REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyampaikan pembaruan pertumbuhan kredit perbankan yang tercatat masih bergerak single digit. BI terus mendorong penguatan pertumbuhan kredit perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan pada bulan sebelumnya sebesar 9,37 persen (yoy),” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang diadakan secara daring, Rabu (22/4/2026).

Perry menerangkan, berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan tersebut didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85 persen (yoy), 4,38 persen (yoy), dan 5,88 persen (yoy).

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8—12 persen, dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran,” tuturnya.

Dari sisi permintaan, Perry menyebut pemanfaatan pembiayaan perbankan masih dapat ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang masih cukup besar. BI mencatat angka undisbursed loan mencapai Rp 2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Adapun dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85 persen dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,55 persen (yoy) pada Maret 2026.

“Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan tetap baik, tercermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang masih longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata dia.

Ke depan, Perry memastikan BI akan terus memperkuat kapasitas pendanaan perbankan, termasuk pengembangan instrumen nontraditional funding (non-DPK) untuk mendukung penyaluran kredit perbankan. Koordinasi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan tersebut.

Ketahanan Perbankan

Kendati pertumbuhan kredit perbankan masih stagnan di bawah 10 persen, Perry menyampaikan ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang Timur Tengah. Hal itu ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Februari 2026 tercatat tinggi sebesar 25,83 persen. Angka tersebut tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

Adapun rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,17 persen (bruto) dan 0,83 persen (neto) pada Februari 2026.

“Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan gejolak global dari perang Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga,” ujar Perry.

Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan ketahanan perbankan nasional tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang di Timur Tengah.

“Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah,” ungkapnya dalam agenda Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang diadakan secara virtual, Jakarta, Rabu.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Februari 2026 tercatat tinggi sebesar 25,83 persen, yang disebut tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

Untuk rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan, secara agregat tetap rendah sebesar 2,17 persen (bruto) dan 0,83 persen (neto) pada Februari 2026.

Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan gejolak global dari perang Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga.

“Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial dan sinergi kebijakan bersama KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan,” ujar Perry Warjiyo.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49 persen year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 9,37 persen yoy.

Berdasarkan kelompok penggunaan, lanjutnya, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85 persen yoy, 4,38 persen yoy, dan 5,88 persen yoy.

Pihaknya memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran.

Melihat dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan disebut masih dapat ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang masih cukup besar, yaitu mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Adapun dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85 persen dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,55 persen yoy pada Maret 2026.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kapasitas pendanaan perbankan, termasuk pengembangan instrumen nontraditional funding (non-DPK) guna mendukung penyaluran kredit perbankan,” kata Gubernur BI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyampaikan upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu ditingkatkan supaya dapat mendorong pertumbuhan kredit, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan upaya tersebut dapat dilakukan dengan koordinasi dalam mengurangi pemberian special rate kepada deposan besar.

“Yang saat ini mencapai 26,3% dari total DPK [Dana Pihak Ketiga],” katanya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026, Rabu (22/4/2026).

Perry menegaskan bahwa transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga masih berlanjut. Saat ini, berbagai suku bunga perbankan masih dalam tren menurun, didukung oleh kondisi likuiditas yang longgar.

Dia menyebut, suku bunga deposito satu bulan turun sebesar 62 basis poin dari 4,81% pada awal Januari 2025 menjadi 4,19% pada Maret 2026.

“Sementara itu, suku bunga kredit tercatat turun sebesar 44 basis poin dari 9,2% pada awal Januari 2025 menjadi 8,76% pada Maret 2026,” tuturnya.

Di lain sisi, Perry melaporkan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar tetap terjaga sejalan dengan kebijakan ekspansi likuiditas yang ditempuh Bank Indonesia. Pertumbuhan uang primer (M0) pada Maret 2026 tetap tinggi sebesar 11,8% (year on year/YoY).

Dari komponennya, pertumbuhan M0 pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh Giro Bank Umum di Bank Indonesia yang tumbuh sebesar 38,3% dan uang kartal yang tumbuh sebesar 8,6%.

“Dari faktor yang memengaruhi pertumbuhan M0 pada Maret 2026 didorong oleh ekspansi fiskal dan strategi operasi moneter. Sejalan dengan itu, uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Februari 2026 tumbuh sebesar 8,7% YoY setelah pada Januari 2026 tumbuh sebesar 10%,” sebut Perry.

