Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan 100 gudang baru milik Perum Bulog senilai Rp5 triliun untuk mengantisipasi lonjakan produksi beras nasional. Gudang berteknologi baru itu diklaim mampu menyimpan beras hingga dua tahun tanpa penurunan kualitas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kapasitas gudang eksisting saat ini sudah kewalahan menampung peningkatan stok beras yang terus melonjak. Hingga saat ini, beras yang disimpan di Perum Bulog mencapai 4,9 juta ton.

“Kita kewalahan mengenai gudang. Oleh karena itu sudah keluar Perpres. Dananya sudah ada lama, tapi Perpres sudah jadi, sudah sampai 2 minggu. Kita kerja cepat, akan dibangun 100 titik gudang Bulog yang baru untuk mendukung stok beras yang terus-menerus meningkat,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, produksi beras diproyeksikan terus naik, bahkan di tengah musim kemarau, seiring kesiapan infrastruktur seperti pompanisasi. Nantinya, 100 gudang baru tersebut akan dilengkapi teknologi penyimpanan mutakhir yang memungkinkan beras bertahan lebih lama dibandingkan metode konvensional.

“Anggaran totalnya Rp5 triliun di 100 [gudang]. Dan ini gudangnya ini sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemarin Kepala BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] mengatakan ini bisa tahan selama 2 tahun. Jadi beras bisa tahan selama 2 tahun,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan teknologi tersebut merupakan hasil kerja sama dengan BRIN dan akan diadopsi secara bertahap di gudang baru.

“Bahwa ada temuan dari BRIN. Di mana empat bulan yang lalu kami sudah buat MoU kerja sama dengan BRIN, dan teknologi itu nanti akan kita adopsi untuk kita terapkan di gudang yang baru. Ah, teknologi itu bisa mampu memelihara beras bisa di gudang itu lebih dari, hampir sampai mencapai dua tahun,” ungkap Rizal saat ditemui seusai rakortas.

Menurutnya, teknologi ini memungkinkan penyimpanan beras tanpa proses fumigasi atau penggunaan bahan kimia tambahan, sehingga kualitas beras lebih terjaga.

“Tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya. Sehingga beras itu akan semakin sehat, semakin higienis, dan lebih layak untuk dikonsumsi. Karena tidak menggunakan campuran-campuran kimia dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Rizal menambahkan, pembangunan gudang baru akan tersebar di seluruh Indonesia, dengan 52 lokasi berada di lahan milik Bulog dan 48 lokasi lainnya merupakan hibah dari pemerintah daerah (Pemda). Secara keseluruhan, total kapasitas tambahan dari 100 gudang Bulog ini diperkirakan mencapai 900.000 ton.

Dia menilai tingginya minat pemda untuk menyediakan lahan gudang mencerminkan lonjakan produksi pangan, khususnya beras, yang mulai melampaui kapasitas penyimpanan di daerah.

“Pemda-pemda itu juga pengin punya gudang Bulog tambahan. Karena mereka sadar bahwa produksi pangan kita sangat meningkat khususnya beras. Jadi overload-lah rata-rata,” ujarnya.

Adapun, pembangunan 100 gudang tersebut telah diputuskan dalam rakortas dan siap dieksekusi dalam waktu dekat oleh BUMN Karya setelah penandatanganan final.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp5 triliun untuk memperkuat infrastruktur pembangunan gudang milik Perum Bulog.

Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 (Perpres 14/2026) tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Beleid yang ditetapkan pada 11 Maret 2026 itu menyatakan penyediaan infrastruktur pascapanen menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Asta Cita kedua, yakni mendorong kemandirian melalui swasembada pangan.

Kepala Negara RI itu berharap langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan melalui penguatan cadangan pangan pemerintah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sewa gudang serta mendorong pemerataan infrastruktur pascapanen di seluruh wilayah.

Pada Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan kegiatan infrastruktur pascapanen (IPP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.

“Dalam rangka percepatan pelaksanaan penyediaan IPP,Perum Bulog menggunakan dana investasi pemerintah nonpermanen untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 paling tinggi sebesar Rp5 triliun yang harus dikembalikan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” demikian bunyi Pasal 20 ayat (2), seperti dikutip pada Minggu (19/4/2026).

Mengacu Pasal 3, penguatan IPP mencakup sarana dan prasarana pengadaan, pengelolaan, penyaluran, hingga pelayanan. Fasilitas pengadaan difokuskan pada kegiatan awal seperti pengeringan padi dan jagung, penggilingan padi, serta pengolahan beras beserta turunannya.

Adapun, sarana pengelolaan diarahkan untuk penyimpanan berbagai komoditas pangan, mulai dari biji-bijian, hortikultura, hingga daging, yang dilengkapi dengan sistem mekanisasi dan otomatisasi, baik dalam bentuk gudang khusus maupun multifungsi. Selain itu, sarana penyaluran ditujukan untuk mengatur arus distribusi, memperlancar akses, dan memastikan pemerataan pasokan pangan secara nasional.

