Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri menilai perluasan konsumsi beras fortifikasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait keterjangkauan harga, distribusi, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat produk tersebut.

Direktur Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) Nina Sardjunani mengatakan keberhasilan pengembangan beras fortifikasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi juga oleh akses masyarakat terhadap produk tersebut.

Menurutnya, keterjangkauan harus dipahami secara lebih luas, mencakup aspek harga maupun kemudahan memperoleh produk di berbagai wilayah.

“Untuk supaya harga ini masuk dan lebih terjangkau, karena keterjangkauan ada beberapa hal yang paling pokok dalam ketahanan pangan meliputi jarak dan kemampuan ekonomi,” ujarnya dalam forum Miller for Nutrition di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Nina menjelaskan KFI mendorong pengembangan penggilingan padi di berbagai daerah agar dapat memproduksi beras fortifikasi secara lokal. Upaya tersebut diharapkan mampu memangkas biaya distribusi sekaligus memperluas jangkauan produk hingga ke masyarakat di berbagai wilayah.

Selain memperkuat jaringan produksi dan distribusi, KFI juga berupaya menjaga harga beras fortifikasi tetap terjangkau. Menurut Nina, tujuan utama program fortifikasi adalah membantu mengatasi persoalan kekurangan gizi, sehingga produk tidak boleh menjadi komoditas yang hanya dapat diakses kelompok tertentu.

“Karena niat kita adalah beras fortifikasi ini untuk mengentaskan kekurangan gizi masyarakat kecil,” katanya.

Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan berbagai mikronutrien penting seperti zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1, dan B2.

Produk tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat karena beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh penduduk Indonesia.

“Beras sebagai makanan pokok bisa menjadi kendaraan membawa zat-zat penting tersebut untuk meningkatkan angka anemia dan defisiensi vitamin A,” ujar Nina.

KFI memperkirakan biaya fortifikasi relatif rendah, yakni sekitar Rp1.000 per kilogram beras atau setara tambahan biaya sekitar Rp15.900 per orang setiap tahun.

Meski demikian, Nina menilai tantangan terbesar bukan berada pada biaya tambahan tersebut, melainkan pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat beras fortifikasi.

Menurutnya, tanpa edukasi yang memadai, masyarakat belum tentu bersedia membeli produk tersebut meskipun harganya dibuat lebih terjangkau.

“Kalau rakyatnya tidak paham manfaatnya, meskipun harganya dimurahkan tidak akan beli juga,” katanya.

Karena itu, KFI mendorong peningkatan sosialisasi mengenai manfaat beras fortifikasi sebagai bagian dari strategi perbaikan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto menilai strategi pemasaran juga perlu disesuaikan agar produk lebih mudah diterima konsumen.

Menurutnya, beras fortifikasi dapat dipasarkan dalam kemasan yang lebih kecil, seperti 1 kilogram atau 2,5 kilogram, sehingga harga pembelian awal menjadi lebih ringan bagi masyarakat.

Langkah tersebut dinilai dapat memperluas akses sekaligus mengurangi persepsi bahwa beras fortifikasi merupakan produk premium.

“Kalau yang khusus itu jangan sampai menjangkau ke angka Rp90.000, di bawah Rp90.000,” ujar Dasep mengenai harga kemasan 5 kilogram yang dinilai masih berada dalam jangkauan konsumen.

Pelaku industri berharap kombinasi antara edukasi masyarakat, penguatan distribusi, serta strategi harga dan kemasan yang lebih sesuai dengan daya beli konsumen dapat mempercepat adopsi beras fortifikasi di Indonesia.

Dengan semakin luasnya konsumsi beras fortifikasi, program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu mengurangi masalah kekurangan mikronutrien dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan mulai memengaruhi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan.

Salah satu modal utama yang diandalkan adalah tingginya stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini telah menembus lebih dari 5 juta ton.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah belajar dari pengalaman menghadapi El Nino pada 2023 sehingga penguatan cadangan pangan dilakukan lebih awal.

"Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita [El Nino] tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok kita sampai detik ini, itu 5,2 juta sampai 5,3 juta ton. Itu stok tertinggi sepanjang sejarah. Nah ini Alhamdulillah cukup baik," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa posisi stok beras saat ini membuat pemerintah optimistis bahwa kebutuhan nasional tetap dapat dipenuhi hingga akhir tahun bahkan sampai memasuki 2027.

"Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. Bahkan beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah," katanya.

Optimisme tersebut sejalan dengan proyeksi neraca pangan terbaru yang menunjukkan stok akhir tahun beras nasional diperkirakan mencapai 16,24 juta ton. Jumlah tersebut berasal dari stok awal tahun sebesar 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi beras sepanjang 2026 sebesar 34,76 juta ton, kemudian dikurangi kebutuhan konsumsi nasional sekitar 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi tersebut, stok beras nasional pada akhir 2026 diperkirakan masih mampu memenuhi kebutuhan konsumsi selama sekitar lima bulan pada 2027. Ketersediaan beras juga diperkirakan kembali meningkat saat memasuki musim panen raya pada Maret-April tahun depan.

Di sisi distribusi, pemerintah juga terus menyalurkan cadangan beras melalui berbagai program stabilisasi dan bantuan sosial. Hingga 23 Juni 2026, realisasi penyaluran CBP telah mencapai sekitar 1,02 juta ton.

Jumlah tersebut terdiri atas bantuan pangan beras sebanyak 601.700 ton, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 367.800 ton, golongan anggaran 38.000 ton, serta bantuan tanggap darurat 11.300 ton.

Pemerintah juga telah memutuskan untuk menambah alokasi bantuan pangan beras selama tiga bulan pada semester II/2026 guna memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga.

Sementara itu, stok beras yang tersimpan di Perum Bulog hingga 23 Juni 2026 tercatat mencapai 5,17 juta ton. Stok tersebut berasal dari pengadaan setara beras produksi dalam negeri yang sejak awal tahun telah mencapai 3,23 juta ton serta sisa stok akhir 2025 sebesar 3,24 juta ton. Seluruh stok tersebut diperoleh dari produksi domestik tanpa tambahan impor beras.

Dalam pemantauan Bapanas, harga beras medium secara nasional hingga 22 Juni 2026 masih berada dalam koridor Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa pekan terakhir.

Di Zona I yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga rata-rata beras medium tercatat Rp13.080 per kilogram, masih di bawah HET sebesar Rp13.500 per kilogram.

Untuk Zona II yang mencakup wilayah Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, harga rata-rata berada di level Rp13.704 per kilogram dengan HET Rp14.000 per kilogram.

