Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pemerintah mengalokasikan Rp14 triliun pada 2026 untuk merevitalisasi irigasi guna meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Sudaryono mengatakan pemerintah telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp12 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2026 sebagai bagian dari program revitalisasi jaringan irigasi yang berlanjut hingga 2029.

"(Tahun) 2026 ini (anggaran yang dialokasikan) Rp14 triliun, dan akan diteruskan sampai dengan 2029. Diharapkan di ujung tahun sampai dengan 2029 itu, semua irigasi yang memang diperlukan untuk diperbaiki, itu kita perbaiki semua," kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan percepatan revitalisasi dilakukan sebagai respons atas aspirasi petani yang masih menghadapi kendala pasokan air akibat ribuan hektare lahan dengan jaringan irigasi yang belum optimal.

Ia berharap seluruh jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan dapat diselesaikan secara bertahap, sehingga pada akhir 2029 seluruh infrastruktur pendukung pertanian tersebut berfungsi secara optimal.

Menurutnya, perbaikan irigasi akan meningkatkan indeks pertanaman, sehingga petani dapat menanam lebih dari satu kali dalam setahun dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

"Kita harapkan dengan adanya irigasi orang bisa nanam, di musim kemarau bisa nanam. Yang tadinya nanam sekali bisa dua kali, yang dua kali jadi tiga kali," katanya.

"Dan, itu selain negara kita dapat produktivitas petani, tapi petaninya juga tambah sejahtera, karena yang tadinya panen sekali bisa panen lebih dari sekali," tambah Sudaryono.

Ia menegaskan pemerintah terus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional melalui pembenahan irigasi, penyediaan benih berkualitas, dan modernisasi alat mesin pertanian.

Komitmen tersebut disampaikan saat berdialog dan menyerap aspirasi petani dan nelayan dalam Kopdar Tani dan Nelayan di sela Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII di Gorontalo, Selasa (23/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar mengatakan keberhasilan Indonesia menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan gula patut disyukuri.

Namun, pemerintah tidak berhenti pada capaian tersebut dan terus melakukan berbagai perbaikan agar swasembada pangan semakin kokoh dan berkelanjutan.

"Nggak impor pangan lagi, nggak impor beras lagi, nggak impor jagung lagi, nggak impor gula lagi. Itu kita syukuri, sembari kita juga secara perlahan kita perbaiki apa yang memang harus kita perbaiki," kata dia.

Menurutnya, pemerintah terus memastikan ketersediaan benih berkualitas, memperkuat sarana produksi, serta membenahi jaringan irigasi agar pembangunan pertanian semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Misalnya, kita bagaimana membangun pertanian yang baik, sebaik pertanian yang di tempat lain, di Papua. Membangun pertanian di Papua sebagus pertanian di provinsi lain. Irigasi kita perbaiki, kepastian benih yang baik dan berkualitas kita pastikan dan seterusnya," bebernya.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat menjadikan swasembada pangan sebagai bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa.

"Presiden Prabowo telah komit untuk membangun swasembada ini bukan hanya bagian dari ekonomi, tapi menjadi bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa kita," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kita sudah swasembada, tidak impor lagi

Gorontalo (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dan menghentikan impor beras melalui peningkatan produksi pertanian serta perluasan areal tanam di berbagai daerah.

"Kita sudah swasembada, tidak impor lagi," kata Sudaryono saat memberikan sambutan pada kegiatan temu sukses petani, nelayan dan penyuluh di Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Selasa.

Menurut dia, keberhasilan tersebut dicapai melalui strategi sederhana namun konsisten, yakni meningkatkan luas tanam sehingga produksi dan hasil panen ikut meningkat.

"Rahasianya adalah banyak menanam sehingga banyak panen," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, juga terus memperluas program cetak sawah di sejumlah daerah seperti Papua, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Khusus di Gorontalo, luas cetak sawah mencapai sekitar 5.000 hektare.

Ia menjelaskan program cetak sawah dilakukan pada lahan yang sebelumnya belum produktif dan tetap mempertahankan hak kepemilikan masyarakat atas lahan tersebut.

Selain itu, pemerintah memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani.

Sudaryono mengatakan sektor pertanian saat ini telah menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan peningkatan produksi sejumlah komoditas pangan.

Ia menyebut Indonesia tidak lagi mengimpor cabai dan telur, bahkan telah melakukan ekspor telur, daging ayam, serta produk perikanan.

Sementara komoditas yang masih bergantung pada impor antara lain daging sapi, susu, bawang putih, kedelai, dan gandum.

"Kita terus berupaya agar ketergantungan impor komoditas tersebut dapat dikurangi melalui peningkatan produksi dalam negeri," katanya.

Pewarta: Faradila Alim
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Pertanian (Kementan) menjajaki pemanfaatan sejumlah kebun teh yang sudah tidak beroperasi di wilayah Bandung, Jawa Barat, untuk dijadikan lahan budidaya bawang putih.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sekitar 100 ribu hektare (ha) lahan guna mengejar target swasembada bawang putih dalam beberapa tahun ke depan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini masih menghadapi dua tantangan utama dalam program swasembada bawang putih, yakni ketersediaan lahan di dataran tinggi dan penyediaan bibit dalam jumlah besar.