Kemudian, sarana pelayanan berfungsi sebagai pendukung operasional dan teknis guna memastikan seluruh sistem infrastruktur pangan dapat berjalan secara optimal. Nantinya, penyediaan IPP dilakukan melalui renovasi/revitalisasi, pembangunan prasarana, penambahan sarana, dan/atau pembelian.

Selain itu, pemilihan penyedia jasa konsultan dalam proyek infrastruktur pangan ini mencakup konsultan perencana, pengawas, manajemen proyek, hingga manajemen konstruksi. Skemanya, proses pemilihan penyedia jasa konsultan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung berdasarkan keputusan direksi dengan mengutamakan BUMN atau anak usahanya sesuai bidang usaha.

Namun jika tidak dilakukan kepada BUMN, penunjukan langsung dapat diberikan kepada konsultan yang memiliki kinerja minimal baik dan berpengalaman bekerja sama dengan Perum Bulog.

Di samping itu, BUMN maupun anak usahanya dapat menjalankan proyek secara mandiri atau melalui kerja sama operasi dengan pihak lain, dengan tetap memprioritaskan penggunaan penyedia jasa lokal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan stok beras nasional hingga 4,9 juta ton mendorong pemerintah mempercepat pembangunan gudang baru. Teknologi penyimpanan modern dari BRIN disiapkan agar beras bisa bertahan hingga dua tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, teknologi tersebut akan diterapkan di 100 gudang baru Perum Bulog. Penerapan dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur dan anggaran.

“Gudang ini akan mengikuti perkembangan teknologi. Kepala BRIN menyampaikan beras bisa bertahan sampai dua tahun dengan teknologi yang diterapkan di gudang,” kata Zulkifli, Rabu (22/4/2026).

Pembangunan gudang menjadi respons atas peningkatan produksi beras, termasuk dari program pompanisasi saat musim kemarau. Kapasitas gudang yang ada saat ini dinilai mulai tertekan.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5triliun untuk pembangunan 100 titik gudang. Kebijakan ini diperkuat melalui Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, implementasi teknologi tidak dilakukan sekaligus. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kondisi lapangan di masing-masing wilayah.

“Implementasinya bertahap. Harapannya seluruh gudang baru bisa menggunakan teknologi tersebut, tetapi kami menyesuaikan dengan kebutuhan biaya dan kesiapan teknis di lapangan,” kata Rizal.

Sebaran gudang mencakup 26 kantor wilayah Bulog dan 92 kabupaten atau kota. Lokasi diprioritaskan untuk daerah 3T, sentra produksi, dan wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan.

“Sebaran gudang mengikuti arahan Presiden, dengan prioritas wilayah 3T dan daerah produksi pangan yang belum memiliki fasilitas memadai,” kata Rizal.

Selain gudang, pemerintah juga membangun fasilitas pascapanen seperti dryer, rice milling unit, dan pengemasan. Infrastruktur ini difokuskan di daerah dengan produksi tinggi.

Total tambahan kapasitas dari pembangunan gudang diperkirakan mencapai 900.000 ton. Setiap gudang memiliki kapasitas antara 1.000 ton hingga 3.500 ton.

“Total kapasitas tambahan dari pembangunan ini sekitar 900.000 ton,” kata Rizal.

Sebanyak 52 gudang akan dibangun di lahan milik Bulog dan 48 lainnya berasal dari hibah pemerintah daerah. Proyek ini telah melalui studi kelayakan dan dinyatakan siap masuk tahap konstruksi.

Pemerintah menargetkan pembangunan segera dimulai setelah penandatanganan final. Proyek ini akan melibatkan BUMN karya sebagai pelaksana.

harga yang belum cocok karena kalau kualitas mereka sudah oke, tidak ada masalah

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan rencana ekspor beras Indonesia ke Malaysia masih dalam tahap negosiasi dan belum mencapai kesepakatan harga.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pembahasan dengan pihak Malaysia sejauh ini masih berfokus pada aspek harga.

“Kemarin kami hanya nego untuk harga. Nah, harga yang belum cocok karena kalau kualitas mereka sudah oke, tidak ada masalah. Tinggal harga yang menurut kami agar dinaikkan lagi karena harganya terlalu rendah,” kata Ahmad Rizal di Jakarta, Rabu.

Ia menyebut pihak Malaysia mengajukan harga di bawah Rp10.000 per kilogram (kg), sementara Bulog menginginkan harga yang lebih tinggi sesuai kualitas beras yang ditawarkan.

“Mereka menawar (harga) di bawah Rp10.000 per kg,” ujarnya.

Menurut dia, harga yang diajukan Indonesia berada pada kisaran Rp13.000 per kg hingga Rp14.000 per kg karena beras yang ditawarkan masuk kategori premium.

Ia menjelaskan beras yang ditawarkan ke Malaysia juga memiliki kualitas premium dengan tingkat butir patah sekitar 5 persen.

Sementara itu, beras premium lokal dengan tingkat butir patah sekitar 15 persen di pasar domestik saat ini berada di kisaran Rp14.900 per kg.

