Bisnis.com, JAKARTA — Target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah produksi beras sebesar 10 juta ton pada 2029 melalui kawasan sentral produksi pangan (KSPP) atau food estate berisiko mengerek produksi emisi karbon Indonesia. Perluasan area tanam yang mengandalkan konversi lahan ini juga dapat menghadirkan masalah ekosistem karena degradasi jasa lingkungan.

Analisis yang dilakukan World Resources Institute (WRI) Indonesia mencatat bahwa program prioritas swasembada pangan melalui food estate berisiko gagal jika mengadopsi model yang diterapkan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, yakni tersentralisasi dan berbasis korporasi.

“Jika dilihat sejak tahun 1970-an hingga saat ini, hampir seluruh proyek serupa belum ada yang menuai sukses. Apalagi jika proyek ini dikelola secara sentralistik dan berbasis korporasi, sehingga pemerataan pembangunan yang menjadi cita-cita kita justru makin sulit terwujud,” kata Environmental Economist WRI Indonesia, Romauli Panggabean, dalam Stories to Watch Indonesia 2026, Selasa (3/3/2026).

Romauli melanjutkan bahwa cara produksi dengan model sentralistik dan berbasis korporasi berisiko menambah beban biaya tersembunyi dalam sistem pangan Indonesia yang sudah tinggi. Beban biaya ini berbentuk tingkat kesehatan masyarakat yang memburuk, degradasi lingkungan, serta kualitas kondisi sosio-ekonomi yang menurun.

“Hal ini karena program KSPP yang dilakukan dengan membuka lahan baru akan meningkatkan kontribusi emisi Indonesia. Tentunya, ini tidak sesuai dengan target pengurangan emisi kita,” imbuhnya.

Romauli menuturkan, perbaikan desain KSPP perlu ditempatkan dalam kerangka trisula pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Terlebih, sektor pertanian dan pangan masih memegang peran strategis dalam perekonomian nasional, baik dari sisi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), ketahanan saat pandemi, maupun penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar sepertiga total angkatan kerja.

Namun demikian, sekitar dua pertiga keluarga miskin di Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama di wilayah dengan kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) pertanian yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi semata tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Karena itu, WRI Indonesia merekomendasikan agar KSPP dikelola dengan pendekatan berbasis komunitas dan terdesentralisasi, serta berfokus pada optimalisasi lahan terdegradasi. Berdasarkan kajian terbatas lembaga tersebut, terdapat sekitar 3 juta hektare lahan terdegradasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk program KSPP.

Pemanfaatan lahan terdegradasi dinilai dapat menghindari pembukaan hutan dan lahan baru yang berisiko meningkatkan emisi karbon.

“Dengan memanfaatkan lahan-lahan ini, pembukaan lahan baru yang memunculkan emisi karbon sebenarnya dapat dihindari,” ujar Romauli.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis komunitas dinilai berpotensi mendorong penciptaan 32% hingga 48,9% pekerjaan hijau konvensional dari target 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan pemerintah. Artinya, program swasembada pangan tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga pada transformasi ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, pencapaian target tambahan produksi 10 juta ton beras pada 2029 juga perlu diiringi dengan penerapan prinsip agroekologi. Pendekatan ini menekankan intensifikasi berkelanjutan melalui perbaikan praktik budidaya, efisiensi input, dan penguatan sistem ekologi pertanian.

Berdasarkan pemodelan yang dikembangkan WRI Indonesia, kombinasi intensifikasi berbasis agroekologi, optimalisasi lahan terdegradasi, serta proteksi lahan sawah yang diperkuat melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2025 dinilai mampu mendukung target peningkatan produksi beras tanpa perlu membuka kawasan hutan baru.

Romauli menambahkan, meskipun beras masih menjadi indikator utama ketahanan pangan nasional, pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal. Pengembangan pangan lokal dinilai sejalan dengan agenda ekoregionalisasi sistem pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029.

“Tujuan swasembada pangan adalah tujuan bersama. Namun, cara mencapainya tidak boleh mengorbankan manusia, alam, dan iklim,” pungkasnya.

Development is not just about growth, but about transforming people's lives (Joseph Stiglitz; 2000)

Pembangunan kehutanan di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan ekonomi ketimbang ekologis. Sawit dan tambang adalah contoh nyata bagaimana kepentingan ekonomi mendestruksi kepentingan ekologis. Keberhasilan perhutanan sosial sebagai penyeimbang relasi ekonomi dan ekologis tidak mengubah pendekatan pembangunan negara terhadap hutan .

Di era pemerintahan Prabowo Subianto kebijakan pembangunan terhadap hutan utamanya kebijakan food estate dan ekspansi lahan Sawit baru. Ini adalah sikap negara untuk melanggengkan pendekatan ekonomi yang mengalienasi hutan dari ekologisnya sendiri.

Tak terbantahkan, luas hutan Indonesia terus berkurang setiap tahun. Alih fungsi lahan telah menyebabkan kerusakan hutan. Bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah diakibatkan deforestasi. Data menunjukkan, setidaknya luasan hutan Indonesia berkurang lebih dari dari 1 juta hektare pada 2020-2025.

Deforestasi tidak berkurang meskipun kebijakan moratorium konsesi lahan sawit telah dilakukan sejak 2018. Data Kementerian Kehutanan justru menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir, dari 113.500 hektare pada 2020 menjadi 166.450 hektare pada 2025. Artinya, deforestasi bertambah sekitar 10 ribu hektare setiap tahun.

Namun, pemerintah meyakini proyek food estate dan perluasan lahan sawit menjadi juru selamat dari ancaman krisis pangan global akibat ketidakstabilan iklim, perang, hingga perang dagang.

Proyek ini menempatkan Indonesia dalam kompleksitas kebijakan yang tidak sederhana. Di satu sisi, negara membutuhkan lompatan produksi untuk menghadapi ancaman krisis pangan global. Di sisi lain, ekspansi lahan menimbulkan konsekuensi ekologis terutama terkait deforestasi dan emisi karbon.

Perhutanan Sosial sebagai Jalan Tengah

Perhutanan sosial adalah jembatan di antara pertentangan dua kubu ekonomis dan ekologis. Program ini menempatkan hutan dan masyarakat sekitar hutan tidak lagi sebagai objek melainkan sebagai subjek pembangunan negara. Selain itu perhutanan sosial menjadi solusi maraknya konflik agraria, kemiskinan masyarakat hutan, sekaligus menjadi instrumen dalam menjaga kelestarian ekosistem.

Bagi negara dan masyarakat sekitar hutan program perhutanan sosial adalah kompromi di antara dua kepentingan. Bagi negara dapat mempermudah kepentingan kontrol atas kawasan hutan, sementara bagi masyarakat sekitar hutan dapat mengakomodasi kepentingan kebebasan dalam mengelola ruang hidup mereka.

Katadata Insight Center melakukan survei terhadap 193 pengurus Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang sudah menjalankan program pada lima skema perhutanan sosial di seluruh wilayah Indonesia pada 2025. Dari survei tersebut terlihat adanya peningkatan penghasilan rumah tangga yang terafiliasi dengan KUPS, baik sebagai pengurus maupun pekerja.

Data survei menampilkan sebesar 65,8% rumah tangga mengalami peningkatan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan penghasilan sebesar 47,7%. Selain itu Program Perhutanan Sosial juga terpotret dapat meningkatkan status ekonomi masyarakat sekitar hutan sebesar 36,8%.

