REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sektor usaha mikro mencapai sekitar Rp 70 triliun hingga 3 Mei 2026 dari total realisasi penyaluran KUR sebesar Rp 96 triliun.

“Dari total alokasi KUR yang mencapai Rp 96 triliun per tanggal 3 Mei 2026, sekitar Rp 70 triliun disalurkan ke sektor usaha mikro,” ujar Maman, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem karena mayoritas pelaku usaha mikro berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal.

Maman mengatakan, pemerintah terus mengoptimalkan sektor usaha mikro dan kecil sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk penyaluran KUR yang menyasar kelompok masyarakat desil 1 (sangat miskin) hingga desil 4 (rentan miskin).

Selain memperluas akses pembiayaan, Kementerian UMKM juga mendorong pemanfaatan fasilitas publik milik pemerintah, swasta, dan BUMN sebagai ruang usaha produktif bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.

Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih kolaboratif sekaligus membuka peluang kerja baru, terutama bagi generasi muda.

Menteri UMKM mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya di Jakarta, Senin (4/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tekanan di pasar saham berlanjut. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun ke level 6.956,80 dalam sepekan terakhir atau melemah 2,52 persen. Sepanjang 2026, penurunan sudah mencapai 19,55 persen dari posisi akhir tahun lalu.

Di tengah pelemahan tersebut, investor asing mencatatkan aksi jual bersih Rp 5,8 triliun dalam sepekan. Secara akumulasi sejak awal tahun, dana asing yang keluar mencapai Rp 45,38 triliun.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan mengatakan tekanan pasar tidak hanya dipicu faktor teknikal, tetapi juga kondisi global.

“Penurunan ini bukan sekadar koreksi teknikal biasa, ini adalah tekanan sistemik yang berlangsung konsisten,” ujarnya, dikutip Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah membuat pasar cenderung berada dalam kondisi risk-off. Situasi ini berdampak pada kenaikan harga energi dan tekanan inflasi.

Dalam kondisi tersebut, investor ritel disarankan lebih berhati-hati dan selektif memilih saham. Sektor konsumsi dan transportasi dinilai lebih rentan karena tertekan kenaikan biaya.

Sebaliknya, saham berbasis komoditas seperti nikel dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dinilai masih memiliki ketahanan. Untuk sepekan ke depan, pasar diperkirakan masih bergerak dalam tekanan dengan kecenderungan risk-off moderat. IHSG berpotensi menguji level support di kisaran 6.918 hingga 6.696.

Di tengah kondisi tersebut, IPOT merekomendasikan investor mencermati saham berbasis komoditas serta peluang pada sejumlah emiten seperti AADI, LSIP, dan SSIA. Selain itu, instrumen obligasi seperti seri FR106 juga dinilai menarik sebagai alternatif menjaga stabilitas portofolio.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan maraknya penawaran kredit usaha rakyat (KUR) melalui tautan tidak resmi dan media sosial belakangan ini merupakan modus penipuan yang menyalahgunakan nama perseroan.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya memastikan seluruh informasi tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan layanan maupun operasional perusahaan.

"Seluruh proses pengajuan KUR BRI dapat diakses masyarakat melalui kantor cabang, kantor cabang pembantu, BRI Unit, Teras BRI serta BRILink Agen atau menghubungi tenaga pemasar BRI di seluruh Indonesia, dan tidak dipungut biaya apapun di awal," kata Akhmad dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/5/2025).

Untuk itu, perseroan mengimbau masyarakat tidak mengakses maupun mengeklik tautan yang tidak resmi. Selain itu, perseroan tidak pernah meminta data rahasia nasabah seperti PIN, kata sandi (password), maupun kode OTP dalam kondisi apa pun.

Setiap permintaan terhadap data tersebut dapat dipastikan merupakan indikasi penipuan. BRI juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada penawaran yang menjanjikan pencairan cepat dengan syarat tidak wajar, serta selalu melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI.

Beberapa kanal resmi seperti website www.bri.co.id, Instagram @bankbri_id, X @bankbri_id, @kontakbri, Facebook Bank BRI, hingga Contact BRI 14017/1500017.

Akhmad menegaskan bahwa perseroan secara konsisten memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat terkait literasi keuangan dan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital. Selain itu, menurutnya, perseroan juga aktif berkoordinasi dengan otoritas dan pihak terkait dalam rangka menindaklanjuti modus penipuan yang menyalahgunakan nama perusahaan.

