Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan percepatan tanam menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengantisipasi perubahan iklim, khususnya ancaman El Nino, guna menjaga stabilitas produksi dan ketahanan pangan nasional.

"Percepatan tanam menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, terutama ancaman El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pangan," kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Sudaryono menekankan hal itu saat memimpin Gerakan Tanam Padi Serentak yang dilaksanakan di 16 provinsi yang dipusatkan di lokasi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mendorong percepatan pemanfaatan lahan CSR di Provinsi Jambi agar segera produktif, dengan target 5.000 hektare lahan dapat langsung masuk siklus tanam.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bergerak cepat meningkatkan produksi pangan pada sisa musim hujan.

“Sekarang momen yang tepat. Mumpung masih ada hujan, kita percepat tanam. Kalau tanam lebih cepat, panen juga lebih cepat. Semakin banyak yang ditanam, semakin besar hasil panen kita,” tutur Sudaryono.

Menurutnya, kunci keberhasilan CSR bukan hanya pada pencetakan lahan, tetapi memastikan lahan tersebut langsung dimanfaatkan. Karena itu, Kementerian Pertanian menurunkan penyuluh, Brigade Pangan, serta dukungan alat dan mesin pertanian agar proses tanam berjalan cepat dan efisien.

Di lapangan, tambah Sudaryono, percepatan tanam dilakukan secara serempak dengan memanfaatkan mekanisasi seperti rice transplanter dan drone. Pendekatan itu menjadi bagian dari modernisasi pertanian sekaligus menjawab tantangan keterbatasan tenaga kerja.

Wamentan Sudaryono yang juga Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menegaskan pemanfaatan alat dan mesin pertanian harus dimaksimalkan agar proses tanam lebih cepat dan efisien.

"Dengan dukungan penyuluh serta keterlibatan petani dan Brigade Pangan, kita pastikan lahan yang sudah dicetak bisa segera ditanami dan memberikan hasil nyata,” bebernya.

Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan dukungan sumber daya air guna menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino. Seluruh sumber air diidentifikasi dan dimanfaatkan untuk memastikan keberlanjutan pertanaman di lahan CSR.

“Kita identifikasi sumber air, siapkan pompa, sumur bor, dan manfaatkan air sungai agar lahan yang sudah dicetak tetap bisa ditanami,” ujarnya.

Ia menegaskan pemanfaatan waktu tanam menjadi faktor penting dalam menjaga produksi.

“Benih bisa kita bantu, pupuk bisa kita sediakan. Tapi air dan hujan tidak bisa kita datangkan. Jadi manfaatkan waktu yang ada untuk segera tanam,” tegasnya.

Sudaryono juga membuka ruang bagi petani dan pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan di lapangan, mulai dari benih hingga alat dan mesin pertanian, guna memastikan proses tanam berjalan optimal.

Dalam kegiatan tersebut, Wamentan bersama para petani dan generasi muda yang tergabung dalam ‘Brigade Pangan’ melakukan penanaman massal menggunakan teknologi pertanian modern, seperti alat rice transplanter hingga drone penabur benih/pupuk.

Menurutnya, penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) penting untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses tanam.

“Pemanfaatan alat dan mesin pertanian harus dimaksimalkan agar proses tanam lebih cepat dan efisien. Dengan dukungan penyuluh serta keterlibatan petani dan Brigade Pangan, kita pastikan lahan yang sudah dicetak bisa segera ditanami dan memberikan hasil nyata,” kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Langkah Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke gudang Bulog dinilai menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras.

Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir dalam keterangan di Jakarta, Minggu, mengatakan inspeksi mendadak (sidak) itu sekaligus menjawab berbagai keraguan yang selama ini muncul di ruang publik, termasuk kritik yang menyebut target swasembada sulit tercapai.

Dari hasil pantauan langsung di lapangan, stok beras nasional dalam kondisi aman dan terkendali.

"Langkah Presiden turun langsung ke lapangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja berdasarkan asumsi, tetapi data riil. Ini penting untuk menghapus keraguan publik soal swasembada," ujar Don Muzakir.

Dalam sidak tersebut, Prabowo dan Sudaryono memastikan kualitas dan kuantitas cadangan beras pemerintah tetap terjaga.

Presiden dan Wamentan juga berdialog langsung dengan jajaran Bulog untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta tidak terjadi penumpukan atau kekurangan di daerah tertentu.

Kehadiran Sudaryono yang dikenal dekat dengan petani juga memperkuat sinergi antara produksi di hulu dan pengelolaan stok di hilir. Hal itu menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Don Muzakir juga menambahkan sidak gudang Bulog itu secara tidak langsung membantah narasi pesimistis yang sebelumnya disampaikan sejumlah pihak yang meragukan capaian swasembada beras.