Ahmad menegaskan Bulog tidak akan menyepakati harga yang dinilai akan merugikan.

"Kalau (harga yang ditawarkan) segitu kan enggak mungkin, masa kita subsidi ke negara lain kan enggak mungkin," ucapnya.

Menurut dia, harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di dalam negeri sudah mencapai Rp12.500 per kg sehingga penawaran di bawah Rp10.000 per kg dinilai terlalu rendah.

Ahmad mengatakan rencana ekspor beras ke Malaysia masih terus dibahas, termasuk volume final dan skema kerja sama. Ia menyebut minat awal Malaysia terhadap beras Indonesia mencapai sekitar 200 ribu ton.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga mengatakan pembahasan ekspor beras dengan Malaysia masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan final.

Ia menambahkan pembahasan teknis ekspor beras ke Malaysia ditangani bersama staf khusus Kementerian Pertanian dan Perum Bulog, sementara pemerintah akan terus mengkaji kelanjutan rencana tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan stabilitas pasokan dalam negeri.

“Masih sementara nego, nego harga,” ujar Amran.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Teknologi itu bisa mampu memelihara beras di gudang hampir sampai dua tahun tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog akan mengadopsi teknologi hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan kualitas penyimpanan beras di gudang baru.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan teknologi tersebut memungkinkan beras disimpan hingga sekitar dua tahun tanpa menggunakan bahan kimia.

“Teknologi itu bisa mampu memelihara beras di gudang hampir sampai dua tahun tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya,” kata Ahmad usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan teknologi tersebut dikembangkan melalui kerja sama antara Bulog dan BRIN yang telah dilakukan beberapa bulan terakhir.

Menurut dia, penggunaan teknologi tersebut akan membuat beras yang disimpan menjadi lebih sehat dan higienis.

“Sehingga beras itu akan semakin sehat, semakin higienis, dan lebih layak untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan campuran kimia,” ujarnya.

Ahmad mengatakan teknologi tersebut akan diterapkan secara bertahap pada gudang-gudang baru yang sedang disiapkan pemerintah.

“Nanti kita bertahap, harapannya nanti bisa 100 (titik) semuanya,” ucapnya.

Selain pada gudang baru, Bulog juga berencana melakukan renovasi gudang lama dengan teknologi serupa guna meningkatkan kualitas penyimpanan beras nasional.

Ia menilai inovasi tersebut merupakan hasil karya anak bangsa yang perlu dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Potensi ini hasil kreasi anak bangsa Indonesia sendiri, ini harus kita wujudkan,” tutur Ahmad.

Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan sebanyak 100 titik pembangunan infrastruktur pascapanen telah rampung ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional.

Ia menyebut penetapan tersebut mencakup seluruh tahapan perencanaan, termasuk studi kelayakan dan pertimbangan teknis di masing-masing wilayah.

Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pendekatan berbasis tipologi wilayah agar sesuai dengan potensi komoditas di daerah, termasuk penyediaan gudang di wilayah kepulauan serta fasilitas pengolahan di sentra produksi pangan.

Langkah penguatan infrastruktur pascapanen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi penanganan hasil pertanian sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen (IPP) telah disetujui pemerintah, dengan target kapasitas mencapai sekitar 900.000 ton guna memperkuat cadangan pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan persetujuan tersebut diberikan dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan dan dihadiri Menteri Pertanian serta Menteri Perdagangan.

“Ada 100 titik pembangunan IPP sudah disetujui. Selanjutnya kami akan melanjutkan proses administrasi seperti studi kelayakan dan teknis,” ujarnya usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pembangunan IPP akan tersebar di 26 kantor wilayah Bulog dan mencakup 92 kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah mendapatkan lebih dari satu fasilitas sesuai kebutuhan dan potensi produksi.

Rizal menjelaskan seluruh tahapan awal, mulai dari studi kelayakan, pertimbangan teknis Kementerian Pertanian, hingga asesmen dari BUMN, telah rampung sepenuhnya.

“Studi kelayakan, pertek, dan asesmen sudah 100%,” katanya.

Adapun, jenis infrastruktur yang dibangun bervariasi, mulai dari gudang berkapasitas 1.000 ton hingga 3.500 ton, hingga fasilitas tambahan seperti pengering (dryer), rice milling unit (RMU), dan fasilitas pengemasan di daerah dengan produksi tinggi.

Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan potensi wilayah, terutama di sentra produksi pangan seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, pembangunan juga menyasar wilayah terpencil dan daerah tertinggal, termasuk Pulau Morotai dan Natuna, untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.

“Tujuannya memastikan masyarakat di daerah terpencil memiliki stok pangan dan tidak bergantung pada faktor cuaca,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan daerah yang belum memiliki gudang Bulog untuk pemerataan infrastruktur.

Dari sisi pendanaan, proyek ini didukung dana sebesar Rp5 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026.

Dana tersebut bersumber dari investasi pemerintah nonpermanen yang harus dikembalikan oleh Bulog setelah memperoleh pendanaan lanjutan.