Adapun, di Zona III yang meliputi Maluku dan Papua, harga rata-rata beras medium tercatat Rp15.244 per kilogram atau masih di bawah HET sebesar Rp15.500 per kilogram.

Pemerintah menilai kombinasi antara tingginya stok beras nasional, kuatnya cadangan pemerintah, serta berlanjutnya program stabilisasi harga menjadi modal utama untuk menjaga ketahanan pangan nasional apabila dampak El Nino mulai dirasakan pada paruh kedua tahun ini.

Bisnis.com, INDRAMAYU- Ketahanan pangan Jawa Barat semakin bertumpu pada Kabupaten Indramayu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan produksi beras Indramayu pada 2025 mencapai 914.305 ton, tertinggi di provinsi tersebut dan jauh melampaui daerah lain.

Angka itu setara hampir tiga kali lipat produksi Kabupaten Cirebon yang berada di posisi keenam dengan 328.326 ton.

Dominasi Indramayu juga terlihat di kawasan Ciayumajakuning yang meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Dari total produksi beras empat daerah tersebut yang mencapai sekitar 1,67 juta ton pada 2025, lebih dari separuh atau sekitar 54% berasal dari Indramayu.

Kondisi itu menempatkan Indramayu sebagai penyangga utama pasokan beras Jawa Barat. Namun di sisi lain, tingginya ketergantungan terhadap satu daerah memunculkan risiko baru bagi ketahanan pangan regional.

Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menegaskan data statistik menjadi instrumen penting untuk membaca struktur ekonomi dan sektor strategis daerah, termasuk sektor pertanian yang menopang kebutuhan pangan masyarakat Jawa Barat.

Berdasarkan data BPS Jawa Barat, produksi beras Indramayu mencapai 914.305 ton pada 2025. Jumlah tersebut mengungguli Karawang yang memproduksi 689.925 ton dan Subang sebanyak 632.216 ton.

“Di wilayah Ciayumajakuning, jarak produksi Indramayu dengan daerah lain bahkan sangat lebar. Majalengka menghasilkan 286.576 ton, Cirebon 328.326 ton, sedangkan Kuningan hanya 144.189 ton.” kata Margaretha, Rabu (24/6/2026).

Selain produksi, kata Margaretha, Indramayu juga menjadi kabupaten dengan luas panen terbesar di Jawa Barat. Pada 2025, luas panen padi di daerah itu mencapai 239.498 hektare. Angka tersebut lebih tinggi dibanding Karawang 202.293 hektare dan Subang 184.319 hektare.

Menurutnya, ketika produksi beras Jawa Barat sangat bergantung pada Indramayu, gangguan iklim seperti kekeringan panjang, banjir besar, serangan organisme pengganggu tanaman, maupun kerusakan infrastruktur irigasi berpotensi langsung memengaruhi pasokan beras regional.

Dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga dapat menjalar ke rantai distribusi, stabilitas harga pangan, hingga tingkat inflasi daerah.

“Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena cuaca ekstrem semakin sering terjadi. Karena itu, ketergantungan berlebihan terhadap satu sentra produksi menjadi tantangan tersendiri bagi upaya menjaga ketahanan pangan jangka panjang,” tuturnya.

Selain itu, Data BPS menunjukkan sejumlah daerah lain mulai mengalami peningkatan produksi beras pada 2025. Cianjur mencatat produksi 462.410 ton, Sukabumi 381.200 ton, dan Cirebon 328.326 ton.

Peningkatan produksi di daerah-daerah tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat struktur pangan Jawa Barat agar tidak terlalu terkonsentrasi pada satu wilayah.

Penguatan jaringan irigasi, perlindungan lahan sawah produktif, peningkatan indeks pertanaman, serta pemanfaatan teknologi pertanian menjadi faktor penting untuk mendorong pemerataan produksi.

“Meski demikian, hingga saat ini Indramayu masih menjadi tulang punggung utama pangan Jawa Barat. Dengan kontribusi lebih dari separuh produksi beras Ciayumajakuning dan produksi yang menembus 914 ribu ton per tahun, setiap perubahan kondisi pertanian di daerah tersebut berpotensi memberi dampak langsung terhadap ketersediaan beras di Jawa Barat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung soal polisi dan tentara di Indonesia yang mengurusi urusan pangan. Menurutnya, sektor tersebut merupakan sektor strategis. Alhasil, perlu keterlibatan tentara dan polisi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

Mulanya, Prabowo mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah bergeliat untuk swasembada pangan. Indonesia pun telah berhasil memproduksi komoditas pangan seperti beras dan jagung dengan baik.

"Produksi beras dan jagung kita adalah yang tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi pertanian Indonesia," ujar Prabowo

Prabowo pun menyampaikan penghargaannya kepada tim yang dipimpin oleh sederet tokoh, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga kemudian menyebut Panglima TNI.

"Hanya di Indonesia polisi mengurus pertanian. Hanya mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan udara menanam tebu," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa sektor tersebut memang merupakan sektor strategis. Peran berbagai lapisan itu menurutnya akan mampu mendongkrak kinerja sektor pangan Indonesia.

"Tetapi ini strategis. Indonesia akan bangkit dengan hebat menjadi negara yang hebat," tutur Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai capaian Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara perlu diikuti peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani agar berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ia mengatakan capaian tersebut patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani serta dukungan berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong produksi pangan nasional.

"Kita sudah memiliki capaian baik terkait beras. Ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani dan dukungan kebijakan," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Food and Agriculture Organization (FAO) menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, meningkat sekitar 4 juta ton atau 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 30,62 juta ton.

Selain itu, FAO memperkirakan stok beras Indonesia berpotensi meningkat menjadi 7,8 juta ton pada periode 2026-2027.

Saat ini, pemerintah mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah melampaui 5 juta ton.

Menurut Eliza, keunggulan Indonesia di kawasan Asia Tenggara terutama ditopang oleh besarnya basis produksi beras nasional, termasuk luas lahan sawah yang signifikan.

Namun demikian, ia menilai produktivitas padi Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam yang mampu menghasilkan produksi lebih tinggi per satuan luas lahan.

"Pemerintah perlu reorientasi prioritas. Kebijakannya harus bergeser tidak hanya mengejar volume produksi saja, tetapi menuju peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Produktivitas padi nasional saat ini masih berada di kisaran 5,2 ton per hektare, sedangkan Vietnam telah mencapai sekitar 6 ton per hektare.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budi daya padi di Indonesia.

Ia mengatakan peningkatan produktivitas menjadi penting karena tantangan sektor pertanian ke depan tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan regenerasi petani.

Karena itu, menurut Eliza, kebijakan pertanian perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas petani agar hasil panen dapat terus meningkat tanpa hanya bergantung pada perluasan lahan.

