JAKARTA, KOMPAS.com – Kinerja produksi beras nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penguatan yang signifikan.

Pemerintah bahkan mencatatkan capaian penting dengan tidak adanya impor beras sepanjang 2025, seiring meningkatnya produksi dalam negeri dan penguatan cadangan pangan pemerintah.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan domestik, tetapi juga berkontribusi terhadap dinamika pasar beras global.

Dok. Freepik Ilustrasi beras.

Di tengah perubahan tersebut, data terbaru menunjukkan produksi beras nasional pada 2026 tetap berada dalam tren positif meskipun menghadapi sejumlah dinamika pada level produksi bulanan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, penguatan produksi dalam negeri menjadi faktor utama dalam perubahan tersebut.

“Dulu saat Indonesia masih impor beras hingga sekitar 7 juta ton, harga pangan dunia bisa mencapai sekitar 660 dollar AS per ton. Ketika kita berhasil memperkuat produksi dalam negeri dan menekan impor secara signifikan, harga dunia ikut turun, bahkan sempat berada di kisaran 340 dollar AS per ton,” ujar Amran, dikutip dari laman resmi Bapanas, Senin (4/5/2026).

Produksi beras 2025 surplus

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025, produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 31,16 juta ton.

Dengan demikian, terdapat surplus produksi yang memungkinkan Indonesia tidak melakukan impor beras sepanjang tahun tersebut.

Freepik/zirconicusso Ilustrasi beras.

Surplus ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, kondisi ini juga berdampak terhadap harga beras dunia.

Data The Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan bahwa indeks harga beras internasional atau FAO All Rice Price Index (FARPI) mengalami penurunan sepanjang 2025.

Pada November 2025, indeks FARPI bahkan berada di level 96,9, yang merupakan titik terendah dalam empat tahun terakhir.

Capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan penguatan produksi domestik serta pengelolaan cadangan beras pemerintah.

“Stok beras kita saat ini mencapai sekitar 5,12 juta ton. Ini tertinggi selama Republik Indonesia berdiri. Sebelumnya, pada tahun 1984 stok pernah berada di angka sekitar 2,6 juta ton,” kata Amran.

Dinamika produksi beras 2026

Memasuki 2026, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya dinamika dalam produksi beras, khususnya pada awal tahun.

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Maret 2026, produksi beras pada bulan tersebut diperkirakan sebesar 5,04 juta ton.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,19 juta ton atau 3,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,23 juta ton beras.

Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya luas panen padi pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 1,61 juta hektare, turun 3,16 persen dibandingkan Maret 2025.

Selain itu, produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) juga turun menjadi 8,75 juta ton dari sebelumnya 9,08 juta ton.

Namun, secara kumulatif, produksi beras nasional tetap menunjukkan tren meningkat.

FREEPIK/FREEPIK ilustrasi beras. Kementan menemukan praktik beras oplosan, demikian juga Bapanas juga temukan praktik oplosan beras medium dan premium masih terjadi di pasar.

Pada periode Januari–Juni 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 19,31 juta ton, meningkat sekitar 0,05 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,26 juta ton.

Potensi produksi juga masih cukup besar. Untuk periode April–Juni 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 9,61 juta ton, yang menjadi penopang utama ketersediaan beras nasional pada paruh pertama tahun ini.

Produksi padi dan sebaran wilayah

Dari sisi hulu, produksi padi nasional juga mencerminkan penguatan.

BPS melaporkan, pada periode Januari–Juni 2026, produksi padi diperkirakan mencapai 40,08 juta ton Gabah Kering Panen (GKP), meningkat 0,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG), produksi padi pada periode yang sama mencapai 33,52 juta ton, atau meningkat 0,26 persen secara tahunan.

Kontribusi terbesar terhadap produksi nasional masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tercatat sebagai tiga daerah dengan produksi padi tertinggi pada semester pertama 2026.

Sebaliknya, wilayah seperti Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, dan DKI Jakarta menjadi daerah dengan produksi terendah.

Distribusi produksi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sentra produksi utama masih cukup tinggi, meskipun sejumlah daerah di luar Jawa mulai menunjukkan peningkatan kontribusi.

Kesejahteraan petani meningkat

PIXABAY/DEZALB Ilustrasi petani.

Penguatan produksi beras juga berdampak terhadap kesejahteraan petani. Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan secara nasional sejak Juli 2024 konsisten berada di atas 120.

Bahkan, indeks tertinggi dalam tujuh tahun terakhir tercatat pada Desember 2025 dan Februari 2026 yang mencapai 126,11.

Selain itu, indeks harga yang diterima petani padi juga menunjukkan tren positif.

Sejak Juni 2024, indeks ini konsisten berada di atas 130 poin, dan pada Maret 2026 mencapai 144,52, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 137,94.

Amran menegaskan, keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari sisi produksi, tetapi juga kesejahteraan petani.

“Keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari produksi yang meningkat, tetapi juga dari kesejahteraan petani yang semakin baik serta kontribusi Indonesia terhadap stabilitas pangan dunia,” tutur dia.

Penurunan impor beras dan dampak global

Keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi beras juga tercermin dari penurunan impor secara signifikan.

Laporan Rice Outlook April 2026 dari United States Department of Agriculture (USDA) mencatat Indonesia sebagai negara dengan penurunan impor beras terbesar dibandingkan sekitar 80 negara lainnya.

