Kami mengembangkan pusat ubi jalar di Unpad yang harapannya dapat menjadi center pengembangan, tidak hanya untuk lokal tetapi juga nasional

Sumedang (ANTARA) - Universitas Padjadjaran (Unpad) menjalin kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) untuk mengembangkan pusat ubi jalar sebagai upaya mendukung swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Rektor Unpad Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita di Sumedang, Jawa Barat, Rabu, menyampaikan kampusnya saat ini tengah mengembangkan pusat ubi jalar yang diharapkan menjadi pusat riset dan pembibitan untuk kebutuhan nasional.

“Kami mengembangkan pusat ubi jalar di Unpad yang harapannya dapat menjadi center pengembangan, tidak hanya untuk lokal tetapi juga nasional,” katanya.

Ia menjelaskan pengembangan tersebut difokuskan pada riset bibit unggul yang selanjutnya dapat didistribusikan ke masyarakat, khususnya di kawasan transmigrasi.

“Ke depan pembibitan ini akan dikembangkan dan ditanam oleh masyarakat di lahan transmigrasi, sehingga memberikan nilai tambah,” ujarnya.

Sementara itu Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo terkait penguatan ketahanan pangan dan swasembada pangan.

Menurut dia, program transmigrasi memiliki potensi berupa ketersediaan lahan dan tenaga kerja yang dapat dioptimalkan melalui dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dari perguruan tinggi.

“Kami mempertemukan kekuatan lahan dan SDM transmigrasi dengan teknologi dari kampus,” katanya.

Selain itu pemerintah juga mendorong keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan permodalan serta memastikan adanya pasar atau offtaker bagi hasil produksi.

Ia menambahkan pengembangan komoditas ubi jalar juga perlu disertai perhitungan model bisnis, termasuk kebutuhan investasi dan rantai logistik.

“Dengan kolaborasi ini diharapkan pengembangan ubi jalar dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan nasional,” kata Mentrans.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menyatakan stok beras nasional valid sehingga laporan pemerintah dapat dipercaya karena telah melalui verifikasi langsung di lapangan.

"Jadi, data yang disampaikan pemerintah, baik Kementerian Pertanian maupun Bulog itu benar adanya," ujar Hermanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut merujuk pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke gudang Perum Bulog di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4).

Dalam kunjungan itu, Presiden Prabowo mendapati kondisi gudang yang penuh beras dengan kapasitas 7.000 ton.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa sidak tersebut mengonfirmasi data cadangan pangan yang selama ini diumumkan pemerintah sekaligus membantah keraguan terhadap swasembada pangan nasional.

"Kalau sidak itu peninjauan mendadak, tidak dibuat-buat. Hasil sidak Presiden menunjukkan gudang memang terisi penuh. Jadi, kunjungan Presiden ke gudang Bulog itu istilahnya memverifikasi,” katanya.

Menurut Hermanto, sangat berisiko bagi pemerintah untuk memanipulasi data pangan karena dampaknya akan langsung terasa di masyarakat.

Oleh karena itu, ia meyakini angka stok beras yang disampaikan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia juga menjelaskan angka cadangan beras sebesar 4,8 juta ton bukanlah angka yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil perhitungan yang terukur.

Stok tersebut berasal dari akumulasi cadangan sebelumnya, dikurangi penyaluran serta ditambah hasil panen yang berlangsung sejak awal 2026.

"Hingga April ini panen masih terus berjalan. Artinya, stok beras akan terus bertambah, terutama memasuki puncak panen April-Mei dan akan kembali meningkat pada musim panen berikutnya di Agustus-September," katanya.

Ia juga memaparkan mekanisme pengelolaan stok oleh Bulog yakni saat musim panen, menyerap gabah atau beras dari petani untuk memperkuat cadangan.

Sebaliknya, ketika pasokan di pasar menurun, Bulog melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Dengan kondisi stok yang mencapai 4,8 juta ton, Hermanto menilai peluang Indonesia untuk tidak melakukan impor beras pada 2026 ini cukup besar.

Namun, ia mengingatkan bahwa hal tersebut tetap bergantung pada faktor iklim.

"Kalau iklim tidak ekstrem, misalnya tidak terjadi El Nino yang parah, maka peluang kita tidak impor sangat terbuka. Apalagi masih ada panen di Agustus yang bisa menambah cadangan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai sidak Presiden Prabowo menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap data pangan nasional, sekaligus menjawab keraguan terkait capaian swasembada pangan.

"Dengan sidak itu, Presiden memverifikasi langsung kondisi di lapangan. Ini penting untuk membantah keraguan publik terhadap ketersediaan beras dan upaya swasembada pangan," katanya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Banyak yang menyatakan bahwa swasembada itu bohong. Yang mengatakan bohong itu mungkin halusinasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menegaskan swasembada pangan bukan wacana, tercermin dari lonjakan produksi beras hingga Bulog kekurangan gudang dan harus menambah kapasitas penyimpanan.

"Banyak yang menyatakan bahwa swasembada itu bohong. Yang mengatakan bohong itu mungkin halusinasi. Bulog Itu kan adanya di tempat saya, dan barangnya (terkait swasembada beras) benar ada," kata Dony dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dony menegaskan ketahanan pangan bukan sekadar wacana melainkan bukti nyata. Ia menyoroti adanya kalangan yang masih mencoba meragukan swasembada pangan.