Dia menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhi pertumbuhan M2 terutama disebabkan oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan penyaluran kredit.

“Ke depan pertumbuhan uang beredar akan terus dikelola, sehingga tetap konsisten dengan supaya menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menyatakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 diperkirakan tetap berada pada kisaran 8–12%, didorong oleh faktor permintaan dan kapasitas penyaluran kredit dari sisi perbankan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam paparan RDG April 2026 menyebut pertumbuhan kredit tersebut dinilai penting untuk menopang ekspansi ekonomi nasional di tengah dinamika global dan domestik. Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit perbankan hingga Maret 2026 masih menunjukkan tren penguatan.

Perry mengatakan secara rata-rata kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49% secara tahunan, meningkat dibandingkan Februari 2026 yang tercatat sebesar 9,37%.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit pada Maret 2026 didukung oleh kredit investasi yang tumbuh 20,85%, diikuti oleh kredit modal kerja sebesar 4,38%, serta kredit konsumsi sebesar 5,88%.

Menurut Perry, dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didorong oleh masih besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan. Nilainya mencapai Rp2.527,46 triliun atau setara 22,59% dari total plafon kredit yang tersedia.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit dinilai tetap memadai. Hal ini tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang berada pada level 27,85%, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tercatat tinggi sebesar 13,55% pada Maret 2026.

Perry menambahkan, secara umum penyaluran kredit perbankan masih berjalan baik dengan standar pemberian kredit (lending requirement) yang relatif longgar. Namun, pelonggaran tersebut belum merata pada segmen konsumsi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit ke depan, BI akan terus mendorong pemanfaatan sumber pendanaan alternatif di luar dana pihak ketiga (non-DPK) guna memperkuat kapasitas pembiayaan perbankan terhadap sektor riil.

"BI juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah baik dari moneter dan fiskal," katanya lebih lanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencetak laba bersih Rp15,4 triliun pada kuartal I 2026, tumbuh 16,6 persen secara tahunan di tengah tekanan ekonomi global yang belum reda. Kenaikan laba ditopang pertumbuhan kredit yang masih ekspansif. Hingga Maret 2026, penyaluran kredit mencapai Rp1.530 triliun atau naik 17,4 persen (yoy), hampir dua kali lipat dibandingkan laju industri.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan, penyaluran kredit diarahkan ke sektor produktif agar berdampak langsung ke ekonomi riil.

“Fokus tersebut menjadi fondasi dari gerakan Bank Mandiri, yaitu bergerak berdampak, di mana gerakan ekspansi bisnis dilakukan secara terarah, produktif, dan integratif,” ujar Riduan dalam paparan kinerja secara daring, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, pembiayaan difokuskan pada sektor yang menyerap tenaga kerja sehingga ikut menjaga perputaran ekonomi di daerah. Dengan begitu, ekspansi bisnis tidak berhenti pada pertumbuhan angka, tetapi ikut menopang daya tahan ekonomi masyarakat.

Di sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp1.675 triliun atau tumbuh 21,1 persen secara tahunan. Porsi dana murah yang tetap dominan membantu menekan biaya dana.

Kualitas aset juga terjaga. Rasio kredit bermasalah (NPL) berada di level rendah, mencerminkan ekspansi yang tetap pruden.

Riduan menambahkan, perseroan akan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan risiko, sembari memperkuat dukungan pada program pemerintah yang berkaitan dengan sektor riil.

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan performa keuangan yang impresif pada pembukaan tahun 2026. Bank bersandi saham BMRI ini berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp15,4 triliun sepanjang kuartal I 2026, atau mengalami pertumbuhan sebesar 16,6% secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan menjelaskan, bahwa pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan bisnis yang sehat di berbagai lini, termasuk penghimpunan dana dan penyaluran kredit . "Laba konsolidasi yang mencapai Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6 persen secara tahunan atau year on year," ungkap Riduan dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/4/2026).

Hingga akhir Maret 2026, Bank Mandiri telah menyalurkan total kredit sebesar Rp1.530 triliun. Meski melakukan ekspansi, perseroan tetap mampu menjaga kualitas aset dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank only yang berada di level 0,98%.