Indonesia tercatat mengalami penurunan impor hingga 3,8 juta ton pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan impor ini tidak hanya berdampak domestik, tetapi juga memengaruhi keseimbangan pasar global. Di tengah berkurangnya permintaan impor dari Indonesia, sejumlah negara eksportir mulai menghadapi tekanan.

PIXABAY/MOHD SYAHIDEEN OSMAN Ilustrasi beras.

Sebagai contoh, dikutip dari Khaosod, ekspor beras Thailand pada Januari 2026 tercatat sebesar 530.000 ton, turun 17,5 persen secara tahunan. Nilai ekspornya bahkan merosot 30,7 persen menjadi 9,7 miliar baht.

Sepanjang 2026, ekspor beras Thailand diproyeksikan hanya mencapai 7,03 juta ton, turun 11 persen dibandingkan 7,9 juta ton pada 2025, sekaligus menjadi level terendah dalam lima tahun terakhir.

Tekanan terhadap ekspor Thailand dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari penguatan mata uang baht yang membuat harga beras menjadi kurang kompetitif, hingga meningkatnya persaingan global.

Harga beras melati Thailand tercatat sekitar 1.200 dollar AS per ton, lebih tinggi dibandingkan beras basmati India sekitar 970 dollar AS per ton, serta beras Vietnam dan Kamboja di kisaran 800 hingga 830 dollar AS per ton.

Selain itu, kebijakan pembatasan impor di sejumlah negara, termasuk Indonesia yang memperkuat produksi dalam negeri, turut menekan permintaan global.

Target produksi dan swasembada beras

Pemerintah menargetkan produksi beras nasional pada 2026 tetap berada dalam tren peningkatan guna menjaga keberlanjutan swasembada pangan.

Dengan capaian produksi 2025 sebesar 34,69 juta ton dan proyeksi produksi semester I 2026 yang mencapai 19,31 juta ton, pemerintah berupaya menjaga produksi tahunan agar mampu melampaui kebutuhan konsumsi nasional.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan luas tanam, optimalisasi produktivitas, serta penguatan cadangan beras pemerintah.

Swasembada beras menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan.

Dengan tidak adanya impor beras sepanjang 2025, pemerintah menargetkan kondisi tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

SHUTTERSTOCK/SURAKIT SAWANGCHIT Ilustrasi beras.

Selain itu, penguatan sistem pangan juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan global.

Amran menegaskan, upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki dampak lebih luas.

“Ketahanan pangan yang kita bangun hari ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga memberi dampak bagi dunia,” katanya.

Tantangan produksi ke depan

Meski tren produksi menunjukkan penguatan, sejumlah tantangan tetap perlu diantisipasi. Penurunan produksi pada Maret 2026 menunjukkan bahwa faktor musiman dan dinamika luas panen masih menjadi variabel penting dalam menentukan produksi beras.

Selain itu, potensi penurunan luas panen pada periode April–Juni 2026 yang diperkirakan mencapai 3,16 juta hektare atau turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya juga menjadi perhatian.

Namun demikian, peningkatan produksi secara kumulatif menunjukkan bahwa sistem produksi nasional masih mampu menjaga stabilitas pasokan.

Di sisi global, peningkatan produksi di sejumlah negara serta kebijakan swasembada pangan di berbagai negara juga menjadi faktor yang akan memengaruhi keseimbangan pasar beras ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sudaryono menyebut sikap anti impor beras Presiden Prabowo Subianto sudah muncul sejak 2004.

Saat itu, Prabowo menjabat Ketua Umum HKTI dan belum berada di pemerintahan.

“Bahwa cita-cita tidak impor beras, sikap anti-impor beras itu memang sudah ditunjukkan Ketua Umum HKTI, sejak beliau menjadi Ketua Umum HKTI tahun 2004, sudah bersikap anti dan tidak boleh impor beras lagi,” kata Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sikap tersebut kemudian diwujudkan saat Prabowo menjabat Presiden. Pemerintah menyatakan tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2025.

Prabowo juga mengumumkan capaian swasembada beras pada awal Januari 2026.

Selain beras, impor jagung untuk pakan juga dihentikan. Pemerintah menekan ketergantungan pada pasokan luar negeri.

“Yang dulu impor, kita kurangi-kurangi impornya,” tutur Sudaryono.

Kebijakan ini diikuti dorongan pada produksi dalam negeri. Pemerintah menargetkan peningkatan output komoditas pangan.

Sektor gula menjadi salah satu fokus. Pemerintah menerima masukan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia untuk menekan impor.

Impor gula konsumsi ditutup. Produksi nasional didorong untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Sehingga kita bisa dorong produksi gula kita, nasional kita, betul-betul bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita, dan mensejahterakan petani kita,” ujarnya.

Sudaryono menilai konsistensi Prabowo terlihat dari kebijakan yang diambil. Ia menyebut komitmen tersebut berpihak pada petani.

Pemerintah juga menerbitkan sejumlah produk hukum untuk melindungi sektor pertanian.

“Presiden kita bersama dengan rakyat, Presiden Prabowo bersama dengan petani, dan apapun yang baik bagi petani, apapun yang baik bagi pangan, apapun yang baik untuk menjamin ketahanan dan ketersediaan pangan, presiden pasti tempuh semua,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia mencapai swasembada pangan dengan impor hanya sekitar 5 persen dari total kebutuhan konsumsi 11 komoditas strategis guna menjaga ketahanan dan stabilitas pasokan nasional.

"Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan (tercapai) adalah maksimal impor 10 persen, ini kita (impor hanya) 5 persen," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan indikator swasembada pangan yang telah dicapai Indonesia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Impor pangan pokok strategis untuk kebutuhan konsumsi dalam kalkulasinya hanya sekitar 5 persen. Hal itu tidak melampaui definisi swasembada dari The Food and Agriculture Organization (FAO).

"Apa itu swasembada pangan? Ini 11 komoditas, yang merah ini (impor), kurang lebih 3,5 juta ton. Total produksi kita 73 juta ton. Kalau 3,5 juta ton dibagi (73 juta ton), itu 4,8 persen," jelasnya.

"(Lalu) kalau (impor) ini dibagi dengan kebutuhan (68 juta ton), itu 5 persen lebih sedikit. Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan adalah maksimal impor 10 persen, ini konsensus FAO, dan kita 5 persen," tambah Amran.

Lebih lanjut, dia menyebutkan total impor tiga pangan pokok strategis 3,5 juta ton terdiri atas kedelai 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, dan daging ruminansia 350 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi untuk 11 pangan pokok selama setahun mencapai 68,7 juta ton.

"Hasil perbandingan keduanya pun diperoleh 5,1 persen," ujarnya.

Adapun 11 pangan pokok itu adalah beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, dan daging sapi/kerbau. Dari segi produksi dalam negeri, 11 komoditas tersebut dapat mencapai hingga 73,7 juta ton selama setahun.

"Jadi swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dalam waktu yang bersamaan, hari ini selesai. Pangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, itu ada 11 komoditas, dengan beras sebagai porsi konsumsi paling tinggi," kata Amran lagi.

Dari total konsumsi 11 komoditas yang sejumlah 68,7 juta ton, beras berkontribusi hingga 45,2 persen atau 31,1 juta ton.

Oleh karena itu, pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional harus kokoh. Salah satunya dengan pembuktian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memecahkan rekor kembali.

Bapanas mencatat stok beras Bulog telah mengalami perkembangan yang eksponensial dalam dua tahun terakhir. Dengan total stok lebih dari 5 juta ton per 23 April 2026, meningkat hingga 264,2 persen dibandingkan hari yang sama dua tahun lalu. Total beras Bulog saat itu 1,37 juta ton.

"Selanjutnya, jika stok 5 juta ton hari ini dibandingkan terhadap 23 April 2025, telah meningkat 65,8 persen," bebernya.

Adapun stok pada 23 April tahun lalu berada di 3,01 juta ton. Eskalasi yang sangat signifikan dalam dua tahun terakhir ini mencerminkan Indonesia yang telah mencapai swasembada beras.

Ia menegaskan pula swasembada dapat dilihat pada realisasi serapan setara beras yang bersumber dari produksi dalam negeri yang semakin meningkat. Realisasi serapan produksi dalam negeri untuk stok beras Bulog per 23 April 2026 telah berada di angka 2,31 juta ton.

Tingkat serapan Bulog tersebut telah melampaui secara drastis dalam dua tahun terakhir. Terhadap Januari–April 2024 menjadi capaian monumental karena meningkat hingga 790 persen, karena realisasi saat itu hanya 259,9 ribu ton.

Sementara terhadap Januari–April 2025 yang 1,78 juta ton pun meningkat cukup signifikan 29,4 persen.

"Kenapa orang mengatakan swasembada pangan identik dengan beras? Karena komposisi kalau kita makan, orang Indonesia bisa 60, 70, 80 persen, sehingga orang selalu menyampaikan pangan identik dengan beras, karena komposisinya yang lebih besar," jelas Amran.

"Intinya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo saat ini, satu, pangan beres. Dua, protein beres. Jadi yang dibutuhkan tubuh kita ini adalah karbohidrat dan protein, sudah terpenuhi," tambah Amran.

Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kondisi stok dan produksi beras dalam negeri berada dalam posisi aman, di tengah munculnya narasi yang menyebut gudang beras kosong.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyindir keras pihak yang menggulirkan isu tersebut karena dinilai berpotensi mendorong kebijakan impor yang merugikan petani dalam negeri.

“Kalau ada yang mengatakan gudang itu tidak ada isinya atau kurang. Kalau kita percaya dia, keputusan kita apa? Kurang, berarti? Impor. Kalau mau impor, berarti pro pada petani negara lain. Pro petani negara lain berarti antek asing,” kata Amran saat ditemui di sela-sela meninjau Gudang Bulog JDP Karawang 1 Logistic Park di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Menurut Amran, pemerintah telah menetapkan 11 komoditas pangan strategis yang dijaga, di mana sebagian besar telah mencapai swasembada, termasuk beras, jagung pakan, bawang merah, hingga komoditas unggas.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, Amran menuturkan total produksi pangan mencapai sekitar 73,76 juta ton, sementara kebutuhan berada di kisaran 68,78 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 4,98 juta ton.

Di sisi lain, Amran tak menampik Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas tertentu seperti bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan total kebutuhan atau produksi nasional, porsi impor tersebut hanya sekitar 4,9%, masih jauh di bawah ambang batas 10% yang kerap dijadikan indikator swasembada pangan. Dia menilai kondisi tersebut seharusnya sudah mencerminkan swasembada, meskipun masih ada impor terbatas.

RI Punya 5 Juta Stok Beras

Adapun, per Kamis (23/4/2026), Indonesia telah memiliki stok beras lebih dari 5 juta ton beras di seluruh gudang Perum Bulog. Menurut Amran, nilai cadangan beras yang mencapai lebih dari 5 juta ton ini diperkirakan setara Rp55 triliun—Rp60 triliun.

“Alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026, jam 08.55 [WIB], beras, stok beras seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini adalah pertama tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama. Inilah hasil kerja keras kita semua. Semua anak bangsa,” kata Amran.

Dia menuturkan capaian tersebut bukan hanya hasil kerja Kementerian Pertanian, melainkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk Bulog, TNI/Polri, hingga Kejaksaan.

Pemerintah juga terus memperluas kapasitas penyimpanan untuk mengantisipasi lonjakan produksi. Di wilayah Karawang saja, gudang sewaan mencapai kapasitas 102.000 ton dengan tingkat keterisian 80.000 ton, dan diperkirakan akan penuh dalam dua minggu ke depan. Secara nasional, kapasitas gudang Bulog saat ini mencapai 3 juta ton.

Namun demikian, Bulog juga telah menyewa tambahan gudang hingga 2 juta ton yang kini sudah terisi penuh, dengan sisa kapasitas sekitar 809.667 ton akan ditambah lagi dengan sewa gudang baru sekitar 1 juta ton, sehingga total kapasitas berpotensi mencapai 6 juta ton.

Dia menilai peningkatan stok ini berdampak luas, tidak hanya bagi kebutuhan domestik tetapi juga posisi Indonesia di pasar global. Indonesia sebelumnya mencatat impor beras hingga 7 juta ton pada 2023–2024, namun berhasil menghentikan impor pada 2025.

“Insya Allah 2026 tidak impor. Kita saling mendoakan, kita kolaborasi Insya Allah 2026 tidak impor beras. Cadangan kita adalah tertinggi sepanjang sejarah di bulan April,” pungkasnya.

Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan stok beras yang dikelola di seluruh gudang Perum Bulog mencapai 5 juta ton per Kamis (23/4/2026). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut volume tersebut merupakan rekor stok beras tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026, jam 08.55 [WIB], beras, stok beras seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini adalah pertama tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama. Inilah hasil kerja keras kita semua. Semua anak bangsa,” kata Amran saat meninjau Gudang Bulog JDP Karawang 1 Logistic Park di Karawang.

Dia menuturkan capaian tersebut bukan hanya hasil kerja Kementerian Pertanian, melainkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk Bulog, TNI/Polri, hingga Kejaksaan.

Selain itu, pemerintah juga terus memperluas kapasitas penyimpanan untuk mengantisipasi lonjakan produksi. Di wilayah Karawang saja, gudang sewaan mencapai kapasitas 102.000 ton dengan tingkat keterisian 80.000 ton. Keterisian ini diperkirakan penuh dalam dua minggu ke depan.

Secara nasional, kapasitas gudang Bulog tercatat mampu menyimpan stok sebanyak 3 juta ton.Bulog juga telah menyewa tambahan gudang dengan kapasitas mencapai 2 juta ton yang kini sudah terisi penuh.

Gudang sewaan Bulog kini menyisakan kapasitas sekitar 809.667 ton. Namun daya kelola stok beras Bulog berpotensi bertambah seiring dengan penyewaan gudang baru berkapasitas 1 juta ton. Dengan demikian, daya tampung seluruh gudang yang dikelola Perum Bulog, baik milik sendiri maupun sewa, berpotensi mencapai 6 juta ton.

Amran menilai peningkatan stok ini berdampak luas, tidak hanya bagi kebutuhan domestik tetapi juga posisi Indonesia di pasar global. Indonesia sebelumnya mencatat impor beras hingga 7 juta ton pada 2023–2024, tetapi berhasil menghentikan impor pada 2025.

“Insyaallah 2026 tidak impor. Kita saling mendoakan, kita kolaborasi insyaallah 2026 tidak impor beras. Cadangan kita adalah tertinggi sepanjang sejarah di bulan April,” ujarnya.

Amran mengestimasi cadangan beras sebesar 5 juta ton memiliki nilai yang setara Rp55 triliun–Rp60 triliun.

Di sisi lain, Amran menyampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menggelontorkan tambahan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk memperkuat cadangan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan adanya permintaan impor beras dari Malaysia dengan volume mencapai sekitar 200 ribu ton sebagai peluang ekspor baru bagi Indonesia.

Ditemui usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin, Rizal mengatakan salah satu direktur Bulog telah diminta untuk berangkat ke Malaysia guna menindaklanjuti permintaan tersebut melalui pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait di negara tujuan.

"Kemarin salah satu direktur kami juga diminta berangkat ke Malaysia karena Malaysia ada permintaan impor beras (dari Indonesia) tidak kurang dari 200 ribu ton," kata Rizal.

Menurutnya, jumlah permintaan yang mencapai 200 ribu ton tersebut tergolong besar dan menunjukkan potensi pasar ekspor beras Indonesia yang terbuka.

Saat ini, lanjut Rizal, Bulog masih dalam tahap penjajakan untuk memastikan kesiapan pasokan serta skema kerja sama yang dapat memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak.

Dia berharap peluang ekspor ini dapat terealisasi sehingga tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pengelolaan cadangan beras nasional.

"Ini cukup besar jumlahnya. Nah sekarang sedang dijajaki, mudah-mudahan bisa memberikan peluang ekspor ke negara tetangga kita," kata Rizal.

Dalam kesempatan itu, Rizal juga menyampaikan capaian penyerapan gabah petani di dalam negeri hingga 13 April 2026 telah mencapai sekitar 48,7 persen atau setara 1,9 juta ton dari target 4 juta ton setara beras.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan progres yang cukup signifikan dalam upaya memenuhi target penyerapan beras nasional yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun 2026.