Dengan kondisi gudang yang terisi dan sistem distribusi yang terpantau, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

"Kalau melihat langsung kondisi di lapangan seperti ini, sulit untuk mengatakan swasembada itu hanya wacana. Justru ini bukti konkret," tuturnya.

Ia mengatakan saat ini pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat produksi dalam negeri melalui berbagai program strategis, mulai dari peningkatan luas tanam, perbaikan irigasi hingga dukungan langsung kepada petani.

"Dengan langkah-langkah tersebut, optimisme terhadap tercapainya swasembada beras semakin menguat, sekaligus mempertegas bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ucapnya.

Sebelumnya, Wamentan Sudaryono mendampingi Presiden Prabowo melakukan sidak ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4).

Sudaryono menjelaskan sidak itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah tetap dalam kondisi aman serta siap disalurkan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi gudang yang memiliki kapasitas 7.000 ton dan saat ini dalam kondisi terisi penuh. Hal ini mencerminkan kesiapan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jateng.

"Jadi, kunjungannya ini bersifat mendadak, tidak ada pemberitahuan, langsung mampir sehingga ingin mengetahui sebetulnya atau catatan sebetulnya seperti apa," katanya.

Bahkan, ungkap Sudaryono, pimpinan Bulog juga sengaja tidak kita beritahu agar Presiden dan dirinya mengetahui kondisi sebenar-benarnya di lapangan.

"Ternyata memang membanggakan, jadi stok cadangan beras pemerintah kita memang tinggi, gudang Bulog ini di mana-mana penuh. Kemarin saya juga sudah sidak di gudang Bulog tempat lain, termasuk Pak Mentan (Menteri Pertanian) sidak di Makassar, di Bone, dan lain-lain itu penuh semua. Itu menjadi catatannya," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan dari sisi produksi, kinerja nasional menunjukkan tren yang sangat positif. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen, didukung peningkatan luas panen dan berbagai kebijakan penguatan sektor pertanian.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Hari ini kami mendiskusikan salah satu topik utamanya adalah bagaimana India itu kemudian bisa mengamankan kebutuhan pasokan ureanya

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty bertemu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono membahas rencana impor pupuk urea dari Indonesia guna mendukung kebutuhan pertanian di negara tersebut.

"Hari ini kami mendiskusikan salah satu topik utamanya adalah bagaimana India itu kemudian bisa mengamankan kebutuhan pasokan ureanya yang salah satu sumbernya adalah berasal dari Indonesia," kata Wamentan Sudaryono usai menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty di Jakarta, Kamis.

Wamentan menyebut hubungan Indonesia dan India memiliki kedekatan historis, budaya, serta kerja sama ekonomi yang telah terjalin kuat dan saling menguntungkan dalam berbagai sektor pembangunan.

Dalam perdagangan, kedua negara saling memenuhi kebutuhan komoditas penting, baik Indonesia yang mengimpor sejumlah produk dari India maupun mengekspor berbagai komoditas unggulan ke negara tersebut.

Lebih lanjut Sudaryono menyebutkan berdasarkan perhitungan pemerintah, terdapat potensi kelebihan produksi urea sekitar 1,5 juta ton yang dapat dialokasikan untuk ekspor setelah kebutuhan domestik terpenuhi secara optimal.

Kelebihan produksi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memenuhi permintaan dari negara sahabat, termasuk India yang tengah membutuhkan pasokan pupuk untuk musim tanam mendatang.

Meski begitu, Wamentan menjelaskan Indonesia tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri sebelum mempertimbangkan ekspor guna menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas produksi pertanian.

Ia menuturkan musim tanam di India yang berlangsung pada Juli hingga September bertepatan dengan periode relatif rendah dari aktivitas tanam di Indonesia sehingga membuka ruang pengaturan pasokan.

Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengekspor urea ke India namun tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan peluang pasar internasional.

Adapun detail teknis terkait volume, waktu pengiriman, serta mekanisme kerja sama, tambah Wamentan, akan dibahas lebih lanjut antara perusahaan pupuk nasional Indonesia dan mitra industri pupuk di India.

Wamentan mengungkapkan saat ini total kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai 14,65 juta ton per tahun, yang terdiri dari urea sebesar 9,36 juta ton, NPK 4,52 juta ton, ZA 750 ribu ton, dan ZK 20 ribu ton per tahun.

Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty menyambut positif peluang kerja sama tersebut dan menegaskan kesiapan India untuk mengimpor pupuk dari Indonesia melalui skema antar pemerintah.