Pendanaan berasal dari optimalisasi dana pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 dan penggunaannya dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Kementerian Keuangan.

“Untuk anggaran sudah terdukung oleh Kementerian Keuangan,” kata Rizal.

Pembangunan IPP ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada sewa gudang, serta memperkuat stabilitas pasokan pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan nasional mengalami tren kenaikan pada Rabu (22/4/2026) dengan kenaikan terjadi paling signifikan pada bawang, cabai, hingga minyak.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia pukul 09.54 WIB, kenaikan paling mencolok terjadi pada bawang merah dan bawang putih ukuran sedang.

Harga bawang merah ukuran sedang melonjak 16,43% ke Rp54.200 per kilogram, sedangkan harga bawang putih ukuran sedang naik 12,39% ke Rp44.900 per kilogram.

Selanjutnya, harga beras untuk semua jenis juga mengalami kenaikan dengan beras kualitas bawah I naik 2,41% ke Rp14.900 per kilogram dan beras kualitas bawah II naik 4,12% ke Rp15.150 per kilogram.

Senada, harga beras kualitas medium I naik 0,31% ke Rp16.100 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas medium II turun 0,63% ke Rp15.800 per kilogram.

Kemudian, harga beras kualitas super I turun 1,44% menjadi Rp17.100 per kilogram dan beras kualitas super II naik 1,19% ke Rp17.050 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada gula pasir premium yang naik 1,24% ke Rp20.450 per kilogram, sedangkan harga gula pasir lokal naik 0,78% menjadi Rp19.300 per kilogram.

Selain itu, minyak goreng curah juga naik 3,46% ke Rp20.950 per kilogram, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek 1 melonjak 6,62% ke Rp24.950 per kilogram dan minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 3,56% ke Rp23.250 per kilogram.

Bahan pangan lain yang turut mengalami lonjakan harga adalah cabai, dengan cabai merah besar melonjak 9,71% ke Rp50.300 per kilogram, cabai merah keriting berada di Rp54.900 per kilogram atau meroket 21,86%.

Sementara itu, cabai rawit hijau turun 11,46% menjadi Rp44.800 per kilogram dan cabai rawit merah naik hingga 8,17% ke Rp82.100 per kilogram. Ada pula cabai merah besar naik 0,65% ke Rp46.300 per kilogram.

Di sisi lain, harga protein hewani kompak turun dengan daging ayam ras segar turun 2,94% menjadi Rp39.650 per kilogram, daging sapi kualitas 1 tercatat Rp141.500 per kilogram atau turun 4,26%, dan daging sapi kualitas 2 turun 3,65% ke Rp134.750 per kilogram.

Sementara itu, harga telur ayam ras segar turut mengalami kenaikan 11,73% ke Rp36.200 per kilogram.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menyatakan stok beras nasional valid sehingga laporan pemerintah dapat dipercaya karena telah melalui verifikasi langsung di lapangan.

"Jadi, data yang disampaikan pemerintah, baik Kementerian Pertanian maupun Bulog itu benar adanya," ujar Hermanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut merujuk pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke gudang Perum Bulog di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4).

Dalam kunjungan itu, Presiden Prabowo mendapati kondisi gudang yang penuh beras dengan kapasitas 7.000 ton.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa sidak tersebut mengonfirmasi data cadangan pangan yang selama ini diumumkan pemerintah sekaligus membantah keraguan terhadap swasembada pangan nasional.

"Kalau sidak itu peninjauan mendadak, tidak dibuat-buat. Hasil sidak Presiden menunjukkan gudang memang terisi penuh. Jadi, kunjungan Presiden ke gudang Bulog itu istilahnya memverifikasi,” katanya.

Menurut Hermanto, sangat berisiko bagi pemerintah untuk memanipulasi data pangan karena dampaknya akan langsung terasa di masyarakat.

Oleh karena itu, ia meyakini angka stok beras yang disampaikan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia juga menjelaskan angka cadangan beras sebesar 4,8 juta ton bukanlah angka yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil perhitungan yang terukur.

Stok tersebut berasal dari akumulasi cadangan sebelumnya, dikurangi penyaluran serta ditambah hasil panen yang berlangsung sejak awal 2026.

"Hingga April ini panen masih terus berjalan. Artinya, stok beras akan terus bertambah, terutama memasuki puncak panen April-Mei dan akan kembali meningkat pada musim panen berikutnya di Agustus-September," katanya.

Ia juga memaparkan mekanisme pengelolaan stok oleh Bulog yakni saat musim panen, menyerap gabah atau beras dari petani untuk memperkuat cadangan.

Sebaliknya, ketika pasokan di pasar menurun, Bulog melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Dengan kondisi stok yang mencapai 4,8 juta ton, Hermanto menilai peluang Indonesia untuk tidak melakukan impor beras pada 2026 ini cukup besar.

Namun, ia mengingatkan bahwa hal tersebut tetap bergantung pada faktor iklim.