Sementara itu, total stok beras Bulog hingga tanggal yang sama tercatat mencapai sekitar 4,727 juta ton yang tersimpan di berbagai gudang penyimpanan BUMN pangan tersebut.

Rizal memproyeksikan dalam waktu satu minggu hingga sepuluh hari ke depan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) berpotensi menembus angka 5 juta ton seiring percepatan penyerapan yang terus dilakukan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketahanan cadangan beras pemerintah masih berada pada level aman di tengah risiko gangguan produksi akibat fenomena El Nino 'Godzilla'.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan ketersediaan beras nasional saat ini masih sangat mencukupi jika mengacu pada Neraca Pangan Nasional 2026.

“Cadangan beras kita berdasarkan Neraca Pangan masih sangat cukup. Begitu juga untuk komoditas lainnya,” kata Sarwo kepada Bisnis, Senin (6/4/2026).

Berdasarkan proyeksi neraca pangan, stok akhir beras pada 2026 diperkirakan mencapai 16,08 juta ton. Angka tersebut jauh melampaui kebutuhan tahunan nasional, sehingga memberikan bantalan yang cukup kuat terhadap potensi gangguan produksi, termasuk risiko penurunan hasil panen akibat El Nino.

Sarwo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan impor beras untuk kebutuhan konsumsi umum. Dia menjelaskan impor yang ada hanya terbatas pada jenis beras khusus yang memang tidak diproduksi secara optimal di dalam negeri.

“Ada impor beras sedikit, itu beras khusus untuk industri yang tidak tumbuh dengan baik di Indonesia, misal beras japonica, beras basmati, dan sejenisnya. Sedangkan untuk beras reguler tidak ada impor,” ujarnya.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 per Maret 2026 yang diterima Bisnis, ketersediaan sejumlah komoditas pangan strategis diperkirakan mencukupi kebutuhan sepanjang tahun, sehingga stok akhir atau cadangan hingga akhir 2026 diperkirakan tetap berada pada level aman.

Bapanas mencatat beras menunjukkan kondisi yang relatif aman dengan total ketersediaan mencapai 47,18 juta ton, jauh di atas kebutuhan tahunan sebesar 31,1 juta ton. Dengan demikian, stok akhir beras diproyeksikan mencapai 16,08 juta ton hingga 2026. Sementara itu, tidak terdapat impor beras konsumsi pada 2026, kecuali beras khusus.

Untuk kelompok protein hewani dan hortikultura seperti cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula, total ketersediaan berada di atas kebutuhan tahunan.

Secara terperinci, ketersediaan cabai rawit mencapai 968.301 ton dengan kebutuhan tahunan 913.615 ton, sehingga stok akhir cabai rawit sebanyak 54.686 ton. Sedangkan ketersediaan cabai besar 994.304 ton dengan kebutuhan tahunan 929.277 ton, sehingga masih terdapat surplus 65.027 pada tahun ini.

Beralih ke komoditas protein, ketersediaan daging sapi/kerbau sebesar 1,11 juta ton dengan kebutuhan tahunan 794.291 ton, sehingga masih terdapat surplus 319.485 ton. Begitu pula dengan komoditas unggas seperti daging ayam ras serta telur ayam ras yang masing-masing surplus 1,7 juta ton dan 949.289 ton hingga akhir tahun.

Ketersediaan daging ayam ras sebesar 5,73 juta ton dengan kebutuhan tahunan 4,02 juta ton. Sedangkan ketersediaan telur ayam ras adalah 7,42 juta ton dengan kebutuhan tahunan 6,47 juta ton.

Kemudian, gula konsumsi juga diproyeksikan mengalami surplus hingga 1,34 juta ton dengan kebutuhan tahunan 2,83 juta ton dan ketersediaan 4,17 juta ton.

Untuk jagung, kedelai, bawang merah, dan bawang putih juga diperkirakan mengalami surplus masing-masing sebesar 4,99 juta ton, 386.483 ton, 37.955 ton, dan 53.105 ton hingga akhir tahun ini.

Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan potensi kemunculan fenomena super El Nino Godzilla pada 2026 berisiko memperpanjang musim kemarau dan mengganggu ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah sentra produksi padi seperti Pantai Utara (Pantura) Jawa.

BRIN juga menyoroti ancaman kekeringan yang dapat menekan produktivitas pertanian serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatra. Berdasarkan sejumlah model global, fenomena El Nino diperkirakan mulai terjadi pada April 2026 dan berpotensi semakin kuat dengan adanya Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

Periset Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Prof. Erma Yulihastin memandang pemerintah perlu mewaspadai dampak kekeringan yang dapat mengancam lumbung pangan nasional di wilayah Pantura Jawa.

“Selain itu, dampak karhutla [kebakaran hutan dan lahan] di Kalimantan dan Sumatra juga harus dimitigasi. Namun, di saat yang bersamaan, pemerintah juga sebaiknya menyiapkan strategi untuk menangani kelebihan curah hujan di wilayah Sulawesi-Halmahera-Maluku dan dampaknya terhadap banjir dan longsor,” ujar Erma dalam unggahan Instagram BRIN Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan mengurangi ketergantungan impor beras menir dengan memanfaatkan stok beras dalam negeri.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengolah beras menjadi menir melalui proses penggilingan.

"Janganlah impor menir. Terus gimana caranya? Saya gilingkan. Ini beras bagus, ini aku menirkan. Selesai, kan? Yang penting beras," kata Amran di Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Minggu (5/4).