“Bapak Wamentan telah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa ekspor hanya akan dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Jika terdapat surplus, maka kami akan sangat senang untuk membelinya dari Indonesia melalui skema kerja sama antar pemerintah,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Rahmad Pribadi menegaskan kebijakan ekspor akan dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan siklus tanam nasional.

“Kita ekspor ketika kebutuhan dalam negeri mencukupi. Kalau hitungan total nasional kan ada ekses tapi kita tahu ada musim tanam dan musim di luar tanam. Kita tidak mungkin ekspor saat musim tanam,” jelas Rahmad.

Dari sisi ketersediaan, stok pupuk nasional dalam kondisi sangat memadai dengan dukungan produksi yang terus berjalan.

“Saat ini (stok pupuk) 1,2 juta ton, ditambah produksi harian sekitar 25.000 ton urea dan 15.000 ton NPK. Jadi sangat cukup,” ujar Rahmad.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga siap mengambil peran lebih luas sebagai mitra strategis dalam mendukung ketahanan pangan global.

Sebelumnya, Wamentan Sudaryono juga menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bruce Brazier pada Rabu (15/4).

Pertemuan itu juga membahas peluang kerja sama sektor pertanian, khususnya terkait impor pupuk urea dari Indonesia, di tengah dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok pupuk dunia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan adanya disrupsi ini, banyak negara membutuhkan urea. Indonesia memiliki keunggulan karena mampu memproduksi urea dari gas alam domestik, sehingga kita tidak bergantung pada impor untuk komoditas tersebut,

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier menemui Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono untuk menjajaki peluang impor pupuk dari Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan di tengah gejolak geopolitik global.

"Jadi saya menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia yang ada di Jakarta. Kita bicara banyak hal, khususnya urusan pertanian dan khususnya lagi adalah terkait pupuk," kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Sudaryono menyampaikan pihaknya telah menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian pada Rabu (15/4), guna membahas peluang kerja sama di sektor pertanian, khususnya terkait impor pupuk urea dari Indonesia.

Pertemuan itu berlangsung di tengah dinamika global akibat gangguan rantai pasok pupuk dunia. Menurutnya, kondisi geopolitik global, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz, telah mempengaruhi distribusi pupuk dunia.

Sekitar sepertiga pasokan pupuk global melewati jalur tersebut, sehingga gangguan yang terjadi berdampak signifikan terhadap ketersediaan pupuk internasional.

“Dengan adanya disrupsi ini, banyak negara membutuhkan urea. Indonesia memiliki keunggulan karena mampu memproduksi urea dari gas alam domestik, sehingga kita tidak bergantung pada impor untuk komoditas tersebut,” tutur Wamentan.

Kapasitas produksi pupuk urea nasional yang dikelola PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai sekitar 9,36 juta ton hingga 9,4 juta ton per tahun.

Ia menyebutkan, pada tahun 2026, ditargetkan produksi urea mencapai 7,8 juta ton, dengan kebutuhan subsidi 6,3 juta ton dan terdapat potensi ekspor 1,5 juta ton untuk mengamankan stok domestik. Surplus ini membuka peluang ekspor ke berbagai negara, termasuk Australia.

Namun demikian, Wamentan menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

"Kebutuhan pupuk untuk petani Indonesia adalah super prioritas. Setelah itu terpenuhi, baru sisa produksi dapat dialokasikan untuk ekspor,” tegasnya.

Menurutnya, minat terhadap urea Indonesia tidak hanya datang dari Australia, tetapi juga dari sejumlah negara lain seperti India, Filipina, dan Brasil. Meski demikian, pemerintah tetap berhati-hati agar tidak menjanjikan pasokan yang melebihi kemampuan produksi nasional.

Sudaryono juga menjelaskan, hubungan perdagangan pupuk antara Indonesia dan Australia bersifat timbal balik. Indonesia, di satu sisi, mengekspor urea, namun di sisi lain juga mengimpor bahan baku seperti fosfat, termasuk jenis DAP (Diammonium Phosphate), dari Australia.

“Ini hubungan yang resiprokal. Kita saling membutuhkan. Yang penting adalah bagaimana kita mengamankan kepentingan nasional sekaligus menjaga hubungan dagang yang sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memastikan ketersediaan pupuk dalam negeri, khususnya pupuk subsidi, dalam kondisi aman. Tingginya serapan pupuk oleh petani disebut sebagai indikator meningkatnya aktivitas tanam di berbagai daerah.

“Kalau ada petani yang tidak menemukan pupuk di kios, itu lebih kepada distribusi yang sedang berjalan cepat. Dalam 1–2 hari biasanya sudah tersedia kembali. Artinya pupuk ada dan cukup,” jelasnya.

