Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendorong pemangkasan rantai distribusi beras fortifikasi guna menekan harga jual produk, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat dan memperluas akses terhadap pangan bernutrisi.

"Kita akan membantu dari aspek distribusi supaya rantai jejaringnya tidak terlalu panjang, karena kalau semakin panjang proses semakin tinggi biayanya," kata Direktur Eksekutif Aprindo Dasep Suryanto dalam diskusi panel "Making Quality Fortified Rice Affordable in Retail Market" di Jakarta, Rabu.

Menurut Dasep, pemangkasan jalur distribusi dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan langsung antara penggilingan padi dan peritel modern sehingga biaya yang muncul di sepanjang rantai pasok dapat ditekan.

Ia mengatakan langkah tersebut diperlukan karena harga beras fortifikasi yang beredar di pasar saat ini masih memiliki rentang yang cukup lebar.

"Saat ini di ritel kita kesulitan mendapatkan beras premium. Yang sekarang ada justru banyak beras fortifikasi, tetapi beras fortifikasi ini harganya range-nya sangat lebar," ujarnya.

Dasep menyebut harga beras fortifikasi di pasar ritel modern saat ini berkisar Rp90 ribu hingga Rp130 ribuan per kemasan lima kilogram (kg).

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi peritel yang ingin menyediakan produk pangan bernutrisi dengan harga yang dapat dijangkau lebih banyak konsumen.

Selain distribusi, Aprindo juga mengusulkan adanya kebijakan yang dapat menjaga rentang harga beras fortifikasi agar tidak terlalu jauh antarproduk yang memiliki kandungan gizi serupa.

"Kita ingin masyarakat dengan mudah mendapatkan beras yang mengandung nutrisi yang cukup, tetapi dengan harga yang terjangkau," ucap dia.

Dasep menambahkan peritel juga siap mendukung edukasi konsumen mengenai manfaat beras fortifikasi agar keputusan pembelian tidak semata-mata didasarkan pada harga produk.

Usulan Aprindo tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap aspek keterjangkauan harga beras fortifikasi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mendorong pengawasan harga beras fortifikasi agar tetap dapat diakses masyarakat luas dan tidak dilepas dengan harga yang terlalu tinggi.

Pemerintah mencatat konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai sekitar 87 kg per kapita per tahun, sehingga beras dinilai menjadi media fortifikasi yang efektif untuk menjangkau masyarakat tanpa mengubah pola konsumsi sehari-hari.

Bapanas juga telah menekankan pengembangan beras fortifikasi perlu didukung kesiapan seluruh rantai pasok, mulai dari industri kernel beras fortifikan, penggilingan padi, sistem distribusi, hingga pengawasan mutu produk.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jatim Grha Utama Mirza Muttaqien menilai fondasi regulasi dan standar beras fortifikasi di Indonesia telah tersedia, sehingga fokus berikutnya adalah memperluas adopsi dan pasar produk tersebut.

Ia menyebut pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi dan standar, termasuk SNI untuk kernel beras fortifikan dan beras fortifikasi, sehingga pelaku usaha memiliki acuan yang lebih jelas dalam pengembangan produk.

"Pertanyaan sekarang adalah bagaimana mempercepat adopsinya, memperluas pasarnya, dan memperbesar dampaknya bagi masyarakat," tutur Mirza.

Ia menjelaskan industri dalam negeri mulai memiliki kapasitas produksi fortified rice kernel (FRK) untuk mendukung pengembangan beras fortifikasi, dengan kapasitas produksi FRK yang tersedia mencapai sekitar 1.000 ton per bulan.

Menurut Mirza, kapasitas tersebut setara dengan sekitar 100 ribu ton beras fortifikasi apabila menggunakan komposisi pencampuran 1 persen FRK dan 99 persen beras sosoh.

Penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir, lanjutnya, tetap harus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah, industri penggilingan padi, produsen FRK, dan peritel agar distribusi beras fortifikasi semakin luas dan harga produk lebih kompetitif di pasar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatra Barat (Sumbar), menyatakan komitmen untuk menjaga keamanan pangan dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas hidup warga.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Swesti Fanloni mengatakan alasan pentingnya menjaga keamanan pangan ini lantaran meningkatnya mobilitas distribusi bahan pangan serta kompleksitas rantai pasok yang juga datang dari luar Padang.

"Jadi pengawasan pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi menjadi kebutuhan yang tak bisa ditawar. Kami ingin memastikan kondisi semua itu terjaga dengan baik," ucap Swesti Fanloni dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Swesti menyampaikan bahwa untuk memastikan hal tersebut Pemkot Padang bergerak memperkuat sistem pengawasan melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor melalui pertemuan pendampingan pengisian tools kabupaten dan kota untuk pangan aman.

"Pemkot Padang dalam mengejar target sebagai Kota Pangan Aman 2026, kami memastikan seluruh pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan konsumsi," ujarnya.

