REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempersilakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memeriksa langsung kondisi gudang beras pemerintah guna memastikan kebenaran stok nasional yang mencapai sekitar 5,2 juta ton. Ia menyatakan seluruh gudang penyimpanan beras di Indonesia terbuka bagi mahasiswa untuk melakukan pengecekan langsung sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap pengelolaan cadangan pangan nasional.

"BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) seluruh Indonesia, kami bebaskan bertanya kepada gudang-gudang karena gudang kita sudah full, itu stok beras kita tertinggi selama (Indonesia) merdeka, itu 5,2 juta ton," kata Mentan dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, jumlah stok beras saat ini menjadi yang tertinggi sejak Indonesia merdeka karena sebelumnya cadangan pemerintah hanya berada pada kisaran sekitar 2,6 juta ton. "Stok beras (saat ini) itu 5,2 juta ton, dulu hanya 2,6 juta ton," ujarnya.

Amran menjelaskan peningkatan stok tersebut terjadi meski kapasitas gudang nasional sebelumnya hanya mampu menampung sekitar 3 juta ton, sehingga kondisi penyimpanan saat ini dinilai sangat tinggi.

"Kapasitas gudang hanya 3 juta ton, sekarang 5 juta ton. Ini luar biasa," tutur Amran.

Amran menegaskan capaian stok beras nasional diraih tanpa impor karena seluruh kebijakan impor harus melalui persetujuan pemerintah dan hingga kini tidak ada tambahan pasokan dari luar negeri.

"Ada yang mengatakan, ini diragukan. Gimana diragukan? Impor tidak ada. Tanda tangannya kan (persetujuan impor) dari saya dengan Menteri Perdagangan. Tidak ada (impor beras), clear, kan?," beber Amran.

Selain itu, data peningkatan produksi pangan nasional juga didukung lembaga independen seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) serta Departemen Pertanian Amerika Serikat atau United States Department of Agriculture (USDA).

Amran menilai berbagai laporan internasional tersebut membuktikan keberhasilan peningkatan produksi dan cadangan pangan nasional sehingga keraguan terhadap data stok beras pemerintah dinilai tidak berdasar. Dia menegaskan itu menyoroti adanya pihak yang meragukan capaian swasembada pangan yang diraih saat ini.

"Mereka yang mengatakan (tidak swasembada). Masa ahli pertanian sedunia mau disalahkan oleh satu orang individu oknum? Enggak mungkin," kata Amran.

Bisnis.com, INDRAMAYU — Pemerintah Kabupaten Indramayu mengajukan permohonan dukungan sarana dan prasarana pertanian ke Kementerian Pertanian (Kementan) guna menjaga keberlanjutan produksi pangan, di tengah tekanan kerusakan irigasi dan ancaman musim kemarau.

Usulan tersebut diajukan menyusul tingginya capaian produksi padi yang mencapai sekitar 1,7 juta ton gabah kering panen (GKP) sepanjang 2025.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengatakan, posisi Indramayu sebagai salah satu lumbung pangan nasional harus ditopang dengan infrastruktur yang memadai. Saat ini, sejumlah jaringan irigasi dilaporkan mengalami kerusakan dan sedimentasi, yang berdampak pada distribusi air, terutama pada musim kering.

"Sebagian jaringan irigasi tidak lagi optimal. Ini berpotensi mengganggu target produksi dan produktivitas ke depan jika tidak segera ditangani," kata Lucky, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data 2025, Indramayu memiliki luas baku sawah mencapai 124.517 hektare dengan indeks pertanaman (IP) sebesar 1,8. Total luas tanam padi tercatat 251.971 hektare, dengan realisasi panen 249.817 hektare. Dari luasan tersebut, produksi padi mencapai sekitar 1,7 juta ton GKP, dengan tingkat produktivitas rata-rata 68,24 kuintal per hektare.

Capaian tersebut setara dengan produksi beras sekitar 900.931 ton dalam satu tahun, menjadikan Indramayu sebagai salah satu kontributor utama pasokan beras di Jawa Barat dan nasional. Bahkan, daerah ini tercatat masuk dalam peringkat tujuh besar peningkatan produksi beras nasional.

Namun demikian, kata Lucky, tekanan terhadap keberlanjutan produksi mulai meningkat. Selain persoalan irigasi, sektor pertanian juga menghadapi keterbatasan tenaga kerja dan dampak perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan ketersediaan air.

"Kami sudah mengusulkan sejumlah program prioritas kepada pemerintah pusat. Di antaranya normalisasi Waduk Cipancuh, perbaikan Bendung Karet Waledan di Kecamatan Cantigi, Bendung Karet Cipanas di Kecamatan Kandunghaur, serta Bendung Karet Pangkalan di Kecamatan Lohbener," kata Lucky.

Selain itu, kata Lucky, pemerintah daerah juga mengajukan kelanjutan modernisasi jaringan irigasi Rentang Kanan serta percepatan operasional Bendungan Cipanas dan Daerah Irigasi Cikawung Premium dan Sadawarna. Infrastruktur tersebut dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan air, terutama pada musim kemarau.

Di sisi mitigasi risiko, Indramayu juga mengusulkan pembangunan kanal drainase sepanjang 7,5 kilometer di wilayah Kandanghaur guna mengantisipasi banjir rob yang kerap merendam lahan pertanian.

Tak hanya infrastruktur air, pemerintah daerah juga mengajukan dukungan fasilitas produksi berupa 200 titik irigasi perpompaan dan 302 titik jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil panen.

