Presiden Prabowo Subianto bercerita pernah menemui Aburizal Bakrie beberapa tahun lalu untuk meminta pemerintah tidak mengimpor beras ketika petani dalam negeri akan memasuki masa panen.

Prabowo mengatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya menjabat ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Aburizal masih menjabat Menko Bidang Perekonomian pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Prabowo, impor beras pada saat musim panen berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani dan membuat mereka kesulitan memperoleh keuntungan.

"Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI menghadap dan saya mengimbau janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal," ujar Prabowo dalam dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6).

pem

Saat itu, sambung Prabowo, terdapat pandangan dari sejumlah kalangan yang menilai RI tidak perlu terlalu mempertahankan produksi pangan domestik apabila negara lain dinilai mampu menghasilkan beras dengan biaya lebih murah dan produktivitas lebih tinggi.

Prabowo mengaku terkejut mendengar pandangan tersebut. Menurutnya, salah seorang penasihat pemerintah ketika itu bahkan menyebut Indonesia lebih baik membeli beras dari Vietnam apabila petani negara tersebut dianggap lebih efisien dibanding petani Indonesia.

"Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar mengatakan, untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam," ujarnya.

Menurut Prabowo, pandangan tersebut mengabaikan tujuan utama pembangunan nasional, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk petani, nelayan, dan kelompok pekerja lainnya.

Ia mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak sekadar bertujuan membangun negara, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak melalui akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan penghasilan yang memadai.

"Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera. Agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bercerita bahwa saat menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dirinya pernah menghadap Aburizal Bakrie yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian untuk meminta pemerintah menghentikan impor beras.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Prabowo mengatakan saat itu pemerintah berencana mengimpor beras. Sebagai Ketua Umum HKTI, dia meminta agar impor tidak dilakukan, terutama ketika petani akan memasuki masa panen.

"Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai Ketua Umum HKTI, saya mengimbau janganlah mengimpor beras, apalagi mengimpor beras di saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak balik modal," ujar Prabowo.

Dia menjelaskan sejumlah pakar yang menjadi penasihat Aburizal Bakrie saat itu memaparkan alasan perlunya impor beras. Menurut Prabowo, para pakar berpendapat bahwa jika petani Indonesia tidak seefisien petani Vietnam, maka lebih baik Indonesia mengimpor beras dari negara tersebut.

"Saya kaget dan saya sedih, saya mengatakan dalam hati saya. Ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara," katanya.

Menurut Prabowo, tujuan bernegara dan kemerdekaan Indonesia adalah untuk menyejahterakan rakyat, termasuk petani, nelayan, dan buruh agar dapat hidup layak. Karena itu, pemerintah seharusnya selalu mendahulukan kepentingan rakyat, terutama petani.

"Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekadar merdeka," ujar Prabowo.

Prabowo Subianto mengungkapkan pernah menolak keras rencana impor beras saat masa panen karena dinilai dapat merugikan petani lokal. Ia menegaskan bahwa kebijakan impor di waktu yang tidak tepat bisa menghancurkan harga gabah di tingkat petani.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), saat ia menceritakan kembali pengalamannya ketika masih menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Saat itu, Prabowo mengaku langsung menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2004–2005, Aburizal Bakrie, untuk menyampaikan keberatan terhadap rencana impor beras. Ia meminta agar kebijakan tersebut ditunda, terutama ketika petani dalam masa panen.

Menurutnya, impor beras di saat panen raya akan berdampak langsung pada anjloknya harga di tingkat petani. Kondisi tersebut, kata dia, membuat petani tidak mendapatkan keuntungan bahkan berpotensi merugi.

“Waktu itu saya Ketua Umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian waktu itu namanya adalah Aburizal Bakrie. Waktu itu pemerintah mau impor beras, saya sebagai Ketua Umum HKTI, saya menghadap dan saya mengimbau jangan lah impor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen,” kata Prabowo.

Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap sektor pertanian dalam negeri. Prabowo menyebut kebijakan impor saat itu lebih mengutamakan alasan efisiensi dibandingkan perlindungan terhadap petani lokal.

Prabowo juga menyinggung adanya pandangan dari sejumlah pihak yang menilai petani Indonesia kurang efisien dibandingkan negara lain seperti Vietnam. Menurutnya, pandangan tersebut tidak sepenuhnya memahami kondisi riil petani di lapangan.

Ia bahkan mengkritik keras pandangan yang menyarankan agar pemerintah tidak perlu terlalu membela petani lokal jika dianggap tidak efisien. Menurutnya, cara pandang seperti itu tidak sesuai dengan semangat bernegara.

“Ini kata-kata beliau, bukan Pak Aburizal Bakrie, tetapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau,” tambah Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa tujuan berdirinya negara merdeka adalah untuk mensejahterakan rakyat, termasuk petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata pada efisiensi pasar.

Ia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan agar rakyat dapat hidup layak, memiliki pendidikan yang baik, serta akses kesehatan yang terjangkau. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan negara.

“Ini tujuan kita merdeka,” tegas Prabowo dalam pidatonya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola bersama Perum Bulog terus dimanfaatkan untuk menjaga keterjangkauan pangan dan stabilitas pasokan di dalam negeri.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), total penyaluran CBP sepanjang 2023–2025 mencapai 7,75 juta ton melalui berbagai program, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga penanganan bencana.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan CBP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi pasar, tetapi juga menjadi bantalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut dia, penyaluran dilakukan melalui sejumlah program utama, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan beras, serta bantuan untuk wilayah terdampak bencana.

"Pemerintah konsisten menyalurkan stok CBP untuk masyarakat melalui banyak program. Mulai dari program SPHP beras, bantuan pangan dengan jutaan penerima, dan juga demi membantu masyarakat di daerah yang sedang mengalami bencana alam," ujar Ketut dalam keterangan resmi, dikutip Senin (22/6/2026).

Data Bapanas menunjukkan penyaluran CBP mencapai 2,76 juta ton pada 2023 dan meningkat menjadi 3,37 juta ton pada 2024. Adapun sepanjang 2025, realisasinya tercatat sebesar 1,62 juta ton.