"Untuk menjadi benar-benar resilien dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian iklim dan demografi, Indonesia harus berani keluar dari zona nyaman angka total produksi dan mulai serius mengejar efisiensi serta produktivitas yang lebih tinggi lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad mengingatkan bahwa tingginya produksi beras tidak otomatis mencerminkan kuatnya ketahanan pangan nasional.

"Tidak bisa disamakan dengan ketahanan pangan secara keseluruhan kalau bicara soal produksi beras secara tahunan," kata Galau.

Menurut dia, ketahanan pangan juga ditentukan oleh efisiensi distribusi, stabilitas harga, kualitas rantai pasok, serta kemampuan masyarakat mengakses pangan secara merata.

Galau menilai keberlanjutan produksi beras perlu dibarengi perbaikan sistem distribusi dan peningkatan kesejahteraan petani agar manfaat kenaikan produksi dapat dirasakan secara luas.

Ia menambahkan kebijakan pangan juga perlu memberi perhatian lebih besar kepada petani skala kecil yang masih menjadi tulang punggung produksi pertanian nasional, sekaligus memperkuat kemampuan sektor pertanian menghadapi dampak perubahan iklim.

"Bukan hanya tentang kuantitas produksi yang bisa kita capai, tetapi bagaimana sistemik rantai pasoknya, stabilitas harga di level rumah tangga, dan kesejahteraan petani," ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi salah satu fokus utama untuk menjaga keberlanjutan swasembada beras.

Kementerian Pertanian menyebut upaya tersebut dilakukan melalui penguatan irigasi dan pompanisasi, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta optimalisasi lahan guna meningkatkan hasil panen dan indeks pertanaman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk penguatan irigasi, pompanisasi, dan penyediaan benih unggul guna menjaga produktivitas pertanian di tengah risiko cuaca ekstrem. Program tersebut mencakup pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare serta bantuan 80 ribu unit pompa air yang ditargetkan menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas unggul dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanpa bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan.

Kementerian Pertanian mencatat benih padi unggul yang dikembangkan memiliki potensi hasil lebih dari 8 ton per hektare, sementara upaya modernisasi alat dan mesin pertanian diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi usaha tani serta menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, MERAUKE – Program cetak sawah rakyat (CSR) dan optimasi lahan (Oplah) yang dijalankan pemerintah di Kabupaten Merauke berhasil meningkatkan produksi pangan sekaligus menstabilkan harga beras di tingkat masyarakat. Jika sebelumnya harga beras sempat mencapai Rp 26.500 per kilogram, kini masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga sekitar Rp 13.500 hingga Rp 15.500 per kilogram seiring meningkatnya produksi dan meluasnya areal tanam di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, Yosefa Rumaseu mengatakan penurunan harga beras tersebut merupakan dampak nyata dari peningkatan produksi yang dihasilkan melalui program CSR dan Oplah yang didukung penuh oleh pemerintah pusat.

“Sebelum adanya program ini, harga beras di Merauke cukup tinggi bahkan pernah mencapai sekitar Rp 26.500 per kilogram. Setelah kegiatan cetak sawah rakyat dan optimasi lahan berjalan, harga beras yang dijual di lapak-lapak maupun pasar turun dan kini berada di kisaran Rp15.500 per kilogram. Yang paling penting, masyarakat bisa membeli beras dengan harga lebih terjangkau, sementara petani tetap mendapatkan manfaat dari meningkatnya produksi,” ujar Yosefa.

Menurut Yosefa, program pengembangan pertanian sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Namun sejak 2024, dukungan pemerintah pusat melalui program CSR dan Oplah semakin mempercepat pemanfaatan potensi lahan pertanian Merauke.

“Pada tahun 2024, dengan adanya perhatian penuh dari pemerintah pusat, seluruh potensi yang ada semakin diberdayakan melalui program CSR dan Oplah. Dukungan sumber daya sangat besar, mulai dari alat dan mesin pertanian, pupuk, hingga berbagai sarana produksi lainnya,” katanya.

Dampak program tersebut terlihat nyata pada capaian produksi tahun 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras di Provinsi Papua Selatan meningkat 66,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2024, produksi beras tercatat sebesar 124.355,12 ton dengan luas panen padi 47.168,57 hektare. Sementara pada 2025, produksi beras meningkat menjadi 207.006,95 ton dengan luas panen mencapai 79.433,92 hektare atau naik 68,40 persen.

“Dengan program besar yang dijalankan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian, produksi kami meningkat sekitar 65 persen dibandingkan sebelumnya. Kenaikan produksi ini membuat pasokan beras semakin kuat sehingga harga di tingkat masyarakat lebih stabil dan terjangkau,” kata Yosefa.

Ia menambahkan keberhasilan program tersebut tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga petani. Menurutnya, peningkatan produksi berhasil menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Terjadi penurunan harga beras yang membuat masyarakat lebih mudah menjangkaunya, tetapi di sisi lain kesejahteraan petani juga meningkat. Program ini mendorong perubahan pola bertani dari yang masih tradisional menjadi lebih modern. Nilai usaha tani meningkat dan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu. Ia mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga beras secara rutin melalui petugas enumerator yang setiap hari melakukan pencatatan dan pelaporan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Kami memiliki petugas enumerator yang setiap hari turun ke lapangan untuk memantau harga dan melaporkannya ke Bapanas. Untuk beras premium, HET berada di Rp15.800 per kilogram, sedangkan beras medium Rp15.500 per kilogram,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan di pasar-pasar Kota Merauke maupun sejumlah wilayah lainnya, harga beras secara umum masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Dari pengamatan kami, harga beras yang dijual di pasar maupun lapak-lapak masih berada di bawah HET, baik untuk beras premium maupun medium. Memang ada beberapa jenis beras tertentu yang dijual lebih tinggi karena faktor transportasi dan distribusi, terutama ke daerah-daerah yang jauh. Namun secara umum harga beras di Merauke masih terkendali dan sesuai dengan regulasi pemerintah,” kata Martha.

Menurutnya, keberhasilan program CSR dan Oplah tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga sangat membantu menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

“Jika berbicara dari sisi ketersediaan pangan, stabilisasi harga, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat, program Oplah dan cetak sawah rakyat sangat membantu. Fakta di lapangan menunjukkan harga beras masih berada pada taraf yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan tetap terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

Dampak positif program tersebut juga dirasakan langsung oleh petani sekaligus pemilik hak tanah ulayat di Kabupaten Merauke, Fransiskus Gebze. Ia mengaku harga beras yang sebelumnya sangat tinggi kini semakin terjangkau karena produksi gabah terus meningkat.