"Kalau iklim tidak ekstrem, misalnya tidak terjadi El Nino yang parah, maka peluang kita tidak impor sangat terbuka. Apalagi masih ada panen di Agustus yang bisa menambah cadangan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai sidak Presiden Prabowo menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap data pangan nasional, sekaligus menjawab keraguan terkait capaian swasembada pangan.

"Dengan sidak itu, Presiden memverifikasi langsung kondisi di lapangan. Ini penting untuk membantah keraguan publik terhadap ketersediaan beras dan upaya swasembada pangan," katanya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap capaian dan catatan strategis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025. Pemeriksaan menyoroti ketahanan pangan dan pembangunan manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan hal tersebut saat penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada pimpinan DPR di Jakarta, Selasa (21/4/2026). “Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas K/L/BUMN untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi,” kata Isma.

Pada sektor ketahanan pangan, BPK mencatat produksi beras 2025 mencapai 34,71 juta ton atau meningkat 13,36 persen dibanding 2024. Pemerintah juga menyerap 3 juta ton beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah tanpa impor.

Meski pemerintah mencatat capaian positif, BPK menilai penguatan koordinasi dan sistem data masih menjadi pekerjaan rumah. BPK merekomendasikan Menko Pangan mempercepat penyusunan Rencana Pangan Nasional 2025–2029 serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi.

BPK juga meminta kementerian dan lembaga terkait menyempurnakan sistem informasi agar terbentuk ekosistem data pangan yang terintegrasi. Selain itu, perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi riil serta didukung infrastruktur irigasi.

Pada sektor pembangunan manusia, BPK mencatat upaya percepatan penanganan tuberkulosis mulai berjalan di daerah. Pemerintah daerah menjadikan indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC sebagai target program.

BPK menilai desain kebijakan masih perlu diperkuat, terutama dalam koordinasi lintas sektor. Menko PMK diminta menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Dalam bidang kesehatan, BPK merekomendasikan penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kemendagri untuk memperjelas mekanisme kapitasi di fasilitas kesehatan daerah 3T. Sementara di sektor pendidikan, peningkatan pemanfaatan data Dapodik menjadi fokus untuk mendukung kebijakan daerah.

Selain itu, IHPS II 2025 juga memuat pemeriksaan sektor energi, pupuk, hingga kinerja BUMN. Ketua BPK menyebut pemeriksaan investigatif menemukan indikasi kerugian negara Rp274,6 miliar dan nilai kerugian negara Rp6,8 triliun.

IHPS II 2025 merangkum 685 laporan hasil pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, BPK mencatat potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp42,87 triliun melalui pengungkapan kerugian, potensi kerugian, serta ketidakefisienan anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan sejumlah catatan berupa rekomendasi atas sederet persoalan dan juga capaian positif dari kebijakan pangan nasional.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026). Rapat paripurna itu antara lain beragendakan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2025 oleh BPK RI.

Dalam paparannya, Isma Yatun menjelaskan bahwa pada pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan, BPK mencatat sejumlah capaian positif. Salah satunya adalah produksi beras pada 2025 mencapai 34,71 juta ton atau meningkat 13,36% dibandingkan 2024.

“...dan kebijakan Serap Gabah tahun 2025 berhasil menyerap beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah sebanyak 3 juta ton tanpa impor,” ungkapnya.

Di sisi lain, BPK menemukan sejumlah persoalan mendasar yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan pangan nasional.Pertama, jelas Isma Yatun, adalah sistem data dan informasi pangan dinilai belum optimal dalam mendukung pengambilan keputusan. Dia memerinci informasi dalam sistem pangan dan gizi masih belum lengkap dan terintegrasi.

Atas temuan ini, BPK merekomendasikan kepada menteri koordinator bidang pangan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pembangunan sistem data yang lebih terstruktur.

Selain itu, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum diminta menyempurnakan sistem informasi masing-masing guna mewujudkan ekosistem data pangan yang terintegrasi dan dapat saling berbagi pakai.

“Yangkedua, dokumen perencanaan strategis belum sepenuhnya tersedia,” sambung Isma Yatun.

Dia menjelaskan bahwa BPK mencatat Rencana Pangan Nasional (RPN) serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RANPG) periode 2025–2029 belum ditetapkan pemerintah. Untuk itu, menteri koordinator bidang pangan didorong segera mempercepat penetapan kedua dokumen tersebut sebagai acuan kebijakan lintas sektor.

Ketiga, dia mengungkapkan, masih terdapat kelemahan dalam perencanaan dari sisi desain kebijakan ketersediaan pangan, khususnya terkait program ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. BPK menilai perencanaan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan riil dan kesesuaian lahan.

Untuk itu, menteri pertanian direkomendasikan menyusun perencanaan berbasis kondisi aktual lahan serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, terutama dalam aspek dukungan infrastruktur irigasi.

“BPK merekomendasikan menteri pertanian untuk menetapkan perencanaan berdasarkan kebutuhan dan kondisi real lahan serta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait irigasi,” tegas Isma Yatun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar IPB University, Prof. Hermanto Siregar menegaskan bahwa stok beras nasional yang dilaporkan pemerintah dapat dipercaya dan telah melalui verifikasi langsung di lapangan.

