Bisnis.com, JAKARTA — Momen libur sekolah pertengahan tahun diperkirakan menjadi katalis positif bagi sejumlah emiten di sektor konsumsi, ritel, transportasi, hingga pariwisata.

Peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas belanja keluarga selama masa liburan dinilai berpotensi mendongkrak kinerja emiten-emiten yang memiliki eksposur langsung terhadap belanja rekreasi dan perjalanan.

Analis Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis mengatakan libur sekolah merupakan salah satu katalis musiman yang secara historis mampu mendorong konsumsi masyarakat.

Selama periode tersebut, masyarakat cenderung meningkatkan aktivitas wisata, mengunjungi keluarga, hingga berbelanja kebutuhan sekunder.

"Permintaan terhadap transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, pusat perbelanjaan hingga tempat hiburan biasanya meningkat selama periode liburan sekolah," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2026).

Menurut Alrich, kondisi tersebut berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan emiten yang bergerak di sektor konsumsi, transportasi, pariwisata, dan rekreasi.

Namun demikian, dampaknya umumnya lebih terlihat pada kinerja kuartalan dan belum tentu mengubah fundamental perusahaan secara signifikan dalam jangka panjang.

Sejumlah sektor diperkirakan menjadi penerima manfaat utama dari peningkatan mobilitas masyarakat.

Pada sektor transportasi dan jalan tol, kenaikan volume perjalanan selama masa liburan berpotensi meningkatkan jumlah penumpang maupun lalu lintas kendaraan.

"Emiten yang terkait antara lain BIRD dan JSMR," kata Alrich.

Sementara itu, sektor konsumsi dan ritel juga diperkirakan menikmati lonjakan permintaan.

Aktivitas belanja keluarga, khususnya untuk kebutuhan rekreasi dan produk discretionary seperti pakaian, alas kaki, hingga perlengkapan gaya hidup, cenderung meningkat selama musim liburan.

Beberapa emiten yang dinilai berpotensi mendapatkan sentimen positif antara lain MAPI, MAPA, dan ACES.

Dari sisi rekomendasi, Phintraco Sekuritas memberikan rekomendasi beli untuk saham PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) dengan area masuk di atas Rp2.900 per saham. Target harga pertama berada di level Rp3.150 dan target kedua Rp3.300, dengan batas stop loss di bawah Rp2.800.

Senada, analis Mirae Asset Sekuritas Rully menyebut libur sekolah dapat menjadi penopang konsumsi rumah tangga di tengah berbagai sentimen global yang masih membayangi pasar keuangan.

"Secara domestik, momen libur sekolah biasanya mendukung konsumsi rumah tangga, terutama di sektor pariwisata, transportasi, ritel, dan makanan-minuman karena ada peningkatan aktivitas bepergian dan belanja keluarga," ujarnya.

Meski demikian, Rully menilai dampak positif tersebut tidak bersifat spektakuler. Namun setidaknya dapat membantu menahan pelemahan sentimen pasar yang dipengaruhi faktor eksternal.

Menurutnya, emiten yang paling sering menikmati sentimen musiman libur sekolah adalah perusahaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata, konsumsi, dan ritel.

Di antaranya pengelola pusat perbelanjaan dan ritel discretionary seperti MAPI, serta emiten consumer seperti AMRT.

Namun para analis mengingatkan investor untuk tidak hanya mengandalkan sentimen musiman dalam mengambil keputusan investasi. Setelah musim liburan berakhir, konsumsi dan mobilitas masyarakat umumnya kembali ke level normal sehingga momentum pertumbuhan pendapatan dapat melambat.

Tantangan

Namun para analis mengingatkan investor untuk tidak hanya mengandalkan sentimen musiman dalam mengambil keputusan investasi.

Setelah musim liburan berakhir, konsumsi dan mobilitas masyarakat umumnya kembali ke level normal sehingga momentum pertumbuhan pendapatan dapat melambat.

"Tantangan terbesar setelah periode libur sekolah adalah normalisasi permintaan. Aktivitas konsumsi dan mobilitas yang meningkat selama masa liburan berpotensi kembali ke level normal pada bulan berikutnya," ujar Alrich.

Selain itu, Rully menambahkan bahwa arah pasar ke depan masih akan dipengaruhi faktor-faktor eksternal seperti pergerakan dolar AS, kebijakan suku bunga global, arus dana asing, hingga isu terkait klasifikasi pasar oleh MSCI.