Modernisasi alat pertanian juga menjadi bagian dari usulan, meliputi penyediaan drone pertanian, combine harvester, rotavator, traktor roda dua, vertical dryer, serta ratusan unit pompa air berbagai kapasitas.

Lucky menilai, modernisasi alat dan perbaikan infrastruktur menjadi kunci untuk menjaga efisiensi produksi di tengah keterbatasan tenaga kerja.

"Kebutuhan mekanisasi semakin mendesak. Tanpa dukungan alat dan infrastruktur, sulit mempertahankan produktivitas di level saat ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Produksi beras nasional diperkirakan menurun pada April hingga Juni 2026 seiring menyusutnya luas panen, menandakan fase panen raya mulai mereda dan pasokan berpotensi lebih ketat pada kuartal II/2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan potensi produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada April–Juni 2026 diperkirakan sebesar 9,61 juta ton.

Jumlah tersebut turun 0,87 juta ton atau 8,30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Sementara itu, potensi produksi beras pada April sampai dengan Juni tahun 2026 diperkirakan sebesar 9,61 juta ton atau menurun sekitar 8,30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Ateng dalam rilis data BPS Mei 2026, Senin (4/5/2026).

Penurunan produksi beras tersebut sejalan dengan menyusutnya potensi luas panen padi pada periode yang sama. BPS mencatat luas panen padi April–Juni 2026 diperkirakan mencapai 3,16 juta hektare, turun 0,26 juta hektare atau 7,64% dibandingkan April–Juni 2025.

Selain faktor siklus tanam, Ateng menegaskan realisasi produksi masih dapat berubah tergantung kondisi pertanaman hingga Juni mendatang.

Risiko yang dapat memengaruhi antara lain serangan hama dan organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, serta hambatan saat masa panen di tingkat petani.

Di sisi lain, produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pada April–Juni 2026 diperkirakan sebesar 16,68 juta ton. Volume tersebut turun 1,51 juta ton atau 8,31% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sebelumnya, pada Maret 2026 produksi beras diperkirakan sebesar 5,04 juta ton, turun 3,67% dari Maret 2025 yang mencapai 5,23 juta ton. Produksi padi Maret 2026 juga turun menjadi 8,75 juta ton GKG dari 9,08 juta ton GKG pada Maret pada tahun lalu.

Meski kuartal II diproyeksikan melemah, secara kumulatif produksi semester I/2026 masih sedikit lebih tinggi.

BPS memperkirakan produksi beras Januari–Juni 2026 mencapai 19,31 juta ton atau naik tipis 0,26% dibandingkan periode sama 2025. Sementara produksi padi semester I/2026 diperkirakan mencapai 33,52 juta ton GKG, juga naik 0,26% secara tahunan.

Perkembangan ini menunjukkan pasokan beras nasional masih tertopang panen awal tahun, namun tren penurunan April–Juni perlu diantisipasi guna menjaga stabilitas harga dan kecukupan stok.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kinerja produksi beras nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penguatan yang signifikan.

Pemerintah bahkan mencatatkan capaian penting dengan tidak adanya impor beras sepanjang 2025, seiring meningkatnya produksi dalam negeri dan penguatan cadangan pangan pemerintah.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan domestik, tetapi juga berkontribusi terhadap dinamika pasar beras global.

Dok. Freepik Ilustrasi beras.

Di tengah perubahan tersebut, data terbaru menunjukkan produksi beras nasional pada 2026 tetap berada dalam tren positif meskipun menghadapi sejumlah dinamika pada level produksi bulanan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, penguatan produksi dalam negeri menjadi faktor utama dalam perubahan tersebut.

“Dulu saat Indonesia masih impor beras hingga sekitar 7 juta ton, harga pangan dunia bisa mencapai sekitar 660 dollar AS per ton. Ketika kita berhasil memperkuat produksi dalam negeri dan menekan impor secara signifikan, harga dunia ikut turun, bahkan sempat berada di kisaran 340 dollar AS per ton,” ujar Amran, dikutip dari laman resmi Bapanas, Senin (4/5/2026).

Produksi beras 2025 surplus

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025, produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 31,16 juta ton.

Dengan demikian, terdapat surplus produksi yang memungkinkan Indonesia tidak melakukan impor beras sepanjang tahun tersebut.

Freepik/zirconicusso Ilustrasi beras.

Surplus ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, kondisi ini juga berdampak terhadap harga beras dunia.

Data The Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan bahwa indeks harga beras internasional atau FAO All Rice Price Index (FARPI) mengalami penurunan sepanjang 2025.

Pada November 2025, indeks FARPI bahkan berada di level 96,9, yang merupakan titik terendah dalam empat tahun terakhir.

Capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan penguatan produksi domestik serta pengelolaan cadangan beras pemerintah.

“Stok beras kita saat ini mencapai sekitar 5,12 juta ton. Ini tertinggi selama Republik Indonesia berdiri. Sebelumnya, pada tahun 1984 stok pernah berada di angka sekitar 2,6 juta ton,” kata Amran.

Dinamika produksi beras 2026

Memasuki 2026, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya dinamika dalam produksi beras, khususnya pada awal tahun.

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Maret 2026, produksi beras pada bulan tersebut diperkirakan sebesar 5,04 juta ton.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,19 juta ton atau 3,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,23 juta ton beras.

Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya luas panen padi pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 1,61 juta hektare, turun 3,16 persen dibandingkan Maret 2025.

Selain itu, produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) juga turun menjadi 8,75 juta ton dari sebelumnya 9,08 juta ton.

Namun, secara kumulatif, produksi beras nasional tetap menunjukkan tren meningkat.