Pernyataan tersebut merujuk pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke gudang Perum Bulog di Magelang pada Sabtu (18/4) kemarin. Dalam kunjungan itu, Presiden Prabowo mendapati kondisi gudang yang penuh beras dengan kapasitas 7 ribu ton.

“Jadi data yang disampaikan pemerintah, baik Kementerian Pertanian maupun Bulog itu benar adanya,” ujar Hermanto, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa sidak tersebut mengonfirmasi data cadangan pangan yang selama ini diumumkan pemerintah sekaligus membantah keraguan terhadap Swasembada Pangan Nasional.

“Kalau sidak itu kan peninjauan mendadak, tidak dibuat-buat. Hasil sidak Presiden menunjukkan gudang memang terisi penuh. Jadi kunjungan Presiden ke gudang Bulog itu istilahnya memverifikasi,” katanya.

Menurutnya, sangat berisiko bagi pemerintah untuk memanipulasi data pangan karena dampaknya akan langsung terasa di masyarakat. Oleh karena itu, ia meyakini angka stok beras yang disampaikan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Hermanto menjelaskan bahwa angka cadangan beras sebesar 4,8 juta ton bukanlah angka yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil perhitungan yang terukur. Stok tersebut berasal dari akumulasi cadangan sebelumnya, dikurangi penyaluran, serta ditambah hasil panen yang berlangsung sejak awal 2026.

“Hingga April ini panen masih terus berjalan. Artinya, stok beras akan terus bertambah, terutama memasuki puncak panen April–Mei, dan akan kembali meningkat pada musim panen berikutnya di Agustus–September,” jelasnya.

Ia juga memaparkan mekanisme pengelolaan stok oleh Bulog. Saat musim panen, Bulog melakukan penyerapan gabah atau beras dari petani untuk memperkuat cadangan. Sebaliknya, ketika pasokan di pasar menurun, Bulog melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Dengan kondisi stok yang mencapai 4,8 juta ton, Hermanto menilai peluang Indonesia untuk tidak melakukan impor beras pada tahun ini cukup besar. Namun, ia mengingatkan bahwa hal tersebut tetap bergantung pada faktor iklim.

“Kalau iklim tidak ekstrem, misalnya tidak terjadi El Nino yang parah, maka peluang kita tidak impor sangat terbuka. Apalagi masih ada panen di Agustus yang bisa menambah cadangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai sidak Presiden menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap data pangan nasional, sekaligus menjawab keraguan terkait capaian swasembada pangan.

“Dengan sidak itu, Presiden memverifikasi langsung kondisi di lapangan. Ini penting untuk membantah keraguan publik terhadap ketersediaan beras dan upaya swasembada pangan,” pungkasnya.

Bisnis, JAKARTA — Klaim surplus beras dan target swasembada pangan pada 2026 menghadapi tekanan serius dari lonjakan biaya energi dan ketidakefisienan rantai pasok, yang membuat harga beras tetap bergejolak di tengah produksi yang melimpah.

Pemerintah menyatakan optimisme tinggi terhadap ketahanan pangan nasional, seiring proyeksi surplus sejumlah komoditas strategis.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan, Sam Herodian memaparkan bahwa hingga Juni 2026, Indonesia diperkirakan swasembada delapan komoditas, termasuk beras dengan surplus 15.893 ton serta jagung 4.757 ton, bahkan sebagian telah memasuki pasar ekspor seperti daging dan telur ayam.

Dia menegaskan kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan penguatan produksi dan cadangan pangan nasional.

Namun, stabilitas harga di tingkat konsumen belum sepenuhnya mengikuti capaian tersebut. Fluktuasi harga beras masih terjadi, menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Untuk meredam gejolak, pemerintah mengerahkan berbagai instrumen, mulai dari pembentukan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan hingga penyaluran beras SPHP sebesar 828.000 ton dengan anggaran Rp4,97 triliun. Program bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat serta Gerakan Pangan Murah juga diperluas.

Langkah ini diperkuat dengan fasilitasi distribusi dari wilayah surplus ke daerah defisit serta pemantauan harga oleh lebih dari 1.000 enumerator di seluruh Indonesia.

Namun, di tingkat lapangan, tantangan utama justru terletak pada ketidaksinkronan kebijakan dengan kebutuhan petani. Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia, Kusnan menilai bantuan pemerintah sering kali belum sesuai dengan kondisi spesifik wilayah, terutama di tengah anomali iklim.

“Seringkali kebijakan pusat seperti alsintan atau benih belum sepenuhnya klik dengan kebutuhan spesifik lahan di daerah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Dia juga menyoroti fenomena harga beras yang tetap tinggi meski produksi mencukupi. Panjangnya rantai distribusi serta tingginya harga gabah di tingkat petani menjadi faktor utama yang mendorong harga di hilir.

Kenaikan Harga BBM

Kondisi harga beras yang masih fluktuatif di tengah surplus pasokan semakin diperparah oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berdampak langsung pada biaya produksi dan distribusi.