Perhutanan sosial juga berhasil membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kawasan hutan. Terlihat dari 29,5% KUPS membuka lapangan pekerjaan baru di sekitar kawasan sekitar hutan.

Kota yang tadinya dipersepsikan sebagai ladang mencari penghidupan kini telah berubah. Ekonomi kawasan hutan mulai bergairah pascakehadiran perhutanan sosial. Tingkat urbanisasi pada anak muda sekitar kawasan hutan menurun. Laju anak muda kawasan hutan yang memilih untuk bekerja di kampung halaman setelah lulus pendidikan meningkat lebih dari 20% pascaprogram perhutanan sosial berjalan.

Secara sosial program perhutanan sosial memperkecil terjadinya konflik kawasan hutan, baik antara masyarakat dengan korporat, pemerintah, pengusaha dan masyarakat sendiri. Responden mengatakan, 84,3 % konflik kawasan hutan menurun pascaadanya program perhutanan sosial.

Program ini memiliki sumbangsih positif untuk menurunkan tindak kriminalitas di Kawasan sekitar hutan. Hasil survei juga memperlihatkan tindak illegal logging menurun tajam 79, 3% serta kasus pencurian kayu juga menurun drastis sampai 86,7%.

Dari sisi ekologis program ini sangat berdampak signifikan merehabilitasi dan meningkatkan kualitas tanah kawasan hutan. Hutan yang sebelum status perhutanan sosial menjadi kawasan asing dan terlarang bagi masyarakat sekitar hutan, kini menjadi rumah aman bagi mereka.

Kehadiran perhutanan sosial membuat masyarakat sekitar hutan menjadi aktor utama di balik kelestarian hutan. Terlihat dari hasil survei pemeliharaan dan rehabilitasi hutan meningkat pascaprogram perhutanan sosial dari 60% ke angka 99,5%. Kawasan hutan yang gundul kini menghijau drastis sekitar 77,7%. Kualitas tanah juga ikut membaik 68,9% dan udara bertambah sejuk 69,4%.

Bencana sekitar hutan juga menurun drastis setelah program perhutanan sosial, banjir menurun 56,8%, tanah longsor menurun 59,2% dan kebakaran hutan juga menurun 77,5%.

Menantikan Pembangunan Pro-Ekologis

Tidak bisa dipungkiri pembangunan ekonomi Indonesia sejak lama bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Hutan sebagai salah satu aset ekologis terbesar bangsa, kerap ditempatkan bukan sebagai fondasi keberlanjutan, melainkan sebagai cadangan lahan bagi ekspansi komoditas strategis.

Perluasan lahan sawit dan food estate sejatinya merupakan kebijakan menempatkan kawasan hutan dan masyarakat sekitar hutan sebagai objek bukan subjek pembangunan. Kebijakan ini mengalienasi mereka dari ekologisnya sendiri yang berpotensi tumpang tindih dengan program perhutanan sosial.

Meski secara ekonomi, sawit dan food estate sama-sama dipromosikan sebagai instrumen akselerasi pertumbuhan. Sawit telah terbukti menyumbang devisa besar dan menyerap tenaga kerja dalam skala luas.

Sementara itu, food estate diproyeksikan sebagai solusi ketahanan pangan nasional, terutama menghadapi ancaman krisis iklim dan volatilitas pasokan global. Negara melihat keduanya sebagai sektor strategis yang mampu memperkuat stabilitas ekonomi sekaligus politik pangan.

Namun pendekatan ini menyisakan persoalan struktural. Perluasan sawit dan pembukaan kawasan food estate sering kali beririsan dengan wilayah hutan alam maupun lahan gambut. Alih fungsi lahan dalam skala besar berpotensi mempercepat degradasi ekologis, menurunkan kualitas tanah, serta meningkatkan emisi karbon.

Begitu juga dengan proyek food estate menunjukkan bahwa konversi lahan tanpa kesiapan ekologi dan sosial justru menghasilkan produktivitas rendah sekaligus kerusakan lingkungan. Dalam kondisi demikian, pembangunan yang dimaksudkan sebagai solusi justru berisiko menjadi sumber masalah baru.

Di sisi lain, perhutanan sosial menawarkan paradigma berbeda. Program ini menargetkan distribusi akses kelola hutan kepada masyarakat dengan prinsip keberlanjutan.

Skema ini tidak hanya menjaga tutupan hutan, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan ekowisata. Secara konseptual, perhutanan sosial merupakan jalan tengah antara kepentingan ekonomi dan konservasi. Ia menempatkan masyarakat sebagai aktor pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Sayangnya, implementasi perhutanan sosial berjalan jauh lebih lambat dibanding ekspansi sawit maupun proyek pangan skala besar. Program yang ditargetkan pada periode pemerintahan Joko Widodo (RPJMN 2015–2019) sebesar 12,7 juta hektare kini baru terealisasi 10 juta hektare. Hambatan administratif, keterbatasan pembiayaan, serta minimnya dukungan pasar membuat program ini belum menjadi arus utama pembangunan.

Kontras dengan itu, proyek strategis seperti sawit dan food estate memperoleh dukungan regulasi, investasi, serta legitimasi politik yang jauh lebih kuat. Ketimpangan prioritas ini mencerminkan orientasi pembangunan negara yang masih menekankan skala besar dan hasil cepat.

Dari sudut pandang ekologis, pilihan tersebut berisiko jangka panjang. Hutan alam memiliki fungsi yang tidak tergantikan: menjaga siklus air, menyimpan karbon, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjadi penyangga bencana.

Ketika kawasan hutan dikonversi menjadi perkebunan monokultur atau lahan pangan industri, fungsi ekologis itu hilang atau melemah drastis. Dampaknya mungkin tidak langsung terasa dalam statistik ekonomi, tetapi akan muncul dalam bentuk banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat.

Argumen bahwa ekspansi sawit dan food estate diperlukan demi pembangunan tidak sepenuhnya keliru. Negara memang membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Namun persoalannya bukan pada tujuan, melainkan pada strategi.

Pembangunan yang terlalu bergantung pada konversi hutan menunjukkan kegagalan merancang model ekonomi yang efisien lahan dan berbasis inovasi. Dalam jangka panjang, strategi ini justru mahal karena biaya pemulihan lingkungan sering kali lebih besar daripada keuntungan awal.

Mengutip Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999), “Development is a process of expanding the real freedoms that people enjoy.” Pembangunan tidak hanya berlandaskan dari pertumbuhan nilai ekspor, produksi pangan atau peningkatan GDP semata.

Pembangunan harus berlandaskan ketahanan ekologi, keadilan akses sumber daya, keberlanjutan antar generasi, kebahagian serta kebebasan masyarakat. Negara yang terlalu condong pada ekspansi komoditas berisiko terjebak dalam paradoks pembangunan kuat secara statistik, rapuh secara ekologis.

Karena itu, arah kebijakan kehutanan perlu ditata ulang. Sawit dan food estate dapat tetap berjalan, tetapi dengan batas ekologis yang ketat dan berbasis optimalisasi lahan eksisting, bukan ekspansi hutan baru.

Pada saat yang sama, perhutanan sosial harus diposisikan sebagai strategi utama pembangunan desa dan konservasi. Mempercepat distribusi akses kelola, memperkuat pendampingan, serta membuka akses pasar bagi produk hutan rakyat adalah langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan.