Investor perlu memperhatikan keberlanjutan pertumbuhan pendapatan, kualitas laba pada semester II/2026, efisiensi biaya, kekuatan arus kas, arah kebijakan suku bunga The Fed, pergerakan dana asing, serta stabilitas nilai tukar rupiah.

Untuk strategi investasi, para analis menilai saham-saham yang diuntungkan oleh momentum libur sekolah dapat dimanfaatkan untuk perdagangan jangka pendek.

Adapun untuk investasi jangka menengah hingga panjang, fokus tetap diarahkan pada emiten yang memiliki fundamental kuat, pertumbuhan laba berkelanjutan, dan valuasi yang masih menarik.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi likuiditas perbankan nasional hingga kuartal II/2026 masih memadai, meski industri keuangan menghadapi volatilitas nilai tukar rupiah dan ketidakpastian arah kebijakan suku bunga global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan industri perbankan masih memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk menopang penyaluran kredit ke depan.

“Kami memandang bahwa kinerja perbankan secara umum tetap solid, didukung oleh kondisi likuiditas yang memadai dan struktur permodalan yang kuat,” ujar Dian dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Mei 2026, Rabu (24/6/2026).

Berdasarkan data April 2026, rasio loan to deposit ratio (LDR) perbankan berada di level 86,88%. Sementara itu, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat 111,13% dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) mencapai 25,39%.

Posisi tersebut berada jauh di atas ambang batas masing-masing sebesar 50% untuk AL/NCD dan 10% untuk AL/DPK. Di sisi lain, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan mencapai 23,97%, yang dinilai menjadi bantalan kuat dalam menyerap potensi risiko.

Dian menuturkan, kualitas kredit industri perbankan juga masih terjaga. Hal itu tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,17% dan loan at risk (LaR) sebesar 8,82%.

“Jika dilihat per sektor, tidak terdapat tren peningkatan NPL yang signifikan pada sektor produktif tertentu, utamanya pada sektor-sektor utama penopang kredit perbankan,” sebut Dian.

Meski demikian, OJK mengingatkan bank agar tidak lengah terhadap risiko yang dapat muncul dari penurunan daya beli masyarakat, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih lanjut, serta risiko inflasi ke depan sebagai dampak volatilitas ekonomi global dan domestik.

Menurut Dian, tekanan tersebut dapat berdampak pada peningkatan risiko kredit pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kredit konsumsi yang memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dalam kondisi tersebut, bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sehingga dapat memengaruhi dinamika pertumbuhan kredit ke depan. Namun, perbankan masih memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk penyaluran kredit ke depannya.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi tekanan, OJK dan perbankan secara rutin melakukan stress test menggunakan skenario terkait kondisi perekonomian, pasar keuangan, serta politik global maupun domestik.

Hasil stress test OJK dan perbankan menunjukkan tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak ada negara yang bisa merencanakan masa depannya tanpa memahami kondisi hari ini. Di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung semakin cepat, kebutuhan akan data yang akurat menjadi semakin penting. Karena itulah Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sebuah upaya untuk memotret dunia usaha Indonesia secara menyeluruh.

SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Sensus ini merupakan investasi informasi yang membantu Indonesia memahami bagaimana perekonomian bergerak, sektor usaha apa yang berkembang, di mana peluang baru muncul, serta tantangan apa yang perlu diantisipasi pada masa depan.

Sepuluh tahun terakhir menunjukkan betapa cepatnya lanskap ekonomi berubah. Teknologi digital melahirkan jenis usaha yang sebelumnya tidak dikenal. Perdagangan elektronik berkembang pesat. Ekonomi kreatif tumbuh menjadi sumber nilai tambah baru. Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat, kebutuhan tenaga kerja, dan cara berbisnis juga terus mengalami perubahan.

Dalam situasi seperti ini, asumsi tidak lagi cukup. Perencanaan pembangunan membutuhkan fakta.

Melalui SE2026, Indonesia memperoleh gambaran terbaru mengenai struktur dunia usaha di seluruh wilayah, mulai dari usaha mikro di tingkat desa hingga perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi nasional. Data tersebut menjadi dasar penting untuk memahami arah perubahan ekonomi dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Bagi pemerintah, hasil sensus membantu melihat sektor mana yang berkembang dan sektor mana yang memerlukan dukungan lebih lanjut. Bagi pelaku usaha, data menjadi sumber informasi untuk memahami peluang pasar dan perkembangan ekonomi di berbagai daerah. Bagi akademisi dan peneliti, data menyediakan bahan yang kredibel untuk menghasilkan kajian yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Manfaat tersebut juga relevan bagi generasi muda.