"Kalau ini cukup menanam bawang putih di kurang lebih 100 ribu hektare. Tantangannya yang pertama adalah mencari tempat karena bawang putih tidak bisa ditanam di semua lokasi, harus di daerah tinggi," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurut dia, pemerintah saat ini telah memiliki beberapa sentra bawang putih yang digunakan sebagai basis pengembangan bibit, yakni di Sembalun, Nusa Tenggara Barat (NTB), Temanggung, Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Namun untuk mencapai target swasembada, pemerintah membutuhkan tambahan lahan yang sesuai dengan karakteristik tanaman bawang putih.

Karena itu, Kementan menggandeng sejumlah BUMN pangan dan perkebunan untuk ikut terlibat dalam pengembangan komoditas tersebut.

"Tadi sudah didiskusikan dengan asosiasi petani bawang, (Perum) Bulog, ID Food, dan juga PTPN (PT Perkebunan Nusantara). Jadi BUMN terlibat. Offtaker pembibitan ini adalah ID Food dan Bulog," ujarnya.

Sudaryono mengatakan PTPN tak hanya berperan sebagai penyedia lahan, tetapi juga akan ikut menanam bawang putih di area perkebunan yang dinilai cocok.

Salah satu lokasi yang kini masuk dalam penjajakan adalah kawasan perkebunan teh di Bandung yang sebagian lahannya sudah tidak lagi beroperasi.

"Kita sedang bicara dengan Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bagaimana di daerah Bandung sana itu kebun teh ada sebagian yang sudah tidak beroperasi kemudian bisa kita konversi menjadi lahan untuk bawang putih," ujarnya.

Ia menegaskan Kementan sejauh ini telah mengidentifikasi kebutuhan lahan sekitar 100 ribu ha untuk mendukung target swasembada bawang putih.

Menurutnya, mencari lahan bukan tantangan terbesar karena Indonesia masih memiliki cukup banyak kawasan dataran tinggi yang berpotensi dikembangkan.

"Kementerian Pertanian sudah identifikasi. Mencari 100 ribu hektare lahan itu sebetulnya bukan hal yang sulit karena kita memang punya tempatnya," ujar Sudaryono.

Meski demikian, ia menilai tantangan yang lebih besar justru berada pada sektor pembibitan. Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan impor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

Sudaryono menyebut lebih dari 90 persen kebutuhan bawang putih nasional saat ini masih berasal dari impor. Karena itu, pemerintah tidak hanya harus menyiapkan lahan, tetapi juga membangun sistem pembibitan dalam negeri secara bertahap.

Menurut dia, bibit bawang putih impor tidak bisa langsung digunakan secara masif untuk areal tanam yang luas karena perlu proses penangkaran dan penyesuaian dengan kondisi iklim Indonesia.

"Kalau bibit dari luar langsung ditanam untuk 100 ribu hektare belum tentu tumbuh optimal. Harus ada penyesuaian agroklimat dan proses penangkaran terlebih dahulu," ujarnya.

Ia menambahkan pengembangan bibit menjadi alasan pemerintah memperkirakan target swasembada bawang putih tidak bisa dicapai dalam waktu singkat.

Pemerintah memperkirakan dibutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat tahun untuk membangun ketersediaan bibit sekaligus memperluas areal tanam hingga mencapai target 100 ribu ha.

Selama proses itu berjalan, pemerintah juga akan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor.

"Sembari berjalan ini nanti kuota impornya insyaallah akan terus kita kurangi dengan mendorong produktivitas dalam negeri kita," ujar Sudaryono.

Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia setop impor bawang putih. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk mengejar target swasembada bawang putih dalam 3 hingga 4 tahun.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare (ha) pada tahun ini.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan program itu menjadi langkah awal pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih, yang saat ini masih mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.

"Keinginan Presiden (Prabowo Subianto) adalah bagaimana bawang putih sebagai barang pokok penting ini bisa swasembada," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurutnya, target swasembada bawang putih dinilai lebih realistis dibanding swasembada beras. Sebab, kebutuhan lahan untuk budi daya bawang putih relatif lebih kecil.

Pemerintah memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 100 ribu ha lahan tanam bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kendati demikian, tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan lahan maupun minat petani, melainkan penyediaan bibit dalam jumlah besar, serta sesuai dengan kondisi iklim Indonesia.

Sudaryono menjelaskan bawang putih tak bisa ditanam di sembarang wilayah. Komoditas tersebut membutuhkan kawasan dataran tinggi seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara yang selama ini menjadi sentra pengembangan bawang putih nasional.

"Tantangannya adalah bagaimana kita menyediakan bibit yang cukup. Jadi tiga tempat itu lebih diarahkan untuk pembibitan secara massal," ujarnya.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin mengandalkan impor bibit untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 100 ribu ha. Selain jumlahnya terbatas, bibit impor juga perlu melalui proses adaptasi agar sesuai dengan kondisi agroklimat di dalam negeri.

Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem penangkaran bibit oleh petani dengan pendampingan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan.