Padahal implementasinya sudah berjalan nyata dan dijalankan langsung oleh BUMN di sektor pangan.

"Hari ini saya bahkan harus inject Bulog Rp39 triliun lagi karena mesti membeli panennya masyarakat,” tegas Dony.

Menurut Dony, peningkatan masif produksi beras nasional terbukti nyata dengan semakin terbatasnya kapasitas penyimpanan.

"Kita (Bulog) masih membangun gudang hari ini. Bahkan kita kekurangan gudang. Saat ini kita menyewa gudang,” lanjutnya.

Dony menjelaskan pemerintah meyakini kedaulatan sebuah negara sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk berdiri sendiri, terutama di sektor pangan.

"Keyakinan kita sebuah negara yang berdaulat itu adalah negara yang memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri terutama sekali di bidang pangan,” tutur Dony.

Dony menjelaskan swasembada pangan adalah sebuah proses kerja yang dilakukan kementerian dan lembaga di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian maupun BUMN sektor pangan bersinergi menjalankan sejumlah program konkret. Salah satunya adalah pencetakan sawah baru di berbagai wilayah.

Selain itu, kata Dony, pemerintah juga melakukan perbaikan sistem irigasi, menurunkan harga pupuk melalui perubahan model bisnis dan distribusi, serta memastikan keberlanjutan lahan pertanian dengan membatasi alih fungsi lahan.

Dony menyebut langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari strategi besar untuk menjaga ketersediaan pangan jangka panjang sekaligus melindungi generasi mendatang.

Lebih jauh, Dony menegaskan seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih fundamental dan merata.

Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar utama untuk memastikan pembangunan tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya petani sebagai pelaku utama di sektor tersebut.

Ia menekankan pemahaman terhadap dasar berpikir kebijakan sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.

Menurutnya, jika masyarakat memahami tujuan besar dari program ketahanan pangan, maka akan terlihat bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat kedaulatan bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Laca Muhammad berpendapat bahwa adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadikan petani lokal lebih mudah menjual hasil panennya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdekat. Saat ini, kata dia, produksi beras nasional surplus 2,4 juta ton pada musim tanam pertama.

"Kelebihan tersebut dapat diserap secara efektif dengan adanya progam MBG Presiden Prabowo," katanya dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, MBG hadir dalam waktu yang tepat, karena surplus beras bisa diserap secara maksimal di dalam negeri, sehingga petani menjadi lebih sejahtera. Dia pun memberikan contoh seperti yang dialami oleh seorang petani padi dari Bojonegoro Jawa Timur Sumarno.

Setelah menandatangani kontrak kerja sama dengan SPPG wilayah Bojonegoro, Sumarno memiliki kepastian pasar untuk 1,5 ton beras per bulan dengan harga yang stabil di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Pendapatan bersihnya meningkat sebesar 22%.

Laca menambahkan, adanya program MBG juga menyerap banyak sekali tenaga kerja dan mempunyai dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Terhitung per april 2026 terdapat 25 ribu SPPG yang sudah beroperasi.

“Secara nasional, program MBG telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja," kata Laca Muhammad.

Dia mengatakan, pengurangan beban ekonomi keluarga di kelas ekonomi menengah ke bawah mampu menghemat pengeluaran pangan harian sebesar 10-15%. Kehadiran siswa juga naik sebesar 4,5% di sekolah-sekolah penerima MBG, terutama di daerah dengan indeks kerawanan pangan tinggi.

“Makan Bergizi Gratis sudah memberikan dampak nyata terhadap ekonomi, ketahanan pangan, dan pemenuhan gizi bagi 18,2 juta siswa penerima manfaat, angka tersebut masih akan bertambah lagi nanti. Dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk sama-sama memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program tersebut," kata Laca Muhammad.

MBG dinilainya bukan hanya sekadar Makan Bergizi Gratis saja, namun mesin penggerak ekonomi lokal. MBG juga dianggap membuktikan bahwa swasembada beras adalah kunci ketahanan bangsa yang nyata.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tengah berupaya mempercepat swasembada pangan Indonesia. Usai swasembada beras 2025, kini Prabowo menggenjot target swasembada protein.

Prabowo telah secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025. Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, awal tahun ini (7/1/2026).

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Sebagai bagian dari upaya meyakinkan capaian swasembada beras, Prabowo pun melakukan sidak ke Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang pada Sabtu (18/4/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa sidak dilakukan Prabowo juga guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi cadangan pangan nasional. Sidak juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras di daerah.

Adapun, Kompleks Gudang Bulog Danurejo yang dikunjungi Prabowo terdiri dari 2 unit bangunan dengan total kapasitas 7.000 ton, dan saat ini terisi penuh. Kondisi tersebut menunjukkan kesiapan stok yang baik dalam mendukung kebutuhan di Kota dan Kabupaten Magelang.

“Bapak Presiden juga menekankan bahwa selain ketersediaan, kualitas beras harus terus dijaga, serta distribusinya harus tepat waktu dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Teddy.

Inspeksi juga menurutnya menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Menurut Teddy, di tengah krisis energi BBM dan pangan di berbagai negara, terutama dampak dari konflik di Timur Tengah, Indonesia tetap kuat, aman, dan stabil dari segi ketersediaan barang dan harga.