Ke depan, pemerintah juga berencana melakukan peremajaan pabrik-pabrik pupuk yang sudah tua untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi nasional, sekaligus memaksimalkan peluang ekspor di tengah tingginya permintaan global.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak hanya mampu menjaga ketahanan pupuk nasional, tetapi juga berpotensi memperkuat posisinya sebagai pemasok pupuk di pasar internasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk nasional tetap aman meski terjadi gangguan distribusi global akibat konflik yang berdampak pada rantai pasok pupuk dunia.

"Jadi untuk kebutuhan pupuk kita, para petani kita, jutaan petani kita yang membutuhkan pupuk dan pupuk subsidi ini aman dalam negeri tanpa ada gangguan apa pun," kata Wamentan usai menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier di Jakarta, Rabu malam.

Menurut dia terganggunya jalur Selat Hormuz memengaruhi suplai pupuk internasional, mengingat sebagian besar distribusi pupuk dunia melewati kawasan tersebut dalam perdagangan global.

Namun demikian, Indonesia relatif stabil karena produksi urea berbasis gas alam domestik mampu mencukupi kebutuhan petani tanpa ketergantungan signifikan terhadap impor bahan baku utama.

Untuk komponen lain seperti fosfat dan kalium, pemerintah telah mengantisipasi melalui diversifikasi impor dari berbagai negara guna menjaga kesinambungan pasokan dalam negeri.

Dengan total produksi pupuk mencapai sekitar 14,5 juta ton, pemerintah optimistis kebutuhan nasional dapat terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas sektor pertanian di tengah dinamika global.

"(Produksi) kita cukup. Total kebutuhan pupuk urea (secara nasional sekitar) 6,8 juta ton," beber Wamentan.

Di lapangan, lanjut dia, tingginya serapan pupuk oleh petani menjadi sinyal positif meningkatnya aktivitas tanam yang sejalan dengan upaya peningkatan produksi pangan nasional.

Meski demikian, ia mengakui distribusi terkadang mengalami jeda singkat akibat tingginya permintaan, namun ketersediaan pupuk secara umum tetap terjamin dan mencukupi.

"Jadi kalau misalnya ada petani nyari pupuk di kios barangkali belum ada, tunggu 1-2 hari insya Allah nanti barang itu akan ada. Jadi bukan pupuknya nggak ada, pupuknya ada, tersedia dan cukup. Saya pastikan itu. Hanya ini karena distribusi ini jadi kejar-kejaran antara produksi dan kebutuhan pupuk," jelasnya.

Pemerintah juga terus memantau kebutuhan pupuk berdasarkan data tanam nasional yang dicatat secara rutin oleh penyuluh pertanian di berbagai wilayah.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara produksi, distribusi, dan kebutuhan pupuk di tingkat petani tetap terjaga secara optimal.

"Ini sinyal yang positif. Kenapa? Artinya petani kita menebus pupuk berarti banyak nanam. Jadi kalau banyak nebus pupuk itu artinya banyak nanam," tambah Wamentan.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menegaskan sektor pupuk nasional memiliki ketahanan yang cukup kuat menghadapi tekanan global sekaligus mendukung keberlanjutan produksi pertanian.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

sektor ini dapat menjadi kunci dalam pengendalian perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai bagian dari transformasi menuju pertanian rendah emisi dan berkelanjutan.

Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam implementasi NEK karena tidak hanya menjadi sumber emisi gas rumah kaca (GRK), tetapi juga berfungsi sebagai penyerap karbon melalui praktik budidaya berkelanjutan.

“Dengan penerapan teknologi rendah emisi dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, sektor ini dapat menjadi kunci dalam pengendalian perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru,” ujarnya.

Wamentan menambahkan, kesiapan sektor pertanian dalam implementasi NEK juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi asing, seiring terbukanya perdagangan karbon internasional.

Melalui mekanisme ini, investor global dapat membeli kredit karbon dari Indonesia, sehingga membuka peluang pembiayaan bagi proyek-proyek rendah karbon di sektor pertanian.

Lebih lanjut, Sudaryono menyatakan upaya ini sejalan dengan visi Indonesia dalam Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 serta komitmen penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC).

Pemerintah sendiri telah menargetkan penurunan emisi sektor pertanian sebesar 10 juta ton CO2 ekuivalen pada 2030, sebagai bagian dari target nasional.

Selain itu, RPJMN 2025–2029 juga menekankan pentingnya integrasi pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan pangan, energi, dan air, serta transisi menuju ekonomi hijau dan Net Zero Emission dengan target penurunan emisi hingga 30,11 persen pada 2029.

Untuk mempercepat implementasi NEK, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen ekonomi karbon lintas sektor, termasuk sektor pertanian yang mencakup subsektor persawahan, peternakan, dan perkebunan.