Perseroan pun menyatakan komitmennya untuk terus menjaga keamanan layanan perbankan dan kepercayaan masyarakat dengan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah segera mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal lima persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

"Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Orang kecil, pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun," ujar Prabowo.

Terkait kesejahteraan buruh, Prabowo mencanangkan program kepemilikan hunian guna mengurangi beban biaya kontrak rumah. Pemerintah berupaya agar biaya kontrak rumah yang dikeluarkan tiap bulan oleh buruh, bisa menjadi cicilan kepemilikan rumah dengan program perumahan yang akan dilakukan pemerintah.

Presiden turut memberikan perhatian pada tenor yang memudahkan bagi para buruh untuk mencicil KPR, agar lebih fleksibel dan jangka panjang.

"Tadi saya mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak, nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak, kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri," kata Presiden menjelaskan.

Ia menekankan bahwa durasi cicilan bisa disesuaikan mulai dari 20 tahun hingga 40 tahun agar tidak memberatkan kantong para pekerja. Presiden meyakini skema ini aman karena buruh, petani, dan nelayan adalah kelompok masyarakat yang menetap dan produktif di wilayahnya.

Presiden Prabowo menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional yang disambut oleh sejumlah tokoh buruh yang hadir, di antaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani enggan menanggapi rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih pengelolaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Rosan mempersilakan hal tersebut ditanyakan langsung kepada Purbaya.

“Mungkin ditanyakan saja ya ke Kementerian Keuangan,” ujar Rosan usai konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal I 2026 dan Implementasi KBLI 2025 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rosan enggan membeberkan rencana ke depan PNM. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu menyebut belum ada perubahan proses operasional PNM saat ini. “Kami berjalan seperti biasa,” singkat Rosan.

Sebelumnya, Purbaya ingin Kementerian Keuangan mengambil alih pengelolaan anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tersebut. Purbaya berencana menjadikan PNM sebagai anak usaha di salah satu special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

“Saya sedang mengajukan ke Danantara agar PNM diserahkan kepada kami (Kementerian Keuangan). PNM Madani itu diserahkan ke kami, nanti akan kami jadikan penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat),” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya mengungkapkan, rencana akuisisi PNM tersebut diajukan sebagai salah satu solusi untuk memperlancar penyaluran KUR. Purbaya menyatakan banyak laporan dari para pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan layanan kredit murah tersebut dan menyoroti adanya kebutuhan biaya yang cukup tinggi dalam penyaluran KUR melalui perbankan.

“Kalau KUR yang disalurkan lewat bank-bank itu, kami membayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang karena digunakan untuk membayar bunga, setiap tahun sekitar Rp 40 triliun,” ucap Purbaya.

Jika KUR disalurkan melalui PNM sebagai anak usaha dari salah satu SMV Kementerian Keuangan, dana senilai Rp 40 triliun tersebut dapat dijadikan modal untuk mentransformasikan BUMN itu menjadi bank UMKM. Purbaya berharap dapat menjadikan PNM sebagai bank besar dengan modal Rp 200 triliun dalam kurun waktu lima tahun.

“Jadi, anggaran yang kami keluarkan tidak bertambah, tetap Rp 40 triliun setiap tahun, tetapi dana tersebut dipinjamkan sebagai dana bergulir dengan bunga murah. Jadi, Rp 40 triliun itu tidak hilang,” kata Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ikut terlibat dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar masyarakat, dengan memperkuat sistem transaksi dan tata kelola keuangan.

Hingga kuartal I 2026, sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggunakan layanan virtual account Bank Mandiri untuk mendukung penyaluran program tersebut.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan, keterlibatan ini menjadi bagian dari peran perseroan dalam mendukung program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Bank Mandiri secara aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program nasional berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada sektor riil serta masyarakat luas,” kata Riduan dalam paparan kinerja, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, dukungan perbankan dibutuhkan agar penyaluran dana program berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Selain program MBG, Bank Mandiri juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 11 triliun hingga kuartal I 2026 yang menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM. Di sektor perumahan, pembiayaan juga telah mengalir ke sekitar 2.300 unit hunian melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Di tingkat desa, perseroan turut mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan pada sekitar 80 ribu koperasi desa dan kelurahan. Di tengah peran tersebut, kinerja Bank Mandiri tetap tumbuh. Laba bersih tercatat Rp 15,4 triliun atau naik 16,6 persen secara tahunan, ditopang pertumbuhan kredit 17,4 persen.