“Dulu harga beras mahal sekali, sekarang masyarakat bisa membelinya dengan harga sekitar Rp 15 ribu per kilogram dari yang sebelumnya Rp 20 ribu. Jadi saya bersyukur pemerintah membuka lahan di sini,” kata Fransiskus.

Menurutnya, perluasan areal tanam yang dilakukan pemerintah telah meningkatkan produksi gabah secara signifikan sehingga pasokan beras di Merauke semakin terjamin.

“Produksi gabah terus meningkat seiring lahannya diperluas. Karena itu harga beras di Merauke sekarang lebih stabil,” ujarnya.

Keberhasilan program cetak sawah rakyat dan optimasi lahan di Merauke menunjukkan bahwa peningkatan produksi dan stabilisasi harga dapat berjalan beriringan. Dengan dukungan pemerintah pusat, modernisasi pertanian, serta keterlibatan aktif petani di lapangan, Merauke tidak hanya memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tetapi juga menjadi bukti bahwa peningkatan produksi mampu menghadirkan pangan yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Pertanian Dunia (FAO) menyatakan Indonesia menjadi salah satu penopang cadangan beras di dunia.

Amran mengatakan, laporan Food Outlook Juni 2026 yang dirilis FAO juga menyebut Indonesia menjadi produsen beras terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

"FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan tertinggi keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh," kata Amran dalam keterangan resminya, Senin (22/6/2026).

FAO menyebut, produksi beras Indonesia pada 2025/2026 diproyeksikan mencapai 38.5 juta ton dan 28,6 juta ton pada 2026/2027.

Indonesia menempati posisi keempat setelah India 151,9 juta ton; China 143,1 juta ton; Bangladesh 41,5 juta ton.

Sementara, di kawasan produksi beras Indonesia jauh lebih tinggi dari Vietnam 28,3 juta ton; Thailand 23,4 juta ton; Myanmar 16,8 juta ton; dan Filipina 12,1 juta ton.

FAO juga menyebut, produksi beras Indonesia bakal mencapai 38,5 juta ton atau naik 4,5 juta ton dari angka produksi tahun 2024/2025.

Pertumbuhan produktivitas itu mengalahkan India yang naik 1,7 juta ton; Bangladesh 1,1 juta ton; dan China 1 juta ton.

Lembaga pangan dunia itu juga memperkirakan stok beras Indonesia pada 2025/2026 mencapai 5,6 juta ton dan tembus 7,8 juta ton pada 2026/2027.

Mereka menilai, peningkatan stok beras di Indonesia menopang stabilitas cadangan beras dunia yang diproyeksikan mencapai 213,8 juta ton.

Pertumbuhan positif produksi beras Indonesia itu, kata Amran, terjadi ketika dunia dihadapkan pada krisis pupuk.

Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran menutup Selat Hormuz, perairan yang menjadi jalur utama distribusi produk petrokimia dari negara Teluk sejak Februari lalu.

Akibatnya, harga pupuk dunia melonjak sementara China membatasi ekspor nitrogen, salah satu bahan baku pupuk.

Peperangan itu turut memukul sektor pertanian negara-negara ASEAN yang mengandalkan pasokan bahan baku dari kawasan Teluk.

Akibatnya, banyak petani di ASEAN urung menanam padi karena biaya produksi yang tinggi.

Sementara negara lain di kawasan menghadapi krisis, petani di Indonesia tetap menanam karena stok pupuk nasional bisa mencukupi kebutuhan domestik.

Pemerintah bahkan menggelontorkan subsidi pupuk hingga 20 persen sejak 22 Oktober 2025.

"Saat petani di negara tetangga menjerit, menunda tanam, bahkan menekan pemerintahnya karena pupuk langka dan mahal, harga pupuk di Indonesia justru kami turunkan 20 persen. Bukan naik, tapi turun,” tutur Amran.

Di tengah panen dunia yang menyusut dan cadangan global yang menipis, sektor pertanian Indonesia bergerak ke arah yang berlawanan.

Tingkat produksi beras nasional merangkak naik, impor nyaris padam, dan stok beras pemerintah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Fakta ini diperkuat oleh laporan terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang di peta pangan dunia tahun 2026.

Ketika dunia memanen lebih sedikit, Indonesia justru memanen lebih banyak. Itulah pesan utama yang mengemuka dari Food Outlook edisi Juni 2026, laporan dua-tahunan FAO yang menjadi rujukan utama pasar pangan global.

Dalam laporan setebal 137 halaman yang seluruh asesmen berasnya mengacu pada data hingga 13 Mei 2026 tersebut, FAO memproyeksikan produksi beras dunia 2026/27 turun 1,6 persen menjadi 552,4 juta ton.

Ini merupakan koreksi pertama setelah dua musim panen rekor berturut-turut. Namun di tengah kontraksi global itu, grafik produksi Indonesia justru bergerak naik.

FAO menempatkan produksi beras Indonesia pada angka 38,6 juta ton (setara beras giling) untuk 2026/27, melonjak secara signifikan dari 34,0 juta ton pada 2024/25.

Dengan capaian gemilang tersebut, Indonesia kini bertengger kokoh sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, berada di bawah India, China, dan Bangladesh. Indonesia sekaligus menjadi satu dari sedikit produsen besar yang produksinya terus meningkat saat raksasa-raksasa pangan lain tengah tersandung.

Daftar negara produsen yang mengalami penyusutan tahun ini terbilang masif.

FAO mencatat produksi Thailand anjlok 6,1 persen menjadi 21,8 juta ton, sebuah pukulan bagi eksportir tradisional yang selama puluhan tahun menjadi pemain pasar beras Asia.

Di belahan bumi lain, Amerika Serikat mengalami penurunan produksi 15,2 persen, yang merupakan panen terendahnya dalam empat tahun terakhir, sementara itu Brasil merosot juga hingga 12,9 persen.

Kamboja, sebagai pemasok penting di kawasan, juga mencatatkan penurunan sebesar 2,8 persen. Secara agregat, hampir seluruh kawasan di dunia diperkirakan mencatat hasil panen yang lebih rendah, dengan pengecualian Benua Afrika.

Penyebab fenomena menurut FAO menunjuk dua tekanan utama, yakni ketidakpastian iklim akibat prediksi munculnya badai kering El Niño, serta merosotnya margin keuntungan (profitabilitas) usaha tani akibat harga jual yang melemah namun berbenturan dengan lonjakan biaya input.

Mahalnya harga energi dan pupuk dunia bahkan memaksa sebagian petani di kawasan Asia Tenggara menunda masa tanam, sebuah keputusan yang dalam skala kawasan berarti berkurangnya pasokan beras di lumbung dunia.