Target Swasembada

Setelah swasembada beras tercapai, Indonesia menargetkan swasembada protein pada 2026 sebagai langkah menuju kemandirian pangan secara menyeluruh.

Untuk mempercepat upaya tersebut, Presiden Prabowo menerbitkan tiga aturan baru. Salah satunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Aturan ini bertujuan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pascapanen di berbagai wilayah Indonesia.

"Percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur pascapanen, perlu dukungan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah berupa percepatan perizinan/nonperizinan, penyediaan lahan, dan penyelesaian hambatan maupun permasalahan," demikian bunyi dalam Perpres 14/2026.

Pemerintah berharap percepatan ini dapat mengurangi ketergantungan sewa gudang dan mendorong pemerataan ketersediaan infrastruktur paspacapanen di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun, aturan yang kedua tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan Bidang Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa.

Dalam rangka pencapaian program prioritas nasional di bidang swasembada pangan yang memerlukan penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di bidang pertanian.

Melalui Inpres tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Kepala Badan Pengaturan BUMN, serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengambil langkah terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Langkah itu mencakup percepatan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, peningkatan pengelolaan distribusi, pola konsumsi, aksesibilitas pangan, serta penguatan sistem budidaya pertanian berkelanjutan melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah 2026–2029.

Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat cadangan jagung pemerintah, meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada jagung, sekaligus mendongkrak pendapatan petani.

Mengacu laporan Bapanas, cadangan pangan pemerintah (CPP) Per 7 April 2026, dalam bentuk beras telah mencapai 4,6 juta ton dan telah melampaui rekor stok pada tahun sebelumnya yang pernah berada di angka 4,2 juta ton.

Sementara untuk stok CPP lainnya, Bapanas mencatat jagung pakan ada 177.000 ton, minyak goreng 122.000 kiloliter, dan gula konsumsi 48.000 ton. Kemudian daging sapi 8.000 ton, daging kerbau 3.000 ton, daging ayam ras 39 ton, dan telur ayam ras 7 ton.

Ganjalan Swasembada

Di tengah upaya mendorong swasembada pangan tahun ini, sejumlah tantangan juga mengemuka. Guru Besar Ekonomi Pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin, menilai salah satu ancaman utama adalah fenomena El Nino Godzilla, yakni kemarau panjang dengan intensitas sangat kuat.

Ia memperkirakan kondisi tersebut berpotensi melanda Indonesia pada periode April hingga Oktober 2026.

"Swasembada menghadapi tantangan besar tahun ini karena ancaman kekeringan hebat, Godzilla," katanya kepada Bisnis pada Senin (20/4/2026).

Menurutnya, dalam menghadapi kondisi tersebut pemerintah perlu menempuh sejumlah langkah, salah satunya memberi keleluasaan kepada petani untuk menanam benih yang tahan kekeringan atau adaptif terhadap perubahan iklim setelah panen musim rendeng pada April–Mei 2026.

Ia menilai varietas benih, baik yang baru maupun lama, sebenarnya sudah banyak dikembangkan oleh peneliti untuk mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim.

Selain itu, petani juga sebaiknya diberi ruang untuk menanam komoditas palawija dan tidak harus selalu padi. Ia mencontohkan petani dapat mengalihkan tanaman ke jagung, kedelai, atau kacang panjang.

"Kita harus berpikir lebih makro, agar cash-flow usaha tani atau agribisnisnya masih terjaga atau dapat diselamatkan. Toh tidak semua petani ikut program asuransi usaha tani atau asuransi pertanian. Jika petani diharuskan menanam padi pada saat kekeringan, lalu mereka gagal panen, siapa yang mau menanggung?" ujarnya.

Ia juga menjelaskan tidak semua petani memiliki kemampuan maupun akses modal untuk melakukan pompanisasi.

Sementara itu, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menyebut produksi beras Indonesia sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 34,71 juta ton. Namun capaian tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah catatan.

Menurutnya, kenaikan produksi lebih banyak didorong oleh penambahan luas panen sekitar 1,29 juta hektare, bukan oleh peningkatan produktivitas yang hanya sekitar 0,45%.

Selain itu, faktor curah hujan yang berlangsung terus-menerus serta pemusatan sumber daya untuk pengelolaan padi dan jagung sepanjang 2025 juga menjadi perhatian, yang berpotensi memicu penurunan produksi beras pada 2026.

“Potensi penurunan produksi bisa terjadi, antara lain, karena fokus Kementerian Pertanian di 2026 tidak lagi hanya padi dan jagung, tetapi juga ke kedelai, kacang hijau, singkong, dan gula, juga meningkatkan produksi telur dan daging,” ujar Khudori.

Ia menambahkan, Departemen Pertanian Amerika Serikat atau United States Department of Agriculture (USDA) memperkirakan produksi beras Indonesia pada 2026 hanya mencapai 33,6 juta ton, lebih rendah dibandingkan produksi 2025 yang diproyeksikan sekitar 34,1 juta ton.

Kondisi ini dinilai menjadi peringatan bagi pemerintah agar mengantisipasi potensi penurunan produksi.

Sementara itu, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics Indonesia, Eliza Mardian, menilai swasembada pangan yang perlu dikejar adalah swasembada yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Keberlanjutan tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga strategi peningkatan produksi tidak merusak hutan maupun menggusur masyarakat adat.