Dalam skema tersebut, petani akan menerima bantuan bibit dari pemerintah untuk dikembangkan menjadi bibit baru. Setelah panen, petani diwajibkan mengembalikan bibit sebanyak 1,5 kali dari jumlah yang diterima, sementara sisanya dapat dijual secara bebas.

"Pemerintah memberikan bridging bibitnya. Jadi petani dikasih bibit, kemudian setelah panen dikembalikan satu setengah kali dan sisanya boleh dijual," kata Sudaryono.

Ia menjelaskan biaya pembibitan bawang putih tergolong tinggi. Untuk satu hektare lahan, kebutuhan biaya produksi mencapai sekitar Rp120 juta, dengan komponen bibit mencapai sekitar Rp75 juta.

Karena itu, pemerintah akan menanggung kebutuhan bibit tersebut melalui dukungan APBN. Berdasarkan perhitungan Kementan, kebutuhan anggaran untuk program pembibitan 5.000 ha mencapai sekitar Rp375 miliar atau mendekati Rp400 miliar.

Sudaryono mengatakan program pembibitan itu mulai dijalankan tahun ini. Selain target 5.000 ha yang didukung APBN, pemerintah juga berharap BUMN dan sektor swasta ikut mengembangkan pembibitan hingga 20 ribu ha.

"Mulai dari tahun ini. APBN untuk 5.000 hektare. BUMN dan swasta diharapkan 20 ribu hektare karena kita mengarah ke 100 ribu hektare," ujar Sudaryono.

Pemerintah memperkirakan itu tersebut mulai menunjukkan hasil dalam 3-4 tahun ke depan. Pada periode itu, impor bawang putih diharapkan mulai berkurang secara bertahap seiring meningkatnya produksi dalam negeri.

"Kita harapkan dalam 3-4 tahun konsumsi yang selama ini dipenuhi impor akan berangsur-angsur berkurang. Syukur-syukur sudah nol dan kita bisa swasembada," ujar Sudaryono.

Upaya mengejar swasembada bawang putih dilakukan di tengah tren penurunan impor dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor bawang putih Indonesia selama lima tahun terakhir memang cenderung menurun. Pada 2021, volume impor tercatat mencapai 602.745 ton, lalu turun menjadi 566.175 ton pada 2022.

Penurunan berlanjut pada 2023 menjadi 564.027 ton dan kembali menyusut menjadi 555.886 ton pada 2024. Tren penurunan paling tajam terjadi pada 2025 ketika impor bawang putih turun menjadi 450.339 ton atau merosot sekitar 18,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, pasokan bawang putih Indonesia masih didominasi impor. BPS mencatat China tetap menjadi negara asal utama impor bawang putih Indonesia sepanjang periode 2021-2025.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk mempercepat penyediaan bibit bawang putih sebagai bagian dari program swasembada komoditas tersebut.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare (ha) pada tahun ini.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan program itu menjadi langkah awal pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih yang saat ini masih mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.

"Keinginan Presiden (Prabowo Subianto) adalah bagaimana bawang putih sebagai barang pokok penting ini bisa swasembada,"  ujar  Sudaryono dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurut dia, target swasembada bawang putih dinilai lebih realistis dibanding swasembada beras karena kebutuhan lahan yang relatif lebih kecil.

Pemerintah memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 100 ribu ha lahan tanam bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kendati demikian, tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan lahan maupun minat petani, melainkan penyediaan bibit dalam jumlah besar dan sesuai dengan kondisi iklim Indonesia.

Sudaryono menjelaskan bawang putih tak bisa ditanam di sembarang wilayah. Komoditas tersebut membutuhkan kawasan dataran tinggi seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara yang selama ini menjadi sentra pengembangan bawang putih nasional.

"Tantangannya adalah bagaimana kita menyediakan bibit yang cukup. Jadi tiga tempat itu lebih diarahkan untuk pembibitan secara massal," ujarnya.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin mengandalkan impor bibit untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 100 ribu ha. Selain jumlahnya terbatas, bibit impor juga perlu melalui proses adaptasi agar sesuai dengan kondisi agroklimat di dalam negeri.

Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem penangkaran bibit oleh petani dengan pendampingan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan.

Dalam skema tersebut, petani akan menerima bantuan bibit dari pemerintah untuk dikembangkan menjadi bibit baru. Setelah panen, petani diwajibkan mengembalikan bibit sebanyak 1,5 kali dari jumlah yang diterima, sementara sisanya dapat dijual secara bebas.

"Pemerintah memberikan bridging bibitnya. Jadi petani dikasih bibit, kemudian setelah panen dikembalikan satu setengah kali dan sisanya boleh dijual," kata Sudaryono.

Ia menjelaskan biaya pembibitan bawang putih tergolong tinggi. Untuk satu hektare lahan, kebutuhan biaya produksi mencapai sekitar Rp120 juta, dengan komponen bibit mencapai sekitar Rp75 juta.

Karena itu, pemerintah akan menanggung kebutuhan bibit tersebut melalui dukungan APBN. Berdasarkan perhitungan Kementan, kebutuhan anggaran untuk program pembibitan 5.000 ha mencapai sekitar Rp375 miliar atau mendekati Rp400 miliar.