Dia menjelaskan agenda tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari audiensi antara Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang dan Sekretaris Daerah Kota Padang.

Menurut Swesti pencapaian predikat Kota Pangan Aman membutuhkan kesamaan langkah dan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Perlu untuk menyamakan pemahaman bersama perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar seluruh pangan di Kota Padang aman dikonsumsi masyarakat," ungkapnya.

Dia berpendapat pencapaian predikat Kota Pangan Aman bukan sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, target tersebut merupakan cerminan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko pangan berbahaya, mulai dari kontaminasi bahan kimia, distribusi produk kedaluwarsa, hingga pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

"Dengan penguatan pengawasan lintas sektor, Padang berharap dapat membangun ekosistem pangan yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya," tegas dia.

Kemudian, BBPOM Padang juga memberikan asistensi langsung kepada OPD dalam pengisian instrumen penilaian.

Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli BBPOM Padang Asfrianti mengatakan pendampingan terhadap pangan aman di daerah ini bertujuan memastikan seluruh data yang dibutuhkan dapat dilengkapi secara optimal.

Menurutnya kelengkapan data dan bukti dukung menjadi faktor penting dalam menentukan capaian penilaian Kota Pangan Aman.

"Kami berharap seluruh OPD dapat melengkapi data yang dibutuhkan secara maksimal sehingga mampu mengantarkan Kota Padang meraih predikat juara kabupaten dan kota Pangan Aman 2026," tuturnya.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses self-assessment atau penilaian mandiri, sehingga keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh OPD, mulai dari perencanaan, pengawasan distribusi, hingga edukasi masyarakat.

"Keterlibatan aktif seluruh OPD sangat berdampak pada maksimalnya pengisian tools. Dengan pendampingan intensif ini, kami optimistis Kota Padang mampu mencapai level tertinggi dan menjaga keberlanjutannya," tutup dia.

Intinya itu sebenarnya konektivitas jadi karena konektivitas itulah kemudian ketika kebijakan membangun ini sangat baik, karena memang jalan-jalan di daerah itu banyak sudah pada rusak

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi atau Inpres Jalan Daerah bagus untuk memperkuat konektivitas distribusi pangan.

"Ini sebenarnya satu kebijakan yang bagus karena memang selama ini di daerah itu apalagi daerah-daerah dengan potensi swasembada pangannya tinggi harusnya akses infrastruktur dan bagaimana kemudian logistik itu bisa terdistribusi secara merata dan cepat," ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Inpres Jalan Daerah ini membantu pembangunan dan perbaikan jalan-jalan yang rusak atau perlu ditingkatkan di daerah-daerah, terutama daerah-daerah sentra pangan.

"Intinya itu sebenarnya konektivitas jadi karena konektivitas itulah kemudian ketika kebijakan membangun ini sangat baik, karena memang jalan-jalan di daerah itu banyak sudah pada rusak," kata Trubus.

Trubus menyarankan agar pengawasan pembangunan dan perbaikan terhadap pengelolaan jalan-jalan daerah ini ditingkatkan agar dapat berkelanjutan dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Sebagai informasi, Inpres Jalan Daerah diterbitkan dalam rangka mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2O45, serta untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi, diperlukan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah guna mendukung produktivitas kawasan pangan dan distribusi energi.

Inpres ini juga menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah terintegrasi sesuai tugas, masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi guna meningkatkan konektivitas jalan daerah yang telah memenuhi readiness criteria, baik yang telah ditetapkan statusnya sebagai jalan provinsi dan kabupaten/kota maupun yang belum ditetapkan statusnya.

Utamanya yang mendukung produktivitas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan perkebunan, kawasan industri, dan kawasan produktif lainnya, serta mendukung pendistribusian energi dalam rangka pencapaian swasembada pangan dan energi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menilai kenaikan harga bawang merah yang terjadi belakangan ini tidak sejalan dengan kondisi pasokan nasional yang dinilai masih mencukupi. Pemerintah menduga persoalan distribusi menjadi penyebab utama lonjakan harga komoditas tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sejumlah komoditas pangan masih menyumbang inflasi pada Mei 2026, antara lain cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan bensin.

Meski demikian, dia menilai tekanan inflasi dari kelompok pangan secara umum masih terkendali, terutama karena harga beras relatif stabil.

Menurut Amran, kenaikan harga bawang merah tergolong anomali karena produksi domestik saat ini tidak mengalami kekurangan. Bahkan, Indonesia masih melakukan ekspor bawang merah ke sejumlah negara.

Karena itu, dia menilai kenaikan harga lebih disebabkan oleh hambatan distribusi dibandingkan persoalan pasokan.

"Bawang merah ini anomali karena kita sudah ekspor. Distribusinya yang akan kita perbaiki ke depan. Untuk minyak goreng, bahan bakunya lebih dari cukup sehingga perlu percepatan distribusi ke daerah," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2026).