"Selain itu juga perlu setiap daerah perlu swasembada pangan lokalnya. Ini akan mengurangi ketergantungan terhadap beras. Kita harus memulai strategi percepatan diversifikasi pangan ke pangan lokal agar kita tidak ketergantungan terhadap satu komoditas saja," ujarnya.

Menurutnya, swasembada pangan juga seharusnya lebih banyak digerakkan oleh petani, bukan korporasi. Karena itu, upaya mencapai swasembada perlu menggunakan pendekatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Ia menjelaskan, ada sejumlah prasyarat untuk mewujudkannya. Pertama, adanya jaminan harga yang berkeadilan bagi petani agar mereka termotivasi untuk terus menanam bahkan memperluas lahan jika usaha tani menguntungkan.

Kedua, diperlukan kerja sama antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan.

"Visi swasembada ini juga masih di tataran pemerintah pusat. Pemerintah daerah belum tentu memiliki interest yang sama. Maka dari itu perlu penyamaan visi sampai ke level kabupaten kota," ujarnya.

Ketiga, perlu dorongan inovasi yang melibatkan petani, akademisi, dan sektor swasta untuk menghasilkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus membuat proses produksi lebih efisien.

Surabaya (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) memperkuat sinergi bersama pemerintah dalam rangka mencapai target swasembada pangan nasional.

"Peran strategis BUMN pangan sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia," kata Amran di Surabaya, Senin.

Amran melakukan kunjungan kerja ke PT SGN untuk Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan yang merupakan langkah memperkuat sinergi antara pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Amran menekankan peran strategis BUMN pangan termasuk PT SGN sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi progres program percepatan swasembada pangan termasuk peningkatan produktivitas, efisiensi industri gula, serta optimalisasi peran holding perkebunan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Kenapa kami merasa swasembada telah dicapai itu atas BUMN pangan, PTPN. Kami diberi target oleh Presiden dan diminta laporan secara rutin kepada Bapak Presiden untuk BUMN pangan karena BUMN pangan yang menjadi motor penggerak,” ujarnya.

Direktur Utama PT SGN Mahmudi memastikan pihaknya siap memperkuat peran strategis dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Ia menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri gula nasional sebagai bagian dari kontribusi nyata BUMN pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.

PT SGN sebagai bagian dari holding perkebunan PTPN, kata Mahmudi, berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusi nyata dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam sektor gula sebagai komoditas penting bagi masyarakat.

Terlebih, produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton dengan luas areal panen tebu existing nasional mencapai 576.538 hektare.

Dari sisi produktivitas, rata-rata hasil Gula Kristal Putih (GKP) diperkirakan sebesar 5,28 ton per hektare sedangkan produktivitas tebu berada pada angka 70,87 ton per hektare dengan rata-rata rendemen nasional diproyeksikan mencapai 7,45 persen.

Sementara kebutuhan gula industri tahun ini diperkirakan mencapai 3,4 juta ton atau jauh lebih besar dibandingkan pasokan GKP yang selama ini difokuskan untuk konsumsi masyarakat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo membekali generasi muda dengan visi besar memimpin transisi energi dunia sembari memacu ekonomi nasional hingga 8%. Pesan kuat bagi masa depan Indonesia menggema di Aula Manggala Wanabakti saat peringatan Paskah yang penuh khidmat.

Hashim menyebut transisi energi bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan mesin penggerak ekonomi nasional yang ditargetkan tumbuh hingga 8% per tahun. Guna mewujudkan pemerataan energi bersih hingga ke pelosok, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan 70.000 kilometer jaringan transmisi pintar. Hashim menekankan bahwa langkah ini membutuhkan aksi nyata pendanaan hijau yang tepat sasaran.

"Indonesia siap memimpin dengan menekan emisi menuju nol pada 2060. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan penguatan swasembada energi ," tegas Hashim.

Siapkan SDM di Masa Transisi Energi

Tantangan global yang dihadapi generasi muda rupanya tidak berhenti pada sektor energi, tetapi juga merambah pada disrupsi digital dan moralitas. Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024, Yasonna Laoly, yang turut hadir sebagai pembicara, mengingatkan bahwa penguasaan teknologi mutlak harus dibarengi dengan karakter yang kuat.

"Tanpa integritas, potensi besar justru bisa merusak masyarakat," ujar Yasonna mengingatkan.

Selain energi dan hukum, ketahanan pangan di era digital juga menjadi sorotan utama dalam membekali pemuda PWGSU. Staf Khusus Menko Perekonomian, Raden Pardede mendorong modernisasi pertanian berbasis teknologi agar produktivitas petani meningkat demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kerja Sama RI-Jepang Buka Jalan Transisi Hijau, Ekonom: Momentum Perkuat Ketahanan Energi



Visi ini diperkuat oleh Senior Advisor ADB, Edimon Ginting, yang menekankan bahwa negara maju hanya bisa lahir dari generasi muda yang produktif dan memiliki pola pikir bertumbuh.

Rangkaian seminar kebangsaan ini ditutup dengan penegasan moral dari Rektor Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Pdt. Prof. Binsar Pakpahan. Ia berpesan agar generasi muda selalu mengambil keputusan berdasarkan etika dan integritas yang berdampak positif bagi masa depan bangsa.