Ia menjelaskan kebutuhan industri terhadap beras pecah atau menir sebenarnya bisa dipenuhi dari stok dalam negeri yang saat ini melimpah. Dengan begitu, impor yang selama ini mencapai ratusan ribu ton dapat ditekan.

"Biasanya impor itu sampai 200 sampai 500 ribu ton. Indonesia ada. Ayo, ambil di gudang kita. Karena dia butuh beras pecah, kita pecahkan dulu," ujarnya.

Amran menambahkan kebijakan ini juga sejalan dengan upaya optimalisasi stok beras nasional yang saat ini meningkat signifikan. Alih-alih terus menambah beban penyimpanan, pemerintah mendorong pemanfaatan beras melalui berbagai skema, termasuk pengolahan.

"Saya bilang tindaklanjuti, ada minta berikan. Karena beras ini, daripada sewa gudang, kita sudah sewa 2 juta ton kapasitas ini," kata Amran.

Ia memastikan kebijakan hilirisasi beras tersebut dapat dijalankan kapan saja sesuai kebutuhan, mengingat ketersediaan beras yang mencukupi.

"Kapan (saja) dibutuhkan, karena berasnya sudah ada," ujarnya.

Di sisi lain, Perum Bulog juga tengah mengembangkan hilirisasi beras dengan mengolah beras turun mutu menjadi tepung beras untuk mengurangi ketergantungan impor tepung terigu. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya menyebut langkah ini mengadopsi praktik di Jepang.

"Seperti kalau di Jepang, kami akan kembangkan hilirisasi beras," kata Rizal dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (2/4).

Ia menjelaskan beras yang mengalami penurunan mutu akan diolah kembali. Jika masih memenuhi standar, beras tersebut akan dipasarkan ulang. Namun, jika tidak lagi layak konsumsi, akan dialihkan menjadi tepung beras atau kebutuhan lain.

"Kalau sudah tidak layak sesuai standar, itu baru kita olah menjadi pakan ternak atau kita gunakan hilirisasi untuk menjadikan tepung," ujarnya.

Rizal menambahkan volume beras turun mutu relatif kecil dibandingkan total produksi nasional.

"Yang turun mutu hampir 65 ribu ton, dibandingkan total produksi lebih dari 44 juta ton, itu hanya sekitar 0,15 persen," kata dia.

Bisnis.com, MAKASSAR — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluapkan keresahannya terkait pemberitaan publik mengenai kebijakan ekspor-impor beras nasional.

Dia menilai terdapat ketimpangan narasi yang tajam antara sentimen negatif terhadap rencana impor dengan apresiasi capaian ekspor yang telah dilakukan pemerintah.

Kritik tajam Amran tertuju pada rencana impor 1.000 ton beras khusus yang diributkan belum lama ini, yang menurutnya sangat tidak signifikan dibandingkan total kebutuhan nasional.

Dia merinci bahwa 1.000 ton tersebut diklaim hanya setara 0,0003% dari total kebutuhan. Sementara stok di gudang saat ini jauh lebih banyak sekitar 4 juta ton.

Selain itu Indonesia juga dianggap telah berhasil swasembada bahkan melakukan ekspor. Tercatat sebanyak 2.000 ton telah dikirim ke Arab Saudi dan 10.000 ton ke Palestina.

"Kita baru ancang-ancang impor 1.000 ton, itu pun belum pasti dan untuk beras khusus keperluan wisatawan, ributnya se-Indonesia. Tapi saat kita ekspor 2.200 ton ke Arab dan 10.000 ton ke Palestina, tidak ada beritanya," keluh Amran saat memberi sambutan pada pembukaan Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI 2026 di Makassar, Kamis (26/3/2026).

Mentan pun mengungkapkan bahwa posisi Indonesia saat ini memang menjadi incaran negara-negara produsen beras yang tengah mengalami surplus dan penurunan harga domestik.

Saat mendampingi Presiden ke beberapa negara seperti Yordania, Turki, Malaysia, hingga Rusia, dia menyebut banyak pemimpin negara yang melobi agar Indonesia kembali membuka keran impor.

Hal tersebut seiring kondisi di pasar global sedang mengalami tekanan harga yang signifikan. Sebagai contoh, harga beras di Thailand yang anjlok ke level Rp5.700 per kilogram dari sebelumnya Rp11.000 per kilogram.

Kondisi ini, menurutnya, sangat memukul nasib petani di negara tetangga, sementara Indonesia berupaya menjaga stabilitas harga di tingkat petani domestik.

"Saya bilang, Pak Presiden, 1 liter dengan 1 juta ton itu sama saja tekanan politiknya di Indonesia," ujar Amran.

Pada kesempatan tersebut, Amran mengklarifikasi bahwa rencana impor yang sempat mencuat sebenarnya menyasar beras khusus.

Beras ini diperuntukkan bagi segmen tertentu, seperti warga negara asing atau ekspatriat yang menetap di Indonesia, sehingga tidak bersinggungan langsung dengan pasar beras medium yang dikonsumsi masyarakat luas.

Oleh sebab itu dia berharap publik lebih proporsional dalam melihat data pangan. Di tengah surplus stok gudang yang mencapai 4 juta ton, keberhasilan menembus pasar ekspor di Timur Tengah seharusnya menjadi sinyal positif bagi penguatan kedaulatan pangan nasional.

IDXChannel- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi sebagai kunci utama untuk memperkuat ekonomi nasional, kemandirian energi, serta ketahanan pangan di tengah dinamika global.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI Tahun 2026 di Hotel Claro Makassar, Kamis (26/3/2026).