Development is not just about growth, but about transforming people's lives (Joseph Stiglitz; 2000)

Pembangunan kehutanan di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan ekonomi ketimbang ekologis. Sawit dan tambang adalah contoh nyata bagaimana kepentingan ekonomi mendestruksi kepentingan ekologis. Keberhasilan perhutanan sosial sebagai penyeimbang relasi ekonomi dan ekologis tidak mengubah pendekatan pembangunan negara terhadap hutan .

Di era pemerintahan Prabowo Subianto kebijakan pembangunan terhadap hutan utamanya kebijakan food estate dan ekspansi lahan Sawit baru. Ini adalah sikap negara untuk melanggengkan pendekatan ekonomi yang mengalienasi hutan dari ekologisnya sendiri.

Tak terbantahkan, luas hutan Indonesia terus berkurang setiap tahun. Alih fungsi lahan telah menyebabkan kerusakan hutan. Bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah diakibatkan deforestasi. Data menunjukkan, setidaknya luasan hutan Indonesia berkurang lebih dari dari 1 juta hektare pada 2020-2025.

Deforestasi tidak berkurang meskipun kebijakan moratorium konsesi lahan sawit telah dilakukan sejak 2018. Data Kementerian Kehutanan justru menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir, dari 113.500 hektare pada 2020 menjadi 166.450 hektare pada 2025. Artinya, deforestasi bertambah sekitar 10 ribu hektare setiap tahun.

Namun, pemerintah meyakini proyek food estate dan perluasan lahan sawit menjadi juru selamat dari ancaman krisis pangan global akibat ketidakstabilan iklim, perang, hingga perang dagang.

Proyek ini menempatkan Indonesia dalam kompleksitas kebijakan yang tidak sederhana. Di satu sisi, negara membutuhkan lompatan produksi untuk menghadapi ancaman krisis pangan global. Di sisi lain, ekspansi lahan menimbulkan konsekuensi ekologis terutama terkait deforestasi dan emisi karbon.

Perhutanan Sosial sebagai Jalan Tengah

Perhutanan sosial adalah jembatan di antara pertentangan dua kubu ekonomis dan ekologis. Program ini menempatkan hutan dan masyarakat sekitar hutan tidak lagi sebagai objek melainkan sebagai subjek pembangunan negara. Selain itu perhutanan sosial menjadi solusi maraknya konflik agraria, kemiskinan masyarakat hutan, sekaligus menjadi instrumen dalam menjaga kelestarian ekosistem.

Bagi negara dan masyarakat sekitar hutan program perhutanan sosial adalah kompromi di antara dua kepentingan. Bagi negara dapat mempermudah kepentingan kontrol atas kawasan hutan, sementara bagi masyarakat sekitar hutan dapat mengakomodasi kepentingan kebebasan dalam mengelola ruang hidup mereka.

Katadata Insight Center melakukan survei terhadap 193 pengurus Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang sudah menjalankan program pada lima skema perhutanan sosial di seluruh wilayah Indonesia pada 2025. Dari survei tersebut terlihat adanya peningkatan penghasilan rumah tangga yang terafiliasi dengan KUPS, baik sebagai pengurus maupun pekerja.

Data survei menampilkan sebesar 65,8% rumah tangga mengalami peningkatan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan penghasilan sebesar 47,7%. Selain itu Program Perhutanan Sosial juga terpotret dapat meningkatkan status ekonomi masyarakat sekitar hutan sebesar 36,8%.

Perhutanan sosial juga berhasil membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kawasan hutan. Terlihat dari 29,5% KUPS membuka lapangan pekerjaan baru di sekitar kawasan sekitar hutan.

Kota yang tadinya dipersepsikan sebagai ladang mencari penghidupan kini telah berubah. Ekonomi kawasan hutan mulai bergairah pascakehadiran perhutanan sosial. Tingkat urbanisasi pada anak muda sekitar kawasan hutan menurun. Laju anak muda kawasan hutan yang memilih untuk bekerja di kampung halaman setelah lulus pendidikan meningkat lebih dari 20% pascaprogram perhutanan sosial berjalan.

Secara sosial program perhutanan sosial memperkecil terjadinya konflik kawasan hutan, baik antara masyarakat dengan korporat, pemerintah, pengusaha dan masyarakat sendiri. Responden mengatakan, 84,3 % konflik kawasan hutan menurun pascaadanya program perhutanan sosial.

Program ini memiliki sumbangsih positif untuk menurunkan tindak kriminalitas di Kawasan sekitar hutan. Hasil survei juga memperlihatkan tindak illegal logging menurun tajam 79, 3% serta kasus pencurian kayu juga menurun drastis sampai 86,7%.

Dari sisi ekologis program ini sangat berdampak signifikan merehabilitasi dan meningkatkan kualitas tanah kawasan hutan. Hutan yang sebelum status perhutanan sosial menjadi kawasan asing dan terlarang bagi masyarakat sekitar hutan, kini menjadi rumah aman bagi mereka.

Kehadiran perhutanan sosial membuat masyarakat sekitar hutan menjadi aktor utama di balik kelestarian hutan. Terlihat dari hasil survei pemeliharaan dan rehabilitasi hutan meningkat pascaprogram perhutanan sosial dari 60% ke angka 99,5%. Kawasan hutan yang gundul kini menghijau drastis sekitar 77,7%. Kualitas tanah juga ikut membaik 68,9% dan udara bertambah sejuk 69,4%.

Bencana sekitar hutan juga menurun drastis setelah program perhutanan sosial, banjir menurun 56,8%, tanah longsor menurun 59,2% dan kebakaran hutan juga menurun 77,5%.

Menantikan Pembangunan Pro-Ekologis

Tidak bisa dipungkiri pembangunan ekonomi Indonesia sejak lama bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Hutan sebagai salah satu aset ekologis terbesar bangsa, kerap ditempatkan bukan sebagai fondasi keberlanjutan, melainkan sebagai cadangan lahan bagi ekspansi komoditas strategis.

Perluasan lahan sawit dan food estate sejatinya merupakan kebijakan menempatkan kawasan hutan dan masyarakat sekitar hutan sebagai objek bukan subjek pembangunan. Kebijakan ini mengalienasi mereka dari ekologisnya sendiri yang berpotensi tumpang tindih dengan program perhutanan sosial.

Meski secara ekonomi, sawit dan food estate sama-sama dipromosikan sebagai instrumen akselerasi pertumbuhan. Sawit telah terbukti menyumbang devisa besar dan menyerap tenaga kerja dalam skala luas.

Sementara itu, food estate diproyeksikan sebagai solusi ketahanan pangan nasional, terutama menghadapi ancaman krisis iklim dan volatilitas pasokan global. Negara melihat keduanya sebagai sektor strategis yang mampu memperkuat stabilitas ekonomi sekaligus politik pangan.

Namun pendekatan ini menyisakan persoalan struktural. Perluasan sawit dan pembukaan kawasan food estate sering kali beririsan dengan wilayah hutan alam maupun lahan gambut. Alih fungsi lahan dalam skala besar berpotensi mempercepat degradasi ekologis, menurunkan kualitas tanah, serta meningkatkan emisi karbon.

Begitu juga dengan proyek food estate menunjukkan bahwa konversi lahan tanpa kesiapan ekologi dan sosial justru menghasilkan produktivitas rendah sekaligus kerusakan lingkungan. Dalam kondisi demikian, pembangunan yang dimaksudkan sebagai solusi justru berisiko menjadi sumber masalah baru.