Generasi Z tumbuh di tengah lingkungan yang sangat dinamis. Pilihan karier semakin beragam. Peluang usaha dapat muncul dari sebuah aplikasi, platform digital, atau ide kreatif yang dikembangkan dari rumah. Namun di tengah melimpahnya informasi, kemampuan membedakan tren sesaat dan peluang yang benar-benar menjanjikan menjadi semakin penting.

Di sinilah data memiliki peran strategis.

Hasil SE2026 dapat membantu generasi muda memahami sektor usaha yang sedang berkembang, wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, serta kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Informasi tersebut dapat menjadi bekal dalam menentukan pilihan pendidikan, mengembangkan keterampilan, membangun usaha, maupun merencanakan karier.

Sensus ini juga penting bagi penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui SE2026, kondisi dan karakteristik UMKM dapat dipetakan secara lebih komprehensif sehingga berbagai program pengembangan usaha dapat dirancang berdasarkan kebutuhan yang nyata.

Semakin lengkap potret dunia usaha yang tersedia, semakin baik pula dasar yang dimiliki untuk menyusun kebijakan ekonomi yang efektif.

Di era keterbukaan informasi, masyarakat juga semakin menuntut kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Data resmi hasil sensus menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada perkiraan atau persepsi semata, melainkan pada kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

Karena pada akhirnya, data bukan hanya kumpulan angka dalam sebuah laporan statistik. Data adalah cermin yang membantu sebuah bangsa memahami dirinya sendiri. Dari data yang baik, lahir perencanaan yang lebih tepat. Dari perencanaan yang tepat, lahir kebijakan yang lebih efektif. Dan dari kebijakan yang efektif, terbuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan partisipasi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Setiap informasi yang diberikan akan menjadi bagian dari potret ekonomi nasional yang digunakan untuk membaca tantangan hari ini dan menyiapkan peluang untuk masa depan.

Sebab pada hakikatnya, Sensus Ekonomi bukan hanya tentang menghitung usaha yang ada saat ini. Sensus Ekonomi adalah cara Indonesia membaca masa depannya melalui data.

Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai program magang dan pelatihan vokasi berpotensi memperkuat konsumsi rumah tangga dalam jangka panjang melalui peningkatan akses pekerjaan dan pendapatan.

Adapun program magang dan vokasi menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah untuk semester II 2026.

“Ketika stimulusnya sudah dilepas, mereka sudah mendapatkan cantolan pekerjaan yang lebih baik dan income yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Itu yang diharapkan sebetulnya dari program magang dan vokasi,” kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Faisal juga mengingatkan, efektivitas program magang dan vokasi tidak cukup hanya bergantung pada pelatihan atau pendidikan keterampilan.

Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu untuk terus memastikan peserta memperoleh akses ke dunia kerja melalui mekanisme penyaluran dan pendampingan yang menghubungkan lulusan program dengan pemberi kerja.

Di sisi lain, paket stimulus ekonomi semester II tahun ini juga masih mencakup bantuan yang bersifat jangka pendek yakni bantuan pangan.

Secara umum, Faisal menilai stimulus tersebut berpotensi mendorong konsumsi secara agregat dan membantu menjaga konsumsi masyarakat dalam waktu terbatas, meski dampaknya cenderung tidak bertahan lama karena akan berakhir seiring dihentikannya program bantuan.

Ia juga menyoroti kondisi kelas menengah yang hingga kini masih menghadapi tekanan daya beli. Menurutnya, belanja kelompok tersebut cenderung melemah, bahkan sebagian masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kelas ekonomi akibat menurunnya daya beli.

“Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya,” kata Faisal.

Ia menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga pada semester II masih dibayangi sejumlah tantangan, mulai dari potensi kenaikan inflasi akibat harga energi global yang lebih tinggi hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut berisiko menekan realisasi konsumsi, terutama pada kelompok masyarakat menengah.

Meski demikian, menurut dia, konsumsi secara agregat masih berpotensi tumbuh, yang akan lebih banyak ditopang oleh kelompok masyarakat berpendapatan atas.

Secara keseluruhan, Faisal memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada semester II 2026 tidak akan jauh dari kisaran 5 persen. Bahkan, tanpa adanya stimulus, pertumbuhan konsumsi berpotensi berada di bawah level tersebut.