Pada 2025, penyaluran terbesar berasal dari program SPHP sebanyak 802.900 ton, disusul bantuan pangan beras sebesar 710.800 ton. Sisanya dialokasikan untuk golongan anggaran dan kebutuhan tanggap darurat.

Ketut menegaskan program penyaluran akan terus dilanjutkan pada 2026 seiring upaya pemerintah memperkuat stok nasional melalui penyerapan produksi petani dalam negeri.

"Saat ini pemerintah fokus penyerapan panen petani kita untuk CBP. Ini juga diiringi dengan pelaksanaan program penyaluran ke masyarakat sampai akhir tahun nanti. Tentunya upaya ini harus kontinyu diimplementasikan agar hulu dan hilir selalu terjaga kestabilannya," katanya.

Hingga 18 Juni 2026, realisasi penyaluran CBP telah mencapai 946.800 ton. Jumlah tersebut terdiri atas bantuan pangan beras sebanyak 550.100 ton, SPHP 348.500 ton, golongan anggaran 36.800 ton, dan tanggap darurat 11.300 ton.

Di sisi lain, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Jumlah tersebut berasal dari pengadaan setara beras dalam negeri sebesar 3,18 juta ton sejak awal tahun dan sisa stok akhir 2025.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menilai kondisi tersebut menunjukkan pasokan beras nasional berada pada level yang sangat aman.

"Beras kita melimpah. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,2 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka," kata Amran.

Menurut dia, tingginya stok juga membuat pemerintah belum melihat kebutuhan untuk melakukan impor beras.

"Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada," tambahnya.

Peningkatan produksi beras Indonesia juga mendapat sorotan dalam laporan Rice Outlook Mei 2026 yang diterbitkan oleh United States Department of Agriculture (USDA).

Dalam laporan tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan kenaikan produksi beras terbesar bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara dalam kelompok tersebut yang mencatat produksi tahunan di atas 30 juta ton.

Di tengah panen dunia yang menyusut dan cadangan global yang menipis, sektor pertanian Indonesia bergerak ke arah yang berlawanan.

Tingkat produksi beras nasional merangkak naik, impor nyaris padam, dan stok beras pemerintah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Fakta ini diperkuat oleh laporan terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang di peta pangan dunia tahun 2026.

Ketika dunia memanen lebih sedikit, Indonesia justru memanen lebih banyak. Itulah pesan utama yang mengemuka dari Food Outlook edisi Juni 2026, laporan dua-tahunan FAO yang menjadi rujukan utama pasar pangan global.

Dalam laporan setebal 137 halaman yang seluruh asesmen berasnya mengacu pada data hingga 13 Mei 2026 tersebut, FAO memproyeksikan produksi beras dunia 2026/27 turun 1,6 persen menjadi 552,4 juta ton.

Ini merupakan koreksi pertama setelah dua musim panen rekor berturut-turut. Namun di tengah kontraksi global itu, grafik produksi Indonesia justru bergerak naik.

FAO menempatkan produksi beras Indonesia pada angka 38,6 juta ton (setara beras giling) untuk 2026/27, melonjak secara signifikan dari 34,0 juta ton pada 2024/25.

Dengan capaian gemilang tersebut, Indonesia kini bertengger kokoh sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, berada di bawah India, China, dan Bangladesh. Indonesia sekaligus menjadi satu dari sedikit produsen besar yang produksinya terus meningkat saat raksasa-raksasa pangan lain tengah tersandung.

Daftar negara produsen yang mengalami penyusutan tahun ini terbilang masif.

FAO mencatat produksi Thailand anjlok 6,1 persen menjadi 21,8 juta ton, sebuah pukulan bagi eksportir tradisional yang selama puluhan tahun menjadi pemain pasar beras Asia.

Di belahan bumi lain, Amerika Serikat mengalami penurunan produksi 15,2 persen, yang merupakan panen terendahnya dalam empat tahun terakhir, sementara itu Brasil merosot juga hingga 12,9 persen.

Kamboja, sebagai pemasok penting di kawasan, juga mencatatkan penurunan sebesar 2,8 persen. Secara agregat, hampir seluruh kawasan di dunia diperkirakan mencatat hasil panen yang lebih rendah, dengan pengecualian Benua Afrika.

Penyebab fenomena menurut FAO menunjuk dua tekanan utama, yakni ketidakpastian iklim akibat prediksi munculnya badai kering El Niño, serta merosotnya margin keuntungan (profitabilitas) usaha tani akibat harga jual yang melemah namun berbenturan dengan lonjakan biaya input.

Mahalnya harga energi dan pupuk dunia bahkan memaksa sebagian petani di kawasan Asia Tenggara menunda masa tanam, sebuah keputusan yang dalam skala kawasan berarti berkurangnya pasokan beras di lumbung dunia.

Kontraksi produksi secara langsung ikut menggerus cadangan beras dunia. FAO memperkirakan stok beras dunia pada akhir 2026/27 akan turun menjadi 213,8 juta ton dari 219,7 juta ton pada musim sebelumnya, atau terkoreksi sebesar 2,7 persen.

Perdagangan beras dunia pun ikut mengempis 2,1 persen menjadi 59,8 juta ton, seiring dengan makin banyaknya negara importir yang memperketat kebijakan demi memproteksi pasar domestik mereka.

Fenomena kawasan ini menjadi peluang sangat menguntungkan bagi Indonesia. FAO memproyeksikan sejumlah negara tetangga akan menaikkan volume impor berasnya tahun ini, termasuk di antaranya Filipina dan Malaysia.

Filipina, yang saat ini menjadi salah satu importir beras terbesar dunia dan letaknya tepat di sebelah utara Indonesia, diperkirakan harus menambah pembelian justru di saat produksinya tertekan.

Pencapaian luar biasa ini tentu tidak datang tanpa perencanaan yang matang.

Terlebih, tantangan terbesar sektor pertanian, yakni iklim kering ekstrem El Niño, sedang membayang di cakrawala. Fenomena iklim yang membawa kekeringan panjang ini adalah variabel yang ditengarai FAO sebagai pemicu rontoknya panen di banyak negara. Bagi negara beriklim tropis yang bertumpu pada komoditas padi sawah, kemarau yang lebih panjang berarti ancaman langsung; mulai dari menyusutnya debit air, mundurnya jadwal tanam, hingga merosotnya indeks pertanaman.