Di sisi lain, perhutanan sosial menawarkan paradigma berbeda. Program ini menargetkan distribusi akses kelola hutan kepada masyarakat dengan prinsip keberlanjutan.

Skema ini tidak hanya menjaga tutupan hutan, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan ekowisata. Secara konseptual, perhutanan sosial merupakan jalan tengah antara kepentingan ekonomi dan konservasi. Ia menempatkan masyarakat sebagai aktor pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Sayangnya, implementasi perhutanan sosial berjalan jauh lebih lambat dibanding ekspansi sawit maupun proyek pangan skala besar. Program yang ditargetkan pada periode pemerintahan Joko Widodo (RPJMN 2015–2019) sebesar 12,7 juta hektare kini baru terealisasi 10 juta hektare. Hambatan administratif, keterbatasan pembiayaan, serta minimnya dukungan pasar membuat program ini belum menjadi arus utama pembangunan.

Kontras dengan itu, proyek strategis seperti sawit dan food estate memperoleh dukungan regulasi, investasi, serta legitimasi politik yang jauh lebih kuat. Ketimpangan prioritas ini mencerminkan orientasi pembangunan negara yang masih menekankan skala besar dan hasil cepat.

Dari sudut pandang ekologis, pilihan tersebut berisiko jangka panjang. Hutan alam memiliki fungsi yang tidak tergantikan: menjaga siklus air, menyimpan karbon, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjadi penyangga bencana.

Ketika kawasan hutan dikonversi menjadi perkebunan monokultur atau lahan pangan industri, fungsi ekologis itu hilang atau melemah drastis. Dampaknya mungkin tidak langsung terasa dalam statistik ekonomi, tetapi akan muncul dalam bentuk banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat.

Argumen bahwa ekspansi sawit dan food estate diperlukan demi pembangunan tidak sepenuhnya keliru. Negara memang membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Namun persoalannya bukan pada tujuan, melainkan pada strategi.

Pembangunan yang terlalu bergantung pada konversi hutan menunjukkan kegagalan merancang model ekonomi yang efisien lahan dan berbasis inovasi. Dalam jangka panjang, strategi ini justru mahal karena biaya pemulihan lingkungan sering kali lebih besar daripada keuntungan awal.

Mengutip Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999), “Development is a process of expanding the real freedoms that people enjoy.” Pembangunan tidak hanya berlandaskan dari pertumbuhan nilai ekspor, produksi pangan atau peningkatan GDP semata.

Pembangunan harus berlandaskan ketahanan ekologi, keadilan akses sumber daya, keberlanjutan antar generasi, kebahagian serta kebebasan masyarakat. Negara yang terlalu condong pada ekspansi komoditas berisiko terjebak dalam paradoks pembangunan kuat secara statistik, rapuh secara ekologis.

Karena itu, arah kebijakan kehutanan perlu ditata ulang. Sawit dan food estate dapat tetap berjalan, tetapi dengan batas ekologis yang ketat dan berbasis optimalisasi lahan eksisting, bukan ekspansi hutan baru.

Pada saat yang sama, perhutanan sosial harus diposisikan sebagai strategi utama pembangunan desa dan konservasi. Mempercepat distribusi akses kelola, memperkuat pendampingan, serta membuka akses pasar bagi produk hutan rakyat adalah langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan.

PAPUA - Kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai dirasakan masyarakat Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pasalnya, kehadiran proyek tersebut memberikan kesempatan kerja bagi warga setempat.

Salah satu warga yang menggantungkan penghidupan dari proyek tersebut Paul Tinus (29). Pemuda asal Wanam itu tinggal di sebuah rumah papan sederhana yang berdiri di atas tanah dengan tiang-tiang pendek, tak jauh dari jalur kecil penghubung antarrumah di kampungnya. “Iya (tinggal di rumah ini),” kata Paul, Senin (9/2/2026).

Paul tinggal bersama istri dan dua anaknya yang masih berusia kecil. Kondisi rumahnya sederhana, dengan dinding papan kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Meski demikian, rumah itu menjadi tempat pulang Paul setelah bekerja di proyek PSN Merauke. “Di rumah ini ada dua orang (anggota keluarga),” ujarnya.

Selama dua tahun terakhir, Paul bekerja di PSN Merauke yang berlokasi tak jauh dari wilayah kampungnya. Paul menyebut, sejumlah warga Kampung Wanam lainnya juga terlibat sebagai pekerja di proyek tersebut. “Di proyek PSN, sudah dua tahun,” kata Paul.

Sebelum bergabung, Paul sempat bekerja sebagai pelaut. Paul mengaku, sistem penggajian di proyek PSN menggunakan skema bulanan, berbeda dengan pekerjaannya terdahulu. “Iya, gaji bulanan,” ujarnya.

Keberadaan proyek yang dekat dengan kampung memberi keuntungan tersendiri baginya. Paul tidak perlu meninggalkan keluarga dalam waktu lama seperti saat bekerja di laut. Menurutnya, penghasilan dari PSN turut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk anak-anaknya. “Iya. Ekonomi keluarga saya (terbantu), datang ngantar makan habis itu balik lagi ke proyek,” tuturnya.

Kepala Kampung Wanam, Kosmas Serilius, mengatakan keterlibatan warga lokal dalam PSN sudah mulai terlihat. Dari total 743 jiwa penduduk Kampung Wanam, sebagian telah bekerja di proyek tersebut dan peluang itu masih terbuka ke depan, khususnya bagi kalangan pemuda.

Lihat video: Kunker Perdana, Prabowo Tinjau Lumbung Pangan Nasional di Merauke



“Kami di sini 743 (jiwa), iya ada (warga yang bekerja di PSN). Mungkin ke depan kita pemuda juga banyak yang masuk kerja di sana,” ujar Kosmas.

Perwakilan Tim Proyek Wanam, Gawang Kurniawan, menegaskan keterlibatan masyarakat lokal menjadi perhatian dalam pelaksanaan PSN Merauke. Menurutnya, pihak proyek berupaya membangun sinergi dengan warga setempat, termasuk marga-marga yang ada di Kampung Wanam.

“Untuk pekerja lokal kami pasti ada, karena kita tahu harus bersinergi dengan masyarakat yang ada. Kita harus memakai atau melibatkan dari masyarakat-masyarakat tersebut, dari marga-marga yang ada. Nanti mungkin kita bisa diskusi juga dengan masyarakat yang ada di sini,” ujar Gawang.

Pengembangan kawasan pangan berskala besar di wilayah terpencil seperti Wanam tidak hanya mengandalkan kesiapan sosial dan tenaga kerja lokal. Proyek ini juga menuntut percepatan penyediaan infrastruktur dasar serta pengoperasian alat berat dalam jumlah besar untuk membuka dan mengelola lahan.

Pelaksanaan proyek tersebut dilakukan melalui skema penugasan negara dengan melibatkan mitra swasta. Pemerintah menggandeng sejumlah pihak guna memastikan target pengembangan kawasan pangan nasional dapat berjalan sesuai rencana.

Salah satu mitra yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam adalah Jhonlin Group, perusahaan milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Haji Isam menyatakan keterlibatannya dalam proyek tersebut dilandasi oleh dukungan terhadap agenda nasional pengembangan kawasan pangan. Ia menegaskan fokus utama partisipasinya adalah memastikan target pembukaan lahan seluas 1 juta hektare dapat terealisasi. “Bagaimanapun caranya, agar satu juta hektare bisa terealisasi, dan berhasil dalam tiga tahun tanpa berpikir untung rugi,” ujarnya

Haji Isam juga menegaskan bahwa keterlibatannya dalam PSN Wanam merupakan bagian dari penugasan negara. Pernyataan itu disampaikan saat memantau langsung kedatangan alat berat berupa ekskavator di wilayah Wanam pada Juli 2024. “Ini adalah tugas negara yang diberikan kepada saya,” katanya.

