Presiden Prabowo Subianto bercerita pernah menemui Aburizal Bakrie beberapa tahun lalu untuk meminta pemerintah tidak mengimpor beras ketika petani dalam negeri akan memasuki masa panen.

Prabowo mengatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya menjabat ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Aburizal masih menjabat Menko Bidang Perekonomian pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Prabowo, impor beras pada saat musim panen berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani dan membuat mereka kesulitan memperoleh keuntungan.

"Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI menghadap dan saya mengimbau janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal," ujar Prabowo dalam dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6).

pem

Saat itu, sambung Prabowo, terdapat pandangan dari sejumlah kalangan yang menilai RI tidak perlu terlalu mempertahankan produksi pangan domestik apabila negara lain dinilai mampu menghasilkan beras dengan biaya lebih murah dan produktivitas lebih tinggi.

Prabowo mengaku terkejut mendengar pandangan tersebut. Menurutnya, salah seorang penasihat pemerintah ketika itu bahkan menyebut Indonesia lebih baik membeli beras dari Vietnam apabila petani negara tersebut dianggap lebih efisien dibanding petani Indonesia.

"Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar mengatakan, untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam," ujarnya.

Menurut Prabowo, pandangan tersebut mengabaikan tujuan utama pembangunan nasional, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk petani, nelayan, dan kelompok pekerja lainnya.

Ia mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak sekadar bertujuan membangun negara, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak melalui akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan penghasilan yang memadai.

"Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera. Agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera," ujarnya.

Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus mencermati perkembangan kebijakan Amerika Serikat (AS), termasuk kelanjutan agreement on reciprocal trade (ART) RI-AS.

Pernyataan itu dikeluarkan merespons putusan Presiden AS Donald Trump yang baru mengumumkan tarif global sebesar 10 persen.

"Sehubungan dengan dinamika yang terjadi di Amerika Serikat, utamanya terkait kelanjutan agreement on reciprocal trade RI-AS, pada prinsipnya Indonesia akan mengamati terus kondisi terkini yang berkembang," kata Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2).

Haryo mengatakan, kelanjutan ART tetap bergantung pada keputusan kedua belah pihak.

Terhadap perjanjian itu, Indonesia juga masih memerlukan proses ratifikasi dan perjanjian tersebut belum langsung berlaku.

Sementara bagi AS, kata Haryo, perlu proses yang sama di negaranya dengan adanya perkembangan terbaru.

"Akan ada pembicaraan selanjutnya antar kedua pihak terhadap segala keputusan yang diambil dan Indonesia akan tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional ke depannya," ujarnya.

Trump sebelumnya mengumumkan akan mengenakan tarif global 10 persen untuk menggantikan bea darurat yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Tarif tersebut rencananya akan berlangsung paling lama 150 hari atau sekitar 5 bulan.

Pernyataan tersebut diumumkan Trump pada Jumat (20/2). Dia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Mahkamah Agung AS yang membatalkan penetapan tarif sebelumnya.

Trump menyebut, keputusan Mahkamah Agung AS 'sangat mengecewakan', hingga akhirnya dia mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen pada impor global.

Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus mencermati perkembangan kebijakan Amerika Serikat (AS), termasuk kelanjutan agreement on reciprocal trade (ART) RI-AS.

Pernyataan itu dikeluarkan merespons putusan Presiden AS Donald Trump yang baru mengumumkan tarif global sebesar 10 persen.

"Sehubungan dengan dinamika yang terjadi di Amerika Serikat, utamanya terkait kelanjutan agreement on reciprocal trade RI-AS, pada prinsipnya Indonesia akan mengamati terus kondisi terkini yang berkembang," kata Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2).

Haryo mengatakan, kelanjutan ART tetap bergantung pada keputusan kedua belah pihak.

Terhadap perjanjian itu, Indonesia juga masih memerlukan proses ratifikasi dan perjanjian tersebut belum langsung berlaku.

Sementara bagi AS, kata Haryo, perlu proses yang sama di negaranya dengan adanya perkembangan terbaru.

"Akan ada pembicaraan selanjutnya antar kedua pihak terhadap segala keputusan yang diambil dan Indonesia akan tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional ke depannya," ujarnya.

Trump sebelumnya mengumumkan akan mengenakan tarif global 10 persen untuk menggantikan bea darurat yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Tarif tersebut rencananya akan berlangsung paling lama 150 hari atau sekitar 5 bulan.

Pernyataan tersebut diumumkan Trump pada Jumat (20/2). Dia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Mahkamah Agung AS yang membatalkan penetapan tarif sebelumnya.

Trump menyebut, keputusan Mahkamah Agung AS 'sangat mengecewakan', hingga akhirnya dia mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen pada impor global.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk satuan tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mempercepat dan mengawal program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Rapat pertama pembahasan satgas ini telah dilakukan pada Rabu (22/10) di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Kemudian ada juga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin.

"Satgas ini merupakan arahan Bapak Presiden. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi, mengonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat," ujar Airlangga di Kantornya, kemarin.

Airlangga menyebutkan ada tiga kelompok kerja (pokja) yang dibentuk. Pertama, terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah.

Pokja kedua, percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau di bottlenecking (penyelesaian hambatan). Pokja ketiga, percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.

"Program pemerintah yang dibahas dan menjadi fokus dari pelaksanaan tugas, antara lain program paket ekonomi yang 8+5, program stimulus ekonomi di 2026, terkait juga dengan program lanjutan insentif fiskal, debottlenecking terhadap non-tariff barrier dan isu per komoditas, per sektor, dan hambatan lainnya," jelasnya.

Airlangga melanjutkan, program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG, Koperasi Merah Putih, KNMP (Kampung Nelayan Merah Putih), dan program utama di kementerian yang anggarannya besar juga akan menjadi fokus tim pokja.

"Pokja akan bekerja secara berkala dan hari ini adalah dimulai dengan dihadiri oleh para menteri dan kuorum. Dan oleh karena itu seluruh dari hasil pembicaraan hari ini akan segera ditindak lanjuti," pungkasnya.