Pemerintah Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada pertengahan Mei 2026 menegaskan bahwa filosofi kebijakan pemerintah saat ini adalah menjemput bola. Ia menggarisbawahi instruksi Presiden agar pemerintah tidak boleh sekadar menunggu krisis pangan datang, melainkan harus menjemput dan memitigasinya lebih dulu dengan kebijakan dan intervensi yang konkret di lapangan.

Yang membedakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah respons terhadap ancaman krisis tidak hanya berhenti di tataran program teknis, melainkan diikat kuat hingga tingkat regulasi tertinggi. Sepanjang tahun pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan serangkaian Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berpihak penuh pada sektor pangan dan pertanian.

Komitmen ini disuarakan secara konsisten. Sejak Pidato Kenegaraan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025, Presiden menegaskan prinsip bahwa Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Pesan tersebut kembali diulang dengan nada yang jauh lebih tegas di hadapan ribuan kepala daerah dalam forum di Sentul pada 2 Februari 2026, di mana Presiden mengingatkan bahwa swasembada pangan adalah jalan mutlak yang tidak memiliki alternatif lain.

Menerjemahkan komitmen tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa 17 Perpres dan Inpres sektor pangan telah diterbitkan dalam waktu singkat. Bersamaan dengan itu, Kementan juga membongkar 240 aturan yang selama ini menjadi penghambat birokrasi, sebuah upaya deregulasi masif yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Beberapa aturan tersebut langsung menjadi tonggak sejarah. Inpres Nomor 2 Tahun 2025 memerintahkan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk dua juta hektare sawah lintas provinsi tanpa sekat administratif. Inpres Nomor 6 Tahun 2025 menata pengadaan gabah dan cadangan beras, yang memantapkan landasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di angka Rp6.500 per kilogram. Kemudian, Inpres Nomor 14 Tahun 2025 berhasil menggerakkan sinergi 25 kementerian/lembaga untuk membangun Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.

Memasuki tahun 2026, payung hukum semakin diperkuat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pertanian bersama BUMN Pangan, dan Inpres Nomor 3 Tahun 2026 yang khusus memperkuat cadangan jagung nasional. Di sektor krusial seperti pupuk subsidi, pemerintah sukses menyederhanakan 145 regulasi, memangkas rantai persetujuan rumit dari 12 menteri, 38 gubernur, hingga ratusan bupati/wali kota menjadi satu jalur distribusi langsung dari pabrik ke tangan kelompok tani.

Tulang punggung dari strategi mitigasi anti-kekeringan pemerintah berpusat pada satu hal mutlak, yakni memastikan pasokan air tetap mengalir ke hamparan sawah meski hujan telah berhenti.

Lewat program pompanisasi, ribuan unit pompa dipasang secara masif untuk menyedot pasokan air sungai maupun sumber permukaan menuju lahan-lahan yang berisiko mengering. Dengan demikian, petani dapat tetap melakukan penanaman pada musim gadu. Program ini disempurnakan dengan irigasi perpompaan (Irpom) untuk menjangkau lahan di luar jaringan irigasi teknis, serta pembuatan embung atau kolam-kolam penampung air hujan yang berfungsi sebagai 'tabungan air' untuk musim kemarau.

Jika infrastruktur pompanisasi hadir untuk menjawab persoalan air, maka mekanisasi didorong untuk menjawab persoalan kecepatan dan efisiensi produksi.

Pemerintah sangat menyadari bahwa target swasembada berkelanjutan tidak mungkin tercapai apabila sekadar mengandalkan perluasan lahan semata.

Kebutuhan utamanya adalah kemampuan untuk mengolah tanah, menanam bibit, hingga memanen padi dalam waktu yang jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan metode pertanian konvensional.

Oleh karena itu, modernisasi pertanian didorong secara agresif melalui distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembentukan unit Brigade Pangan.

Hingga 2025, pemerintah tercatat telah sukses membentuk sekitar 1.900 Brigade Pangan. Lebih dari 1.100 brigade di antaranya telah aktif beroperasi mengelola ratusan ribu hektare hamparan lahan dengan dukungan ribuan alsintan modern berteknologi tinggi. Model penguatan ini meletakkan fondasi yang kokoh untuk pertanian skala besar (corporate farming) yang memungkinkan olah tanah dan panen dilakukan dengan jauh lebih cepat, berseragam, dan sangat efisien.

Kekuatan dan ketahanan sistem terintegrasi tersebut baru benar-benar diuji ketika ancaman iklim El Niño mulai menunjukkan taringnya pada 2026. Saat banyak negara panik menghadapi risiko anjloknya produksi pangan akibat kekeringan ekstrem, pemerintah Indonesia justru melipatgandakan kapasitas mitigasinya.

Kementan mengoptimalkan operasi 80.158 unit pompa air yang sebelumnya telah disalurkan kepada berbagai kelompok tani di seluruh pelosok negeri.

Lebih jauh, pemerintah telah menyiapkan amunisi anggaran pompanisasi sebesar Rp3-4 triliun untuk menjamin keamanan pasokan air selama puncak musim kemarau. Intervensi ini membuat jangkauan luasan pompanisasi meluas drastis hingga 2,2 juta hektare sawah, melonjak dari capaian sebelumnya 1,2 juta hektare dan menjadikannya sebagai salah satu operasi mitigasi kekeringan lahan paling masif dalam sejarah pertanian Indonesia.

Dari sisi ketersediaan lahan, Kementan memacu dua program strategis secara simultan. Pertama, Optimalisasi Lahan (Oplah) difokuskan untuk menghidupkan kembali lahan rawa dan tadah hujan yang lama menganggur agar menjadi lahan yang produktif dan mampu bertanam 2-3 kali dalam setahun. Berdasarkan data realisasi tanam nasional, total luasan lahan Oplah yang telah tergarap menembus 1.087.377 hektare, sebuah capaian yang secara signifikan menghidupkan kembali jutaan hektare lahan tidur agar produktif kembali.