Pembangunan Dermaga Jetty Multipurpose di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mencatatkan progres signifikan. Hingga akhir Januari 2026, pembangunan dermaga yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut telah mencapai 93 persen dan ditargetkan mulai beroperasi secara fungsional pada Maret 2026.

Dermaga berkapasitas 50.000 deadweight tonnage (DWT) ini dirancang sebagai pintu masuk utama logistik alat berat dan sarana produksi pertanian untuk mendukung program pengembangan kawasan pangan di Wanam, termasuk proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare di wilayah Merauke.

Anggota Tim Proyek Wanam, Gawang Kurniawan, mengatakan secara umum pekerjaan konstruksi berjalan sesuai perencanaan. Meski demikian, kondisi cuaca pesisir yang kerap berubah menjadi tantangan utama selama pelaksanaan di lapangan.

"Alhamdulillah untuk saat ini progres dermaga kita sudah di angka 93 persen. Pekerjaan tidak ada kendala berarti, hanya memang cuaca di sini sangat tidak menentu," ujar Gawang saat ditemui di lokasi proyek, belum lama ini.

Ia menjelaskan, faktor cuaca tersebut membuat jadwal operasional fungsional dermaga baru dapat dipastikan pada pekan keempat Maret 2026.

"Satu-satunya musuh kami di sini adalah cuaca," katanya.

Untuk menopang beban alat berat, struktur dermaga menggunakan sebanyak 3.484 ton pipa baja berkualitas tinggi yang ditanam sebagai tiang pancang. Dermaga tersebut dirancang untuk menahan beban ribuan ton, termasuk ekskavator yang akan digunakan dalam pembukaan lahan pertanian.

Selain dermaga, pembangunan infrastruktur pendukung lainnya juga dilakukan di kawasan Wanam. Salah satunya adalah pembangunan tangki High Speed Diesel (HSD) berkapasitas 5.000 meter kubik.

Tangki tersebut akan terhubung langsung dengan dermaga melalui jaringan pipa untuk memasok bahan bakar bagi operasional alat berat di kawasan food estate.

Di kawasan yang sama, dua unit gudang multipurpose dengan total luas 5.000 meter persegi tengah dibangun. Gudang tersebut akan difungsikan sebagai tempat penyimpanan pupuk, benih, dan logistik pertanian lainnya sebelum didistribusikan ke area cetak sawah melalui jaringan jalan sepanjang 135 kilometer.

Gawang menegaskan, pembangunan PSN Wanam turut memperhatikan aspek sosial dengan melibatkan masyarakat setempat, khususnya pemilik hak ulayat dari marga-marga suku Malind Anim di Kampung Wanam.

"Kami harus bersinergi. Pekerja lokal pasti ada karena kita tahu harus menghargai masyarakat dan marga-marga yang ada di sini," ujarnya.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting agar pengembangan PSN Wanam dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga setempat.

Namun, pembangunan kawasan pangan berskala besar di wilayah terpencil seperti Wanam tidak hanya bertumpu pada dukungan sosial dan teknis di lapangan.

Proyek ini juga membutuhkan percepatan penyediaan infrastruktur dan alat berat dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya melibatkan dukungan mitra swasta melalui skema penugasan negara.

Dalam kerangka itulah, pemerintah menggandeng sejumlah pihak untuk memastikan target pengembangan kawasan pangan nasional dapat berjalan sesuai rencana.

Salah satu mitra yang terlibat dalam proyek PSN Wanam adalah Jhonlin Group milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Haji Isam menyebut keterlibatannya berangkat dari upaya mendukung realisasi agenda nasional pengembangan kawasan pangan. Ia mengatakan fokus utamanya adalah memastikan target pembukaan lahan seluas 1 juta hektare dapat tercapai.

"Bagaimanapun caranya, agar satu juta hektare bisa terealisasi, dan berhasil dalam tiga tahun tanpa berpikir untung rugi," ujar Haji Isam pada pertengahan 2024.

Haji Isam menegaskan keterlibatannya dalam proyek PSN Wanam merupakan bentuk pelaksanaan penugasan negara.

"Ini adalah tugas negara yang diberikan kepada saya," katanya saat memantau kedatangan ekskavator di Wanam pada Juli 2024 lalu.

MERAUKE - Pembangunan Dermaga Jetty Multipurpose di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, KabupatenMerauke, Papua Selatan, telah mencapai progres 93%. Dermaga berkapasitas 50.000 deadweight tonnage (DWT) ini ditargetkan mulai beroperasi secara fungsional pada Maret 2026.

Dermaga tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan kawasan pangan di Wanam. Infrastruktur ini disiapkan sebagai pintu masuk utama logistik alat berat dan sarana produksi pertanian untuk mendukung proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare di wilayah Merauke.

Anggota Tim Project Wanam, Gawang Kurniawan, mengatakan secara teknis pembangunan dermaga berjalan sesuai rencana. Namun, faktor cuaca pesisir yang tidak menentu menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Alhamdulillah untuk saat ini progres dermaga kita sudah di angka 93%. Pekerjaan tidak ada kendala berarti, hanya memang cuaca di sini sangat tidak menentu,” ujar Gawang, Kamis (5/2/2026).

Gawang mengatakan, ketidakpastian cuaca membuat jadwal operasional fungsional dermaga baru dapat dipastikan pada pekan keempat Maret 2026. “Satu-satunya musuh kami di sini adalah cuaca,” katanya.

Untuk menopang beban alat berat, struktur dermaga menggunakan sebanyak 3.484 ton pipa baja berkualitas tinggi yang ditanam sebagai tiang pancang. Dermaga tersebut dirancang untuk menahan beban ribuan ton, termasuk ekskavator yang akan digunakan dalam pembukaan lahan pertanian.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Selain dermaga, pembangunan infrastruktur pendukung lainnya juga dilakukan di kawasan Wanam. Salah satunya adalah pembangunan tangki High Speed Diesel (HSD) berkapasitas 5.000 meter kubik. Tangki tersebut akan terhubung langsung dengan dermaga melalui jaringan pipa untuk memasok bahan bakar bagi operasional alat berat di kawasan food estate.

Di kawasan yang sama, dua unit gudang multipurpose dengan total luas 5.000 meter persegi tengah dibangun. Gudang tersebut akan difungsikan sebagai tempat penyimpanan pupuk, benih, dan logistik pertanian lainnya sebelum didistribusikan ke area cetak sawah melalui jaringan jalan sepanjang 135 kilometer.

Gawang menegaskan bahwa pembangunan PSN Wanam juga memperhatikan aspek sosial dengan melibatkan masyarakat setempat, khususnya pemilik hak ulayat dari marga-marga suku Malind Anim di Kampung Wanam.

“Kami harus bersinergi. Pekerja lokal pasti ada karena kita tahu harus menghargai masyarakat dan marga-marga yang ada di sini,” ujarnya.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting agar pengembangan PSN Wanam dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga setempat.

Namun, pembangunan kawasan pangan berskala besar di wilayah terpencil seperti Wanam tidak hanya bertumpu pada dukungan sosial dan teknis di lapangan. Proyek ini juga membutuhkan percepatan penyediaan infrastruktur dan alat berat dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya melibatkan dukungan mitra swasta melalui skema penugasan negara.

