim tercatat sebesar 62,8%, non-performing guarantee (NPG) sebesar 2,8%, serta recovery rate mencapai 27,8%.

“Skema penjaminan/pertanggungan yang kuat terbukti mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan UMKM secara berkelanjutan,” tutupnya.

Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas, Pemerintah Indonesia bersama Jepang dan negara-negara mitra Asia Zero Emission Community (AZEC) mengambil langkah proaktif dengan menggelar AZEC Plus Online Summit Meeting pada Rabu (15/04).

Pertemuan daring yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae, ini menjadi sangat strategis karena melibatkan cakupan yang lebih luas. Selain negara mitra inti, Jepang turut mengundang Bangladesh, Timor-Leste, India, Korea Selatan (Korsel), Sri Lanka, hingga lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) dan Asian Development Bank (ADB).

Merespons krisis energi yang tengah berlangsung, pertemuan ini meluncurkan "assistance package plan". Inisiatif yang dirancang untuk menyepakati berbagi langkah strategis di berbagai aspek, mulai dari mitigasi darurat jangka pendek guna mengamankan pasokan minyak mentah dan produk energi, hingga penguatan struktur ketahanan energi kawasan dalam jangka menengah dan panjang melalui transformasi AZEC menjadi AZEC 2.0, serta peluncuran paket pembiayaan sebesar 1,5 triliun yen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Jepang dalam menyelenggarakan pertemuan ini di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa kerja sama dalam AZEC harus terus berlandaskan prinsip "One Goal, Various Pathways" guna menangkap keunggulan ekonomi unik di setiap negara. Airlangga juga menyampaikan langkah nyata Indonesia dalam memitigasi situasi di Teluk Persia, khususnya Selat Hormuz, yakni rencana implementasi program biodiesel B50 pada pertengahan 2026, serta penyelesaian roadmap PLTS Atap 100GW tahun ini sebagai pilar utama peningkatan ketahanan energi nasional.

Lebih lanjut, Indonesia menegaskan bahwa kerja sama melalui platform AZEC kini menjadi semakin krusial. Semangat kolaborasi ini sebenarnya telah diperkuat pada KTT ke-3 AZEC di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025, di mana Indonesia dan Jepang menyepakati 21 MoU kerja sama baru di sektor energi dan pembangunan berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut antara lain mencakup energi terbarukan, dekarbonisasi, serta penguatan rantai pasok yang melibatkan berbagai institusi dan perusahaan kedua negara.

Memasuki triwulan II tahun 2026, perekonomian Indonesia disebut berada dalam posisi yang kuat. Kombinasi inflasi yang terkendali, surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan nonstop, serta tingginya kepercayaan konsumen menciptakan fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, sektor keuangan tetap menunjukkan kinerja yang solid, tercermin dari pertumbuhan simpanan perbankan serta ekspansi kredit yang berlangsung stabil. Hal ini disampakan turun. Dan penciptaan lapangan kerja sepanjang tahun 2025 adalah 2,71 juta tenaga kerja baru," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Focus Group Discussion (FGD) The Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia - Amerika Serikat di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (15/04).

"Tingkat kemiskinan kita turun menjadi 8,25%. Gini ratio kita turun, unemployment kita juga turun. Dan penciptaan lapangan kerja sepanjang tahun 2025 adalah 2,71 juta tenaga kerja baru," tutur Airlangga.

Sejalan dengan penguatan fundamental, capaian diplomasi ekonomi global Indonesia, terutama selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terus diperluas melalui berbagai perjanjian dan kemitraan strategis.

Contohnya, Indonesia berpartisipasi aktif ] dalam forum global seperti IEU-CEPA, RCEP, I-EAEU CEPA, BRICS, G20, OECD, RCEP, ASEAN, dan CPTPP. Di saat yang sama, negosiasi tarif dengan Amerika Serikat turut membuka peluang peningkatan ekspor industri padat karya dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah juga terus memperkuat kerja sama ekonomi bilateral Indonesia dengan berbagai negara mitra. Sejumlah perjanjian telah berhasil diselesaikan, antara lain dengan Jepang, Pakistan, Palestina, Chile, Australia, Mozambik, Korea, Iran, Peru, Kanada, dan Tunisia.