Dengan dukungan sistem keuangan yang lebih terintegrasi, perbankan diharapkan dapat mempercepat penyaluran program sosial sekaligus menjaga perputaran ekonomi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akses pembiayaan bagi masyarakat masih terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Hingga akhir Maret 2026, kredit perbankan nasional tumbuh 10,42 persen secara tahunan (year on year/yoy), menandakan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan dan menopang aktivitas ekonomi.

Peningkatan ini terlihat dari naiknya baki debet kredit sekaligus jumlah penerima pinjaman. Kondisi tersebut menunjukkan penyaluran kredit tidak hanya membesar secara nominal, tetapi juga menjangkau lebih banyak masyarakat.

Dari sisi penyaluran, pertumbuhan kredit terutama ditopang segmen korporasi yang naik 14,29 persen. Kredit konsumsi juga tumbuh 13,97 persen, disusul kredit komersial 11,11 persen. Di sisi lain, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pelemahan di sektor UMKM masih terkendali. Pemerintah tetap menjaga keberlanjutan pembiayaan melalui berbagai kebijakan, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Kontraksi yang terjadi merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju pembiayaan UMKM yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan," ujar Haryo dalam keterangan resmi, dikutip Senin (20/4/2026).

KUR tetap menjadi penopang utama pembiayaan UMKM. Hingga kuartal I 2026, baki debet KUR tercatat mencapai Rp 522 triliun dengan pertumbuhan tipis 0,21 persen (yoy). Angka ini menunjukkan stabilitas pembiayaan di tengah peningkatan risiko sektor mikro.

Selain KUR, pemerintah juga mulai mengakselerasi Kredit Program Perumahan (KPP). Sejak diluncurkan pada Oktober 2025, baki debet KPP telah mencapai Rp 15,76 triliun per Maret 2026. Secara keseluruhan, kredit program pemerintah tumbuh 3,23 persen (yoy), mencakup KUR, KPP, kredit alat dan mesin pertanian (alsintan), serta kredit industri padat karya.

Dari sisi risiko, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM tercatat 4,55 persen. Namun, kualitas KUR relatif lebih terjaga dengan NPL sebesar 2,16 persen. Pemerintah menilai skema penjaminan kredit berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi dan risiko.

"Desain KUR dengan dukungan sistem penjaminan yang kuat mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan UMKM," kata Haryo.

Skema penjaminan pada KUR, misalnya, mampu mencakup hingga 70 persen portofolio. Sejumlah indikator risiko juga masih terkendali, seperti rasio klaim 62,8 persen, non-performing guarantee (NPG) 2,8 persen, serta tingkat pemulihan (recovery rate) 27,8 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan ekonomi desa terus didorong melalui program Desa BRILiaN. Program ini dinilai menjadi salah satu strategi untuk membangun pusat pertumbuhan baru berbasis potensi lokal, dengan Desa Hendrosari di Kabupaten Gresik sebagai contoh nyata.

Direktur Mikro Bank Rakyat Indonesia, Akhmad Purwakajaya, mengatakan Desa BRILiaN difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi kerakyatan melalui empat pilar utama, yakni kelembagaan desa, digitalisasi layanan keuangan, pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan inovasi desa.

“Program Desa BRILiaN berfokus pada empat pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan desa seperti BUMDes dan koperasi, digitalisasi layanan keuangan melalui BRImo dan AgenBRILink, pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta inovasi desa. BRI secara konsisten melakukan pendampingan agar desa mampu mengoptimalkan potensinya secara mandiri,” ujar Akhmad dalam keterangan, Senin (30/3/2026) lalu.

Ia menambahkan, hingga kini program tersebut telah menjangkau lebih dari 5.200 desa di seluruh Indonesia dan terus diperluas untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.

Salah satu contoh terlihat di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Desa ini berhasil mengembangkan potensi lokal berbasis pohon lontar menjadi penggerak ekonomi warga.

Di atas lahan sekitar 190 hektare, ribuan pohon lontar dimanfaatkan untuk produksi legen, minuman tradisional yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pengembangan ekonomi desa semakin menguat sejak hadirnya wisata Edu Lontar Sewu pada 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 7,35 triliun hingga Februari 2026.

Penyaluran tersebut diberikan kepada 59.327 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Direktur Consumer Banking Bank Mandiri Saptari mengatakan, realisasi tersebut setara 17,92 persen dari target penyaluran KUR perseroan pada 2026 yang sebesar Rp 41 triliun.

SHUTTERSTOCK/BASTIAN AS Ilustrasi UMKM, pelaku UMKM.

“Dukungan KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Melalui akses modal yang lebih luas, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing,” ujar Saptari dalam keterangan resminya, Senin (30/3/2026).