“Kalau stimulus dalam implementasi penyalurannya tidak efektif, kemudian kalau kita lihat magnitude-nya kan cuma Rp26 triliun, bisa jadi belum mengompensasi kenaikan biaya riil yang terjadi dari sisi inflasi,” kata Faisal.

Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Rinciannya, stimulus insentif transportasi periode libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sekitar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Beberapa insentif transportasi pada masa libur sekolah seperti diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027. Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang nasional (MagangHub) serta pelatihan vokasi untuk lulusan SMK dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kemudian di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,24 juta penerima. Pemerintah juga melanjutkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi beras sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan stimulus ekonomi semester II senilai Rp26,34 triliun dapat berfungsi sebagai bantalan untuk menahan perlambatan konsumsi.

Secara umum, menurut dia, stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah akan membantu menjaga konsumsi rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah melalui bantuan pangan, diskon transportasi, dan program vokasi.

“Namun secara nominal, nilainya kurang dari 0,1 persen PDB sehingga dampaknya lebih berfungsi sebagai bantalan (shock absorber) untuk menahan perlambatan konsumsi, bukan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa tantangan konsumsi saat ini lebih bersifat struktural. Kenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen, tekanan biaya hidup, serta melambatnya daya beli kelas menengah membuat rumah tangga lebih berhati-hati dalam berbelanja.

Indeks Keyakinan Konsumen pada Mei 2026 juga turun ke 120,9 dari 123 pada April, menunjukkan optimisme masyarakat mulai melemah.

“Dalam kondisi ini, stimulus membantu menjaga konsumsi dasar, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong lonjakan permintaan,” katanya.

Meski begitu, Rizal memperkirakan konsumsi rumah tangga pada semester II 2026 tetap tumbuh positif dan menjadi penopang utama ekonomi, meski lajunya cenderung moderat.

Menurut dia, faktor yang paling menentukan adalah kondisi pasar kerja, pertumbuhan pendapatan riil, inflasi pangan, dan stabilitas harga energi. Jika lapangan kerja dan pendapatan tidak membaik, ruang pertumbuhan konsumsi akan tetap terbatas.

Dengan melihat kondisi tersebut, menurut Rizal, stimulus saat ini cukup untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi agar tidak melemah lebih dalam, tetapi belum cukup untuk menjadi game changer.

“Pemerintah perlu memperkuatnya dengan penciptaan lapangan kerja, percepatan investasi, penguatan industri padat karya, dan dukungan terhadap UMKM agar daya beli masyarakat meningkat secara berkelanjutan, bukan hanya bertumpu pada bantuan sementara,” kata Rizal.

Adapun pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Rinciannya, stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, program magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/6), merinci, salah satu stimulus yang diberikan pemerintah adalah penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal Tahun Baru (Nataru).

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara itu, untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Kredit perbankan di Jatim menembus Rp628,02 triliun sampai April 2026 yang berarti tumbuh 2,87% secara tahunan.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Jatim Horas VM Tarihoran mengungkapkan kinerja industri perbankan Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan positif secara tahunan per-April 2026.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,78% YoY menjadi Rp840,77 triliun, sementara penyaluran kredit tumbuh 2,87% YoY menjadi Rp628,02 triliun. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan yang berkantor pusat di Jawa Timur melonjak ke 32,92%, dan NPL gross terkendali di 3,72%.

"Rasio likuiditas bank umum yang berkantor pusat di Jatim terpantau sangat longgar. Indikator AL/DPK mencapai 29,13% dan AL/NCD berada di posisi 135,70%, jauh di atas threshold minimum," jelasnya di Surabaya, Senin (22/6/2026)

Dari sisi komposisi kredit berdasarkan jenis penggunaan, dia menyebut, segmen Modal Kerja mendominasi dengan porsi 50,11% atau Rp314,67 triliun, diikuti Konsumsi 31,67% (Rp198,90 triliun) dan Investasi 18,22% (Rp114,45 triliun).

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan Jawa Timur per April 2026 masih didominasi sektor rumah tangga dengan nominal Rp191,80 triliun atau 30,54% dari total kredit.

Disusul Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp156,90 triliun (24,98%), Industri Pengolahan Rp121,21 triliun (19,30%), Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Rp51,12 triliun (8,14%), serta Konstruksi Rp23,02 triliun (3,67%).