Buatkan menjadi berita online yang sesuai dengan SEO dan judul yang mampu menarik banyak pembaca.

Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, komoditas gula menjadi paradoks dalam kebijakan pangan Indonesia. Di tengah potensi sumber daya yang besar, negeri ini justru bergantung pada impor dalam jumlah signifikan.

Data menunjukkan bahwa dalam periode 2020–2024, impor gula Indonesia berkisar 5–6 juta ton per tahun, jauh melampaui produksi domestik yang hanya berada di kisaran 2,3 juta–2,6 juta ton. Ketergantungan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu importir gula terbesar di dunia.

Namun, dinamika dalam dua tahun terakhir menunjukkan arah yang berbeda. Produksi mulai meningkat, program pemerintah semakin terstruktur, dan yang terpenting, ada keberanian untuk mengubah tata kelola. Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi kekuatan nasional. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, termasuk komoditas strategis seperti gula, tanpa bergantung pada impor. Penegasan ini tentunya memberi sinyal bahwa swasembada gula menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Perubahan paling nyata terlihat pada segmen gula konsumsi. Pada 2025, produksi gula nasional mencapai sekitar 2,67 juta ton, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stagnan. Di saat yang sama, kebutuhan gula konsumsi nasional berada di kisaran 2,8 juta ton per tahun.

Yang membuat situasi 2026 menjadi berbeda adalah keberadaan stok awal (carry over) yang relatif besar, diperkirakan mencapai lebih dari 1,3 juta ton. Dengan kombinasi produksi baru dan stok tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan tidak mengimpor gula konsumsi pada 2026.

Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sinyal kuat bahwa keseimbangan antara produksi dan konsumsi mulai tercapai. Dalam konteks operasional, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai swasembada gula konsumsi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka menyampaikan optimisme tersebut. Ia menegaskan bahwa dengan percepatan program tebu nasional, terutama melalui bongkar ratoon, peningkatan benih unggul, dan perluasan areal, maka Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai swasembada gula konsumsi lebih cepat dari target semula

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sisi permintaan dengan menjaga stabilitas harga dan memperbaiki distribusi. Badan Pangan Nasional memastikan bahwa keseimbangan pasokan dan harga tetap terjaga, sehingga petani tidak dirugikan dan konsumen tetap terlindungi.

Dengan kata lain, swasembada gula konsumsi 2026 bukan hasil kebetulan, tetapi buah dari kombinasi produksi yang meningkat, stok yang terjaga, dan kebijakan impor yang lebih disiplin.

Bongkar ratoon, perluasan lahan, dan nilai tambah

Di balik peningkatan produksi tersebut, terdapat perubahan fundamental pada sektor hulu. Program bongkar ratoon menjadi salah satu kunci utama. Selama ini, banyak lahan tebu di Indonesia menggunakan ratoon tua yang produktivitasnya terus menurun. Akibatnya, hasil per hektare stagnan bahkan menurun. (Ratoon tebu ialah tanaman baru yang tumbuh dari akar tebu yang sudah dipanen. Red)

Melalui program bongkar ratoon, tanaman tua diganti dengan varietas unggul yang lebih produktif. Pada 2025, sekitar 100 ribu hektare lahan diremajakan, dan pada 2026 program ini diperluas hingga hampir 100 ribu hektare tambahan. Langkah ini diperkuat dengan distribusi benih unggul dalam skala besar.

Dampaknya mulai terlihat. Produktivitas tebu yang sebelumnya berkisar 60 ton per hektare, di sejumlah lokasi meningkat menjadi 70–90 ton per hektare. Bahkan, beberapa daerah menunjukkan potensi lebih tinggi dengan rendemen gula yang juga membaik.

Selain intensifikasi, pemerintah juga mendorong ekstensifikasi melalui perluasan areal tebu. Pengembangan kawasan baru dilakukan di luar Jawa untuk mengatasi keterbatasan lahan. Target pengembangan mencapai ratusan ribu hektare dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, yang membuat strategi ini lebih kuat dibanding masa lalu adalah integrasinya dengan hilirisasi. Pemerintah tidak lagi melihat tebu hanya sebagai bahan baku gula konsumsi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem industri yang lebih luas, termasuk bioetanol dan energi terbarukan.

Hilirisasi memberikan dua dampak penting. Pertama, meningkatkan nilai tambah tebu sehingga kesejahteraan petani ikut terdongkrak. Kedua, menciptakan permintaan domestik yang lebih stabil, sehingga produksi tidak lagi rentan terhadap fluktuasi harga global.

Dengan kombinasi bongkar ratoon, perluasan lahan, dan hilirisasi, sektor tebu Indonesia mulai bergerak dari pola lama yang stagnan menuju sistem yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Tata kelola gula nasional

Jika 2026 menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, maka tantangan berikutnya adalah mencapai swasembada gula nasional secara keseluruhan pada 2028. Ini mencakup kebutuhan industri yang selama ini masih bergantung pada impor dalam jumlah besar.

Untuk mencapai target tersebut, produksi nasional perlu ditingkatkan hingga di atas 3 juta ton per tahun. Target ini sebenarnya sudah mulai dikejar dengan proyeksi peningkatan produksi secara bertahap hingga 2027–2028.

Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kegagalan swasembada seringkali disebabkan oleh lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, pembenahan sistem menjadi kunci. Swasembada tidak hanya soal produksi, tetapi juga keberanian menata sistem agar berpihak pada kepentingan nasional.

Pembenahan pertama adalah pengendalian impor harus dilakukan secara konsisten. Kebijakan impor yang tidak terukur dapat merusak harga domestik dan melemahkan insentif produksi petani. Kedua, pengawasan terhadap distribusi gula rafinasi perlu diperketat. Selama ini, rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi menjadi salah satu faktor yang menekan harga gula petani.

Ketiga, efisiensi pabrik gula harus ditingkatkan. Banyak pabrik gula di Indonesia yang sudah berusia tua dengan tingkat efisiensi rendah. Revitalisasi pabrik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional.

Tentunya juga yang keempat, akses pembiayaan bagi petani harus terus diperluas. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tebu menjadi langkah positif yang perlu diperkuat agar petani memiliki modal untuk meningkatkan produktivitas. Jika keempat aspek ini dapat berjalan seiring dengan peningkatan produksi, maka target swasembada gula nasional pada 2028 bukanlah hal yang mustahil.

Indonesia kini berada pada momentum penting menuju swasembada gula, ketika untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama produksi, kebijakan, dan tata kelola bergerak dalam arah yang selaras. Optimisme yang muncul bukan sekadar harapan, melainkan bertumpu pada data dan perkembangan nyata, produksi meningkat, program hulu berjalan, dan kebijakan semakin terarah.

Namun, capaian ini menuntut konsistensi, karena swasembada bukan peristiwa sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan disiplin dan koordinasi lintas sektor. Jika momentum ini terjaga, 2026 berpotensi menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, dan 2028 menjadi penutup kebergantungan pada impor, sekaligus penanda bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri menuju kedaulatan pangan.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bachtiar Utomo merespons polemik yang berkembang, termasuk kritik dari pakar hukum tata negara Feri Amsari tentang swasembada pangan. Bachtiar menegaskan, berbagai kritik yang meragukan capaian swasembada beras tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Bachtiar mengungkapkan, kunjungan langsung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ke sejumlah gudang Perum Bulog menjadi bukti konkret kondisi pangan nasional. "Pemerintah tidak bekerja berdasarkan asumsi. Fakta di lapangan menunjukkan cadangan beras pemerintah dalam kondisi sangat kuat. Gudang-gudang terisi optimal dan distribusi terpantau dengan baik," kata Bachtiar, dikutip Senin (20/4/2026).

Dia menekankan, hasil pantauan langsung memperlihatkan stok beras nasional berada pada level tinggi, bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah. Kondisi ini mencerminkan kesiapan negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Selain itu, Bachtiar menyoroti peningkatan produksi nasional yang signifikan. Dalam satu tahun terakhir, produksi beras mengalami lonjakan yang cukup besar, didorong oleh perluasan area tanam, perbaikan infrastruktur irigasi, serta kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.

"Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Produksi meningkat nyata, panen bertambah, dan petani merasakan langsung dampaknya," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa kombinasi antara stok yang melimpah dan produksi yang terus meningkat menjadi indikator kuat bahwa Indonesia berada di jalur yang benar menuju swasembada beras.

"Kalau stok penuh dan produksi naik, maka arah swasembada itu bukan lagi wacana, tetapi proses yang sedang berjalan dan semakin mendekati target," kata Bachtiar.

Terkait kritik yang dilontarkan Feri Amsari, Bachtiar menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan petani. "Pernyataan yang tidak berbasis data lapangan justru memicu keresahan. Banyak petani merasa apa yang mereka capai hari ini seolah diabaikan. Ini yang kemudian memunculkan protes," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa petani adalah pihak yang paling memahami kondisi riil produksi. Oleh karena itu, suara dan pengalaman mereka harus menjadi rujukan utama dalam menilai capaian sektor pangan nasional.

HKTI, lanjut Bachtiar, akan terus mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, termasuk memastikan sinergi antara produksi di tingkat petani dan pengelolaan cadangan nasional berjalan optimal. "Yang kita butuhkan sekarang adalah menjaga momentum, bukan membangun narasi yang tidak sesuai kenyataan. Fakta sudah jelas: stok kuat, panen meningkat, dan swasembada semakin nyata," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Cadangan beras pemerintah (CBP) nasional saat ini tercatat mencapai 4,9 juta ton. Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar dengan stok sekitar 1,2 juta ton. Di gudang Bulog wilayah Sidoarjo, kapasitas penyimpanan bahkan terlihat penuh hingga harus ditopang dengan penambahan gudang sewaan.

Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Bulog di Magelang, Jawa Tengah, untuk memastikan langsung ketersediaan stok beras nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi riil di lapangan.

Dalam peninjauan Presiden, rombongan melihat langsung gudang dengan kapasitas 7.000 ton yang terisi penuh. Temuan ini memperkuat keyakinan pemerintah bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman

Capaian ini ditopang kinerja produksi yang meningkat signifikan. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat naik 4,07 juta ton atau 13,29 persen. Dengan total kekuatan stok beras nasional kini termasuk yang berada di masyarakat dan potensi panen, diperkirakan mencapai 28 juta ton, setara dengan ketahanan pangan hingga 11 bulan ke depan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa, guru besar, dan pakar pertanian di Jawa Timur mengecek gudang Bulog di Sidoarjo, Ahad (19/4/2026). Ia menegaskan stok beras yang melimpah saat ini capaian yang belum pernah terjadi.