Sudaryono mengatakan program pembibitan itu mulai dijalankan tahun ini. Selain target 5.000 ha yang didukung APBN, pemerintah juga berharap BUMN dan sektor swasta ikut mengembangkan pembibitan hingga 20 ribu ha.

"Mulai dari tahun ini. APBN untuk 5.000 hektare. BUMN dan swasta diharapkan 20 ribu hektare karena kita mengarah ke 100 ribu hektare," ujar Sudaryono.

Pemerintah memperkirakan itu tersebut mulai menunjukkan hasil dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Pada periode itu, impor bawang putih diharapkan mulai berkurang secara bertahap seiring meningkatnya produksi dalam negeri.

"Kita harapkan dalam tiga-empat tahun konsumsi yang selama ini dipenuhi impor akan berangsur-angsur berkurang. Syukur-syukur sudah nol dan kita bisa swasembada," ujar Sudaryono.

Upaya mengejar swasembada bawang putih dilakukan di tengah tren penurunan impor dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor bawang putih Indonesia selama lima tahun terakhir memang cenderung menurun. Pada 2021, volume impor tercatat mencapai 602.745 ton, lalu turun menjadi 566.175 ton pada 2022.

Penurunan berlanjut pada 2023 menjadi 564.027 ton dan kembali menyusut menjadi 555.886 ton pada 2024. Tren penurunan paling tajam terjadi pada 2025 ketika impor bawang putih turun menjadi 450.339 ton atau merosot sekitar 18,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, pasokan bawang putih Indonesia masih didominasi impor. BPS mencatat China tetap menjadi negara asal utama impor bawang putih Indonesia sepanjang periode 2021-2025.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun melalui pengembangan lahan tanam dan penguatan pembibitan.

“Kita butuh at least tiga-empat tahun untuk bisa mencapai swasembada (bawang putih) ini,” kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Target tersebut ditentukan guna mengurangi ketergantungan impor komoditas bawang putih yang saat ini masih mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.

Menurut dia, kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada bawang putih diperkirakan sekitar 100 ribu hektare.

Luasan tersebut dinilai lebih kecil dibandingkan kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada beras yang mencapai jutaan hektare.

Sudaryono mengatakan tantangan utama program tersebut bukan terletak pada minat petani, melainkan penyediaan lahan yang sesuai dan ketersediaan bibit dalam jumlah besar.

Ia menjelaskan bawang putih tidak dapat ditanam di semua wilayah karena membutuhkan dataran tinggi dengan kondisi agroklimat tertentu.

Saat ini, beberapa sentra yang telah dikembangkan antara lain Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

Selain lahan, penyediaan bibit menjadi tantangan terbesar dalam upaya mencapai swasembada karena kebutuhan benih untuk pengembangan hingga 100 ribu hektare tidak dapat dipenuhi dalam waktu singkat.

Menurut dia, bibit yang tersedia harus terlebih dahulu ditangkarkan dan disesuaikan dengan kondisi agroklimat Indonesia sebelum digunakan untuk perluasan areal tanam secara massal.

“Sehingga swasembada ini tidak bisa kemudian dalam waktu satu tahun jadi,” ujar dia.

Untuk mendukung percepatan program tersebut, pemerintah menyiapkan pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare pada tahun 2026 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta diharapkan turut mengembangkan sekitar 20 ribu hektare sebagai bagian dari upaya menuju target 100 ribu hektare lahan bawang putih nasional.

Sudaryono mengatakan biaya pembibitan bawang putih mencapai sekitar Rp120 juta per hektare, dengan komponen bibit sekitar Rp75 juta per hektare.

Tingginya porsi biaya bibit tersebut, menurut dia, menjadi salah satu alasan pemerintah memberikan dukungan pembibitan karena kebutuhan modal yang relatif besar dapat menjadi kendala bagi petani penangkar.

“Sehingga Rp75 juta dari Rp120 juta per hektare total tadi itu kemudian dalam bentuk dikasih pinjaman bibit dari Kementerian Pertanian,” ujar dia.

Melalui skema tersebut, petani mengembangkan bibit yang diterima dan mengembalikan hasil sebesar satu setengah kali dari jumlah bibit awal, sementara sisanya dapat dijual.

Bibit yang dikembalikan tersebut kemudian disalurkan kembali kepada petani lain sehingga ketersediaan benih nasional dapat terus bertambah dan mendukung perluasan areal tanam bawang putih.

“Setelah panen itu jadi bibit yang lain, dikembalikan satu setengah kali, sisanya boleh dijual bebas. Satu setengah kali-nya kita putarkan lagi ke petani, begitu terus seterusnya,” ujar dia.

Dalam program tersebut, Perum Bulog dan ID Food akan berperan sebagai offtaker hasil pembibitan, sedangkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dilibatkan dalam kegiatan budidaya dan penyediaan lahan tanam.

Kementan juga menjajaki pemanfaatan lahan perkebunan dataran tinggi yang tidak lagi produktif, termasuk sebagian lahan perkebunan teh, untuk mendukung perluasan areal tanam bawang putih.