Di segmen UMKM, kata dia, outstanding kredit mencapai Rp230,93 triliun dengan porsi 36,77% dari total kredit.

Namun OJK mencatat NPL UMKM telah melampaui threshold di level 5,45%, yang dia nilai sebuah tantangan yang mendorong perlunya kurasi, edukasi, dan penguatan ekosistem UMKM agar dapat memanfaatkan pembiayaan perbankan secara sehat.

"Khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jawa Timur mencatatkan outstanding Rp67,76 triliun per April 2026 dengan NPL terkendali di 2,12%, menempatkan Jatim di peringkat kedua nasional di bawah Jawa Tengah, sekaligus mencakup 31,45% dari total KUR di Pulau Jawa," ungkapnya.

Di sektor pasar modal, dia melanjutkan, per-Maret 2026, jumlah nasabah institusi reksadana melonjak signifikan sebesar 84,83% YoY. Di sisi lain, jumlah nasabah perorangan (ritel) naik 44,74% YoY menjadi total 188.312 investor. Nilai penjualan reksadana bulanan di Jatim ini tumbuh subur mencapai Rp53,64 miliar (Rupiah naik 177,82% YoY).

"Pertumbuhan ini menempatkan Jawa Timur di peringkat ketiga nasional untuk kepemilikan Single Investor Identification (SID) terbanyak dengan laju pertumbuhan mencapai 60,47% YoY per April 2026," tuturnya.

Denpasar (ANTARA) - PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali memastikan tidak ada rencana pemadaman listrik bergilir di wilayah Bali sebagaimana informasi yang beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan singkat.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali I Wayan Eka Susana di Denpasar, Senin menegaskan hingga saat ini tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman listrik bergilir selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 Juni 2026.

Pernyataan itu disampaikan buntut informasi yang beredar berasal dari sebuah poster yang menyebut adanya pemeliharaan jaringan terencana total di wilayah Jawa dan Bali belum diketahui pihak yang menyebarkannya.

Dalam poster tersebut disebutkan pekerjaan akan berlangsung tanpa henti selama tiga hari dan berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali.

Poster itu juga mencantumkan bahwa seluruh pelanggan di wilayah terdampak akan mengalami pemadaman listrik total selama sekitar tiga hari berturut-turut. Namun, PLN UID Bali menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak PLN.

“Di wilayah Bali tidak terkonfirmasi adanya pemadaman bergilir demikian,” ujar Eka Susana.

PLN UID Bali mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta memastikan informasi terkait kelistrikan diperoleh melalui saluran resmi PLN.

Dengan klarifikasi tersebut, PLN menegaskan pasokan listrik di Bali tetap aman dan tidak ada agenda pemadaman bergilir sebagaimana yang beredar di media sosial.

Sementara itu, Manajer PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali (UP2B) Komang Tedy Indra Kusuma menyatakan pasokan energi primer berupa batu bara dan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional pembangkit listrik di Bali masih dalam kondisi aman.

Ketersediaan pasokan tersebut dinilai mampu menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus menahan dampak kenaikan harga BBM terhadap tarif listrik.

Tedy menjelaskan stabilitas pasokan energi primer tersebut didukung oleh sejumlah regulasi pemerintah, termasuk kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk batu bara dan BBM yang selama ini menjadi penopang operasional pembangkit.

“Sampai saat ini kenaikan harga BBM belum memberikan dampak terhadap PLN. Kami masih dilindungi oleh berbagai peraturan pemerintah terkait harga DMO, baik untuk batu bara maupun BBM,” ujarnya.

PLN juga berharap dukungan pemerintah pusat maupun daerah terus berlanjut untuk menjaga kestabilan harga energi primer. Langkah tersebut dinilai penting agar kenaikan biaya produksi listrik dapat ditekan dan tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha.

Menurut PLN, kondisi sistem kelistrikan Bali saat ini masih mengandalkan sejumlah pembangkit berbahan bakar fosil yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Celukan Bawang, Pemaron, Pesanggaran, dan Gilimanuk. Keberadaan pembangkit tersebut menjadi tulang punggung pasokan listrik di Pulau Dewata.

Meski demikian, kebutuhan listrik Bali yang mencapai sekitar 1.300 megawatt (MW) masih memerlukan tambahan pasokan dari sistem Jawa-Bali.

Untuk jangka panjang, PLN telah memasukkan sejumlah rencana pembangunan pembangkit baru guna memperkuat kemandirian energi di Bali.