FREEPIK/FREEPIK ilustrasi beras. Kementan menemukan praktik beras oplosan, demikian juga Bapanas juga temukan praktik oplosan beras medium dan premium masih terjadi di pasar.

Pada periode Januari–Juni 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 19,31 juta ton, meningkat sekitar 0,05 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,26 juta ton.

Potensi produksi juga masih cukup besar. Untuk periode April–Juni 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 9,61 juta ton, yang menjadi penopang utama ketersediaan beras nasional pada paruh pertama tahun ini.

Produksi padi dan sebaran wilayah

Dari sisi hulu, produksi padi nasional juga mencerminkan penguatan.

BPS melaporkan, pada periode Januari–Juni 2026, produksi padi diperkirakan mencapai 40,08 juta ton Gabah Kering Panen (GKP), meningkat 0,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG), produksi padi pada periode yang sama mencapai 33,52 juta ton, atau meningkat 0,26 persen secara tahunan.

Kontribusi terbesar terhadap produksi nasional masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tercatat sebagai tiga daerah dengan produksi padi tertinggi pada semester pertama 2026.

Sebaliknya, wilayah seperti Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, dan DKI Jakarta menjadi daerah dengan produksi terendah.

Distribusi produksi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sentra produksi utama masih cukup tinggi, meskipun sejumlah daerah di luar Jawa mulai menunjukkan peningkatan kontribusi.

Kesejahteraan petani meningkat

PIXABAY/DEZALB Ilustrasi petani.

Penguatan produksi beras juga berdampak terhadap kesejahteraan petani. Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan secara nasional sejak Juli 2024 konsisten berada di atas 120.

Bahkan, indeks tertinggi dalam tujuh tahun terakhir tercatat pada Desember 2025 dan Februari 2026 yang mencapai 126,11.

Selain itu, indeks harga yang diterima petani padi juga menunjukkan tren positif.

Sejak Juni 2024, indeks ini konsisten berada di atas 130 poin, dan pada Maret 2026 mencapai 144,52, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 137,94.

Amran menegaskan, keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari sisi produksi, tetapi juga kesejahteraan petani.

“Keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari produksi yang meningkat, tetapi juga dari kesejahteraan petani yang semakin baik serta kontribusi Indonesia terhadap stabilitas pangan dunia,” tutur dia.

Penurunan impor beras dan dampak global

Keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi beras juga tercermin dari penurunan impor secara signifikan.

Laporan Rice Outlook April 2026 dari United States Department of Agriculture (USDA) mencatat Indonesia sebagai negara dengan penurunan impor beras terbesar dibandingkan sekitar 80 negara lainnya.

Indonesia tercatat mengalami penurunan impor hingga 3,8 juta ton pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan impor ini tidak hanya berdampak domestik, tetapi juga memengaruhi keseimbangan pasar global. Di tengah berkurangnya permintaan impor dari Indonesia, sejumlah negara eksportir mulai menghadapi tekanan.

PIXABAY/MOHD SYAHIDEEN OSMAN Ilustrasi beras.

Sebagai contoh, dikutip dari Khaosod, ekspor beras Thailand pada Januari 2026 tercatat sebesar 530.000 ton, turun 17,5 persen secara tahunan. Nilai ekspornya bahkan merosot 30,7 persen menjadi 9,7 miliar baht.

Sepanjang 2026, ekspor beras Thailand diproyeksikan hanya mencapai 7,03 juta ton, turun 11 persen dibandingkan 7,9 juta ton pada 2025, sekaligus menjadi level terendah dalam lima tahun terakhir.

Tekanan terhadap ekspor Thailand dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari penguatan mata uang baht yang membuat harga beras menjadi kurang kompetitif, hingga meningkatnya persaingan global.

Harga beras melati Thailand tercatat sekitar 1.200 dollar AS per ton, lebih tinggi dibandingkan beras basmati India sekitar 970 dollar AS per ton, serta beras Vietnam dan Kamboja di kisaran 800 hingga 830 dollar AS per ton.

Selain itu, kebijakan pembatasan impor di sejumlah negara, termasuk Indonesia yang memperkuat produksi dalam negeri, turut menekan permintaan global.

Target produksi dan swasembada beras

Pemerintah menargetkan produksi beras nasional pada 2026 tetap berada dalam tren peningkatan guna menjaga keberlanjutan swasembada pangan.

Dengan capaian produksi 2025 sebesar 34,69 juta ton dan proyeksi produksi semester I 2026 yang mencapai 19,31 juta ton, pemerintah berupaya menjaga produksi tahunan agar mampu melampaui kebutuhan konsumsi nasional.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan luas tanam, optimalisasi produktivitas, serta penguatan cadangan beras pemerintah.

Swasembada beras menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan.

Dengan tidak adanya impor beras sepanjang 2025, pemerintah menargetkan kondisi tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

SHUTTERSTOCK/SURAKIT SAWANGCHIT Ilustrasi beras.

Selain itu, penguatan sistem pangan juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan global.

Amran menegaskan, upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki dampak lebih luas.

“Ketahanan pangan yang kita bangun hari ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga memberi dampak bagi dunia,” katanya.

Tantangan produksi ke depan

Meski tren produksi menunjukkan penguatan, sejumlah tantangan tetap perlu diantisipasi. Penurunan produksi pada Maret 2026 menunjukkan bahwa faktor musiman dan dinamika luas panen masih menjadi variabel penting dalam menentukan produksi beras.

Selain itu, potensi penurunan luas panen pada periode April–Juni 2026 yang diperkirakan mencapai 3,16 juta hektare atau turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya juga menjadi perhatian.