Sementara itu, sejumlah perundingan lainnya masih terus berlangsung, termasuk dengan MERCOSUR, kawasan Teluk (Gulf countries), serta Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maroko, Turkiye, dan Uzbekistan, yang seluruhnya menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan proses tersebut dalam waktu dekat.

Terkait hubungan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat, Menko Airlangga menyampaikan bahwa AS memiliki posisi yang secara konsisten menjadi penyumbang surplus perdagangan tertinggi, sekaligus salah satu destinasi ekspor terbesar bagi Indonesia.

"Selanjutnya dengan Amerika. Kenapa Amerika penting? Karena sebetulnya neraca dagang yang positif tertinggi itu dengan Amerika. Amerika mengimpor produk manufaktur Indonesia. Minyak sawit, elektronik, sepatu, tekstil, furniture, dan yang lain. Itu yang membedakan Amerika dengan negara lain," tutur Airlangga.

Lebih lanjut, Pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam negosiasi perdagangan dengan AS yang berlangsung secara intensif sejak April 2025 hingga awal 2026. Rangkaian pertemuan bilateral menghasilkan penurunan tarif terhadap sejumlah roduk Indonesia, termasuk penyesuaian tarif dari sebelumnya 32% menjadi sekitar 19% untuk komoditas tertentu, serta peluang pembebasan tarif (0%) bagi 1.819 produk terpilih.

Kebijakan ini memberikan perlindungan sekaligus dorongan kuat bagi industri padat karya dalam negeri yang menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja. Selain itu, kerja sama ekonomi bilateral dengan AS semakin diperkuat di berbagai sektor strategis, termasuk pangan, industri, energi, dan teknologi, serta mendorong penguatan kerja sama pada bidang ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta penyelesaian hambatan non-tarif.

Menko Airlangga menambahkan, Indonesia memiliki posisi yang strategis dan high profile di tingkat internasional. Peran aktif Indonesia dalam mendorong stabilitas, perdamaian, dan kerja sama internasional turut memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia di mata dunia.

Dalam berbagai forum global, Indonesia dipandang sebagai mitra yang memiliki pengaruh dan kredibilitas, sehingga sering menjadi prioritas dalam proses dialog maupun perundingan strategis.

"Nah ini mungkin yang mempermudah untuk kita menyelesaikan seluruh perundingan. Kalau Indonesia tidak high profile, Indonesia tidak menjadi prioritas. Dengan Amerika misalnya, Indonesia kan sebetulnya positif neraca perdagangan dengan Amerika USD20 miliar, namun Indonesia tetap menjadi prioritas," kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung AS tidak membatalkan perjanjian dengan Indonesia, karena klausul perjanjian telah memenuhi proses hukum di masing-masing negara. Namun demikian, dengan adanya putusan Mahkamah Agung AS, pemerintah AS saat ini memerlukan dasar hukum tambahan di luar Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan AS, sehingga meluncurkan Investigasi Section 301 terkait dugaan dumping dan isu lainnya, dengan fokus pada excess capacity dan forcedlabor, dimana Indonesia turut masuk dalam proses penyelidikan.

Adapun pemerintah Indonesia telah menyiapkan respons yang akan disampaikan pada 15 April 2026. Proses ini akan berlanjut hingga tahap konsultasi dengan USTR pada 12 Mei 2026.

Dalam sesi diskusi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa seluruh proses perundingan The Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat senantiasa dilakukan melalui komunikasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga secara konsisten menyampaikan perkembangan setiap tahap perundingan kepada publik melalui media massa, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam proses ART Indonesia-Amerika Serikat.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menegaskan bahwa berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Program Makan Bergizi Gratis dan penguatan Koperasi Merah Putih di tingkat desa menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memantau penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam skema pembiayaan ke Koperasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

"Nanti kita monitor karena itu kan pembiayaan ada anggaran dari APBN," ujar Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/4) lalu.