Menurut Kusnan, banyak alat mesin pertanian modern bergantung pada BBM nonsubsidi, sehingga kenaikan harga energi otomatis meningkatkan biaya sewa alat mesin pertanian (alsintan) dan operasional petani. Kenaikan biaya ini berisiko menggerus margin petani meski harga gabah sedang tinggi.

“Kenaikan harga jual gabah saat ini seringkali habis untuk menutupi kenaikan biaya input,” ujarnya.

Namun, Sam menegaskan bahwa pemerintah menyatakan telah menyiapkan skema BBM bersubsidi untuk sektor pertanian guna meredam dampak tersebut. Sam Herodian menegaskan bahwa mayoritas petani menggunakan BBM subsidi, sehingga tidak terdampak langsung oleh kenaikan harga.

“Para petani itu umumnya menggunakan bahan bakar bersubsidi, jadi seharusnya tidak mengalami kenaikan harga yang nyata dan langsung,” ujarnya.

Meski demikian, tekanan biaya dinilai tetap signifikan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menyebut kenaikan harga BBM memberikan efek domino terhadap harga beras.

“Kenaikan harga BBM berkontribusi langsung pada kenaikan harga beras melalui peningkatan biaya distribusi dan produksi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kenaikan biaya transportasi dan operasional penggilingan padi mendorong harga beras di pasar, bahkan dapat menambah hingga Rp2.000 per kilogram.

Lebih jauh, tekanan biaya energi memperlihatkan ketergantungan sektor pertanian pada bahan bakar fosil. Kondisi ini membuat rantai pasok beras rentan terhadap gejolak global, termasuk gangguan logistik dan kenaikan harga energi.

Di tengah dorongan transisi energi melalui biodiesel dan alsintan listrik, implementasi di lapangan dinilai belum mampu memberikan dampak cepat bagi petani.

Dengan demikian, keberhasilan swasembada beras tidak hanya ditentukan oleh produksi dan stok, tetapi juga kemampuan mengendalikan biaya dan memperbaiki efisiensi distribusi.

Tanpa pembenahan menyeluruh, surplus produksi berisiko tidak berbanding lurus dengan stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tengah berupaya mempercepat swasembada pangan Indonesia. Usai swasembada beras 2025, kini Prabowo menggenjot target swasembada protein.

Prabowo telah secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025. Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, awal tahun ini (7/1/2026).

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Sebagai bagian dari upaya meyakinkan capaian swasembada beras, Prabowo pun melakukan sidak ke Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang pada Sabtu (18/4/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa sidak dilakukan Prabowo juga guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi cadangan pangan nasional. Sidak juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras di daerah.

Adapun, Kompleks Gudang Bulog Danurejo yang dikunjungi Prabowo terdiri dari 2 unit bangunan dengan total kapasitas 7.000 ton, dan saat ini terisi penuh. Kondisi tersebut menunjukkan kesiapan stok yang baik dalam mendukung kebutuhan di Kota dan Kabupaten Magelang.

“Bapak Presiden juga menekankan bahwa selain ketersediaan, kualitas beras harus terus dijaga, serta distribusinya harus tepat waktu dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Teddy.

Inspeksi juga menurutnya menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Menurut Teddy, di tengah krisis energi BBM dan pangan di berbagai negara, terutama dampak dari konflik di Timur Tengah, Indonesia tetap kuat, aman, dan stabil dari segi ketersediaan barang dan harga.

Target Swasembada

Setelah swasembada beras tercapai, Indonesia menargetkan swasembada protein pada 2026 sebagai langkah menuju kemandirian pangan secara menyeluruh.

Untuk mempercepat upaya tersebut, Presiden Prabowo menerbitkan tiga aturan baru. Salah satunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Aturan ini bertujuan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pascapanen di berbagai wilayah Indonesia.

"Percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur pascapanen, perlu dukungan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah berupa percepatan perizinan/nonperizinan, penyediaan lahan, dan penyelesaian hambatan maupun permasalahan," demikian bunyi dalam Perpres 14/2026.

Pemerintah berharap percepatan ini dapat mengurangi ketergantungan sewa gudang dan mendorong pemerataan ketersediaan infrastruktur paspacapanen di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun, aturan yang kedua tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan Bidang Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa.

Dalam rangka pencapaian program prioritas nasional di bidang swasembada pangan yang memerlukan penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di bidang pertanian.

Melalui Inpres tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Kepala Badan Pengaturan BUMN, serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengambil langkah terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Langkah itu mencakup percepatan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, peningkatan pengelolaan distribusi, pola konsumsi, aksesibilitas pangan, serta penguatan sistem budidaya pertanian berkelanjutan melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah 2026–2029.

Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat cadangan jagung pemerintah, meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada jagung, sekaligus mendongkrak pendapatan petani.