Kedua, program cetak sawah difokuskan untuk membuka hamparan area tanam baru di wilayah luar Pulau Jawa, termasuk Merauke, guna memperlebar basis produksi pangan nasional dan kawasan lumbung masa depan. Pemerintah menargetkan sejak tahun 2024 hingga 2026 seluas 231.844 hektare untuk menopang ketahanan pangan jangka panjang. Seluruh upaya pembukaan dan optimalisasi lahan ini ditopang penuh dengan pasokan benih unggul adaptif kekeringan hingga mekanisasi pertanian modern.

Salah satu kebijakan pemerintah yang paling menonjol dan melawan arus global (kontra-arus) adalah intervensi harga pupuk.

Memasuki Februari 2026, gangguan keamanan geopolitik global berdampak langsung pada rantai pasok dunia.

Mulai dari blokade di Selat Hormuz-jalur urat nadi untuk sepertiga perdagangan pupuk dunia-hingga penghentian mendadak ekspor pupuk nitrogen oleh China, memicu lonjakan harga urea dunia hingga melampaui 40 persen hanya dalam hitungan minggu. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor membuat jutaan petani di Asia Tenggara terjepit.

Filipina, misalnya, menyandarkan 75 persen pasokan pupuknya pada China, sementara tingginya ongkos operasional memaksa petani di Thailand untuk berhenti menanam sementara waktu.

Namun, Indonesia mengambil arah kebijakan yang sepenuhnya berlawanan. Alih-alih membebankan kenaikan harga global kepada petani, Presiden Prabowo justru menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga sekitar 20 persen.

Keputusan ini mencetak sejarah sebagai penurunan harga resmi pertama dalam program subsidi pupuk di Tanah Air. Harga Urea diturunkan dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, dan harga NPK dipangkas dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Dampaknya di lapangan terasa nyata; satu zak pupuk urea kemasan 50 kilogram yang dulunya dibanderol Rp112.500 kini bisa ditebus petani dengan harga sekitar Rp90.000 saja.

Ia memaparkan bahwa keputusan memangkas harga hingga 20 persen ini didasari niat untuk menjaga napas ketahanan petani. Langkah berani ini diambil semata-mata agar petani lokal dapat terus berproduksi tanpa terbebani, kendati harga bahan baku di pasar internasional sedang meroket tak terkendali.

Prestasi yang paling menonjol dari intervensi harga ini adalah pelaksanaannya tanpa perlu membebani tambahan anggaran subsidi APBN. Penurunan harga berhasil dicapai secara mandiri melalui langkah efisiensi industri pupuk nasional dan perombakan radikal pada tata kelola distribusi yang sukses menghemat pengeluaran negara hingga sekitar Rp10 triliun. Manfaat langsung dari kebijakan revolusioner ini kini dinikmati oleh lebih dari 16 juta petani terdaftar.

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi karena stok beras nasional saat ini dalam kondisi aman dan melimpah.

Amran menyebutkan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 5,2 juta ton. Dengan jumlah tersebut, pemerintah menilai tidak ada kebutuhan untuk mengimpor beras medium.

"Stok kita per hari ini Juni, berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini dan stok kita aman. Tapi yang terpenting, (sejak) tahun 2025 tidak ada keluar izin impor beras medium (sampai sekarang)," bebernya, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Menurut Amran, besarnya stok beras nasional dapat dibuktikan langsung dengan kondisi gudang Bulog yang saat ini bahkan telah melebihi kapasitas penyimpanan normal. Dari kapasitas gudang Bulog yang hanya sekitar 3 juta ton, kelebihan stok membuat Bulog harus menyewa tambahan gudang dengan kapasitas sekitar 2,2 juta ton.

"Kapasitas (gudang) Bulog hanya 3 juta ton. Tapi stok kita 5,2 juta ton. Artinya Bulog hari ini menyewa gudang (kapasitas) 2,2 juta ton. (Jadi untuk) yang belum yakin, silakan ke gudang Bulog seluruh Indonesia," tuturnya.

Mentan juga menyoroti laporan terbaru dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang mencatat peningkatan stok beras Indonesia turut berkontribusi dalam menjaga cadangan beras global.

Dalam dokumen Food Outlook edisi Juni 2026, FAO memperkirakan stok beras dunia pada akhir periode 2026/2027 mencapai 213,8 juta ton, menjadi level tertinggi kedua dalam satu dekade terakhir.

FAO juga memproyeksikan stok beras Indonesia dapat mencapai 7,5 juta ton pada periode 2025/2026 dan meningkat menjadi 7,8 juta ton pada periode 2026/2027. Dengan kondisi tersebut, peluang Indonesia untuk menjadi eksportir beras dinilai semakin terbuka.

Selain itu, Amran menegaskan bahwa beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional dalam dua tahun terakhir, seiring meningkatnya produksi dan terjaganya pasokan dalam negeri.

"Satu lagi, beras bukan lagi penyumbang inflasi utama. Ini sudah dua tahun berturut-turut," ungkap Amran.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga beras dunia mulai mengirimkan sinyal kewaspadaan bagi Indonesia. Meski stok beras nasional saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah dan mampu meredam gejolak harga global, tekanan terhadap produksi domestik berpotensi menjadi faktor yang lebih menentukan arah harga beras nasional pada semester II/2026.

Data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan Indeks Harga Beras FAO mencapai rata-rata 104,8 poin pada Mei 2026 atau naik 2,7% dibandingkan April.

Penguatan harga terjadi di seluruh segmen utama perdagangan beras global, mulai dari beras ketan, Indica, Japonica hingga beras wangi.

Kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya biaya produksi di negara-negara eksportir utama serta kekhawatiran pasar terhadap risiko cuaca yang dapat mengganggu produksi pada musim tanam mendatang.

Vietnam menjadi negara dengan kenaikan harga paling tajam. Harga beras negara tersebut mencapai level tertinggi dalam 16 bulan terakhir akibat terbatasnya pasokan untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

Di Thailand, harga beras juga mengalami penguatan seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi kemunculan El Nino yang dapat mengganggu produksi. Permintaan yang tetap tinggi dari negara-negara Asia Tenggara turut memperkuat kenaikan harga.