Namun demikian, peningkatan produksi secara kumulatif menunjukkan bahwa sistem produksi nasional masih mampu menjaga stabilitas pasokan.

Di sisi global, peningkatan produksi di sejumlah negara serta kebijakan swasembada pangan di berbagai negara juga menjadi faktor yang akan memengaruhi keseimbangan pasar beras ke depan.

Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026 diperkirakan mencapai 19,31 juta ton

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras nasional periode Januari hingga Juni atau semester I 2026 meningkat menjadi 19,31 juta ton atau naik 0,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026 diperkirakan mencapai 19,31 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 0,05 juta ton atau naik 0,26 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta, Senin.

Disampaikan dia, kenaikan tersebut sejalan dengan proyeksi peningkatan produksi padi secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juni 2026, dengan produksi padi periode Januari-Juni 2026 diperkirakan mencapai 33,52 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 0,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Meski demikian, pada Maret 2026, realisasi luas panen padi diperkirakan mencapai 1,61 juta hektare atau turun 3,16 persen dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,67 juta hektare.

Penurunan luas panen tersebut turut menekan produksi padi pada bulan yang sama menjadi 8,75 juta ton GKG, turun 3,69 persen dari 9,08 juta ton GKG pada Maret tahun lalu.

Sejalan dengan itu, produksi beras pada Maret 2026 diperkirakan sebesar 5,04 juta ton atau turun 3,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, secara kumulatif, kinerja produksi pada triwulan I tetap menunjukkan tren positif, dengan total luas panen padi sepanjang Januari hingga Maret 2026 mencapai 3,11 juta hektare, tumbuh 9,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,84 juta hektare.

Untuk periode April hingga Juni 2026, BPS memperkirakan potensi luas panen padi mencapai 3,16 juta hektare atau turun 7,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Potensi produksi padi pada periode tersebut diproyeksikan sebesar 16,68 juta ton GKG, turun 8,31 persen secara tahunan.

Secara keseluruhan, luas panen padi pada periode Januari hingga Juni 2026 diperkirakan mencapai 6,27 juta hektare, sedikit meningkat 0,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain padi, BPS juga melaporkan perkembangan produksi jagung. Pada Maret 2026, luas panen jagung diperkirakan sebesar 0,25 juta hektare atau turun 14,44 persen dibandingkan Maret 2025.

Produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen (JPK KA 14 persen) pada periode tersebut tercatat 1,40 juta ton, turun 14,23 persen secara tahunan.

Untuk periode April hingga Juni 2026, potensi luas panen jagung diperkirakan mencapai 0,66 juta hektare atau naik tipis 0,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, menurutnya potensi produksi jagung diperkirakan sedikit menurun 1,17 persen menjadi 3,77 juta ton.

Di sisi lain, BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2026 mengalami penurunan tipis sebesar 0,09 persen menjadi 125,24.

Sementara itu, harga produsen beras di penggilingan tercatat sebesar Rp14.585 per kilogram untuk jenis premium dan Rp13.298 per kilogram untuk jenis medium.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan 100 gudang baru milik Perum Bulog dengan nilai investasi sekitar Rp5 triliun seiring melonjaknya stok beras di gudang Bulog yang telah menembus lebih dari 5 juta ton.

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp5 triliun guna memperkuat infrastruktur logistik pangan, terutama untuk pembangunan gudang Perum Bulog. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 yang diteken pada 11 Maret 2026.

Melalui beleid tersebut, pemerintah menilai penguatan infrastruktur pascapanen sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian dan swasembada pangan. Upaya ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah, mengurangi ketergantungan pada sewa gudang, serta memperluas pemerataan fasilitas pascapanen di berbagai daerah.

Dalam aturan itu disebutkan pendanaan infrastruktur pascapanen bersumber dari APBN melalui skema PMN, dengan cakupan penguatan meliputi fasilitas pengadaan, pengelolaan, penyaluran, hingga pelayanan.

Infrastruktur tersebut mencakup kegiatan awal seperti pengeringan dan penggilingan, penyimpanan berbagai komoditas pangan dengan dukungan mekanisasi, hingga sistem distribusi dan layanan pendukung. Penyediaannya dilakukan melalui pembangunan baru, revitalisasi, penambahan sarana, maupun pembelian fasilitas.

5 Juta Ton Beras

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan lonjakan produksi membuat kapasitas gudang eksisting tidak lagi mencukupi, sehingga pemerintah harus mengandalkan gudang sewa untuk menampung hasil panen.

Per Kamis (23/4/2026), stok beras yang dikuasai Perum Bulog, baik cadangan beras pemerintah (CBP) maupun komersial, telah mencapai 5.000.198 ton, melampaui target penugasan setara beras 4 juta ton.

Sejalan dengan meningkatnya beras, pemerintah juga menambah kapasitas gudang melalui kerja sama dengan pihak swasta. Pada periode yang sama, kapasitas gudang operasional Bulog mencapai 3.074.769 ton, dengan tambahan sewa/fillial gudang hingga 2.735.096 ton. Kini, sisa kapasitas gudang mencapai 809.667 ton.

Bahkan, Amran menyebut tambahan sewa gudang hingga 1 juta ton kembali dilakukan karena lonjakan produksi yang terus berlanjut.