Kementan menilai distribusi masih menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ketidakseimbangan pasokan antarwilayah dapat memicu kenaikan harga meskipun produksi nasional berada dalam kondisi cukup.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Perum Bulog, dan ID Food guna memperlancar distribusi sekaligus menjaga ketersediaan pangan di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah mendorong pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah untuk menekan gejolak harga di tingkat konsumen.

Amran meminta kepala daerah bersama Bulog memperluas pelaksanaan pasar murah, tidak hanya untuk beras, tetapi juga komoditas peternakan yang saat ini mengalami tekanan harga.

"Kami mohon seluruh gubernur dan bupati bersama Bulog mengaktifkan pasar murah beras, ayam, dan telur. Harga ayam dan telur saat ini perlu dukungan agar Bulog dan ID Food menjadi offtaker dan menjaga keseimbangan harga," ujarnya.

Berdasarkan data harga pangan Bank Indonesia per Senin (15/6/2026), harga bawang merah naik 1,6% menjadi Rp57.250 per kilogram. Harga bawang putih juga meningkat 7,14% menjadi Rp43.500 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai merah besar turun 3,61% menjadi Rp60.150 per kilogram dan cabai merah keriting turun 5,19% menjadi Rp55.700 per kilogram.

Di sisi lain, harga cabai rawit masih menunjukkan tren kenaikan. Cabai rawit hijau naik 4,5% menjadi Rp56.900 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah meningkat 5,12% menjadi Rp79.000 per kilogram.

Untuk komoditas minyak goreng, harga minyak goreng curah turun tipis 0,24% menjadi Rp20.550 per liter. Harga minyak goreng kemasan premium tetap di level Rp24.100 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan sederhana naik 0,22% menjadi Rp23.250 per liter.

Kementan berharap perbaikan distribusi, penguatan peran Bulog dan ID Food, serta peningkatan intensitas pasar murah dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi dalam beberapa bulan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan meskipun masih mengimpor sejumlah komoditas strategis, seperti bawang putih, kedelai, dan daging, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kondisi pangan nasional saat ini berada dalam posisi yang aman dan menjadi salah satu faktor utama yang menopang pengendalian inflasi nasional.

Menurut dia, stabilitas pasokan beras dan berbagai komoditas pangan strategis membuat tekanan inflasi dari sektor pangan semakin terkendali. Beras yang selama ini menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar juga dinilai berada dalam kondisi yang relatif stabil.

Amran menilai ketahanan pangan nasional terus menguat seiring peningkatan produksi domestik dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data pemerintah, dari 11 komoditas pangan utama yang menjadi fokus pengendalian, sebanyak delapan komoditas telah dipenuhi dari produksi dalam negeri. Adapun tiga komoditas lainnya masih memerlukan tambahan pasokan impor.

"Kebutuhan [komoditas pangan] kita sekitar 68 juta ton, produksi mencapai 73 juta ton. Impor hanya sekitar 3,5 juta ton atau sekitar 4%. Berdasarkan konsensus FAO, impor di bawah 10 persen sudah termasuk swasembada. Jadi saat ini kita sudah swasembada pangan," ujar Amran dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (15/6/2026).

Menurut perhitungan Kementan, volume impor pangan Indonesia saat ini hanya sekitar 4% dari total kebutuhan nasional. Angka tersebut jauh di bawah ambang batas 10% yang disebut pemerintah sebagai salah satu indikator swasembada pangan berdasarkan konsensus internasional.

Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan kemampuan produksi nasional yang semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan, peningkatan produksi domestik juga dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan mengurangi tekanan inflasi pangan.

Amran mengatakan keberhasilan tersebut perlu dijaga melalui penguatan produksi di tingkat petani, perbaikan sistem distribusi pangan, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kementan juga menilai stabilitas pasokan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.

Ke depan, pemerintah menargetkan produksi pangan nasional terus meningkat sehingga ketergantungan terhadap impor komoditas strategis yang masih tersisa dapat semakin ditekan.

Dengan peningkatan produktivitas dan penguatan sistem pangan nasional, pemerintah optimistis ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi dalam jangka panjang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kelancaran distribusi komoditas pangan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Pelaku usaha dan distribusi pangan berharap adanya kepastian hukum agar aktivitas perdagangan dapat berjalan normal sehingga pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

Harapan tersebut disampaikan pelaku UMKM CV Berkah Bawang Bali yang mengaku mengalami hambatan usaha akibat proses hukum yang membuat aktivitas perdagangan bawang putih terhenti dalam beberapa bulan terakhir. Pihak perusahaan pun meminta adanya kepastian hukum agar distribusi komoditas pangan dapat kembali berjalan.

Kuasa hukum CV Berkah Bawang Bali, Nugraha Bratakusumah, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Komisi III DPR RI. Namun hingga enam hari setelah surat pengaduan disampaikan, pihaknya mengaku belum menerima respons maupun tindak lanjut.

"Sampai sekarang belum ada tindak lanjut atau respons dari Komisi III," kata Nugraha, Rabu (10/6/2026).