Sebaliknya, harga beras di India dan Pakistan cenderung lebih stabil karena aktivitas perdagangan yang relatif terbatas. Namun pasar tetap dibayangi ketidakpastian setelah muncul kekhawatiran terhadap prospek ekspor India ke Afrika Barat.

Meski harga beras dunia menguat, Indonesia dinilai belum menghadapi ancaman langsung terhadap stabilitas harga domestik. Ketergantungan terhadap impor beras yang semakin berkurang membuat transmisi harga global ke pasar dalam negeri relatif terbatas.

Kepala Pusat Makroekonomi and Finance INDEF M. Rizal Taufikurahman mengatakan kenaikan harga beras dunia belum akan berdampak besar terhadap harga beras nasional selama produksi domestik masih mampu memenuhi kebutuhan.

“Menurut saya, risiko rambatan ke Indonesia relatif terbatas, meskipun tetap perlu diwaspadai. Karena Indonesia saat ini jauh lebih mengandalkan produksi domestik dibanding impor, transmisi harga global ke pasar domestik tidak akan sebesar negara pengimpor bersih,” katanya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Ketahanan Indonesia saat ini juga ditopang oleh cadangan beras pemerintah yang berada pada level sangat tinggi. Pemerintah menyebut stok beras nasional telah mencapai sekitar 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Besarnya cadangan tersebut memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga dalam beberapa bulan mendatang.

“Dari sisi jangka pendek, Indonesia relatif lebih aman. Pemerintah menyebut stok beras nasional telah mencapai sekitar 5,3 juta ton sehingga memberikan ruang intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga,” ujar Rizal.

Namun, menurut dia, stok hanya berfungsi sebagai bantalan sementara. Ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang tetap ditentukan oleh kemampuan menjaga produksi dan produktivitas pertanian.

Di sisi lain, pemerintah mengklaim stabilitas harga beras nasional masih terjaga. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan inflasi beras berhasil dikendalikan dalam dua tahun terakhir.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi beras pada Mei 2026 hanya sebesar 0,38%. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan lonjakan inflasi beras yang sempat mencapai 3,59% pada Mei 2024.

“Kita syukuri bahwa beras tak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dua tahun terakhir,” kata Amran dalam rapat pengendalian inflasi, Senin (15/6/2026).

Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, pemerintah terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah dan BUMN pangan.

Sejak Januari hingga awal Juni 2026, program tersebut telah digelar sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.

Meski demikian, rendahnya inflasi beras tidak serta-merta menggambarkan kondisi sektor pertanian yang sepenuhnya aman. Tantangan justru muncul dari sisi produksi dan biaya usaha tani yang masih tinggi.

Menurut Rizal, faktor domestik saat ini memiliki pengaruh lebih besar terhadap pembentukan harga beras dibandingkan perkembangan pasar global.

Kenaikan harga gabah di tingkat petani, biaya pupuk, upah tenaga kerja, hingga ongkos distribusi dinilai menjadi sumber tekanan utama bagi harga beras nasional.

“Saat ini saya melihat faktor domestik lebih dominan. Kenaikan harga gabah di tingkat petani, biaya pupuk, upah tenaga kerja, serta ongkos distribusi memiliki pengaruh langsung terhadap harga beras nasional,” ujarnya.

BPS mencatat harga beras grosir sepanjang 2026 masih berada di kisaran Rp14.200 per kilogram. Angka tersebut menunjukkan tekanan biaya produksi di dalam negeri masih relatif tinggi meskipun inflasi konsumen berhasil dikendalikan.

Kekhawatiran juga muncul karena produksi beras nasional diperkirakan mengalami perlambatan setelah masa panen raya berakhir. Penurunan produksi dalam periode yang panjang berpotensi mengurangi efektivitas stok sebagai instrumen stabilisasi.

Rizal menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini.

“Stok yang besar memang dapat meredam gejolak dalam jangka pendek. Tetapi apabila penurunan produksi berlanjut akibat cuaca, berkurangnya luas tanam, atau meningkatnya biaya produksi, maka cadangan tersebut akan terus terkuras,” katanya.

Dia menambahkan berbagai lembaga internasional juga mulai memperkirakan stok akhir beras Indonesia dapat mengalami penurunan pada musim berikutnya apabila produksi melemah dan impor berkurang.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mempercepat langkah mitigasi terhadap risiko iklim yang berpotensi memengaruhi hasil panen.

Untuk semester II/2026, Rizal memperkirakan harga beras domestik masih berpotensi mengalami kenaikan.

Namun, kenaikan tersebut diperkirakan berlangsung secara moderat dan belum mengarah pada lonjakan harga seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.

Setelah panen raya berakhir, pasokan musiman akan berkurang sementara harga beras dunia mulai menguat dan biaya produksi domestik masih tinggi.

“Dengan stok pemerintah yang besar serta kemampuan melakukan operasi pasar, kenaikan harga diperkirakan masih dapat dikendalikan,” ujarnya.

Menurut dia, tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar menahan harga beras agar tetap rendah, melainkan menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.

“Tantangan terbesar pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara harga gabah yang menguntungkan petani dan harga beras yang tetap terjangkau bagi konsumen agar inflasi pangan tetap terkendali,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, kenaikan harga beras dunia saat ini lebih tepat dipandang sebagai sinyal peringatan daripada ancaman langsung. Stok beras yang melimpah memang memberi perlindungan jangka pendek, tetapi keberlanjutan stabilitas harga nasional tetap akan ditentukan oleh kemampuan menjaga produksi dalam negeri ketika musim panen berakhir dan risiko iklim mulai meningkat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyebut sejumlah negara eksportir beras marah karena Indonesia berhenti mengimpor beras.

Amran mengatakan, Indonesia merupakan negara importir beras di dunia. Kebijakan menutup keran impor membuat beras tak laku dan harga di pasar dunia jatuh.

Informasi itu Amran sampaikan saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Sabtu (6/6/2026).