Lebih lanjut, Sudaryono menyebutkan bahwa pengurangan impor bawang putih diperkirakan mulai terlihat pada pertengahan tahun depan seiring bertambahnya ketersediaan bibit dan meningkatnya produksi dalam negeri.

“Paling tidak mulai tengah tahun depan itu sudah ada pengurangan dari kuota impor yang ada,” katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membantah tudingan bahwa proyek kawasan pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan menyebabkan penggusuran masyarakat.

Ia menegaskan program cetak sawah yang dijalankan pemerintah dilakukan atas persetujuan pemilik lahan dan tidak bertujuan mengambil alih tanah masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono merespons munculnya berbagai kritik terhadap proyek kawasan pangan di Merauke, termasuk yang mengemuka setelah film dokumenter Pesta Babi ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut Sudaryono, kekhawatiran masyarakat terhadap dugaan penggusuran merupakan bentuk kepedulian yang perlu dihargai. Namun, ia menilai setiap tudingan tetap perlu diverifikasi secara langsung.

"Kalau dia lihatnya dari film misalnya Pesta Babi di Papua, ayo. Kemudian saya dan Pak Nusron, kan ini dua-duanya berurusan dengan food estate atau cetak sawah ini. Tinggal ayo kita datang ke sana. Siapa yang digusur, di mana ada penggusuran?" ujar Sudaryono dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6).

"Dan kita lihat di mana orang yang tadinya baik-baik jadi susah atau yang tadinya susah jadi lebih baik, itu kita harus cek," lanjutnya.

[Gambas:Youtube]

Ia mengaku terbuka mengajak mahasiswa, aktivis, maupun kelompok masyarakat untuk melihat langsung pelaksanaan program di lapangan.

Bahkan, Sudaryono menawarkan agar mahasiswa ikut terlibat dalam kegiatan serupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lokasi-lokasi pengembangan lahan pertanian baru di Papua.

"Kami siap. Ayo, bahkan saya berharap ada kelompok mahasiswa yang kami jadikan semacam KKN di tempat-tempat itu. Tidak hanya di Merauke, tetapi juga di Papua Pegunungan, Sarmi, Papua Barat Daya, dan daerah-daerah lain tempat kami melakukan cetak sawah," ujarnya.

Sudaryono menjelaskan program cetak sawah dilakukan berdasarkan usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang diajukan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Setelah usulan diverifikasi, pemerintah membantu mengubah lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi sawah.

Ia menegaskan kepemilikan lahan tetap berada di tangan masyarakat setelah proses cetak sawah selesai.

"Yang dicetak sawah ini tanah siapa? Tanahnya orang atas persetujuan yang punya tanah. Kemudian yang tadinya tanah nganggur, kami cetak jadi sawah. Setelah jadi sawah punya siapa? Punya dia," katanya.

Menurut Sudaryono, pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk mengambil keuntungan dari lahan tersebut maupun melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat.

"Kalau itu tanah adat, ya mekanismenya harus ada persetujuan. Setelah setuju dicetak sawah, kemudian punya siapa? Punya mereka," ujarnya.

Ia juga menolak anggapan bahwa program food estate dijalankan dengan cara memindahkan atau menyingkirkan masyarakat dari lahannya.

"Bukan berarti seperti bikin real estate lalu orang digusur-gusur. Enggak sesimpel itu," kata Sudaryono.

Dalam kesempatan sama, Sudaryono mengklaim program pengembangan kawasan pangan di Merauke mulai menunjukkan dampak terhadap stabilitas harga pangan di daerah tersebut.

Ia mengungkapkan pemerintah telah mencetak sawah sekitar 60 ribu hektare dalam dua tahun terakhir atau sejak 2025 hingga 2026, dari target sekitar 70 ribu hingga 80 ribu hektare.

Menurut dia, informasi yang diterimanya dari Bupati Merauke dan Gubernur Papua Selatan menunjukkan harga pangan, khususnya beras, relatif stabil sejak program berjalan.

"Bupati dan gubernur menyampaikan bahwa dengan adanya cetak sawah food estate ini, harga pangan khususnya beras di Merauke relatif stabil," ujarnya.

Sudaryono mengatakan tujuan utama program tersebut adalah memperkuat produksi pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber pangan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Ia menegaskan pemerintah tidak hanya mendorong penanaman padi, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan komoditas lain seperti sagu, jagung, maupun umbi-umbian sesuai preferensi masyarakat setempat.

"Mereka mau sagu, kita bantu sagu. Mereka mau padi, kita bantu padi. Mereka mau jagung, kita kasih jagung," katanya.

Meski demikian, Sudaryono menegaskan pemerintah siap menerima kritik maupun laporan apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program di lapangan.

"Kalau memang ada pelanggaran, ya di mana pelanggarannya. Kalau ada pelanggaran hukum, kita harus laporkan secara hukum. Tidak ada masalah," ujarnya.

JAKARTA - Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi) Muhammad Natsir merespons agenda diskusi yang dihadiri Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Wamentan Sudaryono, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Universitas Gadjah Mada (UGM) berujung digeruduk mahasiswa dan dibubarkan. Natsir menyoroti runtuhnya logika berpikir para pelaku pembubaran yang dinilai telah mengidap penyakit narsisme sosiologis.