Menurut Nugraha, terhentinya aktivitas usaha tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pekerja dan rantai distribusi bawang putih yang selama ini melayani pelanggan di Bali.

Ia mengatakan aktivitas perdagangan yang berhenti dalam waktu lama membuat pelanggan beralih ke pemasok lain, sementara sejumlah pekerja kehilangan kesempatan bekerja.

"Akibatnya pegawainya, para kuli-kuli orang Bali, sampai sekarang tidak bisa kerja. Para pembeli sudah hilang pindah ke orang lain karena tutup sudah lama," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti risiko kerusakan komoditas pangan yang disimpan dalam waktu lama. Menurut dia, bawang putih merupakan produk yang memiliki batas kualitas sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan tepat.

"Terakhir di dalam toko dan di mobil itu ada bawang yang sudah busuk pasti sekarang. Secara prosedur hukum harusnya ini dilelang oleh pengadilan dan uangnya disita, sampai sekarang barangnya tidak dilelang," kata dia.

Kasus tersebut bermula dari penyitaan sekitar 400 bal bawang putih dan penyegelan tempat usaha CV Berkah Bawang Bali oleh Unit IV Subdit I Ditkrimsus Polda Bali sejak April lalu.

Nugraha menilai keberlangsungan usaha pelaku distribusi pangan perlu menjadi perhatian karena merupakan bagian dari rantai pasok yang mendukung ketersediaan bahan pangan di masyarakat. Karena itu, ia berharap adanya kepastian hukum terhadap perkara yang sedang berjalan.

Selain menunggu respons Komisi III DPR RI, tim kuasa hukum juga menyiapkan langkah lanjutan berupa pelaporan ke lembaga pengawas kepolisian dan pengajuan praperadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) Kusnan meminta agar pemerintah melalui Perum Bulog dan BUMN dapat meningkatkan serapan ayam peternak.

Hal ini mengingat persoalan yang dihadapi peternak tidak hanya terjadi pada sektor petelur, tetapi juga sangat dirasakan oleh peternak ayam pedaging (broiler) yang saat ini mengalami tekanan harga live bird jauh di bawah biaya pokok produksi.

"Karena itu, selain Kementerian Pertanian, PERMINDO juga berharap adanya keterlibatan aktif Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, serta BUMN Pangan dalam membangun sistem penyerapan dan distribusi yang lebih kuat," kata Kusnan dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Foto: Dok. Muhammad Hatta Sebanyak 18 ribu ekor ayam broiler siap panen milik Muhammad Hatta, warga Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mati secara massal akibat kepanasan dampak listrik mata selama 3 hari di Aceh.

Dia bilang, pemerintah perlu membangun mekanisme penyerapan ayam dan telur secara berkelanjutan melalui BULOG atau BUMN Pangan sebagai instrumen stabilisasi pasar.

Sebagaimana pemerintah melakukan penyerapan gabah dan beras untuk menjaga kesejahteraan petani, mekanisme serupa perlu dipertimbangkan untuk protein hewani rakyat ketika terjadi kelebihan pasokan dan harga jatuh di tingkat peternak.

Kusnan berharap Kementerian Pertanian juga membuka ruang dialog yang setara bagi perwakilan peternak ayam broiler rakyat.

Dengan begitu, kondisi riil yang terjadi di lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada Menteri Pertanian dan menjadi bagian dari perumusan solusi nasional sektor perunggasan.

Saat ini kondisi usaha peternak broiler berada dalam tekanan yang sangat berat.

Sepanjang tahun 2026 terjadi kenaikan harga pakan secara akumulatif sekitar Rp 800 per kilogram, sementara harga pakan saat ini berada pada kisaran Rp 8.800 sampai Rp 9.400 per kilogram (loco pabrik).

FOTO/Aji Styawan Ilustrasi peternak ayam. Industri peternakan ayam petelur rakyat di Jawa Timur (Jatim) tengah menghadapi tekanan hebat dalam beberapa pekan terakhir. Para peternak lokal di berbagai wilayah, mulai dari Jombang, Lamongan, Ponorogo, hingga Magetan, mengeluhkan harga telur ayam yang anjlok drastis hingga berada jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).

Di sisi lain, harga DOC final stock saat panen hari ini input masih berada pada kisaran Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per ekor, sehingga semakin meningkatkan biaya produksi peternak.

"Akibat kenaikan berbagai komponen biaya tersebut, Harga Pokok Produksi (HPP) broiler saat ini diperkirakan telah mencapai Rp 21.000 sampai Rp 22.000 per kilogram live bird," ujar dia.

Namun kondisi pasar menunjukkan kenyataan yang berbeda.

Harga live bird di wilayah Jabodetabek dan Banten masih berada pada kisaran Rp 15.000 hingga Rp 16.000 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi peternak.