Bank Mandiri Kantongi Laba Bersih Rp4,65 Triliun per Januari 2026, Naik 16,18%



Di sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh signifikan sebesar 21,1% menjadi Rp1.675 triliun. Kondisi fundamental perseroan juga terlihat kokoh dengan return on equity (ROE) di level 22,1% dan tingkat permodalan (CAR) yang solid di angka 19,7%.

Selain mencetak laba, Bank Mandiri mempertegas perannya sebagai mitra pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Sepanjang kuartal I 2026, perseroan telah merealisasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp11 triliun kepada 87 ribu pelaku UMKM.

Dalam mendukung sektor perumahan, Bank Mandiri juga ikut serta dalam program pembangunan 3 juta rumah dengan menyalurkan pembiayaan untuk 2.300 hunian sepanjang tahun berjalan. Selain itu, digitalisasi layanan perseroan juga mencatat progres positif, di mana sebanyak 6.000 SPPG telah memanfaatkan layanan virtual account Bank Mandiri.

Naik 13,4%, Bank Mandiri Gelontorkan Kredit Rp1.895 Triliun di 2025



"Kinerja Bank Mandiri bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis semata tetapi merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang melibatkan berbagai unsur perekonomian nasional sejalan dengan komitmen kami untuk terus menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Riduan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan dorongan kepada perbankan untuk menyalurkan kredit, termasuk bagi program pemerintah, tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak memicu lonjakan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, perbankan memang didorong berperan aktif dalam mendukung perekonomian.

Namun, fungsi utama bank sebagai pengelola dana masyarakat membuat aspek manajemen risiko tidak boleh diabaikan.

“Penyaluran kredit tetap harus memperhatikan manajemen risiko dan tata kelola yang baik, sejalan dengan peran perbankan sebagai lembaga intermediasi,” ujar Dian kepada Kompas.com pada Senin (20/4/2026).

Dian menjelaskan, dalam praktiknya, setiap penyaluran kredit tetap mengacu pada aturan yang sudah ada, yakni POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang kebijakan perkreditan bank umum.

Aturan ini mewajibkan bank memiliki sistem internal yang jelas sebelum memberikan pinjaman.

Dian mencontohkan, sederhananya, bank tidak bisa sembarangan menyalurkan kredit.

Ada proses yang harus dilalui, mulai dari penilaian kelayakan calon debitur, pemantauan kualitas kredit, hingga mekanisme penyelesaian jika terjadi kredit bermasalah.

Dalam menilai calon debitur kata Dian, bank wajib melakukan analisis menyeluruh yang dikenal dengan prinsip 5C, yakni karakter peminjam, kemampuan membayar, kondisi keuangan, jaminan, serta kondisi ekonomi secara umum.

Selain itu, bank juga diwajibkan menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi potensi kredit macet, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dian menegaskan, keputusan pemberian kredit sepenuhnya tetap berada di tangan bank, dengan mempertimbangkan profil risiko masing-masing, strategi bisnis, serta kondisi likuiditas.

Di sisi pengawasan, OJK tidak tinggal diam.

Lembaga ini secara rutin memantau kinerja perbankan, baik melalui laporan keuangan (offsite) maupun pemeriksaan langsung di lapangan (onsite). Pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, kesesuaian penyaluran kredit, hingga kecukupan pencadangan yang dimiliki bank.

Dengan mekanisme tersebut, OJK berharap penyaluran kredit tetap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas sektor perbankan.

Sebelumnya, Pemerintah dan otoritas keuangan kembali mendorong keterlibatan industri perbankan nasional dalam mendukung berbagai program prioritas nasional.

Teranyar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait penyesuaian Rancangan Bisnis Bank (RBB).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, di dalam aturan baru itu, OJK akan merancang ketentuan RBB agar lebih mendorong perbankan untuk lebih aktif mendukung program prioritas pemerintah seperti program 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Itu di dalamnya bagaimana kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” ujarnya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/6/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akses pembiayaan bagi masyarakat masih terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Hingga akhir Maret 2026, kredit perbankan nasional tumbuh 10,42 persen secara tahunan (year on year/yoy), menandakan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan dan menopang aktivitas ekonomi.

Peningkatan ini terlihat dari naiknya baki debet kredit sekaligus jumlah penerima pinjaman. Kondisi tersebut menunjukkan penyaluran kredit tidak hanya membesar secara nominal, tetapi juga menjangkau lebih banyak masyarakat.