Di hadapan para pengusaha dan saudagar Bugis Makassar dari berbagai daerah dan negara itu, Mentan Amran menekankan bahwa Indonesia tidak boleh lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi harus masuk pada tahap hilirisasi agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri.

Menurutnya, sejumlah komoditas unggulan seperti kelapa, kelapa sawit (CPO), dan gambir memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi. Produk turunan seperti minyak olahan, santan, coconut water, hingga produk turunan industri lainnya dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi secara signifikan dibandingkan produk mentah.

“Kelapa kita kuasai dunia, nomor satu dunia. Masalahnya adalah kelapa dikirim bulat-bulat. Kalau ini diolah menjadi virgin coconut oil, coconut milk, coconut water, nilainya bisa puluhan sampai ratusan kali lipat. Air kelapa saja sekarang dijual mahal di luar negeri hanya karena packaging, padahal bahan bakunya dari Indonesia,” kata Mentan dikutip keterangan pers Jumat (27/3/2026).

Selain kelapa, Indonesia juga menguasai sekitar 80 persen pasar gambir dunia, namun masih diekspor dalam bentuk setengah jadi sehingga nilai tambah dinikmati negara lain.

“Gambir itu 80 persen kita suplai dunia. Tapi yang dikirim setengah jadi. Kalau kita hilirisasi, nilainya ribuan triliun. Nilai tambah tertinggi itu ada di hilir, bukan di hulu,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran juga menyinggung potensi besar hilirisasi kelapa sawit (CPO) yang menurutnya dapat mengubah peta ekonomi dunia karena Indonesia menguasai lebih dari 60 persen produksi CPO dunia.

“Kalau CPO kita olah semua menjadi margarin, kosmetik, dan produk turunan lainnya, dunia akan sangat bergantung pada Indonesia. Kita kuasai lebih dari 60 persen pasar dunia. Artinya Indonesia sangat menentukan,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya akan memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

Ia juga menyampaikan bahwa perjuangan menuju swasembada dan hilirisasi tidak selalu mudah karena ada pihak-pihak yang tidak senang ketika Indonesia berhenti impor dan mulai mandiri. Namun demikian, ia memastikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan program hilirisasi, swasembada pangan, dan kemandirian energi sesuai arahan Presiden.

“Tidak semua orang senang kalau kita swasembada. Tapi kita akan lanjutkan perjuangan ini. Kita akan jadikan Indonesia besar melalui pangan, energi, dan hilirisasi. Di situlah masa depan ekonomi Indonesia," ujar Mentan.

Keberhasilan Indonesia dalam memperkuat sektor pangan bahkan telah memberikan dampak terhadap harga pangan dunia karena Indonesia berhasil mengurangi impor beras secara signifikan.

“Dulu harga pangan dunia itu USD660 per ton, turun menjadi USD340, terakhir datanya USD368, 44 persen. Artinya apa? Indonesia berkontribusi pada dunia itu menurunkan harga pangan, karena Indonesia tidak impor beras, sebanyak 7 juta ton kita impor berturut-turut, kurang lebih Rp100 triliun, dan ini menjadi 0, sehingga harga beras dunia turun 44 persen. Dan itu adalah kerja keras kita semua. Bukan saya, kami adalah bagian kecil dari republik in,” kata Mentan.

Keberhasilan Indonesia di sektor pangan tersebut juga mendapatkan pengakuan internasional melalui penghargaan ketahanan pangan dunia.

“Kemudian, alhamdulillah dapat penghargaan dari penghargaan tertinggi dunia, FAO. Itu dua kali berturut-turut, 2024-2025, dari penghargaan tertinggi dalam bidang ketahanan pangan dan penghargaan kontribusi terbaik dalam memperkuat sistem pangan global,” ujarnya.

Seiring dengan pengakuan tersebut, minat negara lain untuk menjalin kerja sama di sektor pangan juga terus meningkat.

“Negara-negara lain berdatangan belajar. Jepang datang. Tidak pernah kunjungan ke Indonesia selama republik ini berdiri. Jepang, Kanada, Chile, Belarus, ini tidak pernah datang ke Indonesia, karena dia teknologinya hebat. Begitu datang, mereka datang belajar karena ada bukti yang kita tunjukkan,” tutur Mentan Amran

Mentan Amran menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat strategis karena krisis pangan dapat berdampak pada krisis politik dan sosial.

“Kalau krisis ekonomi, Indonesia mampu bertahan. Kalau krisis kesehatan, COVID-19, Indonesia mampu bertahan. Tapi begitu krisis pangan akan melompat krisis politik dan konflik sosial bisa terjadi. Negara bisa runtuh kalau krisis pangan. Makanya Presiden kita sangat visioner, dari awal sudah bicara swasembada pangan dan swasembada energi," katanya.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan nasional dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Sudaryono menyebut pemerintah memiliki pengalaman positif dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan selama Ramadan dan Idulfitri tahun sebelumnya.

“Tahun lalu kita punya catatan yang baik, di mana harga terkendali dan stok aman,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/3/2026).

Dia menegaskan, seluruh komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging ayam, daging sapi/kerbau, telur, gula, hingga minyak goreng dalam kondisi aman.

Adapun, indikator aman mencakup dua hal utama, yakni ketersediaan pasokan yang cukup dan harga yang tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga terjangkau bagi masyarakat.