Ia menambahkan, Kementan sendiri sejak 2019 telah menjalankan berbagai program penurunan emisi.

Beberapa di antaranya pengembangan biogas, peningkatan cadangan karbon tanah melalui pupuk organik, penumbuhan desa organik, penggunaan varietas padi rendah emisi, perbaikan kualitas pakan ternak, pemupukan berimbang, pengelolaan lahan gambut, serta sekuestrasi karbon pada tanaman hortikultura dan perkebunan.

Selain itu, pemerintah tengah menyelesaikan regulasi turunan berupa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait struktur dan tata kerja Komite Pengarah NEK, serta Peraturan Menteri Pertanian tentang penyelenggaraan instrumen ekonomi karbon di sektor pertanian.

Kementan juga tengah menyusun berbagai peta jalan strategis, antara lain Net Zero Emission (NZE) sektor pertanian, Enhanced NDC (ENDC), Second NDC (SNDC), serta peta jalan implementasi NEK sektor pertanian.

Dalam implementasinya, Kementan akan memperkuat sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) berbasis data real-time, mengembangkan praktik pertanian rendah emisi, meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh dalam literasi karbon, serta mendorong skema insentif ekonomi seperti carbon pricing dan result-based payment.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bongkar ratoon itu penting. Jadi kita cari varietas yang standarnya bagus, dengan pengeluarannya yang bagus, sehingga rendemennya itu bagus

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu menjadi salah satu strategi untuk memacu produksi gula nasional.

Sudaryono saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, mengatakan bongkar ratoon merupakan upaya dengan membongkar total tanaman lama (ratoon) yang produktivitasnya menurun, lalu menggantinya dengan bibit baru yang unggul guna meningkatkan tonase tebu dan rendemen gula.

“Bongkar ratoon itu penting. Jadi kita cari varietas yang standarnya bagus, dengan pengeluarannya yang bagus, sehingga rendemennya itu bagus,” kata Wamentan.

Ia menilai penggunaan varietas tanaman komoditas yang lebih unggul dapat memengaruhi produksi hingga 20-30 persen.

Oleh karena itu, lanjutnya, kini pemerintah mendorong penggunaan bibit unggul dalam kegiatan di sektor pertanian dan mencapai target swasembada gula.

“Kalau Indonesia itu bisa meningkatkan rendemennya tinggi … itu bukan hanya kita ini swasembada gula, bahkan harga gulanya bisa kita turunkan,” ujar Wamentan Sudaryono.

Selain bongkar ratoon, pembukaan lahan baru juga ia sebut menjadi langkah lainnya untuk mendorong peningkatan produksi gula dan mempercepat pencapaian target swasembada gula.

“Mau tidak mau kita cari lahan baru yang cocok untuk penduduk, tanpa harus mengganggu ekologi,” ujar Sudaryono.

Di sisi lain, Wamentan juga mengatakan pihaknya tak hanya mendorong swasembada pangan seperti gula, tapi juga memacu sektor pertanian untuk berkontribusi dalam perekonomian hijau melalui implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

“Pertanian itu juga bisa menjadi penyerap karbon. Dengan jutaan petani dan lahan yang luas, sektor ini bisa menjadi pemasok kredit karbon global dan juga menarik investasi hijau,” kata Sudaryono.

Pemerintah, kata dia, telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan instrumen ekonomi karbon secara lintas sektor.

“Adaptasi dan mitigasi menjadi dua pendekatan utama dalam menghadapi perubahan iklim, yang saling melengkapi dalam meningkatkan ketahanan sekaligus penurunan emisi,” ujar Wamentan.

Ia melanjutkan adaptasi difokuskan pada peningkatan kapasitas sektor pertanian agar lebih tangguh terhadap dampak iklim.

“Sementara, mitigasi diarahkan untuk mengurangi efek gas rumah kaca (GRK), peningkatan penyerapan karbon, dan termasuk mendorong sektor agrikultur dan Forestry and Other Land Use (FOLU) menjadi net sink,” kata Sudaryono.

“Ini adalah kondisi ketika suatu sektor atau ekosistem menyerap lebih banyak emisi gas rumah kaca daripada yang dilepaskan,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini semua pemerintah perhatikan. Semua, bagaimana caranya gejolak di luar itu kemudian tidak banyak berimbas secara langsung signifikan di dalam negeri,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan pemerintah mengawal adanya isu atau potensi kenaikan harga komoditas kedelai imbas perang antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel.