Mengacu laporan Bapanas, cadangan pangan pemerintah (CPP) Per 7 April 2026, dalam bentuk beras telah mencapai 4,6 juta ton dan telah melampaui rekor stok pada tahun sebelumnya yang pernah berada di angka 4,2 juta ton.

Sementara untuk stok CPP lainnya, Bapanas mencatat jagung pakan ada 177.000 ton, minyak goreng 122.000 kiloliter, dan gula konsumsi 48.000 ton. Kemudian daging sapi 8.000 ton, daging kerbau 3.000 ton, daging ayam ras 39 ton, dan telur ayam ras 7 ton.

Ganjalan Swasembada

Di tengah upaya mendorong swasembada pangan tahun ini, sejumlah tantangan juga mengemuka. Guru Besar Ekonomi Pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin, menilai salah satu ancaman utama adalah fenomena El Nino Godzilla, yakni kemarau panjang dengan intensitas sangat kuat.

Ia memperkirakan kondisi tersebut berpotensi melanda Indonesia pada periode April hingga Oktober 2026.

"Swasembada menghadapi tantangan besar tahun ini karena ancaman kekeringan hebat, Godzilla," katanya kepada Bisnis pada Senin (20/4/2026).

Menurutnya, dalam menghadapi kondisi tersebut pemerintah perlu menempuh sejumlah langkah, salah satunya memberi keleluasaan kepada petani untuk menanam benih yang tahan kekeringan atau adaptif terhadap perubahan iklim setelah panen musim rendeng pada April–Mei 2026.

Ia menilai varietas benih, baik yang baru maupun lama, sebenarnya sudah banyak dikembangkan oleh peneliti untuk mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim.

Selain itu, petani juga sebaiknya diberi ruang untuk menanam komoditas palawija dan tidak harus selalu padi. Ia mencontohkan petani dapat mengalihkan tanaman ke jagung, kedelai, atau kacang panjang.

"Kita harus berpikir lebih makro, agar cash-flow usaha tani atau agribisnisnya masih terjaga atau dapat diselamatkan. Toh tidak semua petani ikut program asuransi usaha tani atau asuransi pertanian. Jika petani diharuskan menanam padi pada saat kekeringan, lalu mereka gagal panen, siapa yang mau menanggung?" ujarnya.

Ia juga menjelaskan tidak semua petani memiliki kemampuan maupun akses modal untuk melakukan pompanisasi.

Sementara itu, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menyebut produksi beras Indonesia sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 34,71 juta ton. Namun capaian tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah catatan.

Menurutnya, kenaikan produksi lebih banyak didorong oleh penambahan luas panen sekitar 1,29 juta hektare, bukan oleh peningkatan produktivitas yang hanya sekitar 0,45%.

Selain itu, faktor curah hujan yang berlangsung terus-menerus serta pemusatan sumber daya untuk pengelolaan padi dan jagung sepanjang 2025 juga menjadi perhatian, yang berpotensi memicu penurunan produksi beras pada 2026.

“Potensi penurunan produksi bisa terjadi, antara lain, karena fokus Kementerian Pertanian di 2026 tidak lagi hanya padi dan jagung, tetapi juga ke kedelai, kacang hijau, singkong, dan gula, juga meningkatkan produksi telur dan daging,” ujar Khudori.

Ia menambahkan, Departemen Pertanian Amerika Serikat atau United States Department of Agriculture (USDA) memperkirakan produksi beras Indonesia pada 2026 hanya mencapai 33,6 juta ton, lebih rendah dibandingkan produksi 2025 yang diproyeksikan sekitar 34,1 juta ton.

Kondisi ini dinilai menjadi peringatan bagi pemerintah agar mengantisipasi potensi penurunan produksi.

Sementara itu, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics Indonesia, Eliza Mardian, menilai swasembada pangan yang perlu dikejar adalah swasembada yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Keberlanjutan tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga strategi peningkatan produksi tidak merusak hutan maupun menggusur masyarakat adat.

"Selain itu juga perlu setiap daerah perlu swasembada pangan lokalnya. Ini akan mengurangi ketergantungan terhadap beras. Kita harus memulai strategi percepatan diversifikasi pangan ke pangan lokal agar kita tidak ketergantungan terhadap satu komoditas saja," ujarnya.

Menurutnya, swasembada pangan juga seharusnya lebih banyak digerakkan oleh petani, bukan korporasi. Karena itu, upaya mencapai swasembada perlu menggunakan pendekatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Ia menjelaskan, ada sejumlah prasyarat untuk mewujudkannya. Pertama, adanya jaminan harga yang berkeadilan bagi petani agar mereka termotivasi untuk terus menanam bahkan memperluas lahan jika usaha tani menguntungkan.

Kedua, diperlukan kerja sama antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan.

"Visi swasembada ini juga masih di tataran pemerintah pusat. Pemerintah daerah belum tentu memiliki interest yang sama. Maka dari itu perlu penyamaan visi sampai ke level kabupaten kota," ujarnya.

Ketiga, perlu dorongan inovasi yang melibatkan petani, akademisi, dan sektor swasta untuk menghasilkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus membuat proses produksi lebih efisien.