"Artinya, peternak rakyat saat ini menanggung kerugian sekitar Rp 5.000 sampai Rp 7.000 per kilogram live bird atau sekitar Rp 10.000 sampai Rp 14.000 per ekor ayam panen berbobot 2 kilogram," ujar dia.

Kondisi ini tidak mungkin bertahan dalam jangka panjang karena akan menggerus modal kerja peternak rakyat dan berpotensi menyebabkan banyak usaha budidaya berhenti beroperasi.

Menurut dia, persoalan utama yang saat ini dihadapi peternak bukan semata-mata masalah produksi, melainkan bagaimana memperbesar dan memperluas pasar untuk menyerap produksi ayam dan telur nasional yang telah melimpah.

Dia mengusulkan beberapa langkah strategis di antaranya, perluasan akses produk unggas di ritel modern nasional.

Dia bilang, pemerintah perlu mendorong ketersediaan ayam karkas segar, ayam beku, dan telur di seluruh jaringan ritel modern nasional seperti minimarket, supermarket, hypermarket, dan gerai pangan modern lainnya.

"Dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap protein hewani, konsumsi nasional dapat meningkat sekaligus memperluas pasar bagi peternak rakyat," ujar dia.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI Ilustrasi: Peternak mengecek pakan ternak ayam broiler di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (25/2/2016).

Dia mengatakan, penguatan pasar dan distribusi dinilai menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan yang dihadapi peternak rakyat.

PERMINDO menilai produksi ayam dan telur nasional perlu diintegrasikan secara lebih luas ke dalam berbagai program pemerintah agar penyerapan hasil produksi meningkat sekaligus mendukung perbaikan gizi masyarakat.

"Produksi ayam dan telur nasional perlu diintegrasikan ke dalam berbagai program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan stunting, bantuan sosial pangan, cadangan pangan pemerintah, serta kebutuhan pesantren, sekolah, rumah sakit, asrama, TNI, Polri, dan institusi negara lainnya. Langkah ini tidak hanya membantu peternak tetapi juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia," ujar Kusnan.

Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang masih kekurangan pasokan melalui dukungan logistik nasional, pengembangan rantai dingin (cold chain), penambahan cold storage regional, dan penguatan distribusi antarpulau.

Menurut Kusnan, distribusi yang lebih merata akan membantu mengurangi disparitas harga antarwilayah sekaligus meningkatkan serapan hasil produksi peternak.

Di sisi lain, organisasi tersebut juga menilai pemerintah perlu menyusun peta produksi dan kebutuhan unggas nasional yang lebih akurat sebagai dasar pengembangan investasi peternakan.

Saat ini sekitar 70 persen populasi ayam pedaging dan ayam petelur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga kerap memicu tekanan harga akibat kelebihan pasokan.

"Ke depan, investasi peternakan baru perlu diarahkan ke wilayah-wilayah potensial di luar Jawa yang masih memiliki ruang pertumbuhan konsumsi dan kebutuhan protein hewani yang tinggi," kata Kusnan.

SHUTTERSTOCK/Yuangeng Zhang Ilustrasi peternakan ayam

Dia juga mengusulkan pembentukan Cadangan Protein Hewani Nasional berbasis ayam dan telur, sebagaimana mekanisme Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Melalui skema tersebut, pemerintah dapat melakukan penyerapan saat terjadi surplus produksi dan menyalurkan stok ketika terjadi kekurangan pasokan atau kondisi darurat pangan.

Berdasarkan data komposisi pangan, satu ekor ayam broiler rata-rata mengandung sekitar 160 gram protein yang cukup memenuhi kebutuhan protein hewani seorang anak selama kurang lebih tujuh hari.

Program ini menjadi solusi nyata yang mempertemukan kepentingan peternak rakyat dengan agenda perbaikan gizi nasional.

PERMINDO meyakini pembenahan sistem pasar, distribusi, dan penyerapan akan menciptakan harga ayam dan telur yang lebih sehat tanpa harus terus bergantung pada kebijakan pengurangan produksi.

"Peternak tidak meminta subsidi. Peternak meminta pasar diperbesar, distribusi diperbaiki, dan hasil produksi rakyat diserap secara adil. Masalah unggas nasional hari ini bukan kekurangan produksi, melainkan belum optimalnya pasar dan distribusi. Ketika HPP sudah mencapai Rp 21.000-Rp 22.000 per kilogram sementara harga live bird hanya Rp 15.000-Rp 16.000 per kilogram, maka yang dijual peternak bukan keuntungan, melainkan kerugian," tegas Kusnan.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus berupaya meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya melalui gelaran Pasar Murah yang dilakukan di Halaman Kelurahan Gunung Anyar Surabaya, Sabtu (6/6).

Pasar Murah yang menyediakan aneka bahan pokok dengan harga jauh di bawah pasar ini pun ramai diserbu antusias oleh masyarakat.

Sejak pagi, banyak masyarakat yang terlihat sudah mengantre. Tidak hanya kaum ibu, lansia laki-laki dan perempuan, remaja dan anak juga terlihat mengunjungi pasar murah Pemprov Jatim yang diramaikan oleh berbagai stand UMKM tersebut.