“Sekarang kita sudah sewa gudang seluruh Indonesia 2 juta ton. Kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Sekarang sudah kita sewa 2 juta ton dan sekarang sudah penuh. Tinggal 800.000 [ton] dan kita sudah sewa lagi kurang lebih 1 juta ton kapasitasnya,” kata Amran saat ditemui di sela-sela meninjau Gudang Bulog JDP Karawang 1 Logistic Park di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Amran menuturkan capaian stok tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pada April dan memperkuat optimisme pemerintah untuk tidak melakukan impor beras pada 2026.

“Insya Allah 2026 tidak impor. Kita saling mendoakan, kita kolaborasi Insya Allah 2026 tidak impor beras. Cadangan kita adalah tertinggi sepanjang sejarah di bulan April,” ujarnya.

Gudang Penuh, 100 Gudang Baru Dikebut

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan tidak hanya gudang milik Bulog yang penuh, tetapi juga gudang swasta yang disewa telah terisi oleh beras hasil produksi petani.Dia menilai kondisi tersebut mencerminkan capaian swasembada pangan yang nyata, bukan sekadar klaim.

Bulog saat ini mengandalkan anggaran cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar Rp68,1 triliun dalam bentuk OIP, dengan dukungan pembiayaan yang kini lebih ringan setelah adanya subsidi bunga dari pemerintah.

“Bunganya yang tadinya 7% sekarang 5%. Yang 5% itu 3% dicicil Bulog, yang 2% disubsidi oleh pemerintah. Ini mendukung Bulog agar Bulog semakin sehat semakin meningkat produksinya dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat,” terang Rizal.

Selain itu, Bulog juga terus menambah kapasitas sewa gudang sambil menunggu realisasi pembangunan gudang baru.

Sementara itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto menyampaikan pembangunan 100 gudang baru masih menunggu penetapan melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebelum masuk tahap eksekusi.

Dia menjelaskan anggaran proyek yang bersumber dari penyertaan modal negara (PMN) sekitar Rp5 triliun masih dalam proses dan akan dicairkan secara bertahap, seiring verifikasi kelayakan lokasi satu per satu.

Kendati demikian, Prihasto menyampaikan Bulog telah mengantongi sejumlah lokasi yang disiapkan pemerintah daerah (pemda).

“Kami sudah mencari lokasi sana-sini. Sudah banyak pemerintah daerah yang sudah menyiapkan lahan-lahannya untuk diserahkan ke Bulog lokasi pembangunan gudang-gudang tersebut. Kita memang butuh gudang,” ujar Prihasto.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kebutuhan gudang sangat mendesak, mengingat kapasitas sewa gudang telah mencapai 2,8 juta ton dengan tingkat keterisian sekitar 2 juta ton dan sisa ruang hanya 800.000 ton.

Adapun pembangunan 100 gudang tersebut ditargetkan memiliki kapasitas tambahan sekitar 250.000–300.000 ton, dengan groundbreaking ditargetkan dapat dimulai tahun ini setelah seluruh proses penetapan dan kesiapan teknis rampung.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya mengatakan kapasitas gudang Bulog eksisting saat ini sudah kewalahan menampung peningkatan stok beras yang terus melonjak.

“Kita kewalahan mengenai gudang. Oleh karena itu sudah keluar Perpres. Dananya sudah ada lama, tapi Perpres sudah jadi, sudah sampai 2 minggu. Kita kerja cepat, akan dibangun 100 titik gudang Bulog yang baru untuk mendukung stok beras yang terus-menerus meningkat,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, produksi beras diproyeksikan terus naik, bahkan di tengah musim kemarau, seiring kesiapan infrastruktur seperti pompanisasi. Nantinya, 100 gudang baru tersebut akan dilengkapi teknologi penyimpanan mutakhir yang memungkinkan beras bertahan lebih lama dibandingkan metode konvensional.

“Anggaran totalnya Rp5 triliun di 100 [gudang]. Dan ini gudangnya ini sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemarin Kepala BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] mengatakan ini bisa tahan selama 2 tahun. Jadi beras bisa tahan selama 2 tahun,” lanjutnya.

Sumber: Paparan Kementan, per 23 April 2026

Manfaat dan Risiko Gudang Modern

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menilai pembangunan gudang modern berpotensi meningkatkan efisiensi rantai pasok beras, termasuk mengurangi kehilangan pascapanen dan menjaga kualitas melalui pengendalian kelembapan dan hama.

Selain itu, Esther menilai keberadaan gudang dapat membantu stabilisasi harga, menekan biaya logistik, serta meningkatkan pendapatan petani karena memungkinkan penjualan pada saat harga lebih baik.

“Dengan menyimpan surplus pada musim panen dan melepaskannya selama masa kekurangan, gudang mencegah fluktuasi harga ekstrem di pasar lokal,” kata Esther kepadaBisnis, Rabu (29/4/2026).

Dari sisi ekonomi dan sosial, lanjut dia, keberadaan gudang dapat meningkatkan pendapatan petani karena memberi fleksibilitas waktu penjualan, menstabilkan harga pasar, serta menekan biaya logistik hingga sekitar 20% sekaligus menciptakan lapangan kerja di pedesaan.

Menurutnya, pengelolaan gudang yang baik dapat memperkuat ketahanan pangan melalui distribusi stok yang lebih stabil, pemeliharaan kualitas, serta pengurangan ketergantungan impor.

Namun, dia mengingatkan pembangunan gudang juga perlu memperhatikan aspek teknis dan lingkungan, seperti kesiapan infrastruktur, pengelolaan limbah, hingga potensi konversi lahan. Selain itu, terdapat risiko operasional seperti penurunan kualitas beras akibat kelembapan tinggi, potensi kebakaran, hingga inefisiensi logistik jika desain tidak optimal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi stok cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia yang menembus 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah sekaligus membuktikan Indonesia bisa swasembada pangan lebih cepat.