Dalam kerangka itulah, pemerintah menggandeng sejumlah pihak untuk memastikan target pengembangan kawasan pangan nasional dapat berjalan sesuai rencana. Salah satu mitra yang terlibat dalam proyek PSN Wanam adalah Jhonlin Group milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Haji Isam menyebut keterlibatannya berangkat dari upaya mendukung realisasi agenda nasional pengembangan kawasan pangan. Ia mengatakan fokus utamanya adalah memastikan target pembukaan lahan seluas 1 juta hektare dapat tercapai.

"Bagaimanapun caranya, agar satu juta hektare bisa terealisasi, dan berhasil dalam tiga tahun tanpa berpikir untung rugi,” ujar Haji Isam, beberapa waktu lalu.

Haji Isam menegaskan keterlibatannya dalam proyek PSN Wanam merupakan bentuk pelaksanaan penugasan negara. “Ini adalah tugas negara yang diberikan kepada saya,” katanya.

Pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, terus dipercepat. Sejumlah fasilitas utama seperti dermaga multipurpose, gudang logistik, hingga tangki bahan bakar kini tengah dikerjakan secara intensif.

Pantauan di lapangan Tim Project Wanam menunjukkan aktivitas alat berat masih berlangsung di kawasan pesisir Wanam. Dari udara, area proyek tampak dipenuhi jalur jalan konstruksi, tumpukan material baja, serta bangunan yang berada dalam berbagai tahap pengerjaan. Dermaga multipurpose terlihat memanjang ke laut dan disiapkan sebagai jalur utama distribusi logistik.

Di daratan, dua fasilitas vital turut dibangun, yakni Warehouse Multipurpose dan tangki High Speed Diesel (HSD). Tangki HSD berbentuk silinder dengan diameter besar tampak mencolok di tengah area proyek. Sementara itu, rangka baja gudang multipurpose mulai berdiri di atas lahan yang masih tergenang air hujan.

Di daratan, dua fasilitas vital turut dibangun, yakni Warehouse Multipurpose dan tangki High Speed Diesel (HSD). Tangki HSD berbentuk silinder dengan diameter besar tampak mencolok di tengah area proyek. Sementara itu, rangka baja gudang multipurpose mulai berdiri di atas lahan yang masih tergenang air hujan.

Tim Project Wanam, Gawang Kurniawan, mengatakan tangki HSD dan warehouse disiapkan sebagai penopang utama operasional dermaga di masa mendatang. Tangki HSD dirancang memiliki kapasitas 5.000 meter kubik.

Ia mengatakan, pembangunan tangki HSD ditargetkan selesai pada April atau Mei 2026. Sementara dua unit warehouse multipurpose berukuran masing-masing 50 x 100 meter ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini.

"Untuk target kita selesai di bulan April atau Mei. Yang kedua ada lagi Werehouse Multipurpose dengan kapasitas 50×100, 2 unit gudang werehouse, itu targetnya kita selesai di pertengahan tahun, bulan 5/6," kata Gawang beberapa waktu lalu.

Warehouse tersebut akan difungsikan sebagai gudang serbaguna guna mendukung kebutuhan logistik kawasan. Sementara tangki HSD akan terhubung langsung ke dermaga melalui jalur pipa.

Deputi Manager Project WIKA, Antonius Kurnianto, mengungkapkan progres pembangunan tangki HSD telah mencapai 70 persen.

"Kita dari mengerjakan HSD Tanki ini kapasitas 5000 ton itu dengan saat ini progresnya sudah mencapai 70 persen, 70 persen itu untuk pengerjaan tankinya sendiri menyisakan pekerjaan rofnya tanki, kemudian sama fasilitas pipa dan segala macamnya," ujar Antonius.

Adapun progres pembangunan warehouse multipurpose saat ini telah mencapai 59 persen. Antonius mengatakan progres itu dihitung dari material datang serta progres di lapangan.

"Saat ini untuk semua material itu sudah datang semua, kemudian saat ini kita juga sedang mengejar progres erection dan juga pengerjaan pengecoran lantai," katanya.

Antonius menjelaskan, tangki HSD akan menjadi pusat distribusi bahan bakar untuk mendukung operasional kawasan PSN Wanam.

"HSD Tank untuk BBM, jadi nanti dari Jetty standar kemudian dialirkan menggunakan lewat jalur pipa menuju ke HSD Tank, nanti untuk distribusinya nanti dari owner ya," ucapnya.

Meski demikian, ia mengakui pembangunan di kawasan pesisir Papua Selatan masih menghadapi kendala cuaca.

"Kita masih kendalanya memangnya dengan cuaca ya, karena kan Desember, Januari dan Februari ini di area Papua ini masih angin kencang jadi kita berhati-hati terkait dengan masalah settingnya," ujarnya.

Sebagai informasi, di balik proyek PSN Wanam ini pemerintah menggandeng pihak swasta sebagai mitra, salah satunya Jhonlin Group milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

"Dalam benak saya hanya terlintas, bagaimana gagasan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto bisa tercapai. Bagaimanapun caranya, agar satu juta hektare bisa terealisasi, dan berhasil dalam tiga tahun tanpa berpikir untung rugi. Bagaimanapun caranya, satu juta hektare harus terealisasi," ujar Haji Isam pada Agustus tahun lalu.

Haji Isam menegaskan keterlibatannya merupakan penugasan negara. "Ini adalah tugas negara yang diberikan kepada saya," katanya saat memantau kedatangan ekskavator di Wanam pada Juli 2024.

Pemerintah menegaskan PSN Wanam bukan proyek swasta. Dansatgas Pangan BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan proyek tersebut merupakan program nasional.

"Ini adalah program nasional, proyek pemerintah. Karena dia proyek nasional, tentu tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat sendiri," kata Rizal Ramdhani saat sosialisasi di Kampung Uli-Uli, Distrik Ilwayab, Merauke, pertengahan tahun lalu.

Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke, Papua Selatan, dinilai memiliki peran krusial dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia.

Program ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung swasembada pangan, tetapi juga membuka akses dasar yang selama ini terbatas, serta menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan proyek food estate Merauke tetap berjalan dan menjadi salah satu pilar utama strategi swasembada pangan nasional. Ia menegaskan, pengembangan kawasan food estate, khususnya di Distrik Wanam, akan memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur wilayah.

Menurut Amran, kehadiran proyek tersebut akan mendorong pembangunan berbagai akses vital, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga bandara.

"Oh itu pasti. Itu jalan dibangun, kemudian infrastruktur pelabuhan, bahkan bandara," ujar Amran di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, dikutip Selasa (3/2).

Dari sisi sosial dan ekonomi, proyek food estate di Papua Selatan juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Pemerintah telah menyalurkan ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang seluruhnya menjadi milik masyarakat lokal dan digunakan untuk mengelola lahan secara mandiri.

Selain itu, pemerintah membentuk Brigade Pangan yang seluruh anggotanya berasal dari masyarakat setempat. Skema ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

"Kami bentuk namanya Brigade Pangan. Brigade Pangan ini itu dari masyarakat setempat. Bayangkan saja kalau 300 alat, berarti itu ribuan orang," tutur Amran.

Swasembada Bukan Sekadar Slogan

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemerdekaan bangsa yang sejati.

"Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan sehingga pangan bisa dinikmati seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu pilar utama dari strategi yang saya jalankan sekarang," ujar Prabowo.

Prabowo juga menanggapi sikap skeptis sejumlah pihak terhadap program pemerintah. Ia menegaskan bahwa keraguan tersebut tidak akan menghambat langkahnya.

"Saya ajak saudara, ayo sama-sama sebagai patriot bangsa. Tapi kalau kau tidak mau ikut saya, saya tetap jalan terus karena saya bertekad Indonesia harus mampu mencapai kemerdekaan yang sejati," tegas Prabowo.

Sebagai informasi, pembangunan food estate di Merauke bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan bioenergi nasional.

Program ini mencakup kegiatan cetak sawah, pengembangan tebu, serta optimalisasi lahan. Proyek tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan pihak swasta, yakni Jhonlin Group.

Hingg kini, pembangunan food estate di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, sejumlah pihak masih melontarkan kritik, terutama terkait keterlibatan swasta dalam proyek strategis nasional tersebut.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Jhonlin Group, Junaidi Tirtanata, menegaskan bahwa pihaknya menjalankan penugasan negara untuk mendukung proyek strategis nasional demi tercapainya swasembada pangan yang berkelanjutan. Ia menekankan proyek ini bukan semata kegiatan bisnis, tetapi wujud kepedulian pengusaha merah putih mendukung program utama Presiden Prabowo.

"Kami menjalankan penugasan dari negara dalam mendukung tercapainya swasembada pangan yang permanen. Kita tidak berhitung untung rugi. Proyek ini tidak mudah, karena medan yang berat dan cuaca yang ekstrim. Jadi tidak betul kita mengajukan tagihan sampai Rp7 triliun kepada negara seperti diberitakan sebuah media," ujarnya.

"Kita menyadari betul penggunaan APBN itu ada aturan mainnya. Kita dikesankan seolah-olah mengatur sana sini. Tidak mungkin itu. Sekali lagi kita akan tetap jalan menuntaskan proyek yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo ini," tambah Junaidi.

Ia juga membantah tudingan yang menyebut wilayah Wanam akan disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, informasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan rencana proyek.

"Tidak ada itu. Sejauh yang saya ketahui Wanam akan difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan bioenergi, mencakup cetak sawah, tebu, dan optimalisasi lahan," tutup Junaidi.

Adapun progres pembangunan terus berjalan. Infrastruktur jalan telah terbangun sepanjang 58,44 kilometer, dengan jalan yang telah diperkeras mencapai 11,53 kilometer.

Total luas area yang telah dibuka mencapai 9.781 hektare. Sementara itu, pembangunan pelabuhan beserta fasilitas pendukungnya kini telah memasuki tahap penyelesaian.

Jakarta (ANTARA) - Pembangunan jalan akses di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan terus dikebut untuk mendukung pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau food estate Wanam yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Anggota tim survei Jhonlin Group Alex Bastomi dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin mengatakan pembangunan jalan tetap berjalan, meskipun menghadapi tantangan kondisi alam berupa rawa berlumpur, curah hujan tinggi serta pasang surut air.

Ia menyebut perintisan jalan telah mencapai 58,44 kilometer. Sementara, jalan yang sudah diperkeras mencapai 11,53 kilometer. Selain itu, pembukaan lahan telah dilakukan seluas 9.781 hektare.

Untuk diketahui, Wanam diproyeksikan menjadi pusat cadangan pangan nasional melalui program cetak sawah baru seluas 1 juta hektare. Pengembangan kawasan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar, jaringan irigasi serta akses transportasi guna menunjang distribusi logistik dan hasil pertanian.

Salah satu infrastruktur utama yang dibangun adalah jalan sepanjang 135 kilometer yang menghubungkan Wanam dengan pusat Kota Merauke. Hingga akhir Januari 2026, progres fisik pembangunan jalan telah mencapai sekitar 58 kilometer dan sebagian ruas telah dapat dilalui kendaraan.

Alex melanjutkan jalan yang telah diperkeras sudah dapat digunakan untuk menunjang aktivitas proyek, khususnya pengangkutan material pembangunan.

"Itu sudah bisa (dilewati) karena sudah kita perkeras dengan batu," ujarnya.

Ia mengatakan Jhonlin Group akan terus berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tersebut. "Kita usahakan secepatnya (untuk rampung)," ucapnya.

Sementara itu, warga setempat mulai merasakan dampak pembangunan akses darat tersebut. Ulus, warga asli Merauke yang bekerja sebagai sopir truk pengangkut material, mengaku kondisi akses di Wanam saat ini lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Ia mengatakan pernah bekerja sebagai tenaga harian survei saat pembangunan dermaga (jetty) Wanam pertama kali direncanakan.

"Sebelumnya saya di sini (kerja) harian survei untuk pas bangun jetty ini," kata Ulus.

Menurutnya, sebelum ada akses darat, mobilitas di wilayah Wanam sangat terbatas karena kondisi tanah berlumpur dan ketergantungan pada jalur air.

"Kalau sebelumnya di sini setengah mati (jalannya), karena daerahnya ini lumpur. Sekarang sudah mending," ungkapnya.

Pembangunan jalan KSPP Wanam dilengkapi sistem drainase terintegrasi untuk menjaga kestabilan badan jalan sekaligus mendukung sistem irigasi lahan pertanian.

Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik, menekan biaya transportasi serta mendukung pencapaian ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kualitas lahan food estate di Merauke lebih baik dibandingkan Australia untuk pengembangan kawasan lumbung pangan nasional berbasis produksi skala besar.

Dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk "Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa" di Jakarta, Selasa (13/1), Airlangga mengatakan hal itu didukung penilaian sejumlah ahli yang menyatakan kualitas tanah di wilayah Papua, lebih baik dibandingkan lahan pertanian Australia.

Sebelumnya, pimpinan PT Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam berkomitmen membantu pemerintah meningkatkan ketahanan pangan nasional yang salah satunya bakal membangun infrastruktur jalan proyek cetak sawah 1 juta hektare di Merauke.

"Ini adalah tugas negara yang diberikan kepada saya. Dalam benak saya, bagaimana gagasan cetak sawah satu juta hektare ini bisa terealisasi dan berhasil dalam tiga tahun tanpa berpikir untung rugi," kata dia beberapa waktu lalu.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kualitas lahan food estate di Merauke, Papua, lebih baik dibandingkan Australia untuk pengembangan kawasan lumbung pangan nasional berbasis produksi skala besar.

Dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk "Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa" di Jakarta, Selasa, Airlangga mengatakan bahwa hal itu didukung penilaian sejumlah ahli yang menyatakan kualitas tanah di wilayah Papua, lebih baik dibandingkan lahan pertanian Australia.

"Kalau dari berbagai expert (ahli) dari Australia mengatakan tanah di Merauke dibandingkan Australia itu lebih baik sehingga mereka para ahli dari Australia juga percaya bahwa Merauke bisa dikembangkan menjadi lumbung pertanian," kata Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, terus mendorong berbagai program strategis pangan, termasuk pengembangan food estate, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor komoditas strategis.

Dalam pengembangan food estate, Airlangga menegaskan pentingnya penerapan modern farming guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing pertanian nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global.

Ia menjelaskan salah satu fokus pengembangan di Merauke adalah komoditas tebu yang terintegrasi dengan produksi etanol, sejalan dengan agenda transisi energi dan hilirisasi sektor pertanian nasional.