Gubernur Khofifah menegaskan langkah strategis ini sengaja dilakukan Pemprov Jatim untuk memperkuat daya beli sekaligus menjaga stabilitas inflasi harga bahan pokok bagi masyarakat di Jawa Timur.

“Fokus utama dalam Pasar Murah adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pokok yang dijual dengan harga lebih murah dari harga pasar,” tegasnya.

“Intervensi harga melalui pasar murah sangat penting terutama pada komoditas strategis seperti Beras, Minyak Goreng, gula, hingga Cabai rawit dan cabai Merah yang kerap memicu fluktuasi inflasi,” imbuh Khofifah.

Dalam Pasar Murah kali ini, berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah harga pasar di antaranya beras premium Rp14.000 per kilogram, beras medium SPHP Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, dan tepung terigu Rp10.000 per kilogram.

Selain itu tersedia pula telur ayam ras Rp22.000 per kemasan, daging ayam ras Rp30.000 per kemasan, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, serta cabai Rp5.000 per 200 gram.

"Lewat pasar murah kita ingin pastikan bahwa proses distribusi berbagai kebutuhan pokok utamanya Minyakita bisa lancar. Kita selalu update data di pasar, mana yang mengalami kenaikan dan perlu intervensi untuk menekan inflasi," ucap Gubernur Khofifah.

Khusus untuk Minyakita, Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah dan akan terus melakukan koordinasi penuh dengan Bulog maupun supplier lain. Hal ini, guna mencegah terjadinya kelangkaan yang dapat memicu terjadinya inflasi.

"Bagaimana kita melihat antara kebutuhan masyarakat dengan kelancaran supply. Inilah pentingnya pemantauan secara berkala," kata Gubernur Jatim.

Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha lainnya diyakini Gubernur Khofifah harus diperkuat untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kendala distribusi pangan yang dapat merugikan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

"Sinergitas antara pemerintah dengan pihak terkait adalah kunci utama. Bersama-sama kita pastikan untuk menjaga pasokan tetap aman, distribusi berjalan lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap stabil," tegasnya.

Salah seorang warga Gunung Anyar bernama Sunarni pun mengaku sangat senang akan keberadaan Pasar Murah. Ia menuturkan, berbagai harga kebutuhan bahan pokok dijual jauh lebih murah di sini.

"Jauh lebih murah. Alhamdulillah saya senang sekali bisa belanja di sini," ucapnya.

Hal yang sama disampaikan Sera yang juga warga Gunung Anyar. Ia yang datang bersama putranya bahkan mendapatkan telur gratis dari Gubernur Khofifah.

"Seneng sekali bisa dapat telur gratis dari Ibu Gubernur. Semoga sering-sering ada Pasar Murah seperti ini," ucapnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong komoditas pangan Indonesia masuk ke dalam rantai pasok katering haji Arab Saudi, seiring besarnya kebutuhan konsumsi jutaan jemaah haji dan umrah setiap tahun.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa peluang tersebut terbuka lebar karena banyak bahan pangan dari Tanah Air yang digunakan untuk menu jemaah haji Indonesia. Hal itu disampaikan saat Tim Amirul Hajj meninjau dua perusahaan penyedia layanan konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah, yakni Meez Mary Catering dan Uhud Taiba for Catering.

"Kita melihat ada banyak komoditas yang sebenarnya kita miliki. Seperti beras, kerupuk, santan, ikan patin, dan bumbu masakan yang selama ini menjadi bagian dari konsumsi jemaah," ujar Irfan, dikutip pada Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, sejumlah bahan pangan yang digunakan oleh perusahaan katering di Arab Saudi juga diduga berasal dari Indonesia. Namun, produk tersebut masuk melalui negara lain atau dipasarkan menggunakan merek negara berbeda sehingga identitas asal Indonesia tidak terlihat secara langsung.

Irfan mencontohkan produk santan dan ikan patin yang saat ini banyak digunakan dalam penyediaan makanan jemaah haji Indonesia.

"Beberapa produk yang digunakan sebenarnya berasal dari Indonesia, tetapi masuk melalui jalur distribusi negara lain," katanya.

Pasar Haji dan Umrah Sangat Potensial

Kemenhaj menilai pasar katering haji dan umrah merupakan peluang strategis bagi pelaku usaha nasional. Setiap tahun, Arab Saudi melayani jutaan jemaah dari berbagai negara sehingga kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar terus meningkat.

Pemerintah ingin memperkuat keterlibatan produk pangan Indonesia dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Menurut Irfan, Indonesia memiliki kapasitas memadai untuk memasok berbagai kebutuhan pangan yang selama ini digunakan dalam katering jemaah.

"Peluangnya sangat bagus. Kita punya semua komoditas itu. Tinggal bagaimana menyesuaikan standar dan aturan agar bisa masuk ke pasar Arab Saudi," ujarnya.