“Ya, kita monitor. Kita monitor semua. Tugas pemerintah itu, kan, ya, tidak hanya kita ngomong kedelai, kita ngomongin BBM, ngomongin itu semua, kan. Ada impor, ada ekspor,” kata Wamentan saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

“Ini semua pemerintah perhatikan. Semua, bagaimana caranya gejolak di luar itu kemudian tidak banyak berimbas secara langsung signifikan di dalam negeri,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga kedelai tetap terkendali di tengah isu lonjakan harga kedelai impor hingga Rp20 ribu per kilogram (kg).

Pemerintah sendiri juga telah menetapkan Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) kedelai di tingkat konsumen atau perajin tahu dan tempe.

Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, HAP kedelai lokal maksimal di Rp11.400 per kg, sementara HAP untuk kedelai impor maksimal di Rp12.000 per kg.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta para importir untuk tidak menaikkan harga kedelai secara berlebihan guna menjaga stabilitas pangan.

“Kedelai nanti kita minta kepada seluruh importir jangan menaikkan harga terlalu tinggi. Marilah kita menjaga stabilitas harga pangan dan kita ada empati perasaan peduli kepada saudara-saudara kita,” kata Amran di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4).

Ia memberikan perhatian khusus pada kenaikan harga kedelai yang mulai berdampak pada perajin tahu dan tempe di tingkat masyarakat.

Terkait penyebab pasti kenaikan harga kedelai di pasar domestik, Amran mengaku masih mendalaminya dan segera berkoordinasi dengan jajaran direktorat jenderal (ditjen) terkait untuk mematangkan langkah intervensi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan pemerintah tengah menjajaki peluang ekspor beras ke Malaysia dengan potensi permintaan mencapai 200 ribu ton.

Rencana ini muncul di tengah melimpahnya cadangan beras nasional.

"Bahkan, kemarin salah satu direktur kami juga diminta berangkat ke Malaysia karena ada permintaan impor beras tidak kurang dari 200 ribu ton. Ini cukup besar jumlahnya," ujar Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

"Nah, sekarang sedang dijajaki, mudah-mudahan bisa memberikan peluang ekspor kita ke negara-negara tetangga kita demikian," lanjutnya.

Ia menegaskan kondisi stok beras nasional saat ini dalam posisi kuat sehingga tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri, termasuk stabilitas harga pangan.

"Yang mana kita ketahui bersama bahwa beras kita dalam posisi yang luar biasa cadangan stoknya. Jadi kami yakinkan tidak ada kenaikan harga pangan, khususnya beras untuk masyarakat Indonesia (di tengah geopolitik global)," ujarnya.

Di sisi lain, Rizal juga memaparkan perkembangan penyerapan beras Bulog hingga pertengahan April 2026. Hingga 13 April 2026, realisasi serapan telah mencapai 48,7 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton.

"Kita juga laporkan tadi kepada Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman), Pak Wamentan (Sudaryono) bahwa capaian serapan Bulog sampai dengan hari ini tanggal 13 April 2026 adalah mencapai sekitar 48,7 persen (dari target serapan 4 juta ton) yang mana 48,7 persen itu sekitar 1,9 juta ton beras untuk serapan bulan April tanggal 13 ini," ujarnya.

Sejalan dengan itu, stok beras Bulog terus meningkat. Hingga tanggal yang sama, cadangan beras tercatat lebih dari 4 juta ton dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam waktu dekat.

"Sedangkan untuk stok beras Bulog sampai tanggal 13 April 2026 ini adalah sebesar 4,72 juta ton. Ini prediksi kami dalam waktu dekat, prediksi kami dalam seminggu ke depan atau bahkan 10 hari ke depan tembus mencapai 5 juta ton stok beras Bulog yang ada di gudang Bulog," ujar Rizal.

Wamentan Sudaryono sebelumnya menyebut pemerintah membuka peluang ekspor beras ke sejumlah negara, termasuk Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini. Hal ini sejalan dengan peningkatan produksi beras nasional dalam beberapa waktu terakhir.

Pemerintah juga telah merealisasikan ekspor perdana beras ke Arab Saudi sebanyak 2.280 ton pada awal 2026 dan membuka peluang ekspansi pasar ke negara lain di kawasan.

[Gambas:Youtube]

Kondisi ini membuat banyak negara di dunia kini membutuhkan pasokan urea dari Indonesia. Kita adalah salah satu produsen urea terbesar di dunia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut Indonesia siap mengekspor 1,5 juta ton pupuk, memanfaatkan peluang pasar global akibat terganggunya jalur distribusi internasional di Selat Hormuz kawasan Timur Tengah.

“Kita punya rencana dalam setahun ini kita punya stok dan bisa ekspor pupuk sebanyak 1,5 juta ton totalnya," kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Menurut Wamentan Sudaryono, saat ini sepertiga distribusi pupuk dunia melewati Selat Hormuz dan sebagian besar pasokannya berasal dari kawasan tersebut.