Dari sisi penyaluran, pertumbuhan kredit terutama ditopang segmen korporasi yang naik 14,29 persen. Kredit konsumsi juga tumbuh 13,97 persen, disusul kredit komersial 11,11 persen. Di sisi lain, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pelemahan di sektor UMKM masih terkendali. Pemerintah tetap menjaga keberlanjutan pembiayaan melalui berbagai kebijakan, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Kontraksi yang terjadi merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju pembiayaan UMKM yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan," ujar Haryo dalam keterangan resmi, dikutip Senin (20/4/2026).

KUR tetap menjadi penopang utama pembiayaan UMKM. Hingga kuartal I 2026, baki debet KUR tercatat mencapai Rp 522 triliun dengan pertumbuhan tipis 0,21 persen (yoy). Angka ini menunjukkan stabilitas pembiayaan di tengah peningkatan risiko sektor mikro.

Selain KUR, pemerintah juga mulai mengakselerasi Kredit Program Perumahan (KPP). Sejak diluncurkan pada Oktober 2025, baki debet KPP telah mencapai Rp 15,76 triliun per Maret 2026. Secara keseluruhan, kredit program pemerintah tumbuh 3,23 persen (yoy), mencakup KUR, KPP, kredit alat dan mesin pertanian (alsintan), serta kredit industri padat karya.

Dari sisi risiko, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM tercatat 4,55 persen. Namun, kualitas KUR relatif lebih terjaga dengan NPL sebesar 2,16 persen. Pemerintah menilai skema penjaminan kredit berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi dan risiko.

"Desain KUR dengan dukungan sistem penjaminan yang kuat mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan UMKM," kata Haryo.

Skema penjaminan pada KUR, misalnya, mampu mencakup hingga 70 persen portofolio. Sejumlah indikator risiko juga masih terkendali, seperti rasio klaim 62,8 persen, non-performing guarantee (NPG) 2,8 persen, serta tingkat pemulihan (recovery rate) 27,8 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada kuartal I 2026 yang dinilai mengindikasikan kinerja tetap terjaga. Kinerja mayoritas Lapangan Usaha (LU) tercatat positif, bersumber dari LU jasa keuangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta LU reparasi mobil dan motor.

“Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat pada berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di kuartal I 2026, seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, periode Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriyah, serta dimulainya musim panen pada komoditas pertanian,” kata Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, kinerja kegiatan usaha yang terjaga tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada kuartal I 2026 sebesar 10,11 persen, meski angka tersebut lebih rendah dibandingkan pada kuartal sebelumnya sebesar 10,61 persen.

Pada LU jasa keuangan, nilai SBT tercatat sebesar 1,94 persen. Lalu, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 1,54 persen. Adapun LU industri pengolahan mencatatkan nilai SBT sebesar 1,46 persen, serta LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor dengan SBT 1,24 persen.

“Pada kuartal II 2026, responden memperkirakan kegiatan usaha meningkat dengan SBT 14,80 persen, lebih tinggi dibandingkan SBT 10,11 persen pada kuartal I 2026,” ungkapnya.

Peningkatan tersebut diperkirakan bersumber dari LU pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan SBT sebesar 2,38 persen, sejalan dengan berlanjutnya musim panen komoditas pangan dan tanaman perkebunan, serta perikanan sesuai pola musimnya. Lalu, LU pertambangan dan penggalian dengan SBT sebesar 0,74 persen, didukung penurunan curah hujan sehingga mendorong aktivitas pertambangan, serta LU konstruksi dengan SBT 1,02 persen, seiring dimulainya pengerjaan sejumlah proyek.

Hasil SKDU mencatatkan kapasitas produksi terpakai meningkat pada kuartal I 2026 dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal itu tercermin dari kapasitas produksi terpakai pada kuartal I 2026 sebesar 73,33 persen, lebih tinggi dibandingkan sebesar 73,15 persen pada kuartal IV 2025. Peningkatan kapasitas produksi ditopang oleh LU pertanian, kehutanan, dan perikanan (72,53 persen) dan LU industri pengolahan (70,31 persen), sejalan dengan peningkatan aktivitas usahanya.