Airlangga membenarkan skema pembiayaan ini mengalami perubahan dibandingkan aturan sebelumnya yang disusun pada era Menteri Keuangan Sri Mulyani. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dan kegiatan kopdes di lapangan.

Ia menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong aktivitas ekonomi di level yang paling bawah.

"Tentu ada perubahan karena tentu terkait dengan ini kan ada dari segi pembiayaan dan dari segi kegiatan. Yang paling penting adalah mendorong kegiatan di level yang paling bawah," ujar Airlangga.

Kopdes Merah Putih kini dapat mengakses pinjaman hingga Rp3 miliar dari perbankan. Skema pembiayaan tersebut menempatkan APBN sebagai sumber likuiditas bagi bank penyalur.

Peraturan penggunaan APBN sebagai cicilan Kopdes tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam pasal 2 beleid tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana APBN sebagai sumber likuiditas pembiayaan bank untuk mendukung pembiayaan oleh bank sebagai upaya percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes.

"Dalam rangka mendukung Pembiayaan oleh Bank untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP, Menteri melakukan penempatan dana sebagai sumber likuiditas Pembiayaan Bank dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi likuiditas keuangan negara," bunyi pasal 2 ayat (1) beleid tersebut.

Adapun beberapa ketentuan terkait peminjaman dana tersebut, yakni batas maksimal peminjaman sebesar Rp3 miliar per unit gerai Kopdes Merah Putih dengan tingkat suku bunga, margin, atau bagi hasil kepada setiap koperasi sebesar 6 persen per tahun.

Kemudian, jangka waktu atau tenor pembiayaan selama 72 bulan, serta masa tenggang atau grace period pembiayaan selama 6 bulan atau paling lama 12 bulan untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga atau margin atau bagi hasil pembiayaan.

Unit gerai yang bisa meminjam dana ke bank tersebut juga termasuk Kopdes Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa kelurahan atau desa.

Lebih lanjut, pembayaran angsuran termasuk bunga untuk peminjaman dilakukan dengan ketentuan, yaitu setiap bulan untuk pembayaran angsuran melalui penyaluran DAU/DBH atau sekaligus atas angsuran tahun berkenaan untuk pembayaran angsuran melalui penyaluran Dana Desa.

Selain itu, perubahan skema peminjaman terkait ketentuan tingkat suku bunga dan masa tenggang ditetapkan dengan keputusan Menteri.

"Gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP yang dihasilkan dari Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa," bunyi pasal 2 ayat (6).

[Gambas:Youtube]

Kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan volatilitas harga energi.

Dua pengakuan internasional yang dirilis dalam waktu kurang dari sepekan memperkuat optimisme terhadap ketahanan ekonomi domestik, yakni proyeksi pertumbuhan dari Asian Development Bank (ADB) serta keputusan lembaga indeks global FTSE Russell terkait status pasar modal Indonesia.

ADB dalam laporan Asian Development Outlook April 2026 memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada 2026 dan 2027, meningkat dibanding realisasi 5,1 persen pada 2025.

Proyeksi tersebut muncul di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas ekonomi dunia. Meski demikian, pertumbuhan Indonesia diperkirakan tetap lebih tinggi dibanding rata-rata kawasan Asia Tenggara yang diproyeksikan sebesar 4,7 persen pada 2026.

ADB menilai kekuatan permintaan domestik, inflasi yang tetap terkendali di kisaran 2,5 persen, serta kebijakan moneter yang terjaga menjadi faktor utama yang menopang kinerja ekonomi Indonesia.

Pada awal 2026, pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, terutama akibat momentum Ramadan dan Idulfitri, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur publik.