Namun, gangguan yang terjadi di wilayah itu menyebabkan banyak negara mengalami kesulitan pasokan pupuk, terutama urea.

“Kondisi ini membuat banyak negara di dunia kini membutuhkan pasokan urea dari Indonesia. Kita adalah salah satu produsen urea terbesar di dunia,” ujar Wamentan.

Sudaryono menyebutkan sejumlah negara telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka. Pemerintah India, Filipina, dan Australia bahkan telah menyampaikan minatnya secara langsung.

“Pemerintah India sudah menghubungi kami. Saya juga telah menerima surat dari pemerintah Filipina dan Australia. Mereka siap membeli dengan harga berapa pun,” katanya.

Lebih lanjut, Wamentan menjelaskan rencana sebelumnya untuk menutup sejumlah pabrik pupuk dalam negeri kini dibatalkan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan global yang membuka peluang ekspor lebih luas bagi Indonesia.

“Pabrik-pabrik yang tadinya direncanakan untuk kita suntik mati, tapi sekarang tidak jadi. Karena ternyata permintaan sangat tinggi,” jelasnya.

Dia juga menuturkan dirinya telah melaporkan perkembangan hal itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk potensi komunikasi dari pemimpin negara lain terkait kebutuhan pupuk.

Dalam satu tahun ke depan, lanjut Wamentan, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) telah menargetkan ekspor pupuk mencapai 1,5 juta ton. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan pupuk untuk petani dalam negeri tetap menjadi prioritas utama sebelum melakukan ekspor.

"Dan pastinya kebutuhan pupuk petani di dalam negeri pasti kita penuhi terlebih dahulu. Itu tidak akan kita utak-atik,” tegas Wamentan Sudaryono, yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan ekspor pupuk urea tetap dilakukan sepanjang kebutuhan domestik terpenuhi, dengan prioritas utama menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan bagi sektor pertanian nasional.

Dalam kondisi saat ini Indonesia masih mampu mengekspor pupuk urea guna membantu memenuhi kebutuhan negara-negara tetangga yang mengalami keterbatasan pasokan di tengah penutupan Selat Hormuz akibat gejolak global Timur Tengah.

Rahmad menyebutkan negara tujuan ekspor pupuk urea Indonesia selama ini antara lain Australia, India, termasuk Filipina.

Dia juga menyebutkan kapasitas produksi pupuk urea secara nasional mencapai 8,8 juta ton secara operasional, meskipun kapasitas terpasang sebesar 9,4 juta ton.

Menurutnya, meskipun harga urea global meningkat tajam dari sekitar 400 dolar AS per ton menjadi 800 dolar AS per ton, Indonesia tetap aman karena sebagian besar kebutuhan dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Terkait kuota ekspor, Pupuk Indonesia menyebutkan jumlahnya berkisar sekitar 1,5 juta ton, namun penyaluran tetap fleksibel mengikuti kondisi pasokan domestik.

"Yang penting Indonesia aman dulu baru ekspor," kata Rahmad ditemui usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (2/4).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

ada kebocoran dari gula rafinasi ke pasar rumah tangga. Ini yang harus kita benahi bersama

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendorong pengetatan impor serta penguatan hilirisasi gula, agar produk yang dihasilkan petani tebu di dalam negeri bisa terserap secara maksimal.

"Intinya swasembada gula itu banyak menanam, banyak panen dan banyak produksi. Tapi yang terjadi sekarang paradoks, kita masih impor gula sementara gula hasil petani justru tidak laku,” kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Sudaryono menyoroti derasnya impor gula rafinasi yang berdampak pada tidak terserapnya gula produksi petani tebu dalam negeri. Kondisi itu turut menekan harga di tingkat petani dan mengganggu stabilitas pasar gula nasional.

Ia menegaskan pentingnya penguatan sektor hilir sebagai langkah strategis untuk memastikan hasil produksi petani terserap optimal serta memiliki nilai tambah yang berkelanjutan.

Dia menuturkan upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi tebu melalui berbagai program di sektor hulu sudah berjalan masif. Namun, lemahnya pengaturan di sektor hilir justru menimbulkan paradoks di lapangan.

Menurut dia, kondisi tersebut dipicu oleh membanjirnya gula rafinasi ke pasar konsumsi, yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri.

Hal tersebut justru menyebabkan harga gula petani menjadi tidak kompetitif dan menurunkan semangat petani untuk menanam tebu.

“Kalau impor gula dibatasi, seharusnya gula petani laris. Tapi kenyataannya tidak, karena ada kebocoran dari gula rafinasi ke pasar rumah tangga. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.