Para ahli dari Australia, kata Airlangga, meyakini lahan Merauke sangat potensial karena tebu diyakini sebagai tanaman indigenis Papua dengan adaptasi lingkungan yang baik dan produktivitas tinggi.

Berdasarkan kajian tersebut, mereka menilai dengan metode budidaya sama, hasil panen atau yield di Merauke berpotensi lebih tinggi dibandingkan Australia.

"Mereka melihat bahwa yield dan yang lain dengan metode yang sama. Merauke bisa menghasilkan lebih baik dari pada Australia. Nah inilah yang menjadi tantangan kita ke depan," ucapnya.

Airlangga menyebut potensi besar itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk membangun sistem pangan terintegrasi dari hulu ke hilir berbasis kawasan food estate.

Selain biodiesel, pemerintah juga mendorong pengembangan etanol berbasis tebu untuk campuran bensin seperti E5 (etanol 5 persen) dan E10 (etanol 10 persen) guna mendukung ketahanan energi nasional.

Kebutuhan etanol untuk campuran tersebut diperkirakan mencapai dua hingga tiga juta kiloliter, yang dinilai ideal dipenuhi melalui produksi terintegrasi dari kawasan food estate Merauke.

Untuk mendukung intensifikasi, pemerintah memperkuat aspek pupuk, irigasi, mekanisasi, dan penyediaan bibit unggul sebagai fondasi peningkatan produktivitas pertanian modern.

Airlangga juga menegaskan riset bibit berbasis genom menjadi game changer yang harus didorong, karena menentukan daya saing produksi pangan dan energi Indonesia dalam jangka panjang berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kualitas lahan di Papua, khususnya Merauke, berpotensi besar untuk pengembangan kawasan lumbung pangan nasional atau food estate.

Hal itu didukung penilaian sejumlah ahli yang menilai kualitas tanah di wilayah Papua, lebih baik dibandingkan lahan pertanian di Australia.

Airlangga menyampaikan pengembangan food estate di Merauke diarahkan untuk mendukung pertanian modern, termasuk pengembangan tebu dan etanol.

"Kalau dari berbagai expert Australia mengatakan, tanah di Merauke dibandingkan Australia itu lebih baik," ujar Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Menurutnya, para ahli Australia melihat Merauke memiliki keunggulan alami yang mendukung sektor pertanian. Mereka menilai Papua memiliki kesesuaian lahan yang tinggi, terutama untuk tanaman tebu.

"Mereka para ahli dari Australia juga percaya bahwa Merauke bisa dikembangkan menjadi lumbung pertanian, apalagi mereka percaya bahwa tebu adalah tanaman indigenous dari Papua," kata Airlangga.

Dengan metode budidaya yang sama, produktivitas pertanian di Merauke dinilai berpeluang melampaui negara lain.

"Mereka melihat bahwa yield dan yang lain, dengan metode yang sama, Merauke bisa menghasilkan lebih baik daripada Australia," ujarnya.

Airlangga menjelaskan pengembangan food estate di Papua juga berkaitan dengan kebutuhan energi nasional. Selain biodiesel, pemerintah saat ini mendorong pengembangan etanol berbasis tebu sebagai campuran bensin.

"E5 (etanol 5 persen) atau E10 (etanol 10 persen) tentu membutuhkan 2 juta-3 juta (kiloliter) etanol dan ini akan baik kalau kita bisa produksi melalui food estate," katanya.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mendorong intensifikasi pertanian melalui penyediaan pupuk, irigasi, penyuluh, serta bibit unggul. Airlangga menyebut riset menjadi faktor penentu dalam meningkatkan produktivitas.

"Salah satu yang merupakan game changer, tentu penelitian mengenai bibit. Penelitian berbasis genom itu juga satu hal yang harus kita dorong dan didukung," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan kawasan hutan seluas sekitar 481 ribu hektare di Papua untuk dikembangkan menjadi food estate. Proyek ini dipusatkan di Wanam, Kabupaten Merauke dan dirancang untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air.

Selain produksi pangan, kawasan tersebut juga direncanakan menjadi pusat pengembangan energi terbarukan, termasuk etanol dan biodiesel, dengan dukungan lintas kementerian serta pembangunan infrastruktur penunjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kemandirian pangan merupakan prasyarat utama untuk menjaga kedaulatan bangsa agar tidak bergantung pada impor di tengah ketidakpastian geopolitik global. Di tengah krisis global yang memicu lonjakan harga dan gangguan rantai pasok pangan dunia, ketahanan pangan kian menjadi isu strategis bagi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi.

“Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya.

Hal itu dia sampaikan dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Kegiatan ini merupakan rangkaian pembuka menuju acara puncak Jakarta Food Security Summit 2026 yang akan diselenggarakan pada 20–21 Mei 2026.

Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional. Ia mencatat, produksi beras Indonesia pada tahun lalu mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah, dengan lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton.

Di sisi lain, inflasi pangan tercatat sebesar 6,21%. Hal itu diiringi dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp335 triliun.

Airlangga juga menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat menurunkan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis modern farming yang dinilai memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dan energi.

Dalam paparannya, Airlangga menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia usaha. Dia mengapresiasi inisiatif Kadin dalam mendorong Inclusive Closed Loop System di sektor pertanian dan pangan.

“Inisiatif Inclusive Closed Loop System Kadin sangat baik dan dapat diterapkan di 80.000 desa untuk mendukung program MBG,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir tersebut akan memberikan efek berganda bagi perekonomian perdesaan sekaligus memperkuat keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Kadin selalu ingin berpartisipasi bersama pemerintah dalam ketahanan pangan.

“Salah satunya melalui program MBG, di mana sekitar 1.000 dari target 30.000 SPPG atau dapur telah melibatkan partisipasi Kadin,” ujar Anin, sapaan akrabnya.

Anin juga menyoroti potensi penerapan closed-loop system ke sektor hortikultura dan pangan lainnya, terutama jika diterapkan di sekitar 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, fokus Kadin ke depan adalah memperkuat sektor pangan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Dengan waktu persiapan yang masih panjang, Anin menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang jelas dan terukur. JFSS 2026 diharapkan tidak berhenti pada diskusi, melainkan menghasilkan langkah konkret yang berdampak nyata bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Staf Khusus Menteri Pertanian Kementerian Pertanian Sam Herodian menyampaikan Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan, termasuk keberhasilan mencapai swasembada beras dan jagung lebih cepat dari target awal.

“Presiden sejak awal menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, bahkan satu tahun. Ini menunjukkan keseriusan dan tekanan kerja yang luar biasa di sektor pertanian,” ujar Sam.

Menurutnya, percepatan capaian tersebut dilakukan melalui berbagai terobosan, mulai dari deregulasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan, penguatan pembiayaan, hingga pembentukan task force lintas kementerian dan lembaga.

“Ketahanan pangan tidak cukup hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut efisiensi, distribusi, harga yang adil bagi petani, serta kepastian pasar. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan hanya bisa terwujud jika didukung kepastian hukum yang kuat, mulai dari hulu hingga hilir. Dari petani, korporasi, hingga investor membutuhkan ekosistem hukum yang jelas dan terintegrasi,” ujar dia.

Widodo juga menyoroti pentingnya instrumen hukum seperti jaminan fidusia dan kekayaan intelektual sebagai kolateral pembiayaan bagi sektor pertanian. Produk pertanian, hasil riset benih, hingga merek kolektif harus bisa diberdayakan sebagai aset ekonomi yang memiliki kepastian hukum.