Kontraksi produksi secara langsung ikut menggerus cadangan beras dunia. FAO memperkirakan stok beras dunia pada akhir 2026/27 akan turun menjadi 213,8 juta ton dari 219,7 juta ton pada musim sebelumnya, atau terkoreksi sebesar 2,7 persen.

Perdagangan beras dunia pun ikut mengempis 2,1 persen menjadi 59,8 juta ton, seiring dengan makin banyaknya negara importir yang memperketat kebijakan demi memproteksi pasar domestik mereka.

Fenomena kawasan ini menjadi peluang sangat menguntungkan bagi Indonesia. FAO memproyeksikan sejumlah negara tetangga akan menaikkan volume impor berasnya tahun ini, termasuk di antaranya Filipina dan Malaysia.

Filipina, yang saat ini menjadi salah satu importir beras terbesar dunia dan letaknya tepat di sebelah utara Indonesia, diperkirakan harus menambah pembelian justru di saat produksinya tertekan.

Pencapaian luar biasa ini tentu tidak datang tanpa perencanaan yang matang.

Terlebih, tantangan terbesar sektor pertanian, yakni iklim kering ekstrem El Niño, sedang membayang di cakrawala. Fenomena iklim yang membawa kekeringan panjang ini adalah variabel yang ditengarai FAO sebagai pemicu rontoknya panen di banyak negara. Bagi negara beriklim tropis yang bertumpu pada komoditas padi sawah, kemarau yang lebih panjang berarti ancaman langsung; mulai dari menyusutnya debit air, mundurnya jadwal tanam, hingga merosotnya indeks pertanaman.

Pemerintah Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada pertengahan Mei 2026 menegaskan bahwa filosofi kebijakan pemerintah saat ini adalah menjemput bola. Ia menggarisbawahi instruksi Presiden agar pemerintah tidak boleh sekadar menunggu krisis pangan datang, melainkan harus menjemput dan memitigasinya lebih dulu dengan kebijakan dan intervensi yang konkret di lapangan.

Yang membedakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah respons terhadap ancaman krisis tidak hanya berhenti di tataran program teknis, melainkan diikat kuat hingga tingkat regulasi tertinggi. Sepanjang tahun pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan serangkaian Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berpihak penuh pada sektor pangan dan pertanian.

Komitmen ini disuarakan secara konsisten. Sejak Pidato Kenegaraan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025, Presiden menegaskan prinsip bahwa Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Pesan tersebut kembali diulang dengan nada yang jauh lebih tegas di hadapan ribuan kepala daerah dalam forum di Sentul pada 2 Februari 2026, di mana Presiden mengingatkan bahwa swasembada pangan adalah jalan mutlak yang tidak memiliki alternatif lain.

Menerjemahkan komitmen tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa 17 Perpres dan Inpres sektor pangan telah diterbitkan dalam waktu singkat. Bersamaan dengan itu, Kementan juga membongkar 240 aturan yang selama ini menjadi penghambat birokrasi, sebuah upaya deregulasi masif yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Beberapa aturan tersebut langsung menjadi tonggak sejarah. Inpres Nomor 2 Tahun 2025 memerintahkan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk dua juta hektare sawah lintas provinsi tanpa sekat administratif. Inpres Nomor 6 Tahun 2025 menata pengadaan gabah dan cadangan beras, yang memantapkan landasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di angka Rp6.500 per kilogram. Kemudian, Inpres Nomor 14 Tahun 2025 berhasil menggerakkan sinergi 25 kementerian/lembaga untuk membangun Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.

Memasuki tahun 2026, payung hukum semakin diperkuat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pertanian bersama BUMN Pangan, dan Inpres Nomor 3 Tahun 2026 yang khusus memperkuat cadangan jagung nasional. Di sektor krusial seperti pupuk subsidi, pemerintah sukses menyederhanakan 145 regulasi, memangkas rantai persetujuan rumit dari 12 menteri, 38 gubernur, hingga ratusan bupati/wali kota menjadi satu jalur distribusi langsung dari pabrik ke tangan kelompok tani.

Tulang punggung dari strategi mitigasi anti-kekeringan pemerintah berpusat pada satu hal mutlak, yakni memastikan pasokan air tetap mengalir ke hamparan sawah meski hujan telah berhenti.

Lewat program pompanisasi, ribuan unit pompa dipasang secara masif untuk menyedot pasokan air sungai maupun sumber permukaan menuju lahan-lahan yang berisiko mengering. Dengan demikian, petani dapat tetap melakukan penanaman pada musim gadu. Program ini disempurnakan dengan irigasi perpompaan (Irpom) untuk menjangkau lahan di luar jaringan irigasi teknis, serta pembuatan embung atau kolam-kolam penampung air hujan yang berfungsi sebagai 'tabungan air' untuk musim kemarau.

Jika infrastruktur pompanisasi hadir untuk menjawab persoalan air, maka mekanisasi didorong untuk menjawab persoalan kecepatan dan efisiensi produksi.

Pemerintah sangat menyadari bahwa target swasembada berkelanjutan tidak mungkin tercapai apabila sekadar mengandalkan perluasan lahan semata.

Kebutuhan utamanya adalah kemampuan untuk mengolah tanah, menanam bibit, hingga memanen padi dalam waktu yang jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan metode pertanian konvensional.

Oleh karena itu, modernisasi pertanian didorong secara agresif melalui distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembentukan unit Brigade Pangan.

Hingga 2025, pemerintah tercatat telah sukses membentuk sekitar 1.900 Brigade Pangan. Lebih dari 1.100 brigade di antaranya telah aktif beroperasi mengelola ratusan ribu hektare hamparan lahan dengan dukungan ribuan alsintan modern berteknologi tinggi. Model penguatan ini meletakkan fondasi yang kokoh untuk pertanian skala besar (corporate farming) yang memungkinkan olah tanah dan panen dilakukan dengan jauh lebih cepat, berseragam, dan sangat efisien.

Kekuatan dan ketahanan sistem terintegrasi tersebut baru benar-benar diuji ketika ancaman iklim El Niño mulai menunjukkan taringnya pada 2026. Saat banyak negara panik menghadapi risiko anjloknya produksi pangan akibat kekeringan ekstrem, pemerintah Indonesia justru melipatgandakan kapasitas mitigasinya.

Kementan mengoptimalkan operasi 80.158 unit pompa air yang sebelumnya telah disalurkan kepada berbagai kelompok tani di seluruh pelosok negeri.

Lebih jauh, pemerintah telah menyiapkan amunisi anggaran pompanisasi sebesar Rp3-4 triliun untuk menjamin keamanan pasokan air selama puncak musim kemarau. Intervensi ini membuat jangkauan luasan pompanisasi meluas drastis hingga 2,2 juta hektare sawah, melonjak dari capaian sebelumnya 1,2 juta hektare dan menjadikannya sebagai salah satu operasi mitigasi kekeringan lahan paling masif dalam sejarah pertanian Indonesia.