Dari sisi kualitas, kredit KUR Bank Mandiri tercatat tetap terjaga dengan tingkat kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di bawah 1 persen.

Secara sektoral, penyaluran KUR hingga Februari 2026 didominasi sektor produksi sebesar 61,83 persen atau senilai Rp 4,54 triliun.

Ia merinci, sektor pertanian menyerap Rp 2,21 triliun, sektor jasa produksi Rp 1,65 triliun, industri pengolahan Rp 568 miliar, dan sektor perikanan Rp 107 miliar.

Sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008, total penyaluran KUR Bank Mandiri hingga Februari 2026 telah mencapai Rp 310,59 triliun kepada 3,65 juta debitur.

Dalam menjaga kualitas penyaluran, Bank Mandiri mengandalkan pendekatan pembiayaan berbasis ekosistem, termasuk melalui strategi closed-loop yang mengintegrasikan nasabah wholesale, pelaku UMKM, dan mitra usaha dalam satu rantai nilai.

DOK. Humas Bank Mandiri Kantor Bank Mandiri di Jakarta. Jadwal Operasional Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, BSI Libur Lebaran 2026

Selain itu, layanan transaksi dan pembayaran angsuran KUR juga didukung melalui jaringan Mandiri Agen yang tersebar di berbagai wilayah.

Program ini turut disertai edukasi literasi keuangan dan digital bagi pelaku UMKM.

Ke depan, Bank Mandiri menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mempercepat penyaluran KUR pada 2026, termasuk melalui integrasi ekosistem di dalam Mandiri Group.

“Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah serta dukungan ekosistem digital yang semakin matang, kami memastikan bahwa KUR dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Saptari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 308,41 triliun pada tahun ini.

Alokasi dana ini meningkat dibandingkan realisasi penyaluran KUR pada tahun 2025 yang sebesar Rp 270,08 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan, mengatakan, dalam penyaluran KUR tahun ini terdapat skema baru yang mendukung pengembangan usaha UMKM.

Salah satunya, yakni penghapusan pembatasan frekuensi mengakses KUR.

Jika pada tahun lalu batas maksimal mengajukan pinjaman hanya empat kali untuk sektor produksi dan perdagangan, tahun ini tak lagi ada batasan.

"Di 2026, sepanjang dia punya usaha yang produktif, kemudian bisa beroperasi ekspor, itu kami kasih. Sepanjang usahanya masih ada, dia mengembangkan diri, maka kami berikan kesempatan untuk bisa terus mengakses KUR," ujarnya dalam acara Mastercard Small Business Barometer Report di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Kemudian penetapan suku bunga menjadi flat 6 persen per tahun, alias tidak ada kenaikan bunga jika mengambil KUR lebih dari sekali.

Berbeda dari tahun lalu yang sifatnya berjenjang, di mana pada pengajuan pertama dikenakan bunga 6 persen dan naik 1 persen setiap pengajuan berikutnya.

Selain itu, terdapat skema KUR berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Skema ini memungkinkan pelaku UMKM menjadikan aset kekayaan intelektual sebagai dasar penilaian kelayakan kredit dan/atau agunan tambahan.

"Agunan tambahan sekarang tidak hanya yang sifatnya fisik, seperti mobil dan seterusnya, kami juga membuka yang namanya KUR berbasis kekayaan intelektual," jelas Ferry.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, alokasi KUR Rp 308,41 triliun tersebut mencakup empat jenis penyaluran.

Terdiri dari KUR reguler sebesar Rp 279,53 triliun dengan target 1,37 juta debitur baru dan 1,10 juta debitur graduasi; kredit alsintan Rp 233,10 triliun dengan target 344 debitur; kredit industri padat karya Rp 549,51 miliar dengan target 234 debitur; serta kredit program perumahan (KPP) Rp 28,1 triliun dengan target 65.627 debitur.

"Jadi ini kami harapkan bisa memberikan kontribusi terhadap UMKM, terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap penciptaan lapangan kerja, dan juga bakalan kerja, dan juga UMKM mampu menjangkau ekspor," pungkas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana membebaskan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau menetapkannya menjadi 0 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mulai 2026 melalui kebijakan moratorium KUR.