“Seluruh negara pengekspor beras ke Indonesia itu marah. Kenapa marah? Indonesia adalah pasarnya, kita penduduk terbesar nomor empat dunia,” kata Amran sebagaimana dikutip dari YoutTube Universitas Halu Oleo.

Menurut Amran, karena marah mereka kemudian melakukan berbagai serangan di media sosial.

Selain negara eksportir beras, kemarahan menurutnya juga diluapkan pengusaha importir beras di Indonesia.

Sebab, mereka sudah puluhan tahun mendapatkan rente dari kegiatan impor beras di tanah air.

“Sudah bangun puluhan tahun gudang, bangun puluhan kapal, infrastruktur, ada sumber daya manusia, tetapi langsung gudangnya kosong karena tidak impor,” ujar Amran.

Ia menyebut, pada 2024 lalu Indonesia mengimpor 7 juta ton beras bahkan sudah antre untuk mendapatkan bahan pangan pokok tersebut.

Amran menuturkan, menjelang akhir periode kepemimpinan Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), ia kembali diangkat menjadi Menteri Pertanian dan tidak diganti oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden lalu memintanya untuk menghentikan kondisi tersebut dalam waktu singkat. Amran lalu berjibaku guna mengejar swasembada beras.

“Tahu Nak, karena saya tertekan seperti tadi, bukan Anda saja saya tekan, saya tertekan vertigo, dua kali saya jatuh,” kata Amran.

“Untung tidak ada kamera. Di mal jatuh, kemudian pada saat di rumah aku langsung jatuh, 7 jam dirawat baru bisa bangun. Kenapa? Stres,” tambahnya.

Indonesia lalu berhasil mencapai swasembada pangan. Selama 2025, pemerintah sama sekali tidak membuka keran impor beras konsumsi.

Capaian itu diumumkan secara Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat, pada awal Januari 2026.

“Ini (2024) antre beli beras. Jadi dia (importir) bahagia kalau kita kesulitan,” ujar Amran.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim kemampuan Indonesia untuk tidak mengimpor beras dalam dua tahun terakhir karena stok domestik yang memadai telah berkontribusi pada penurunan harga beras di pasar global.

Amran menyebut Indonesia berhasil menahan potensi impor hingga tujuh juta ton beras dalam dua tahun terakhir. Menurutnya, langkah tersebut berdampak pada turunnya harga beras di 33 negara konsumen dari kisaran US$660 menjadi US$340–US$380 per ton.

"Ada 33 negara yang konsumsi beras itu harganya turun. Dulu US$660 menjadi US$340 sampai US$380 karena Indonesia tiba-tiba tidak impor tujuh juta ton [beras] dua tahun berturut-turut. Indonesia adalah importir beras terbesar dunia dan tiba-tiba punya stok. Pasti harga turun kan? Lah, ini saja data-data ini kalau diolah dengan baik dengan akal sehat. Ini pasti mengatakan, 'Oh iya benar'," kata Amran, dikutip Jumat (15/5/2026).

Mengutip data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (Food and Agriculture Organization/FAO), rata-rata indeks harga beras memang sempat mencapai level 132,0 pada 2023 dan 133,1 pada 2024. Harga memperlihatkan penurunan pada 2025 dengan indeks harga beras rata-rata yang menyentuh 103,5.

Adapun untuk Januari–April 2026, indeks harga beras bertengger di angka 102,1, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di level 107,1.

Amran memaparkan Indonesia telah mencapai swasembada beras dengan surplus cadangan mencapai 5,3 juta ton. Dia menyebut data tersebut telah dikonfirmasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), FAO, dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA).

Sebagai bukti melimpahnya stok, Amran menunjuk kapasitas gudang Perum Bulog yang diklaim sudah penuh. Pemerintah disebut terpaksa menyewa gudang tambahan untuk menampung kelebihan stok.

"Kalau ada yang mengatakan ini diragukan [swasembadanya]. Lah, kalau ini diragukan stok yang ada sekarang, ini sewa gudang nih sekarang nih. Ini gudang yang kita lihat ini disewa, kenapa? Sudah full. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Sekarang 5 juta, sudah sewa 2 juta ton," kata Amran.

Dengan stok yang diklaim melimpah, Amran mengatakan Indonesia bahkan menerima permintaan ekspor beras dari Malaysia sebesar 500.000 ton.

"Ini ada saudara kita mumpung di sini. Dari Malaysia. Ini minta beras 500.000 ton. Ini menarik ini menjadi judul lagi nanti. Kebetulan tadi mau ketemu, saya bilang ke Surabaya. Ini orangnya dulu impor jagung dari Indonesia. Sekarang saudara kita minta 500.000 ton," jelasnya.

Amran menegaskan akurasi data stok beras nasional dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mempersilakan pihak yang meragukan untuk memeriksa langsung kondisi gudang.

"Kalau ini data tidak benar, mana kepala gudang? Itu dipenjara tuh. Langsung masuk. Enggak perlu diperiksa lama. Langsung masuk," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Malaysia disebut berencana membeli beras dari Indonesia dalam jumlah besar di tengah penguatan stok pangan nasional yang mencapai rekor baru. Rencana pembelian ini muncul saat Indonesia mencatat surplus produksi dan posisi cadangan beras yang meningkat signifikan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Malaysia mengajukan permintaan beras hingga 500 ribu ton dan telah menjadwalkan pembahasan lanjutan terkait rencana tersebut. Ia menilai permintaan itu mencerminkan perubahan posisi Indonesia di pasar pangan kawasan.

“Nah, ini ada saudara kita dari Malaysia. Ini minta beras 500.000 ton,” kata Amran di Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Ia menyebut stok beras nasional saat ini mencapai 5,3 juta ton. Kondisi tersebut membuat kapasitas gudang Perum Bulog penuh sehingga pemerintah harus menyewa gudang tambahan.

Amran mengatakan, kondisi tersebut ditopang produksi beras nasional yang kuat. Data Badan Pusat Statistik (BPS), Food and Agriculture Organization (FAO), hingga United States Department of Agriculture (USDA) mencatat produksi beras Indonesia berada di kisaran 34,6 juta ton dengan surplus sekitar 4 juta ton.