Selain meningkatkan ekspor, langkah tersebut juga berpotensi membuka pasar baru bagi petani, nelayan, serta pelaku industri makanan dan minuman nasional.

Meski peluangnya besar, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan sebelum produk pangan Indonesia dapat masuk lebih luas ke Arab Saudi. Salah satu kendala utama adalah tingginya biaya logistik pengiriman dari Indonesia ke Timur Tengah, lalu dinamika geopolitik kawasan juga memengaruhi kelancaran distribusi barang.

Irfan mengungkapkan pemerintah sebelumnya telah mencoba mengirim sejumlah komoditas untuk kebutuhan katering haji, termasuk beras dan bumbu masakan. Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal karena berbagai hambatan tersebut.

"Kendala utamanya ada pada biaya transportasi dan situasi kawasan yang memengaruhi rantai distribusi," katanya.

Peluang Masuk Kontrak Katering Haji

Ke depan, pemerintah membuka peluang memasukkan penggunaan komoditas pangan Indonesia dalam kontrak penyediaan katering haji. Skema tersebut dinilai dapat memberikan kepastian pasar bagi produk nasional sekaligus memperbesar kontribusi Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Dalam kontrak bisa saja diatur penggunaan beras atau bahan pangan dari Indonesia. Ini akan memperkuat posisi produk kita, meski saat ini belum bisa diterapkan sepenuhnya," ujar Irfan.

Pemerintah berharap perbaikan kondisi logistik global dan stabilitas kawasan Timur Tengah dapat mempercepat masuknya komoditas pangan Indonesia ke pasar Arab Saudi.

Apabila terealisasi, peluang tersebut tidak hanya mendukung kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia, tetapi juga memperkuat ekspor pangan nasional ke salah satu pasar terbesar di kawasan Timur Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyepakati penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita menyusul kenaikan harga crude palm oil (CPO) dalam beberapa waktu terakhir. Besaran HET baru masih menunggu hasil pemantauan harga CPO sebelum ditetapkan secara resmi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menilai HET Minyakita yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mencerminkan kondisi harga bahan baku di pasar.

"Kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk Minyakita," kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Budi menjelaskan, saat HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, harga CPO masih berada di kisaran Rp12.400 per kilogram. Namun kini harga CPO telah naik menjadi sekitar Rp15.400 hingga Rp15.500 per kilogram.

Menurut Budi, pemerintah masih memantau perkembangan harga CPO selama beberapa hari ke depan. Jika harga mulai stabil, pemerintah akan segera menghitung dan menetapkan HET baru.

"Kalau paling tidak seminggu misalnya sudah normal kembali, ya segera kita tetapkan," ujar Budi.

Selain harga bahan baku, pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan biaya produksi, distribusi, dan kemasan dalam perhitungan harga baru. Perhitungan tersebut akan mencakup margin usaha mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer.

"Kan gak mungkin kalau dulu harga CPO 12.400 ketika HET-nya 15.700, sekarang sudah 15.500. Ya nggak mungkin dia jual 15.700. Artinya nombok kan gitu," ujar Budi.

Pemerintah juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha petani sawit di tengah kenaikan biaya produksi. Menurut Budi, ruang penyesuaian harga diperlukan agar pendapatan petani tetap terjaga.

"Kita ingin petani ini bisa menyesuaikan harga, karena biaya produksinya juga pasti naik," kata Budi.

Dalam rapat yang sama, pemerintah turut membahas langkah menjaga harga komoditas pangan yang mengalami surplus produksi. Salah satunya telur ayam yang harganya sempat turun akibat pasokan berlebih.

Budi mengatakan, produksi telur nasional saat ini mengalami surplus sekitar 12 persen. Untuk menjaga harga di tingkat peternak, Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar produksi telur dapat diserap melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sudah komunikasi dengan Kepala MBG Ibu Nanik bahwa telur tadi akan diserap oleh para SPPG," ujar Budi.

Menurut Budi, skema serupa juga dapat diterapkan untuk komoditas lain, termasuk daging ayam, apabila harga di tingkat produsen turun di bawah harga acuan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar.

Budi memastikan stok bahan pokok nasional dalam kondisi aman. Pemerintah saat ini fokus menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan guna mempertahankan stabilitas harga pangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga pangan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi nasional. Namun, situasi ini dinilai belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai keuntungan terbesar dari lonjakan harga justru masih dinikmati pelaku distribusi dan pemilik stok di luar petani.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras kembali menjadi salah satu penyumbang inflasi pada Mei 2026. Harga beras naik di seluruh rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.

Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 mencapai Rp13.765 per kilogram atau naik 0,58% dibandingkan bulan sebelumnya dan meningkat 8,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di tingkat grosir, harga beras mencapai Rp14.574 per kilogram atau naik 0,68% secara bulanan dan 6,11% secara tahunan. Sementara itu, harga beras eceran tercatat Rp15.358 per kilogram, naik 0,38% dibandingkan April dan meningkat 4,55% secara tahunan.