Dari sisi ketersediaan lahan, Kementan memacu dua program strategis secara simultan. Pertama, Optimalisasi Lahan (Oplah) difokuskan untuk menghidupkan kembali lahan rawa dan tadah hujan yang lama menganggur agar menjadi lahan yang produktif dan mampu bertanam 2-3 kali dalam setahun. Berdasarkan data realisasi tanam nasional, total luasan lahan Oplah yang telah tergarap menembus 1.087.377 hektare, sebuah capaian yang secara signifikan menghidupkan kembali jutaan hektare lahan tidur agar produktif kembali.

Kedua, program cetak sawah difokuskan untuk membuka hamparan area tanam baru di wilayah luar Pulau Jawa, termasuk Merauke, guna memperlebar basis produksi pangan nasional dan kawasan lumbung masa depan. Pemerintah menargetkan sejak tahun 2024 hingga 2026 seluas 231.844 hektare untuk menopang ketahanan pangan jangka panjang. Seluruh upaya pembukaan dan optimalisasi lahan ini ditopang penuh dengan pasokan benih unggul adaptif kekeringan hingga mekanisasi pertanian modern.

Salah satu kebijakan pemerintah yang paling menonjol dan melawan arus global (kontra-arus) adalah intervensi harga pupuk.

Memasuki Februari 2026, gangguan keamanan geopolitik global berdampak langsung pada rantai pasok dunia.

Mulai dari blokade di Selat Hormuz-jalur urat nadi untuk sepertiga perdagangan pupuk dunia-hingga penghentian mendadak ekspor pupuk nitrogen oleh China, memicu lonjakan harga urea dunia hingga melampaui 40 persen hanya dalam hitungan minggu. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor membuat jutaan petani di Asia Tenggara terjepit.

Filipina, misalnya, menyandarkan 75 persen pasokan pupuknya pada China, sementara tingginya ongkos operasional memaksa petani di Thailand untuk berhenti menanam sementara waktu.

Namun, Indonesia mengambil arah kebijakan yang sepenuhnya berlawanan. Alih-alih membebankan kenaikan harga global kepada petani, Presiden Prabowo justru menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga sekitar 20 persen.

Keputusan ini mencetak sejarah sebagai penurunan harga resmi pertama dalam program subsidi pupuk di Tanah Air. Harga Urea diturunkan dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, dan harga NPK dipangkas dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Dampaknya di lapangan terasa nyata; satu zak pupuk urea kemasan 50 kilogram yang dulunya dibanderol Rp112.500 kini bisa ditebus petani dengan harga sekitar Rp90.000 saja.

Ia memaparkan bahwa keputusan memangkas harga hingga 20 persen ini didasari niat untuk menjaga napas ketahanan petani. Langkah berani ini diambil semata-mata agar petani lokal dapat terus berproduksi tanpa terbebani, kendati harga bahan baku di pasar internasional sedang meroket tak terkendali.

Prestasi yang paling menonjol dari intervensi harga ini adalah pelaksanaannya tanpa perlu membebani tambahan anggaran subsidi APBN. Penurunan harga berhasil dicapai secara mandiri melalui langkah efisiensi industri pupuk nasional dan perombakan radikal pada tata kelola distribusi yang sukses menghemat pengeluaran negara hingga sekitar Rp10 triliun. Manfaat langsung dari kebijakan revolusioner ini kini dinikmati oleh lebih dari 16 juta petani terdaftar.

Denpasar (ANTARA) -

“Tri Hita Karana berjalan lintas generasi dan itu contoh klasik yang kami ingin dunia menyadarinya,” kata Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal secara virtual di sela Dialog Global Transformasi Padi Berkelanjutan di Sanur, Denpasar, Senin.

Tri Hita Karana merupakan kearifan lokal masyarakat Bali yang menekankan tiga konsep hubungan harmonis sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan atau hubungan spiritual.

Kearifan lokal tersebut juga menjadi landasan dalam sistem pertanian di Bali salah satunya yang dapat diamati di kawasan pertanian Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, sekaligus menjadi salah satu ikon pariwisata dan situs warisan budaya tak benda dari Organisasi PBB UNESCO.

Rencananya, puluhan delegasi dari 12 negara di Asia dan Afrika yang hadir dalam dialog tersebut akan mengunjungi Subak Jatiluwih untuk mempelajari sistem pertanian berkelanjutan yang diterapkan termasuk sistem irigasi pengairan.

Ia mengatakan mengingat ketersediaan sumber daya air menjadi salah satu tantangan utama dalam transformasi pertanian berkelanjutan, selain upaya menekan emisi karbon, degradasi tanah dan adaptasi iklim.

“Praktik seperti penyiraman dan pengeringan bergantian bisa menurunkan emisi metana 20-30 persen sekaligus mengurangi konsumsi air,” ujar dia.

Selain pengelolaan air, ia juga menekankan tiga bidang yang berdampak besar dalam memajukan produksi padi yang rendah emisi yaitu varietas unggul dan sistem yang terintegrasi.

Kemudian, penguatan kebijakan, pembiayaan dan insentif pasar yang mendorong praktik berkelanjutan dan dapat diperluas serta memastikan transformasi pertanian bersifat inklusif melalui pemberdayaan kepada perempuan, anak muda dan kelompok rentan.

“Transformasi terjadi lebih cepat ketika negara-negara saling belajar, ketika pendekatan yang berhasil bisa diadaptasi dan ditingkatkan skalanya dan ketika tantangan diatasi secara kolektif dibandingkan dilakukan sendiri,” katanya menambahkan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) memproyeksikan hasil produksi beras global pada musim 2026/2027 akan mengalami penyusutan akibat anomali cuaca.

FAO alam laporan Food Outlook edisi Juni 2026 menuliskan, kemunculan fenomena El Nino yang dibarengi dengan kendala profitabilitas sektor agraris menjadi penahan utama laju produksi pangan dunia.

Walhasil, volume pasokan beras global diprediksi turun hingga 1,6% di bawah level tertingginya pada periode 2025/2026 menjadi sebesar 552,4 juta ton.

“Prospek produksi untuk musim 2026/2027 terhambat oleh ketidakpastian cuaca yang terkait dengan prediksi kemunculan fenomena El Nino,” tulis FAO dalam Food Outlook 2026 dikutip Minggu (21/6/2026).

Secara spasial, penurunan panen raya ini membayangi hampir seluruh kawasan di dunia, dengan pengecualian bagi wilayah Afrika yang masih berpotensi mencatatkan tren pertumbuhan positif.