Mentan ingin seluruh elemen masyarakat bisa langsung melihat dan memastikan stok beras melimpah dan aman. Di sela peninjauan, Koordinator Umum Aliansi BEM Delta Sidoarjo, Sultan Saladin Batubara, mengapresiasi capaian tersebut sekaligus menyampaikan pandangan dari sisi mahasiswa.

“Per hari ini kita tahu secara nasional, ini ada 4,9 juta ton, di bawah kepemimpinan Mentan. Dan menurut saya pribadi, ketika Jawa Timur 1,2 juta ton, ini berarti penyumbang beras terbanyak,” kata Sultan.

Kepada mahasiswa yang ikut mengecek gudang Bulog, Mentan Amran meminta mereka melihat langsung kondisi riil di lapangan. “Banyak enggak beras ini? Selama Republik Indonesia merdeka, baru sekarang begini ya? Tidak pernah terjadi kan?” ujar Mentan Amran.

Mahasiswa pun menjawab serempak, “Tidak pernah terjadi.” Mentan Amran menegaskan capaian tersebut terjadi di pemerintahan saat ini, sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam pengawasan distribusi.

“Nah, sekarang distribusi tolong bantu kolaborasi. Yang penting dulu Anda lihat, cek seluruh gudang Indonesia dimanapun berada, silahkan mahasiswa, LSM, silahkan cek. Jangan kita beropini yang tidak benar,” katanya.

Menanggapi tawaran Mentan Amran, Sultan bersama mahasiswa lainnya menyatakan siap ikut terjun dalam proses distribusi. “Kami sebagai mahasiswa siap menjadi mitra, pemerintah untuk mengawal pendistribusiannya langsung di lapangan.”

Mentan Amran juga menyinggung adanya pihak yang tidak menginginkan Indonesia berdaulat pangan. “Tahu enggak? Memang ada orang tertentu tidak bahagia swasembada. Aku tanya mahasiswa, kira-kira siapa yang tidak bahagia kalau berdaulat pangan?” Mahasiswa spontan menjawab, “Mafia, mafia beras, importir.”

Mentan Amran pun mengajak mahasiswa untuk bersikap tegas terhadap praktik tersebut. “Jadi kita harus lawan ya? Iya dong mahasiswa, kita lawan mafia. Iya gitu, tantang, pokoknya tantang,” tegasnya.

Lebih lanjut, mentan Amran menekankan capaian swasembada beras didukung data lembaga kredibel. “Data ini bukan kementerian menyampaikan ini, bukan Bulog. Tapi boleh diverifikasi ke Bulog. Yang menyampaikan swasembada beras, yang pertama BPS, kemudian FAO. Kemudian USDA,” jelasnya.

Mentan Amran juga mengungkap kondisi gudang yang telah melampaui kapasitas hingga harus menyewa tambahan.

“Fakta ini kita lihat, penuh gudang, sewa gudang berapa tadi? 205 unit. Kapasitasnya? 615 ribu. Kita sewa karena gudang sudah penuh semua. Sekarang yang sudah diisi 250 ribu ton. Itu antre di luar,” ungkapnya.

Di akhir dialog, Amran kembali menegaskan pentingnya keberpihakan pada petani dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Kalau ada yang mengatakan tidak swasembada beras, berarti mau impor kan? Kalau mau impor, berarti dia pro pada petani negara lain. Berarti dia mengkhianati petani Indonesia yang 100 juta. Benar enggak?” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bachtiar Utomo menyatakan dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah memperkuat optimisme terhadap capaian swasembada komoditas tersebut.

“Pemerintah tidak bekerja berdasarkan asumsi. Fakta di lapangan menunjukkan cadangan beras pemerintah dalam kondisi sangat kuat. Gudang-gudang terisi optimal dan distribusi terpantau dengan baik,” kata Bachtiar dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Bachtiar menilai berbagai kritik yang meragukan capaian swasembada beras tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan merespons polemik yang berkembang, termasuk kritik dari seorang pengamat berinisial FA, yang dinilai tidak mencerminkan fakta aktual sektor pertanian nasional.

Menurut Bachtiar, kunjungan langsung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ke sejumlah gudang Perum Bulog menjadi bukti konkret kondisi pangan nasional.

Ia menekankan hasil pantauan langsung memperlihatkan stok beras nasional berada pada level tinggi, bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah. Kondisi itu mencerminkan kesiapan negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Selain itu, Bachtiar juga menyoroti peningkatan produksi nasional yang signifikan. Dalam satu tahun terakhir, produksi beras mengalami lonjakan yang cukup besar, didorong oleh perluasan area tanam, perbaikan infrastruktur irigasi, serta kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.

“Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Produksi meningkat nyata, panen bertambah, dan petani merasakan langsung dampaknya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan kombinasi antara stok yang melimpah dan produksi yang terus meningkat menjadi indikator kuat bahwa Indonesia berada di jalur yang benar menuju swasembada beras.

“Kalau stok penuh dan produksi naik, maka arah swasembada itu bukan lagi wacana, tetapi proses yang sedang berjalan dan semakin mendekati target,” lanjut Bachtiar.

Terkait kritik yang dilontarkan pengamat inisial FA, Bachtiar menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan petani.