Wamentan Sudaryono yang akrab dipanggil Mas Dar menekankan pentingnya penguatan regulasi di sektor hilir, termasuk pengawasan distribusi gula rafinasi agar tidak masuk ke pasar konsumsi.

Ia juga menyambut baik usulan agar tata niaga gula diatur melalui satu pintu oleh BUMN guna memastikan distribusi lebih terkendali.

“Kalau distribusi diatur satu pintu melalui BUMN, kita bisa memastikan gula rafinasi tidak membanjiri pasar konsumsi. Ini penting untuk melindungi petani,” katanya.

Di sisi hulu, pemerintah telah menggelontorkan berbagai dukungan bagi petani tebu, termasuk program bongkar ratoon dengan anggaran mencapai Rp2,5 triliun untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, dukungan berupa subsidi pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga perluasan areal tanam ditargetkan mencapai 200 ribu hektare.

Dengan total intervensi yang diperkirakan mencapai Rp4 triliun, pemerintah menargetkan peningkatan produksi gula nasional hingga 1 juta ton.

“Kalau kebocoran di hilir bisa kita tutup, maka investasi Rp4 triliun itu bisa menghasilkan tambahan 1 juta ton gula. Dengan asumsi harga Rp17 ribu per kilogram, potensi nilai tambah yang dihasilkan bisa mencapai Rp17 triliun,” jelas Wamentan.

Ia menambahkan peningkatan produksi dalam negeri tidak hanya berdampak pada pengurangan impor, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Substitusi impor itu penting. Impor memang bukan hal yang ideal, tapi kalau bisa kita gantikan dengan produksi dalam negeri, itu jauh lebih baik. Selain meningkatkan pendapatan petani, juga memperkuat ekonomi nasional,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wamentan menegaskan bahwa Kementerian Pertanian siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan, termasuk komoditas gula, melalui kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan peningkatan produktivitas lahan dan optimalisasi frekuensi tanam menjadi kunci utama dalam mendorong swasembada serta memperkuat ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

"Kunci utama terletak pada peningkatan produktivitas lahan serta optimalisasi frekuensi tanam," kata Wamentan dalam seminar Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, serta diikuti akademisi dan mahasiswa, Sudaryono menegaskan upaya mewujudkan swasembada pangan secara keseluruhan terus diperkuat melalui peningkatan produksi serta kebijakan yang tepat.

“Agar panen lebih banyak, maka yang harus dilakukan adalah menanam lebih banyak. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan produktivitas di lahan yang sama serta meningkatkan frekuensi tanam dalam satu tahun,” ujar Wamentan.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas petani, termasuk menggenjot hasil panen per hektare melampaui rata-rata saat ini.

Selain itu, Kementan juga terus melakukan optimalisasi indeks pertanaman agar lahan petani dapat ditanami lebih sering dalam satu tahun.

Lebih lanjut, Wamentan menekankan keberhasilan swasembada pangan tidak lepas dari dukungan kebijakan strategis pemerintah.

Salah satu yang krusial adalah perbaikan infrastruktur irigasi. Ia mencontohkan, pembangunan 61 bendungan pada era sebelumnya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kewenangan dalam pembangunan jaringan irigasi hingga tingkat tersier.

“Melalui Instruksi Presiden terkait irigasi, kini seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah dapat berperan dalam pembangunan jaringan irigasi. Dengan anggaran mencapai Rp12 triliun pada 2025, perbaikan irigasi diharapkan mampu memastikan ketersediaan air bagi petani,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketersediaan air juga menjadi faktor kunci dalam produksi pertanian sehingga ketahanan pangan semakin kuat.

“Petani bisa membeli benih dan pupuk sendiri, tetapi tanpa air, mereka tidak dapat menanam. Karena itu, irigasi menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Selain irigasi, reformasi kebijakan pupuk juga menjadi langkah penting. Sebelumnya, distribusi pupuk bersubsidi terkendala panjangnya rantai birokrasi yang melibatkan banyak pihak.

Kini, lanjut Sudaryono yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyatakan melalui penyederhanaan regulasi, distribusi pupuk dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran melalui pendataan oleh penyuluh pertanian, verifikasi Kementerian Pertanian, hingga penyaluran oleh produsen ke kelompok tani.

Kebijakan lain yang turut mendorong semangat petani adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan itu dinilai mampu menjaga harga saat panen sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi petani.

“Dengan kebijakan yang tepat, meskipun lahan dan jumlah petani tidak bertambah, bahkan anggaran belum meningkat signifikan, target swasembada tetap bisa dicapai,” kata Sudaryono.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaimain menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan pada sembilan komoditas strategis yang dicapai sejak awal tahun 2026.

Sembilan komoditas pangan itu meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026