PLN menegaskan masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap pasokan listrik maupun dampak kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Dengan stok energi primer yang aman dan dukungan kebijakan pemerintah, keandalan sistem kelistrikan Bali dipastikan tetap terjaga.

Selain menjaga pasokan energi primer, PLN juga terus meningkatkan keandalan sistem melalui penguatan skema pertahanan kelistrikan atau Advanced Defense Scheme (ADS) guna mengantisipasi gangguan yang berpotensi menyebabkan pemadaman berskala besar.

Dengan langkah tersebut, PLN optimistis pasokan listrik di Bali tetap andal untuk mendukung aktivitas masyarakat, sektor pariwisata, serta pertumbuhan bisnis yang saat ini menjadi kontributor terbesar konsumsi listrik di Pulau Dewata.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatra Barat (Sumbar), menyatakan komitmen untuk menjaga keamanan pangan dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas hidup warga.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Swesti Fanloni mengatakan alasan pentingnya menjaga keamanan pangan ini lantaran meningkatnya mobilitas distribusi bahan pangan serta kompleksitas rantai pasok yang juga datang dari luar Padang.

"Jadi pengawasan pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi menjadi kebutuhan yang tak bisa ditawar. Kami ingin memastikan kondisi semua itu terjaga dengan baik," ucap Swesti Fanloni dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Swesti menyampaikan bahwa untuk memastikan hal tersebut Pemkot Padang bergerak memperkuat sistem pengawasan melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor melalui pertemuan pendampingan pengisian tools kabupaten dan kota untuk pangan aman.

"Pemkot Padang dalam mengejar target sebagai Kota Pangan Aman 2026, kami memastikan seluruh pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan konsumsi," ujarnya.

Dia menjelaskan agenda tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari audiensi antara Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang dan Sekretaris Daerah Kota Padang.

Menurut Swesti pencapaian predikat Kota Pangan Aman membutuhkan kesamaan langkah dan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Perlu untuk menyamakan pemahaman bersama perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar seluruh pangan di Kota Padang aman dikonsumsi masyarakat," ungkapnya.

Dia berpendapat pencapaian predikat Kota Pangan Aman bukan sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, target tersebut merupakan cerminan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko pangan berbahaya, mulai dari kontaminasi bahan kimia, distribusi produk kedaluwarsa, hingga pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

"Dengan penguatan pengawasan lintas sektor, Padang berharap dapat membangun ekosistem pangan yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya," tegas dia.

Kemudian, BBPOM Padang juga memberikan asistensi langsung kepada OPD dalam pengisian instrumen penilaian.

Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli BBPOM Padang Asfrianti mengatakan pendampingan terhadap pangan aman di daerah ini bertujuan memastikan seluruh data yang dibutuhkan dapat dilengkapi secara optimal.

Menurutnya kelengkapan data dan bukti dukung menjadi faktor penting dalam menentukan capaian penilaian Kota Pangan Aman.

"Kami berharap seluruh OPD dapat melengkapi data yang dibutuhkan secara maksimal sehingga mampu mengantarkan Kota Padang meraih predikat juara kabupaten dan kota Pangan Aman 2026," tuturnya.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses self-assessment atau penilaian mandiri, sehingga keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh OPD, mulai dari perencanaan, pengawasan distribusi, hingga edukasi masyarakat.

"Keterlibatan aktif seluruh OPD sangat berdampak pada maksimalnya pengisian tools. Dengan pendampingan intensif ini, kami optimistis Kota Padang mampu mencapai level tertinggi dan menjaga keberlanjutannya," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peningkatan konsumsi masyarakat yang terjadi belakangan ini tidak serta-merta mencerminkan optimisme terhadap kondisi ekonomi.

Di balik tingginya belanja rumah tangga, terdapat perbedaan motif yang cukup tajam antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelas menengah-bawah.

Guru Besar Universitas Airlangga Rahma menilai lonjakan konsumsi saat ini lebih tepat disebut sebagai kombinasi antara optimistis di kalangan kelas atas dan pesimistis yang terselubung di kelompok kelas menengah serta generasi muda.

"Peningkatan konsumsi yang kita lihat saat ini tidak bisa lagi dibaca secara tunggal sebagai sinyal optimisme. Sebaliknya, di balik angka perputaran uang yang tinggi, terjadi pembelahan motif yang kuat antara kelas atas dan kelas menengah-bawah," ujarnya kepada Kompas.com pada Jumat (19/6/2026).