Rajiv dalam keterangan di Jakarta, Senin (27/4/2026), mengatakan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membuktikan bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya.

"Presiden Prabowo kasih target empat tahun tahun swasembada beras, tetapi Menteri Amran hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk mewujudkannya. Ini luar biasa," ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (28/4/2026).

freepik.com Ilustrasi beras.

Lebih lanjut Rajiv mencatat produksi beras per bulan mencapai 5,7 juta ton sehingga kondisi pangan Indonesia bisa dikatakan aman hingga sembilan bulan ke depan.

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan ancaman gangguan pangan, kita justru aman karena memiliki cadangan pangan yang berlimpah hingga 324 hari ke depan. Bahkan setiap bulan produksi beras kita mencapai 5,7 juta ton," ungkap Rajiv.

Ia melihat selama ini Kementan sangat progresif dengan sejumlah program strategisnya, seperti swasembada jagung dan gula, peningkatan produksi kopi serta kakao.

Selain itu, kata dia, program prioritas seperti ekstensifikasi sawah, optimalisasi lahan, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk hingga hilirisasi perkebunan/peternakan sudah dirasakan hasilnya saat ini.

Kendati demikian, Rajiv mengingatkan agar Mentan tidak lengah, karena di 2026 ini ancaman El Nino Godzilla bisa merusak seluruh target kementeriannya apabila tidak dihadapi dengan serius.

"Semua prestasi pastinya akan diuji dengan kondisi yang selalu berubah. Tahun ini Kementan harus siap dan tidak lengah menghadapi El Nino Godzilla berupa kemarau panjang juga lebih kering yang mengancam produksi pertanian kita," ucap Rajiv.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan gizi anak tetapi juga berperan besar menyerap produksi beras dan sayur-mayur dari petani di berbagai daerah.

Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan keberhasilan program MBG sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan berkualitas yang berkelanjutan di setiap wilayah.

"Kalau untuk melaksanakan program (MBG) ini supaya baik memang harus ada ketersediaan bahan pangan yang memang baik juga," kata Tigor dalam acara Food Summit 2026 di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan pasokan beras dalam jumlah besar untuk melayani kebutuhan makan penerima manfaat setiap hari secara konsisten.

Dalam satu tahun, satu SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 40 ton beras untuk memenuhi kebutuhan operasional program makan bergizi gratis yang terus berjalan di berbagai daerah.

Ia menuturkan apabila jumlah SPPG mencapai 30 ribu unit secara nasional, maka kebutuhan beras meningkat signifikan sehingga mendorong penyerapan produksi petani secara luas di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai contoh di Jawa Barat, kebutuhan diperkirakan mencapai sekitar 6.000 SPPG sehingga total kebutuhan beras mencapai ratusan ribu ton untuk memenuhi kebutuhan program secara optimal.

BGN juga menetapkan beras yang digunakan harus berkualitas premium guna memastikan makanan yang disajikan kepada anak-anak tetap memenuhi standar gizi dan kualitas yang baik.

Selain beras, kebutuhan sayur-mayur juga sangat besar dengan estimasi mencapai 45 hingga 50 ton per SPPG setiap tahun untuk mendukung menu makanan bergizi seimbang.

Dia menyebutkan jika suatu daerah memiliki 1.000 SPPG, maka kebutuhan sayur dapat mencapai sekitar 50.000 ton per tahun sehingga membuka peluang besar bagi petani lokal meningkatkan produksi mereka.

Tigor menekankan kebutuhan besar tersebut menjadi peluang ekonomi karena anggaran negara yang dialokasikan akan mengalir langsung ke sektor pangan dan pertanian masyarakat.

Ia menyebutkan sekitar 70 persen dari anggaran per SPPG atau sekitar Rp7 miliar digunakan untuk pembelian bahan baku pangan yang berasal dari petani dan pelaku usaha lokal.

Dengan demikian, jika terdapat 1.000 SPPG di suatu provinsi, maka potensi perputaran ekonomi untuk pembelian bahan pangan dapat mencapai sekitar Rp7 triliun secara tahunan.

Untuk memastikan ketersediaan pasokan, BGN bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, serta berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat produksi dan distribusi pangan secara berkelanjutan.

"Ketersediaan bahan pangan ini kan tentu harus digalakkan. Kami dengan Kementerian Pertanian, Bapanas (Badan Pangan Nasional), dinas pertanian di semua provinsi harus berkoordinasi," katanya.

"Dan saya pun baru saja pulang dari Padang dan juga dari Lombok, kita berdiskusi bagaimana stok bahan pangan yang ada di provinsi tersebut (untuk pasokan MBG)," kata Tigor menjelaskan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kondisi stok dan produksi beras dalam negeri berada dalam posisi aman, di tengah munculnya narasi yang menyebut gudang beras kosong.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyindir keras pihak yang menggulirkan isu tersebut karena dinilai berpotensi mendorong kebijakan impor yang merugikan petani dalam negeri.

“Kalau ada yang mengatakan gudang itu tidak ada isinya atau kurang. Kalau kita percaya dia, keputusan kita apa? Kurang, berarti? Impor. Kalau mau impor, berarti pro pada petani negara lain. Pro petani negara lain berarti antek asing,” kata Amran saat ditemui di sela-sela meninjau Gudang Bulog JDP Karawang 1 Logistic Park di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Menurut Amran, pemerintah telah menetapkan 11 komoditas pangan strategis yang dijaga, di mana sebagian besar telah mencapai swasembada, termasuk beras, jagung pakan, bawang merah, hingga komoditas unggas.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, Amran menuturkan total produksi pangan mencapai sekitar 73,76 juta ton, sementara kebutuhan berada di kisaran 68,78 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 4,98 juta ton.