“Pernyataan yang tidak berbasis data lapangan justru memicu keresahan. Banyak petani merasa apa yang mereka capai hari ini seolah diabaikan. Ini yang kemudian memunculkan protes,” ujarnya.

Ia menegaskan petani adalah pihak yang paling memahami kondisi riil produksi. Oleh karena itu, suara dan pengalaman mereka harus menjadi rujukan utama dalam menilai capaian sektor pangan nasional.

HKTI, lanjut Bachtiar, akan terus mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, termasuk memastikan sinergi antara produksi di tingkat petani dan pengelolaan cadangan nasional berjalan optimal.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah menjaga momentum, bukan membangun narasi yang tidak sesuai kenyataan. Fakta sudah jelas: stok kuat, panen meningkat, dan swasembada semakin nyata,” tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi gudang yang memiliki kapasitas 7.000 ton dan saat ini dalam kondisi terisi penuh. Hal itu mencerminkan kesiapan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

"Jadi kunjungan ini bersifat mendadak, jadi tidak ada pemberitahuan, langsung mampir, sehingga ingin mengetahui sebetulnya atau catatan sebetulnya seperti apa," kata Sudaryono.

Wamentan menuturkan, dari sisi produksi, kinerja nasional menunjukkan tren yang sangat positif. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen, didukung oleh peningkatan luas panen dan berbagai kebijakan penguatan sektor pertanian.

"Cadangan Beras Pemerintah hingga April 2026 mencapai sekitar 4,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan terus bergerak menuju 5 juta ton. Capaian ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri," beber Sudaryono.

Ia menjelaskan, ketahanan pangan nasional tidak hanya ditopang oleh stok pemerintah, tetapi juga oleh ketersediaan beras di masyarakat serta potensi produksi yang masih akan berlangsung hingga akhir tahun.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga menegaskan stok CBP saat ini tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,8 juta ton hingga pertengahan April 2026.

Mentan pun meminta pihak yang meragukan ketersediaan stok beras di gudang Bulog untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kondisi yang sebenarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Langkah Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke gudang Bulog dinilai menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras.

Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir dalam keterangan di Jakarta, Minggu, mengatakan inspeksi mendadak (sidak) itu sekaligus menjawab berbagai keraguan yang selama ini muncul di ruang publik, termasuk kritik yang menyebut target swasembada sulit tercapai.

Dari hasil pantauan langsung di lapangan, stok beras nasional dalam kondisi aman dan terkendali.

"Langkah Presiden turun langsung ke lapangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja berdasarkan asumsi, tetapi data riil. Ini penting untuk menghapus keraguan publik soal swasembada," ujar Don Muzakir.

Dalam sidak tersebut, Prabowo dan Sudaryono memastikan kualitas dan kuantitas cadangan beras pemerintah tetap terjaga.

Presiden dan Wamentan juga berdialog langsung dengan jajaran Bulog untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta tidak terjadi penumpukan atau kekurangan di daerah tertentu.

Kehadiran Sudaryono yang dikenal dekat dengan petani juga memperkuat sinergi antara produksi di hulu dan pengelolaan stok di hilir. Hal itu menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Don Muzakir juga menambahkan sidak gudang Bulog itu secara tidak langsung membantah narasi pesimistis yang sebelumnya disampaikan sejumlah pihak yang meragukan capaian swasembada beras.

Dengan kondisi gudang yang terisi dan sistem distribusi yang terpantau, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

"Kalau melihat langsung kondisi di lapangan seperti ini, sulit untuk mengatakan swasembada itu hanya wacana. Justru ini bukti konkret," tuturnya.

Ia mengatakan saat ini pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat produksi dalam negeri melalui berbagai program strategis, mulai dari peningkatan luas tanam, perbaikan irigasi hingga dukungan langsung kepada petani.

"Dengan langkah-langkah tersebut, optimisme terhadap tercapainya swasembada beras semakin menguat, sekaligus mempertegas bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ucapnya.

Sebelumnya, Wamentan Sudaryono mendampingi Presiden Prabowo melakukan sidak ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4).

Sudaryono menjelaskan sidak itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah tetap dalam kondisi aman serta siap disalurkan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi gudang yang memiliki kapasitas 7.000 ton dan saat ini dalam kondisi terisi penuh. Hal ini mencerminkan kesiapan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jateng.

"Jadi, kunjungannya ini bersifat mendadak, tidak ada pemberitahuan, langsung mampir sehingga ingin mengetahui sebetulnya atau catatan sebetulnya seperti apa," katanya.

Bahkan, ungkap Sudaryono, pimpinan Bulog juga sengaja tidak kita beritahu agar Presiden dan dirinya mengetahui kondisi sebenar-benarnya di lapangan.

"Ternyata memang membanggakan, jadi stok cadangan beras pemerintah kita memang tinggi, gudang Bulog ini di mana-mana penuh. Kemarin saya juga sudah sidak di gudang Bulog tempat lain, termasuk Pak Mentan (Menteri Pertanian) sidak di Makassar, di Bone, dan lain-lain itu penuh semua. Itu menjadi catatannya," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan dari sisi produksi, kinerja nasional menunjukkan tren yang sangat positif. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen, didukung peningkatan luas panen dan berbagai kebijakan penguatan sektor pertanian.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026