"Sungguh menggelikan. Logika pergerakan kalian di mana? Kalau diskusi mahasiswa dibubarkan pemerintah, kalian mengamuk dan berteriak fasis, antidemokrasi. Tapi begitu ada diskusi yang narasumbernya kebetulan berada di lingkaran pemerintah, kalian sendiri yang bertindak anarkis membubarkannya. Ini namanya maling teriak maling. Kalian mengutuk otoritarianisme, tapi kelakuan kalian di lapangan jauh lebih otoriter dan anti-dialog," tegas Natsir, Rabu (17/6/2026).

Natsir yang juga merupakan mantan aktivis mahasiswa Jogja ini menyebut tindakan anarkis yang disertai dengan perusakan, pemukulan mobil pejabat negara, serta caci maki menggunakan kata-kata kotor membuktikan bahwa oknum-oknum mahasiswa tersebut mengalami krisis eksistensi keilmuan. Dia menambahkan, kajian yang buruk membuat mereka kehilangan argumen ilmiah, sehingga beralih menggunakan otot dan premanisme.

"Jangan lacur kata Reformasi atau Revolusi jika isi kepala kalian kosong. Forum diskusi adalah ruang suci akademik yang tidak boleh diintervensi oleh anarki. Kalau kalian tidak sepakat dengan posisi politik narasumber, patahkan argumen mereka dengan data di meja debat, bukan dengan cara-cara purba yang memalukan almamater UGM," ucapnya.

Natsir menantang para aktor intelektual di balik pembubaran tersebut untuk berhadapan langsung dengannya dalam forum debat ilmiah terbuka mengenai arah pemerintahan dan demokrasi. "Foksi secara resmi meminta pihak universitas tidak tinggal diam dan segera memproses hukum serta memberikan sanksi akademis terberat bagi oknum mahasiswa yang merusak citra Yogyakarta sebagai Kota Pelajar," pungkasnya.

YOGYAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari buka suara merespons agenda diskusi yang dihadiri Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Wamentan Sudaryono, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Universitas Gadjah Mada (UGM) berujung digeruduk mahasiswa dan dibubarkan. Qodari menegaskan, dialog wajib dikedepankan dalam praktik negara demokrasi.

Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam upaya menjalankan dan terus meningkatkan kualitas program prioritas nasional. “Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Dia menilai, adanya anomali dari peristiwa tersebut. Menurutnya, sebagian mahasiswa merestui, bahkan diketahui otoritas kampus. “Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujar Qodari.

Qodari menilai, penolakan yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut bentuk amarah semata. Ia menekankan, pentingnya dialog yang dilakukan.

“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” pungkasnya.

Kronologi

Sebelumnya, kegiatan yang dihadiri 3 jajaran Kabinet Merah Putih itu dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB itu awalnya berjalan tertib. Mahasiswa yang hadir mengikuti jalannya diskusi dengan tenang dan duduk di area dekat panggung.

Dalam pemaparannya, Sudaryono menjelaskan alasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Subianto menyiapkan skema ekspor melalui satu pintu. Menurutnya, Indonesia mengalami kebocoran besar akibat perbedaan laporan ekspor antara dalam negeri dan luar negeri.

"Kalau kita jual nikel atau sawit ke luar negeri, banyak kasus yang laporannya di dalam negeri dan laporannya di luar negeri berbeda. Jadi, di Indonesia mereka bisa berbohong, di luar negeri mereka tidak. Itulah alasan Pak Prabowo ingin semuanya menjadi satu pintu. Rp15 ribu triliun lebih selisih laporan impor yang menjadi kehilangan bangsa ini," jelas Wamentan.

Setelah itu, Nusron Wahid yang menjadi penanggap berikutnya menyampaikan keyakinannya terhadap berbagai program pemerintahan Prabowo yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyebut Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang meski menghadapi tekanan kondisi global.

Situasi mulai berubah ketika Budiman Sudjatmiko mendapat giliran berbicara. Pada saat itu, sejumlah massa dari luar gedung mulai masuk dan menempati area tribun.

Dalam paparannya, Budiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membungkam masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Pernyataan itu disampaikan terkait kasus yang menimpa Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, yang sebelumnya viral setelah mengunggah kondisi mobilnya yang disebut dipasangi alat detektor oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Namun, sesaat setelah menyampaikan pernyataan tersebut, sekelompok massa yang berada di tribun belakang bergerak menuju panggung. Awalnya, Budiman masih menunggu dan bersedia berdialog langsung dengan mereka.

Situasi kemudian semakin sulit dikendalikan karena jumlah massa yang naik ke atas panggung terus bertambah. Aksi saling dorong dan caci maki pun terjadi. Massa yang datang belakangan ikut merangsek ke depan dan mendorong petugas keamanan yang mengawal Budiman Sudjatmiko.

Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, petugas keamanan memutuskan mengevakuasi Budiman melalui pintu samping gedung demi menjaga keselamatannya. Meski demikian, Budiman disebut masih ingin tetap berada di lokasi untuk berdialog dengan mahasiswa.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membeberkan kronologi diskusi antara sejumlah pejabat pemerintah dan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung ricuh beberapa waktu lalu.