Menurut Rahma, bagi sebagian besar kelas menengah, terutama Generasi Z dan Milenial, meningkatnya pengeluaran untuk sektor hiburan, gaya hidup, rekreasi, hingga barang-barang viral justru menjadi indikasi menurunnya keyakinan terhadap kemampuan mereka mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

"Konsumsi tinggi terjadi karena mereka memilih menyerap utilitas atau kebahagiaan dari uangnya sekarang daripada menyimpannya untuk masa depan yang tidak pasti," katanya.

Rahma menjelaskan, ketika instrumen tabungan dan investasi dinilai tidak lagi mampu mengejar kenaikan harga aset seperti rumah, sebagian masyarakat mulai mengalami apa yang disebut sebagai nihilisme finansial.

Dalam kondisi tersebut, uang lebih banyak dialihkan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan kepuasan jangka pendek.

Pengeluaran untuk kegiatan seperti liburan, konser, kuliner, atau berbagai bentuk self-reward dinilai menjadi cara untuk mengurangi tekanan psikologis akibat ketidakpastian ekonomi dan pasar kerja.

"Di tengah ketidakpastian pasar kerja dan ancaman PHK, mengonsumsi sesuatu yang instan memberikan perasaan bahwa mereka masih memiliki kendali atas hidup dan hasil kerja keras mereka sendiri," ujarnya.

Namun, kondisi berbeda terjadi pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Rahma menilai konsumsi yang meningkat pada segmen ini memang mencerminkan optimisme ekonomi yang lebih nyata.

Kelompok tersebut memiliki bantalan keuangan yang kuat sehingga tidak terlalu terdampak oleh kenaikan biaya hidup maupun tekanan inflasi.

Mereka tetap aktif membelanjakan uang untuk properti premium, kendaraan mewah, maupun aset bernilai tinggi karena masih percaya pada prospek ekonomi jangka panjang.

"Mereka melihat indikator makroekonomi Indonesia masih cukup kokoh dan pada saat yang sama mendapatkan manfaat dari kenaikan nilai aset investasi yang dimiliki," katanya.

Karena itu, Rahma menyebut fenomena konsumsi saat ini sebagai sebuah paradoks ekonomi.

Di satu sisi, pertumbuhan konsumsi dan penjualan ritel terlihat positif dari perspektif makroekonomi.

Namun di sisi lain, bagi sebagian kelas pekerja, tingginya konsumsi justru mencerminkan kekhawatiran terhadap masa depan.

Menurut Rahma, dalam kondisi tersebut membelanjakan uang hari ini dianggap lebih rasional dibandingkan menyimpannya untuk tujuan jangka panjang yang dinilai semakin sulit dicapai.

"Di tengah ketidakpastian yang tinggi, banyak orang merasa menikmati hasil kerja hari ini lebih masuk akal daripada menginvestasikannya untuk masa depan yang kian buram," kata Rahma.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan kredit perbankan kembali menembus dua digit pada Mei 2026 setelah beberapa waktu terakhir tumbuh satu digit. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa aktivitas pembiayaan mulai menguat dan berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh 11,51 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan April 2026 yang sebesar 9,98 persen.

“Kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51 persen (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,98 persen (yoy),” kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2026, Kamis (18/6/2026).

Menurut Perry, pertumbuhan kredit ditopang oleh seluruh kelompok penggunaan. Kredit investasi tumbuh paling tinggi sebesar 21,95 persen, diikuti kredit modal kerja 8,09 persen dan kredit konsumsi 5,89 persen.

Kuatnya pertumbuhan kredit dinilai penting karena pembiayaan perbankan masih menjadi salah satu motor utama aktivitas ekonomi nasional, terutama untuk mendukung ekspansi usaha dan investasi.

BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada pada kisaran 8 persen hingga 12 persen.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8—12 persen,” ujar Perry.

Prospek tersebut didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan yang mencapai Rp 2.576 triliun, setara 22,41 persen dari total plafon kredit yang tersedia.

Selain itu, kapasitas pembiayaan perbankan juga dinilai memadai. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 24,74 persen pada Mei 2026, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen secara tahunan.

Perry mengatakan perkembangan suku bunga juga diharapkan mendukung penyaluran kredit. Pada Mei 2026, rata-rata suku bunga kredit tercatat 8,72 persen, sedangkan suku bunga deposito satu bulan berada di level 4,26 persen.