Kendati demikian, FAO menyebut guncangan produksi beras di kawasan Asia berpeluang tidak akan terjadi secara masif. Hal itu terjadi seiring dengan pasokan air irigasi yang mumpuni serta adanya intervensi pemerintah setempat melalui pemberian bantuan subsidi pertanian.

Di sisi lain, kuatnya tingkat konsumsi dunia yang menembus 558,1 juta ton diperkirakan bakal menggerus cadangan beras global sepanjang periode yang sama.

Cadangan beras diprediksi menyusut 2,7% dari periode sebelumnya. Kendati demikian, posisinya dinilai masih kokoh bertindak sebagai bemper pengaman (supply buffer) beras yang masih berada di level 213,8 juta ton.

Sementara itu, volume perdagangan beras internasional diestimasi melemah 2,1% menjadi 59,8 juta ton menyusul penurunan permintaan dari sejumlah negara importir tradisional.

FAO mencatat kinerja ekspor dari Kamboja, China, Pakistan, hingga Amerika Serikat berpotensi terkoreksi, berbanding terbalik dengan India dan Vietnam yang diproyeksi terus meningkat.

Adapun, fluktuasi harga beras global yang sempat merangkak naik 6,6% sejak Oktober 2025 kini mulai tertahan di level 104,8 poin akibat limpahan pasokan dari negara eksportir utama.

“Tren ini tercermin dalam Indeks Harga Seluruh Beras FAO. Meskipun ada kenaikan sebesar 6,6% sejak Oktober 2025, indeks tersebut rata-rata berada di angka 104,8 poin pada Mei 2026, masih 1,4% di bawah levelnya yang sudah melemah pada tahun sebelumnya,” pungkas FAO.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengutip data Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) mengatakan Indonesia menjadi produsen beras terbesar dengan produksi tertinggi di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat dunia di bawah India, Tiongkok dan Bangladesh pada 2025.

"FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan juga menjadi tertinggi keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh," kata Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Akan tetapi, menurut dia, dari empat besar dunia tersebut, hanya China dan Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan produksi beras yang positif.

Sementara itu, jika dibandingkan antara perkiraan produksi beras periode 2025/2026 dengan 2024/2025, Indonesia menjadi negara dengan kenaikan produksi paling tinggi di antara negara-negara produsen utama dunia.

Kenaikan produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta ton, jauh melampaui India sebesar 1,7 juta ton, Brasil 1,5 juta ton, dan Bangladesh 1,1 juta ton.

Ia mengatakan perkembangan sektor perberasan Indonesia kembali memperoleh pengakuan dari FAO. Selain mengumumkan perkembangan produksi beras Indonesia, FAO juga melaporkan Indonesia mengalami peningkatan stok beras dan turut pula berhasil menjaga kestabilan harga di tingkat petani.

Dalam Food Outlook edisi Juni 2026, FAO melaporkan peningkatan stok beras di Indonesia menjadi salah satu faktor dalam menjaga stok cadangan beras dunia. Organisasi pangan itu juga memperkirakan stok beras dunia pada akhir 2026/2027 dapat mencapai 213,8 juta ton, yang merupakan rekor tertinggi kedua dalam 10 tahun terakhir.

Amran memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional yang dikelola Perum Bulog masih berada lebih dari 5 juta ton. Ia juga memastikan Indonesia tidak akan ada lagi impor beras konsumsi.

"Stok (CBP) kita per hari ini bulan Juni, berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini dan stok kita aman. Tapi yang terpenting, (sejak) tahun 2025 tidak ada keluar izin impor beras medium (sampai sekarang)," katanya.

Ia bahkan meminta kepada pihak yang masih meragukan melimpahnya stok CBP agar melihat langsung ke gudang-gudang Bulog yang ada di berbagai daerah. Hal itu juga untuk membuktikan optimisme pemerintah yang besar terkait ketersediaan beras untuk kebutuhan dalam negeri.

"Kapasitas (gudang) Bulog hanya 3 juta ton. Tapi stok kita 5,2 juta ton. Artinya Bulog hari ini menyewa gudang (kapasitas) 2,2 juta ton. (Jadi untuk) yang belum yakin, silakan ke gudang Bulog seluruh Indonesia," kata Amran lagi.

Terkait stok beras, FAO memberikan proyeksi closing stocks dalam Food Outlook Juni 2026 yang memperkirakan stok beras Indonesia dapat mencapai 7,5 juta ton pada periode 2025/2026 dan juga bisa lebih besar lagi hingga 7,8 juta ton pada periode 2026/2027. Peluang Indonesia sebagai eksportir beras dinilai semakin terbuka lebar.

"Dan satu lagi, beras bukan lagi penyumbang inflasi utama. Ini sudah dua tahun berturut-turut," ujar dia.

Adapun tingkat inflasi beras Indonesia secara bulanan sudah melandai dalam dua tahun terakhir. Inflasi beras yang terakhir cukup tinggi, menurut dia, pernah terjadi pada Mei 2024 di 3,59 persen.

Setelah itu, ia mengatakan inflasi beras lebih stabil. Inflasi beras sempat berfluktuasi pada Juli 2025, tapi hanya 1,35 persen saja. Terbaru, inflasi beras di Mei 2026 berada di 0,38 persen.

Meskipun inflasi beras cukup rendah sampai saat ini, namun tidak menjadikan kondisi petani Indonesia tertekan. FAO dalam laporan terbarunya tersebut mengemukakan harga produsen yang stabil di beberapa negara berhasil mendorong keinginan petani untuk lebih memilih menanam padi dibandingkan tanaman lain.

FAO menyebut hal itu terjadi di Indonesia, Korea Selatan, Pakistan dan Filipina. Kondisi ideal tersebut tentu punya andil positif terhadap peningkatan panen, namun di sisi lain terdapat negara yang dilaporkan organisasi PBB itu mengalami penurunan produksi beras, antara lain Kamboja, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka dan Thailand.

Adapun indeks harga petani padi Indonesia sendiri dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) mencerminkan tren yang progresif. Indeks harga yang diterima petani padi pada Mei 2026 pun berada di 147,97 dan merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Begitu pula, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan yang pada Mei berada di 113,79 dan menjadi indeks tertinggi di tahun 2026 ini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak

Jakarta (ANTARA) - Ketika Indonesia berhasil membangun Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga melampaui lima juta ton, pencapaian tersebut layak disyukuri sebagai fondasi penting dalam perjalanan menuju ketahanan pangan yang lebih kuat.