Selain itu, peningkatan investasi swasta di sektor hilirisasi dan arus masuk penanaman modal asing dinilai membantu menjaga stabilitas eksternal, termasuk mendukung nilai tukar rupiah.

Dari sisi pasar keuangan, FTSE Russell pada 7 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan status Indonesia sebagai Secondary Emerging Market. Lembaga tersebut juga menyatakan tidak mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam daftar pemantauan penurunan status (watch list).

Keputusan tersebut dinilai mencerminkan pengakuan terhadap berbagai reformasi struktural yang tengah dijalankan di sektor pasar modal Indonesia.

FTSE Russell mencatat kemajuan dalam implementasi delapan rencana aksi reformasi integritas pasar modal, termasuk peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, penetapan batas minimum free float sebesar 15 persen, serta penerapan mekanisme High Shareholding Concentration sebagai sistem peringatan dini bagi investor.

Dengan status yang setara dengan negara besar seperti Tiongkok dan India dalam klasifikasi FTSE, pasar modal Indonesia dinilai semakin mendekati standar tata kelola global.

Kedua sinyal tersebut hadir di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah, volatilitas harga energi, dan ketegangan perdagangan internasional yang mendorong sejumlah ekonomi kawasan mengalami tekanan.

Pemerintah memandang kedua pengakuan internasional tersebut sebagai validasi atas arah kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara konsisten yakni dengan memelihara permintaan domestik, memperkuat fondasi fiskal, menjaga kredibilitas moneter, dan melanjutkan reformasi struktural pasar keuangan.

Di tengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan, Indonesia membuktikan bahwa kestabilan fundamental domestik merupakan jangkar yang efektif dalam menjaga kepercayaan investor jangka panjang.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mengakselerasi reformasi, termasuk dalam rangka mempersiapkan review kuartalan FTSE Russell yang dijadwalkan pada Juni 2026, serta review MSCI di Mei 2026, demi memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan terhadap berbagai guncangan eksternal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus mengawasi pelaksanaan pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia juga memastikan pemerintah telah menyiapkan pos anggaran khusus dalam APBN untuk mendukung program prioritas tersebut.

“Ya, nanti kita monitor karena pembiayaan itu akan ada anggaran dari APBN,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Terkait skema pembiayaan, Airlangga menjelaskan terdapat perubahan kebijakan dibandingkan aturan sebelumnya. Perubahan dilakukan baik dari sisi pembiayaan maupun kegiatan, dengan tujuan utama mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa.

“Yang paling penting adalah mendorong kegiatan di level yang paling bawah,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur skema baru pembiayaan KDMP. Aturan ini memungkinkan pemerintah membiayai kebutuhan pembangunan fisik gerai hingga kelengkapan koperasi lainnya melalui APBN.

Dalam beleid terbaru, pemerintah dapat menempatkan dana sebagai sumber likuiditas bagi bank pemerintah secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Pembiayaan diberikan dengan batas maksimal Rp 3 miliar per unit gerai KDMP, dengan tingkat bunga, margin, atau bagi hasil sebesar 6 persen per tahun.

Selain itu, aturan PMK tersebut juga mengatur tenor pembiayaan koperasi selama 72 bulan, dengan masa tenggang pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan hingga maksimal 12 bulan.

“Pembayaran angsuran termasuk bunga untuk pembiayaan dilakukan dengan ketentuan: pertama, setiap bulan untuk pembayaran angsuran melalui penyaluran DAU/DBH (Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil). Kedua, sekaligus atas angsuran tahunan berkenaan untuk pembayaran angsuran melalui penyaluran dana desa,” sebagaimana tertulis dalam aturan tersebut.

Dengan skema tersebut, kewajiban pembayaran cicilan koperasi pada praktiknya akan ditopang oleh mekanisme transfer ke daerah (TKD), baik melalui dana alokasi umum/dana bagi hasil maupun dana desa sehingga meringankan beban pengelola koperasi di tingkat lokal.