Sementara itu, LU lainnya tercatat melambat, yaitu LU pengadaan listrik (80,49 persen), LU pertambangan dan penggalian (68,55 persen), dan LU pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (74,74 persen), sejalan dengan aktivitas usahanya.

Bisnis.com, MALANG—Realisasi kredit perbankan di Wilker OJK Malang mencapai Rp110,36 triliun, tumbuh sebesar 4,31% yoy pada Februari 2026

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Konsumsi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 7,73%, diikuti oleh Kredit Investasi 4,80%, sedangkan Kredit Modal Kerja 1,72%.

“Berdasarkan jenis debitur, Kredit UMKM mengalami penurunan sebesar 1,03% yoy dengan porsi penyaluran di wilayah kerja OJK Malang sebesar 32,70%,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 3,04% (Desember 2025: 2,62%) dan Loan at Risk (LaR) tercatat sebesar 10,82% (Desember 2025: 10,11%).

Penyaluran kredit dan/atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang, kata dia, masih tertuju kepada 3 (tiga) sektor ekonomi utama yaitu Rumah Tangga (Rp32,94 triliun; porsi: 29,85%), Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp20,61 triliun; porsi: 18,67%), dan Industri Pengolahan (Rp20,37 triliun; porsi: 18,45%).

“Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga,” katanya.

Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, dia menegaskan, OJK telah meminta perbankan melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan/atau pemblokiran atas sebanyak 33.252 rekening (prev: sebanyak ±32.556 rekening) yang terindikasi judi online.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peningkatan Penyaluran kredit menjadi sinyal positif dalam upaya memperkuat konsumsi, karena konsumsi pada ujungnya juga bermuara pada pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kata dia, kredit investasi dan modal kerja diharapkan menjadi pengungkit akselerasi berbagai sektor usaha sehingga di tengah tekanan global yang terus meningkat, ekonomi domestik menjadi bantalan yang kuat untuk ekonomi nasional terus bergeliat.

Menurutnya, hal ini tentunya tidak hanya dari sektor keuangan tetapi perlu didukung oleh kebijakan fiskal untuk meningkatkan daya beli dan sektor produktif.

Dengan upaya kebijakan penanganan berbagai praktik ilegal seperti judi online, maka dapat mempersempit peluang masyarakat masuk ke jurang jebakan permainan tersebut maupun scamming pembiayaan. Hal ini merupakan bagian dari upaya OJK melindungi masyarakat dari bahaya transaksi keuangan yang merugikan.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mendorong percepatan program 3 juta rumah. Namun demikian hal ini menjadi perbincangan apakah kebijakan ini bisa membantu percepatan program 3 juta rumah tersebut.

Berdasarkan data SLIK OJK terakhirr, jumlah permintaan informasi debitur dari bank umum konvensional meningkat signifikan dari 15.937.302 pada Juni 2025 menjadi 20.176.461 pada Desember 2025.

Sementara itu, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) relatif stabil di kisaran 500.000-an, yakni dari 508.836 menjadi 530.045 pada periode yang sama.

Adapun, jumlah dari BPR konvensional bergerak fluktuatif di rentang 364.000 hingga 425.000, sedangkan BPR syariah berada pada kisaran 32.000 hingga 45.000.

Peningkatan angka tersebut mencerminkan semakin luasnya cakupan debitur dalam sistem keuangan. Namun, hal ini tidak serta-merta menunjukkan lonjakan penyaluran kredit baru, melainkan lebih menggambarkan aktivitas dan pelaporan debitur dalam sistem SLIK.

Sejalan dengan itu, OJK menetapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pembiayaan perumahan. Dalam siaran persnya, otoritas memutuskan hanya kredit di atas Rp1 juta yang ditampilkan dalam SLIK, serta mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman menjadi maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Kebijakan ini ditargetkan berlaku paling lambat akhir Juni 2026.

OJK juga menegaskan bahwa SLIK bukan merupakan faktor penentu utama dalam persetujuan kredit, melainkan hanya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam analisis pembiayaan.

Merespons kebijakan tersebut, Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Wisnu Sunandar menyatakan bahwa langkah ini merupakan sinyal positif untuk memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pada prinsipnya, kebijakan ini merupakan langkah positif dalam memperluas akses pembiayaan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

BSI sendiri aktif menyalurkan pembiayaan perumahan melalui skema FLPP. Hingga Februari 2026, realisasi penyaluran mencapai Rp94,82 miliar untuk 582 unit rumah, dengan total KPR sebesar Rp259 miliar.