Di sisi lain, BI menilai ketahanan industri perbankan masih kuat di tengah meningkatnya risiko global, termasuk konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada April 2026 tercatat sebesar 23,97 persen. Sementara rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tetap terjaga rendah, yakni 2,17 persen secara bruto dan 0,84 persen secara neto.

“Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan berlanjutnya perang di Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga baik,” kata Perry.

Konsumsi rumah tangga terjaga didorong dampak percepatan konsumsi pemerintah dan keyakinan konsumen yang tetap baik

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan pertumbuhan ekonomi domestik masih terjaga dengan ditopang oleh permintaan domestik walaupun suku bunga acuan (BI-Rate) sudah naik 100 basis poin (bps) dalam semester pertama tahun ini.

Pada awal 2026, BI-Rate tercatat berada pada level 4,75 persen. Untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik, pasar modal, dan nilai tukar rupiah, BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen pada 20 Mei, kemudian 5,50 persen pada 9 Juni, dan 5,75 persen pada hari ini.

Perry menyatakan di Jakarta, Kamis, bahwa permintaan domestik tetap terjaga didukung oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, hingga peningkatan investasi. Ia pun mempertahankan proyeksi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen.

“Konsumsi rumah tangga terjaga didorong dampak percepatan konsumsi pemerintah dan keyakinan konsumen yang tetap baik,” ujarnya dalam konferensi pers daring “Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Juni 2026”.

Ia menyampaikan, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sejalan dengan berlanjutnya realisasi program-program prioritas serta percepatan belanja pemerintah, terutama pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ke depan, berbagai program stimulus pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta implementasi program prioritas akan terus dioptimalkan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik.

Sedangkan peningkatan investasi tercermin pada Purchasing Manager Index (PMI) yang berada pada zona ekspansi, terutama didukung investasi bangunan terkait proyek pemerintah.

“Sementara dari sisi eksternal, ekspor perlu terus didorong guna memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global,” kata Perry.

Pihaknya pun berkomitmen untuk terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kebijakan makroprudensial longgar dan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Bulan Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

Dewan Gubernur BI juga menetapkan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing naik 25 bps menjadi 4,75 persen dan 6,5 persen.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan tetap kuat pada Mei 2026 dengan kenaikan sebesar 11,51% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 yang sebesar 9,98%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit didorong oleh seluruh kelompok penggunaan, terutama kredit investasi yang mencatatkan ekspansi paling tinggi.

"Pertumbuhan kredit perbankan tetap kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51% year-on-year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,98%," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan kelompok penggunaan, kredit investasi tumbuh 21,95% secara tahunan, diikuti kredit modal kerja sebesar 8,09% dan kredit konsumsi sebesar 5,89%.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada dalam kisaran 8% hingga 12%. Prospek tersebut ditopang oleh besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang mencapai Rp2.575 triliun atau setara 22,41% dari total plafon kredit yang tersedia.

Selain itu, kapasitas pembiayaan perbankan juga dinilai masih memadai. Hal tersebut tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang mencapai 24,74% serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tetap tinggi sebesar 13,47% pada Mei 2026.

Di sisi suku bunga, BI mencatat suku bunga kredit pada Mei 2026 relatif terjaga di level 8,72%, sementara suku bunga deposito tenor satu bulan berada di level 4,26%. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus mendukung penyaluran kredit ke sektor riil.

Ketahanan industri perbankan juga dinilai tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah. Pada April 2026, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan tercatat sebesar 23,97%, sementara rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) berada pada level rendah, yakni 2,10% secara bruto dan 0,84% secara neto.

Hasil stres test yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan perbankan nasional masih memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai risiko, ditopang oleh permodalan yang memadai serta kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga.

Di sisi lain, BI mencatat hingga minggu pertama Juni 2026, insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang telah disalurkan kepada perbankan mencapai Rp418,1 triliun. Rinciannya terdiri atas Rp355,6 triliun melalui lending channel dan Rp62,5 triliun melalui interest rate channel.

Berdasarkan kelompok bank, penyaluran KLM diberikan kepada bank BUMN sebesar Rp209,6 triliun, bank swasta nasional Rp169,9 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp30,8 triliun, dan kantor cabang bank asing sebesar Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, meliputi pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi dan real estat termasuk perumahan rakyat, serta UMKM, koperasi, pembiayaan inklusif, dan pembiayaan berkelanjutan.