Pada 2027, bunga KUR akan dinaikkan secara bertahap menjadi 3 persen sebelum kembali ke tingkat normal sebesar 6 persen pada 2028. “Tahun pertama ini bunganya kita nolkan di 2026. Pada 2027 menjadi 3 persen dan 2028 baru kembali ke 6 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Selain penyesuaian bunga, Airlangga menyampaikan pemerintah juga membuka ruang kebijakan khusus bagi wilayah di Sumatra yang terdampak bencana. Sebelumnya, Airlangga telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dampak bencana terhadap penyaluran KUR serta mengajukan usulan relaksasi bagi debitur terdampak.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), Airlangga menyebutkan total penyaluran KUR di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp 43,95 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.018.282 orang. Dari total tersebut, nilai KUR yang terdampak langsung bencana mencapai Rp 8,9 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 158.848 orang.

“Total di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, KUR-nya Rp 43,95 triliun, Pak Presiden. Jumlah debiturnya ada 1.018.282 orang. Yang terdampak bencana ini sebesar Rp 8,9 triliun dengan 158.848 debitur,” ujar Airlangga dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet.

Untuk penanganan dampak bencana, Airlangga mengusulkan kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR terdampak. Dalam skema tersebut, penyalur tetap menerima pembayaran angsuran pokok dan bunga tanpa melakukan klaim, sementara pemerintah menanggung subsidi bunga atau subsidi margin KUR reguler.

“Status kolektibilitas tetap sampai dengan posisi 30 November 2025. Jadi mereka tidak, dalam tanda petik, tidak default, Pak Presiden,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menilai penguatan distribusi pangan menjadi kunci pengendalian inflasi pascabencana, menyusul terganggunya pasokan dan melonjaknya biaya logistik di sejumlah wilayah terdampak. Salah satu langkah strategis ditempuh melalui kolaborasi PT Pos Indonesia dengan Rumah Tani Nusantara untuk mempercepat penyaluran komoditas pangan dari sentra produksi ke daerah terdampak.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Ferry Irawan, menegaskan pemulihan ekonomi harus berjalan seiring dengan penanganan kemanusiaan pascabencana.

“Secara kemanusiaan kita sangat empati. Setelah tanggap darurat selesai, aktivitas ekonomi harus tetap berjalan. Untuk mendorong aktivitas ekonomi kembali, kami dari Kemenko Perekonomian sangat menyambut baik kerja sama ini,” ujar Ferry dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama di Bandung, Selasa (6/1/2026) lalu.

Bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah menghambat produksi serta distribusi pangan. Dampaknya, pasokan menjadi terbatas, biaya logistik meningkat, dan tekanan inflasi pangan berpotensi meluas apabila distribusi tidak segera dipulihkan.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah menilai stabilitas harga pangan sangat bergantung pada kelancaran distribusi. Tanpa intervensi rantai pasok, lonjakan harga dinilai berisiko menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk perlakuan khusus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan tersebut meliputi pemberian masa tenggang (grace period), restrukturisasi kredit, relaksasi persyaratan agunan tambahan, kemudahan administratif, percepatan penyaluran KUR baru, serta keringanan suku bunga atau marjin.

Selain kebijakan pembiayaan, pemerintah juga mempercepat perbaikan infrastruktur dan akses jalan guna mengamankan jalur distribusi pangan. Penguatan cadangan pangan pemerintah (buffer stock), serta penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemulihan produksi pertanian berupa benih, pupuk, alat pertanian, hingga rehabilitasi lahan turut dilakukan.

“Penguatan distribusi pangan pascabencana tidak dapat dilakukan secara sektoral. Pemerintah mendorong peran aktif BUMN logistik untuk bekerja sama dengan mitra usaha dan komunitas petani agar rantai pasok tetap berjalan, biaya logistik terkendali, dan harga pangan stabil,” jelas Ferry.

Melalui kerja sama ini, Pos Indonesia mengoptimalkan jaringan logistik nasional dan layanan last mile hingga ke wilayah pedesaan dan daerah sulit dijangkau. Di sisi lain, Rumah Tani Nusantara berperan mendampingi petani, menyerap hasil panen, serta menghubungkan petani dengan pelaku usaha agar pasokan pangan terjaga dari hulu ke hilir.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menekan volatilitas harga pangan dan meredam tekanan inflasi, sekaligus memastikan pemulihan ekonomi daerah tidak terhambat oleh persoalan distribusi.

Ke depan, pemerintah akan memperluas pola kolaborasi serupa dengan BUMN logistik di berbagai wilayah. Integrasi data distribusi, pemantauan pasokan dan harga, serta koordinasi lintas sektor akan diperkuat untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

“Apa yang sudah kita lakukan semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kita harapkan aktivitas ekonomi dapat berjalan kembali,” kata Ferry.