Untuk komoditas beras, pemerintah mencatat cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog telah mencapai 4,09 juta ton. Angka ini mendekati rekor tertinggi sebelumnya sebesar 4,2 juta ton, dengan proyeksi kapasitas penyimpanan bisa mencapai 6 juta ton.

Selain itu, beras yang beredar di masyarakat saat ini diperkirakan mencapai hampir 12 juta ton. Ditambah dengan proyeksi panen dalam beberapa pekan ke depan sebesar 12 juta ton, total ketersediaan beras nasional mencapai sekitar 28 juta ton.

“Dengan jumlah itu, ketahanan beras kita bisa mencapai 324 hari atau sekitar 10–11 bulan ke depan. Ini menunjukkan kondisi pangan kita sangat kuat,” jelasnya.

Sudaryono juga menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2025 dengan peningkatan produksi sebesar 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menepis isu impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat, yang disebutnya sebagai beras khusus dan belum direalisasikan.

Sebaliknya, pemerintah justru telah merealisasikan ekspor beras sebanyak 2.000 ton ke Arab Saudi sebagai bagian dari proyeksi ekspor hingga 20.000 ton. Ekspor tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan jemaah haji dan umrah asal Indonesia, sekaligus membuka peluang pasar lebih luas.

Ke depan, pemerintah juga menjajaki ekspor ke sejumlah negara lain seperti Papua Nugini dan Malaysia.

“Tahun ini kita proyeksikan mengarah ke ekspor, berbeda dengan tahun lalu yang surplus tetapi belum ekspor,” tambahnya.

Untuk komoditas lain seperti jagung, cabai, gula, daging, dan telur ayam, Sudaryono memastikan ketersediaannya cukup dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Mei 2026.

Namun, dia menegaskan, proyeksi tersebut bukan berarti stok akan habis setelah periode tersebut, melainkan akan terus diperkuat oleh siklus produksi dan panen yang berjalan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluruskan polemik yang beredar soal rencana impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat bukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, dan tidak ada hubungannya dengan capaian swasembada yang tengah dibanggakan pemerintah.

Beras yang dimaksud adalah jenis basmati, komoditas niche untuk segmen hotel, restoran, dan wisatawan asing, bukan beras yang akan masuk ke pasar atau meja makan rakyat.

Amran meminta publik melihat angka ini secara proporsional, bukan reaktif.

"Kita harus rasional. Jangan pakai rasa. Yang baru akan (impor beras 1.000 ton itu) seakan hantu, tetapi yang kita ekspor itu yang kita bahas sekarang," katanya dikutip dari ANTARA, Selasa (3/3/2026).

Amran menyandingkan angka impor dengan cadangan nasional yang ada untuk memperjelas betapa kecilnya volume yang dipersoalkan. Stok beras di Bulog saat ini hampir mencapai empat juta ton.

"Sudah swasembada (beras). Aku tanya, meluber enggak beras di Bulog? Meluber. Jumlah beras di Bulog hampir 4 juta ton, banyak enggak? Kalau dibagi 1.000 (ton) itu berapa? 1.000 bagi 4 juta berapa? Kalau tidak salah empat nolnya, benar enggak? 0,0004 (persen). Kecil enggak? Terjawab ya, selesai," kata Amran.

Di saat yang sama, Indonesia justru bersiap mengekspor 2.280 ton beras premium ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi calon jamaah haji Indonesia di Tanah Suci, volume yang jauh melampaui rencana impor yang belum pasti terealisasi itu. Amran sengaja membenturkan dua angka ini agar neraca perdagangan beras dibaca secara utuh.

"Mana 2.000 ton akan diekspor minggu depan, 1.000 ton belum pasti. Itu pun beras khusus. Mana lebih bagus?" ujarnya.

Amran menjelaskan beras basmati yang direncanakan diimpor menyasar segmen yang sangat spesifik seperti ini restoran, hotel, dan kebutuhan wisatawan serta investor asing yang terbiasa dengan cita rasa beras yang berbeda dari varietas lokal.

"Itu baru akan (diimpor). Itu pun kalau (jadi) diimpor itu adalah beras khusus karena (beras jenis) basmati sesuai dengan (selera) turis-turis yang datang, investor (yang) datang," kata Amran.

Untuk memperkuat argumennya, ia menarik analogi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci justru lebih memilih beras lokal ketimbang beras Arab Saudi.

"Jadi, sama kita ke mana nih berangkat (haji), senangnya beras yang pulen, yang beras inpari, Cianjur," jelasnya.

Impor beras ini bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS ditandatangani pada 19 Februari 2026 dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART), dengan Indonesia berkomitmen mengimpor komoditas pertanian AS senilai 4,5 miliar dolar AS.

Beras 1.000 ton per tahun hanyalah satu baris kecil dalam komitmen besar itu, yang juga mencakup kedelai, gandum, jagung, hingga daging sapi. Realisasi impor beras tersebut pun bukan sesuatu yang otomatis, pemerintah menegaskan realisasinya tetap bergantung pada permintaan dalam negeri.

Di luar penjelasan pemerintah, kebijakan ini tidak luput dari sorotan parlemen. Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama mengingatkan agar momentum kebijakan ini dipertimbangkan secara cermat, mengingat berlangsung di bulan Ramadan jelang Syawal saat petani berharap hasil panennya terserap maksimal.

"Apalagi ini di bulan Ramadan jelang Syawal, tentu semua ingin panen dengan sesungguhnya panen," ucapnya.

Lia juga meminta pemerintah memastikan beras impor tidak bocor ke pasar umum dan menekan harga gabah di tingkat petani.