Di sisi lain, Amran tak menampik Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas tertentu seperti bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan total kebutuhan atau produksi nasional, porsi impor tersebut hanya sekitar 4,9%, masih jauh di bawah ambang batas 10% yang kerap dijadikan indikator swasembada pangan. Dia menilai kondisi tersebut seharusnya sudah mencerminkan swasembada, meskipun masih ada impor terbatas.

RI Punya 5 Juta Stok Beras

Adapun, per Kamis (23/4/2026), Indonesia telah memiliki stok beras lebih dari 5 juta ton beras di seluruh gudang Perum Bulog. Menurut Amran, nilai cadangan beras yang mencapai lebih dari 5 juta ton ini diperkirakan setara Rp55 triliun—Rp60 triliun.

“Alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026, jam 08.55 [WIB], beras, stok beras seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini adalah pertama tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama. Inilah hasil kerja keras kita semua. Semua anak bangsa,” kata Amran.

Dia menuturkan capaian tersebut bukan hanya hasil kerja Kementerian Pertanian, melainkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk Bulog, TNI/Polri, hingga Kejaksaan.

Pemerintah juga terus memperluas kapasitas penyimpanan untuk mengantisipasi lonjakan produksi. Di wilayah Karawang saja, gudang sewaan mencapai kapasitas 102.000 ton dengan tingkat keterisian 80.000 ton, dan diperkirakan akan penuh dalam dua minggu ke depan. Secara nasional, kapasitas gudang Bulog saat ini mencapai 3 juta ton.

Namun demikian, Bulog juga telah menyewa tambahan gudang hingga 2 juta ton yang kini sudah terisi penuh, dengan sisa kapasitas sekitar 809.667 ton akan ditambah lagi dengan sewa gudang baru sekitar 1 juta ton, sehingga total kapasitas berpotensi mencapai 6 juta ton.

Dia menilai peningkatan stok ini berdampak luas, tidak hanya bagi kebutuhan domestik tetapi juga posisi Indonesia di pasar global. Indonesia sebelumnya mencatat impor beras hingga 7 juta ton pada 2023–2024, namun berhasil menghentikan impor pada 2025.

“Insya Allah 2026 tidak impor. Kita saling mendoakan, kita kolaborasi Insya Allah 2026 tidak impor beras. Cadangan kita adalah tertinggi sepanjang sejarah di bulan April,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG — Bulog memprioritaskan penambahan kapasitas gudang di tiga provinsi utama untuk menampung lonjakan produksi beras. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat menjadi fokus utama perluasan penyimpanan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penambahan kapasitas dilakukan untuk mengejar kebutuhan yang terus meningkat. Langkah ini ditempuh melalui skema sewa gudang sambil menunggu pembangunan permanen.

“Sedang proses. Untuk gudang-gudang besar seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sudah mulai berjalan untuk mengejar tambahan kapasitas sekitar 1 juta ton,” kata Rizal.

Menurut dia, kebutuhan gudang meningkat seiring produksi beras yang tumbuh cepat. Kapasitas simpan yang tersedia dinilai tidak lagi mencukupi.

Bulog sebelumnya mencadangkan kapasitas sekitar 2 juta ton. Namun, peningkatan produksi mendorong tambahan kebutuhan sekitar 1 juta ton melalui sewa gudang.

“Kalau sewa gudang ini terus bertambah. Kami sebelumnya mencadangkan 2 juta ton. Karena produksi meningkat cepat, kami tambah lagi sekitar 1 juta ton untuk sewa gudang,” kata Rizal.

Pemerintah mencatat stok beras nasional telah melampaui 5 juta ton. Lonjakan ini dipicu peningkatan produksi, termasuk dari program pompanisasi saat musim kemarau.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan pembangunan 100 gudang baru dengan teknologi penyimpanan modern. Teknologi ini dikembangkan untuk memperpanjang daya simpan beras.

“Gudang ini akan mengikuti perkembangan teknologi. Kepala BRIN menyampaikan beras bisa bertahan sampai dua tahun dengan teknologi yang diterapkan di gudang,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Rizal mengatakan, penerapan teknologi dilakukan bertahap sesuai kesiapan biaya dan infrastruktur. Bulog menyesuaikan implementasi di setiap lokasi.

“Implementasinya bertahap. Harapannya seluruh gudang baru bisa menggunakan teknologi tersebut, tetapi kami menyesuaikan dengan kebutuhan biaya dan kesiapan teknis di lapangan,” kata Rizal.

Pembangunan gudang akan tersebar di 26 kantor wilayah dan 92 kabupaten atau kota. Lokasi diprioritaskan untuk daerah 3T dan sentra produksi pangan.

Selain gudang, proyek ini juga mencakup fasilitas pascapanen seperti dryer, rice milling unit, dan pengemasan. Infrastruktur ini ditujukan untuk mendukung rantai pasok beras.

Total tambahan kapasitas dari 100 gudang diperkirakan mencapai 900.000 ton. Proyek ini telah siap masuk tahap konstruksi dengan melibatkan BUMN karya.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjamin stok beras nasional dalam kondisi aman menghadapi ancaman El Nino “Godzilla”. Pemerintah menghitung cadangan dan produksi mampu menjaga pasokan lebih dari satu tahun ke depan.