Menurut Amran, Indonesia kini berada dalam posisi berbeda dibanding beberapa tahun lalu saat masih menjadi salah satu importir beras terbesar dunia. Penghentian impor dalam dua tahun terakhir juga disebut ikut memengaruhi dinamika harga beras global.

Ia menyebut harga beras dunia turun dari sekitar 660 dolar AS per ton menjadi kisaran 340 hingga 380 dolar AS per ton setelah Indonesia tidak lagi masuk pasar impor dalam volume besar. “Indonesia adalah importir beras terbesar dunia dan tiba-tiba stop. Pasti harga turun kan?” ujarnya.

Amran menegaskan stok pangan nasional saat ini dinilai cukup untuk menghadapi potensi gangguan produksi akibat El Nino maupun krisis pangan global. Ia menyebut cadangan beras dan produksi dalam negeri diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga sekitar 11 bulan ke depan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, stok beras nasional berada pada level aman. Hingga saat ini, cadangan beras Bulog tercatat 5,3 juta ton.

Bulog memperkirakan stok akan meningkat menjadi sekitar 6 juta ton pada akhir Mei 2026. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi dalam sejarah lembaga tersebut.

“Insya Allah aman. Jadi, kalau melihat stok yang sekarang sudah mencapai 5,3 juta ton, kami pastikan menghadapi El Nino itu akan aman,” kata Rizal di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ia menyebut capaian tersebut melampaui rekor sebelumnya di kisaran 4,2 juta ton. Bulog juga terus memperkuat penyerapan gabah dan distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti risiko perubahan iklim dan El Nino terhadap produksi pangan kawasan ASEAN. Dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Presiden Prabowo mendorong penguatan kerja sama pangan regional, termasuk melalui cadangan pangan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kinerja produksi beras nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penguatan yang signifikan.

Pemerintah bahkan mencatatkan capaian penting dengan tidak adanya impor beras sepanjang 2025, seiring meningkatnya produksi dalam negeri dan penguatan cadangan pangan pemerintah.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan domestik, tetapi juga berkontribusi terhadap dinamika pasar beras global.

Dok. Freepik Ilustrasi beras.

Di tengah perubahan tersebut, data terbaru menunjukkan produksi beras nasional pada 2026 tetap berada dalam tren positif meskipun menghadapi sejumlah dinamika pada level produksi bulanan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, penguatan produksi dalam negeri menjadi faktor utama dalam perubahan tersebut.

“Dulu saat Indonesia masih impor beras hingga sekitar 7 juta ton, harga pangan dunia bisa mencapai sekitar 660 dollar AS per ton. Ketika kita berhasil memperkuat produksi dalam negeri dan menekan impor secara signifikan, harga dunia ikut turun, bahkan sempat berada di kisaran 340 dollar AS per ton,” ujar Amran, dikutip dari laman resmi Bapanas, Senin (4/5/2026).

Produksi beras 2025 surplus

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025, produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 31,16 juta ton.

Dengan demikian, terdapat surplus produksi yang memungkinkan Indonesia tidak melakukan impor beras sepanjang tahun tersebut.

Freepik/zirconicusso Ilustrasi beras.

Surplus ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, kondisi ini juga berdampak terhadap harga beras dunia.

Data The Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan bahwa indeks harga beras internasional atau FAO All Rice Price Index (FARPI) mengalami penurunan sepanjang 2025.

Pada November 2025, indeks FARPI bahkan berada di level 96,9, yang merupakan titik terendah dalam empat tahun terakhir.

Capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan penguatan produksi domestik serta pengelolaan cadangan beras pemerintah.

“Stok beras kita saat ini mencapai sekitar 5,12 juta ton. Ini tertinggi selama Republik Indonesia berdiri. Sebelumnya, pada tahun 1984 stok pernah berada di angka sekitar 2,6 juta ton,” kata Amran.

Dinamika produksi beras 2026

Memasuki 2026, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya dinamika dalam produksi beras, khususnya pada awal tahun.

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Maret 2026, produksi beras pada bulan tersebut diperkirakan sebesar 5,04 juta ton.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,19 juta ton atau 3,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,23 juta ton beras.

Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya luas panen padi pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 1,61 juta hektare, turun 3,16 persen dibandingkan Maret 2025.

Selain itu, produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) juga turun menjadi 8,75 juta ton dari sebelumnya 9,08 juta ton.

Namun, secara kumulatif, produksi beras nasional tetap menunjukkan tren meningkat.

FREEPIK/FREEPIK ilustrasi beras. Kementan menemukan praktik beras oplosan, demikian juga Bapanas juga temukan praktik oplosan beras medium dan premium masih terjadi di pasar.

Pada periode Januari–Juni 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 19,31 juta ton, meningkat sekitar 0,05 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,26 juta ton.

Potensi produksi juga masih cukup besar. Untuk periode April–Juni 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 9,61 juta ton, yang menjadi penopang utama ketersediaan beras nasional pada paruh pertama tahun ini.

Produksi padi dan sebaran wilayah

Dari sisi hulu, produksi padi nasional juga mencerminkan penguatan.

BPS melaporkan, pada periode Januari–Juni 2026, produksi padi diperkirakan mencapai 40,08 juta ton Gabah Kering Panen (GKP), meningkat 0,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG), produksi padi pada periode yang sama mencapai 33,52 juta ton, atau meningkat 0,26 persen secara tahunan.

Kontribusi terbesar terhadap produksi nasional masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tercatat sebagai tiga daerah dengan produksi padi tertinggi pada semester pertama 2026.

Sebaliknya, wilayah seperti Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, dan DKI Jakarta menjadi daerah dengan produksi terendah.

Distribusi produksi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sentra produksi utama masih cukup tinggi, meskipun sejumlah daerah di luar Jawa mulai menunjukkan peningkatan kontribusi.

Kesejahteraan petani meningkat

PIXABAY/DEZALB Ilustrasi petani.

Penguatan produksi beras juga berdampak terhadap kesejahteraan petani. Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan secara nasional sejak Juli 2024 konsisten berada di atas 120.

Bahkan, indeks tertinggi dalam tujuh tahun terakhir tercatat pada Desember 2025 dan Februari 2026 yang mencapai 126,11.