Menurut Sudaryono, kegiatan tersebut pada awalnya dirancang sebagai forum dialog antara pemerintah dan mahasiswa untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang berkembang di masyarakat.

Ia menjelaskan forum serupa sebenarnya bukan kali pertama dilakukan. Sebelum di UGM, dirinya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko telah beberapa kali berdiskusi dengan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya.

"Tujuannya dua, simpel saja. Kita memberi tahu dan mencari tahu. Kita memberi tahu apa yang pemerintah lakukan, dan kita mencari tahu aspirasi, pertanyaan, komplain, kesedihan, kekecewaan, maupun kemarahan masyarakat," kata Sudaryono dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6).

Ia mengatakan rombongan pemerintah datang ke UGM dengan tujuan mendengarkan sekaligus menjelaskan berbagai program yang sedang dijalankan pemerintah kepada sivitas akademika dan mahasiswa di Yogyakarta.

Menurut Sudaryono, acara sempat berlangsung normal selama sekitar 30 hingga 40 menit. Ia mengaku sudah menyampaikan paparan awal bersama Nusron dan Budiman sebelum sesi diskusi dibuka.

[Gambas:Youtube]

"Kami sampaikan juga, tanya apa saja. Bahkan kadang kami bilang, adili kami di sini. Secara demokratis kita adu argumen. Tanya, kami jawab. Kalau kurang puas, tanya lagi," ujarnya.

Namun situasi berubah ketika sekelompok peserta disebut memasuki area panggung sambil berteriak-teriak saat acara berlangsung.

Sudaryono mengaku tak terlalu terkejut dengan aksi tersebut karena menurutnya kejadian serupa pernah terjadi dalam forum diskusi lain. Biasanya, kata dia, peserta yang melakukan interupsi tetap diberikan kesempatan berbicara menggunakan mikrofon.

"Orang masuk panggung teriak-teriak, enggak ada masalah, kita kasih mikrofon. Kamu mau apa? Biasanya kemudian menjadi diskusi," katanya.

Akan tetapi, menurut Sudaryono, situasi di UGM berbeda. Ia menilai kelompok tersebut tidak menyampaikan pertanyaan atau aspirasi secara langsung, melainkan mengajak peserta lain untuk ikut naik ke panggung.

"Yang kami dapat bukan pertanyaan, bukan aspirasi, tetapi ada keinginan agar diskusi ini tidak terjadi," ujarnya.

Meski demikian, Sudaryono mengaku tetap berusaha mempertahankan jalannya dialog. Ia mengatakan pemerintah siap menerima kritik maupun ekspresi kemarahan mahasiswa selama disampaikan dalam bentuk diskusi.

"Kami ingin tahu sebenarnya yang membuat marah itu apa. Kalau tidak disampaikan, kami juga tidak mengerti apa yang menjadi persoalannya," katanya.

Ia menyebut situasi kemudian semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan adanya upaya pemukulan. Tim pengamanan akhirnya menyarankan dirinya dan Nusron meninggalkan lokasi.

Sudaryono membantah adanya aksi kejar-kejaran saat dirinya meninggalkan area acara.

"Kami keluar, masuk mobil, lalu menunggu di sana. Setelah itu ada yang mencari-cari dan meminta diskusi. Akhirnya kami keluar lagi dari mobil," ujarnya.

Menurut dia, dialog kemudian berlanjut secara informal di area luar kampus dengan peserta duduk bersama di atas aspal.

Dalam diskusi lanjutan tersebut, kata Sudaryono, mahasiswa menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait kemiskinan, program food estate, hingga isu Pesta Babi di Papua.

Ia mengaku seluruh pertanyaan tersebut dijawab secara langsung oleh perwakilan pemerintah yang hadir.

Sudaryono mengatakan dirinya sebenarnya menyayangkan diskusi formal di dalam ruangan tidak dapat berjalan hingga selesai. Menurut dia, forum resmi akan lebih baik karena seluruh pertanyaan dan jawaban dapat terdokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Meski demikian, ia menegaskan tidak menyesali peristiwa yang terjadi di UGM. Sebaliknya, ia menilai kejadian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa.

"Saya tidak marah dan tidak menyesal dengan kejadian yang ada di UGM. Saya merasa ini menjadi momentum bagaimana mahasiswa yang pintar-pintar ini bisa terkanalisasi dalam sebuah gerakan yang baik," ujarnya.

Sudaryono juga mengaku tetap optimistis terhadap peran mahasiswa dalam mengawal berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, kegelisahan dan kritik yang disampaikan mahasiswa menunjukkan adanya kepedulian terhadap kondisi masyarakat.

"Kegalauan mereka, kegundahan mereka, kemarahan mereka itu adalah sikap yang baik karena mereka peduli pada bangsa ini. Tugas pemerintah adalah menjawab kepedulian itu dengan penjelasan, kinerja, dan solusi," kata Sudaryono.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani saat harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia sedang tinggi merupakan kondisi yang tidak wajar.