Meski demikian, perseroan menegaskan bahwa faktor utama dalam pembiayaan tetap pada kemampuan bayar nasabah. “SLIK bukan faktor utama, yang lebih penting adalah repayment capacity,” kata Wisnu.

Senada, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menyatakan akan mencermati implementasi kebijakan tersebut. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan perseroan terus berkoordinasi dengan regulator terkait penyesuaian SLIK.

“BCA senantiasa mencermati kebijakan pemerintah dan regulator, termasuk percepatan pembaruan status pelunasan kredit menjadi maksimal tiga hari kerja,” ujarnya kepada Bisnis.

BCA juga telah mendukung penyaluran KPR subsidi atau FLPP swasta sejak Oktober 2025. Sepanjang 2025, perseroan mencatat penyaluran KPR sebesar Rp142,3 triliun atau tumbuh sekitar 5% secara tahunan (year on year/YoY).

Hera menegaskan bahwa penyaluran kredit tetap dilakukan secara pruden dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang disiplin.

Preferensi Perbankan Salurkan Kredit

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai percepatan pembaruan data SLIK memang memberikan manfaat dari sisi efisiensi, tetapi tidak serta-merta mengubah keputusan kredit perbankan.

“Percepatan pembaruan data SLIK memang memperbaiki efisiensi proses KPR, tetapi dampaknya jangan dibesar-besarkan. Secara faktual, SLIK bukan bottleneck utama karena proses persetujuan kredit lebih banyak ditentukan oleh analisis kemampuan bayar, appraisal agunan, dan profil risiko debitur,” ujarnya.

Dia menambahkan, percepatan menjadi tiga hari kerja hanya mengurangi friksi administratif, bukan mengubah substansi kelayakan kredit.

Menurutnya, pertumbuhan KPR yang masih moderat juga mencerminkan bahwa persoalan utama berada pada daya beli masyarakat dan risiko debitur.

“Tanpa intervensi yang lebih kuat seperti subsidi bunga, penjaminan risiko, atau skema pembiayaan inovatif, dampak kebijakan ini terhadap penyaluran KPR akan terbatas,” kata Rizal.

Senada, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyebut SLIK lebih berperan sebagai faktor pendukung dalam keseluruhan proses kredit.

“Percepatan pembaruan data memang membantu, terutama mengurangi lag time setelah debitur melunasi kredit lama sehingga bisa lebih cepat eligible kembali. Namun SLIK hanya satu bagian dari rangkaian proses analisis kredit,” jelasnya.

Menurut Trioksa, kendala utama dalam proses KPR justru umumnya berada pada tahapan lain seperti verifikasi penghasilan dan dokumen, appraisal agunan, hingga proses legalitas dan internal bank.

Dia juga menilai kebijakan ini belum tentu membuat bank lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit, terutama ke segmen masyarakat berpenghasilan rendah.

“Faktor utama tetap pada daya beli, stabilitas penghasilan, kemampuan membayar, dan risiko gagal bayar. SLIK lebih sebagai enabling factor, bukan game changer,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menegaskan relaksasi kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang tidak mencatat tunggakan pinjaman di bawah Rp1 juta, bukan untuk menghindari catatan kredit bermasalah (non performing loan/NPL).

"Adapun potensi yang dikhawatirkan (menghindari catatan NPL) itu sepertinya kecil," kata Kepala OJK Bali Parjiman di Denpasar, Bali, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan tujuan tidak dicatatnya kredit di bawah Rp1 juta untuk memperlancar proses pemberian kredit perumahan rakyat (KPR) terutama dari program pemerintah mewujudkan tiga juta rumah.

Parjiman menambahkan SLIK merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pemberian kredit dari perbankan untuk mengetahui riwayat utang calon debitur dalam pembayaran kredit jika pernah ada riwayat meminjam. Sedangkan kredit di bawah Rp1 juta itu tetap dicatat di lembaga jasa keuangan pemberi kredit.

"Nominal satu juta kan juga relatif kecil, kadang itu merupakan biaya administrasi atau denda yang lupa, belum dibayar oleh nasabah atau debitur," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan regulator lembaga jasa keuangan itu mendukung penuh program prioritas pemerintah dalam pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia.