#30 tag 24jam
Pemerintah Restui 100 Infrastruktur Pascapanen Bulog, Kapasitas Gudang 900.000 Ton
Pemerintah setujui pembangunan 100 infrastruktur pascapanen Bulog dengan kapasitas 900.000 ton untuk memperkuat cadangan pangan nasional. [327] url asal
#beras #perum-bulog #infrastruktur-pascapanen #bulog #kapasitas-gudang #cadangan-pangan #pembangunan-ipp #studi-kelayakan #gudang-bulog #ketahanan-pangan #sentra-produksi-pangan #gudang-berkapasitas
(Bisnis.Com - Ekonomi) 22/04/26 15:43
v/199276/
Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen (IPP) telah disetujui pemerintah, dengan target kapasitas mencapai sekitar 900.000 ton guna memperkuat cadangan pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan persetujuan tersebut diberikan dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan dan dihadiri Menteri Pertanian serta Menteri Perdagangan.
“Ada 100 titik pembangunan IPP sudah disetujui. Selanjutnya kami akan melanjutkan proses administrasi seperti studi kelayakan dan teknis,” ujarnya usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Pembangunan IPP akan tersebar di 26 kantor wilayah Bulog dan mencakup 92 kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah mendapatkan lebih dari satu fasilitas sesuai kebutuhan dan potensi produksi.
Rizal menjelaskan seluruh tahapan awal, mulai dari studi kelayakan, pertimbangan teknis Kementerian Pertanian, hingga asesmen dari BUMN, telah rampung sepenuhnya.
“Studi kelayakan, pertek, dan asesmen sudah 100%,” katanya.
Adapun, jenis infrastruktur yang dibangun bervariasi, mulai dari gudang berkapasitas 1.000 ton hingga 3.500 ton, hingga fasilitas tambahan seperti pengering (dryer), rice milling unit (RMU), dan fasilitas pengemasan di daerah dengan produksi tinggi.
Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan potensi wilayah, terutama di sentra produksi pangan seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, pembangunan juga menyasar wilayah terpencil dan daerah tertinggal, termasuk Pulau Morotai dan Natuna, untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.
“Tujuannya memastikan masyarakat di daerah terpencil memiliki stok pangan dan tidak bergantung pada faktor cuaca,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan daerah yang belum memiliki gudang Bulog untuk pemerataan infrastruktur.
Dari sisi pendanaan, proyek ini didukung dana sebesar Rp5 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026.
Dana tersebut bersumber dari investasi pemerintah nonpermanen yang harus dikembalikan oleh Bulog setelah memperoleh pendanaan lanjutan.
Pendanaan berasal dari optimalisasi dana pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 dan penggunaannya dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Kementerian Keuangan.
“Untuk anggaran sudah terdukung oleh Kementerian Keuangan,” kata Rizal.
Pembangunan IPP ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada sewa gudang, serta memperkuat stabilitas pasokan pangan nasional.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)