Kenaikan harga tersebut turut mendorong inflasi nasional Mei 2026 yang tercatat sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil 0,12%.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan kondisi tersebut tidak otomatis menguntungkan petani karena sebagian besar stok gabah maupun beras tidak lagi berada di tangan petani.

“Problem-nya sebagaimana sudah umum diketahui, distribusi pangan ini sekarang tidak dikuasai oleh petani. Sebelumnya banyak dikuasai korporasi-korporasi, belakangan Bulog juga berperan. Problem-nya banyak stok beras dan gabah itu tidak di petani,” katanya ketika dihubungi, dikutip Rabu (3/6/2026).

Menurut Henry, ketimpangan penguasaan stok membuat kenaikan harga di pasar tidak sepenuhnya diterima petani. Kondisi itu tecermin dari masih lebarnya selisih antara harga gabah dan harga beras di tingkat konsumen.

Dia menilai persoalan tata niaga pangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbesar peran Bulog dalam penyerapan hasil panen. Pemerintah dinilai perlu memperkuat kelembagaan ekonomi petani agar dapat berperan lebih besar dalam rantai pasok.

“Harusnya dihidupkan korporasi-korporasi petani untuk mempunyai fasilitas pengeringan padi, gudang-gudang padi dan beras, juga penggilingannya yang harus disiapkan,” ujarnya.

Henry menilai fasilitas pascapanen dan penyimpanan tidak boleh terkonsentrasi pada satu lembaga. Sebab, biaya pengelolaan akan menjadi makin mahal dan kapasitas penyimpanan berpotensi menjadi kendala ketika produksi meningkat.

Dia berpandangan keterlibatan petani dalam penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi akan memperkuat posisi tawar petani sekaligus mempersempit ruang keuntungan bagi perantara yang selama ini menikmati margin lebih besar.

Henry juga menilai keberadaan pedagang perantara atau middleman masih menjadi faktor yang menyebabkan kenaikan harga di pasar tidak sepenuhnya dinikmati petani.

“Petani perlu dikasih peran. Perlu berkoperasi. Bisa mandiri. Kalau semuanya terkonsentrasi, akan sulit bertahan dalam jangka panjang,” katanya.

SPI berpandangan penguatan koperasi dan korporasi petani menjadi langkah penting agar kenaikan harga pangan tidak hanya tercermin pada inflasi, tetapi juga benar-benar meningkatkan pendapatan petani sebagai produsen utama pangan nasional.

Bisnis.com, BANDUNG - Harga cabai di Jawa Barat awal Juni 2026 ini mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan data pemantauan harga pangan strategis tingkat konsumen per 29 Mei 2026 dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, seluruh jenis cabai tercatat mengalami kenaikan harga.

Bahkan, harga cabai merah besar di sejumlah daerah telah menembus Rp135 ribu per kilogram. Kondisi tersebut dipicu cuaca ekstrem yang mengganggu produksi dan pasokan dari sentra pertanian.

Cabai merah besar mengalami kenaikan tertinggi, yakni 8,46 persen menjadi Rp74.735 per kilogram.

Sementara itu, cabai merah keriting naik 5,45 persen menjadi Rp62.184 per kilogram dan cabai rawit merah meningkat 3,45 persen menjadi Rp83.474 per kilogram.

Di sejumlah kabupaten/kota, harga cabai merah besar berada pada kisaran Rp58.333 hingga Rp135 ribu per kilogram. Adapun harga cabai rawit merah berkisar antara Rp66.667 hingga Rp110 ribu per kilogram.

Kepala DKPP Jawa Barat, Linda Al Amin, mengatakan kenaikan harga terjadi akibat terganggunya produksi di tingkat petani karena cuaca ekstrem.

"Terbatasnya pasokan akibat cuaca ekstrem yang menyebabkan gagal panen serta belum adanya pasokan dari sentra penghasil cabai," kata Linda, Selasa (2/6/2026).

Selain cabai, harga bawang merah juga masih bertahan di level tinggi. Rata-rata harga komoditas tersebut mencapai Rp49.377 per kilogram, dengan rentang harga di berbagai daerah antara Rp42.333 hingga Rp70 ribu per kilogram.

Menurut Linda, tingginya harga bawang merah juga dipengaruhi berkurangnya pasokan dari sentra produksi akibat faktor cuaca yang menurunkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Meski demikian, distribusi pangan di Jawa Barat secara umum masih berjalan lancar. Pasokan masih ditopang oleh sejumlah sentra produksi utama seperti Garut, Cianjur, Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga harian, serta koordinasi dengan Satgas Pangan dan distributor.

DKPP mengingatkan potensi kenaikan harga cabai dan bawang merah masih perlu diwaspadai seiring memasuki musim kemarau yang dapat memengaruhi produksi dan pasokan dari daerah sentra pertanian.