Selain itu, indeks harga yang diterima petani padi juga menunjukkan tren positif.

Sejak Juni 2024, indeks ini konsisten berada di atas 130 poin, dan pada Maret 2026 mencapai 144,52, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 137,94.

Amran menegaskan, keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari sisi produksi, tetapi juga kesejahteraan petani.

“Keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari produksi yang meningkat, tetapi juga dari kesejahteraan petani yang semakin baik serta kontribusi Indonesia terhadap stabilitas pangan dunia,” tutur dia.

Penurunan impor beras dan dampak global

Keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi beras juga tercermin dari penurunan impor secara signifikan.

Laporan Rice Outlook April 2026 dari United States Department of Agriculture (USDA) mencatat Indonesia sebagai negara dengan penurunan impor beras terbesar dibandingkan sekitar 80 negara lainnya.

Indonesia tercatat mengalami penurunan impor hingga 3,8 juta ton pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan impor ini tidak hanya berdampak domestik, tetapi juga memengaruhi keseimbangan pasar global. Di tengah berkurangnya permintaan impor dari Indonesia, sejumlah negara eksportir mulai menghadapi tekanan.

PIXABAY/MOHD SYAHIDEEN OSMAN Ilustrasi beras.

Sebagai contoh, dikutip dari Khaosod, ekspor beras Thailand pada Januari 2026 tercatat sebesar 530.000 ton, turun 17,5 persen secara tahunan. Nilai ekspornya bahkan merosot 30,7 persen menjadi 9,7 miliar baht.

Sepanjang 2026, ekspor beras Thailand diproyeksikan hanya mencapai 7,03 juta ton, turun 11 persen dibandingkan 7,9 juta ton pada 2025, sekaligus menjadi level terendah dalam lima tahun terakhir.

Tekanan terhadap ekspor Thailand dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari penguatan mata uang baht yang membuat harga beras menjadi kurang kompetitif, hingga meningkatnya persaingan global.

Harga beras melati Thailand tercatat sekitar 1.200 dollar AS per ton, lebih tinggi dibandingkan beras basmati India sekitar 970 dollar AS per ton, serta beras Vietnam dan Kamboja di kisaran 800 hingga 830 dollar AS per ton.

Selain itu, kebijakan pembatasan impor di sejumlah negara, termasuk Indonesia yang memperkuat produksi dalam negeri, turut menekan permintaan global.

Target produksi dan swasembada beras

Pemerintah menargetkan produksi beras nasional pada 2026 tetap berada dalam tren peningkatan guna menjaga keberlanjutan swasembada pangan.

Dengan capaian produksi 2025 sebesar 34,69 juta ton dan proyeksi produksi semester I 2026 yang mencapai 19,31 juta ton, pemerintah berupaya menjaga produksi tahunan agar mampu melampaui kebutuhan konsumsi nasional.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan luas tanam, optimalisasi produktivitas, serta penguatan cadangan beras pemerintah.

Swasembada beras menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan.

Dengan tidak adanya impor beras sepanjang 2025, pemerintah menargetkan kondisi tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

SHUTTERSTOCK/SURAKIT SAWANGCHIT Ilustrasi beras.

Selain itu, penguatan sistem pangan juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan global.

Amran menegaskan, upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki dampak lebih luas.

“Ketahanan pangan yang kita bangun hari ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga memberi dampak bagi dunia,” katanya.

Tantangan produksi ke depan

Meski tren produksi menunjukkan penguatan, sejumlah tantangan tetap perlu diantisipasi. Penurunan produksi pada Maret 2026 menunjukkan bahwa faktor musiman dan dinamika luas panen masih menjadi variabel penting dalam menentukan produksi beras.

Selain itu, potensi penurunan luas panen pada periode April–Juni 2026 yang diperkirakan mencapai 3,16 juta hektare atau turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya juga menjadi perhatian.

Namun demikian, peningkatan produksi secara kumulatif menunjukkan bahwa sistem produksi nasional masih mampu menjaga stabilitas pasokan.

Di sisi global, peningkatan produksi di sejumlah negara serta kebijakan swasembada pangan di berbagai negara juga menjadi faktor yang akan memengaruhi keseimbangan pasar beras ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sudaryono menyebut sikap anti impor beras Presiden Prabowo Subianto sudah muncul sejak 2004.

Saat itu, Prabowo menjabat Ketua Umum HKTI dan belum berada di pemerintahan.

“Bahwa cita-cita tidak impor beras, sikap anti-impor beras itu memang sudah ditunjukkan Ketua Umum HKTI, sejak beliau menjadi Ketua Umum HKTI tahun 2004, sudah bersikap anti dan tidak boleh impor beras lagi,” kata Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sikap tersebut kemudian diwujudkan saat Prabowo menjabat Presiden. Pemerintah menyatakan tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2025.

Prabowo juga mengumumkan capaian swasembada beras pada awal Januari 2026.

Selain beras, impor jagung untuk pakan juga dihentikan. Pemerintah menekan ketergantungan pada pasokan luar negeri.

“Yang dulu impor, kita kurangi-kurangi impornya,” tutur Sudaryono.

Kebijakan ini diikuti dorongan pada produksi dalam negeri. Pemerintah menargetkan peningkatan output komoditas pangan.

Sektor gula menjadi salah satu fokus. Pemerintah menerima masukan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia untuk menekan impor.

Impor gula konsumsi ditutup. Produksi nasional didorong untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Sehingga kita bisa dorong produksi gula kita, nasional kita, betul-betul bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita, dan mensejahterakan petani kita,” ujarnya.

Sudaryono menilai konsistensi Prabowo terlihat dari kebijakan yang diambil. Ia menyebut komitmen tersebut berpihak pada petani.

Pemerintah juga menerbitkan sejumlah produk hukum untuk melindungi sektor pertanian.

“Presiden kita bersama dengan rakyat, Presiden Prabowo bersama dengan petani, dan apapun yang baik bagi petani, apapun yang baik bagi pangan, apapun yang baik untuk menjamin ketahanan dan ketersediaan pangan, presiden pasti tempuh semua,” kata dia.