Ia bahkan menduga ada pihak di rantai distribusi yang mengambil keuntungan terlalu besar.

Sudaryono mengatakan harga CPO global saat ini meningkat. Di saat yang sama, nilai tukar dolar AS yang lebih tinggi terhadap rupiah seharusnya ikut mendorong kenaikan nilai jual komoditas sawit dalam mata uang domestik.

Namun, kondisi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Harga TBS yang diterima petani di berbagai daerah dilaporkan mengalami penurunan.

"Ini anomali, jelas anomali. Harga CPO dunia naik, nilai tukar rupiahnya lebih tinggi. Artinya secara rupiah harga jualnya lebih tinggi. Tetapi di sisi petani terjadi penurunan harga pembelian TBS kelapa sawit. Ini anomali," kata Sudaryono dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6).

Ia mengaku menerima laporan dari berbagai asosiasi petani sawit yang dibinanya, termasuk dari sejumlah kepala daerah, mengenai penurunan harga TBS yang terjadi hampir merata di sentra-sentra produksi sawit nasional.

[Gambas:Youtube]

Dari berbagai laporan tersebut, Sudaryono menilai ada persoalan dalam rantai tata niaga sawit yang perlu mendapat perhatian.

"Sudah jelas keliru. Harga tinggi tapi harga belinya turun. Berarti ada somebody in the middle yang kemudian mengambil keuntungan terlalu besar," ujarnya.

Menurut Sudaryono, persoalan ini seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit. Ia mengaku selama ini belum banyak melihat sorotan publik terhadap kondisi tersebut.

Ia berharap kalangan mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang aktif melakukan advokasi dapat turut menyoroti persoalan yang dihadapi petani, termasuk anomali harga sawit saat ini.

"Misalnya tadi TBS sawit turun, itu kan jelas anomali, jelas salah. Saya berharap adik-adik mahasiswa sebagai salah satu kaum intelektual bisa melihat fenomena ini dan melakukan advokasi terhadap anomali yang memang terjadi," katanya.

Dalam kesempatan sama, Sudaryono kembali menyinggung rencana penerapan skema ekspor sawit satu pintu yang menurutnya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas sawit global.

Ia menuturkan sekitar 60 persen pasokan minyak sawit dunia berasal dari Indonesia. Namun selama ini harga sawit internasional masih banyak mengacu pada bursa di Rotterdam maupun Malaysia.

"Jadi kita ini penguasa dunia, namun sejauh ini harga itu tidak kita yang tentukan. Harga itu ditentukan di Rotterdam sama harga ditentukan di Malaysia. Kita yang harus menentukan harga itu," ujarnya.

Menurut dia, sistem ekspor satu pintu dapat memberikan kepastian harga sekaligus memperkuat perlindungan terhadap petani sawit dalam negeri.

Selain itu, pemerintah sebenarnya telah memiliki mekanisme penetapan harga TBS melalui peraturan Kementerian Pertanian yang diterapkan di tingkat daerah melalui keputusan gubernur.

Dalam mekanisme tersebut, penetapan harga dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, petani, serta pabrik kelapa sawit (PKS). Namun, Sudaryono mengatakan masih banyak keluhan terkait pelaksanaan aturan tersebut di lapangan.

"Sudah diputuskan harga di setiap provinsi, tapi kemudian pabrik kelapa sawitnya tidak membeli sesuai dengan harga yang ditentukan," ujarnya.

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sempat mengajak para mahasiswa untuk berdiskusi sebelum meninggalkan UGM. Namun, kata dia, diskusi itu tak terjadi, yang ada hanyalah penghakiman.

Budiman menuturkan, momen itu terjadi kala dirinya bersama Sudaryono dan Nusron meninggalkan lokasi diskusi bertajuk "Kopdar Bareng Mas Dar" di UGM Yogyakarta setelah suasana tak kondusif. Namun, Budiman mengaku terpisah dengan dua rekannya saat meninggalkan lokasi diskusi.

"Saya lewat pintu kiri langsung dimasukkan mobil, kemudian saya baru tahu bahwa ternyata dua kawan saya itu, dua menteri dan wakil menteri itu, rupanya ketika keluar, masuk mobil, dikepung mobilnya," kata Budiman dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Melihat kondisi itu, kata Budiman, Sudaryono dan Nusron keluar mobil untuk mengajak diskusi para mahasiswa. Bahkan, ia menyebut, keduanya dikerumuni massa.

"Tapi tidak terjadi diskusi, adanya penghakiman dan mereka diminta mengaku merasa bersalah. Tidak terjadi diskusi karena situasi juga tidak makin kondusif tapi malah makin tegang sehingga Pak Nusron dan Pak Daryono memutuskan tidak bisa diteruskan. Tidak lagi kondusif. Memang bukan diskusi yang terjadi," kata Budiman.

Padahal, ia mengungkapkan, pemerintah telah membuka ruang diskusi dan berdebat. Bahkan, ia menyebut, pemerintah ingin dikritik dan mendengarkan.

"Kami mau mendengarkan, bukan situasi chaotic dan bukan penggagalan. Jadi bagi kami ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi target kami diundang untuk berdialog," pungkasnya.