Bahkan bangsa ini boleh saja berbangga hati untuk menyebut pencapaian ini sebagai rekor baru dan cadangan beras tertinggi, sepanjang Indonesia merdeka.

Ini adalah fakta kehidupan yang tak mungkin dapat ditolak kebenarannya. Stok cadangan beras Pemerintah saat ini benar-benar sangat kokoh dan tidak merisaukan.

Tetapi bangsa ini tidak boleh terlena untuk terus mempertahankan kondisi ini. Dan senantiasa menyadari bahwa di balik setiap ton beras yang tersimpan, terdapat kerja keras jutaan petani, dukungan kebijakan pemerintah, koordinasi antarlembaga, hingga tata kelola logistik yang tidak sederhana.

Lebih dari itu, cadangan pangan merupakan simbol hadirnya negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya.

Cadangan Beras Pemerintah merupakan persediaan beras dan gabah yang dikuasai dan dikelola pemerintah.

Pengelolaannya didelegasikan oleh Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog. Kehadiran CBP memiliki fungsi strategis, yakni untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional, meredam lonjakan harga, serta menjadi bantalan ketika negara menghadapi keadaan darurat, mulai dari bencana alam hingga kerawanan pangan.

Perkembangan terbaru menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Juni 2026, volume Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Pertanian, jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Bulog.

Yang tidak kalah penting, peningkatan stok tersebut berasal dari lonjakan produksi dalam negeri hasil panen petani Indonesia. Pemerintah juga menegaskan bahwa pada periode ini tidak dilakukan impor beras konsumsi.

Capaian tersebut memberikan pesan penting bahwa membangun ketahanan pangan bukanlah sesuatu yang mustahil apabila produksi nasional mampu tumbuh secara konsisten.

Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian geopolitik, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil sendiri menjadi modal strategis yang sangat berharga.

Namun, justru pada saat keberhasilan itu diraih, kehati-hatian perlu semakin diperkuat. Sejarah menunjukkan bahwa banyak keberhasilan besar justru mulai melemah ketika rasa puas menggantikan semangat untuk terus berbenah.

Produksi berkelanjutan

Rekor cadangan beras seharusnya tidak menjadi tujuan akhir, melainkan fondasi untuk melangkah lebih jauh. Ketahanan pangan tidak dapat dijaga hanya dengan menyimpan stok dalam jumlah besar. Tetapi juga harus terus diperkuat melalui produksi yang berkelanjutan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 34,6 juta ton. Angka tersebut menjadi fondasi penting bagi terbentuknya cadangan beras yang kuat.

Namun, produksi pertanian memiliki karakter yang sangat dinamis. Curah hujan yang berubah, kekeringan berkepanjangan, banjir, serangan hama, hingga perubahan iklim dapat mengubah situasi dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, keberhasilan hari ini tidak otomatis menjamin keamanan pangan pada masa mendatang apabila upaya meningkatkan produksi berhenti dilakukan.

Penguatan Cadangan Beras Pemerintah harus berjalan beriringan dengan upaya menggenjot produksi beras setinggi-tingginya. Bahkan, pemerintah didorong terus menghadirkan berbagai terobosan inovatif yang mampu meningkatkan produktivitas sehingga swasembada beras tidak berhenti sebagai capaian sesaat, melainkan menjadi kondisi yang terus terjaga.

Strategi yang selama ini dijalankan Kementerian Pertanian memberikan gambaran mengenai arah pembangunan sektor perberasan nasional.

Pilar pertama adalah peningkatan produktivitas. Langkah ini dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan padi hibrida yang memiliki potensi hasil lebih tinggi, penerapan sistem tanam jajar legowo agar populasi tanaman meningkat, pemupukan berimbang sesuai karakteristik wilayah, penggunaan pupuk organik dan hayati, perbaikan sistem irigasi, serta pendampingan penyuluh pertanian langsung kepada petani di lapangan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas teknologi dan pendampingan yang diterapkan.

Pilar kedua adalah perluasan areal tanam. Optimalisasi lahan diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sama dapat dipanen dua hingga tiga kali dalam setahun.

Perbaikan jaringan irigasi melalui JITUT, JIDES, dan tata air mikro menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas. Selain itu, program pompanisasi bagi lahan tadah hujan, pembukaan sawah baru, hingga pemanfaatan lahan perkebunan, kehutanan, maupun lahan terlantar melalui pola tumpang sari menjadi alternatif untuk memperluas kapasitas produksi nasional.

Pilar ketiga berfokus pada pengamanan produksi. Tantangan perubahan iklim menjadikan upaya mitigasi banjir dan kekeringan sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Di saat yang sama, pengendalian organisme pengganggu tanaman, termasuk hama dan penyakit, menjadi faktor penting agar produktivitas tetap terjaga.

Pemanfaatan alat dan mesin pertanian juga memiliki peran besar dalam mengurangi kehilangan hasil saat panen maupun pascapanen yang selama ini masih cukup tinggi.

Sementara itu, pilar keempat menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan manajemen. Regulasi yang semakin baik, data pertanian yang semakin akurat, serta koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani akan menentukan efektivitas seluruh program yang dijalankan.

Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak.

Modal berharga

Jika dicermati, keempat pilar tersebut sebenarnya memiliki benang merah yang sama, yakni meningkatkan hasil panen di lahan yang sudah ada, membuka potensi lahan baru secara bijaksana, dan memastikan petani mampu mengurangi risiko gagal panen.

Kesemua langkah tersebut saling melengkapi dalam memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Lebih jauh lagi, ketahanan pangan sejatinya bukan hanya urusan pemerintah atau petani. Dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, penyuluh, pemerintah daerah, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem pangan yang tangguh.

Inovasi teknologi, pengembangan varietas unggul, efisiensi distribusi, pengurangan kehilangan hasil, hingga peningkatan kesejahteraan petani merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Karena itu, keberhasilan membangun cadangan beras di atas lima juta ton patut diapresiasi sebagai modal yang sangat berharga. Namun, apresiasi tersebut sebaiknya tidak membuat semua pihak terlena.

Ketahanan pangan bukanlah tujuan yang selesai dicapai dalam satu musim panen, melainkan proses panjang yang membutuhkan konsistensi, kerja sama, dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan baru.

Swasembada beras akan tetap kokoh selama produksi terus tumbuh, produktivitas terus meningkat, dan petani memperoleh dukungan yang memadai untuk terus menanam.

Rekor hari ini memang membanggakan, tetapi masa depan pangan Indonesia akan lebih ditentukan oleh kemampuan menjaga semangat untuk terus menghasilkan, berinovasi, dan bekerja bersama.

Cadangan beras yang kuat bukan sekadar prestasi statistik, melainkan wujud nyata dari ikhtiar bangsa dalam memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026