Ia memaparkan stok beras nasional saat ini mencapai 5.198.000 ton, ditopang produksi yang terus berjalan serta cadangan di berbagai sektor, termasuk rumah tangga dan industri makanan. Perhitungan tersebut menjadi dasar optimisme pemerintah menjaga stabilitas pangan di tengah potensi kekeringan panjang.

“Sekarang kita akan menghadapi El Nino Godzilla sekitar enam bulan. Stok kita lima juta ton, terbesar sepanjang sejarah,” kata Amran di Karawang, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan ketahanan pangan tidak hanya berasal dari stok di gudang pemerintah, tetapi juga cadangan di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka), serta produksi yang tetap berlangsung selama musim kering. Total ketersediaan nasional disebut mencapai puluhan juta ton.

Amran merinci total cadangan tersebut setara dengan kebutuhan konsumsi selama berbulan-bulan, bahkan melampaui durasi potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi. “28 juta ton itu setara 11 bulan. Sedangkan kekeringan sekitar enam bulan. Artinya aman, karena ketahanan lebih panjang dari durasi kering,” ujarnya.

Pemerintah juga mengandalkan produksi berkelanjutan selama musim kering melalui dukungan irigasi dan pompanisasi. Produksi ini menjadi tambahan penting untuk menjaga pasokan tetap stabil.

Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga meskipun Indonesia berpotensi menghadapi fenomena El Nino Godzilla.

Seperti diketahui, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan potensi kemunculan fenomena super El Nino atau Godzilla pada 2026 berisiko memperpanjang musim kemarau dan mengganggu ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah sentra produksi padi seperti Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan optimisme tersebut didukung oleh posisi cadangan beras pemerintah (CBP) dan total ketersediaan beras nasional yang sangat kuat.

“Sekarang kita akan menghadapi El Nino Godzilla. Yaitu 6 bulan, stok kita [CBP] 5 juta ton. Terbesar sepanjang sejarah. Kemudian di horeka [hotel, restoran, dan catering] 12,5 juta ton. Standing crop 11 juta. Total kalau tidak salah ini 28 juta [ton], itu setara 11 bulan, sedangkan kekeringan itu 6 bulan. Artinya aman. Jadi aman kan?” kata Amran saat ditemui di sela-sela meninjau Gudang Bulog di JDP Karawang1 Logistic Park, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Amran menjelaskan, dengan asumsi masa kering berlangsung selama enam bulan, stok beras nasional yang setara 11 bulan konsumsi sudah cukup untuk menjaga stabilitas pasokan. Bahkan, produksi tetap berjalan selama musim kering berkat dukungan infrastruktur irigasi.

“Karena kering 6 bulan, tapi stok kita ketahanan 11 bulan. Berarti aman. Sekarang pada saat musim kering, kita masih berproduksi 2 juta ton per tahun. Karena ada irigasi. Ada sawah irigasi, pompanisasi jalan, irigasi jalan. Nah, itu berarti 6 juta – 12 juta ton. 12 juta katakan ya 4 bulan, 5 bulan. Berarti bisa sampai April tahun depan kekuatan pangan beras kita. Jadi, aman. Karena 11 tambah 4, ya 15 bulan,” ujarnya.

Adapun, per Kamis (23/4/2026), stok beras yang dikuasai Perum Bulog, baik CBP maupun komersial, telah mencapai 5.000.198 ton, melampaui target penugasan setara beras 4 juta ton.

Selain memperkuat stok, pemerintah juga mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga harga beras tetap terkendali di tingkat konsumen.

“[SPHP] ini dibatasi karena ini adalah subsidi pemerintah supaya penyeimbang. Jadi ini pasti menurunkan harga. Ini menurunkan harga kenapa? Ini kita jual Rp13.000 [per kilogram]. Yang jual Rp17.000, pasti turun. Jadi kita isi terus, tapi ambil dua miniman per orang cukup untuk satu rumah tangga. Kalau tidak dibatasi, diborong, dijual kembali,” jelasnya.

Di sisi lain, Kementan juga menyoroti praktik kecurangan dalam distribusi beras yang merugikan masyarakat.

Amran mengungkapkan adanya temuan pengemasan ulang beras subsidi maupun beras kualitas rendah yang dijual sebagai premium. Selain itu, juga adanya praktik penipuan lain melalui penjualan beras menir yang dikemas ulang menjadi beras premium dengan harga jauh lebih tinggi.

Bulog Kuasai 15% Beras Nasional

Dari sisi penguasaan stok, Amran menyebut CBP sebesar 5 juta ton yang saat ini dikuasai Bulog setara dengan sekitar 15% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34 juta ton per tahun.

“Kalau produksi kita 34 juta ton, [artinya] 5 juta ton [yang dikuasai Bulog] adalah 15% [dari produksi beras nasional],” katanya.

Dia menyebut capaian stok beras nasional saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga, mulai dari Kementan, Perum Bulog, hingga aparat penegak hukum dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Adapun untuk mendukung penyimpanan, pemerintah juga terus menambah kapasitas gudang melalui kerja sama dengan pihak swasta. Saat ini, kapasitas gudang operasional Bulog mencapai 3.074.769 ton, dengan tambahan sewa/fillial gudang hingga 2.735.096 ton. Kini, sisa kapasitas gudang mencapai 809.667 ton.

“Sekarang kita sudah sewa gudang seluruh Indonesia 2 juta ton. Kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Sekarang sudah kita sewa 2 juta ton dan sekarang sudah penuh. Tinggal 800.000 [ton] dan kita sudah sewa lagi kurang lebih 1 juta ton kapasitasnya,” pungkasnya.